KWN

1. PILKADA DAN KORUPSIDI
INDONESIA
Kelompok 12 :
Siti Nurfahidayah (1311212001)
Sutri Wahyuni (1311212003)
Aldaniah AshshaffA.(1311212038)
Ahmad Fauzan (1311212046)
PutriWidya Herman (1311212050)

2. Pengertian Pilkada
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala
daerah, atau seringkali disebut pilkada adalah Pemilihan
Umum untuk memilih kepada daerah dan wakil kepala
daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk
daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala daerah
dan wakil kepala daerah adalah :
• Gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi.
• Bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten.
• Walikota dan wakil walikota untuk Kota.

3. Landasan Hukum Pilkada
• Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan
UUD 1945. Seperti telah diamanatkan pasal 18 Ayat (4)
UUD 1945, Gubenur, Bupati dan Walikota, masing-
masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi,
dan kota dipilih secara demokratis.
• Hal ini telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2005 tentang
pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan
pemberhentian Kepala Daerah dan wakil kepala daerah.

4. Hubungan Antara Pilkada dan
Korupsi
• Besarnya biaya yang mesti dikeluarkan oleh Calon
Kepala Daerah selama kampanye mendorong kepala
daerah yang terpilih bernafsu untuk mengembalikan
modal dan melakukan korupsi
• Sebab, walaupun penghasilan resminya yang mencakup
gaji dan tunjangan-tunjangan lain itu sudah cukup besar
menurut ukuran penghasilan rata-rata orang Indonesia,
penghasilan itu tetap tidak akan cukup untuk sekedar
“impas” menutupi ongkos politik yang sudah dikeluarkan
guna meraih jabatan kepala daerah.

5. Korupsi Pilkada di Indonesia
• Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi juga pernah
menyampaikan data perihal korupsi ini kepada media
massa bahwa sampai bulan Januari 2011, terdapat 155
kepala daerah yang tersangkut masalah hukum dan 17
orang di antaranya adalah gubernur.
• Beberapa diantaranya yaitu Gubernur Bengkulu Agusrin
Najamudin, Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin,
dan (mantan) Gubernur Kepulauan Riau Ismeth
Abdullah.

6. Upaya Mencegah Korupsi
Pilkada
• Dengan mengawasi secara ketat pelaksanaan pilkada,
mulai dari tahap awal pendaftaran atau penyaringan
nama-nama bakal calon kepala daerah sampai saat
pemilihan berlangsung
• Jika ada yang terbukti melakukan praktik politik uang,
pihak-pihak yang berkepentingan harus dengan tegas
memberikan sanksi. Misalnya sanksi hukum dan calon
tidak diperbolehkan untuk ikut dalam proses pilkada.

7. Thank’s...