Makalah ini membahas permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah langsung (Pilkada) pada tahun 2005, termasuk penyelewengan yang dilakukan oleh bakal calon dan KPUD serta solusi untuk mengatasinya."

1. MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Permasalahan Yang Timbul Dari Pilkada 2005
di susun oleh :
Nama : Lanang Prasaja
NIM : 03/169946/DPA/01631
Prodi / Fak. : Komsi / MIPA
FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2005

2. BAB I
PENDAHULUAN
Kesadaran akan pentingnya demokrasi sekarang ini sangat tinggi. Hal ini
dapat dilihat dari peran serta rakyat Indonesia dalam melaksanakan Pemilihan Umum
baik yang dilaksakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini terlihat dari
jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yang sedikit. Pemilihan umum
ini langsung dilaksanakan secara langsung pertama kali untuk memilih presiden dan
wakil presiden serta anggota MPR, DPR, DPD, DPRD di tahun 2004. Walaupun
masih terdapat masalah yang timbul ketika waktu pelaksanaan. Tetapi masih dapat
dikatakan suses.
Setelah suksesnya Pemilu tahun 2004, mulai bulan Juni 2005 lalu di 226
daerah meliputi 11 propinsi serta 215 kabupaten dan kota, diadakan Pilkada untuk
memilih para pemimpin daerahnya. Sehingga warga dapat menentukan peminpin
daerahnya menurut hati nuraninya sendiri. Tidak seperti tahun tahun yang dahulu
yang menggunakan perwakilan dari partai. Namun dalam pelaksanaan pilkada ini
muncul penyimpangan penyimpangan. Mulai dari masalah administrasi bakal calon
sampai dengan yang berhubungan dengan pemilih.
2

3. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian dan Landasan Hukum Pilkada
Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat
dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan
pemerintahan dari rakyat dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pemerintahan yang
kewenangannya pada rakyat. Semua anggota masyarakat (yang memenuhi syarat )
diikutsertakan dalam kehidupan kenegaraan dalam aktivitas pemilu. Pelaksanaan dari
demokrasi ini telah dilakukan dari dahulu di berbagai daerah di Indonesia hingga
Indonesia merdeka sampai sekarang ini. Demokrasi di negara Indonesia
bersumberkan dari Pancasila dan UUD ’45 sehingga sering disebut dengan demokrasi
pancasila. Demokrasi Pancasila berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat,
dengan berpangkal tolak pada faham kekeluargaan dan kegotongroyongan
Indonesia pertamakali dalam melaksanakan Pemilu pada akhir tahun 1955
yang diikuti oleh banyak partai ataupun perseorangan. Dan pada tahun 2004 telah
dilaksanakan pemilu yang secara langsung untuk memilih wakil wakil rakyat serta
presiden dan wakilnya. Dan sekarang ini mulai bulan Juni 2005 telah dilaksanakan
Pemilihan Kepala Daerah atau sering disebut pilkada langsung. Pilkada ini
merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Ada lima pertimbangan penting
penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.
1. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena
pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa
selama ini telah dilakukan secara langsung.
2. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti
telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali
Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi,
kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU
3

4. No 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi
rakyat (civic education). Ia menjadi media pembelajaran praktik
berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran
kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang
benar sesuai nuraninya.
4. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah.
Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin
lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung
2005, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi
daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan
selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat
diwujudkan.
5. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi
kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stock kepemimpinan nasional
amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta,
jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa. Mereka
sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang memenangi Pemilu
2004. Karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari
pilkada langsung ini.
B. Pelaksanaan dan Penyelewengan Pilkada
Pilkada ini ditujukan untuk memilih Kepala daerah di 226 wilayah yang
tersebar dalam 11 provinsi dan 215 di kabupaten dan kota. Rakyat memilih kepala
daerah masing masing secara langsung dan sesuai hati nurani masing masing. Dengan
begini diharapkan kepala daerah yang terpilih merupakan pilihan rakyat daerah
tersebut. Dalam pelaksanaannya pilkada dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum
Daerah masing masing. Tugas yang dilaksanakan KPUD ini sangat berat yaitu
4

5. mengatur pelaksanaan pilkada ini agar dapat terlaksana dengan demokratis. Mulai
dari seleksi bakal calon, persiapan kertas suara, hingga pelaksanaan pilkada ini.
Dalam pelaksanaannya selalu saja ada masalah yang timbul. Seringkali
ditemukan pemakaian ijasah palsu oleh bakal calon. Hal ini sangat memprihatinkan
sekali . Seandainya calon tersebut dapat lolos bagai mana nantinya daerah tersebut
karena telah dipimpin oleh orang yang bermental korup. Karena mulai dari awal saja
sudah menggunakan cara yang tidak benar. Dan juga biaya untuk menjadi calon yang
tidak sedikit, jika tidak iklas ingin memimpin maka tidakan yang pertama adalah
mencari cara bagaimana supaya uangnya dapat segera kemali atau “balik modal”. Ini
sangat berbahaya sekali.
Dalam pelaksanaan pilkada ini pasti ada yang menang dan ada yang kalah.
Seringkali bagi pihak yang kalah tidak dapat menerima kekalahannya dengan lapang
dada. Sehingga dia akan mengerahkan massanya untuk mendatangi KPUD setempat.
Kasus kasus yang masih hangat yaitu pembakaran kantor KPUD salah satu provinsi
di pulau sumatra. Hal ini membuktikan sangat rendahnya kesadaran politik
masyarakat. Sehingga dari KPUD sebelum melaksanakan pemilihan umum, sering
kali melakukan Ikrar siap menang dan siap kalah. Namun tetap saja timbul masalah
masalah tersebut.
Selain masalah dari para bakal calon, terdapat juga permasalahan yang timbul
dari KPUD setempat. Misalnya saja di Jakarta, para anggota KPUD terbukti
melakukan korupsi dana Pemilu tersebut. Dana yang seharusnya untuk pelakasanaan
pemilu ternyata dikorupsi. Tindakan ini sangat memprihatinkan. Dari sini dapat kita
lihat yaitu rendahnya mental para penjabat. Dengan mudah mereka memanfaatkan
jabatannya untuk kesenangan dirinya sendiri. Dan mungkin juga ketika proses
penyeleksian bakal calon juga kejadian seperti ini. Misalnya agar bisa lolos seleksi
maka harus membayar puluhan juta.
Dalam pelaksanaan pilkada di lapangan banyak sekali ditemukan
penyelewengan penyelewengan. Kecurangan ini dilakukan oleh para bakal calon
seperti :
1. Money politik
5

6. Sepertinya money politik ini selalu saja menyertai dalam setiap pelaksanaan
pilkada. Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung
masih rendah, maka dengan mudah mereka dapat diperalat dengan mudah.
Contoh yang nyata saja yaitu di lingkungan penulis yaitu desa Karangwetan,
Tegaltirto, Berbah, Sleman, juga terjadi hal tersebut. Yaitu salah satu dari
kader bakal calon membagi bagikan uang kapada masyarakat dengan syarat
harus memilih bakal calon tertentu. Tapi memang dengan uang dapat membeli
segalanya. Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka
dengan mudah orang itu dapat diperalat dan diatur dengan mudah hanya
karena uang.
Jadi sangat rasional sekali jika untuk menjadi calon kepala daerah harus
mempunyai uang yang banyak. Karena untuk biaya ini, biaya itu.
2. Intimidasi
Intimidasi ini juga sangat bahaya. Sebagai contoh juga yaitu di daerah penulis
oknum pegawai pemerintah melakukan intimidasi terhadap warga agar
mencoblos salah satu calon. Hal ini sangat menyeleweng sekali dari aturan
pelaksanaan pemilu.
3. Pendahuluan start kampanye
Tindakan ini paling sering terjadi. Padahal sudah sangat jelas sekali aturan
aturan yang berlaku dalam pemilu tersebut. Berbagai cara dilakukan seperti
pemasangan baliho, spanduk, selebaran. Sering juga untuk bakal calon yang
merupakan Kepala daerah saat itu melakukan kunjungan keberbagai daerah.
Kunjungan ini intensitasnya sangat tinggi ketika mendekati pemilu. Ini sangat
berlawanan yaitu ketika sedang memimpin dulu. Selain itu media TV lokal
sering digunakan sebagi media kampanye. Bakal calon menyam paikan visi
misinya dalam acara tersbut padahal jadwal pelaksanaan kampanye belum
dimulai.
4. Kampanye negatif
Kampanye negatif ini dapat timbul karena kurangnya sosialisasi bakal calon
kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat masih
6

7. sangat kurang terhadap pentingnya informasi. Jadi mereka hanya “manut”
dengan orang yang disekitar mereka yang menjadi panutannya. Kampanye
negatif ini dapat mengarah dengan munculnya fitnah yang dapat merusak
integritas daerah tersebut.
C. Solusi
Dalam melaksanakan sesuatu pasti ada kendala yang harus dihadapi. Tetapi
bagaimana kita dapat meminimalkan kendala kendala itu. Untuk itu diperlukan
peranserta masyarakat karena ini tidak hanya tanggungjawab pemerintah saja. Untuk
menggulangi permasalah yang timbul karena pemilu antara lain :
1. Seluruh pihak yang ada baik dari daerah sampai pusat, bersama sama menjaga
ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pilkada ini. Tokoh tokoh masyarakat
yang merupakan panutan dapat menjadi souri tauladan bagi masyarakatnya.
Dengan ini maka dapat menghindari munculnya konflik.
2. Semua warga saling menghargai pendapat. Dalam berdemokrasi wajar jika
muncul perbedaan pendapat. Hal ini diharapkan tidak menimbulkan konflik.
Dengan kesadaran menghargai pendapat orang lain, maka pelaksanaan pilkada
dapat berjalan dengan lancar.
3. Sosialisasi kepada warga ditingkatkan. Dengan adanya sosialisasi ini
diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat. Sehingga
menghindari kemungkinan fitnah terhadap calon yang lain.
4. Memilih dengan hati nurani. Dalam memilih calon kita harus memilih dengan
hati nurani sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Sehingga prinsip prinsip
dari pemilu dapat terlaksana dengan baik.
7

8. BAB III
KESIMPULAN
Bangsa yang belajar adalah bangsa yang setiap waktu berbenah diri.
Pemerintah Indonesia telah berusaha membenahi sistem yang telah dengan landasan
untuk mengedepankan kepentingan rakyat. Walaupun dalam pelaksanaan pilkada ini
masih ditemui berbagai macam permasalhan tetapi ini semua wajar karena indonesia
baru menghadapi ini pertama kalinya setelah pemilu langsung untuk memilih
presiden dan wakilnya. Ini semua dapat digunakan untuk pembelajaran politik
masyarakat. Sehingga masyarakat dapat sadar dengan pentingnya berdemokrasi,
menghargai pendapat, kebersamaan dalam menghadapai sesuatu. Manusia yang baik
tidak akan melakukan kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga untuk pemilihan
umum yang berikutnya permasalah yang timbul dapat diminimalkan. Sehingga
pemilihan umum dapar berjalan dengan lancar.
8

9. DAFTAR PUSTAKA
1. Abraham Panumbangan (mahasiswa fisipol UMY).Masih perlu waktu.
www.kr.co.id edisi Jum’at, 15 Juli 2005
2. Hasan Shadily, dkk.1973. Ensiklopedi Umum . Jakarta: Yayasan Dana Buku
Franklin Jakarta.
3. M. Ma’ruf (Mentri Dalam Negeri).Optimisme hadapi pilkada langsung.
www.kompas.com edisi selasa, 22 Februari 2005
4. Redaksi Kompas. APBN-P 2005 Bantu Rp 464,9 Miliar . www.kompas.com
edisi Rabu, 30 Maret 2005
5. Suardi Abubakar, dkk. 2000. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2
SMU.Jakarta: Yudhistira.
9

10. DAFTAR PUSTAKA
1. Abraham Panumbangan (mahasiswa fisipol UMY).Masih perlu waktu.
www.kr.co.id edisi Jum’at, 15 Juli 2005
2. Hasan Shadily, dkk.1973. Ensiklopedi Umum . Jakarta: Yayasan Dana Buku
Franklin Jakarta.
3. M. Ma’ruf (Mentri Dalam Negeri).Optimisme hadapi pilkada langsung.
www.kompas.com edisi selasa, 22 Februari 2005
4. Redaksi Kompas. APBN-P 2005 Bantu Rp 464,9 Miliar . www.kompas.com
edisi Rabu, 30 Maret 2005
5. Suardi Abubakar, dkk. 2000. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2
SMU.Jakarta: Yudhistira.
9