Slide ini dibuat sebagai materi diskusi dalam acara Bimtek DPRD Kota Metro Lampung. Slide ini menjelaskan beberapa potensi konflik yang rawan muncul dalam Pilkada
Slide ini dibuat sebagai materi diskusi dalam acara Bimtek DPRD Kota Metro Lampung. Slide ini menjelaskan beberapa potensi konflik yang rawan muncul dalam Pilkada
Slide ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
membincang sejarah pemantauan pemilu di dunia, serta sejarah pengawasan pemilu di Indonesia. dilengkapi dengan penjelasan tentang arti penting pengawasan partisipatif
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxSarnidasari
BERIKUT ADALAH MATERI PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN DALAM MASA TUNGSURA PADA PEMILU. SEMOGA PEMILU YANG BERINTEGRITAS INI MENJADI AWAL PERJALANAN PARA CALON PEMIMPIN DIMASA MENDATANG
Standard pengawasan pungut hitung PemiluAhsanul Minan
Slide ini menjelaskan tentang tahapan penting dalam pemilu, serta aspek penting yang harus diawasi dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemungutan dan penghitungan suara. Di slide terakhir dijelaskan pertanyaan kunci yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan instrumen pengawasan tahapan pungut hitung dalam pemilu
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif
Slide ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
membincang sejarah pemantauan pemilu di dunia, serta sejarah pengawasan pemilu di Indonesia. dilengkapi dengan penjelasan tentang arti penting pengawasan partisipatif
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxSarnidasari
BERIKUT ADALAH MATERI PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN DALAM MASA TUNGSURA PADA PEMILU. SEMOGA PEMILU YANG BERINTEGRITAS INI MENJADI AWAL PERJALANAN PARA CALON PEMIMPIN DIMASA MENDATANG
Standard pengawasan pungut hitung PemiluAhsanul Minan
Slide ini menjelaskan tentang tahapan penting dalam pemilu, serta aspek penting yang harus diawasi dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemungutan dan penghitungan suara. Di slide terakhir dijelaskan pertanyaan kunci yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan instrumen pengawasan tahapan pungut hitung dalam pemilu
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif
Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...Lesmana Putra
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAhsanul Minan
Open data dan transparansi merupakan salah satu kunci penting dalam mewujudkan good governance. Untuk mengupayakannya, diperlukan upaya promosi dan advokasi. Keduanya akan memerlukan kemampuan analisa stakeholder. Bagaimana carny?
Keterbukaan informasi dalam pemilu diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas proses dan integritas hasil pemilu. Apa saja jenis informasi publik dalam pemilu dan bagaimana masyarakat akan memanfaatkannya?
Slide presentasi ini menjelaskan tentang problematika dan tantangan sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia. Beberapa permasalahan muncul di tingkat substansi, struktur dan kultur penegakan hukum pemilu
Buku ini berisi laporan hasil penelitian terkait peran politik perempuan yang masih belum maksimal karena beberapa faktor penyebabnya, seperti faktor kultur-ideologi atau agama.
Setidaknya ada 3 aspek tujuan dari kajian dan penelitian ini sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi isu kritis umat beragama di Indonesia terhadap peran politik perempuan terkait dengan partisipasi dan keterwakilan dalam pengambilan keputusan kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, mengidentifikasi dinamika pola aksi kelembagaan dan individu berbasis ormas keagamaan dalam upaya menuju kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pemberdayaan peran dan hak politik perempuan. Dan ketiga, melakukan pemetaan potensi dan kendala atas peran politik perempuan berbasis ormas keagamaan di Indonesia dalam rangka peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada Pemilu 2009.
Paska reformasi 1998, kelembagaan penyelenggara pemilu telah mengalami evolusi yang dinamis. Kerangka hukum pemilu mempengaruhi dinamika perkembangan organisasi penyelenggara pemilu dan tantangan-tantangan yang dihadapinya.
Slide ini menjelaskan pengantar tentang riset sosial dan kedudukannya dalam ilmu pengetahuan. dirangkum dari chapter I buku Social Research Methods yang ditulis oleh W. Lawrence Neuman
slide ini mengcapture pemikiran Hans Kelsen tentang hubungan antara hukum dan moral, sebuah perdebatan yang selalu hangat diperbincangkan di antara pakar hukum
slide singkat ini menjelaskan tentang posisi kelembagaan pengawas pemilihan di Aceh, dengan memperbandingkan antara UU Pemilu, UU PA dan UU Pemerintahan Daerah
Catatan singkat ini mengupas beberapa isu kontroversial dalam Naskah Revisi UU MD3 yang disahkan oleh DPR tanggal 12 Februari 2018 yang lalu. Kajian dilakukan dalam perspektif hukum.
UU Pemilu nomor 7/2017 membawa banyak perubahan penting, namun juga masih menyisakan beberapa permasalahan.
Slide ini menjelaskan secara singkat hal tersebut, dan diharapkan bermanfaat bagi aktifis partai, pengamat, masyarakat
Slide ini merupakan bahan diskusi dalam acara Sekolah Gender yang diselenggarakan oleh PMII Komisariat STAINU Jakarta.
Di samping sedikit menyinggung aspek sejarah, juga dipaparkan tantangan dalam aspek hukum.
Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017
Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbup
1. KIAT MENGAWASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA BERDASARKAN PERPU NOMOR 1/2014
Oleh: Ahsanul Minan
Disampaikan dalam FGD Bawaslu RI, 19 November 2014
www.ahsanulminan.webs.com
http://www.slideshare.net/ahsanov
3. Mengapa DPT?
Hak Pilih merupakan hak asasi warga negara yang dilindungi oleh konstitusi.
Credibility of Voter List akan mempengaruhi kredibilitas hasil pemilu.
Kredibilitas Daftar Pemilih memiliki korelasi kuat dengan eligibilitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Kesalahan manajemen dan pengadministrasian daftar pemilih dapat menyebabkan hilangnya hak pilih.
5. KLASIFIKASI PENDAFTARAN PEMILIH
COMPULSORY vs VOLUNTARY
•Voluntary systems membutuhkan tingkat kesadaran partisipasi politik yang tinggi di kalangan masyarakat
•Indonesia menganut voluntary
ACTIVE vs PASSIVE
•Active systems memerlukan kapabilitas penyelenggara yang tinggi, Passive systems membutuhkan kesadaran politik masyarakat yang tinggu
•Indonesia menerapkan Active Systems
CONTINUOUS vs PERIODIC
•Continous memerlukan kapabilitas penyelenggara pemilu
•Indonesia masih menganut Periodic Systems
CIVIL REGISTRATION vs VOTER REGISTRATION
Memerlukan kejelasan arah kebijakan antara penyelenggara pemilu dengan penyelenggara pemerintahan
6. POTRET PROBLEMATIKA DAFTAR PEMILIH 1999-2014
Klaim pemerintah bahwa e-KTP tidak bisa dipalsukan terbantahkan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) justru menemukan adanya KTP palsu buatan Tiongkok dan Prancis. http://www.jpnn.com/read/2014/11/18/270474/Kantongi-E-KTP-Palsu,-Curiga-Ada-yang-Ganda-
Mendagri Minta Polisi Usut Tuntas Kasus e-KTP Palsu, http://www.globalindo.co/2014/11/17/mendagri-minta-polisi-usut- tuntas-kasus-e-ktp-palsu
Mendagri: E-KTP Distop, Masyarakat Akan Dapat KTP Sementara, http://nasional.kompas.com/read/2014/11/17/15002201/Mendagri.E- KTP.Distop.Masyarakat.Akan.Dapat.KTP.Sementara
Mendagri: Evaluasi Total KTP-el, http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/11/17/nf6acp-mendagri- evaluasi-total-ektp
7. ANATOMI PERMASALAHAN DAFTAR PEMILIH
•Masih dominannya peran Pemerintah (Depdagri) dalam urusan terkait pendaftaran pemilih
•Rendahnya kesadaran & keterlibatan parpol
•Masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat
•Melemahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemilu
•Belum terbangunnya sistem manajemen daftar pemilih yang memadai di KPU
•Rendahnya kapasitas penyelenggara
•Jadwal rekrutmen penyelenggara yang kurang pas
•Lemahnya sistem perencanaan (electoral management)
•Sistem Periodic yang diterapkan menyebabkan rendahnya tingkat perhatian terhadap isu daftar pemilih
•Tarik-menarik kewenangan dalam manajemen civic registratio dan voter registration antara Depodagri vs KPU
SISTEM & REGULASI
KAPASITIAS PENYELENGGARA
SIKAP STAKHOLDER
PARTISIPASI PEMILIH
8. Prosedur Pemutakhiran Daftar Pemilih Berdasarkan Perpu 1/2014 (1)
No
Pasal
Pengaturan
Potensi Masalah
1
1 angka 6
Pasal 56 ayat (3)
Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah
17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang
terdaftar dalam Pemilihan.
Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal,
Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat
tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih
berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau
surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan
lain/ Lurah.
Terdapat perubahan syarat eligibilitas sebagai pemilih, yakni tidak ada syarat minimum masa domisili.
Potensi masalah dari norma ini adalah adanya potensi mobilisasi penduduk menjelang pendaftaran pemilih. Potensi masalah ini semakin besar di daerah pemekaran (DOB) terutama yang masih ada konflik kependudukan.
2
11 huruf g
13 huruf h
memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data
kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,
dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
Data utama yang dipergunakan adalah data kependudukan, bukan data pemilih dalam pemilu terakhir, Hal ini akan berpotensi menimbulkan masalah karena data kependudukan Pemerintah masih banyak kekacauan.
3
Pasal 28 ayat (1)
Pasal 30 huruf a
mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di
wilayah provinsi yang meliputi:
1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data
kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih
Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
Tugas pengawas tidak mencakup pengawasan proses sinkronisasi (yang masuk dalam tahapan perisapan), karena pengawasan diatur hanya mencakup tahap penyelenggaraan.
9. Prosedur Pemutakhiran Daftar Pemilih Berdasarkan Perpu 1/2014 (2)
No
Pasal
Pengaturan
Potensi Masalah
Pasal 58 ayat (2)
Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh
PPS dilakukan pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari
RT/RW atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang
telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih.
Tidak ada pemutakhiran secara langsung (sensus model), melainkan hanya pemutakhiran secara tidak langsung.
Pasal 58 ayat (4)
Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diumumkan secara luas dan melalui papan
pengumuman RT/RW atau sebutan lain oleh PPS, untuk
mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat
selama 10 (sepuluh) hari.
Stelsel aktif. Model ini beresiko apabila sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tidak optimal, di saat kesadaran warga untuk memeriksa status mereka masih belum memadai
10. KERAWANAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA 2015
PROSEDUR
AKURASI
LAIN2
•Penetapan DP tanpa pleno
•Penyimpangan prosedur
•Keterlambatan jadwal
•Transparansi proses
•Ghost Voters
•Pemilih ganda
•Inaccuracy penulisan identitas
•Pemilih tidak terdaftar
•Inkonsistensi kebijakan
•Cross boundaries issues
•Sikap KPU untuk mengandalkan DPK sebagai solusi permasalahan DP.
12. STRATEGI & PENDEKATAN PENGAWASAN
LEGALITAS Pengawasan atas aspek legalitas ini dapat ditempuh dengan cara pengawasan melekat secara aktif terhadap pelaksanaan prosedur pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih oleh KPU
AKURASI
Pengawasan atas aspek Akurasi ini bisa dilakukan dengan 2 cara:
1. Audit dokumen
2. List to voters audit, tentunya dengan cara sampling
3. Voters to lis audit dengan cara membuka akses pelaporan bagi masyarakat