Ringkasan dokumen tersebut adalah: Praktik politik uang dalam pelaksanaan pilkada tahun 2016 menimbulkan korupsi dan merusak demokrasi. Faktor penyebabnya adalah ketidakkomitan terhadap moral dan keinginan untuk mempertahankan kekuasaan.

1. PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PELAKSANAAN PILKADA
TAHUN 2016
Proposal Penelitian
Diajukan kepada dosen Bahasa Indonesia Bapak Sangsang Sangabakti
Oleh :
Desta Aunika
PROGRAM STUDI BAHASA INDONESIA 2
JURUSAN SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS GUNADARMA

2. KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami
panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah,
dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ilmiah tentang
limbah dan manfaatnya untuk masyarakat.
Makalah ilmiah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari
berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami
menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam
pembuatan makalah ini.
Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik
dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami
menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini.
Akhir kata kami berharap semoga makalah ilmiah tentang limbah dan manfaatnya untuk
masyarakan ini dapat memberikan manfaat maupun inpirasi terhadap pembaca.
Jakarta, 1 juni 2016
Penyusun
Desta Aunika

3. DAFTAR ISI
1.3 TUJUAN PENELITIAN.........................................................................................................................4
1.4 MANFAAT PENELITIAN......................................................................................................................4
2.1 PENGERTIAN POLITIK UANG.........................................................................................................4
3.1 PEMBAHASAN..............................................................................................................................6
3.2 DASAR HUKUM.............................................................................................................................7
3.3 KESIMPULAN................................................................................................................................7
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH
Menjelang pelaksanaan pilkada selalu saja ada masalah yang timbul. Seringkali
ditemukan pemakaian ijasah palsu oleh para bakal calon. Hal ini sangat memprihatinkan sekali.
Seandainya para bakal calon tersebut kemudian berhasil menduduki posisinya, bagaimana
nantinya nasib daerah tersebut, karena telah dipimpin oleh orang yang bermental korup. Karena
mulai dari awal saja sudah menggunakan cara yang tidak benar.

4. Di sisi lain, biaya yang digunakan dalam masa pencalonan yang tidak sedikit, seringkali
membuat calon terpilih melakukan segala cara agar biaya yang telah dikeluarkannya selama
proses pencalonan dan pemilihan berlangsung, dapat kembali secepatnya, alias “balik modal”.
Ini sangat berbahaya.
Biasanya praktik politik uang sudah bisa terbaca ketika partai pengusung meminta mahar
berupa uang dalam jumlah tertentu, ketika calon kepala daerah mendaftarkan diri ke partai
tersebut. Itu berbeda dengan yang dimaksud dengan dana politik berupa pembiayaan kampanye
atau sejumlah kegiatan, seperti pembiayaan penjaringan aspirasi terkait visi-misi, ataupun
mendatangkan pengurus dewan pimpinan pusat partai untuk melakukan uji kepatutan (fit and
proper test) yang memungkinkan ditanggung oleh calon.
Harusnya pilkada di lakukan dengan cara adil, transparan dan jujur guna terselenggaranya
pilkada yang baik.
1.2 BATASAN MASALAH
Bedasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dibatasi pada teori,
dampak dan faktor politik uang.
1.3 TUJUAN PENELITIAN
Untuk mengetahui dampak dan faktor politik uang pada pilkada
1.4 MANFAAT PENELITIAN
Untuk menjelaskan kepada pembaca dampak dan fakor politik uang pada pilkada tidak
benar.
BAB 2
LANDASAN TEORI
2.1 PENGERTIAN POLITIK UANG
Kata politik mengacu pada segala sesutu yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat
oleh pemerintah. Karena politik uang cenderung terjadi pada saat-saat pemilu, maka pengertian
politik uang adalaa semua tindakan yang di sengaja oleh seseorang atau kelompok dengan
memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak
pilihnya dngan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu

5. atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak
tertentu.
Dampak yang ditimbulakan oleh adanya praktek politik uang di antaranya adalah:
1. Korupsi, ini merupakan dampak terbesar dari adanya praktek politik uang, karena ini
merupakan salah satu cara para pejabat yang terpilih untuk mengembalikan biaya-biaya pada saat
pemilu adalah dengan cara korupsi.Atau bisa kita katakan korupsi dilakukan untuk
mengembalikan modal yang telah di investasikan ketika melakukan kampanye..
2. Merusak tatanan Demokrasi
Dalam konsep demokrasi kita kenal istilah dari rakyat, oleh rakyat,dan ntuk rakyat.Ini berarti
rakyat berhak menentukan pilihannya kepada calon yang di khendakinya tanpa ada intervensi
dari pihak lain.
Namun dengan adanya praktek politik uang maka semua itu solah dalam teori belaka.Karena
masyarakat terikat oleh sebuah parpol yang memeberinya uang dan semisalnya. Karena sudah
diberi uang masyarakat merasa berhutang budi kepada parpol yang memberinya uang tersebut,
dan satu-satunya cara untuk membalas jasa tersebut adalah dengan memilih/mencoblos parpol
tersebut.Sehingga motto pemilu yang bebas, jujur, dan adil hanya sebuah kata-kata yang
terpampang di tepi-tepi jalan tanpa pernah di realisasikan.
3. Akan makin tingginya biaya politik
Dengan adanya praktek politik uang , maka sebuah parpol di tuntuk untuk lebih memeras
kantong, mengingat sudah terbiasanya masyarakat dengan pemberian uang dan barang lainnya
atau bias kita katakan parpol yang lebih banyak mengeluarkan biaya akan keluar menjadi
pemenang. Oleh karena itu parpol-parpol tersebut akan berusaha memberikan uang dan
semisalnya kapada masyarakat melebihi parpol pesaingnya, agar masyarakat memilihnya.
Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memberantas praktek politik uang, diantaranya adalah:
1. Menanamkan niali-nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sejak dini. Denga
semakin kuatnya keimanan kita bahwa Tuhan akan membalas setiap amal perbuatan yang
berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan dan yang berbuat jahat akan dibalas dengan azab atau
siksa, maka akan semakin besar pula rasa takut kita untuk berbuat tidak baik seperti menyuap,
tidak jujur, dan sebagainya.
2. Hukuman yang tegas bagi oknum-oknum yang menyuap dan koruptor.
Tidak di pungkiri lagi bahwa hokum di Indonesia ini sangat lemah bagi mereka yang
berkedudukan dan sangat tegas bagi masyarakat lemah, berapa banyak sudah koruptor yang
hukumannya lebih ringan daripada pencuri ayam. Oleh karena itu jika kita hendak memberantas
korupsi di negeri ini maka cara yang sangat efektif di antaranya adalah dengan memebrikan
hukuman yang berat dan tegas tanpa pandang bulu kepada para koruptor .agar merek yang sudah
melakuakan korupsi bias jera dan bagi mereka yang belum tidak berani melakukan korupsi.
3. Transparansi
Ini merupakan salah satu penopang terwujudnya pemerintahan yang bersih, menurut para ahli
akibat dari tidak adanya transparansi Indonesia telah terjamab kedalam kubangan korupsi yang
berkepanjangan. Maka untuk keluar dari kubangan korupsi transparansi mutlak harus dilakukan
baik pemerintah pusat maupun di bawahnya.
4. Dukungan dari semua pihak

6. Karena praktek politik uang dan korupsi merupakan masalah yang sangat besar,kara-akarnya
telah menjalar keseluruh lapisan masyarakat, maka untuk memberantasnya diprlukan
kerjasama,usaha,dan dukungan dari semua pihak baik pemerintah, penegak hokum, dan
masyarakat. Jika salah satu dari komponen tersebut tidak mendukung, maka pemerintahan yang
bersih dari politik uang dan korupsi akan sulit terwujud.
BAB 3
PEMBAHASAN
3.1 PEMBAHASAN
Salah satu contoh masalah yang kerap terjadi dalam pelaksanaan pilkada adalah politik
uang atau money politic. Bisanya praktik politik uang dibayar calon untuk membeli rekomendasi
dari partai pengusung. Politik uang harus diwaspadai karena selain melanggar undang-undang,

7. pilkada yang seharusnya berjalan jujur dan adil menjadi sangat transaksional. Sebab rekomendasi
didapatkan bukan karena keunggulan tetapi besarnya uang yang dibayarkan calon.
3.2 DASAR HUKUM
Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi:
Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini
dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan
haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana
dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada
pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.
Faktor-faktor penyebab terjadinya praktek politik uang
Adapun di antara faktor-faktor penyebab terjadinya politik uang antara lain:
1. Tidak adanya komitmen para pejabat, pegawai, kelompok tertentu, dan sebagian
masyarakat dalam memegang keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Tidak adanya komitmen pejabat, pegawai, atau sebagaian masyarakat dalam memegang
niali-nilai moral misalnya: jujur, berkata benar, dan sebagainya.
3. Keinginan untuk memperoleh jabatan.
4. Merupakan salah satu cara untuk mempertahankan kekuasaan.
3.3 KESIMPULAN
Dari uraian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa politik uang bukanlah
masalah yang sepele melainkan masalah yang sangat besar dan dampaknya akan akan sangat
merugikan kita semua, untuk itu diperlukan kerjasama dari semua pihak untuk
mengentaskannya, baik pemerintah pusat maupun daerah. serta dukungan dari masyarakat.
Daftar pustaka
[1] URL : https://ilhamqmoehiddin.wordpress.com/2010/01/11/masalah-yang-kerap-muncul-
dalam-proses-pilkada/
[2] URL : http://u.msn.com/id-id/berita/other/politik-uang-berpotensi-terjadi-di-pilkada-
serentak/ar-AAc4Oxv

8. [3] URL: https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang