1. Undang-Undang perlindungan
Konsumen
Pertemuan III

2. UU No.8 tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen
Tujuan :
 Meningkatkan kemampuan dan kemandirian
konsumen untuk melindungi diri
 Menghindarkan dari ekses negatif
 Meningkatkan pemberdayaan konsumen
 Mengandung unsur kepastian hukum dan
keterbukaan informasi
 Menumbuhkan sikap yg jujur dan bertanggung
jawab
 Meningkatkan kualitas jasa untuk menjamin
keamanan, kenyamanan dan keselamatan

3. Ketentuan umum (1) :
• Perlindungan Konsumen : segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumen
• Konsumen : setiap orang pemakai barang dan
atau jasa, untuk kepentingan sendiri, keluarga,
orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak
untuk diperdagangkan
• Barang : setiap benda berwujud/tidak,
bergerak/tidak, dapat dihabiskan/tidak, dapat
untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan
atau dimanfaatkan konsumen

4. Ketentuan umum (2) :
• Jasa : setiap layanan yg berbentuk pekerjaan atau
prestasi yg disediakan bagi masyarakat untuk
dimafaatkan oleh konsumen
• Pelaku usaha : setiap orang perseorangan/ badan
usaha, badan hukum/tidak, didirikan/
berkedudukan/melakukan kegiatan di Indonesia,
baik sendiri/bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi
• Promosi : kegiatan pengenalan/penyebarluasan
informasi suatu barang dan atau jasa untuk
menarik minat beli konsumen terhadap barang/jasa
yg akan dan sedang diperdagangkan

5. HAK KONSUMEN (PASIEN) :
 Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dlm
mengkonsumsi jasa/barang (obat)
 Hak untuk memilih jasa pelayanan/ barang (obat) sesuai
dengan nilai tukar, kondisi dan jaminan yang diijinkan
 Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
jasa pelayanan
 Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya
 Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya
penyelesaian sengketa
 Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
 Hak untuk dilayani secara benar, jujur dan tidak
diskriminatif
 Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi apabila
jasa/barang (obat) yg diberikan tidak sesuai sebagaimana
mestinya

6. Kewajiban konsumen (Pasien) :
• Membaca atau mengikuti petunjuk informasi
dan prosedur pelayanan demi keamanan dan
keselamatan
• Beritikat baik dalam penggunaan jasa
pelayanan
• Membayar sesuai dengan nilai tukar yang
telah disepakati
• Mengikuti upaya penyelesaian hukum
sengketa perlindungan konsumen

7. Kewajiban Farmasis sebagai pelaku usaha :
• Beritikat baik dalam melakukan pelayanan
• Memberikan informasi yang benar, jelas dan
jujur
• Memperlakukan dan memberikan pelayanan
dan barang (obat) kepada konsumen/pasien
secara jujur, benar dan tidak diskriminatif
• Menjamin mutu pelayanan (kompetensi)
berdasarkan standar mutu pelayanan
(standar kompetensi) yang berlaku
• Memberi kompensasi atau ganti rugi akibat
kerugian atas pemberian pelayanan/barang
(0bat) yang tidak sesuai

8. Hak Farmasis sebagai pelaku usaha :
Menerima pembayaran sesuai dgn
kesepakatan mengenai jenis dan kondisi
barang (obat) serta nilai jasa
Mendapat perlindungan hukum dari tindakan
konsumen yg beritikat tidak baik
Melakukan pembelaan diri
Rehabilitasi nama baik apabila secara hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan
oleh jasa pelayanan dan barang (obat) yang
diberikan

9. LARANGAN BAGI PELAKU USAHA
• Memproduksi/memperdagangkan barang/jasa
yang tidak memenuhi/sesuai dengan standar
• Memperdagangkan sediaan farmasi dan
pangan yang rusak, cacat, atau bekas dan
tercemar, dengan atau tanpa memberikan
informasi secara lengkap dan benar
• Menawarkan, mempromosikan atau
mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen
makanan, alkes, dan jasa pelayanan kesehatan
dengan cara menjanjikan pemberian hadiah
berupa barang/jasa lain

10. HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
NAKES DIKAITKAN DENGAN UU
KESEHATAN
• Pasal 50, didalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan
maka nakes bertugas menyelenggarakan atau melakukan
kegiatan sesuai dengan bidang keakhlian atau kewenangan
nakes yang bersangkutan
• Pasal 53 (1), Nakes berhak memperoleh perlindungan
hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya
• Pasal 53 (2), Nakes dalam melaksanakan tugasnya
berkewajiban mematuhi standard profesi dan menghormati
hak pasien :
– Hak atas informasi
– Hak memberikan/menolak persetujuan
– Hak atas pendapat kedua
– Hak atas rahasia kedokteran/kefarmasian?
• Pasal 54, tindakan disiplin dapat dikenakan terhadap nakes
yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam
melaksanakan profesinya

11. HUBUNGAN KERJA PROFESI KESEHATAN
ANTAR
PROFESI
ETIKA
KESEHATAN
PROFESI
KESEHATAN
SEJAWAT
HUKUM
KESEHATANPELANGGAN/PASIEN
HUKUM UMUM

12. PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PELAYANAN KESEHATAN
TAHAP PERTAMA (INTERN):
PENDEKATAN MEDIS OLEH TIM AUDIT MEDIS MAUPUN KOMISI
PENILAIAN MALPRAKTIS
TAHAP KEDUA (BERHUBUNGAN DENGAN KODE ETIK):
KESALAHAN ETIKA (MORAL INSENSIBILITY)  PELANGGARAN ETIKA:
PELANGGARAN ETIKA PROFESI  MAJELIS KODE ETIK  BUKAN
PELANGGARAN HUKUM
PELANGGARAN PERATURAN HUKUM  PANITIA PERTIMBANGAN
PEMBINAAN ETIK  SANKSI NASEHAT/TEGORAN/TINDAKAN
ADMINISTRATIF DIPUTUSKAN MENKES
STANDAR PROFESI DAN HAK PASIEN (PROFESSION INSENSIBILITY) 
DIKENAI TINDAKAN DISIPLIN  SANKSI ADMINISTRATIF/ PEMBAYARAN
GANTI RUGI YANG DITETAPKAN OLEH MAJELIS DISIPLIN TENAGA
KESEHATAN
TAHAP KETIGA : KESALAHAN MEDIS YANG DAPAT
DIPERTANGGUNGJAWABKAN SEBAGAI PELANGGARAN HUKUM
PERDATA/PIDANA  DITETAPKAN TERLEBIH DAHULU PERADILAN
PROFESI, KEMUDIAN DISERAHKAN PADA PERADILAN UMUM