Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, termasuk hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, sanksi bagi pelanggaran, serta kasus penjualan makanan dan minuman kadaluarsa di Malang.
Original file name: _PERLINDUNGAN KONSUMEN2.ppt
Field of Study : Accounting, Management
Subject : Hukum Bisnis II
Author : Nurti Widayati, SH., MH.
Filetype : ppt
Original file name: _PERLINDUNGAN KONSUMEN2.ppt
Field of Study : Accounting, Management
Subject : Hukum Bisnis II
Author : Nurti Widayati, SH., MH.
Filetype : ppt
AN NISA RIZKI YULIANTI
UNIVERSITAS MERCU BUANA (mercu buana university) 2019 JAKARTA, INDONESIA
Prof. Dr. Hapzi Ali,CMA (Dosen Pengampu)
HUKUM BISNIS dan LINGKUNGAN
AN NISA RIZKI YULIANTI
UNIVERSITAS MERCU BUANA (mercu buana university) 2019 JAKARTA, INDONESIA
Prof. Dr. Hapzi Ali,CMA (Dosen Pengampu)
HUKUM BISNIS dan LINGKUNGAN
Lose weight dieting success guaranteed
It's a familiar story: You pledge to honor a daily elliptical routine and count every last calorie. But soon, you're eating cupcakes at the office and grabbing happy hour mojitos, thinking, Oops, diet over.
There is a better way: Swap the all-or-nothing approach for one or two healthy switch-ups in your daily routine. "Doing this can lead to more weight loss than you ever imagined," says Marissa Lippert, RD, author of The Cheater's Diet.
In fact, we talked to readers who knocked off 10, 25, even 60 pounds with some easy tweaks. Borrow their slim-down secrets to transform your body the real-world way.
Berdasarkan kenyataan yang tidak dibantahkan bahwa bisnis merasuki seluruh kehidupan semua manusia, maka dari perspektif etis, bisnis diharapkan dan dituntut untuk menawarkan sesuatu yang berguna bagi manusia dan tidak sekedar menawarkan sesuatu yang merugikan hanya demi memperoleh keuntungan. Kondisi konsumen yang banyak dirugikan memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-haknya dapat ditegakkan. Namun di sisi lain, perlindungan tersebut harus juga melindungi eksistensi produsen yang sangat esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, diperlukan perundang-undangan yang dapat melindungi kedua belah pihak.
Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Pengertian konsumen sendiri adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitas dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang dikonsumsinya. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan.
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu tentang hak pelaku usaha
1. Aspek Hukum dalam Ekonomi
(Perlindungan Konsumen)
Anggota
Firdianada Nabila ( 22212974 )
Gendis Kusuma Wardani ( 23212111 )
Wurri Dewasasri ( 27212773 )
2. Perlindungan Konsumen
Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.
Perlindungan konsumen adalah segala upaya
yang menjamin adanya kepastian hukum
untuk memberi perlindungan kepada
konsumen.
3. Kasus
Kasus yang kami bahas yaitu mengenai kadaluarsa pada makanan
& minuman khususnya pada pembuatan parcel lebaran.
Di ambil dari surat kabar Tempo, di kota Malang gabungan Dinas
Perindustrian Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan
dan Bagian Perekonomian menggelar inspeksi mendadak peredaran
barang selama menjelang lebaran.
Inspeksi dilakukan di sejumlah pasar tradisional, pasar modern
dan pusat perbelanjaan. Hasilnya, ditemukan berbagai jenis makanan dan
minuman kadaluarsa dan kemasan rusak. “Banyak ditemukan kaleng susu
kemasan rusak. Berbahaya karena terkontaminasi bakteri," kata Sekretaris
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Siti Mahmudah, Kamis
2 Agustus 2012.
4. Petugas meneliti sejumlah paket parcel, mencegah peredaran
makanan dan minuman kadaluarsa. Lantaran, banyak pedagang yang
modusnya menjual parcel yang berisi makanan dan minuman
kadaluwarsa. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, untuk mencegah
inspeksi bocor diketahui para pedagang.
Sudarwati, Koordinator Toko Avan, yang di tokonya ditemukan
kaleng kemasan susu rusak, mengaku rutin memeriksa barang yang
dijual. Namun, masih ada saja sejumlah barang yang lolos dari
pantauan.
Sumber : TEMPO.CO
5. Hak & Kewajiban Konsumen
Berdasarkan Pasal 4 & 5 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hak
dan Kewajiban Konsumen.
Hak Konsumen :
a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang atau jasa
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang atau jasa
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang
6. e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan
upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen
secara patut
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan
konsumen.
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif.
h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, atau
penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai
dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya
7. Kewajiban Konsumen :
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan atau jasa, demi keamanan dan
keselamatan
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
atau jasa
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut.
8. Hak & Kewajiban Pelaku Usaha
Berdasarkan Pasal 6 & 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hak
dan Kewajiban Pelaku Usaha.
Hak Pelaku Usaha :
a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang
diperdagangkan
b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan
konsumen yang beritikad tidak baik
c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen
9. d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara
hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau
jasa yang diperdagangkan
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.
10. Kewajiban Pelaku Usaha :
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif
d. menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
atau jasa yang berlaku
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji
barang serta memberi jaminan atas barang yang dibuat atau
yang diperdagangkan
f. memberi kompensasi, penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa
yang diperdagangkan
11. LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen)
LPK merupakan lembaga yang memberikan perlindungan
kepada konsumen, memberikan kepastian hukum terhadap hak -
hak konsumen dalam memperoleh nilai dari penggunaan suatu
konsumsi barang dan jasa.
Lembaga yang terkait adalah YLKI (Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia) dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan
Makanan)
12. UU terkait kasus
1. Pasal 8 ayat 1
Pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan
barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran,
jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana
yang dinyatakan dalam label atau keterangan tentang barang tersebut
dan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa.
2. Pasal 8 ayat 2
Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak,
cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara
lengkap dan benar atas barang dimaksud.
13. Sanksi bagi Pelaku Usaha
Dalam pasal 62 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen telah diatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku usaha
diantaranya sebagai berikut :
1. Dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau
pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dan milyard rupiah) terhadap :
pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak
sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan,
kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau
keterangan tentang barang tersebut ( pasal 8 ayat 1 ), pelaku usaha yang tidak
mencantumkan tanggal kadaluwarsa ( pasal 8 ayat 1 ), memperdagangkan
barang rusak, cacat, atau tercemar ( pasal 8 ayat 2 ), pelaku usaha yang
mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan
kembali barang yang dibeli konsumen di dalam dokumen atau perjanjian. ( pasal
18 ayat 1 huruf b )
14. 2. Dihukum dengan pidana penjara paling lama 2
tahun atau pidana denda paling banyak Rp.
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhadap :
pelaku usaha yang melakukan penjualan secara
obral dengan mengelabuhi / menyesatkan
konsumen dengan menaikkan harga atau tarif
barang sebelum melakukan obral, pelaku usaha
yang menawarkan barang melalui pesanan yang
tidak menepati pesanan atau waktu yang telah
diperjanjikan, pelaku usaha periklanan yang
memproduksi iklan yang tidak memuat informasi
mengenai resiko pemakaian barang/jasa
15. Saran
Menurut kami, Pemerintah harus lebih ketat dalam
kasus seperti ini, jangan sampai banyak konsumen yang
merasa dirugikan. Dan bagi para pelaku yang berusaha
melanggar aturan, harus diberi sanksi yang tegas agar tidak
mengulanginya kembali. Jika hanya sanksi teguran saja,
kemungkinan kasus kadaluarsa pada produk makanan dan
minuman akan lebih banyak lagi. Dan konsumen harus lebih
cerdas dan lebih selektif dalam memilih produk.
