Berdasarkan kenyataan yang tidak dibantahkan bahwa bisnis merasuki seluruh kehidupan semua manusia, maka dari perspektif etis, bisnis diharapkan dan dituntut untuk menawarkan sesuatu yang berguna bagi manusia dan tidak sekedar menawarkan sesuatu yang merugikan hanya demi memperoleh keuntungan. Kondisi konsumen yang banyak dirugikan memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-haknya dapat ditegakkan. Namun di sisi lain, perlindungan tersebut harus juga melindungi eksistensi produsen yang sangat esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, diperlukan perundang-undangan yang dapat melindungi kedua belah pihak.
Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Pengertian konsumen sendiri adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitas dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang dikonsumsinya. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan.
AN NISA RIZKI YULIANTI
UNIVERSITAS MERCU BUANA (mercu buana university) 2019 JAKARTA, INDONESIA
Prof. Dr. Hapzi Ali,CMA (Dosen Pengampu)
HUKUM BISNIS dan LINGKUNGAN
Berdasarkan kenyataan yang tidak dibantahkan bahwa bisnis merasuki seluruh kehidupan semua manusia, maka dari perspektif etis, bisnis diharapkan dan dituntut untuk menawarkan sesuatu yang berguna bagi manusia dan tidak sekedar menawarkan sesuatu yang merugikan hanya demi memperoleh keuntungan. Kondisi konsumen yang banyak dirugikan memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-haknya dapat ditegakkan. Namun di sisi lain, perlindungan tersebut harus juga melindungi eksistensi produsen yang sangat esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, diperlukan perundang-undangan yang dapat melindungi kedua belah pihak.
Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Pengertian konsumen sendiri adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitas dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang dikonsumsinya. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan.
AN NISA RIZKI YULIANTI
UNIVERSITAS MERCU BUANA (mercu buana university) 2019 JAKARTA, INDONESIA
Prof. Dr. Hapzi Ali,CMA (Dosen Pengampu)
HUKUM BISNIS dan LINGKUNGAN
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
1. HUKUM
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
KELOMPOK: 1
1. Ghina Atthaya Fakhar (2103101010211)
2. Hanni Raida Tsurayya (2103101010128)
3. Cut Puan Azzahra (2103101010218)
4. M. Yulian Al Fariz (2003101010398)
2. PENGERTIAN
Menurut UU No. 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,
baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak
untuk diperdagangkan.
Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian menyelenggarakan kegiatan dalam wberbagai bidang ekonomi.
Pengertian hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang
mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk
memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan
hukum terhadap kepentingan konsumen.
1.
2.
3.
4.
3. TUJUAN
Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen
untuk melindungi diri
Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
Menetapkan sistem Perlindungan Konsumen yang mengandung
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses
untuk mendapat informasi
Menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan
konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung
jawab dalam berusaha
meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa,kesehatan,
kenyamanan dan keselamatan konsumen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4. ASAS DALAM PERLINDUNGAN
KONSUMEN
Asas Manfaat
Asas Keadilan
Asas Keseimbangan
Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
Asas Kepastian Hukum
1.
2.
3.
4.
5.
Dasar hukum perlindungan konsumen adalah UU No. 8 Tahun
1999
5. HAK KONSUMEN
Hak atas kenyamanan, keamanan,
dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa
Hak untuk memilih dan mendapatkan
barang dan/jasa sesuai dengan nilai
tukar dan kondisi serta jaminan yang
dijanjikan
Hak atas informasi yang benar, jelas,
dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa
Hak untuk didengar pendapat dan
keluhannya atas barang dan/atau jasa
yang digunakan.
1.
2.
3.
4.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi,
perlindungan dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan
pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani
secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi,
ganti rugi dan/atau penggantian barang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai
dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya.
6. KEWAJIBAN KONSUMEN
Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan
prosedur pemakain atau pemanfaatan barang dan/atau
jasa demi keamanan dan keselamatan
Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian
barang dan/atau jasa
Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa
perlindungan konsumen secara patut.
1.
2.
3.
4.
