Dokumen tersebut merangkum latar belakang, ide, dan persiapan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Konferensi ini diadakan untuk membahas masalah-masalah bersama negara-negara Asia dan Afrika serta mempromosikan kerja sama antarnegara. Ide konferensi muncul setelah pertemuan di Kolombo tahun 1954 dan dipersiapkan melalui serangkaian pertemuan di Bogor dan New Delhi.
Dokumen tersebut berisi daftar nama anggota kelompok dan ringkasan cerpen berjudul "Robohnya Surau Kami". Terdapat informasi tentang tema, latar, tokoh, alur cerita, pesan moral, gaya bahasa, dan konflik yang terdapat dalam cerpen tersebut.
Pancasila diambil dari Piagam Jakarta yang merupakan hasil kerja Panitia Sembilan. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sila pertama Pancasila diubah dari "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" untuk menjaga persatuan Indonesia.
1. Uni Soviet runtuh akibat sistem komunisme yang kaku tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan keinginan rakyat akan demokrasi serta hak asasi manusia.
2. Program reformasi Gorbachev membuka peluang bagi negara-negara bagian Uni Soviet untuk merdeka dan membentuk blok timur yang baru.
3. Runtuhnya Uni Soviet mengakhiri Perang Dingin dan membuka lembaran baru bagi tumbuhnya demokrasi di E
Dokumen tersebut merangkum latar belakang, ide, dan persiapan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Konferensi ini diadakan untuk membahas masalah-masalah bersama negara-negara Asia dan Afrika serta mempromosikan kerja sama antarnegara. Ide konferensi muncul setelah pertemuan di Kolombo tahun 1954 dan dipersiapkan melalui serangkaian pertemuan di Bogor dan New Delhi.
Dokumen tersebut berisi daftar nama anggota kelompok dan ringkasan cerpen berjudul "Robohnya Surau Kami". Terdapat informasi tentang tema, latar, tokoh, alur cerita, pesan moral, gaya bahasa, dan konflik yang terdapat dalam cerpen tersebut.
Pancasila diambil dari Piagam Jakarta yang merupakan hasil kerja Panitia Sembilan. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sila pertama Pancasila diubah dari "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" untuk menjaga persatuan Indonesia.
1. Uni Soviet runtuh akibat sistem komunisme yang kaku tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan keinginan rakyat akan demokrasi serta hak asasi manusia.
2. Program reformasi Gorbachev membuka peluang bagi negara-negara bagian Uni Soviet untuk merdeka dan membentuk blok timur yang baru.
3. Runtuhnya Uni Soviet mengakhiri Perang Dingin dan membuka lembaran baru bagi tumbuhnya demokrasi di E
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi, yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti pemerintahan rakyat. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian demokrasi menurut para ahli seperti merupakan sistem politik dimana kebijakan umum ditentukan melalui pemilihan umum bebas dan adil, serta kekuasaan berada di tangan rakyat. Dokumen tersebut juga menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi sepert
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi Exa Purnama
Dokumen ini membahas tentang konsep dasar konstitusi, klasifikasi konstitusi, pentingnya konstitusi dalam negara, peran konstitusi dalam negara demokrasi, sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia, dan cara perubahan konstitusi. Konstitusi didefinisikan sebagai kumpulan aturan yang mengatur pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi diklasifikasikan menjadi beberapa jenis dan bertujuan untuk membatasi kekuasa
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945pjj_kemenkes
Hubungan antara Pancasila dan UUD 1945 terdiri dari hubungan formal dan material. Secara formal, Pancasila merupakan inti Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara. Secara material, tertib hukum Indonesia bersumber dari Pancasila. Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan hakiki sebagai penjabaran proklamasi kemerdekaan Indonesia dan dasar negara.
Dokumen tersebut membahas tentang teori asam basa, dimana asam dapat memberikan proton dan basa dapat menerima proton. Juga dibahas tentang reaksi antara asam dan basa baik tanpa pelarut air maupun dengan pelarut air, serta konsep pasangan asam basa konjugasi, asam konjugasi, dan basa konjugasi.
Demokrasi terpimpin di Indonesia antara 1959-1966 mengandalkan kepemimpinan Presiden Sukarno. Sistem ini ditandai oleh kebijakan ekonomi yang gagal menstabilkan situasi ekonomi dan kebijakan politik yang semakin otoriter di bawah kepemimpinan tunggal Sukarno.
Sistem ekskresi bertugas mengeluarkan zat sisa metabolisme tubuh melalui organ-organ seperti ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Ginjal adalah organ ekskresi utama yang mengeluarkan air, garam mineral, dan produk sisa metabolisme protein berupa urea melalui urin. Ginjal terdiri atas nefron sebagai unit fungsionalnya yang melakukan filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi untuk membentuk urin. Gangguan sistem ekskresi d
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum bertujuan untuk mengamankan hak-hak warga negara sesuai dengan ketentuan hukum. Sedangkan penegakan hukum diperlukan agar hukum dapat berfungsi dengan efektif. Beberapa lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan advokat berperan penting dalam menjamin terwujudny
Dokumen tersebut membahas tentang norma, khususnya norma hukum. Ia menjelaskan bahwa norma hukum merupakan pedoman perilaku yang berlaku di seluruh Indonesia dan dapat diberlakukan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Norma hukum membentuk suatu sistem hirarkhis di mana setiap norma lebih rendah berdasarkan pada norma di atasnya.
Dokumen tersebut membahas tentang energetika, termasuk konsep sistem dan lingkungan, jenis-jenis sistem, variabel keadaan sistem, fungsi keadaan dan proses, hukum pertama termodinamika mengenai kalor dan kerja, serta konsep-konsep terkait seperti entalpi dan entropi.
Presentasi tentang materi alat penukar panas yaitu shell and tube exchanger pada mata kuliah perancangan alat penukar kalor. Presentasi ini mencakup langkah-langkah pengerjaan dan contoh kasus dari textbook.
Perkembangan politik indonesia pada awal kemerdekaanKhansa Hanun
(1) Pada rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945, wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, Sumatra dan DIY serta Surakarta.
(2) Selanjutnya pada rapat PPKI juga membentuk beberapa kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan dan lainnya.
DI/TII merupakan pemberontakan yang dimulai pada 1942 oleh kelompok Islam radikal di bawah pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yang bertujuan mendirikan negara Islam di Indonesia, padahal negara Indonesia sudah merdeka dan menganut prinsip pluralisme agama.
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementeriswant mas
Dokumen tersebut membahas perbandingan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Sistem parlementer memiliki ciri-ciri bahwa kepala negara bukan kepala pemerintahan, parlemen dapat menjatuhkan kabinet, dan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Dokumen tersebut juga memberikan contoh negara yang menerapkan sistem parlementer seperti Inggris, Kanada, Belanda, Pakistan, dan India.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi, yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti pemerintahan rakyat. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian demokrasi menurut para ahli seperti merupakan sistem politik dimana kebijakan umum ditentukan melalui pemilihan umum bebas dan adil, serta kekuasaan berada di tangan rakyat. Dokumen tersebut juga menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi sepert
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi Exa Purnama
Dokumen ini membahas tentang konsep dasar konstitusi, klasifikasi konstitusi, pentingnya konstitusi dalam negara, peran konstitusi dalam negara demokrasi, sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia, dan cara perubahan konstitusi. Konstitusi didefinisikan sebagai kumpulan aturan yang mengatur pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi diklasifikasikan menjadi beberapa jenis dan bertujuan untuk membatasi kekuasa
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945pjj_kemenkes
Hubungan antara Pancasila dan UUD 1945 terdiri dari hubungan formal dan material. Secara formal, Pancasila merupakan inti Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara. Secara material, tertib hukum Indonesia bersumber dari Pancasila. Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan hakiki sebagai penjabaran proklamasi kemerdekaan Indonesia dan dasar negara.
Dokumen tersebut membahas tentang teori asam basa, dimana asam dapat memberikan proton dan basa dapat menerima proton. Juga dibahas tentang reaksi antara asam dan basa baik tanpa pelarut air maupun dengan pelarut air, serta konsep pasangan asam basa konjugasi, asam konjugasi, dan basa konjugasi.
Demokrasi terpimpin di Indonesia antara 1959-1966 mengandalkan kepemimpinan Presiden Sukarno. Sistem ini ditandai oleh kebijakan ekonomi yang gagal menstabilkan situasi ekonomi dan kebijakan politik yang semakin otoriter di bawah kepemimpinan tunggal Sukarno.
Sistem ekskresi bertugas mengeluarkan zat sisa metabolisme tubuh melalui organ-organ seperti ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Ginjal adalah organ ekskresi utama yang mengeluarkan air, garam mineral, dan produk sisa metabolisme protein berupa urea melalui urin. Ginjal terdiri atas nefron sebagai unit fungsionalnya yang melakukan filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi untuk membentuk urin. Gangguan sistem ekskresi d
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum bertujuan untuk mengamankan hak-hak warga negara sesuai dengan ketentuan hukum. Sedangkan penegakan hukum diperlukan agar hukum dapat berfungsi dengan efektif. Beberapa lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan advokat berperan penting dalam menjamin terwujudny
Dokumen tersebut membahas tentang norma, khususnya norma hukum. Ia menjelaskan bahwa norma hukum merupakan pedoman perilaku yang berlaku di seluruh Indonesia dan dapat diberlakukan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Norma hukum membentuk suatu sistem hirarkhis di mana setiap norma lebih rendah berdasarkan pada norma di atasnya.
Dokumen tersebut membahas tentang energetika, termasuk konsep sistem dan lingkungan, jenis-jenis sistem, variabel keadaan sistem, fungsi keadaan dan proses, hukum pertama termodinamika mengenai kalor dan kerja, serta konsep-konsep terkait seperti entalpi dan entropi.
Presentasi tentang materi alat penukar panas yaitu shell and tube exchanger pada mata kuliah perancangan alat penukar kalor. Presentasi ini mencakup langkah-langkah pengerjaan dan contoh kasus dari textbook.
Perkembangan politik indonesia pada awal kemerdekaanKhansa Hanun
(1) Pada rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945, wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, Sumatra dan DIY serta Surakarta.
(2) Selanjutnya pada rapat PPKI juga membentuk beberapa kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan dan lainnya.
DI/TII merupakan pemberontakan yang dimulai pada 1942 oleh kelompok Islam radikal di bawah pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yang bertujuan mendirikan negara Islam di Indonesia, padahal negara Indonesia sudah merdeka dan menganut prinsip pluralisme agama.
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementeriswant mas
Dokumen tersebut membahas perbandingan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Sistem parlementer memiliki ciri-ciri bahwa kepala negara bukan kepala pemerintahan, parlemen dapat menjatuhkan kabinet, dan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Dokumen tersebut juga memberikan contoh negara yang menerapkan sistem parlementer seperti Inggris, Kanada, Belanda, Pakistan, dan India.
Dokumen tersebut membahas etika dalam pemasaran dan hubungan antara produsen dan konsumen. Dokumen tersebut menjelaskan tanggung jawab moral produsen untuk menyediakan produk berkualitas dan memberikan informasi yang jujur kepada konsumen, serta hak dan kewajiban konsumen dalam bertransaksi. Dokumen tersebut juga membahas teori-teori yang relevan seperti teori kontrak dan teori biaya sosial dalam menjelaskan hubungan antara produ
Dokumen tersebut membahas hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Hak konsumen meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan; hak memilih barang sesuai nilai tukar dan kondisi; serta hak mendapat kompensasi bila barang tidak sesuai. Pelaku usaha mempunyai hak menerima pembayaran dan perlindungan hukum,
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan hak dan perlindungan konsumen serta meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha. Undang-undang ini menetapkan larangan-larangan tertentu bagi pelaku usaha seperti memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai standar, memberikan informasi yang tidak benar kepada konsumen, serta melakukan promosi atau iklan yang menyesat
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan hak-hak konsumen, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu dan menjamin keamanan produk. Undang-undang ini menetapkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta larangan-larangan bagi pelaku usaha seperti menjual produk yang tidak sesuai standar atau memberikan informasi yang menyesatkan.
UU ini mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. UU ini menetapkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta larangan-larangan bagi pelaku usaha seperti memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai standar, memberikan informasi yang tidak benar kepada konsumen, dan melakukan iklan yang menyesatkan. UU ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang adil
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan memberikan kepastian hukum. Dokumen ini juga menjelaskan hak dan tanggung jawab konsumen dan pelaku usaha serta upaya yang dilakukan lembaga perlindungan konsumen untuk membela konsumen.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dari aspek hukum di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai definisi, asas, tujuan, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, larangan-larangan bagi pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, serta sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan perlindungan konsumen.
Undang-undang perlindungan konsumen bertujuan melindungi konsumen dalam bertransaksi dengan penyedia barang dan jasa. Dokumen tersebut menjelaskan definisi konsumen menurut undang-undang dan hak serta kewajiban konsumen beserta prinsip-prinsip perlindungan konsumen seperti keadilan, keseimbangan, dan keamanan.
Uu tahun 1999 no. 8 tentang perlindungan konsumenLegal Akses
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak konsumen serta menumbuhkan tanggung jawab pelaku usaha. Undang-undang ini menetapkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta larangan-larangan bagi pelaku usaha seperti memproduksi barang yang tidak sesuai standar atau menawarkan barang secara menyesatkan.
Modul perkuliahan ini membahas tentang hukum perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Juga dibahas studi kasus tentang iklan mobil Nissan March yang dimasukkan ke pengadilan karena dianggap melanggar undang-undang tersebut.
Original file name: _PERLINDUNGAN KONSUMEN2.ppt
Field of Study : Accounting, Management
Subject : Hukum Bisnis II
Author : Nurti Widayati, SH., MH.
Filetype : ppt
AN NISA RIZKI YULIANTI
UNIVERSITAS MERCU BUANA (mercu buana university) 2019 JAKARTA, INDONESIA
Prof. Dr. Hapzi Ali,CMA (Dosen Pengampu)
HUKUM BISNIS dan LINGKUNGAN
Modul ini membahas hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terdapat pula pembahasan mengenai prinsip tanggung jawab hukum dan kasus iklan Nissan March yang dimasukkan ke pengadilan karena dianggap melanggar undang-undang tersebut.
Similar to 5. hak dan kewajiban produsen dan konsumen (20)
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitasGindha Wayka
Berdasarkan dokumen tersebut, pekerja yang paling rentan dalam tenaga kerja global adalah pekerja anak, perempuan, dan penyandang cacat. Undang-undang melarang dan memberikan perlindungan terhadap pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk kelompok rentan ini, seperti pekerjaan berbahaya, malam hari, dan diskriminatif.
Dokumen tersebut membahas mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) antara perusahaan dengan pekerja/buruh. Terdapat beberapa jenis PHK seperti PHK yang dilakukan oleh perusahaan, pekerja/buruh, PHK demi hukum, dan PHK oleh pengadilan. Dokumen juga menjelaskan syarat dan kompensasi yang diterima pekerja/buruh dalam hal terjadi PHK.
7. hubungan kerja dan perjanjian kerjaGindha Wayka
Hubungan kerja dituangkan dalam perjanjian kerja lisan atau tertulis antara pekerja dan pengusaha berdasarkan unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Perjanjian kerja mencakup hak dan kewajiban para pihak, syarat-syarat kerja, dan dapat berakhir karena berbagai hal seperti berakhirnya jangka waktu."
5. para pihak dalam hukum tenaga kerjaGindha Wayka
Dokumen tersebut membahas tentang para pihak dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia yaitu pekerja atau buruh, pengusaha, organisasi pekerja atau buruh, organisasi pengusaha, dan pemerintah. Istilah pekerja dan buruh dijelaskan secara luas untuk mencakup berbagai jenis pekerjaan. Organisasi pekerja dan pengusaha dibentuk untuk mewakili kepentingan masing-masing pihak, sementara p
4. pengertian, dasar dan sumber ketenagakerjaanGindha Wayka
Dokumen tersebut membahas pengertian hukum ketenagakerjaan dan perburuhan, sumber-sumber hukum ketenagakerjaan, cakupan isu-isu hukum perburuhan, dan karakteristik hukum ketenagakerjaan. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa hukum ketenagakerjaan merupakan aturan hukum yang terkait dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah hubungan kerja, yang lingkupnya
Sejarah hukum perburuhan dimulai dengan sistem perbudakan, kerja rodi, dan poenale sanctie di Hindia Belanda. Peraturan mengenai perbudakan baru dihapuskan pada 1854, sedangkan kerja rodi dan poenale sanctie masih berlangsung hingga abad ke-19. Pemerintah mulai campur tangan untuk melindungi hak-hak buruh melalui undang-undang ketenagakerjaan pada abad ke-20 guna menciptakan keadilan sosial
13. surat kredit berdokumen dalam negeriGindha Wayka
1. Surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN) memberikan jaminan pembayaran secara tertulis oleh bank atas penyerahan barang dan dokumen yang sesuai.
2. SKBDN dimaksudkan untuk memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri serta sebagai alternatif pembiayaan.
3. Para pihak yang terlibat dalam SKBDN antara lain pembeli barang, penjual, bank penerbit, dan bank penerima.
12. perjanjian perdagangan ekspor imporGindha Wayka
This document discusses export-import agreements and trade. It defines sale and purchase agreements, the obligations of sellers, and types of sale and purchase. It also defines exports and imports, factors influencing export development in Indonesia, and efforts to increase exports. It outlines import reasons, categories of imported goods, and import policies. It discusses payment methods for exports, including letters of credit, and the parties and process involved in opening letters of credit. Finally, it outlines the advantages of using letters of credit for both exporters and importers.
Perlindungan hukum rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Rahasia dagang adalah informasi bisnis atau teknologi yang bernilai ekonomi, dirahasiakan, dan dilindungi pemiliknya. Perlindungan termasuk larangan penggunaan dan pengungkapan rahasia dagang tanpa izin pemilik serta sanksi pidana bagi pelanggar.
The document discusses corporate governance in Indonesia. It notes that Indonesian companies are typically closed with concentrated ownership within families or close relatives. Management styles tend to be indecisive and closed. Weaknesses of Asian Southeast countries including Indonesia include low quality investments, excessive business diversification by large business groups, high debt levels including unhedged short-term foreign debt, ineffective roles of directors and commissioners, weak internal controls, low audit systems, and lack of transparency. Good corporate governance is important for private sector companies to play a main role in development, including generating tax revenue, job creation, and technology and management skills transfer.
2. 1. Tentang Hak Produsen
2
Hak untuk menerima
pembayaran yang sesuai
dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai
tukar barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan.
Hak untuk melakukan pembelaan
diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa
konsumen.
Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila
terbukti secara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan.
03
02
05
01
04
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak dari
pelaku usaha.
Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari
tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
Hak untuk mendapat
perlindungan hukum dari
tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik.
3. 1. Beritikad baik dalam
melakukan kegiatan
usahanya.
2. Memberikan informasi yang
benar, jelas, dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa serta
memberi penjelasan
penggunaan, perbaikan, dan
pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau
melayani konsumen secara
benar dan jujur serta tidak
diskriminatif
3
4. Menjamin mutu barang
dan/atau jasa yang
diproduksi dan/atau
diperdagangkan
berdasarkan ketentuan
standar mutu barang
dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan
kepada konsumen untuk
menguji, dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa
tertentu serta memberi
jaminan dan/atau garansi
atas barang yang dibuat
dan/atau diperdagangkan
6. Memberi kompensasi,
ganti rugi dan/atau
penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima
atau dimanfaatkan tidak
sesuai dengan perjanjian.
2. Kewajiban Produsen
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak dari
pelaku usaha.
4. Hak dan Kewajiban
Konsumen
1. Tentang Hak Konsumen
Hak–hak dasar konsumen menurut J.F Kennedy:
1. Hak memperoleh keamanan (the right to safety),
2. Hak memilih (the right to choose)
3. Hak mendapat informasi (the right to be informed),
4. Hak untuk didengar (the right to be heard).
4
5. “
◦ Keempat hak menurut JF.Kennedy merupakan
bagian dari Deklarasi HAM yang dirancangkan
PBB pada Pasal 3, Pasal 8, Pasal 19, Pasal
21, Pasal 26 yang oleh organisasi konsumen
sedunia di tambah empat hak dasar
konsumen:
1. Hak memperoleh kebutuhan hidup
2. Hak untuk memperoleh ganti rugi
3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
4. Hak untuk mmperoleh lingkungan hidup yang
bersih dan sehat
5
6. Masyarakat Ekonomi Eropa menyepakati lima
hak–hak dasar konsumen:
Hak pelindungan
kesehatan dan
keamanan
Hak perlindungan
kepentingan ekonomi
Hak mendapat ganti
rugi
Hak atas penerangan
Hak untuk didengar
7. Hak atas kenyamanan, keamanan dan
keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan
atau jasa
Hak atas informasi yang benar, jelas,
dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan atau jasa
Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya
atas barang dan atau jasa yang digunakan
Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta
mendapatkan barang dan atau jasa tersebut
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan
Hak Konsumen dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen:
8. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan,
dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan
konsumen secara patut
Hak untuk mendapatkan kompensasi,
ganti rugi dan atau penggantian apabila
barang dan atau jasa yang diterima
tidak sesuai dengan perjanjian atau
tidak sebagaimana mestinya
Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya
Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan
konsumen
Hak untuk diperlakukan dan dilayani
secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif
9. a. Hak Pelindungan Kesehatan dan
Keamanan
Asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan
jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam
penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang
dikonsumsi atau digunakan.
c. Hak Untuk Memilih
b. Hak Mendapat Informasi
9
Hak mendapat informasi sangat penting, karena tidak memadainya
informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan
salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat intruksi
atau cacat karena informasi yang tidak memadai.
Hak memilih dimaksud untuk memberikan kebebasan kepada
konsumen untuk memilih produk–produk tertentu sesuai dengan
kebutuhan, tanpa ada tekanan dari pihak luar.
10. d. Hak untuk Didengar
Hak ini dapat berupa pernyataan tentang berbagai hal yang berkaitan
dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh
tentang produk tersebut kurang memadai.
f. Hak Memperoleh Ganti Kerugian
e. Hak Memproleh Kebutuhan Hidup
10
Setiap orang (konsumen) berhak memperoleh terutama kebutuhan
dasar (barang atau jasa) untuk mempertahankan hidupnya (secara
layak).
Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan
yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan
barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen.
11. g. Hak untuk Memperoleh Pendidikan Konsumen
Konsumen berhak memperoleh pengetahuan maupun keterampilan
yang diperlukan agar dapat terhidar dari kerugian
i. Hak untuk Mendapatkan Barang Sesuai dengan Nilai
Tukar yang diberikan.
h. Hak Memperoleh Lingkungan Hidup yang Bersih dan Sehat
11
Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta hak untuk
memperoleh informasi tentang lingkungan
Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi dari permainan
harga yang tidak wajar.
j. Hak untuk Mendapatkan Upaya
Penyelesaian Hukum yang Patut
Konsumen berhak mendapatkan penyelesaian hukum, termasuk advokasi.
12. 1.Informasi yang memadai
a. Representasi
o Salah satu penyebab terjadinya kerugian
terhadap konsumen adalah terjadinya
misrepresentasi terhadap produk tertentu.
o Produsen dilarang mempromosikan suatu barang
secara tidak benar dan/atau seolah olah;
1. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau
memiliki potongan harga, harga khusus,
standar mutu tertentu, gaya atau mode
tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau
guna tertentu.
12
13. 2. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau
baru;
3. Barang dan/atau jasa tersebut telah
mendapatkan persetujuan, dan/atau memiliki
sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu,
ciri ciri kerja, atau aksesori tertentu;
4. Barang atau jasa tersebut dibuat oleh
perusahaan yang memiliki sponsor, persetujuan
atau afiasi;
5. Barang dan/atau jasa tersedia;
6. Barang tersebut tidak memiliki cacat
tersembunyi.
13
14. b. Peringatan
Merupakan informasi bagi
konsumen yang dirancang
untuk menjamin keamanan
penggunaan produk.
14
c. Intruksi
Intruksi yang ditunjukan untuk
menjamin efisiensi penggunaan
produk, juga penting untuk
mencegah timbulnya kerugian
bagi konsumen.
d. Iktikad Baik
Asas itikad baik merupakan salah satu
asas yang dikenal di dalam hukum
perjanjian. Ketentuan dalam itikad baik di
atur dalam pasal 1338 ayat (3)
KUHPerdata bahwa perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik.
15. Membaca atau mengikuti petunjuk
informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa,
demi keamanan dan keselamatan.
15
Beritikad baik dalam melakukan transaksi
pembelian barang dan/atau jasa.
Membayar sesuai dengan nilai tukar
yang disepakati.
Mengikuti upaya penyelesaian hukum
sengketa perlindungan secara patut.
2.Tentang Kewajiban
Konsumen
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen.