SlideShare a Scribd company logo
5. Hak dan Kewajiban
Produsen dan
Konsumen
1. Tentang Hak Produsen
2
Hak untuk menerima
pembayaran yang sesuai
dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai
tukar barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan.
Hak untuk melakukan pembelaan
diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa
konsumen.
Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila
terbukti secara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan.
03
02
05
01
04
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak dari
pelaku usaha.
Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari
tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
Hak untuk mendapat
perlindungan hukum dari
tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik.
1. Beritikad baik dalam
melakukan kegiatan
usahanya.
2. Memberikan informasi yang
benar, jelas, dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa serta
memberi penjelasan
penggunaan, perbaikan, dan
pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau
melayani konsumen secara
benar dan jujur serta tidak
diskriminatif
3
4. Menjamin mutu barang
dan/atau jasa yang
diproduksi dan/atau
diperdagangkan
berdasarkan ketentuan
standar mutu barang
dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan
kepada konsumen untuk
menguji, dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa
tertentu serta memberi
jaminan dan/atau garansi
atas barang yang dibuat
dan/atau diperdagangkan
6. Memberi kompensasi,
ganti rugi dan/atau
penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima
atau dimanfaatkan tidak
sesuai dengan perjanjian.
2. Kewajiban Produsen
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak dari
pelaku usaha.
Hak dan Kewajiban
Konsumen
1. Tentang Hak Konsumen
Hak–hak dasar konsumen menurut J.F Kennedy:
1. Hak memperoleh keamanan (the right to safety),
2. Hak memilih (the right to choose)
3. Hak mendapat informasi (the right to be informed),
4. Hak untuk didengar (the right to be heard).
4
“
◦ Keempat hak menurut JF.Kennedy merupakan
bagian dari Deklarasi HAM yang dirancangkan
PBB pada Pasal 3, Pasal 8, Pasal 19, Pasal
21, Pasal 26 yang oleh organisasi konsumen
sedunia di tambah empat hak dasar
konsumen:
1. Hak memperoleh kebutuhan hidup
2. Hak untuk memperoleh ganti rugi
3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
4. Hak untuk mmperoleh lingkungan hidup yang
bersih dan sehat
5
Masyarakat Ekonomi Eropa menyepakati lima
hak–hak dasar konsumen:
Hak pelindungan
kesehatan dan
keamanan
Hak perlindungan
kepentingan ekonomi
Hak mendapat ganti
rugi
Hak atas penerangan
Hak untuk didengar
Hak atas kenyamanan, keamanan dan
keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan
atau jasa
Hak atas informasi yang benar, jelas,
dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan atau jasa
Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya
atas barang dan atau jasa yang digunakan
Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta
mendapatkan barang dan atau jasa tersebut
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan
Hak Konsumen dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen:
Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan,
dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan
konsumen secara patut
Hak untuk mendapatkan kompensasi,
ganti rugi dan atau penggantian apabila
barang dan atau jasa yang diterima
tidak sesuai dengan perjanjian atau
tidak sebagaimana mestinya
Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya
Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan
konsumen
Hak untuk diperlakukan dan dilayani
secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif
a. Hak Pelindungan Kesehatan dan
Keamanan
Asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan
jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam
penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang
dikonsumsi atau digunakan.
c. Hak Untuk Memilih
b. Hak Mendapat Informasi
9
Hak mendapat informasi sangat penting, karena tidak memadainya
informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan
salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat intruksi
atau cacat karena informasi yang tidak memadai.
Hak memilih dimaksud untuk memberikan kebebasan kepada
konsumen untuk memilih produk–produk tertentu sesuai dengan
kebutuhan, tanpa ada tekanan dari pihak luar.
d. Hak untuk Didengar
Hak ini dapat berupa pernyataan tentang berbagai hal yang berkaitan
dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh
tentang produk tersebut kurang memadai.
f. Hak Memperoleh Ganti Kerugian
e. Hak Memproleh Kebutuhan Hidup
10
Setiap orang (konsumen) berhak memperoleh terutama kebutuhan
dasar (barang atau jasa) untuk mempertahankan hidupnya (secara
layak).
Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan
yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan
barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen.
g. Hak untuk Memperoleh Pendidikan Konsumen
Konsumen berhak memperoleh pengetahuan maupun keterampilan
yang diperlukan agar dapat terhidar dari kerugian
i. Hak untuk Mendapatkan Barang Sesuai dengan Nilai
Tukar yang diberikan.
h. Hak Memperoleh Lingkungan Hidup yang Bersih dan Sehat
11
Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta hak untuk
memperoleh informasi tentang lingkungan
Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi dari permainan
harga yang tidak wajar.
j. Hak untuk Mendapatkan Upaya
Penyelesaian Hukum yang Patut
Konsumen berhak mendapatkan penyelesaian hukum, termasuk advokasi.
1.Informasi yang memadai
a. Representasi
o Salah satu penyebab terjadinya kerugian
terhadap konsumen adalah terjadinya
misrepresentasi terhadap produk tertentu.
o Produsen dilarang mempromosikan suatu barang
secara tidak benar dan/atau seolah olah;
1. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau
memiliki potongan harga, harga khusus,
standar mutu tertentu, gaya atau mode
tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau
guna tertentu.
12
2. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau
baru;
3. Barang dan/atau jasa tersebut telah
mendapatkan persetujuan, dan/atau memiliki
sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu,
ciri ciri kerja, atau aksesori tertentu;
4. Barang atau jasa tersebut dibuat oleh
perusahaan yang memiliki sponsor, persetujuan
atau afiasi;
5. Barang dan/atau jasa tersedia;
6. Barang tersebut tidak memiliki cacat
tersembunyi.
13
b. Peringatan
Merupakan informasi bagi
konsumen yang dirancang
untuk menjamin keamanan
penggunaan produk.
14
c. Intruksi
Intruksi yang ditunjukan untuk
menjamin efisiensi penggunaan
produk, juga penting untuk
mencegah timbulnya kerugian
bagi konsumen.
d. Iktikad Baik
Asas itikad baik merupakan salah satu
asas yang dikenal di dalam hukum
perjanjian. Ketentuan dalam itikad baik di
atur dalam pasal 1338 ayat (3)
KUHPerdata bahwa perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik.
Membaca atau mengikuti petunjuk
informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa,
demi keamanan dan keselamatan.
15
Beritikad baik dalam melakukan transaksi
pembelian barang dan/atau jasa.
Membayar sesuai dengan nilai tukar
yang disepakati.
Mengikuti upaya penyelesaian hukum
sengketa perlindungan secara patut.
2.Tentang Kewajiban
Konsumen
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen.
THANKS…..!!!!!
16

More Related Content

What's hot

PKN "Hakikat Demokrasi"
PKN "Hakikat Demokrasi"PKN "Hakikat Demokrasi"
PKN "Hakikat Demokrasi"
Syifa Sahaliya
 
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
Exa Purnama
 
Ppt ips bab 4 b kls 9 edit
Ppt ips bab 4 b kls 9 editPpt ips bab 4 b kls 9 edit
Ppt ips bab 4 b kls 9 edit
vanmook2
 
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
pjj_kemenkes
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatNuelimmanuel22
 
Hak Imunitas diplomatik
Hak Imunitas diplomatikHak Imunitas diplomatik
Hak Imunitas diplomatik
Lana Karyatna
 
Teori asam basa bronsted lowry
Teori asam basa bronsted lowryTeori asam basa bronsted lowry
Teori asam basa bronsted lowry
kimia12ipa1213
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin
maulya rizal
 
MATERI Sistem eksresi KELAS XII SMA
MATERI Sistem eksresi KELAS XII SMAMATERI Sistem eksresi KELAS XII SMA
MATERI Sistem eksresi KELAS XII SMA
Zona Bebas
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di IndonesiaPerlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
afifahdhaniyah
 
ilper-norma-hukum-lengkap-fitri.ppt
ilper-norma-hukum-lengkap-fitri.pptilper-norma-hukum-lengkap-fitri.ppt
ilper-norma-hukum-lengkap-fitri.ppt
AhmadMukhallishAqidi1
 
Energetika termokimia
Energetika termokimiaEnergetika termokimia
Energetika termokimia
ujangsupiandi
 
Shell and Tube Exchanger - Perancangan Alat Penukar Kalor
Shell and Tube Exchanger - Perancangan Alat Penukar KalorShell and Tube Exchanger - Perancangan Alat Penukar Kalor
Shell and Tube Exchanger - Perancangan Alat Penukar Kalor
Faiprianda Assyari Rahmatullah
 
Sistem Koloid Presentation
Sistem Koloid PresentationSistem Koloid Presentation
Sistem Koloid Presentation
Suwandi Sibarani
 
Perkembangan politik indonesia pada awal kemerdekaan
Perkembangan politik indonesia pada awal kemerdekaanPerkembangan politik indonesia pada awal kemerdekaan
Perkembangan politik indonesia pada awal kemerdekaan
Khansa Hanun
 
Sejarah indonesia, DI/TII jawabarat
Sejarah indonesia, DI/TII jawabaratSejarah indonesia, DI/TII jawabarat
Sejarah indonesia, DI/TII jawabarat
Dicko Agustian
 
Laporan praktikum beda potensial sel
Laporan praktikum beda potensial selLaporan praktikum beda potensial sel
Laporan praktikum beda potensial sel
Youta-Icha S-Saeng
 
PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945
PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945
PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945
guruppkn11
 
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementerSistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
iswant mas
 

What's hot (20)

PKN "Hakikat Demokrasi"
PKN "Hakikat Demokrasi"PKN "Hakikat Demokrasi"
PKN "Hakikat Demokrasi"
 
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
 
Ppt ips bab 4 b kls 9 edit
Ppt ips bab 4 b kls 9 editPpt ips bab 4 b kls 9 edit
Ppt ips bab 4 b kls 9 edit
 
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adat
 
Hak Imunitas diplomatik
Hak Imunitas diplomatikHak Imunitas diplomatik
Hak Imunitas diplomatik
 
Teori asam basa bronsted lowry
Teori asam basa bronsted lowryTeori asam basa bronsted lowry
Teori asam basa bronsted lowry
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin
 
MATERI Sistem eksresi KELAS XII SMA
MATERI Sistem eksresi KELAS XII SMAMATERI Sistem eksresi KELAS XII SMA
MATERI Sistem eksresi KELAS XII SMA
 
Pelajaran 6
Pelajaran 6Pelajaran 6
Pelajaran 6
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di IndonesiaPerlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
 
ilper-norma-hukum-lengkap-fitri.ppt
ilper-norma-hukum-lengkap-fitri.pptilper-norma-hukum-lengkap-fitri.ppt
ilper-norma-hukum-lengkap-fitri.ppt
 
Energetika termokimia
Energetika termokimiaEnergetika termokimia
Energetika termokimia
 
Shell and Tube Exchanger - Perancangan Alat Penukar Kalor
Shell and Tube Exchanger - Perancangan Alat Penukar KalorShell and Tube Exchanger - Perancangan Alat Penukar Kalor
Shell and Tube Exchanger - Perancangan Alat Penukar Kalor
 
Sistem Koloid Presentation
Sistem Koloid PresentationSistem Koloid Presentation
Sistem Koloid Presentation
 
Perkembangan politik indonesia pada awal kemerdekaan
Perkembangan politik indonesia pada awal kemerdekaanPerkembangan politik indonesia pada awal kemerdekaan
Perkembangan politik indonesia pada awal kemerdekaan
 
Sejarah indonesia, DI/TII jawabarat
Sejarah indonesia, DI/TII jawabaratSejarah indonesia, DI/TII jawabarat
Sejarah indonesia, DI/TII jawabarat
 
Laporan praktikum beda potensial sel
Laporan praktikum beda potensial selLaporan praktikum beda potensial sel
Laporan praktikum beda potensial sel
 
PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945
PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945
PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945
 
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementerSistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
 

Similar to 5. hak dan kewajiban produsen dan konsumen

Hak kewajiban konsumen dan produsen sesuai dengan etika bisnis
Hak kewajiban konsumen dan produsen sesuai dengan etika bisnisHak kewajiban konsumen dan produsen sesuai dengan etika bisnis
Hak kewajiban konsumen dan produsen sesuai dengan etika bisnisDini Rahmi Hasibuan
 
Materi Perlindungan Kepada Konsumen.pptx
Materi Perlindungan Kepada Konsumen.pptxMateri Perlindungan Kepada Konsumen.pptx
Materi Perlindungan Kepada Konsumen.pptx
InkaWahyu
 
Ethics in marketing
Ethics in marketingEthics in marketing
Ethics in marketing
Ika Rachmawati
 
Perlindungan Konsumen
Perlindungan KonsumenPerlindungan Konsumen
Perlindungan Konsumen
Dela Pandu Asworo
 
Uu no.8 th 1999 ttg perlindungan konsumen
Uu no.8 th 1999 ttg perlindungan konsumenUu no.8 th 1999 ttg perlindungan konsumen
Uu no.8 th 1999 ttg perlindungan konsumen
Bobby D'Arch
 
Nurullia alfiani salamah 25216640
Nurullia alfiani salamah 25216640Nurullia alfiani salamah 25216640
Nurullia alfiani salamah 25216640
nurulliaalf
 
Uu no 8_1999
Uu no 8_1999Uu no 8_1999
Uu no 8_1999
Njhun Walker
 
Uu konsumen 1999
Uu konsumen 1999Uu konsumen 1999
Uu konsumen 1999
Mohammad Shafari
 
22002405 UU Perlindungan Konsumen
22002405 UU Perlindungan Konsumen22002405 UU Perlindungan Konsumen
22002405 UU Perlindungan Konsumen
Suprijanto Rijadi
 
Perlindungan_Konsumen.pptx
Perlindungan_Konsumen.pptxPerlindungan_Konsumen.pptx
Perlindungan_Konsumen.pptx
PijarBeynaFatamorgan1
 
Perlindungan konsumen
Perlindungan konsumenPerlindungan konsumen
Perlindungan konsumen
nurulliaalf
 
Perlindungan konsumen
Perlindungan konsumenPerlindungan konsumen
Perlindungan konsumen
Danny Rachmaan
 
Uu tahun 1999 no. 8 tentang perlindungan konsumen
Uu tahun 1999 no. 8 tentang perlindungan konsumenUu tahun 1999 no. 8 tentang perlindungan konsumen
Uu tahun 1999 no. 8 tentang perlindungan konsumen
Legal Akses
 
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huku...
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huku...Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huku...
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huku...
Dyana Anggraini
 
Hak hak & kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha
Hak hak & kewajiban dari konsumen dan pelaku usahaHak hak & kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha
Hak hak & kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha
Kathleen Pontoh
 
Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban
Perlindungan Konsumen, Hak dan KewajibanPerlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban
Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban
ndybanuari
 
Perlindungan konsumen
 Perlindungan konsumen Perlindungan konsumen
Perlindungan konsumen
Muchamad Iqbal Arief
 
9,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,perlindungan konsumen & tanggung jawab huku...
9,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,perlindungan konsumen & tanggung jawab huku...9,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,perlindungan konsumen & tanggung jawab huku...
9,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,perlindungan konsumen & tanggung jawab huku...
An Nisa Rizki Yulianti
 
Hbl 9, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab h...
Hbl 9, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab h...Hbl 9, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab h...
Hbl 9, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab h...
Dyana Anggraini
 

Similar to 5. hak dan kewajiban produsen dan konsumen (20)

Hak kewajiban konsumen dan produsen sesuai dengan etika bisnis
Hak kewajiban konsumen dan produsen sesuai dengan etika bisnisHak kewajiban konsumen dan produsen sesuai dengan etika bisnis
Hak kewajiban konsumen dan produsen sesuai dengan etika bisnis
 
Materi Perlindungan Kepada Konsumen.pptx
Materi Perlindungan Kepada Konsumen.pptxMateri Perlindungan Kepada Konsumen.pptx
Materi Perlindungan Kepada Konsumen.pptx
 
Ethics in marketing
Ethics in marketingEthics in marketing
Ethics in marketing
 
Perlindungan Konsumen
Perlindungan KonsumenPerlindungan Konsumen
Perlindungan Konsumen
 
14afafs
14afafs14afafs
14afafs
 
Uu no.8 th 1999 ttg perlindungan konsumen
Uu no.8 th 1999 ttg perlindungan konsumenUu no.8 th 1999 ttg perlindungan konsumen
Uu no.8 th 1999 ttg perlindungan konsumen
 
Nurullia alfiani salamah 25216640
Nurullia alfiani salamah 25216640Nurullia alfiani salamah 25216640
Nurullia alfiani salamah 25216640
 
Uu no 8_1999
Uu no 8_1999Uu no 8_1999
Uu no 8_1999
 
Uu konsumen 1999
Uu konsumen 1999Uu konsumen 1999
Uu konsumen 1999
 
22002405 UU Perlindungan Konsumen
22002405 UU Perlindungan Konsumen22002405 UU Perlindungan Konsumen
22002405 UU Perlindungan Konsumen
 
Perlindungan_Konsumen.pptx
Perlindungan_Konsumen.pptxPerlindungan_Konsumen.pptx
Perlindungan_Konsumen.pptx
 
Perlindungan konsumen
Perlindungan konsumenPerlindungan konsumen
Perlindungan konsumen
 
Perlindungan konsumen
Perlindungan konsumenPerlindungan konsumen
Perlindungan konsumen
 
Uu tahun 1999 no. 8 tentang perlindungan konsumen
Uu tahun 1999 no. 8 tentang perlindungan konsumenUu tahun 1999 no. 8 tentang perlindungan konsumen
Uu tahun 1999 no. 8 tentang perlindungan konsumen
 
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huku...
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huku...Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huku...
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huku...
 
Hak hak & kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha
Hak hak & kewajiban dari konsumen dan pelaku usahaHak hak & kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha
Hak hak & kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha
 
Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban
Perlindungan Konsumen, Hak dan KewajibanPerlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban
Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban
 
Perlindungan konsumen
 Perlindungan konsumen Perlindungan konsumen
Perlindungan konsumen
 
9,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,perlindungan konsumen & tanggung jawab huku...
9,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,perlindungan konsumen & tanggung jawab huku...9,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,perlindungan konsumen & tanggung jawab huku...
9,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,perlindungan konsumen & tanggung jawab huku...
 
Hbl 9, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab h...
Hbl 9, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab h...Hbl 9, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab h...
Hbl 9, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab h...
 

More from Gindha Wayka

14. omnibus law
14. omnibus law14. omnibus law
14. omnibus law
Gindha Wayka
 
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas
Gindha Wayka
 
12. perselisihan perburuhan
12. perselisihan perburuhan12. perselisihan perburuhan
12. perselisihan perburuhan
Gindha Wayka
 
11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerja11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerja
Gindha Wayka
 
10 mogok kerja & lock out
10 mogok kerja & lock out10 mogok kerja & lock out
10 mogok kerja & lock out
Gindha Wayka
 
9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja
9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja
9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja
Gindha Wayka
 
8. upah
8. upah8. upah
8. upah
Gindha Wayka
 
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
Gindha Wayka
 
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
Gindha Wayka
 
5. para pihak dalam hukum tenaga kerja
5. para pihak dalam hukum tenaga kerja5. para pihak dalam hukum tenaga kerja
5. para pihak dalam hukum tenaga kerja
Gindha Wayka
 
4. pengertian, dasar dan sumber ketenagakerjaan
4. pengertian, dasar dan sumber  ketenagakerjaan4. pengertian, dasar dan sumber  ketenagakerjaan
4. pengertian, dasar dan sumber ketenagakerjaan
Gindha Wayka
 
2. ketenagakerjan
2. ketenagakerjan2. ketenagakerjan
2. ketenagakerjan
Gindha Wayka
 
1. pendahuluan
1. pendahuluan1. pendahuluan
1. pendahuluan
Gindha Wayka
 
3. sejarah ketenagakerjaan
3. sejarah ketenagakerjaan3. sejarah ketenagakerjaan
3. sejarah ketenagakerjaan
Gindha Wayka
 
15. perdagangan elektronik
15. perdagangan elektronik15. perdagangan elektronik
15. perdagangan elektronik
Gindha Wayka
 
14. waralaba
14. waralaba14. waralaba
14. waralaba
Gindha Wayka
 
13. surat kredit berdokumen dalam negeri
13. surat kredit berdokumen dalam negeri13. surat kredit berdokumen dalam negeri
13. surat kredit berdokumen dalam negeri
Gindha Wayka
 
12. perjanjian perdagangan ekspor impor
12. perjanjian perdagangan ekspor impor12. perjanjian perdagangan ekspor impor
12. perjanjian perdagangan ekspor impor
Gindha Wayka
 
11. rahasia dagang
11. rahasia dagang11. rahasia dagang
11. rahasia dagang
Gindha Wayka
 
10. tata kelola perusahaan
10. tata kelola perusahaan10. tata kelola perusahaan
10. tata kelola perusahaan
Gindha Wayka
 

More from Gindha Wayka (20)

14. omnibus law
14. omnibus law14. omnibus law
14. omnibus law
 
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas
 
12. perselisihan perburuhan
12. perselisihan perburuhan12. perselisihan perburuhan
12. perselisihan perburuhan
 
11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerja11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerja
 
10 mogok kerja & lock out
10 mogok kerja & lock out10 mogok kerja & lock out
10 mogok kerja & lock out
 
9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja
9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja
9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja
 
8. upah
8. upah8. upah
8. upah
 
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
 
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
 
5. para pihak dalam hukum tenaga kerja
5. para pihak dalam hukum tenaga kerja5. para pihak dalam hukum tenaga kerja
5. para pihak dalam hukum tenaga kerja
 
4. pengertian, dasar dan sumber ketenagakerjaan
4. pengertian, dasar dan sumber  ketenagakerjaan4. pengertian, dasar dan sumber  ketenagakerjaan
4. pengertian, dasar dan sumber ketenagakerjaan
 
2. ketenagakerjan
2. ketenagakerjan2. ketenagakerjan
2. ketenagakerjan
 
1. pendahuluan
1. pendahuluan1. pendahuluan
1. pendahuluan
 
3. sejarah ketenagakerjaan
3. sejarah ketenagakerjaan3. sejarah ketenagakerjaan
3. sejarah ketenagakerjaan
 
15. perdagangan elektronik
15. perdagangan elektronik15. perdagangan elektronik
15. perdagangan elektronik
 
14. waralaba
14. waralaba14. waralaba
14. waralaba
 
13. surat kredit berdokumen dalam negeri
13. surat kredit berdokumen dalam negeri13. surat kredit berdokumen dalam negeri
13. surat kredit berdokumen dalam negeri
 
12. perjanjian perdagangan ekspor impor
12. perjanjian perdagangan ekspor impor12. perjanjian perdagangan ekspor impor
12. perjanjian perdagangan ekspor impor
 
11. rahasia dagang
11. rahasia dagang11. rahasia dagang
11. rahasia dagang
 
10. tata kelola perusahaan
10. tata kelola perusahaan10. tata kelola perusahaan
10. tata kelola perusahaan
 

5. hak dan kewajiban produsen dan konsumen

  • 1. 5. Hak dan Kewajiban Produsen dan Konsumen
  • 2. 1. Tentang Hak Produsen 2 Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 03 02 05 01 04 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak dari pelaku usaha. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
  • 3. 1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif 3 4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. 5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan 6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 2. Kewajiban Produsen Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak dari pelaku usaha.
  • 4. Hak dan Kewajiban Konsumen 1. Tentang Hak Konsumen Hak–hak dasar konsumen menurut J.F Kennedy: 1. Hak memperoleh keamanan (the right to safety), 2. Hak memilih (the right to choose) 3. Hak mendapat informasi (the right to be informed), 4. Hak untuk didengar (the right to be heard). 4
  • 5. “ ◦ Keempat hak menurut JF.Kennedy merupakan bagian dari Deklarasi HAM yang dirancangkan PBB pada Pasal 3, Pasal 8, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 26 yang oleh organisasi konsumen sedunia di tambah empat hak dasar konsumen: 1. Hak memperoleh kebutuhan hidup 2. Hak untuk memperoleh ganti rugi 3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen 4. Hak untuk mmperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat 5
  • 6. Masyarakat Ekonomi Eropa menyepakati lima hak–hak dasar konsumen: Hak pelindungan kesehatan dan keamanan Hak perlindungan kepentingan ekonomi Hak mendapat ganti rugi Hak atas penerangan Hak untuk didengar
  • 7. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan Hak Konsumen dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:
  • 8. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
  • 9. a. Hak Pelindungan Kesehatan dan Keamanan Asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. c. Hak Untuk Memilih b. Hak Mendapat Informasi 9 Hak mendapat informasi sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat intruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak memilih dimaksud untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk–produk tertentu sesuai dengan kebutuhan, tanpa ada tekanan dari pihak luar.
  • 10. d. Hak untuk Didengar Hak ini dapat berupa pernyataan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai. f. Hak Memperoleh Ganti Kerugian e. Hak Memproleh Kebutuhan Hidup 10 Setiap orang (konsumen) berhak memperoleh terutama kebutuhan dasar (barang atau jasa) untuk mempertahankan hidupnya (secara layak). Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen.
  • 11. g. Hak untuk Memperoleh Pendidikan Konsumen Konsumen berhak memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhidar dari kerugian i. Hak untuk Mendapatkan Barang Sesuai dengan Nilai Tukar yang diberikan. h. Hak Memperoleh Lingkungan Hidup yang Bersih dan Sehat 11 Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta hak untuk memperoleh informasi tentang lingkungan Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi dari permainan harga yang tidak wajar. j. Hak untuk Mendapatkan Upaya Penyelesaian Hukum yang Patut Konsumen berhak mendapatkan penyelesaian hukum, termasuk advokasi.
  • 12. 1.Informasi yang memadai a. Representasi o Salah satu penyebab terjadinya kerugian terhadap konsumen adalah terjadinya misrepresentasi terhadap produk tertentu. o Produsen dilarang mempromosikan suatu barang secara tidak benar dan/atau seolah olah; 1. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu. 12
  • 13. 2. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru; 3. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan persetujuan, dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, ciri ciri kerja, atau aksesori tertentu; 4. Barang atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang memiliki sponsor, persetujuan atau afiasi; 5. Barang dan/atau jasa tersedia; 6. Barang tersebut tidak memiliki cacat tersembunyi. 13
  • 14. b. Peringatan Merupakan informasi bagi konsumen yang dirancang untuk menjamin keamanan penggunaan produk. 14 c. Intruksi Intruksi yang ditunjukan untuk menjamin efisiensi penggunaan produk, juga penting untuk mencegah timbulnya kerugian bagi konsumen. d. Iktikad Baik Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal di dalam hukum perjanjian. Ketentuan dalam itikad baik di atur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
  • 15. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. 15 Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan secara patut. 2.Tentang Kewajiban Konsumen Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.