macam dan bentuk laporan keuangan

1. 1
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

2. 2
2
LAPORAN KEUANGAN POKOK
Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah
setidak-tidaknya terdiri dari
Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Laporan Arus Kas
Catatan atas Laporan Keuangan
Yang dilampiri dengan laporan keuangan
perusahaan negara/daerah dan badan lainnya (BLU)

3. 3
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
• Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu
komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan
informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara
tersanding untuk suatu periode tertentu.
• Perbandingan Anggaran dan Realisasi
• Melaporkan :
– Transaksi pengakuan pendapatan
– Transaksi pengakuan belanja
– Surplus / Defisit
– Transaksi penerimaan pembiayaan
– Transaksi pengeluaran pembiayaan
– SiLPA/SiKPA

4. 4
4
BASIS AKUNTANSI
“BASIS KAS”
 Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas
Umum Negara/Kas Umum Daerah
 Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari
rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah
 Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima kas
pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah
 Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan
kas dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum
Daerah

5. 5
5
STRUKTUR LAPORAN
REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan
informasi realisasi disandingkan dgn anggaran
mengenai:
pendapatan,
belanja,
transfer,
surplus/defisit dan
pembiayaan.
 dalam satu periode.

6. 6
6
STRUKTUR APBN/APBD
APBD
REALISASI
APBD
A Pendapatan 900,00 950,00
B Belanja (Termasuk Transfer) 1.000,00 1.100,00
C Surplus/Defisit (A - B) (100,00) (150,00)
D Penerrimaan Pembiayaan 300,00 350,00
E Pengeluaran Pembiayaan (200,00) (150,00)
F Pembiayaan Neto (D - E) 100,00 200,00
G SILPA (F - C) 50,00

7. 7
7
PERBEDAAN PERLAKUAN APBN/APBD
APBN APBD
SILPA/SIKPA pada akhir TA
dipindahkan ke Ekuitas Dana –
Akumulasi SILPA (RE)
SILPAAPBD akan menjadi
sumber pembiayaan pada TA
berikutnya (tidak ada RE)
Saldo Kas Umum Negara =
Akumulasi SILPA
Saldo Kas Daerah = SILPA =
Ekuitas Dana SILPA
Transfer Out dicatat sebagai
Pengeluaran (above the line)
 Bagian Anggaran sendiri
Transfer in dicatat sebagai
Pendapatan Dana Perimbangan
Belanja Tak Terduga ditampung
pada Bagian Anggaran tersendiri
Belanja Tak Terduga untuk
membiayai pengeluaran
mendesak dan pengembalian
pendapatan tahun lalu yang
sudah ditutup.

8. 8
8
AKUNTANSI ANGGARAN
 Akuntansi anggaran merupakan teknik
pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen
yang digunakan untuk membantu pengelolaan
pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.
 Anggaran pendapatan disebut estimasi pendapatan
yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan.
 Anggaran belanja disebut apropriasi yang dijabarkan
menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment).
 Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan

9. 9
9
DEFINISI PENDAPATAN
Semua penerimaan Rekening Kas Umum
Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana
lancar dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah,
dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah.

10. 10
10
AKUNTANSI PENDAPATAN
 Pendapatan diklasifikasikan menurut
sumber dan jenis pendapatan
 Transfer masuk adalah penerimaan dana
dari entitas pelaporan lain, misal DAU dan
DBH
 Akuntansi pendapatan dilaksanakan
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran)

11. 11
11
DEFINISI BELANJA
Semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Negara/Daerah yang mengurangi
ekuitas dana lancar dalam periode tahun
anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.

12. 12
12
AKUNTANSI BELANJA
 Belanja diakui pada saat terjadinya
pengeluaran dari Rekening Kas umum
Negara/Daerah
 Pengeluaran melalui bendahara
pengeluaran, penga kuan belanjanya terjadi
pada saat pertanggungjawab an atas
pengeluaran yang disahkan oleh unit yang
mempunyai fungsi perbendaharaan.
 Belanja BLU diakui dengan mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang
mengatur BLU

13. 13
13
AKUNTANSI BELANJA
 Pembayaran belanja dapat dilakukan secara
langsung (LS) atau melalui dana kas kecil
(Uang Persediaan) yang diberikan kepada
para bendahara pengeluaran.
 Pada saat kas dibelanjakan oleh Bendahara
Pengeluaran belum diakui sebagai belanja.
Pada saat dipertanggungjawabkan
(penerbitan SP2D GU/ GU NIHIL) baru
diakui sebagai belanja.

14. 14
14
SISTEM KLASIFIKASI BELANJA
Tujuan
Memberikan kerangka dasar
dalam pengambilan keputusan
Akuntabilitas
Oleh karena itu, belanja harus diklasifikasikan untuk
berbagai tujuan yang berbeda, misalnya:
 Untuk penyajian laporan yang sesuai kebutuhan user.
 Untuk administrasi dan akuntansi anggaran
 Untuk penyajian LRA kepada DPR

15. 15
15
PENTINGNYA SISTEM KLASIFIKASI
BELANJA PEMERINTAH
Memformulasikan kebijakan dan mengalokasikan
sumber-sumber daya kepada sektor-sektor
Mengidentifikasi tingkatan kegiatan pemerintah
dimana kinerja akan dinilai
Membangun akuntabilitas atas ketaatan otorisasi
yang diberikan oleh legislatif, kebijakan, kinerja,
analisa ekonomi dan administrasi anggaran sehari
hari
(Campo dalam bukunya Managing Government
Expenditure)

16. 16
16
KLASIFIKASI BELANJA
PEMERINTAH
 Klasifikasi menurut ketentuan UU Bidang
Keuangan Negara;
 Klasifikasi menurut PP 58/2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
 Klasifikasi menurut Permendagri 13/2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 Klasifikasi menurut PP 24/2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.

17. 17
17
KLASIFIKASI BELANJA
MENURUT UU KN/PN
 ekonomi (jenis belanja)
 organisasi
 fungsi

18. 18
18
KLASIFIKASI MENURUT PP NO
58 TAHUN 2005
Klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program
dan kegiatan serta jenis belanja
Klasifikasi belanja menurut organisasi
disesuaikan dengan susunan organisasi
pemerintahan
Klasifikasi menurut fungsi terdiri dari :
a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan
dan
b. Klasifikasi untuk tujuan keselarasan dan
keterdu

19. 19
19
KLASIFIKASI MENURUT
PERMENDAGRI NO. 13/2006
 Klasifikasi belanja dalam rangka mendanai
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota,
yang terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja
urusan pilihan;
 Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan
untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan
pengelolaan keuangan negara;
 Klasifikasi menurut kelompok belanja langsung
dan belanja tak langsung.

20. 20
20
KLASIFIKASI MENURUT
JENIS/OBYEK
Klasifikasi menurut jenis/obyek (Object – line
item classification), sangat penting untuk
digunakan dalam pengendalian anggaran
(budgetary control) dan untuk monitoring
anggaran.

21. 21
21
SURPLUS/DEFISIT
Selisih lebih/kurang antara pendapatan
dan belanja selama satu periode
pelaporan dicatat dalam pos
Surplus/Defisit

22. 22
22
PEMBIAYAAN
Setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang dalam penganggaran
pemerintah terutama dimaksudkan untuk
menutup defisit atau memanfaatkan surplus
anggaran

23. 23
23
AKUNTANSI PENERIMAAN
PEMBIAYAAN
 Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima
pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah
 Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran)

24. 24
24
AKUNTANSI PENGELUARAN
PEMBIAYAAN
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat
dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah

25. 25
25
TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN
JASA
 Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam
bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam LRA
dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada
tanggal transaksi.
 Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus
diungkapkan pada CaLK sehingga dapat memberikan
semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari
pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima.
 Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah
dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa
konsultansi

26. 26

27. 27

28. 28

29. 29

30. 30
NERACA
• Melaporkan posisi aset, kewajiban, dan
ekuitas
• Melaporkan besarnya ekuitas
pemerintah

31. 31

32. 32

33. 33

34. 34

35. 35

36. 36
LAPORAN ARUS KAS
• Melaporkan arus kas masuk dan kas
keluar melalui kas umum negara/daerah
• Dirinci menurut:
–Aktivitas Operasi
–Aktivitas Investasi
–Aktivitas Pembiayaan
–Transaksi Non Anggaran

37. 37

38. 38

39. 39

40. 40