PALP (Praktikum Akuntansi Lembaga dan Pemerintah) SMK kelas XII

1. Praktikum Akuntansi Lembaga dan Pemerintah
Akuntansi Satuan Kas Kerja & Akuntansi Piutang
Satuan Kerja
Kelompok 1
Akuntansi Satuan Kas Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja

2.  Amelia Febiani
 Eca Putri Dawaiyanti
 Eva Nurfazriyah
 Fitri Ramadani
 Nurela
 Sinta Desi Sapitri
 Sri Sulastri
XII Akuntansi dan
Keuangan Lembaga 3

4. 1. Klasifikasi Kas dan Setara Kas
Berdasarkan PSAP Nomor 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan, kas adalah uang tunai
dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah
daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/ dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan
nilai signifikan.
a. Kas pemerintah dalam pengelolaan bendahara umum
negara (BUN)
Bendahara umum negara adalah pejabat yang diberi
tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum.
Kas merupakan rekening khusus untuk keperluan
tertentu sesuai peraturan yang beraku. Contohnya adalah rekening
khusus untuk menampung penarikan di muka pinjaman dan hibah
luar negeri ( PHLN ).

5. b. Kas pemerintah daerah
Uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh bendahara umum daerah berupa rupiah dan
valuta asing. Pengelola uang daerah terdiri atas pihak-pihak berikut:
• Bendahara Umum Daerah (BUD)
• Bendahara penerimaan
• Bendahara pengeluaran.

6. c. Kas dan setara kas
Kas dan setara kas terdiri atas:
1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekenig pada bank untuk menampung penerimaan dan
pengeluaran.
2) Setara kas berupa surat utang negara (SUN) atau obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang
dikelola oleh bendahara umum daerah.

7. c. Kas pemerintah diluar pengelola bendahara umum negara/daerah (BUND)
Kas pemerintah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh selain
bendahara umum negara/daerah meliputi:
1) Kas di bendahara penerimaan.
2) Kas di bendahara pengeluaran.
3) Saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan.
4) Kas di badan layanan umum/badan umum daerah.

8. 2. Pengukuran dan pengakuan kas dan setara kas
a. Pengukuran kas dan setara kas
kas dan setara kas diukur dan dicatat sebagai nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.
Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada
tanggal neraca.
b. Pengakuan kas dan setara kas
kas dan setara kas diakui saat:
1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat
diukur dengan andal, dan
2) Diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah, artinya dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas
diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.
Akuntansi Kas Satuan Kerja – Praktikum Akuntansi Lembaga dan Pemerintah
8

9. Transaksi pendapatan - Transaksi belanja negara/daerah
Transaksi penerimaan pembiayaan - Transaksi pengeluaran pembiayaan
Transaksi penerimaan transfer - Transaksi pengeluaran transfer
Transaksi penerimaan lainnya/nonanggaran - Transaksi pengeluaran lainnya/nonanggaran
Akuntansi Kas Satuan Kerja – Praktikum Akuntansi Lembaga dan Pemerintah
9
a. TRANSAKSI PENERIMAAN KAS b. TRANSAKSI PENGELUARAN KAS
Transaksi kas dapat dikelompokkan menjadi
dua bagian, antara lain transaksi
penerimaan kas dan transaksi pengeluaran
kas.

10. a. Rekonsiliasi bank
Rekonsiliasi bank yaitu mencocokkan saldo kas di bank menurut catatan bank dengan catatan akuntansi
pada entitas pemerintahan. Perbedaan catatan dari bank dengan pencatatan oleh entitas pemerintah sebagai berikut.
1) Transaksi sudah dicatat oleh pemerintah, tetapi belum dilaporkan oleh bank dan belum di catat pada rekening koran.
2) Transaksi sudah di laporkan di rekening bank, tetapi belum di catat oleh entitas pemerintahan.
3) Kesalahan pencatatan oleh entitas pemerintah atau pihak bank.
b. Selisih kas
Selisih kas adalah perbedaan saldo kas menurut catatan akuntansi dengan saldo fisik kas tunai (on hard)
yang ada pada tanggal tertentu.
10

11. a.Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD)
Bendahara penerimaan SKPD
Bendahara pengeluaraan SKPD
Akuntansi Kas Satuan Kerja – Praktikum Akuntansi Lembaga dan Pemerintah
11

12. b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Pejabat penatausahaan keuangan PPKD (PPK-PPKD)
Bendahara penerimaan PPKD
Bendahara pengeluaraan PPKD
Akuntansi Kas Satuan Kerja – Praktikum Akuntansi Lembaga dan Pemerintah
12

13. Akuntansi Kas Satuan Kerja – Praktikum Akuntansi Lembaga dan Pemerintah
13
a. Aset Lancar
Aset lancar adalah suatu aset yang di
harapkan segera untuk dapat direalisasikan atau
dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12
(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kas
dan setara kas diklarifikasikan sebagai aset.
b. Aset Nonlancar.
Uang yang disajikan pada aset nonlancar
merupakan uang yang tidak memenuhi definisi aset lancar.
Uang tersebut diklasifikasikan dalam kelompok aset
nonlancar sehingga disajikan secara terpisah dari saldo
kas dan setara kas pada aset lancar. Penyajian uang pada
aset nonlancar tergantung pada tiga kriteria, yaitu
merupakan hak pemerintah, dicadangkan untuk tujuan
tertentu, dan dibatasi penggunaannya.

15. Piutang pendapatan adalah piutang yang timbul atas pendapatan
pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan.
1. Piutang Pendapatan Pemerintah Pusat
Pendapatan pemerintah pusat meliputi:
15
01
02
03
04
05
06
Pajak penghasilan migas
Pajak penghasilan nonmigas
Cukai atas barang kena pajak
Pajak bumi dan bangunan (PBB)
Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak
penjualan atas barang mewah
Pajak lainnya
a. PAJAK DALAM NEGERI

16. Akuntansi Piutang Satuan Kerja – Praktikum Akuntansi Lembaga dan Pemerintah
16
1
Bea Masuk
Penerimaan negara yang tercantum dalam pos bea
masuk pada APBN adalah penerimaan yang
berasal dari pembayaran bea masuk oleh para
importir sehubungan dengan kegiatan
memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
2
Pajak Ekspor
Penerimaan negara yang tercantum dalam pos
pajak ekspor pada APBN adalah penerimaan
sebagai hasil pungutan pajak yang dikenakan
atas ekspor beberapa komoditi tertentu.
b.PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL

17. Penerimaan
sumber
daya alam
Bagian
pemerintah
atas laba
BUMN
Surplus
Bank
Indonesia
Penerimaan
negara
bukan pajak
lainnya
Pendapatan
badan
layanan
umum
(BLU)
Akuntansi Piutang Satuan Kerja – Praktikum Akuntansi Lembaga dan Pemerintah
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah
semua penerimaan pemerintah pusat yang diterima dalam
bentuk pendapatan sumber daya alam.
17

18. 18
a. Piutang pajak daerah tingkat I (provinsi)
Jenis-jenis pajak provinsi beserta tarif setinggi-
tingginya yang dapat ditetapkan antara lain:
1) Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak kendaraan di air
(PKA) 5%
2) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) 5%
3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor(BBN-KB)5%
4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan
air permukaan (P3ABT/AP) 20%
b. Pajak Kabupaten/kota
1) Pajak hotel
2) Pajak restoran
3) Pajak hiburan
4) Pajak reklame
5) Pajak penerangan jalan
6) Pajak bumi dan bangunan

19. Jenis-jenis retribusi
daerah:
01
02
03
04
Jasa Umum
19
Pajak Parkir
Piutang lain-lain PAD yang sah
Piutang hasil pengelolaan kekayaan yang
dipisahkan

20. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang
diperoleh berdasarkan pengalokasian dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana perimbangan
dikelompokkan menjadi 3 bagian:
a. Pendapatan dari pajak
1) Bagian daerah dari penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2) Bagian daerah dari Pajak
Penghasilan (PPh).
3) Bagian daerah dari penerimaan
sumber daya alam.
b. Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana alokasi umum adalah dana yang
bersumber dari APBN yang
dialokasikan untuk pemerataan
kemampuan keuangan antardaerah
dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.
c. Dana Alokasi Khusus
Dana alokasi khusus merupakan jenis
dana yang telah dialokasikan dari
anggaran pendapatan dan belanja
negara kepada daerah tertentu.
Akuntansi Piutang Satuan Kerja – Praktikum Akuntansi Lembaga dan Pemerintah
20

21. 01
02
03
Akuntansi Piutang Satuan Kerja – Praktikum Akuntansi Lembaga dan Pemerintah
21
a. Pengakuan piutang pemerintah
b. Pengukuran piutang pemerintah
c. Penyajian dalam Neraca dan CaLK
1) Penyajian akun piutang pemerintah daerah dalam neraca masuk
dalam kelompok aset lancar
2) Pengungkapan akun PiutangvPemerintah Daerah dalam Catatan
atas Laporan Keuangan (CaLK),
1) diukur sebesar nilai yang belum dilunasi 5) diukur berdasarkan ketentuan-ketentuan
2) diukur sebesar jumlah yang dikeluarkan 6) diukur sebesar nilai yang belum ditagih
3) diukur sesuai dengan perjanjian penjualan 7) diukur sebesar nilai yang akan ditagih
4) dihitung sebesar fasilitas
1) Piutang dapat diakui pada saat; diterbitkannya dokumen yang sah berupa surat ketetapan,
telah diterbitkannya surat penagiha, dan sampai akhir periode akuntansi belum di lunasi.
2) Transaksi yang menimbulkan hak untuk menagih meliputi; transaksi pungutan, transaksi
peringatan, transaksi transfer, dan transaksi tuntunan kerugian.

22. The Power of PowerPoint - thepopp.com
22
Berikut ini transaksi yang terjadi pada SKPD Dinas Pendapatan Kabupaten
Bersemi Tahun 2018
Tanggal Transaksi
5 Jan 2018 Ditetapkan piutang PBB pedesaan dan perkotaan sebesar Rp1.120.000.000
10 Jan 2018 Ditetapkan retribusi parkir tepi jalan umum sebesar Rp420.000.000
30 Sept 2018 Bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran PBB pedesaan dan perkotaan sebesar
Rp910.000.000
26 Okt 2018 Bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran retribusi parkir tepi jalan umum sebesar
Rp252.000.000
31 Des 2018 Piutang PBB pedesaan dan perkotaan yang diperkirakan tidak dapat ditagih ditetapkan sebesar
Rp21.000.000 sedangkan piutang retribusi parkir tepi jalan umum yang diperkirakan tidak dapat ditagih
ditetapkan sebesar Rp 8.400.000

23. Kelompok 1
• Akuntansi Kas Satuan Kerja
• Akuntansi Piutang Satuan Kerja