Paragraf pertama memberikan definisi beban dan belanja. Paragraf berikutnya menjelaskan klasifikasi beban dan belanja menurut peraturan yang berlaku. Terakhir, dijelaskan pihak-pihak terkait dan dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi beban dan belanja di SKPD serta contoh jurnal standar untuk beberapa transaksi beban dan belanja.
1. Transaksi belanja di PPKD mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, serta modal.
2. Pencatatan dilakukan oleh petugas akuntansi PPKD berdasarkan bukti pengeluaran.
3. Untuk belanja modal, pencatatan dilakukan secara corollary untuk belanja dan aset.
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatDian N
Dokumen tersebut membahas kerangka umum sistem akuntansi pemerintah pusat Indonesia yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SABUN berfokus pada akuntansi kas negara sedangkan SAI menangani akuntansi keuangan dan barang di instansi pemerintah. Keduanya bekerja sama untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat.
Modul ini membahas sistem akuntansi pembiayaan pemerintah daerah. Pembiayaan terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, yang mencakup pinjaman, obligasi, dan penyertaan modal. Penerimaan pembiayaan akan menambah saldo kas dan kewajiban, sedangkan pengeluaran pembiayaan akan mengurangi kas dan kewajiban atau menambah investasi. Pihak terkait meliputi fungsi akuntansi dan Bendahara Umum Daerah
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi investasi pemerintah daerah yang mencakup definisi dan klasifikasi investasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan investasi. Investasi diklasifikasikan menjadi investasi jangka pendek dan jangka panjang, dan diakui berdasarkan kriteria tertentu. Pengukuran investasi menggunakan metode biaya, ekuitas, atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Hasil investasi diakui se
Paragraf pertama memberikan definisi beban dan belanja. Paragraf berikutnya menjelaskan klasifikasi beban dan belanja menurut peraturan yang berlaku. Terakhir, dijelaskan pihak-pihak terkait dan dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi beban dan belanja di SKPD serta contoh jurnal standar untuk beberapa transaksi beban dan belanja.
1. Transaksi belanja di PPKD mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, serta modal.
2. Pencatatan dilakukan oleh petugas akuntansi PPKD berdasarkan bukti pengeluaran.
3. Untuk belanja modal, pencatatan dilakukan secara corollary untuk belanja dan aset.
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatDian N
Dokumen tersebut membahas kerangka umum sistem akuntansi pemerintah pusat Indonesia yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SABUN berfokus pada akuntansi kas negara sedangkan SAI menangani akuntansi keuangan dan barang di instansi pemerintah. Keduanya bekerja sama untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat.
Modul ini membahas sistem akuntansi pembiayaan pemerintah daerah. Pembiayaan terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, yang mencakup pinjaman, obligasi, dan penyertaan modal. Penerimaan pembiayaan akan menambah saldo kas dan kewajiban, sedangkan pengeluaran pembiayaan akan mengurangi kas dan kewajiban atau menambah investasi. Pihak terkait meliputi fungsi akuntansi dan Bendahara Umum Daerah
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi investasi pemerintah daerah yang mencakup definisi dan klasifikasi investasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan investasi. Investasi diklasifikasikan menjadi investasi jangka pendek dan jangka panjang, dan diakui berdasarkan kriteria tertentu. Pengukuran investasi menggunakan metode biaya, ekuitas, atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Hasil investasi diakui se
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi pemerintahan daerah khususnya mengenai prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluruhans (SKPKD). Terdapat penjelasan mengenai jurnal standar, contoh penerapan, dan mekanisme pencatatan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas.
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanNadia Amelia
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan. Terdiri dari definisi pendapatan, klasifikasi pendapatan berdasarkan sumbernya, pengakuan, pengukuran, akuntansi pendapatan di SKPD dan PPKD, serta prosedur dan penyajian pendapatan.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi kas dan setara kas pemerintah daerah berbasis akrual. Ia menjelaskan definisi kas dan setara kas, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kas serta setara kas dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dokumen tersebut juga menjelaskan pihak-pihak terkait, dokumen yang digunakan, dan jurnal standar untuk transaksi
Dokumen tersebut membahas konsep dan tujuan pembuatan kertas kerja pemeriksaan oleh auditor, termasuk jenis-jenis berkas yang digunakan, kriteria pembuatan kertas kerja yang baik, serta penyimpanan dan kepemilikan kertas kerja. Kertas kerja digunakan sebagai bukti pemeriksaan auditor dan pendukung opini audit.
Dokumen tersebut merupakan analisis laporan keuangan pemerintah kota Manado tahun 2008-2009. Analisis menunjukkan hubungan antar laporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Analisis rasio keuangan seperti rasio kemandirian dan efisiensi juga dilakukan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah kota Manado.
Dokumen tersebut membahas tentang Bagan Akun Standar (BAS) yang merupakan pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. Dibahas pula dasar hukum BAS, hubungannya dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, siklus manajemen keuangan APBN, restrukturisasi BAS, serta penggunaan BAS dalam penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban."
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat Indonesia yang didasarkan pada undang-undang dan peraturan terkait keuangan negara. Sistem ini mengatur prosedur, struktur, dan alur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat mulai dari tingkat satuan kerja hingga konsolidasi laporan keuangan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang mencakup kerangka umum SAPP, hubungan antara sistem akuntansi keuangan dengan sistem akuntansi barang, proses bisnis SAPP, dokumen sumber, mekanisme rekonsiliasi dan pelaporan, serta reviu atas laporan keuangan pemerintah."
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi persediaan pemerintah daerah berbasis akrual. Ia menjelaskan definisi persediaan, klasifikasi persediaan, pengakuan persediaan dan beban persediaan, sistem pencatatan persediaan, serta pengukuran nilai persediaan.
Teknik dan persamaan akuntansi pemerintahan menjelaskan struktur teori dan teknik akuntansi yang digunakan oleh pemerintah. Persamaan utama adalah Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana. Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. Dokumen ini juga menjelaskan basis akuntansi, akuntansi anggaran, dan akuntansi komitmen yang digunakan oleh pemerintah.
Dokumen tersebut menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam akuntansi persediaan pemerintahan seperti aset, nilai wajar, dan persediaan. Persediaan merupakan aset berupa barang atau perlengkapan untuk operasional pemerintah dan barang untuk dijual kepada masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan persediaan pemerintahan sesuai standar akunt
Dokumen tersebut membahas sistim akuntansi pemerintah daerah dan satuan kerja pemerintah daerah. Sistem akuntansi terdiri dari sistim akuntansi pemerintah daerah dan sistim akuntansi satuan kerja, yang menerapkan konsep home office dan branch office. Dokumen ini juga menjelaskan proses akuntansi pendapatan, belanja, dan laporan keuangan di satuan kerja pemerintah daerah.
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi pemerintahan daerah khususnya mengenai prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluruhans (SKPKD). Terdapat penjelasan mengenai jurnal standar, contoh penerapan, dan mekanisme pencatatan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas.
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanNadia Amelia
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan. Terdiri dari definisi pendapatan, klasifikasi pendapatan berdasarkan sumbernya, pengakuan, pengukuran, akuntansi pendapatan di SKPD dan PPKD, serta prosedur dan penyajian pendapatan.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi kas dan setara kas pemerintah daerah berbasis akrual. Ia menjelaskan definisi kas dan setara kas, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kas serta setara kas dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dokumen tersebut juga menjelaskan pihak-pihak terkait, dokumen yang digunakan, dan jurnal standar untuk transaksi
Dokumen tersebut membahas konsep dan tujuan pembuatan kertas kerja pemeriksaan oleh auditor, termasuk jenis-jenis berkas yang digunakan, kriteria pembuatan kertas kerja yang baik, serta penyimpanan dan kepemilikan kertas kerja. Kertas kerja digunakan sebagai bukti pemeriksaan auditor dan pendukung opini audit.
Dokumen tersebut merupakan analisis laporan keuangan pemerintah kota Manado tahun 2008-2009. Analisis menunjukkan hubungan antar laporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Analisis rasio keuangan seperti rasio kemandirian dan efisiensi juga dilakukan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah kota Manado.
Dokumen tersebut membahas tentang Bagan Akun Standar (BAS) yang merupakan pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. Dibahas pula dasar hukum BAS, hubungannya dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, siklus manajemen keuangan APBN, restrukturisasi BAS, serta penggunaan BAS dalam penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban."
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat Indonesia yang didasarkan pada undang-undang dan peraturan terkait keuangan negara. Sistem ini mengatur prosedur, struktur, dan alur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat mulai dari tingkat satuan kerja hingga konsolidasi laporan keuangan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang mencakup kerangka umum SAPP, hubungan antara sistem akuntansi keuangan dengan sistem akuntansi barang, proses bisnis SAPP, dokumen sumber, mekanisme rekonsiliasi dan pelaporan, serta reviu atas laporan keuangan pemerintah."
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi persediaan pemerintah daerah berbasis akrual. Ia menjelaskan definisi persediaan, klasifikasi persediaan, pengakuan persediaan dan beban persediaan, sistem pencatatan persediaan, serta pengukuran nilai persediaan.
Teknik dan persamaan akuntansi pemerintahan menjelaskan struktur teori dan teknik akuntansi yang digunakan oleh pemerintah. Persamaan utama adalah Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana. Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. Dokumen ini juga menjelaskan basis akuntansi, akuntansi anggaran, dan akuntansi komitmen yang digunakan oleh pemerintah.
Dokumen tersebut menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam akuntansi persediaan pemerintahan seperti aset, nilai wajar, dan persediaan. Persediaan merupakan aset berupa barang atau perlengkapan untuk operasional pemerintah dan barang untuk dijual kepada masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan persediaan pemerintahan sesuai standar akunt
Dokumen tersebut membahas sistim akuntansi pemerintah daerah dan satuan kerja pemerintah daerah. Sistem akuntansi terdiri dari sistim akuntansi pemerintah daerah dan sistim akuntansi satuan kerja, yang menerapkan konsep home office dan branch office. Dokumen ini juga menjelaskan proses akuntansi pendapatan, belanja, dan laporan keuangan di satuan kerja pemerintah daerah.
Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) merupakan pedoman untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada level daerah. SAPD menjelaskan prosedur akuntansi mulai dari pengakuan anggaran, pendapatan, belanja, hingga penyajian laporan keuangan secara berkelanjutan dan akuntabel. Penyusunan SAPD meliputi identifikasi proses bisnis, pihak terkait, dokumen akuntansi, serta
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi anggaran pemerintah daerah, mulai dari pengesahan anggaran, alokasi anggaran, hingga realisasi anggaran. Terdapat penjelasan mengenai jurnal-jurnal akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksi terkait anggaran pemerintah daerah.
1. Dokumen ini membahas kebijakan akuntansi beban dan belanja pemerintah daerah. Termasuk definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan penyajian beban dan belanja. 2. Beban diukur dengan basis akrual sedangkan belanja menggunakan basis kas. Beban membentuk laporan operasional sedangkan belanja membentuk laporan realisasi anggaran. 3. Terdapat perbedaan pengakuan antara beban dan belanja
SISTEM PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA & BEBAN_KELOMPOK 2.pptxJeniferRasuh
Artikel ini membahas tentang pencatatan dan pelaporan belanja langsung dan beban pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung. Dibahas mengenai struktur organisasi, fungsi otorisasi dan verifikasi, contoh jurnal pencatatan belanja langsung dan beban, serta pelaporan belanja dan beban sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi berbasis akrual yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Diterangkan dasar hukum dan pengertian akuntansi berbasis akrual serta contoh penerapannya. Juga dijelaskan jenis dan format laporan keuangan pemerintah berdasarkan basis akuntansi kas maupun akrual beserta manfaat masing-masing basis akuntansi.
Dokumen tersebut membahas tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu dengan menggunakan basis kas. LRA hanya mencatat transaksi yang terkait dengan kas dan rekening, sementara transaksi non-kas tidak dicatat dalam LRA melainkan dapat ditambahkan sebagai informasi tambahan.
Makalah ini membahas tiga poin utama akuntansi pemerintahan yaitu akuntansi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan diakui ketika diterima, sedangkan belanja dapat dibayarkan setelah barang/jasa diterima. Pembiayaan mencakup transaksi pinjaman dan penyertaan modal.
Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum dan latar belakang pengaturan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), serta pembahasan mengenai tujuan, karakteristik, dan contoh jurnal transaksi pendapatan dan belanja BLU pada aplikasi akuntansi pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terdiri dari 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan 24 Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan yang menjelaskan aspek-aspek akuntansi di sektor publik. Dokumen ini memberikan panduan mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan standar akuntansi sektor publik."
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahharthy_sweet
Dokumen tersebut membahas tentang analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Ia menjelaskan definisi laporan keuangan pemerintah daerah, komponennya, pengguna laporan tersebut, sistem akuntansi pemerintah daerah, serta peranan pelaporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintah.
Ringkasan dokumen tersebut adalah proses akuntansi keuangan daerah meliputi pencatatan transaksi ekonomi pemerintah daerah oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah untuk diolah menjadi laporan keuangan daerah.
Konsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pptRisda Hamsuri
1. Dokumen membahas konsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual seperti persamaan akuntansi, penerapan sistem akuntansi pemerintah, konsep HOBO, perbedaan antara pendapatan LRA dan belanja, serta siklus akuntansi dan contoh pencatatan transaksi.
2. Termasuk penjelasan mengenai akun aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca serta pengakuan pendapatan dan beban dalam laporan keuangan.
3.
Dokumen tersebut membahas berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dokumen ini juga menjelaskan objek, subjek, dan tarif pajak untuk masing-masing jenis pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, jenis, tujuan, prinsip, dan proses penyusunan anggaran perusahaan. Anggaran merupakan rencana keuangan tertulis untuk jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai alat manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Penyusunan anggaran melibatkan berbagai departemen dan harus mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal perusahaan.
Lampiran vi sapd_kota_surakarta_tahun_2014_belanjaWawan Kurniadi
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi beban dan belanja pemerintah daerah berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait. Sistem ini mengatur pengakuan, pencatatan, dan pelaporan beban serta belanja, pihak yang terlibat, dokumen yang digunakan, dan prosedur akuntansinya.
Dokumen tersebut berisi dua contoh soal laporan laba rugi perusahaan untuk tahun 2010. Contoh pertama adalah laporan laba rugi Starr Co dengan penjualan $540,000 dan laba bersih $55,000. Contoh kedua adalah laporan laba rugi Brisky Corporation dengan penjualan neto $2,400,000 dan laba bersih $310,800. Kedua contoh soal berisi penjelasan tentang pos-pos akun yang terkait dengan penjualan
This document describes research on developing spreadsheet-based integrated transaction processing and financial reporting systems. The goals are to describe the systems and test their technical and operational feasibility. Transaction processing systems record daily transactions by cycle, like sales, purchases, and cash. Financial reporting systems generate ledgers, trial balances, and financial statements. Testing found the systems technically (87.5%) and operationally (84.17%) feasible, though controls need improvement. In summary, the research developed spreadsheet accounting systems and found them feasible for processing transactions and reporting finances.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
1. Hafiez Sofyani
1
BAB 7
AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN
DEFINISI BELANJA DAN BEBAN
Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
(SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih. Beban juga didefinisikan sebagai
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan
yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi
aset atau timbulnya kewajiban.
Istilah belanja digunakan untuk tujuan pembuatan Laporan Realisasi
Anggaran (LRA). Oleh karenanya belanja menggunakan basis kas sebagai
basis pencatatan akuntansinya. Sedangkan beban digunakan untuk
tujuan pembuatan Laporan Operasional (LO) sehingga menggunakan
basis akrual sebagai basis pencatatan akuntansinya.
KLASIFIKASI BELANJA DAN BEBAN
Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja),
organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang
didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi
ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi terdiri dari belanja pegawai, belanja
barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak
terduga. Klasifikasi ekonomi belanja tersebut dikelompokkan lagi menjadi tiga
jenis belanja, yakni:
2. Akuntansi Keungan Pemerintah Daerah-
Panduan Teknis BagiPraktisi
1) Belanja operasi, adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja
operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga,
subsidi, hibah, bantuan sosial.
2) Belanja modal, adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah,
gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
3) Belanja lain-lain/tak terduga, adalah pengeluaran anggaran untuk
kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak
terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
kewenangan pemerintah pusat/daerah.
Format Cuplikan Laporan Realisasi Anggaran Untuk Belanja Pemda
PENGAKUAN TRANSAKSI BELANJA DAN BEBAN
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara
pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas
3. Hafiez Sofyani
3
pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan
mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan
layanan umum.
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset,
atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
PENGUKURAN BELANJA DAN BEBAN
Belanja diukur berdasarkan besaran kas yang dikeluarkan di rekening Kas
Umum Daerah yang digunakan untuk keperluan belanja.
Beban diukur senilai (1) besaran terjadinya konsumsi suatu aset
(barang/jasa); (2) besaran timbulnya kewajiban; dan (3) taksiran yang
handal atas penurunan manfaat ekonomi dari suatu aset atau potensi jasa.
PENCATATAN AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN
Mengacu pada persamaan akuntansi yang dibahas pada bab sebelumnya,
dijelaskan bahwa Beban dan Belanja, baik basis kas maupun akrual, memiliki
saldo normal di sebelah “Debit”. Itu artinya:
Jika terjadi transaksi yang berdampak pada munculnya dan/atau
bertambahnya beban atau belanja pemda, maka transaksi ini akan dicatat
disebelah “Debit”.
Sebaliknya, jika terjadi transaksi yang berdampak pada berkurangnya
beban atau belanja pemda, maka transaksi ini akan dicatat disebelah
“Kredit”.
Pencatatan akuntansi untuk belanja dan beban dilakukan dua kali karena
transaksi ini akan dilaporkan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan
Operasional (LO).
Utk Laporan Operasional (Basis Akrual) Utk Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas)
Tgl Keterangan Debit Kredit Tgl Keterangan Debit Kredit
Beban ...............
Kas-LO
Rp xxx
Rp xxx
Belanja ...............
Kas-LRA
Rp xxx
Rp xxx
Untuk LO menggunakan istilah
“Beban”, dan untuk LRA
menggunakan istilah “Belanja”
4. Akuntansi Keungan Pemerintah Daerah-
Panduan Teknis BagiPraktisi
Beban terjadi sebagai akibat dari (1) terjadinya konsumsi suatu aset (barang/jasa);
(2) timbulnya kewajiban; dan (3) penurunan manfaat ekonomi dari suatu aset
atau potensi jasa. Perbedaan kondisi ini memberikan konsekuensi perbedaan
jurnal yang harus dicatat.
(1) Jurnal terjadinya konsumsi suatu aset (barang/jasa)
Tgl Keterangan Debit Kredit
Beban ..................
(Nama Aset)
Rp xxx
Rp xxx
(2) Jurnal timbulnya kewajiban
Tgl Keterangan Debit Kredit
Beban ..................
Utang .......................
Rp xxx
Rp xxx
(3) Jurnal penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Tgl Keterangan Debit Kredit
Beban ...............
Akumulasi Depresiasi (Nama Aset Tetap)
Rp xxx
Rp xxx
Akuntansi Belanja Pegawai
Pada 31 Juli 2015 Bendahara pengeluaran Dinas Kepegawaian Kabupaten
ABC mengajukan SPM-LS kepada PPKD senilai Rp 250.000.000,- untuk
membayar gaji dan tunjangan para PNS dinas kepegawaian. Atas
pengajuan SPM-LS tersebut, PPKD mengirim SP2D-LS kepada dinas
kepegawaian yang dapat dicairkan menjadi uang di Bank yang ditunjuk
sebagai penyimpan rekening kas daerah (biasanya bank pembangunan
daerah atau BPD).
Pada 2 Agustus Dinas kepegawaian menggunakan uang tersebut untuk
membayar gaji para PNS di dinas kepegawaian.
5. Hafiez Sofyani
5
Pencatatan yang harus dibuat oleh PPKD ketika menerbitkan SP2D-LS kepada
Dinas Kepegawaian Kabupaten ABC adalah:
Utk Laporan Operasional (Basis Akrual) Utk Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas)
Tgl Keterangan Debit Kredit Tgl Keterangan Debit Kredit
31 Jul
2015
R/K D. Kepeg.
Kas BUD-LO
250.000.000
250.000.000
31 Jul
2015
R/K D. Kepeg.
Kas BUD-LRA
250.000.000
250.000.000
Pencatatan yang harus dibuat oleh Dinas Kepegawaian Kabupaten ABC adalah:
(1) jurnal untuk mencatat pencairan SP2D-LS di Bank BPD
Utk Laporan Operasional (Basis Akrual) Utk Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas)
Tgl Keterangan Debit Kredit Tgl Keterangan Debit Kredit
31 Jul
2015
Kas Bendahara
Pengeluaran-LO
R/K PPKD
250.000.000
250.000.000
31 Jul
2015
Kas Bendahara
Pengeluaran-LRA
R/K PPKD
250.000.000
250.000.000
(2) jurnal untuk mencatat pembayaran uang tersebut kepada PNS di dinas
kepegawaian
Utk Laporan Operasional (Basis Akrual) Utk Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas)
Tgl Keterangan Debit Kredit Tgl Keterangan Debit Kredit
2 Agu
2015
Beban Gaji PNS
Kas Bendahara
Pengeluaran-LO
250.000.000
250.000.000
2 Agu
2015
Belanja Gaji PNS
Kas Bendahara
Pengeluaran-LRA
250.000.000
250.000.000
Akuntansi Belanja Barang Dan Jasa
Pencatatan untuk belanja barang dan jasa di lakukan untuk LO dan LRA.
Akun untuk menunjukkan belanja barang dan jasa di LO digunakan
istilah “Persediaan”, dan untuk LRA digunakan istilah “Bahan Pakai
Habis”.
Jika suatu SKPD membeli barang dan jasa dan SKPD tersebut memiliki
tugas sebagai pemungut pajak dari penjual, maka pajak yang dipungut
diakui sebagai “Utang Pajak”.
Pada akhir periode, nilai persediaan akan dikurangi sebesar nilai
persediaan yang habis dipakai. Dengan demikian maka perlu dibuat jurnal
penyesuaian untuk mengurangi persediaan tersebut. Persediaan yang
6. Akuntansi Keungan Pemerintah Daerah-
Panduan Teknis BagiPraktisi
berkurang dicatat sebelah Kredit, dan beban persediaan dicatat di sebelah
“Debit” sebesar nilai yang habis terpakai.
Contoh belanja barang:
Pada 5 Agustus 2015 Dinas Pendapatan Kabupaten ABC. membeli alat-alat tulis
dan bahan pakai habis lainnya untuk keperluan kantor senilai Rp 5000.000,-
ditambah PPN 10%, sehingga nilai transaksi adalah Rp 5.500.000,-. Maka jurnal
akuntansi yang harus dibuat dinas Pendapatan Kab. ABC adalah sebagai berikut:
Jurnal saat terjadi pembelian alat-alat tulis dan bahan pakai habis lainnya
untuk keperluan kantor:
Utk Laporan Operasional (Basis Akrual) Utk Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas)
Tgl Keterangan Debit Kredit Tgl Keterangan Debit Kredit
5 Agu
2015
Persediaan
Kas Bendahara
Pengeluaran-LO
5.500.000
5.500.000
5 Agu
2015
Belanja Bahan
Pakai Habis
Kas Bendahara
Pengeluaran-LRA
5.500.000
5.500.000
Jurnal saat Dinas Pendapatan (SKPD) memungut pajak dari penjual:
Utk Laporan Operasional (Basis Akrual) Utk Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas)
Tgl Keterangan Debit Kredit Tgl Keterangan Debit Kredit
5 Agu
2015
Kas Bendahara
Pengeluaran-LO
Utang PPN
500.000
500.000
5 Agu
2015
Tidak ada jurnal
karena bukan
transaksi yang
berhubungan dengan
anggaran
Jurnal saat Dinas Pendapatan (SKPD) menyetorkan pajak yang dipungut dari
penjual:
Utk Laporan Operasional (Basis Akrual) Utk Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas)
Tgl Keterangan Debit Kredit Tgl Keterangan Debit Kredit
5 Agu
2015
Utang PPN
Kas Bendahara
Pengeluaran-LO
500.000
500.000
5 Agu
2015
Tidak ada jurnal
karena bukan
transaksi yang
berhubungan dengan
anggaran
7. Hafiez Sofyani
7
Jika pada akhir tahun nilai persediaan tersisa adalah Rp 1.000.000,-, maka jurnal
penyesuaian yang harus dibuat adalah:
Utk Laporan Operasional (Basis Akrual) Utk Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas)
Tgl Keterangan Debit Kredit Tgl Keterangan Debit Kredit
5 Agu
2015
Beban Persediaan
Persediaan
4.500.000*
4.500.000
5 Agu
2015
Tidak ada jurnal
karena bukan
transaksi yang
berhubungan dengan
anggaran
Ket: *nilai awal persediaan Rp 5.500.000,- dikurangi nilai akhir persediaan Rp
1.000.000,-, maka yang sudah menjadi beban adalah Rp 4.000.000,-.
Contoh belanja jasa:
Belanja jasa biasanya terkait pemeliharaan aset milik daerah, kendaraan dinas,
dan lain sebagainya. Dimislakan pada 1 Maret 2015 Dinas Pendidikan menyervis
mobil dinas ke bengkel dengan nilai transaksi Rp 700.000,-. Maka jurnal yang
harus dibuat oleh Dinas Pendidikan adalah:
Utk Laporan Operasional (Basis Akrual) Utk Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas)
Tgl Keterangan Debit Kredit Tgl Keterangan Debit Kredit
5 Mar
2015
Beban Pemeliharaan
Kas Bendahara
Pengeluaran-LO
700.000
700.000
5 Mar
2015
Belanja pemeliharaan
Kas Bendahara
Pengeluaran-LRA
700.000
700.000
Akuntansi Belanja Modal
Pada 1 Juli 2015 Dinas Tata Kota mengajukan SPM-LS kepada PPKD dalam
rangka membeli mesin pompa air untuk menyirami taman-taman kota yang
pengelolaannya menjadi tanggungjawab pemda. Diketahui nilai mesin pompa air
tersebut Rp 200.000.000,-.
Pada 3 Juli 2015 Dinas Tata Kota menerima SP2D –LS dan langsung
mencairkannya di bank BPD.
Pada 5 Juli 2015 Dinas Tata Kota membayarkan uang sejumlah Rp 200.000.000,-
untuk pembelian mesin pompa air kepada PT. Maju Makmur selaku penjual.
8. Akuntansi Keungan Pemerintah Daerah-
Panduan Teknis BagiPraktisi
Jurnal yang dibuat SKPKD pada saat SKPKD menerbitkan SP2D-LS kepada
Dinas Tata Kota
Utk Laporan Operasional (Basis Akrual) Utk Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas)
Tgl Keterangan Debit Kredit Tgl Keterangan Debit Kredit
1 Jul
2015
R/K D. Tata Kota
Kas BUD-LO
200.000.000
200.000.000
1 Jul
2015
R/K D. Tata Kota
Kas BUD-LO
200.000.000
200.000.000
Jurnal yang dibuat Dinas Tata Kota saat pencairan SP2D-LS di bank BPD
Utk Laporan Operasional (Basis Akrual) Utk Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas)
Tgl Keterangan Debit Kredit Tgl Keterangan Debit Kredit
3 Jul
2015
Kas Bendahara
Pengeluaran-LO
R/K PPKD
200.000.000
200.000.000
3 Jul
2015
Kas Bendahara
Pengeluaran-LRA
R/K PPKD
200.000.000
200.000.000
Jurnal yang dibuat Dinas Tata Kota saat mencatat belanja modal
Utk Laporan Operasional (Basis Akrual) Utk Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas)
Tgl Keterangan Debit Kredit Tgl Keterangan Debit Kredit
5 Jul
2015
Peralatan Pompa air
Kas Bendahara
Pengeluaran-LO
200.000.000
200.000.000
5 Jul
2015
Belanja modal-pompa
air
Kas Bendahara
Pengeluaran-LRA
200.000.000
200.000.000
Akuntansi Belanja Lain-lain/Tak terduga
Belanja tak terduga ini contohnya adalah bantuan sosial, belanja hibah, belanja
subsidi, dsb. Dicontohkan pada 1 Pebruari 2015 Dinas Sosial memberikan bantuan
sosial kepada warga yang terkena banjir senilai Rp 30.000.000,-. Maka jurnal
yang harus dibuat oleh Dinas Sosial adalah:
Utk Laporan Operasional (Basis Akrual) Utk Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas)
Tgl Keterangan Debit Kredit Tgl Keterangan Debit Kredit
1 Peb
2015
Beban Bansos
Kas Bendahara
Pengeluaran-LO
30.000.000
30.000.000
1 Peb
2015
Belanja Bansos
Kas Bendahara
Pengeluaran-LRA
30.000.000
30.000.000
9. Hafiez Sofyani
9
PENGUNGKAPAN BELANJA DAN BEBAN
Belanja dan beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis
belanja dan jenis beban), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi
adalah pengelompokan belanja dan beban yang didasarkan pada jenis
belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
Khusus untuk belanja, analisis mengenai hal-hal yang menyebabkan
terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasinya sangat disarankan
untuk diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
Contoh Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Rekening Anggaran 2015
(Rp)
Realisasi 2015
(Rp)
Selisih
(Rp)
BELANJA
Belanja Operasi
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Bantuan Sosial
500.000.000
300.000.000
200.000.000
500.000.000
280.000.000
200.000.000
Jumlah Belanja Operasi 1.000.000.000 980.000.000 (20.000.000)
Belanja Modal
Belanja Tanah
Belanja Perlatan dan Mesin
450.000.000
300.000.000
450.000.000
290.000.000 (10.000.000)
Jumlah Belanja Modal 750.000.000 740.000.000 (10.000.000)
Contoh Ringkasan Catatan Atas Laporan Keuangan Belanja
1. Terdapat selisih kurang (negatif) senilai Rp 20.000.000,- dari realisasi
Belanja Barang. Hal ini dikarenakan efisiensi yang berasal dari penurunan
harga barang dan jasa yang dibeli. Realisasi belanja barang lebih rendah
dibandingkan asumsi yang dibuat pada saat penganggaran.
2. Terdapat selisih kurang (negatif) senilai Rp 10.000.000,- dari realisasi
Belanja peralatan dan mesin. Lebih rendahnya realisasi belanja peralatan
dan mesin dibandingkan asumsi yang dibuat pada saat penganggaran
berarti menunjukkan efisiensi pengadaan peralatan danmesin. Hal ini
dikarenakan proses pengadaan peralatan dan mesin dilakukan dengan
negosiasi kepada pihak ketiga melalui proses lelang.
10. Akuntansi Keungan Pemerintah Daerah-
Panduan Teknis BagiPraktisi
Contoh Ringkasan Laporan Operasi Beban
Rekening Tahun 2015
(Rp)
Tahun 2014
(Rp)
BEBAN
BebanPegawai
Beban persediaan
Beban Perjalanan Dinas
450.000.000
50.000.000
150.000.000
500.000.000
45.000.000
130.000.000
Contoh Ringkasan Catatan Atas Laporan Keuangan Beban
1. Beban persediaan merupakan beban persediaan alat tulis kantor dan
barang-barang habis pakai lainnya untuk periode 2015.
2. Beban perjalanan dinas merupakan beban akomodasi untuk pelaksanaan
tugas pejabat-pejabat di lingkungan pemda untuk tahun 2015 yang
meliputi: biaya transportasi, penginapan, konsumsi, dan uang saku.
KASUS-KASUS AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN
.....................................
