Asep suryadi, profile picture
Uploaded byAsep suryadi
PPT, PDF3,768 views

pengantar Akuntansi perpajakan

Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1) Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi perpajakan dan pembukuan dalam perspektif perpajakan di Indonesia. 2) Menguraikan definisi akuntansi dan akuntansi perpajakan serta ketentuan pembukuan menurut undang-undang perpajakan di Indonesia. 3) Membandingkan SPT tahunan PPh badan dengan laporan keuangan komersial dari beberapa aspek seperti pedoman penyusunan

Embed presentation

Downloaded 141 times
AKUNTANSI PERPAJAKAN
2 PEMBUKUAN DALAM PERSPEKTIF PERPAJAKAN • Definisi Akuntansi & Akuntansi Perpajakan • Pembukuan dalam Perspektif Pajak – Pasal 28 UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan • Stelses Kas dan Stelsel Akrual Dalam Pembukuan • Siklus Akuntansi
Definisi Akuntansi “Accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions— in making reasoned choices among alternative courses of action.” (Statement of the Accounting Principles Board No. 4, p. 40)
4 DEFINISI AKUNTANSIDEFINISI AKUNTANSI PERPAJAKANPERPAJAKAN Niswonger dan Fees (Accounting Principles, 2007): Akuntansi perpajakan dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusunan surat pemberitahuan pajak (tax return) dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan (tax compliance).
5 Investors Community Board of Directors Management Employees Suppliers Employees Creditors Customers Analysts GovernmentGovernment Major Internal and External Stakeholder Groups
PENGERTIAN PEMBUKUAN MELIPUTI  Harta  Kewajiban  Modal  Penghasilan dan Biaya  Harga Perolehan dan Penyerahan Barang/Jasa Proses Pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan DATA dan INFORMASI KEUANGAN Dengan menyusun LAPORAN KEUANGAN (NERACA & LABA RUGI) Untuk periode Tahun Pajak tersebut Pasal 1 angka 29 UU KUP
KEWAJIBAN PEMBUKUAN TAHUN PAJAK 2007 - 2008KEWAJIBAN PEMBUKUAN TAHUN PAJAK 2007 - 2008 Pasal 28 ayat (1) UU KUP Jo. PMK No.01/PMK.03/2007 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS, PEREDARAN BRUTO DALAM 1 (SATU) TAHUN >= 1,8 MILIAR WAJIB PAJAK BADAN DI INDONESIA WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
KEWAJIBAN PEMBUKUAN TAHUN PAJAK 2009 - DSTKEWAJIBAN PEMBUKUAN TAHUN PAJAK 2009 - DST Pasal 28 ayat (1) UU KUP Jo. Pasal 14 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS, PEREDARAN BRUTO DALAM SATU TAHUN >= 4,8 MILIAR WAJIB PAJAK BADAN DI INDONESIA WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
KEWAJIBAN PEMBUKUAN TAHUN PAJAK 2009 - DSTKEWAJIBAN PEMBUKUAN TAHUN PAJAK 2009 - DST Pasal 28 ayat (1) UU KUP Jo. Pasal 14 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008 KEWAJIBAN PEMBUKAN Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang- undang perpajakan menentukan lain (Pasal 28 ayat 7 UU KUP No.28 Tahun 2007)
DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBUKUAN TETAPI WAJIB PENCATATAN UNTUK TAHUN 2007 - 2008 DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBUKUAN TETAPI WAJIB PENCATATAN UNTUK TAHUN 2007 - 2008 Pasal 28 ayat (2) UU KUP WP ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA/ PEKERJAAN BEBAS YG DIPERBOLEHKAN MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DGN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO  PEREDARAN BRUTONYA DALAM 1 (SATU) TAHUN KURANG DARI Rp 1.800.000.000,00 (PMK NO. 01/PMK.03/2007) TIDAK WAJIB PEMBUKUAN TETAPI WAJIB MELAKUKAN PENCATATAN WP ORANG PRIBADI YG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS
DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBUKUAN TETAPI WAJIB PENCATATAN UNTUK TAHUN 2009 - DST DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBUKUAN TETAPI WAJIB PENCATATAN UNTUK TAHUN 2009 - DST Pasal 28 ayat (2) UU KUP WP ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA/ PEKERJAAN BEBAS YG DIPERBOLEHKAN MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DGN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO  PEREDARAN BRUTONYA DALAM 1 (SATU) TAHUN KURANG DARI Rp 4.800.000.000,00 (Ps. 14 ayat (2) UU PPh No.36 Th 2008) TIDAK WAJIB PEMBUKUAN TETAPI WAJIB MELAKUKAN PENCATATAN WP ORANG PRIBADI YG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS
 Harus memperhatikan itikad baik  Mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya  Diselenggarakan di Indonesia  Huruf latin  Angka Arab  Satuan mata uang Rupiah  Bahasa Indonesia atau Bahasa Asing yang diizinkan Menteri Keuangan yaitu bahasa Inggris  Diselenggarakan dgn prinsip taat asas dan dgn stelsel akrual atau stelsel kas  Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta,kewajiban, modal, penghasilan & biaya, serta penjualan & pembelian (sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang) SYARAT PEMBUKUANSYARAT PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (3), (4), (5), (7) UU KUP
PERUBAHAN THN BUKU DAN/ATAU METODE PEMBUKUANPERUBAHAN THN BUKU DAN/ATAU METODE PEMBUKUAN TAHUN BUKU METODE PEMBUKUAN, misal :  Pengakuan Penghasilan & biaya  Metode Penyusutan Aktiva Tetap  Metode Penilaian Persediaan  Harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak  Diajukan sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan alasan-alasan perubahan Pasal 28 ayat (6) UU KUP PERUBAHAN
PENGERTIAN PENCATATANPENGERTIAN PENCATATAN PENGUMPULAN DATA SECARA TERATUR tentang  Peredaran atau penerimaan bruto dan atau;  Penghasilan bruto SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG JUMLAH PAJAK TERUTANG, (termasuk Penghasilan yg bukan objek pajak dan/atau yg dikenakan pajak yg bersifat final) SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG JUMLAH PAJAK TERUTANG, (termasuk Penghasilan yg bukan objek pajak dan/atau yg dikenakan pajak yg bersifat final) Pasal 28 ayat (9) UU KUP
KEWAJIBAN PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMENKEWAJIBAN PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN BADAN ORANG PRIBADI Pasal 28 ayat (11) UU KUP PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN & DOKUMEN LAIN TERMASUK PEMBUKUAN SECARA ELEKTRONIK/PROGRAM APLIKASI ONLINE SELAMA 10 TAHUN DI INDONESIA Tempat Kedudukan Tempat Kegiatan atau Tempat Tinggal
KEGIATAN PENCATATANKEGIATAN PENCATATAN Pasal 28 ayat (12) UU KUP dan Peraturan Menkeu (Keputusan Dirjen Pajak KEP-520/PJ./2000) 1. WP OP YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS YANG DIPERBOLEHKAN MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO 2. WP OP YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS PENCATATAN WAJIB DILAKUKAN SYARAT PENCATATAN 1. PENCATATAN HARUS DIBUAT LENGKAP DAN BENAR 2. DIDUKUNG DENGAN DOKUMEN ; * YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN PEREDARAN ATAU PENERIMAAN BRUTO DAN ATAU PENGHASILAN BRUTO * PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK DAN ATAU * PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA FINAL 3. JANGKA WAKTU PENCATATAN MELIPUTI JANGKA WAKTU 12 BULAN MULAI TANGGAL 1 JANUARI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER
Conceptual Framework of Accounting Objectives of Financial Reporting Qualitative Characteristics of Information Accounting Elements of Financial Statements Recognition and Measurement Concepts Assumptions Principles Constraints
Predictive Value Feedback Value Timeliness Relevance Verifiability Neutrality Representational Faithfulness Reliability Decision Usefulness Understandability Decision Makers Qualitative Characteristics of Accounting Information Materiality Benefits > Cost Comparability (including Consistency)
19 PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI DAN AKUNTANSI PERPAJAKAN  Prinsip, prosedur, metode dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan Laporan Keuangan  Standar Akuntansi Keuangan  Fungsi akuntansi adalah menyajikan data kuantitatif yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan  harus memenuhi tujuan kualitatif:  Relevan  Dapat dimengerti  Daya Uji  Netral  Tepat Waktu  Daya Banding  Lengkap  Batasannya: 1) manfaat lebih besar dari beban, 2) Material (cukup berarti).
Assumptions • Economic Entity • Going Concern • Arm’s-Length Transactions • Monetary Unit • Periodicity Principles • Historical Cost • Revenue Recognition • Matching • Full Disclosure Constraints • Cost-Benefit • Materiality • Industry Practice • Conservatism Recognition, Measurement, and Reporting Recognition and Measurement Concepts
21 PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI DAN AKUNTANSI PERPAJAKAN a) Kesatuan Ekonomi (harus ada pemisahan yg jelas antara perusahaan dengan pemilik) b) Kesinambungan Usaha (Going Concern)  Historical Cost dan Periodisasi c) Harga Pertukaran yang Obyektif / Wajar  Arm length’s Price, tidak dipengaruhi hubungan istimewa, tidak ada transfer pricing d) Mempertemukan pendapatan dan beban yang paling tepat berdasarkan Stelsel Akrual  Untuk tujuan perpajakan, stelsel akrual dan stelsel cash modified (campuran) diakui untuk penghitungan penghasilan dan biaya kena pajak. e) Konsisten  jika ada perubahan metode akuntansi / pembukuan harus diungkapkan dalam laporan keuangan  secara fiskal harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak
What About Conservatism? The concept of conservatism can be summarized as follows: When in doubt, recognize all losses but don’t recognize any gains. The concept of conservatism can be summarized as follows: When in doubt, recognize all losses but don’t recognize any gains.
Recognition, Measurement, and Reporting MeasurementMeasurementMeasurementMeasurement 1. Historical cost 2. Current replacement cost 3. Current market value 4. Net realizable value 5. Present (or discounted) value
Perbandingan SPT Tahunan PPh Badan dan Laporan Keuangan Komersial NO ASPEK SPT TAHUNAN PPh BADAN LAPORAN KEUANGAN 1 Pengguna Fiskus Berbagai pengguna (Multi Users) 2 Sifat Informasi Rahasia Dapat digunakan oleh umum, khususnya untuk laporan keuangan listed company. 3 Pedoman Penyusunan Udang-Undang Perpajakan dan Peraturan Pelaksanaannya Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU): PSAK, Interpretasi PSAK, Peraturan Pemerintah untuk Industri, IFRS, buletin teknis, pedoman atau praktik konvensional, hasil riset dan pendapat ahli. 4 Mata Uang Pelaporan Wajib dalam Rupiah dan mata uang US$ sepanjang memperoleh izin dari otoritas pajak terkait. Dapat menggunakan mata uang lain selain Rupiah. Jika laporan keuangan disajikan dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya, laporan keuangan harus lebih dahulu dilakukan remeasurement. 5 Dasar Pencatatan Transaksi Transaksi dicatat dan dilaporkan apabila memenuhi syarat dan ketentuan perpajakan. Transaksi dicatat dengan mengutamakan hakikat formal atau hukum daripada substansinya. Transaksi dicatat dengan asas substance over form. 6 Batas Waktu Penyampaian Disampaikan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak dan dapat melakukan perpanjangan paling lama 2 bulan. Pasal 66 (1) UU No.40 Tahun 2007 “Perseroan Terbatas”, Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu 6 bulan setelah tahun buku Perseoran berakhir. Sumber: Marisi P. Purba, Akuntansi Pajak Penghasilan,2009, hal.3-4.
SIKLUS AKUNTANSI & FISKAL
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PEMOTONGAN & PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN: PPh PASAL 21/26 PPh PASAL 22 PPh PASAL 23 PPh PASAL 4(2) PAJAK PENGHASILAN TAHUN BERJALAN (PPh PASAL 25) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, BEA PEROLEHAN ATAS HAK TANAH DAN BANGUNAN & BEA METERAI
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN-PPh PASAL 21/26 • Saat Terutang PPh Pasal 21/26 (Pasal 21 Peraturan Dirjen Pajak - PER - 31/PJ/2009, 25 Mei 2009): 1) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. 2) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap masa pajak. 3) Saat terutang untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN-PPh PASAL 21/26 Ilustrasi Kasus: Ahmad Zakaria, ber-NPWP, pada tahun 2009 bekerja pada perusahaan PT Zamrud Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp 2.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Ahmad menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut : Gaji sebulan Rp 2.500.000,00 Pengurangan : 1. Biaya Jabatan : 5% x Rp 2.500.000,00 Rp 125.000,00 2. Iuran pensiun Rp 100.000,00 Rp 225.000,00 Penghasilan neto sebulan Rp 2.275.000,00 Penghasilan neto setahun adalah 12 x Rp 2.275.000,00 Rp 27.300.000,00 PTKP setahun - untuk WP sendiri Rp 15.840.000,00 - tambahan WP kawin Rp 1.320.000,00 Rp 17.160.000,00 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 10.140.000,00 PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 10.140.000,00= Rp 507.000,00 PPh Pasal 21 sebulan Rp 507.000,00 : 12 = Rp 42.250,00
Jurnal Akuntansi: 1. Saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan: Biaya Gaji 2.500.000 Iuran Pensiun Terutang 100.000 PPh Pasal 21 Terutang 42.250 Kas dan Bank 2.357.750 2. Saat menyetor PPh Pasal 21 ke kas negara dan pembayaran pensiun via bank: PPh Pasal 21 Terutang 42.250 Iuran Pensiun Terutang 100.000 Kas dan Bank 142.250 Jurnal Akuntansi: 1. Saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan: Biaya Gaji 2.500.000 Iuran Pensiun Terutang 100.000 PPh Pasal 21 Terutang 42.250 Kas dan Bank 2.357.750 2. Saat menyetor PPh Pasal 21 ke kas negara dan pembayaran pensiun via bank: PPh Pasal 21 Terutang 42.250 Iuran Pensiun Terutang 100.000 Kas dan Bank 142.250
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN-PPh PASAL 21/26 Ilustrasi Kasus: Karyawati Ken Prameswari (tidak kawin), ber-NPWP, bekerja pada PT Prabu Kedaton dengan memperoleh gaji sebesar Rp 2.750.000,00 sebulan. Perusahaan ikut dalam program jamsostek. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dan Iuran Jaminan Hari Tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0,30% dan 3,70% dari gaji. Prameswari membayar iuran Pensiun Rp 50.000,00 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji untuk setiap bulan. Perhitungan PPh Pasal 21/bulan: Gaji setahun (12xRp 2.750.000,00) = Rp 33.000.000,00 Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 12 x Rp 27.500,00 = Rp 330.000,00 Premi Jaminan Kematian12 x Rp 8.250,00 = Rp 99.000,00 Jumlah Rp 33.429.000,00 Pengurangan : 1. Biaya Jabatan 5% x Rp 33.429.000,00= Rp 1.671.450,00 2. Iuran pensiun setahun 12 x Rp 50.000,00= Rp 600.000,00 3. Iuran Jaminan Hari Tua 12 x Rp 55.000,00= Rp 660.000,00 Jumlah Rp 2.931.450,00 Penghasilan neto setahun = Rp 30.497.550,00 PTKP - untuk WP sendiri Rp 15.840.000,00 Penghasilan Kena Pajak Rp 14.657.550,00 Pembulatan Rp 14.657.000,00 PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 14.657.000,00= Rp 732.850,00 Bagaimana jurnal akuntansi atas PPh Pasal 21 di atas?Bagaimana jurnal akuntansi atas PPh Pasal 21 di atas?
Pembahasan: Jurnal Akuntansi: 1. Saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan: Biaya Gaji 2.750.000 Biaya Asuransi- JKK 27.500 Biaya Asuransi- Jaminan Kematian 8.250 Asuransi- JKK Terutang 27.500 Asuransi- Jaminan Kematian Terutang 8.250 Iuran Pensiun Terutang 50.000 Iuran JHT Terutang 55.000 PPh Pasal 21 Terutang 732.850 Kas dan Bank 1.912.150 2. Saat menyetor PPh Pasal 21 ke kas negara dan pembayaran pensiun via bank: PPh Pasal 21 Terutang 732.850 Asuransi- JKK Terutang 27.500 Asuransi- Jaminan Kematian Terutang 8.250 Iuran Pensiun Terutang 50.000 Iuran JHT Terutang 55.000 Kas dan Bank 873.600 Jurnal Akuntansi: 1. Saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan: Biaya Gaji 2.750.000 Biaya Asuransi- JKK 27.500 Biaya Asuransi- Jaminan Kematian 8.250 Asuransi- JKK Terutang 27.500 Asuransi- Jaminan Kematian Terutang 8.250 Iuran Pensiun Terutang 50.000 Iuran JHT Terutang 55.000 PPh Pasal 21 Terutang 732.850 Kas dan Bank 1.912.150 2. Saat menyetor PPh Pasal 21 ke kas negara dan pembayaran pensiun via bank: PPh Pasal 21 Terutang 732.850 Asuransi- JKK Terutang 27.500 Asuransi- Jaminan Kematian Terutang 8.250 Iuran Pensiun Terutang 50.000 Iuran JHT Terutang 55.000 Kas dan Bank 873.600
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN-PPh PASAL 22 • SAAT TERUTANG PPH PASAL 22 (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001): – Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. – Dalam hal pembayaran Bea Masuk atas impor barang ditunda atau dibebaskan, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). – Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), terutang dan dipungut pada saat pembayaran. – Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri, terutang dan dipungut pada saat penjualan (industri rokok mulai 1 Januari 2009  tidak ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22, lihat PMK 210/PMK.03/2008). – Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya, dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order).
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN-PPh PASAL 22 • Ilustrasi Kasus: PT Blora adalah produsen semen Empat Roda dan menjual semen kepada PT Jaya, distributor semen, senilai Rp 400.000.000 secara tunai. Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan sebesar 0,25% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). • Jurnal oleh PT Blora selaku Pemungut PPh 22: – Saat terjadi transaksi: Kas dan Bank Rp 401.000.000 PPh pasal 22 terutang 1.000.000 Penjualan 400.000.000 – Saat penyetoran PPh Pasal 22: PPh pasal 22 terutang Rp 1.000.000 Kas dan Bank 1.000.000 • Jurnal oleh PT Jaya selaku Pihak yang Dipungut: – Saat terjadi transaksi: Pembelian Rp 400.000.000 PPh pasal 22-Dibayar dimuka 1.000.000 Kas dan Bank 400.000.000 – Saat pengkreditan PPh Pasal 22 di PPh Badan terutang akhir tahun: PPh terutang Rp 1.000.000 PPh pasal 22-Dibayar dimuka 1.000.000
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN-PPh PASAL 23 • SAAT TERUTANG PPH PASAL 23: – Ketentuan sebelum 1 Januari 2009: Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu (Peraturan Pemerintah No.138 Tahun 2000). – Ketentuan sejak 1 Januari 2009: “Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan….” (Pasal 23 UU Nomor 36 Tahun 2008). – Note: Selama ini banyak terjadi sengketa antara Wajib Pajak dengan Fiskus dalam hal kapan saat terutang PPh Pasal 23, dimana menurut Undang- undang PPh yang berlaku sekarang PPh Pasal 23 terutang pada saat mana yang lebih dahulu terjadi apakah dilakukan pembayaran atau dibebankan sebagai biaya, sementara sebagian Wajib Pajak memotong PPh Pasal 23 pada saat adanya pembayaran.
Ilustrasi Kasus PPh Pasal 23 • PT Naroda meminjam dana sebesar Rp 1 miliar kepada PT ABC, bukan bank, dengan tingkat bunga 10% per tahun dengan pembayaran tiap tengah tahun (semi annual). • Atas pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp 50 juta tiap semester, maka jurnal yang terkait: • Bagi PT Naroda (pihak yang membayar): – Saat pembayaran bunga: Biaya bunga 50.000.000 PPh Pasal 23 terutang 7.500.000 Kas dan Bank 42.500.000 – Saat menyetor PPh Pasal 23 ke kas negara: PPh Pasal 23 terutang 7.500.000 Kas dan bank 7.500.000 • Bagi PT ABC (pihak yang menerima penghasilan bunga): – Saat pembayaran bunga: Kas dan bank 42.750.000 PPh Pasal 23 – Dibayar dimuka 7.500.000 Penghasilan bunga pinjaman 50.000.000 – Saat mengkreditkan PPh Pasal 23 ke PPh Badan terutang akhir tahun: • PPh Badan terutang 7.500.000 PPh Pasal 23-dibayar dimuka 7.500.000
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN-PPh PASAL 4(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: a) penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; b) penghasilan berupa hadiah undian; c) penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; d) penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan; dan e) penghasilan tertentu lainnya; yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (Pasal 4 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008).
Ilustrasi Kasus-PPh PASAL 4(2) PT Aman membayar sewa bangunan sebesar Rp 50.000.000 kepada PT XYZ. Atas sewa bangunan dikenakan PPh final 10%. Jurnal yang terkait dengan transaksi di atas: 1)Pihak yang membayar sewa: Beban sewa bangunan Rp 50.000.000 PPh Final –Terutang 5.000.000 Kas dan Bank 45.000.000 2) Pihak yang menerima penghasilan: Kas dan Bank Rp 45.000.000 Beban PPh Final 5.000.000  not creditable Penghasilan Sewa Bangunan Rp 50.000.000
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN-PPh PASAL 25  Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:  Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan  Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.  Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.  Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Pasal 25 ayat (1), (2), (4) UU PPh No.36 Tahun 2008.
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN-PPh PASAL 25 Tuan Andi, WP OP, memiliki data Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 sbb: Pajak Penghasilan Terutang Rp 50.000.000,00 Dikurangi: Pajak Penghasilan yang dipotong pemberi Kerja (Pasal 21) Rp15.000.000,00 Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22) Rp10.000.000,00 Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23) Rp 2.500.000,00 Kredit Pajak Penghasilan luar negeri (Pasal 24) Rp7.500.000,00 (+) Jumlah kredit pajak Rp35.000.000,00 (-) Selisih Rp15.000.000,00 Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp1.250.000,00 (Rp15.000.000,00 dibagi 12). 1)Jurnal pada saat penyetoran PPh Pasal 25 setiap bulan: PPh Pasal 25-dibayar dimuka Rp 1.250.000 Kas dan bank Rp 1.250.000 2) Jurnal pada saat mengkreditkan PPh Pasal 25 di akhir tahun: PPh Badan-Terutang Rp 15.000.000 PPh Pasal 25-dibayar dimuka Rp 15.000.000
AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 1) Pencatatan akuntansi yang harus diperhatikan adalah:  Akun Pajak Masukan (Value Added Tax – In / VAT-in) Untuk mencatat besarnya PPN terutang yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian BKP dan JKP.  Akun Pajak Keluaran Untuk mencatat besarnya PPN terutang yang wajib dipungut atas penyerahan BKP dan JKP kepada pihak lain. 1)Beberapa kemungkinan transaksi perolehan dan penyerahan BKP/JKP antara lain perolehan secara tunai dan secara kredit, terdapat diskon atau tidak, terjadinya retur barang atau tidak, terjadi penggantian FP yang mengakibatkan pembetulan SPT Masa PPN, dll. 2)Pemahaman saat terutang dan saat paling lambat penerbitan FP, khususnya FP standar menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembukuan terkait dengan PPN secara benar.
AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 1) Pencatatan akuntansi yang harus diperhatikan adalah:  Akun Pajak Masukan (Value Added Tax – In / VAT-in) Untuk mencatat besarnya PPN terutang yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian BKP dan JKP.  Akun Pajak Keluaran Untuk mencatat besarnya PPN terutang yang wajib dipungut atas penyerahan BKP dan JKP kepada pihak lain. 1)Beberapa kemungkinan transaksi perolehan dan penyerahan BKP/JKP antara lain perolehan secara tunai dan secara kredit, terdapat diskon atau tidak, terjadinya retur barang atau tidak, terjadi penggantian FP yang mengakibatkan pembetulan SPT Masa PPN, kompensasi PPN lebih bayar ke masa berikutnya. 2)Pemahaman saat terutang dan saat paling lambat penerbitan FP, khususnya FP standar menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembukuan terkait dengan PPN secara benar.
Ilustrasi Akuntansi Pajak untuk PPN • PT ABC, telah PKP, melakukan penjualan barang secara tunai, diskon 10%, kepada PT XYZ dengan harga jual sebesar Rp 100 juta. – Harga jual Rp 100.000.000 – Potongan tunai Rp 10.000.000 – Jumlah Pembayaran Rp 90.000.000 – PPN (10%) Rp 9.000.000 • Potongan harga yang tercantum dalam FP Standar dapat mengurangi dasar pengenaan PPN. Ayat jurnal terkait: • Bagi PT ABC selaku penjual: Kas Rp 99.000.000 Potongan Penjualan 10.000.000 Penjualan 100.000.000 Pajak Keluaran 9.000.000 • Bagi PT XYZ selaku pembeli: Pembelian-net Rp 90.000.000 Pajak Masukan 9.000.000 Kas Rp 99.000.000
Ilustrasi Akuntansi Pajak untuk PPN • Masih melanjutkan kasus sebelumnya, jika PT ABC juga melakukan pembelian barang secara tunai kepada PT FGH dengan harga jual sebesar Rp 88 juta termasuk PPN, maka jurnal terkait: • Bagi PT ABC selaku pembeli: Pembelian-net Rp 80.000.000 Pajak Masukan 8.000.000 Kas Rp 88.000.000 • Jika pajak keluaran dan pajak masukan PT ABC pada dilaporkan pada SPT Masa PPN yang sama, maka pencatatan akuntansi untuk menunjukkan selisih kurang atau lebih bayar PPN sebagai berikut: Pajak Keluaran Rp 9.000.000 Pajak Masukan Rp 8.000.000 PPN Terutang Rp 1.000.000 • Selanjutnya, penyetoran PPN terutang ke kas negara: PPN terutang Rp 1.000.000 Kas dan Bank Rp 1.000.000
AKUNTANSI PAJAK: PERLAKUAN BPHTB ATAS PEROLEHAN TANAH & BANGUNAN (Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-01/PJ.42/2002 ) • BPHTB atas hak atas tanah yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan, atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dapat dikurangkan sebagai biaya dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak melalui amortisasi hak atas tanah sepanjang hak atas tanah tersebut dapat diamortisasi sesuai ketentuan Pasal 11A Undang- undang Pajak Penghasilan; • BPHTB atas hak atas bangunan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan, atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan sebagai biaya dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak melalui penyusutan bangunan tersebut sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan.

More Related Content

PPTX
PPT Pelaporan Keuangan dan Standar Akuntansi.pptx
byLearning Finance Accounting
 
PPTX
AK2-Pertemuan-8-Laporan-Arus-Kas.pptx
byIrfanJayaKusumah
 
PPT
Pengakuan Pendapatan
byDIAN WAHYU KARTIKA CANIAGO
 
PPT
Ch3 siklus akuntansi kieso ifrs
byalif radix
 
PPTX
Akuntansi internasional
byAsty Myy Tisnawati
 
PPTX
Materi Akuntansi Organisasi Nirlaba
byrusdiman1
 
PPTX
Akt bop 2
byDita Ariningrum
 
DOCX
Akuntansi Menengah - Intermediate Accounting Kieso Weygant
byAmalia Dekata
 
PPT Pelaporan Keuangan dan Standar Akuntansi.pptx
byLearning Finance Accounting
 
AK2-Pertemuan-8-Laporan-Arus-Kas.pptx
byIrfanJayaKusumah
 
Pengakuan Pendapatan
byDIAN WAHYU KARTIKA CANIAGO
 
Ch3 siklus akuntansi kieso ifrs
byalif radix
 
Akuntansi internasional
byAsty Myy Tisnawati
 
Materi Akuntansi Organisasi Nirlaba
byrusdiman1
 
Akt bop 2
byDita Ariningrum
 
Akuntansi Menengah - Intermediate Accounting Kieso Weygant
byAmalia Dekata
 

What's hot

PPT
Akuntansi perpajakan 1
byaris armunanto
 
PPT
Akuntansi perpajakan ppt
byAnnisa Khoerunnisya
 
PPT
Akuntansi Keuangan PERTEMUAN KE 10PIUTANG.ppt
bybrunojahur
 
PPT
Akuntansi pajak
byArief Tersenyum
 
PPT
analisa-rasio-keuangan.ppt
byMonika562762
 
PPT
Akuntansi pajak penghasilan
bysellyhood
 
PPT
Bab 13.ppt
byDesrina5
 
PPTX
BAB 4 - KERTAS KERJA KONSOLIDASI.pptx
bydedisuryanto4
 
PPT
Kuliah teori akuntansi 6 7 standar akuntansi
byRose Meea
 
PPTX
PPh 23
byaninchuy
 
PPTX
Akuntansi Biaya 5#5
byJudianto Nugroho
 
PPTX
Pph 22
byaninchuy
 
PPTX
Bab. 9 Biaya Standar: Suatu Alat Pengendalian Manajerial
byFitri Ayu Kusuma Wijayanti
 
PPT
Kewajiban Lancar
byiyandri tiluk wahyono
 
PPTX
aset tetap & properti investasi
byTrisna Wahyuni
 
PPT
Ch05 - accounting intermediate - IND
byMaiya Maiya
 
PPT
Ch10 11.ppt revisi_IND_accounting Intermediate
byMaiya Maiya
 
PPTX
Presentasi pph
byMuhammad Amri
 
DOC
Materi AKM 2 Utang Jangka Panjang
byRyan Gamof
 
DOCX
Contoh soal dan penyelesaian departementalisasi bop
byUniversitas Muhammadiyah Sidoarjo
 
Akuntansi perpajakan 1
byaris armunanto
 
Akuntansi perpajakan ppt
byAnnisa Khoerunnisya
 
Akuntansi Keuangan PERTEMUAN KE 10PIUTANG.ppt
bybrunojahur
 
Akuntansi pajak
byArief Tersenyum
 
analisa-rasio-keuangan.ppt
byMonika562762
 
Akuntansi pajak penghasilan
bysellyhood
 
Bab 13.ppt
byDesrina5
 
BAB 4 - KERTAS KERJA KONSOLIDASI.pptx
bydedisuryanto4
 
Kuliah teori akuntansi 6 7 standar akuntansi
byRose Meea
 
PPh 23
byaninchuy
 
Akuntansi Biaya 5#5
byJudianto Nugroho
 
Pph 22
byaninchuy
 
Bab. 9 Biaya Standar: Suatu Alat Pengendalian Manajerial
byFitri Ayu Kusuma Wijayanti
 
Kewajiban Lancar
byiyandri tiluk wahyono
 
aset tetap & properti investasi
byTrisna Wahyuni
 
Ch05 - accounting intermediate - IND
byMaiya Maiya
 
Ch10 11.ppt revisi_IND_accounting Intermediate
byMaiya Maiya
 
Presentasi pph
byMuhammad Amri
 
Materi AKM 2 Utang Jangka Panjang
byRyan Gamof
 
Contoh soal dan penyelesaian departementalisasi bop
byUniversitas Muhammadiyah Sidoarjo
 

Viewers also liked

PPTX
Persediaan akuntansi perpajakan
bysulkhi
 
PPT
akuntasi PPH potong pungut
byAsep suryadi
 
PPT
Akuntansi pajak...
byArief Tersenyum
 
PPTX
PPN pengkreditan pajak masukan
bykaromah95
 
PDF
Pembukuan dan pencatatan
byAde Fathurrahman
 
PPTX
Bagian 1 slide - pengantar perpajakan-revisi
byAsep suryadi
 
PPTX
Penjelasan PPh pasal 22
byAsep suryadi
 
RTF
makalah Pajak penghasilan pasal 21
byFitri Bersahabat
 
DOCX
akuntansi pajak atas piutang
byrisfanpratama
 
PPTX
prosedur audit keuangan
byAsep suryadi
 
DOC
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
byعمران الحمدى
 
PPTX
Keberatan (Pajak)
byVivi Silvia
 
PPT
Bab 1 pengantar perpajakan
bydessayti
 
DOCX
MAKALAH AKUNTANSI PERPAJAKAN - PPH 21
byPELANGI ANGGITA
 
PPT
konsultan pajak info
byKonsultan Pajak
 
PPTX
Perpajakan
byRia Widia
 
PPT
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)
byKhairilJaa
 
DOCX
(Cepat) Perhitungan pajak
byRetna Rindayani
 
PPT
2.KUP...NPWP
byKhairilJaa
 
PDF
Buku p ph upload
byharsela
 
Persediaan akuntansi perpajakan
bysulkhi
 
akuntasi PPH potong pungut
byAsep suryadi
 
Akuntansi pajak...
byArief Tersenyum
 
PPN pengkreditan pajak masukan
bykaromah95
 
Pembukuan dan pencatatan
byAde Fathurrahman
 
Bagian 1 slide - pengantar perpajakan-revisi
byAsep suryadi
 
Penjelasan PPh pasal 22
byAsep suryadi
 
makalah Pajak penghasilan pasal 21
byFitri Bersahabat
 
akuntansi pajak atas piutang
byrisfanpratama
 
prosedur audit keuangan
byAsep suryadi
 
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
byعمران الحمدى
 
Keberatan (Pajak)
byVivi Silvia
 
Bab 1 pengantar perpajakan
bydessayti
 
MAKALAH AKUNTANSI PERPAJAKAN - PPH 21
byPELANGI ANGGITA
 
konsultan pajak info
byKonsultan Pajak
 
Perpajakan
byRia Widia
 
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)
byKhairilJaa
 
(Cepat) Perhitungan pajak
byRetna Rindayani
 
2.KUP...NPWP
byKhairilJaa
 
Buku p ph upload
byharsela
 

Similar to pengantar Akuntansi perpajakan

PPT
Pertemuan 3 2
byPricillia Karina
 
PPTX
AKUNTANSI PERPAJAKAN
byWiwidWahyu1
 
PPT
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
byguest841855
 
PPT
1. Pembukuan dan Pencatatan 290817.ppt
byRadhialKautsar
 
PPT
Bab 1 konsep akuntansi pajak
byRamdani Kurnia
 
PPTX
akuntansi pajak pertemuan 01-02 pengertian
byAmiLaksmi2
 
PDF
1. Gambaran umum dan Konsep Dasar Akuntansi Pajak - Suwardi.pdf
byMADE629844
 
PPTX
Sub-CPMK-1 Konsep dasar Akuntansi dan Pajak.pptx
byimaynana1
 
PDF
Slide tentang Akuntansi Perpajakan Indonesia
byNovrinKartikaTumbade
 
PPTX
Akuntansi Perpajakan Bab 1 - 2 Tahun 2024.pptx
bydianan94
 
PPTX
Pertemuan 2 .pptx
bySaveFile1
 
PPT
akuntanst-perpajakan dasar untuk pemula.ppt
byprimayudhaokkyM
 
PPTX
Pembukuan dan pencatatan pajak wajib pajak orang pribadi
byChrisnovaHasugian1
 
PPT
Pembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting Tax
byFajri A
 
PPTX
Modul TM 1_Pembukuan Universitas Dian Nusantara
byhusnunadidasbisnis
 
PPT
Bab 1 konsep akuntansi pajak
byNanadFeb
 
PPTX
prinsip dasar akuntansi perpajakan,pph 21
byErwinLumbantoruan2
 
PPTX
4. PEMBUKUAN & PENCATATAN.pptx
byLKPKualitasAnakBangs
 
PPT
KUP Pembukuan
byFair Nurfachrizi
 
PPTX
Akuntansi Pajak.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
byRIZKYRACHMAWAN1
 
Pertemuan 3 2
byPricillia Karina
 
AKUNTANSI PERPAJAKAN
byWiwidWahyu1
 
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
byguest841855
 
1. Pembukuan dan Pencatatan 290817.ppt
byRadhialKautsar
 
Bab 1 konsep akuntansi pajak
byRamdani Kurnia
 
akuntansi pajak pertemuan 01-02 pengertian
byAmiLaksmi2
 
1. Gambaran umum dan Konsep Dasar Akuntansi Pajak - Suwardi.pdf
byMADE629844
 
Sub-CPMK-1 Konsep dasar Akuntansi dan Pajak.pptx
byimaynana1
 
Slide tentang Akuntansi Perpajakan Indonesia
byNovrinKartikaTumbade
 
Akuntansi Perpajakan Bab 1 - 2 Tahun 2024.pptx
bydianan94
 
Pertemuan 2 .pptx
bySaveFile1
 
akuntanst-perpajakan dasar untuk pemula.ppt
byprimayudhaokkyM
 
Pembukuan dan pencatatan pajak wajib pajak orang pribadi
byChrisnovaHasugian1
 
Pembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting Tax
byFajri A
 
Modul TM 1_Pembukuan Universitas Dian Nusantara
byhusnunadidasbisnis
 
Bab 1 konsep akuntansi pajak
byNanadFeb
 
prinsip dasar akuntansi perpajakan,pph 21
byErwinLumbantoruan2
 
4. PEMBUKUAN & PENCATATAN.pptx
byLKPKualitasAnakBangs
 
KUP Pembukuan
byFair Nurfachrizi
 
Akuntansi Pajak.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
byRIZKYRACHMAWAN1
 

More from Asep suryadi

PPT
perpajakan internasional
byAsep suryadi
 
PPTX
Pengendalian internal perusahaan bab 5 auditing
byAsep suryadi
 
PPTX
matematika keuangan bunga majemuk
byAsep suryadi
 
PPTX
Soal latiahan bab 2 semester 3
byAsep suryadi
 
PPTX
Istilah dan prilaku biaya (akuntasi biaya bab 2)
byAsep suryadi
 
PPT
matematika keuangan bunga sederhana
byAsep suryadi
 
PPTX
Pengantar dasar akuntansi smester 1
byAsep suryadi
 
PPTX
penjelasan Pph pasal 23
byAsep suryadi
 
PPTX
PPN dan PPnbm
byAsep suryadi
 
PPT
matematika keuangan tingkat diskon dan diskon tunai
byAsep suryadi
 
PPTX
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...
byAsep suryadi
 
PPTX
Akuntansi biaya produksi pesanan
byAsep suryadi
 
PPTX
Ppn dan p pn bm uu no 42 tahun 2009
byAsep suryadi
 
PPT
Proses banding dengan acara biasa (hukum pajak)
byAsep suryadi
 
PPT
pengantar statistik
byAsep suryadi
 
PPT
statistik
byAsep suryadi
 
PPT
pengantar staistik ukuran letak
byAsep suryadi
 
PPTX
Bagian 2 slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-oke
byAsep suryadi
 
PPTX
Penghasilan PPH orang pribadi
byAsep suryadi
 
PPTX
Pengantar akuntasi biaya bab 1
byAsep suryadi
 
perpajakan internasional
byAsep suryadi
 
Pengendalian internal perusahaan bab 5 auditing
byAsep suryadi
 
matematika keuangan bunga majemuk
byAsep suryadi
 
Soal latiahan bab 2 semester 3
byAsep suryadi
 
Istilah dan prilaku biaya (akuntasi biaya bab 2)
byAsep suryadi
 
matematika keuangan bunga sederhana
byAsep suryadi
 
Pengantar dasar akuntansi smester 1
byAsep suryadi
 
penjelasan Pph pasal 23
byAsep suryadi
 
PPN dan PPnbm
byAsep suryadi
 
matematika keuangan tingkat diskon dan diskon tunai
byAsep suryadi
 
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...
byAsep suryadi
 
Akuntansi biaya produksi pesanan
byAsep suryadi
 
Ppn dan p pn bm uu no 42 tahun 2009
byAsep suryadi
 
Proses banding dengan acara biasa (hukum pajak)
byAsep suryadi
 
pengantar statistik
byAsep suryadi
 
statistik
byAsep suryadi
 
pengantar staistik ukuran letak
byAsep suryadi
 
Bagian 2 slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-oke
byAsep suryadi
 
Penghasilan PPH orang pribadi
byAsep suryadi
 
Pengantar akuntasi biaya bab 1
byAsep suryadi
 

Recently uploaded

PDF
LKPD - IPAS (Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial)
byYatno Sudar
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) SKI Kelas 8
byModul Guruku
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Akidah Akhlak Kelas 8 [modulguruku....
byModul Guruku
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Bahasa Arab Kelas 7
byModul Guruku
 
DOCX
2025-New CV-Syamsir_Abduh(Indonesia Version).docx
bySyamsirAbduh2
 
PPTX
Prinsip-Prinsip Investigasi (Panduan ACi/Association of Corporate Investigato...
byKanaidi ken
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) SKI Kelas 7
byModul Guruku
 
PDF
(Deep Learning) Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 6 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
PPTX
Tugas Akhir Pengantar Ilmu Filsafat Kelas A Kelompok 3
byireneavianti
 
PPTX
Pemahaman Dasar Anti Penyuapan dan Korupsi _Training "INVESTIGASI PENYUAPAN"....
byKanaidi ken
 
DOCX
Perbedaan Teori Trait Eysenck,Cattell dan McCrae
byhafizhachfzn
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Al-Qur’an Hadis Kelas 7 [modulguruk...
byModul Guruku
 
PPTX
Tujuan Investigasi Suap dan Sanksi _Training "INVESTIGASI PENYUAPAN".pptx
byKanaidi ken
 
PDF
Sub CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) Ulumul Quran.pdf
bySyarifatul Marwiyah
 
PDF
MODUL AJAR DEEP LEARNING BAHASA INDONESIA KELAS 2 (RENCANA PEMBELAJARAN MENDA...
byARIS AR
 
PPTX
Kepramukaan Petualangan Pramuka Penggalang
byfahdifauziassyabu
 
PDF
Modul Ajar Deep Learning Prakarya Rekayasa Kelas 9 Kurikulum Merdeka
byModul Guruku
 
PPTX
1. Analisis Kesalahan.pptx Analisis kesalahan adalah studi dan evaluasi dari ...
byHarjum Budiman
 
PDF
JAMINAN MUTU PADA PEMERIKSAAN VIROLOGI.pdf
byMuhammadSuyadi2
 
PPTX
Prinsip Investigasi Internal yang etis dan efektif _Training "INVESTIGASI PEN...
byKanaidi ken
 
LKPD - IPAS (Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial)
byYatno Sudar
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) SKI Kelas 8
byModul Guruku
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Akidah Akhlak Kelas 8 [modulguruku....
byModul Guruku
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Bahasa Arab Kelas 7
byModul Guruku
 
2025-New CV-Syamsir_Abduh(Indonesia Version).docx
bySyamsirAbduh2
 
Prinsip-Prinsip Investigasi (Panduan ACi/Association of Corporate Investigato...
byKanaidi ken
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) SKI Kelas 7
byModul Guruku
 
(Deep Learning) Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 6 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
Tugas Akhir Pengantar Ilmu Filsafat Kelas A Kelompok 3
byireneavianti
 
Pemahaman Dasar Anti Penyuapan dan Korupsi _Training "INVESTIGASI PENYUAPAN"....
byKanaidi ken
 
Perbedaan Teori Trait Eysenck,Cattell dan McCrae
byhafizhachfzn
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Al-Qur’an Hadis Kelas 7 [modulguruk...
byModul Guruku
 
Tujuan Investigasi Suap dan Sanksi _Training "INVESTIGASI PENYUAPAN".pptx
byKanaidi ken
 
Sub CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) Ulumul Quran.pdf
bySyarifatul Marwiyah
 
MODUL AJAR DEEP LEARNING BAHASA INDONESIA KELAS 2 (RENCANA PEMBELAJARAN MENDA...
byARIS AR
 
Kepramukaan Petualangan Pramuka Penggalang
byfahdifauziassyabu
 
Modul Ajar Deep Learning Prakarya Rekayasa Kelas 9 Kurikulum Merdeka
byModul Guruku
 
1. Analisis Kesalahan.pptx Analisis kesalahan adalah studi dan evaluasi dari ...
byHarjum Budiman
 
JAMINAN MUTU PADA PEMERIKSAAN VIROLOGI.pdf
byMuhammadSuyadi2
 
Prinsip Investigasi Internal yang etis dan efektif _Training "INVESTIGASI PEN...
byKanaidi ken
 

pengantar Akuntansi perpajakan

  • 1.
  • 2.
    2 PEMBUKUAN DALAM PERSPEKTIF PERPAJAKAN •Definisi Akuntansi & Akuntansi Perpajakan • Pembukuan dalam Perspektif Pajak – Pasal 28 UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan • Stelses Kas dan Stelsel Akrual Dalam Pembukuan • Siklus Akuntansi
  • 3.
    Definisi Akuntansi “Accounting isa service activity. Its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions— in making reasoned choices among alternative courses of action.” (Statement of the Accounting Principles Board No. 4, p. 40)
  • 4.
    4 DEFINISI AKUNTANSIDEFINISI AKUNTANSI PERPAJAKANPERPAJAKAN Niswongerdan Fees (Accounting Principles, 2007): Akuntansi perpajakan dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusunan surat pemberitahuan pajak (tax return) dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan (tax compliance).
  • 5.
  • 6.
    PENGERTIAN PEMBUKUAN MELIPUTI  Harta Kewajiban  Modal  Penghasilan dan Biaya  Harga Perolehan dan Penyerahan Barang/Jasa Proses Pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan DATA dan INFORMASI KEUANGAN Dengan menyusun LAPORAN KEUANGAN (NERACA & LABA RUGI) Untuk periode Tahun Pajak tersebut Pasal 1 angka 29 UU KUP
  • 7.
    KEWAJIBAN PEMBUKUAN TAHUNPAJAK 2007 - 2008KEWAJIBAN PEMBUKUAN TAHUN PAJAK 2007 - 2008 Pasal 28 ayat (1) UU KUP Jo. PMK No.01/PMK.03/2007 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS, PEREDARAN BRUTO DALAM 1 (SATU) TAHUN >= 1,8 MILIAR WAJIB PAJAK BADAN DI INDONESIA WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
  • 8.
    KEWAJIBAN PEMBUKUAN TAHUNPAJAK 2009 - DSTKEWAJIBAN PEMBUKUAN TAHUN PAJAK 2009 - DST Pasal 28 ayat (1) UU KUP Jo. Pasal 14 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS, PEREDARAN BRUTO DALAM SATU TAHUN >= 4,8 MILIAR WAJIB PAJAK BADAN DI INDONESIA WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
  • 9.
    KEWAJIBAN PEMBUKUAN TAHUNPAJAK 2009 - DSTKEWAJIBAN PEMBUKUAN TAHUN PAJAK 2009 - DST Pasal 28 ayat (1) UU KUP Jo. Pasal 14 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008 KEWAJIBAN PEMBUKAN Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang- undang perpajakan menentukan lain (Pasal 28 ayat 7 UU KUP No.28 Tahun 2007)
  • 10.
    DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBANPEMBUKUAN TETAPI WAJIB PENCATATAN UNTUK TAHUN 2007 - 2008 DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBUKUAN TETAPI WAJIB PENCATATAN UNTUK TAHUN 2007 - 2008 Pasal 28 ayat (2) UU KUP WP ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA/ PEKERJAAN BEBAS YG DIPERBOLEHKAN MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DGN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO  PEREDARAN BRUTONYA DALAM 1 (SATU) TAHUN KURANG DARI Rp 1.800.000.000,00 (PMK NO. 01/PMK.03/2007) TIDAK WAJIB PEMBUKUAN TETAPI WAJIB MELAKUKAN PENCATATAN WP ORANG PRIBADI YG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS
  • 11.
    DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBANPEMBUKUAN TETAPI WAJIB PENCATATAN UNTUK TAHUN 2009 - DST DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBUKUAN TETAPI WAJIB PENCATATAN UNTUK TAHUN 2009 - DST Pasal 28 ayat (2) UU KUP WP ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA/ PEKERJAAN BEBAS YG DIPERBOLEHKAN MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DGN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO  PEREDARAN BRUTONYA DALAM 1 (SATU) TAHUN KURANG DARI Rp 4.800.000.000,00 (Ps. 14 ayat (2) UU PPh No.36 Th 2008) TIDAK WAJIB PEMBUKUAN TETAPI WAJIB MELAKUKAN PENCATATAN WP ORANG PRIBADI YG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS
  • 12.
     Harus memperhatikanitikad baik  Mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya  Diselenggarakan di Indonesia  Huruf latin  Angka Arab  Satuan mata uang Rupiah  Bahasa Indonesia atau Bahasa Asing yang diizinkan Menteri Keuangan yaitu bahasa Inggris  Diselenggarakan dgn prinsip taat asas dan dgn stelsel akrual atau stelsel kas  Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta,kewajiban, modal, penghasilan & biaya, serta penjualan & pembelian (sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang) SYARAT PEMBUKUANSYARAT PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (3), (4), (5), (7) UU KUP
  • 13.
    PERUBAHAN THN BUKUDAN/ATAU METODE PEMBUKUANPERUBAHAN THN BUKU DAN/ATAU METODE PEMBUKUAN TAHUN BUKU METODE PEMBUKUAN, misal :  Pengakuan Penghasilan & biaya  Metode Penyusutan Aktiva Tetap  Metode Penilaian Persediaan  Harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak  Diajukan sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan alasan-alasan perubahan Pasal 28 ayat (6) UU KUP PERUBAHAN
  • 14.
    PENGERTIAN PENCATATANPENGERTIAN PENCATATAN PENGUMPULANDATA SECARA TERATUR tentang  Peredaran atau penerimaan bruto dan atau;  Penghasilan bruto SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG JUMLAH PAJAK TERUTANG, (termasuk Penghasilan yg bukan objek pajak dan/atau yg dikenakan pajak yg bersifat final) SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG JUMLAH PAJAK TERUTANG, (termasuk Penghasilan yg bukan objek pajak dan/atau yg dikenakan pajak yg bersifat final) Pasal 28 ayat (9) UU KUP
  • 15.
    KEWAJIBAN PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMENKEWAJIBANPENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN BADAN ORANG PRIBADI Pasal 28 ayat (11) UU KUP PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN & DOKUMEN LAIN TERMASUK PEMBUKUAN SECARA ELEKTRONIK/PROGRAM APLIKASI ONLINE SELAMA 10 TAHUN DI INDONESIA Tempat Kedudukan Tempat Kegiatan atau Tempat Tinggal
  • 16.
    KEGIATAN PENCATATANKEGIATAN PENCATATAN Pasal28 ayat (12) UU KUP dan Peraturan Menkeu (Keputusan Dirjen Pajak KEP-520/PJ./2000) 1. WP OP YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS YANG DIPERBOLEHKAN MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO 2. WP OP YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS PENCATATAN WAJIB DILAKUKAN SYARAT PENCATATAN 1. PENCATATAN HARUS DIBUAT LENGKAP DAN BENAR 2. DIDUKUNG DENGAN DOKUMEN ; * YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN PEREDARAN ATAU PENERIMAAN BRUTO DAN ATAU PENGHASILAN BRUTO * PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK DAN ATAU * PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA FINAL 3. JANGKA WAKTU PENCATATAN MELIPUTI JANGKA WAKTU 12 BULAN MULAI TANGGAL 1 JANUARI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER
  • 17.
    Conceptual Framework of Accounting Objectives ofFinancial Reporting Qualitative Characteristics of Information Accounting Elements of Financial Statements Recognition and Measurement Concepts Assumptions Principles Constraints
  • 18.
  • 19.
    19 PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI DAN AKUNTANSIPERPAJAKAN  Prinsip, prosedur, metode dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan Laporan Keuangan  Standar Akuntansi Keuangan  Fungsi akuntansi adalah menyajikan data kuantitatif yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan  harus memenuhi tujuan kualitatif:  Relevan  Dapat dimengerti  Daya Uji  Netral  Tepat Waktu  Daya Banding  Lengkap  Batasannya: 1) manfaat lebih besar dari beban, 2) Material (cukup berarti).
  • 20.
    Assumptions • Economic Entity •Going Concern • Arm’s-Length Transactions • Monetary Unit • Periodicity Principles • Historical Cost • Revenue Recognition • Matching • Full Disclosure Constraints • Cost-Benefit • Materiality • Industry Practice • Conservatism Recognition, Measurement, and Reporting Recognition and Measurement Concepts
  • 21.
    21 PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI DAN AKUNTANSIPERPAJAKAN a) Kesatuan Ekonomi (harus ada pemisahan yg jelas antara perusahaan dengan pemilik) b) Kesinambungan Usaha (Going Concern)  Historical Cost dan Periodisasi c) Harga Pertukaran yang Obyektif / Wajar  Arm length’s Price, tidak dipengaruhi hubungan istimewa, tidak ada transfer pricing d) Mempertemukan pendapatan dan beban yang paling tepat berdasarkan Stelsel Akrual  Untuk tujuan perpajakan, stelsel akrual dan stelsel cash modified (campuran) diakui untuk penghitungan penghasilan dan biaya kena pajak. e) Konsisten  jika ada perubahan metode akuntansi / pembukuan harus diungkapkan dalam laporan keuangan  secara fiskal harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak
  • 22.
    What About Conservatism? Theconcept of conservatism can be summarized as follows: When in doubt, recognize all losses but don’t recognize any gains. The concept of conservatism can be summarized as follows: When in doubt, recognize all losses but don’t recognize any gains.
  • 23.
    Recognition, Measurement, and Reporting MeasurementMeasurementMeasurementMeasurement 1.Historical cost 2. Current replacement cost 3. Current market value 4. Net realizable value 5. Present (or discounted) value
  • 24.
    Perbandingan SPT TahunanPPh Badan dan Laporan Keuangan Komersial NO ASPEK SPT TAHUNAN PPh BADAN LAPORAN KEUANGAN 1 Pengguna Fiskus Berbagai pengguna (Multi Users) 2 Sifat Informasi Rahasia Dapat digunakan oleh umum, khususnya untuk laporan keuangan listed company. 3 Pedoman Penyusunan Udang-Undang Perpajakan dan Peraturan Pelaksanaannya Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU): PSAK, Interpretasi PSAK, Peraturan Pemerintah untuk Industri, IFRS, buletin teknis, pedoman atau praktik konvensional, hasil riset dan pendapat ahli. 4 Mata Uang Pelaporan Wajib dalam Rupiah dan mata uang US$ sepanjang memperoleh izin dari otoritas pajak terkait. Dapat menggunakan mata uang lain selain Rupiah. Jika laporan keuangan disajikan dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya, laporan keuangan harus lebih dahulu dilakukan remeasurement. 5 Dasar Pencatatan Transaksi Transaksi dicatat dan dilaporkan apabila memenuhi syarat dan ketentuan perpajakan. Transaksi dicatat dengan mengutamakan hakikat formal atau hukum daripada substansinya. Transaksi dicatat dengan asas substance over form. 6 Batas Waktu Penyampaian Disampaikan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak dan dapat melakukan perpanjangan paling lama 2 bulan. Pasal 66 (1) UU No.40 Tahun 2007 “Perseroan Terbatas”, Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu 6 bulan setelah tahun buku Perseoran berakhir. Sumber: Marisi P. Purba, Akuntansi Pajak Penghasilan,2009, hal.3-4.
  • 25.
  • 26.
    AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PEMOTONGAN& PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN: PPh PASAL 21/26 PPh PASAL 22 PPh PASAL 23 PPh PASAL 4(2) PAJAK PENGHASILAN TAHUN BERJALAN (PPh PASAL 25) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, BEA PEROLEHAN ATAS HAK TANAH DAN BANGUNAN & BEA METERAI
  • 27.
    AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN-PPhPASAL 21/26 • Saat Terutang PPh Pasal 21/26 (Pasal 21 Peraturan Dirjen Pajak - PER - 31/PJ/2009, 25 Mei 2009): 1) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. 2) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap masa pajak. 3) Saat terutang untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
  • 28.
    AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN-PPhPASAL 21/26 Ilustrasi Kasus: Ahmad Zakaria, ber-NPWP, pada tahun 2009 bekerja pada perusahaan PT Zamrud Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp 2.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Ahmad menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut : Gaji sebulan Rp 2.500.000,00 Pengurangan : 1. Biaya Jabatan : 5% x Rp 2.500.000,00 Rp 125.000,00 2. Iuran pensiun Rp 100.000,00 Rp 225.000,00 Penghasilan neto sebulan Rp 2.275.000,00 Penghasilan neto setahun adalah 12 x Rp 2.275.000,00 Rp 27.300.000,00 PTKP setahun - untuk WP sendiri Rp 15.840.000,00 - tambahan WP kawin Rp 1.320.000,00 Rp 17.160.000,00 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 10.140.000,00 PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 10.140.000,00= Rp 507.000,00 PPh Pasal 21 sebulan Rp 507.000,00 : 12 = Rp 42.250,00
  • 29.
    Jurnal Akuntansi: 1. Saatpemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan: Biaya Gaji 2.500.000 Iuran Pensiun Terutang 100.000 PPh Pasal 21 Terutang 42.250 Kas dan Bank 2.357.750 2. Saat menyetor PPh Pasal 21 ke kas negara dan pembayaran pensiun via bank: PPh Pasal 21 Terutang 42.250 Iuran Pensiun Terutang 100.000 Kas dan Bank 142.250 Jurnal Akuntansi: 1. Saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan: Biaya Gaji 2.500.000 Iuran Pensiun Terutang 100.000 PPh Pasal 21 Terutang 42.250 Kas dan Bank 2.357.750 2. Saat menyetor PPh Pasal 21 ke kas negara dan pembayaran pensiun via bank: PPh Pasal 21 Terutang 42.250 Iuran Pensiun Terutang 100.000 Kas dan Bank 142.250
  • 30.
    AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN-PPhPASAL 21/26 Ilustrasi Kasus: Karyawati Ken Prameswari (tidak kawin), ber-NPWP, bekerja pada PT Prabu Kedaton dengan memperoleh gaji sebesar Rp 2.750.000,00 sebulan. Perusahaan ikut dalam program jamsostek. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dan Iuran Jaminan Hari Tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0,30% dan 3,70% dari gaji. Prameswari membayar iuran Pensiun Rp 50.000,00 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji untuk setiap bulan. Perhitungan PPh Pasal 21/bulan: Gaji setahun (12xRp 2.750.000,00) = Rp 33.000.000,00 Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 12 x Rp 27.500,00 = Rp 330.000,00 Premi Jaminan Kematian12 x Rp 8.250,00 = Rp 99.000,00 Jumlah Rp 33.429.000,00 Pengurangan : 1. Biaya Jabatan 5% x Rp 33.429.000,00= Rp 1.671.450,00 2. Iuran pensiun setahun 12 x Rp 50.000,00= Rp 600.000,00 3. Iuran Jaminan Hari Tua 12 x Rp 55.000,00= Rp 660.000,00 Jumlah Rp 2.931.450,00 Penghasilan neto setahun = Rp 30.497.550,00 PTKP - untuk WP sendiri Rp 15.840.000,00 Penghasilan Kena Pajak Rp 14.657.550,00 Pembulatan Rp 14.657.000,00 PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 14.657.000,00= Rp 732.850,00 Bagaimana jurnal akuntansi atas PPh Pasal 21 di atas?Bagaimana jurnal akuntansi atas PPh Pasal 21 di atas?
  • 31.
    Pembahasan: Jurnal Akuntansi: 1. Saatpemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan: Biaya Gaji 2.750.000 Biaya Asuransi- JKK 27.500 Biaya Asuransi- Jaminan Kematian 8.250 Asuransi- JKK Terutang 27.500 Asuransi- Jaminan Kematian Terutang 8.250 Iuran Pensiun Terutang 50.000 Iuran JHT Terutang 55.000 PPh Pasal 21 Terutang 732.850 Kas dan Bank 1.912.150 2. Saat menyetor PPh Pasal 21 ke kas negara dan pembayaran pensiun via bank: PPh Pasal 21 Terutang 732.850 Asuransi- JKK Terutang 27.500 Asuransi- Jaminan Kematian Terutang 8.250 Iuran Pensiun Terutang 50.000 Iuran JHT Terutang 55.000 Kas dan Bank 873.600 Jurnal Akuntansi: 1. Saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan: Biaya Gaji 2.750.000 Biaya Asuransi- JKK 27.500 Biaya Asuransi- Jaminan Kematian 8.250 Asuransi- JKK Terutang 27.500 Asuransi- Jaminan Kematian Terutang 8.250 Iuran Pensiun Terutang 50.000 Iuran JHT Terutang 55.000 PPh Pasal 21 Terutang 732.850 Kas dan Bank 1.912.150 2. Saat menyetor PPh Pasal 21 ke kas negara dan pembayaran pensiun via bank: PPh Pasal 21 Terutang 732.850 Asuransi- JKK Terutang 27.500 Asuransi- Jaminan Kematian Terutang 8.250 Iuran Pensiun Terutang 50.000 Iuran JHT Terutang 55.000 Kas dan Bank 873.600
  • 32.
    AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN-PPhPASAL 22 • SAAT TERUTANG PPH PASAL 22 (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001): – Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. – Dalam hal pembayaran Bea Masuk atas impor barang ditunda atau dibebaskan, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). – Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), terutang dan dipungut pada saat pembayaran. – Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri, terutang dan dipungut pada saat penjualan (industri rokok mulai 1 Januari 2009  tidak ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22, lihat PMK 210/PMK.03/2008). – Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya, dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order).
  • 33.
    AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN-PPhPASAL 22 • Ilustrasi Kasus: PT Blora adalah produsen semen Empat Roda dan menjual semen kepada PT Jaya, distributor semen, senilai Rp 400.000.000 secara tunai. Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan sebesar 0,25% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). • Jurnal oleh PT Blora selaku Pemungut PPh 22: – Saat terjadi transaksi: Kas dan Bank Rp 401.000.000 PPh pasal 22 terutang 1.000.000 Penjualan 400.000.000 – Saat penyetoran PPh Pasal 22: PPh pasal 22 terutang Rp 1.000.000 Kas dan Bank 1.000.000 • Jurnal oleh PT Jaya selaku Pihak yang Dipungut: – Saat terjadi transaksi: Pembelian Rp 400.000.000 PPh pasal 22-Dibayar dimuka 1.000.000 Kas dan Bank 400.000.000 – Saat pengkreditan PPh Pasal 22 di PPh Badan terutang akhir tahun: PPh terutang Rp 1.000.000 PPh pasal 22-Dibayar dimuka 1.000.000
  • 34.
    AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN-PPhPASAL 23 • SAAT TERUTANG PPH PASAL 23: – Ketentuan sebelum 1 Januari 2009: Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu (Peraturan Pemerintah No.138 Tahun 2000). – Ketentuan sejak 1 Januari 2009: “Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan….” (Pasal 23 UU Nomor 36 Tahun 2008). – Note: Selama ini banyak terjadi sengketa antara Wajib Pajak dengan Fiskus dalam hal kapan saat terutang PPh Pasal 23, dimana menurut Undang- undang PPh yang berlaku sekarang PPh Pasal 23 terutang pada saat mana yang lebih dahulu terjadi apakah dilakukan pembayaran atau dibebankan sebagai biaya, sementara sebagian Wajib Pajak memotong PPh Pasal 23 pada saat adanya pembayaran.
  • 35.
    Ilustrasi Kasus PPhPasal 23 • PT Naroda meminjam dana sebesar Rp 1 miliar kepada PT ABC, bukan bank, dengan tingkat bunga 10% per tahun dengan pembayaran tiap tengah tahun (semi annual). • Atas pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp 50 juta tiap semester, maka jurnal yang terkait: • Bagi PT Naroda (pihak yang membayar): – Saat pembayaran bunga: Biaya bunga 50.000.000 PPh Pasal 23 terutang 7.500.000 Kas dan Bank 42.500.000 – Saat menyetor PPh Pasal 23 ke kas negara: PPh Pasal 23 terutang 7.500.000 Kas dan bank 7.500.000 • Bagi PT ABC (pihak yang menerima penghasilan bunga): – Saat pembayaran bunga: Kas dan bank 42.750.000 PPh Pasal 23 – Dibayar dimuka 7.500.000 Penghasilan bunga pinjaman 50.000.000 – Saat mengkreditkan PPh Pasal 23 ke PPh Badan terutang akhir tahun: • PPh Badan terutang 7.500.000 PPh Pasal 23-dibayar dimuka 7.500.000
  • 36.
    AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN-PPhPASAL 4(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: a) penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; b) penghasilan berupa hadiah undian; c) penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; d) penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan; dan e) penghasilan tertentu lainnya; yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (Pasal 4 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008).
  • 37.
    Ilustrasi Kasus-PPh PASAL4(2) PT Aman membayar sewa bangunan sebesar Rp 50.000.000 kepada PT XYZ. Atas sewa bangunan dikenakan PPh final 10%. Jurnal yang terkait dengan transaksi di atas: 1)Pihak yang membayar sewa: Beban sewa bangunan Rp 50.000.000 PPh Final –Terutang 5.000.000 Kas dan Bank 45.000.000 2) Pihak yang menerima penghasilan: Kas dan Bank Rp 45.000.000 Beban PPh Final 5.000.000  not creditable Penghasilan Sewa Bangunan Rp 50.000.000
  • 38.
    AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN-PPhPASAL 25  Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:  Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan  Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.  Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.  Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Pasal 25 ayat (1), (2), (4) UU PPh No.36 Tahun 2008.
  • 39.
    AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN-PPhPASAL 25 Tuan Andi, WP OP, memiliki data Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 sbb: Pajak Penghasilan Terutang Rp 50.000.000,00 Dikurangi: Pajak Penghasilan yang dipotong pemberi Kerja (Pasal 21) Rp15.000.000,00 Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22) Rp10.000.000,00 Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23) Rp 2.500.000,00 Kredit Pajak Penghasilan luar negeri (Pasal 24) Rp7.500.000,00 (+) Jumlah kredit pajak Rp35.000.000,00 (-) Selisih Rp15.000.000,00 Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp1.250.000,00 (Rp15.000.000,00 dibagi 12). 1)Jurnal pada saat penyetoran PPh Pasal 25 setiap bulan: PPh Pasal 25-dibayar dimuka Rp 1.250.000 Kas dan bank Rp 1.250.000 2) Jurnal pada saat mengkreditkan PPh Pasal 25 di akhir tahun: PPh Badan-Terutang Rp 15.000.000 PPh Pasal 25-dibayar dimuka Rp 15.000.000
  • 40.
    AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHANNILAI (PPN) 1) Pencatatan akuntansi yang harus diperhatikan adalah:  Akun Pajak Masukan (Value Added Tax – In / VAT-in) Untuk mencatat besarnya PPN terutang yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian BKP dan JKP.  Akun Pajak Keluaran Untuk mencatat besarnya PPN terutang yang wajib dipungut atas penyerahan BKP dan JKP kepada pihak lain. 1)Beberapa kemungkinan transaksi perolehan dan penyerahan BKP/JKP antara lain perolehan secara tunai dan secara kredit, terdapat diskon atau tidak, terjadinya retur barang atau tidak, terjadi penggantian FP yang mengakibatkan pembetulan SPT Masa PPN, dll. 2)Pemahaman saat terutang dan saat paling lambat penerbitan FP, khususnya FP standar menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembukuan terkait dengan PPN secara benar.
  • 41.
    AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHANNILAI (PPN) 1) Pencatatan akuntansi yang harus diperhatikan adalah:  Akun Pajak Masukan (Value Added Tax – In / VAT-in) Untuk mencatat besarnya PPN terutang yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian BKP dan JKP.  Akun Pajak Keluaran Untuk mencatat besarnya PPN terutang yang wajib dipungut atas penyerahan BKP dan JKP kepada pihak lain. 1)Beberapa kemungkinan transaksi perolehan dan penyerahan BKP/JKP antara lain perolehan secara tunai dan secara kredit, terdapat diskon atau tidak, terjadinya retur barang atau tidak, terjadi penggantian FP yang mengakibatkan pembetulan SPT Masa PPN, kompensasi PPN lebih bayar ke masa berikutnya. 2)Pemahaman saat terutang dan saat paling lambat penerbitan FP, khususnya FP standar menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembukuan terkait dengan PPN secara benar.
  • 42.
    Ilustrasi Akuntansi Pajakuntuk PPN • PT ABC, telah PKP, melakukan penjualan barang secara tunai, diskon 10%, kepada PT XYZ dengan harga jual sebesar Rp 100 juta. – Harga jual Rp 100.000.000 – Potongan tunai Rp 10.000.000 – Jumlah Pembayaran Rp 90.000.000 – PPN (10%) Rp 9.000.000 • Potongan harga yang tercantum dalam FP Standar dapat mengurangi dasar pengenaan PPN. Ayat jurnal terkait: • Bagi PT ABC selaku penjual: Kas Rp 99.000.000 Potongan Penjualan 10.000.000 Penjualan 100.000.000 Pajak Keluaran 9.000.000 • Bagi PT XYZ selaku pembeli: Pembelian-net Rp 90.000.000 Pajak Masukan 9.000.000 Kas Rp 99.000.000
  • 43.
    Ilustrasi Akuntansi Pajakuntuk PPN • Masih melanjutkan kasus sebelumnya, jika PT ABC juga melakukan pembelian barang secara tunai kepada PT FGH dengan harga jual sebesar Rp 88 juta termasuk PPN, maka jurnal terkait: • Bagi PT ABC selaku pembeli: Pembelian-net Rp 80.000.000 Pajak Masukan 8.000.000 Kas Rp 88.000.000 • Jika pajak keluaran dan pajak masukan PT ABC pada dilaporkan pada SPT Masa PPN yang sama, maka pencatatan akuntansi untuk menunjukkan selisih kurang atau lebih bayar PPN sebagai berikut: Pajak Keluaran Rp 9.000.000 Pajak Masukan Rp 8.000.000 PPN Terutang Rp 1.000.000 • Selanjutnya, penyetoran PPN terutang ke kas negara: PPN terutang Rp 1.000.000 Kas dan Bank Rp 1.000.000
  • 44.
    AKUNTANSI PAJAK: PERLAKUANBPHTB ATAS PEROLEHAN TANAH & BANGUNAN (Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-01/PJ.42/2002 ) • BPHTB atas hak atas tanah yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan, atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dapat dikurangkan sebagai biaya dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak melalui amortisasi hak atas tanah sepanjang hak atas tanah tersebut dapat diamortisasi sesuai ketentuan Pasal 11A Undang- undang Pajak Penghasilan; • BPHTB atas hak atas bangunan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan, atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan sebagai biaya dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak melalui penyusutan bangunan tersebut sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan.