Materi Kuliah Manajemen Aset dan Keuangan Publik

1. Mgt Aset dan Keuangan Publik
Rahmawati, M.Si
rahmawati@fisip-untirta.ac.id
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BARANG MILIK DAERAH/ASET DAERAH

2. MANAJEMEN ASET
• Sasaran mgt aset adl tercapainya kesesuaian/kecocokan antara aset dgn
strategi penyediaan pelayanan.
• Hal tsb diprediksi pd saat pemeriksaan/pengujian kritikal dari alternatif2
aset, yaitu adanya solusi non aset
• Solusi non aset??
• Solusi non aset akan menunjukkan penyediaan pelayanan dgn biaya
terendah.
• mgt aset, dpt diketahui apakah suatu aset sesuai dgn strategi pelayanan
atau tdk.
• Solusi non aset dimaksudkan sbg alternatif2 penggunaan aset tanpa harus
memiliki aset tsb, serta menghindari alternatif yg hanya terfokus pd
pengadaan aset tanpa disertai optimalisasi aset2 yang telah ada.

3. • SD terbatas (dana dan manusia, terutama dana) sementara konsumsi aset
mrp hal yg nyata dan mjd biaya yg signifikan dr penyediaan pelayanan.
• Implementasi dr prinsip2 mgt aset adl :
1. Penurunan permintaan thd aset baru dgn menghadapi solusi non aset
2. Maksimalkan potensi manfaat dr aset-aset yg tlh ada.
3. Penekanan biaya keseluruhan dr pemilihan aset melalui penggunaan
teknik biaya siklus hidup aset
4. Memastikan perhatian/fokus yang tajam atas hasil dgn penyusunan
pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang jelas untuk aset.

4. PENGAKUAN ASET DALAM KONSEP
AKUNTANSI : 1. PENGAKUAN ASET
• Aset harus diakui dalam laporan keuangan apabila memenuhi kriteria sbb
:
1. Aset memiliki potensi manfaat bagi organisasi
2. Orgs memiliki kapasitas untuk mengontrol/mengendalikan potensi
manfaat dari aset
3. Sangat besar kemungkinan potensi manfaat aset akan digunakan
4. Aset memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal
5. Estimasi nilai aset berada di atas (melebihi) ambang batas pengakuan dari
organisasi

5. 2. POTENSI MANFAAT
• Makna potensi diartikan sbg aset berkontribusi pada penyediaan
pelayanan.
• Potensi manfaat mrp sebuah ukuran kemampuan dari suatu aset untuk
memenuhi peranannya dalam penyediaan pelayanan.
• Penurunan potensi manfaat aset terjadi melalui : pemakaian secara fisik,
keusangan teknikal atau fungsional dan keusangan komersial.
3. Depresiasi : biaya pemakaian potensi manfaat aset dlm kurun waktu
tertentu. Pengakuan beban depresiasi diperlukan untuk penilaian aset dan
biaya penyediaan pelayanan dan juga untuk alokasi sumber daya serta
penentuan kinerja aset.
4. Umur Manfaat Aset : lamanya waktu dimana suatu aset diharapkan
memberikan manfaat/pelayana bagi suatu organisasi.
Umur manfaat aset dinyatakan dalam istilah waktu atau output

6. 5. Perbaikan dan pembaruan
- Perbaikan : pekerjaan dilakukan thd aset shg meningkatkan potensi
manfaat/pelayanan dr aset tsb.
- Pembaruan : pekerjaan besar dilakukan untuk menjadikan atau
mengembalikan aset ke kondisi yng selayaknya
6. Jenis Pengeluaran Aset : memperpanjang umur ekonomis aset;
memperbaiki potensi manfaat aset dan menambah perlengkapan yang
sebelumnya bukan merupakan bagian dari aset.
7. Beban Modal : beban modal digunakan semua organisasi untuk
mendistribusikan bagian dari biaya modal tahunan yang didanai secara
terpusat.

7. SIKLUS HIDUP ASET
1. Perencanaan
2. Pengadaan
3. Operasi
4. Penghapus
Kesemuanya saling berkaitan

8. • Perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan aset
sangat penting guna menunjang kelancaran dan keberlanjutan menyiapkan
kebutuhan serta perlengkapan dalam rangka mengemban tugas dari
unit/satuan kerja perangkat daerah. Perencanaan yang baik, efisien dan
efektif akan dapat menghemat pengeluaran anggaran belanja pemerintah
daerah dan barang/aset daerah.
• Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran perlu terkoordinasi
dengan baik dengan memperhatikan standarisasi yang telah ditetapkan
sesuai kondisi daerah masing-masing.
• Mengenai perencanaan kebutuhan dan penganggaran bukanlah merupakan
suatu kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kegiatan yang tidak
terpisahkan dalam pengelolaan barang milik daerah.
• Perencanaan dan penentuan kebutuhan sebaiknya diusulkan oleh pejabat
paling bawah (bottom-up planning) karena mereka lebih mengetahui tentang
pelaksanaan tugas dan perlengkapan yang mereka butuhkan serta kondisi yang
mereka punyai saat ini. Usulan ini kemudian baru dikaji atau
dipertimbangkan oleh pejabat diatasnya, dengan memperhatikan visi, misi,
tugas dan fungsi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

9. • Perencanaan dan penentuan kebutuhan barang/aset merupakan
kegiatan merumuskan suatu dasar atau pedoman dalam rincian
rencana pengadaan barang/perlengkapan/aset yang diperlukan untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban yang diemban oleh satuan kerja
perangkat daerah yang bersangkutan.

10. • Dalam penentuan kebutuhan pengadaan barang/aset juga harus mempertimbangkan
aspek kebutuhan akan gender
• Perencanaan dan penentuan kebutuhan tersebut harus dapat menjawab tantangan
atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
a. Barang apa yang dibutuhkan (nama, jenis, spesifikasi dan sebagainya) ?
b. Mengapa dibutuhkan ?
c. Berapa banyak yang dibutuhkan ?
d. Kapan dibutuhkan ?
e. Dimana dibutuhkan ?
e. Siapa yang akan menggunakannya dan siapa yang mengurusnya ?
f. Berapa biayanya ?
g. Bagaimana cara pengadaanya ?

11. BBRP ALASAN PERECANAAN DAN
PENGADAAN ASET
a. Untuk memenuhi kebutuhan standar akan barang/inventaris bagi setiap
personil untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya.
b. Untuk memenuhi kebutuhan akan barang/inventaris guna menunjang
pengembangan organisasi dan atau penambahan personil pada satuan
kerja yang bersangkutan.
c. Untuk mengganti barang-barang yang rusak, dihapuskan, dijual, hilang,
dihibahkan atau sebab lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan
sehingga memerlukan penggantian.
d. Untuk menjaga tingkat persediaan barang (terutama terhadap
barang stok pakai habis) untuk perkiraan pemakaian pada satu tahun
mendatang.
e. Pertimbangan perkembangan teknologi; seperti pembelian komputer,
scanner dan sebagainya.

12. PENDANAAN DAN PENGANGGARAN
MODAL
• Sumber : APBN/APBD, subsidi/bantuan dari pemerintah pusat dan
kerjasama/bantuan dari pihak lain.
• Prinsip akuntabilitas dan transparansi diterapkan disertai dengan
penjelasan ttg :
a. Biaya penuh yang berkaitan dgn ajuan pengadaana aset
b. Seluruh dampak atas anggaran di masa mendatang yang terkait dgn
pengeluaran dan penerimaan
c. Dampak utama thd kapasitas, kualitas, jangkaun dan efisiensi pemberian
pelayanan
d. Usulan susuan dan jadwal implementasi

13. • Perencanaan dan penentuan kebutuhan sebaiknya diusulkan oleh pejabat
paling bawah (bottom-up planning) karena mereka lebih mengetahui
tentang pelaksanaan tugas dan perlengkapan yang mereka butuhkan serta
kondisi yang mereka punyai saat ini.
• Usulan ini kemudian baru dikaji atau dipertimbangkan oleh pejabat
diatasnya, dengan memperhatikan visi, misi, tugas dan fungsi dari Satuan
Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

14. TAHAPAN DLM MENYUSUN PERENCANAAN,
PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ASET
• Adapun tahapan yang ditempuh dalam menyusun Perencanaan
Pengadaan dan Pemeliharaan barang/aset ini meliputi:
a. Pengumpulan usulan kebutuhan
b. Penyusunan rencana kebutuhan
c. Perhitungan kebutuhan anggaran
LIHAT DI MATERI DIKLAT SCBD TTG MGT ASET