SlideShare a Scribd company logo
1 of 54
Download to read offline
B A N K I N D O N E S I A
PEREKONOMIAN INDONESIA
DAN BAURAN KEBIJAKAN BANK SENTRAL
1
B A N K I N D O N E S I A 2
Mandat Bank Indonesia dan
Bauran Kebijakan BI dlm Menjaga Stabilitas
Perkembangan Ekonomi Terkini:
Perekonomian Indonesia Tetap Berdaya Tahan
Arah Bauran Kebijakan Bank Indonesia
B A N K I N D O N E S I A 3
Mandat Bank Indonesia Dalam Undang-undang
*) Diubah dlm Penjelasan Pasal 69 UU OJK
Tugas, tanggung-jawab dan
wewenang BI sebagai:
• otoritas Moneter,
• otoritas Makroprudensial,
dan
• Otoritas Sistem
Pembayaran
secara tegas diatur dalam UU
Bank Indonesia No.23 tahun
1999 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan UU
No.6 tahun 2009
B A N K I N D O N E S I A 4
Pentingnya Menjaga Kestabilan Rupiah
Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek, yakni:
• kestabilan rupiah terhadap barang dan jasa (inflasi) dan
• kestabilan rupiah terhadap mata uang negara lain (nilai tukar/kurs).
Mendukung
Pertumbuhan
Ekonomi yang
Berkelanjutan
Terhadap
Barang dan
Jasa
(INFLASI)
Terhadap
mata uang
negara lain
(NILAITUKAR)
Kestabilan nilai rupiah terhadap barang
dan jasa, diukur dengan atau tercermin
dari perkembangan laju inflasi.
Kestabilan nilai rupiah terhadap mata
uang negaraa lain, diukur dengan atau
tercermin dari perkembangan nilai tukar.
KESTABILAN
RUPIAH
B A N K I N D O N E S I A 5
#1. Pelaksanaan Tugas BI dalam Kebijakan Moneter
Pengelolaan kebijakan moneter dilakukan melalui quantity based approach (jumlah likuiditas/uang) dan price
based approach (tingkat suku bunga)
QuantityBased
Approach
Price Based
Approach
MENGATUR LIKUIDITAS UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN
Moneter
Rp
%
Menambah Likuiditas
di Pasar
Menyerap Likuiditas
di Pasar
MENGATUR TINGKAT SUKU BUNGA UNTUK PERTUMBUHAN YG SUSTAIN
Menaikkan Suku Bunga
Untuk Mengerem Kredit
Menurunkan Suku Bunga
Untuk Mendorong Kredit
B A N K I N D O N E S I A 6
Prinsip dasar Kebijakan Moneter
Prinsip dasar kebijakan moneter adalah mengelola kegiatan ekonomi dari sisi permintaan dalam rangka
mengurangi “fluktuasi” kegiatan ekonomi (business cycle)  kebijakan moneter counter-cyclical
 Mendorong pemulihan ekonomi pada saat resesi melalui kebijakan moneter ekspansif;
 Menjaga agar ekonomi tidak mengalami pemanasan atau overheating melalui kebijakan moneter kontraktif;
Siklus BisnisInteraksi Permintaan-Penawaran
B A N K I N D O N E S I A 7
Trilema Kebijakan Moneter
Dalam prakteknya, otoritas moneter harus menentukan prioritas kebijakan dan mengelola trilema kebijakan
 Trilema Kebijakan (impossible trinity): “hanya dua dari tiga” opsi kebijakan yang bisa dipilih oleh otoritas moneter
secara bersama
 “overtime, the three goals cannot be attained simultaneously” (Mundel, 1968)
Free capital flows
Independent MP Fixed EROption 3
China
Example: If China has a fixed FX rate and allows free capital flows, then it has to use its monetary policy to maintain the FX rate, so it is not
sovereign anymore.
B A N K I N D O N E S I A 8
Kerangka Kerja Kebijakan Moneter
ITF merupakan kerangka kerja kebijakan moneter yang secara transparan & konsisten diarahkan untuk
mencapai sasaran inflasi beberapa tahun ke depan yang secara eksplisit ditetapkan & diumumkan.
ITF diterapkan di Indonesia sejak Juli 2005 setelah masa uji coba sejak 2003
B A N K I N D O N E S I A 9
Jalur Transmisi Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter bekerja dalam suatu mekanisme transmisi yaitu “Suatu proses dimana kebijakan
moneter dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi, i.e. pertumbuhan ekonomi dan inflasi.”
Money
Market
Liquidity
Indikator:
Suku Bunga
PUAB
Suku Bunga
Kredit
Harga Aset
Nilai Tukar
Neraca
Perusahaan
Ekspektasi
Penawaran
Domestik
Permintaan
Domestik
Indikator:
• M1, M2
• Kredit Bank
• Realisasi Kredit
Indikator:
•Suku Bunga Depostio
•Suku Bunga Kredit
•IHSG
•Index Harga Aset
•Nilai Tukar Rp
•Utang Perusahaan
•Aliran Kas Perusahaan
•Survei
Output
Gap
Tekanan
Inflasi
Domestik
Tekanan
Inflasi
Asing
Indikator:
Indeks Harga
Barang Impor
Indikator:
• Survei
• Information Variable
Inflasi
Indikator:
• CPI
• Core
• Harga Aset
• Harga lainnya
Suku Bunga
Kebijakan
Instrumen
pasar uang
rupiah dan
valas
B A N K I N D O N E S I A 10
#2. Pelaksanaan Tugas BI dalam Kebijakan Makroprudensial
Kebijakan makroprudensial ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, sehingga
berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi
*) ECB: European Systemic Risk Board
Makroprudensial Mikroprudensial
Pemantauan dan penilaian
terhadap sistem keuangan
secara keseluruhan
Pemantauan dan penilaian
terhadap kesehatan individu
lembaga keuangan
Ekosistem Secara Keseluruhan Individu Individu Individu
Contoh
Kebijakan
Loan to Value (LTV)
 Minimal DP untuk KPR
 Mendorong fungsi intermediasi
yang berkualitas
Tingkat Kesehatan Bank (TKS)
 Pengukuran dg Risk Based
 Komponen: modal, risk profile, GCG,
rentabilitas
c c
B A N K I N D O N E S I A 11
Mengapa Perlu Kebijakan Makroprudensial?
Macroeconomic
Policies
(monetary/fiscal/
external)
Macroprudential
Policy
Microprudential
Policy
Price Stability
Economic Activity
Financial Stability
Systemic Risk
Idiosyncratic Risk
Sumber : IMF
Krisis keuangan global memberikan pelajaran bahwa kebijakan moneter dan kebijakan mikroprudensial
tidak cukup dalam menjaga stabilitas makroekonomi….
B A N K I N D O N E S I A 12
Integrasi Kebijakan Moneter dan Makroprudensial
Integrasi antara kebijakan moneter dan makroprudensial, sebagai bagian mandat BI dalam menjaga stabilitas
perekonomian yang didukung resiliensi pada sistem keuangan
• Suku bunga & Nilai
tukar.
• Operasi Moneter.
• Reserver requirement.
• Manajemen aliran
modal asing.
• Koordinasi-Komunikasi.
• Suku bunga.
• Likuiditas & jumlah
uang beredar.
• Kredit.
• Perilaku resiko.
• Makroekonomi: PDB,
Inflasi, Nilai tukar,
defisit TB, fiskal.
• Prakiraan dan Resiko.
• Skenario Kebijakan.
• Target inflasi.
• Pertimbangkan:
stabilitas nilai tukar,
defisit TB,
pertumbuhan PDB.
KEBIJAKAN MONETER SISTEM KEUANGAN SBG
TRANSMISI MONETER
ANALISIS & PRAKIRAAN
MAKROEKONOMI
SASARAN AKHIR:
STABILITAS HARGA
• Loan-to-value (LTV).
• GWM-LDR-reserve.
• Counter-cylical buffer.
• Instrumen lainnya.
• Analisis Makro-finansial dan sistem keuangan:
prakiraan dan resiko.
• Studi prosiklisitas: credit gap, housing bubbles,
external debts, capital flows.
• Asesmen resiko sistemik: interkoneksi dan jejaring
finansial.
• Prosiklisitas dan resiko
sistemik terjaga.
• Koordinasi dalam KSSK
menjaga SSK.
KEBIJAKAN
MAKROPRUDENSIAL
ANALISIS & PRAKIRAAN MAKRO-FINANSIAL SASARAN AKHIR:
MENDUKUNG SSK
B A N K I N D O N E S I A 13
#2.a. Pelaksanaan Tugas BI dalam Sistem Pembayaran (Tunai)
*) ECB: European Systemic Risk Board
Sesuai UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pengelolaan uang Rupiah yang dilakukan Bank Indonesia meliputi kegiatan:
Dilakukan dengan berkoordinasi
dengan Kementerian Keuangan
1. Perencanaan
Ditetapkan Bank Indonesia dan
diumumkan melalui media massa
3. Pengeluaran
Dilakukan di dalam negeri
dengan menunjuk BUMN
2. Pencetakan
Masa transisi uang Rupiah
yang dicabut selama 10
tahun
5. Pencabutan dan
Penarikan
Dilakukan terhadap uang tidak layak
edar dan yang sudah tidak berlaku
6. Pemusnahan
Diedarkan di seluruh wilayah NKRI
4. Pengedaran
B A N K I N D O N E S I A 14
#2.b. Pelaksanaan Tugas BI dalam Sistem Pembayaran (non-Tunai)
*) ECB: European Systemic Risk Board
Sesuai UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran terdiri atas:
Merumuskan Kebijakan
REGULATOR
Memfasilitasi pengembangan
sistem pembayaran
FASILITATOR
Menyediakan layanan sistem
pembayaran (RTGS, SKN, SSSS)
OPERATOR
Memberikan izin penyelenggaraan
sistem pembayaran
PERIZINAN
Mengawasi penyelenggaraan
sistem pembayaran
PENGAWAS
B A N K I N D O N E S I A 15
Menavigasi Ekonomi Digital
Striking the right balance terhadap inovasi dan ekonomi digital
VISI BLUEPRINT SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA 2025
B A N K I N D O N E S I A
PERKEMBANGAN EKONOMI TERKINI:
PEREKONOMIAN INDONESIA TETAP SOLID
B A N K I N D O N E S I A 17
GLOBAL #1.Covid 19, Fenomena baru risiko perekonomian Global
KASUS BARU DI LUAR TIONGKOK NAIK LEBIH CEPAT
439 331
746
1027
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
21Jan'20
22Jan'20
23Jan'20
24Jan'20
25Jan'20
26Jan'20
27Jan'20
28Jan'20
29Jan'20
30Jan'20
31Jan'20
1Feb'20
2Feb'20
3Feb'20
4Feb'20
5Feb'20
6Feb'20
7Feb'20
8Feb'20
9Feb'20
10Feb'20
11Feb'20
12Feb'20
13Feb'20
14Feb'10
15Feb'20
16Feb'20
17Feb'20
18Feb'20
19Feb'20
20Feb'20
21Feb'20
22Feb'20
23Feb'20
24Feb'20
25Feb'20
26Feb'20
27Feb'20
28Feb'20
New Confirm Cases China
New Confirm Cases Outside China
New Confirmed Cases Global
Sumber: WHO, diolah
Orang
KETIKA JUMLAH KASUS SUSPECT DI TIONGKOK
TERUS MENURUN
78824 79251
2308 1418
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
21Jan'20
23Jan'20
25Jan'20
27Jan'20
29Jan'20
31Jan'20
2Feb'20
4Feb'20
6Feb'20
8Feb'20
10Feb'20
12Feb'20
14Feb'10
16Feb'20
18Feb'20
20Feb'20
22Feb'20
24Feb'20
26Feb'20
28Feb'20
Confirmed Cases in China
Suspect Cases in China
Total Confirmed & Suspect Cases di China
Sumber: National Health Commission China, diolah
Orang
B A N K I N D O N E S I A 18
GLOBAL #2.Proses Pemulihan Global Tertahan
Proyeksi Bank Indonesia
Angka dalam kurung merupakan proyeksi pada triwulan sebelumnya
PROYEKSI PERTUMBUHAN YG LEBIH RENDAH.. RESPON KEBIJAKAN BANK SENTRAL TTP AKOMODATIF
PERKEMBANGAN COVID SCR GLOBAL
Sumber : WHO; as of 28 Feb’20
B A N K I N D O N E S I A 19
Sumber: atlas.cid.harvard.edu (dari Goldman Sachs)
GLOBAL #3 Dampak Pelemahan Tiongkok Dapat Menahan Pemulihan Ekonomi Dunia
2000 2018
Pangsa terhadap total global trade:
(1) AS 15,8%
(2) Jerman 8%
(3) Jepang 6,8%
(4) Perancis 4,8%
(5) Inggris 4,8%
(6) China 4,8%
(7) Kanada 4,1%
(8) Italia3,5%
(9) Belanda 3,3%
(10) Meksiko 2,7%
.........
(28) Indonesia 0,8%
Sumber : Bloomberg1,03M 1,55M 2,07M 2,38M 3,57M 4,77M
Pangsa terhadap total global trade:
(1) China 12,3%
(2) AS 10,8%
(3) Jerman 7,2%
(4) Jepang 3,9%
(5) Belanda 3,3%
(6) Perancis 3,3%
(7) Korsel 3%
(8) Inggris 3%
(9) Italia 2,7%
(10) Meksiko 2,5%
...........
(28) Indonesia 1,0%
Sumber : Bloomberg
Net Importir
Net Eksportir
TIONGKOK MEMILIKI PANGSA TERBESAR DALAM PERDAGANGAN DUNIA
PERANAN TIONGKOK DALAM GVC
MENINGKAT DENGAN JENIS BARANG
YANG SEMAKIN KOMPLEKS
TIONGKOK MENDOMINASI KONSUMSI
KOMODITAS DUNIA
Sumber: BP, USDA (dari Goldman Sachs Global Investment Research)
SURVEI AMCHAM: OUTPUT MENURUN DIPENGARUHI PENURUNAN PERMINTAAN DAN
GANGGUAN SUPPLY CHAIN KARENA KEKURANGAN TENAGA KERJA
B A N K I N D O N E S I A 20
Terganggunya global supply chain diperkirakan akan berdampak ke AS dan Negara di Asia
Negara AS dan kawasan Asia diperkirakan terdampak dari turunnya aktivitas industri Tiongkok (ketergantungan terhadap produk
intermediate Tiongkok).
B A N K I N D O N E S I A 21
GLOBAL #4 Sentimen negatif COVID-19 tekan harga komoditas
PENURUNAN HARGA TEMBAGA: -7,8%* PENURUNAN HARGA ALUMINIUM: -6,1%* PENURUNAN HARGA TIMAH: -7,0%* PENURUNAN HARGA KARET: -3,5%*
PENURUNAN HARGA CPO: -13,0%* PENURUNAN HARGA NIKEL: -8,6%*PENURUNAN HARGA MINYAK: -17,6%* HARGA BATUBARA TERTAHAN: 4,89%*
Keterangan (*): Penurunan dibandingkan harga tertinggi pd periode Jan’20
B A N K I N D O N E S I A 22
Transmisi Risiko Covid-19 Pada Perekonomian Domestik
B A N K I N D O N E S I A 23
Covid-19 Menahan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020
PERAN TIONGKOK
NOMINAL
(juta USD)
PANGSA SHARE TERHADAP PDB URUTAN
EKSPOR TOTAL (sumber: kubus)
Ekspor Total Indonesia ke Tiongkok 2019 29,769.38 17,0% 2.66% # 1
Ekspor Migas Indonesia ke Tiongkok 2019 3,898.03 19.5% 0.35% # 1
Ekspor Non-migas Indonesia ke Tiongkok 2019 25,871.35 16.6% 2.31% # 1
Ekspor 10 Komoditas Utama Non-migas Indonesia 20,236.92 13.0% 1.81%
IMPOR TOTAL (sumber: kubus)
Impor total Indonesia dari Tiongkok 2019 29,428.63 17.2% 2.63% # 1
Impor Migas Indonesia dari Tiongkok 2019 40.18 0.2% 0.004% # 18
Impor Non-migas Indonesia dari Tiongkok 2019 29,388.44 19.7% 2.63% # 1
Impor 10 Komoditas Utama Non-migas Indonesia dari Tiongkok 2019 28,393.64 19.0% 2.54%
WISMAN
Kunjungan Wisman Tiongkok ke Indonesia 2019 2.07 jt orang 12.9% # 2
(setelah Malaysia)
Devisa dari Wisman Tiongkok utk Indonesia 2019 2,385.48 14.1% 0.21% # 1
FDI
FDI dari Tiongkok ke Indonesia 2019 4,744.50 16.8% 0.42% # 2
(setelah Singapura)
Ket: Share terhadap PDB nominal (dalam USD), realisasi PDB Nominal tahun 2019 $1,119.19 bio
PERAN TIONGKOK DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
B A N K I N D O N E S I A 24
Risiko Penyebaran Wabah Corona Virus Terhadap Pariwisata Indonesia
8 Des – 9 Jan
10 – 17 Jan
18 Jan– 24 Jan
25 Jan– 6 Feb
• Jan 8 : Kasus pertama Penyebaran dari hewan ke
manusia
• Jan 9 : Korban meninggal pertama di Wuhan
• Penerapan screening bandara Thailand
• US mengeluarkan travel watch ke Tiongkok
• Meningkatnya international exposure di Jepang,
US, Thailand.
• Mulai diduga adanya penyebaran dari manusia
ke manusia
• Jumlah kematian meningkat.
• Wuhan lockdown.
• Mulai terjadi pembatalan penerbangan ke
Wuhan dan Tiongkok dari beberapa negara.
• Kasus penularan antar manusia dikonfirmasi
• Jumlah terjangkit meningkat menjadi 31.481
di 29 negara dengan kematian 1.874jiwa.
• Hampir seluruh negara melakukan pembatalan
penerbangan dari dan ke Tiongkok
• Tjuana ,Mexico, Italia, Indonesia, Perancis dan
Belanda, Filipina, New Zealand, Taiwan,
Australia, US, Jamaica, Trinidad & Tobago, Iraq
melarang masuk foreigner yg dlm 14 hari
melakukan perjalanan ke Cina.
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
gGlobal gChina gIndonesia
YOY
2003 2019
DEVISA DARI WISMAN ASAL TIONGKOK TERTINGGI DIBANDING
NEGARA LAINNYA(USD, Miliar)
PERTUMBUHAN KUNJUNGAN WISMAN GLOBALDAN
INDONESIA MENURUN PADA PERIODE SARS, DAN CINA
MELAMBAT
WABAH SARS
PANGSA WISMAN TIONGKOKINDONESIA MENINGKAT PESAT
POTENSI PENURUNAN KUNJUNGAN WISMAN DAN DEVISA
NASIONAL
Sumber : UNWTO, diolah
Sumber : BPS, diolah
Sumber : BPS
Tiongkok 0,7%
Asumsi
Penurunan
Wisman
Penurunan Devisa
(USD)
Total
(langsung +
spillover)
DAMPAK LANGSUNG PENURUNAN WISMAN TIONGKOK
Mild
(2 Bulan penutupan
penerbangan + 4 Bulan
periode recovery)
0,78 Juta 1,02 Miliar 1,34 Miliar
Severe
(3 Bulan penutupan
penerbangan + 7 Bulan
periode recovery)
1,02 Juta 1,26 Miliar 1,64 Miliar
SPILLOVER NEGARA ASAL WISMAN LAINNYA
Mild 0,24 Juta 0,32 Miliar
Severe 0,28 Juta 0,37 Miliar
Asumsi :
1.Durasi penutupan penerbangan ke Tiongkok mengacu
kepada durasi suspended penerbangan di beberapa
Negara berdasarkan dua scenario, mild (2 bulan + 4 bulan
periode recovery) dan severe (3 bulan + 7 bulan periode
recovery).
2.Asumsi pertumbuhan jumlah wisman pada bulan
berikutnya mengacu pada rerata pertumbuhan bulanan
inbound pasca containment virus SARS tahun 2003 di
Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Indonesia.
3.Asumsi perhitungan dampak spillover menggunakan angka
pertumbuhan outbound 21 negara utama + rerata negara
lainnya pada tahun 2003 dan ditambah 10% dari jumlah
pengurangan tersebut sebagai dampak psikologis.
0,7
0,9
1,5
2,4
2,4
USA
Malaysia
Singapore
Australia
China
Singapur
a; 32,9%
Malaysi
a;
10,5%
Jepang;
10,4%
Taiwan;
8,5%
Australi
a; 6,0%
Lainnya
; 31,7%
Malaysia;
19,0%
Tiongkok;
12,9%
Singapor
e; 11,6%
Australia;
8,5%
Timor
Leste;
7,4%
Lainnya;
40,6%
B A N K I N D O N E S I A 25
Prakiraan Dampak Terhadap Investasi
Dampak langsung COVID-19 thd investasi dipengaruhi penurunan investasi Tiongkok di Q1-2020 dari proyek IMIP dan IWIP…
• Investasi melambat krn penghentian perekrutan TKA dan impor konstruksi yg terhambat
• Investasi bangunan tumbuh lebih tinggi, terutama dari infrastruktur & PSN Pemerintah dan konstruksi swasta yang juga meningkat tercermin dari Business
Construction Index (BCI) 2020 yg membaik & naiknya target kontrak baru BUMN Karya
• Investasi nonbangunan membaik pada H2-20 sejalan perbaikan ekspor manufaktur.
PRAKIRAAN INVESTASI YG TURUN AKIBAT COVID-19 SEMENTARA UPDATE DATA BCI S.D FEB’20 MENGINDIKASIKAN
KINERJA INV BANGUNAN YG MASIH LEBIH TINGGI
B A N K I N D O N E S I A 26
Sementara, Dampak COVID-19 Pada Industri Manufaktur Domestik Belum Terlihat Kuat
Dampak yang dirasakan lebih disebabkan logistik yang belum beroperasi penuh akibat libur Imlek yang diperpanjang, travel restriction, dan kebijakan karantina,
di tengah stok bahan baku yg masih memadai hingga akhir Tw.I’20
DAMPAK KE INDUSTRI
• Stokbahan baku cukup
1-2 bulan. Impor kain,
pewarna & spareparts
terkendala masalah
logistik di Tiongkok.
• Industri mencari
pengganti pewarna
domestik (lebih mahal)
dan melakukankanibal
spareparts.
• Permintaan garment naik
dan memicu investasi
berorientasi ekspor ke
pabrik ex-relokasi di
Jabar.
TPT
• Produksimasih berjalan
didukung kecukupan
stok (industri skala
besar s.d. 2 bulan, kecil
menengah s.d. Feb)
• Industri akanmencari
bahan bakupengganti
dari Vietnam (lebih
mahal), mengurangi
produksi saat stok
terbatas kemudian
mengakselerasi
produksi dengan
lembur saat stok pulih
untuk memenuhi target
ALASKAKI
• Belum terdampak
karenalocal content
sudah cukup tinggi,
dan sumber bahan
baku dari Thailand,
India, Jepang.
• Wuling dgn principal
Tiongkok memiliki stok
cukup 3 bulan dan
sudah multisourcing
bahan baku(GM)
• Ekspor otomotifke
Tiongkok juga relatif
kecil dalam bentuk
spareparts.
OTOMOTIF
• Dampakke produksi
minimal seiring stok
bahan bakuyang cukup
s.d. Maret sebagai
antisipasi libur imlek
• Dampakke ekspor
terutamaproduk
perikanan& processed
food yang diminta
ditunda krn kendala
logistik di Tiongkok
namun jumlahnya kecil
dan diprakirakanawal
maret mulai
pengapalan.
MAMIN
• Produksimasih dapat
dilakukanpada Feb
didukung stok. Namun,
hanya 40%dari
rencanaproduksi pada
Mar yang masih akan
sesuai rencana
• Pabrik pemasok di
Tiongkok belum
beroperasi
• Alternatif bahanbaku
dari negara lain juga
bersumber dari
Tiongkok
ELEKTRONIK
• Belum ada pembatalan
jadwal shipping ke
Tiongkok. Delay yang
terjadi lebih disebabkan
keterbatasanlogistik di
Tiongkok
• Ekspor tetap berjalan,
pengimpor di negara
tujuan pihak terafiliasi
dengan pengekspor
• Penurunan ekspor Jan’20
lebih karenafaktor
musim dingin, impor
soybean Tiongkok, dan
libur imlek
CPO
• Belum ada
pembatalanekspor,
shipping ke Tiongkok
masih sesuai jadwal
meski ada antriandi
Jetty utk unloading.
• Penurunan pada
Jan’20 lebih karena
siklus. Convid-19 akan
menurunkandemand
energy dari coal,
namun terdapat
peluang seiring belum
pulihnya produksi coal
domestik Tiongkok.
Secaraindustri, stok
bahan bakumencukupi
s.d. 2 bulan ke depan,
bahkanstok pelaku
industri besar s.d. 4 bulan
PULP&
PAPER
BATUBARA
Impor produk kimia hilir
untuk mamin, tekstil,
kosmetik dan farmasi
terganggu logistik shg jk
pendek mencari sumber
lain namun lebih mahal.
KIMIA
Pa
PORT CLOSURE
TIDAK ADA
kecuali Wuhan
River Port
Sumber : Huaitai Consultancy Service (6-
Feb), International Shipping Institute (13
Feb)
PORT CAPACITY
UTILISATION
↓20-50%
di bawah normal
PORT STORAGE
90%
di 1/3 port
CONTAINER
VESSEL CALLS
↓20%
7 Feb vs 20 Feb
TRADECHANNEL
BEBERAPA INDUSTRI MEMILIKI IMPORT CONTENT
RELATIF TINGGI
Beberapa subsektor industri memiliki kandungan impor
bahan baku yang relatif tinggi dari Tiongkok, terutama
Komputer & Elektronik, TPT & Alas Kaki, serta Plastik
Sumber: Kubus Impor DSta 2019, diolah
KENDALA LOGISTIK:
SHIPPING TERGANGGU
KETERSEDIAAN LABOR
DAN RESTRIKSI
OPERASIONAL
Container vessel calls= Jumlah
container yg berlabuh
EXISTING CONDITION POTENSI KENDALA
B A N K I N D O N E S I A 27
Virus Corona diperkirakan berdampak terbatas terhadap inflasi Indonesia
BAWANG PUTIH MERUPAKAN KOMODITAS PANGAN
TERBESAR YANG DIIMPOR INDONESIA DARI TIONGKOK
IMPOR KOMODITAS TERSEBUT MENCAKUP 95% DARI
TOTAL PASOKAN DOMESTIK
PRAKIRAAN DAMPAK TERTUNDANYA IMPOR BAWANG PUTIH TERHADAP
INFLASI DOMESTIK TAHUN 2020 KARENA CORONA VIRUS
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Impor Bawang Putih - rhs
Sum Mtm (Inflasi Bawang Putih)
Inflasi dan Impor Bawang Putih
Sumber: FAO STAT dan BPS
Ton% YoY
PENURUNAN IMPOR BAHAN PANGAN DARI TIONGKOK DI 2004 LEBIH
DIPENGARUHI OLEH KEBIJAKAN IMPOR JAGUNG & BERAS, OUTBREAK
SARS TIDAK BERPENGARUH THD IMPOR DARI TIONGKOK
INFLASI BAWANG PUTIH YANG MENINGKAT SEJAK 2003 DISEBABKAN OLEH PRODUKSI DOMESTIK YG TERUS TURUN
DAN BELUM DIIMBANGI PASOKAN DARI IMPOR.
0
5000
10000
15000
20000
25000
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Thousands
Luas panen (ha) Produksi (ton) - RHS
Produksi Bawang Putih Domestik
Sumber: FAO STAT
RibuTonHa
Thdp IHK 0.19
Thdp VF 1.08
Bobot Inflasi Bawang Putih
48.75%
18.33%
12.44%
8.39%
Bawang Putih
Pir
Apel
Buah-buahan segar
Jeruk Mandarin
Bawang Bombai
Jeruk Lemon
Sawi
Apricot
Jamur
Lainnya
Impor Pangan Tiongkok (2019)
Sumber: BI, diolah
95%
5%
Pasokan Bawang Putih
Impor
Tiongkok
Produksi
Domestik
Dampak Inflasi (% sum mtm)
Tanpa impor 4 bulan - Terkendala Perizinan Impor Bw Putih 53.90
Koreksi harga setelah impor selama 5 bulan -36.36
Total inflasi bawang putih selama periode tsb. 17.54
Terkendala impor 2 bulan (2/4*53,9) 26.95
Koreksi selama 2,5 bulan (((2/4)*5)/5)*36,36) -18.18
Total inflasi bawang putih 8.77
Dampak terhadap IHK (8,77 * bobot (0,19)) 0.02
Historis 2019 - Kendala Perizinan Impor Bawang Putih
Asumsi 2020 - Dampak Corona Virus
Pada outbreak coronavirus, diasumsikan gangguan pada pelabuhan di Tiongkok hanya dua bulan.
B A N K I N D O N E S I A 28
DOMESTIK 1# Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2019 Tetap Berdaya Tahan
B A N K I N D O N E S I A 29
Didukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Terjaga…
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH 2019
Perlambatan yang terjadi di Jawa dan Sulampua, ditahan oleh kinerja perekonomian regional lain yang meningkat
B A N K I N D O N E S I A 30
Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi di Daerah 2019
Arah Pertumbuhan Sejalan dgn Kinerja Sektor Utama Daerah
B A N K I N D O N E S I A 31
INDEKS EKSPEKTASI EKONOMI:
MENINGKAT PADA TW.IV’19, UTAMANYA PADA DES’19
INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN:
KEMBALI MEMBAIK DI DES’19
LIKERT SCALE PENJUALAN DOMESTIK MENINGKAT
TIPIS PADA TW.IV’19
INDEKS KONDISI EKONOMI:
MELONJAK PADA DES’19 MESKI PADA TW.IV’19 MASIH
MELANDAI
LIKERT SCALE INVESTASI DAN EKSPEKTASI
PENINGKATAN KAPASITAS UTILISASI REBOUND
INDEKS KETERSEDIAAN LAP. KERJA:
KETERSEDIAAN LAPAPANGAN KERJA MENINGKAT
PADA SEMUA KATEGORI PENGELUAAN
Likert scale t+1
DOMESTIK 2# Pemulihan Ekspektasi Pelaku Ekonomi, Kunci Prospek PDB 2020 - 2021
INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN MASIH
OPTIMIS DI JAN 2020…
INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN (IKK) MELAMBAT
PADA JAN’20 SETELAH MENINGKAT DI AKHIR 2019
INDEKS KONDISI EKONOMI (IKE) JUGA MELAMBAT DI
JAN’20 SETELAH MENINGKAT DI AKHIR 2019
SEJALAN DENGAN EKSPEKTASI RISIKO PERLAMBATAN
EKONOMI KE DEPAN
B A N K I N D O N E S I A 32
DOMESTIK 3# Prospek Perekonomian Indonesia Jangka Pendek
•
•
• ±
•
FANCHART PROYEKSI PERTUMBUHANEKONOMI FANCHARTPROYEKSIINFLASI
PDB Inflasi CAD Kredit DPK
2,72% PDB5,02% 2,72% (yoy) 6,08% (yoy)2019 6,54% (yoy)
5,0-5,4% 3,0%±1%2020 8-10%9-11%2,5-3,0% PDB
2021 3,0%±1% 2,5-3,0% PDB5,2-5,6% 10-12% 8-10%
B A N K I N D O N E S I A 33
DOMESTIK 4# Prospek Ekonomi Jangka Menengah Akan Semakin Baik
• Dalam jangka menengah, prospek ekonomi Indonesia akan semakin baik. Pertumbuhan lebih tinggi lagi, dengan defisit
transaksi berjalan menurun & inflasi rendah. Menuju Indonesia maju berpendapatan tinggi pada 2045.
• Kebijakan reformasi struktural yang konsisten dan diarahkan pada: (i) infrastruktur interkoneksi yang kawasan ekonomi
seperti industri, pariwisata, dan UMKM dengan jaringan distribusi, (ii) kemudahan regulasi untuk mendorong investasi
dan lapangan kerja, (iii) hilirisasi sumber daya alam ke manufaktur yang berdaya saing, serta (iv) kualitas SDM baik
kompetensi keahlian maupun penguasaan Iptek.
Sumber: Proyeksi Bank Indonesia
B A N K I N D O N E S I A
ARAH BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA
B A N K I N D O N E S I A 35
Bauran kebijakan nasional ditempuh untuk memperkuat stabilitas ekonomi, khususnya stabilitas nilai tukar
rupiah, dengan tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi...
Sinergi Bauran KebijakanKebijakan Struktural
Meningkatkan kapasitas
perekonomian dan mendukung
kesinambungan pertumbuhan
ekonomi
Kebijakan Fiskal
Menopang stabilitas perekonomian,
dengan tetap mengoptimalkan upaya
untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi
Kebijakan Moneter
Menjaga stabilitas makroekonomi,
terutama nilai tukar Rupiah, melalui
langkah kebijakan yang pre-emptive,
front loading dan ahead of curve
Kebijakan Makro-
Mikroprudensial
Mendorong momentum pertumbuhan
ekonomi, dengan tetap mengedepankan
Stabilitas Sistem Keuangan
Kebijakan Pendalaman
Pasar Keuangan
Mendukung stabilitas di pasar keuangan
dan turut meningkatkan alternatif sumber
pembiayaan perekonomian.
Kebijakan Sistem Pembayaran
Mendukung kegiatan ekonomi dan
menjaga stabilitas sistem keuangan
Kebijakan Ek. dan Keuangan Syariah
Pengembangan ekonomi keuangan
syariah sebagai sumber baru
pertumbuhan ekonomi
Bauran Kebijakan BI mendukung Kebijakan Ekonomi Nasional
B A N K I N D O N E S I A 36
Sinergi untuk Ketahanan, Tranformasi Ekonomi, dan Inovasi Digital
Sinergi Bauran Kebijakan
Makroekonomi dan Sistem Keuangan
Sinergi dalam Transformasi
Ekonomi
Sinergi dalam Inovasi Digital
1
2
3
• Diarahkan untuk menjaga stabilitas sambil
memanfaatkan terbukanya ruang untuk turut
mendorong momentum pertumbuhan.
• Koordinasi: (i) Pengendalian Inflasi, (ii) Penurunan
Defisit Transaksi Berjalan, (iii) Stabilitas Sistem
Keuangan,dan (iv) Pendalaman Pasar Keuangan
• Diarahkan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi lebih tinggi, sekaligus memperkuat
struktur perekonomian.
• Koordinasi (triwulanan) RAKORPUSDA utk
mempercepat penyelesaian permasalahan di
bidang industri, pariwisata, investasi, &
infrastruktur.
• Diarahkan untuk mendukung integrasi ekonomi
dan keuangan digital secara nasional.
• Koordinasi dengan Pemerintah, OJK, industri, dan
asosiasi mendorong terbangunnya keseluruhan
ekositem dari e-commerce, fintech, dan open
banking yang terintegrasi guna menciptakan
unicorn-unicorn nasional.
B A N K I N D O N E S I A 37
B A N K I N D O N E S I A 38
1. Meningkatkan intensitas triple intervention agar nilai tukar Rupiah bergerak sesuai dengan fundamentalnya dan
mengikuti mekanisme pasar. Untuk itu, Bank Indonesia akan mengoptimalkan strategi intervensi di pasar DNDF, pasar
spot, dan pasar SBN guna meminimalkan risiko peningkatan volatilitas nilai tukar Rupiah.
2. Menurunkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing Bank Umum Konvensional, dari semula 8% menjadi
4%, berlaku mulai 16 Maret 2020. Penurunan rasio GWM Valas tersebut akan meningkatkan likuiditas valas di
perbankan sekitar 3,2 miliar dolar AS dan sekaligus mengurangi tekanan di pasar valas .
3. Menurunkan GWM Rupiah sebesar 50bps yang ditujukan kepada bank-bank yang melakukan kegiatan pembiayaan
ekspor-impor, yang dalam pelaksanaannya akan berkoordinasi dengan Pemerintah. Kebijakan ini diharapkan dapat
mempermudah kegiatan ekspor-impor melalui biaya yang lebih murah. Kebijakan akan diimplementasikan mulai 1
April 2020 untuk berlaku selama 9 bulan dan sesudahnya dapat dievaluasi kembali.
4. Memperluas jenis underlying transaksi bagi investor asing sehingga dapat memberikan alternatif dalam rangka
lindung nilai atas kepemilikan Rupiah.
5. Menegaskan kembali bahwa investor global dapat menggunakan bank kustodi global dan domestik dalam
melakukan kegiatan investasi di Indonesia.
B A N K I N D O N E S I A 39
Respon Kebijakan Pemerintah Antisipasi Dampak Virus Corona
menjaga daya beli masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi
B A N K I N D O N E S I A 40
1. Relaksasi pengaturan penilaian kualitas asset kredit dengan plafon sampai
dengan Rp 10 M, hanya didasarkan pada satu pilar yaitu ketepatan pembayaran
pokok dan/atau bunga, terhadap kredit yang telah disalurkan kepada debitur di
sektor yang terdampak penyebaran virus corona (sejalan dengan sektor yang
diberikan insentif oleh Pemerintah)
2. Relaksasi pengaturan restrukturisasi kredit yang disalurkan kepada debitur di
sektor yang terdampak penyebaran virus corona (sejalan dengan sektor yang
diberikan insentif oleh Pemerintah)
3. Relaksasi pengaturan ini akan diberlakukan sampai dengan 1(satu) tahun
setelah ditetapkan, namun dapat diperpanjang bila diperlukan.
Kebijakan Stimulus Perekonomian di Jasa Keuangan dlm
Mendukung Pertumbuhan
1
2
3
B A N K I N D O N E S I A 41
Bauran Kebijakan Bank Indonesia:
Menjaga Stabilitas, Mendorong Momentum Pertumbuhan
(AKOMODATIF)
2019 20202018
(AKOMODATIF)
KEBIJAKAN
MONETER
KEBIJAKAN
MAKROPRUDENSIAL
KEBIJAKAN SISTEM
PEMBAYARAN
PENDALAMAN
PASAR KEUANGAN
EKONOMI
KEUANGAN SYARIAH
(AKOMODATIF)STABILISASI
MONETER MAKRO
PRUDENSIAL
SISTEM
PEMBAYARAN
PENDALAMAN
PASAR
KEUANGAN
EKONOMI
KEUANGAN
SYARIAH
MONETER MAKRO
PRUDENSIAL
SISTEM
PEMBAYARAN
PENDALAMAN
PASAR
KEUANGAN
EKONOMI
KEUANGAN
SYARIAH
B A N K I N D O N E S I A 42
Stance Kebijakan Moneter Akomodatif Berlanjut Pada 2020
B A N K I N D O N E S I A 43
Kebijakan Makroprudensial Akomodatif Untuk Pembiayaan Ekonomi
Kebijakan makroprudensial akomodatif tahun 2020 akan diperluas untuk pengembangan UMKM dan sektor prioritas,
termasuk ekspor dan pariwisata.
B A N K I N D O N E S I A 44
Kebijakan Sistem Pembayaran untuk Elektronifikasi dan Efisiensi Ekonomi
• Perluasan program elektronifikasi sehingga mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat.
• Penguatan efisiensi penyelesaian transaksi ritel melalui SKNBI sehingga lebih besar, cepat, dan murah. Interkoneksi dan
Interoperabilitas GPN juga terus ditingkatkan.
• Di sisi tunai, efisiensi dan jangkauan distribusi pengedaran uang terus ditingkatkan ke berbagai wilayah.
B A N K I N D O N E S I A 45
Pemberdayaan Ekonomi dan Keuangan Syariah dan UMKM
B A N K I N D O N E S I A 46
PEREKONOMIAN INDONESIA
DAN BAURAN KEBIJAKAN BANK SENTRAL
B A N K I N D O N E S I A
LAMPIRAN
47
B A N K I N D O N E S I A 48
• Low GDP growth
• High logistic cost
• Commoditybased
export
• High import dependency
• Service deficit
• Domestic financing
• Low education quality
and quantity
• Low innovation
STRUCTURAL REFORMS
TFP | CAPITAL | LABOR
High Income ($ 12,235)
GDPperCapita
(CurrentUS$)
• Barriers to trade
and investment
• Barriers to
entrepreneurship
• State control
• Research &
development
(R&D)
• Tertiary education
• Education
• Online creativity
• Intangible assets
• Creative goods &
services
• Quality of Roads
• Quality of
Railroad
infrastructure
• Quality of Port
infrastructure
• Quality of Air
transport infra.
INFRASTRUCTURE INSTITUTION EDUCATION INNOVATION
State of
2018
$3.927
STRONG
SUTAINABLE
BALANCED
INCLUSIVE
MACROECONOMIC STABILITY AND FINANCIAL SYSTEM
HIGH INCOME
COUNTRY
Transformasi Ekonomi Menuju Negara Berpendapatan Tinggi dan Inklusif
B A N K I N D O N E S I A 49
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata
PROYEKSI DEVISA2020USD 16,7 miliar
objek 5 destinasi super prioritas + n
(Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur-Joglosemar, Likupang +
Bali, Jakarta, Banyuwangi-Bromo, Kepulauan Riau)
Ket; warnamerah menjadi fokus utama
Fokus Destinasi u/ Target Devisa2020
Borobudur-Joglosemar+ Bali, Jakarta, Kepulauan Riau
PROMOSI
KEY STRATEGY Substansi Koordinasi Usulan Program
PELAKU
• Memastikan pembangunanaksesbandara,
pelabuhandan transportasi pendukung
menuju kawasanwisata
• Memperluas dan mengembangkanprogram
promosi
• Melanjutkan penguatankualitas
SDM,terutama di destinasi pengembangan
AKSES • Penyel. Notice of Airport Capacity penambahanslot a.l Ngurah Rai & Soetta
• Pemindahan rute internasional flight dr Adisoetjcipto ke YIA didukung dgn
kesiapan infra daratnya
• Penyediaan izin operasional Gili Mas (akses cruise)
AMENITAS &
ATRAKSI
• Melanjutkan pengemb. atraksi & amenitas di
destinasi prioritas pengembangan
• MengoptimalkanpenyelenggaraanMICE & COE di
daerah
• Mengoptimalkanpotensi ekraf di destinasi
wisata
• Memitigasi dampak COVID-2019
• Melanjutkan proses pembebasan lahan BODT & BOB, memastikan kesiapan
Mandalika utk penyelenggaraan motogp 2021, & kemudahan perizinan
investasi
• Peningkatan program promosi hotdeals, promosi digital, serta merumuskan
program promosi baru, al.l insentif film
• Implementasi dan optimalisasi MKK, a.l komunikasi satu pintu penanganan
COVID-19, & menjamin kemudahan penjadwalanulang kunj. Wisman
• Pengemb. Creative hub di destinasi wisata (pilot project Labuanbajo)
didukung dgn perluasan implementasi QRIS
• Meningkatkan alokasi program sertifikasi SDM (vokasi), terutamadi destinasi
pengembangan
• Menetapkan prioritas COE di daerah & flagship event tahun 2020
Potensi devisa utk meminimalkan dampak penurunan COVID di 2020(Juta) USD 334
USD 91*
USD 243
*) contoh penghitungan hanya utk Bali
B A N K I N D O N E S I A 50
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri dan Investasi (1)
B A N K I N D O N E S I A 51
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri dan Investasi (2)
B A N K I N D O N E S I A 52
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri dan Investasi (3)
B A N K I N D O N E S I A 53
REALISASI PERTUMBUHAN EKONOMI 2019
• Melambatnya ekspor terutama bersumber dari melemahnya
ekspor batubara, terkonfirmasi dari data Ekspor Kalsel BPS
2019 yang terkontraksi 13% (yoy)
• Sesuai rilis BPS, realisasi PDRB Kalimantan Selatan pada
tahun 2019 tumbuh sebesar 4,08%, melambat dari tahun
2018 yang tumbuh 5,12%, terutama bersumber dari
melemahnya kinerja ekspor dan pertambangan batubara.
SISI PENAWARAN
• Perlambatan konsumsi RT terutama dipengaruhi lemahnya
pendapatan subsektor perkebunan terkait lebih rendahnya
harga komoditas
• Perlambatan investasi terutama bersumber dari investasi
pertambangan yang tidak sekuat tahun lalu terkait kinerja
yang tahun 2019 yang melemah
.
• Peningkatan realisasi belanja APBD dibanding tahun lalu,
termasuk optimalisasi dana desa
• Belanja Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019
• Perlambatan impor sejalan dengan perlambatan investasi
dan konsumsi RT
• Realisasi produksi dan ekspor batu bara Kalsel 2019 tumbuh
lebih rendah dari tahun sebelumnya
• Perlambatan industri pengolahan melambat terutama
bersumber dari melambatnya kinerja industri karet olahan
• Adapun implementasi B20 mampu menjaga tetap baiknya
pertumbuhan industri CPO
• Peningkatan kinerja pertanian a.l. didukung program
peningkatan produksi pertanian
• Sebagai faktor penahan, produksi karet tumbuh melambat
• Penyelesaian pengerjaan proyek strategis seperti Bandara
Internasioanal Syamsudin Noor, tercermin dari data
penggunaan Semen Kalsel yang meningkat
• Sektor PHR tumbuh melambat sejalan dengan konsumsi RT
yang melemah
Tambang
(33,2%)
Industri
(17,2%)
Pertanian
(12,6%)
Konstruksi
(8,3%)
PHR
(9,9%)
C
(27,8%)
I
(28,8%)
G
(6,7%)
X
(41,4%)
M
(12,7%)
SISI PERMINTAAN
Data: BPS (Diolah)
Perekonomian Kalimantan Selatan 2019 Tumbuh Melambat
B A N K I N D O N E S I A 54
INFLASI KALIMANTAN SELATAN 2019
Inflasi Kalimantan Selatan 2019 sebesar 4,01% (yoy), lebih tinggi dari inflasi tahun 2018 sebesar 2,63% (yoy).
• Pencapaian inflasi Kalsel berada dalam sasaran inflasi nasional 2019 sebesar 3,5±1%.
• Peningkatan Inflasi Kalsel di tahun 2019 bersumber dari peningkatan Komponen Diatur Pemerintah (AP), komponen Komoditas Pangan Bergejolak (VF) dan
komponen Inti (CI)
PERKEMBANGAN INFLASI KALSEL
KOMODITAS PENYUMBANG INFLASI
KALSEL (yoy)
PERKEMBANGAN INFLASI KALSEL
TPID dibentuk
melalui Instruksi
Mendagri
TPID aktif
berkoordinasi
dan berinovasi
Komoditas
Beras
Gabus
Nila
VF
Komoditas
Angkutan Udara
Rokok Kretek Filter
AP
Komoditas
Ikan Bakar
Mobil
Emas Perhiasan
CI
2018 2019
AP (0.97) 3.67
VF 4.71 5.52
CORE 3.07 3.70
UMUM 2.63 4.01

More Related Content

What's hot

Kebijakan moneter
Kebijakan moneterKebijakan moneter
Kebijakan moneteradvent17
 
Makalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskal
Makalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan FiskalMakalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskal
Makalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskalshafirahany22
 
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
Dasar-dasar teori tingkat bunga.docx
Dasar-dasar teori tingkat bunga.docxDasar-dasar teori tingkat bunga.docx
Dasar-dasar teori tingkat bunga.docxAbdBakir
 
TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"
TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"
TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"anggitacxcx
 
Kelompok 7
Kelompok 7Kelompok 7
Kelompok 7olerafif
 
Kebijakan moneter
Kebijakan moneterKebijakan moneter
Kebijakan moneterSiti Sahati
 
Indeks harga konsumen dan inflasi
Indeks harga konsumen dan inflasiIndeks harga konsumen dan inflasi
Indeks harga konsumen dan inflasiricohedyansyah
 
Pengertian jumlah uang beredar
Pengertian jumlah uang beredarPengertian jumlah uang beredar
Pengertian jumlah uang beredarAmeerican Ahmedas
 
Bempvol1no3des
Bempvol1no3desBempvol1no3des
Bempvol1no3desiphint
 
Transparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbn
Transparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbnTransparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbn
Transparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbnwandranatuna
 
Tujuan kebijakan moneter bank indonesia
Tujuan kebijakan moneter bank indonesiaTujuan kebijakan moneter bank indonesia
Tujuan kebijakan moneter bank indonesiaoher
 

What's hot (20)

Makalah kebijakan moneter
Makalah kebijakan moneterMakalah kebijakan moneter
Makalah kebijakan moneter
 
Moneter & Fiskal
Moneter & FiskalMoneter & Fiskal
Moneter & Fiskal
 
Kebijakan moneter
Kebijakan moneterKebijakan moneter
Kebijakan moneter
 
Kebijakan Moneter
Kebijakan MoneterKebijakan Moneter
Kebijakan Moneter
 
Kebijakan moneter
Kebijakan moneterKebijakan moneter
Kebijakan moneter
 
Bab iii verdana
Bab iii verdanaBab iii verdana
Bab iii verdana
 
Makalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskal
Makalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan FiskalMakalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskal
Makalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskal
 
Kebijakan moneter
Kebijakan moneterKebijakan moneter
Kebijakan moneter
 
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
 
Dasar-dasar teori tingkat bunga.docx
Dasar-dasar teori tingkat bunga.docxDasar-dasar teori tingkat bunga.docx
Dasar-dasar teori tingkat bunga.docx
 
TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"
TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"
TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"
 
Kelompok 7
Kelompok 7Kelompok 7
Kelompok 7
 
6 kebijakanmoneter
6 kebijakanmoneter6 kebijakanmoneter
6 kebijakanmoneter
 
Kebijakan moneter
Kebijakan moneterKebijakan moneter
Kebijakan moneter
 
Indeks harga konsumen dan inflasi
Indeks harga konsumen dan inflasiIndeks harga konsumen dan inflasi
Indeks harga konsumen dan inflasi
 
Pengertian jumlah uang beredar
Pengertian jumlah uang beredarPengertian jumlah uang beredar
Pengertian jumlah uang beredar
 
Masalah eko makro
Masalah eko makroMasalah eko makro
Masalah eko makro
 
Bempvol1no3des
Bempvol1no3desBempvol1no3des
Bempvol1no3des
 
Transparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbn
Transparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbnTransparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbn
Transparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbn
 
Tujuan kebijakan moneter bank indonesia
Tujuan kebijakan moneter bank indonesiaTujuan kebijakan moneter bank indonesia
Tujuan kebijakan moneter bank indonesia
 

Similar to BI-GLOBAL-COVID

Sekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia
Sekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank IndonesiaSekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia
Sekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank IndonesiaMuhammad Khoirul Fuddin
 
Disusun Oleh Kelompok 2 kerangka kerja kebijakan moneter.pdf
Disusun Oleh  Kelompok 2 kerangka kerja kebijakan moneter.pdfDisusun Oleh  Kelompok 2 kerangka kerja kebijakan moneter.pdf
Disusun Oleh Kelompok 2 kerangka kerja kebijakan moneter.pdfMeliSaputri41
 
Bab 6 Sistem Pembmmmmmmmmmmmmmmmmayaran.pdf
Bab 6 Sistem Pembmmmmmmmmmmmmmmmmayaran.pdfBab 6 Sistem Pembmmmmmmmmmmmmmmmmayaran.pdf
Bab 6 Sistem Pembmmmmmmmmmmmmmmmmayaran.pdfRayyanStudio
 
Sekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia
Sekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank IndonesiaSekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia
Sekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank IndonesiaMuhammad Khoirul Fuddin
 
Kebijakan Moneter dan Otoritas Jasa Keuangan
Kebijakan Moneter dan Otoritas Jasa KeuanganKebijakan Moneter dan Otoritas Jasa Keuangan
Kebijakan Moneter dan Otoritas Jasa KeuanganMuhammad Khoirul Fuddin
 
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...Oktaviakd
 
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...Oktakd
 
tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...
tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...
tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...idafahrisa
 
Tugas Ekonomi M . iqbal Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...
Tugas Ekonomi M . iqbal  Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...Tugas Ekonomi M . iqbal  Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...
Tugas Ekonomi M . iqbal Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...iqbalmoh
 
Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...
Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...
Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...viannazhar
 
PP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMA
PP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMAPP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMA
PP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMAanggitacxcx
 
Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...
Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...
Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...MeiraAyuC
 
Manajemen risiko suku bunga
Manajemen risiko suku bungaManajemen risiko suku bunga
Manajemen risiko suku bungaDesy Diyastuti
 
Kebijakan moneter dan fiskal
Kebijakan moneter dan fiskalKebijakan moneter dan fiskal
Kebijakan moneter dan fiskalKay Nazarite
 
Perbankan dan Era Globalisasi (Perekonomian indonesia BAB 8)
Perbankan dan Era Globalisasi (Perekonomian indonesia BAB 8)Perbankan dan Era Globalisasi (Perekonomian indonesia BAB 8)
Perbankan dan Era Globalisasi (Perekonomian indonesia BAB 8)Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 

Similar to BI-GLOBAL-COVID (20)

Sekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia
Sekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank IndonesiaSekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia
Sekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia
 
P-1 Sistem Moneter, Peran Bank.pptx
P-1 Sistem Moneter, Peran Bank.pptxP-1 Sistem Moneter, Peran Bank.pptx
P-1 Sistem Moneter, Peran Bank.pptx
 
Disusun Oleh Kelompok 2 kerangka kerja kebijakan moneter.pdf
Disusun Oleh  Kelompok 2 kerangka kerja kebijakan moneter.pdfDisusun Oleh  Kelompok 2 kerangka kerja kebijakan moneter.pdf
Disusun Oleh Kelompok 2 kerangka kerja kebijakan moneter.pdf
 
Bank Indonesia & LPS
Bank Indonesia & LPSBank Indonesia & LPS
Bank Indonesia & LPS
 
Bab 6 Sistem Pembmmmmmmmmmmmmmmmmayaran.pdf
Bab 6 Sistem Pembmmmmmmmmmmmmmmmmayaran.pdfBab 6 Sistem Pembmmmmmmmmmmmmmmmmayaran.pdf
Bab 6 Sistem Pembmmmmmmmmmmmmmmmmayaran.pdf
 
Kebijakan Makroprudensial (Kebanksentralan BAB 2)
Kebijakan Makroprudensial (Kebanksentralan BAB 2)Kebijakan Makroprudensial (Kebanksentralan BAB 2)
Kebijakan Makroprudensial (Kebanksentralan BAB 2)
 
Sekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia
Sekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank IndonesiaSekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia
Sekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia
 
Kebijakan Moneter terbaru.ppt
Kebijakan Moneter terbaru.pptKebijakan Moneter terbaru.ppt
Kebijakan Moneter terbaru.ppt
 
Perbankan
PerbankanPerbankan
Perbankan
 
Kebijakan Moneter dan Otoritas Jasa Keuangan
Kebijakan Moneter dan Otoritas Jasa KeuanganKebijakan Moneter dan Otoritas Jasa Keuangan
Kebijakan Moneter dan Otoritas Jasa Keuangan
 
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
 
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
 
tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...
tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...
tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...
 
Tugas Ekonomi M . iqbal Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...
Tugas Ekonomi M . iqbal  Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...Tugas Ekonomi M . iqbal  Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...
Tugas Ekonomi M . iqbal Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...
 
Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...
Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...
Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...
 
PP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMA
PP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMAPP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMA
PP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMA
 
Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...
Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...
Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...
 
Manajemen risiko suku bunga
Manajemen risiko suku bungaManajemen risiko suku bunga
Manajemen risiko suku bunga
 
Kebijakan moneter dan fiskal
Kebijakan moneter dan fiskalKebijakan moneter dan fiskal
Kebijakan moneter dan fiskal
 
Perbankan dan Era Globalisasi (Perekonomian indonesia BAB 8)
Perbankan dan Era Globalisasi (Perekonomian indonesia BAB 8)Perbankan dan Era Globalisasi (Perekonomian indonesia BAB 8)
Perbankan dan Era Globalisasi (Perekonomian indonesia BAB 8)
 

Recently uploaded

5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptxfitriamutia
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAAchmadHasanHafidzi
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxBayuUtaminingtyas
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptximamfadilah24062003
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdfIde dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdfPerkuliahanDaring
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptAchmadHasanHafidzi
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IAccIblock
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerjamonikabudiman19
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptAchmadHasanHafidzi
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.pptsantikalakita
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYARirilMardiana
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 

Recently uploaded (16)

5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdfIde dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 

BI-GLOBAL-COVID

  • 1. B A N K I N D O N E S I A PEREKONOMIAN INDONESIA DAN BAURAN KEBIJAKAN BANK SENTRAL 1
  • 2. B A N K I N D O N E S I A 2 Mandat Bank Indonesia dan Bauran Kebijakan BI dlm Menjaga Stabilitas Perkembangan Ekonomi Terkini: Perekonomian Indonesia Tetap Berdaya Tahan Arah Bauran Kebijakan Bank Indonesia
  • 3. B A N K I N D O N E S I A 3 Mandat Bank Indonesia Dalam Undang-undang *) Diubah dlm Penjelasan Pasal 69 UU OJK Tugas, tanggung-jawab dan wewenang BI sebagai: • otoritas Moneter, • otoritas Makroprudensial, dan • Otoritas Sistem Pembayaran secara tegas diatur dalam UU Bank Indonesia No.23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 tahun 2009
  • 4. B A N K I N D O N E S I A 4 Pentingnya Menjaga Kestabilan Rupiah Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek, yakni: • kestabilan rupiah terhadap barang dan jasa (inflasi) dan • kestabilan rupiah terhadap mata uang negara lain (nilai tukar/kurs). Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Terhadap Barang dan Jasa (INFLASI) Terhadap mata uang negara lain (NILAITUKAR) Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negaraa lain, diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar. KESTABILAN RUPIAH
  • 5. B A N K I N D O N E S I A 5 #1. Pelaksanaan Tugas BI dalam Kebijakan Moneter Pengelolaan kebijakan moneter dilakukan melalui quantity based approach (jumlah likuiditas/uang) dan price based approach (tingkat suku bunga) QuantityBased Approach Price Based Approach MENGATUR LIKUIDITAS UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN Moneter Rp % Menambah Likuiditas di Pasar Menyerap Likuiditas di Pasar MENGATUR TINGKAT SUKU BUNGA UNTUK PERTUMBUHAN YG SUSTAIN Menaikkan Suku Bunga Untuk Mengerem Kredit Menurunkan Suku Bunga Untuk Mendorong Kredit
  • 6. B A N K I N D O N E S I A 6 Prinsip dasar Kebijakan Moneter Prinsip dasar kebijakan moneter adalah mengelola kegiatan ekonomi dari sisi permintaan dalam rangka mengurangi “fluktuasi” kegiatan ekonomi (business cycle)  kebijakan moneter counter-cyclical  Mendorong pemulihan ekonomi pada saat resesi melalui kebijakan moneter ekspansif;  Menjaga agar ekonomi tidak mengalami pemanasan atau overheating melalui kebijakan moneter kontraktif; Siklus BisnisInteraksi Permintaan-Penawaran
  • 7. B A N K I N D O N E S I A 7 Trilema Kebijakan Moneter Dalam prakteknya, otoritas moneter harus menentukan prioritas kebijakan dan mengelola trilema kebijakan  Trilema Kebijakan (impossible trinity): “hanya dua dari tiga” opsi kebijakan yang bisa dipilih oleh otoritas moneter secara bersama  “overtime, the three goals cannot be attained simultaneously” (Mundel, 1968) Free capital flows Independent MP Fixed EROption 3 China Example: If China has a fixed FX rate and allows free capital flows, then it has to use its monetary policy to maintain the FX rate, so it is not sovereign anymore.
  • 8. B A N K I N D O N E S I A 8 Kerangka Kerja Kebijakan Moneter ITF merupakan kerangka kerja kebijakan moneter yang secara transparan & konsisten diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi beberapa tahun ke depan yang secara eksplisit ditetapkan & diumumkan. ITF diterapkan di Indonesia sejak Juli 2005 setelah masa uji coba sejak 2003
  • 9. B A N K I N D O N E S I A 9 Jalur Transmisi Kebijakan Moneter Kebijakan moneter bekerja dalam suatu mekanisme transmisi yaitu “Suatu proses dimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi, i.e. pertumbuhan ekonomi dan inflasi.” Money Market Liquidity Indikator: Suku Bunga PUAB Suku Bunga Kredit Harga Aset Nilai Tukar Neraca Perusahaan Ekspektasi Penawaran Domestik Permintaan Domestik Indikator: • M1, M2 • Kredit Bank • Realisasi Kredit Indikator: •Suku Bunga Depostio •Suku Bunga Kredit •IHSG •Index Harga Aset •Nilai Tukar Rp •Utang Perusahaan •Aliran Kas Perusahaan •Survei Output Gap Tekanan Inflasi Domestik Tekanan Inflasi Asing Indikator: Indeks Harga Barang Impor Indikator: • Survei • Information Variable Inflasi Indikator: • CPI • Core • Harga Aset • Harga lainnya Suku Bunga Kebijakan Instrumen pasar uang rupiah dan valas
  • 10. B A N K I N D O N E S I A 10 #2. Pelaksanaan Tugas BI dalam Kebijakan Makroprudensial Kebijakan makroprudensial ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi *) ECB: European Systemic Risk Board Makroprudensial Mikroprudensial Pemantauan dan penilaian terhadap sistem keuangan secara keseluruhan Pemantauan dan penilaian terhadap kesehatan individu lembaga keuangan Ekosistem Secara Keseluruhan Individu Individu Individu Contoh Kebijakan Loan to Value (LTV)  Minimal DP untuk KPR  Mendorong fungsi intermediasi yang berkualitas Tingkat Kesehatan Bank (TKS)  Pengukuran dg Risk Based  Komponen: modal, risk profile, GCG, rentabilitas c c
  • 11. B A N K I N D O N E S I A 11 Mengapa Perlu Kebijakan Makroprudensial? Macroeconomic Policies (monetary/fiscal/ external) Macroprudential Policy Microprudential Policy Price Stability Economic Activity Financial Stability Systemic Risk Idiosyncratic Risk Sumber : IMF Krisis keuangan global memberikan pelajaran bahwa kebijakan moneter dan kebijakan mikroprudensial tidak cukup dalam menjaga stabilitas makroekonomi….
  • 12. B A N K I N D O N E S I A 12 Integrasi Kebijakan Moneter dan Makroprudensial Integrasi antara kebijakan moneter dan makroprudensial, sebagai bagian mandat BI dalam menjaga stabilitas perekonomian yang didukung resiliensi pada sistem keuangan • Suku bunga & Nilai tukar. • Operasi Moneter. • Reserver requirement. • Manajemen aliran modal asing. • Koordinasi-Komunikasi. • Suku bunga. • Likuiditas & jumlah uang beredar. • Kredit. • Perilaku resiko. • Makroekonomi: PDB, Inflasi, Nilai tukar, defisit TB, fiskal. • Prakiraan dan Resiko. • Skenario Kebijakan. • Target inflasi. • Pertimbangkan: stabilitas nilai tukar, defisit TB, pertumbuhan PDB. KEBIJAKAN MONETER SISTEM KEUANGAN SBG TRANSMISI MONETER ANALISIS & PRAKIRAAN MAKROEKONOMI SASARAN AKHIR: STABILITAS HARGA • Loan-to-value (LTV). • GWM-LDR-reserve. • Counter-cylical buffer. • Instrumen lainnya. • Analisis Makro-finansial dan sistem keuangan: prakiraan dan resiko. • Studi prosiklisitas: credit gap, housing bubbles, external debts, capital flows. • Asesmen resiko sistemik: interkoneksi dan jejaring finansial. • Prosiklisitas dan resiko sistemik terjaga. • Koordinasi dalam KSSK menjaga SSK. KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL ANALISIS & PRAKIRAAN MAKRO-FINANSIAL SASARAN AKHIR: MENDUKUNG SSK
  • 13. B A N K I N D O N E S I A 13 #2.a. Pelaksanaan Tugas BI dalam Sistem Pembayaran (Tunai) *) ECB: European Systemic Risk Board Sesuai UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pengelolaan uang Rupiah yang dilakukan Bank Indonesia meliputi kegiatan: Dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan 1. Perencanaan Ditetapkan Bank Indonesia dan diumumkan melalui media massa 3. Pengeluaran Dilakukan di dalam negeri dengan menunjuk BUMN 2. Pencetakan Masa transisi uang Rupiah yang dicabut selama 10 tahun 5. Pencabutan dan Penarikan Dilakukan terhadap uang tidak layak edar dan yang sudah tidak berlaku 6. Pemusnahan Diedarkan di seluruh wilayah NKRI 4. Pengedaran
  • 14. B A N K I N D O N E S I A 14 #2.b. Pelaksanaan Tugas BI dalam Sistem Pembayaran (non-Tunai) *) ECB: European Systemic Risk Board Sesuai UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran terdiri atas: Merumuskan Kebijakan REGULATOR Memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran FASILITATOR Menyediakan layanan sistem pembayaran (RTGS, SKN, SSSS) OPERATOR Memberikan izin penyelenggaraan sistem pembayaran PERIZINAN Mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran PENGAWAS
  • 15. B A N K I N D O N E S I A 15 Menavigasi Ekonomi Digital Striking the right balance terhadap inovasi dan ekonomi digital VISI BLUEPRINT SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA 2025
  • 16. B A N K I N D O N E S I A PERKEMBANGAN EKONOMI TERKINI: PEREKONOMIAN INDONESIA TETAP SOLID
  • 17. B A N K I N D O N E S I A 17 GLOBAL #1.Covid 19, Fenomena baru risiko perekonomian Global KASUS BARU DI LUAR TIONGKOK NAIK LEBIH CEPAT 439 331 746 1027 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 21Jan'20 22Jan'20 23Jan'20 24Jan'20 25Jan'20 26Jan'20 27Jan'20 28Jan'20 29Jan'20 30Jan'20 31Jan'20 1Feb'20 2Feb'20 3Feb'20 4Feb'20 5Feb'20 6Feb'20 7Feb'20 8Feb'20 9Feb'20 10Feb'20 11Feb'20 12Feb'20 13Feb'20 14Feb'10 15Feb'20 16Feb'20 17Feb'20 18Feb'20 19Feb'20 20Feb'20 21Feb'20 22Feb'20 23Feb'20 24Feb'20 25Feb'20 26Feb'20 27Feb'20 28Feb'20 New Confirm Cases China New Confirm Cases Outside China New Confirmed Cases Global Sumber: WHO, diolah Orang KETIKA JUMLAH KASUS SUSPECT DI TIONGKOK TERUS MENURUN 78824 79251 2308 1418 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 21Jan'20 23Jan'20 25Jan'20 27Jan'20 29Jan'20 31Jan'20 2Feb'20 4Feb'20 6Feb'20 8Feb'20 10Feb'20 12Feb'20 14Feb'10 16Feb'20 18Feb'20 20Feb'20 22Feb'20 24Feb'20 26Feb'20 28Feb'20 Confirmed Cases in China Suspect Cases in China Total Confirmed & Suspect Cases di China Sumber: National Health Commission China, diolah Orang
  • 18. B A N K I N D O N E S I A 18 GLOBAL #2.Proses Pemulihan Global Tertahan Proyeksi Bank Indonesia Angka dalam kurung merupakan proyeksi pada triwulan sebelumnya PROYEKSI PERTUMBUHAN YG LEBIH RENDAH.. RESPON KEBIJAKAN BANK SENTRAL TTP AKOMODATIF PERKEMBANGAN COVID SCR GLOBAL Sumber : WHO; as of 28 Feb’20
  • 19. B A N K I N D O N E S I A 19 Sumber: atlas.cid.harvard.edu (dari Goldman Sachs) GLOBAL #3 Dampak Pelemahan Tiongkok Dapat Menahan Pemulihan Ekonomi Dunia 2000 2018 Pangsa terhadap total global trade: (1) AS 15,8% (2) Jerman 8% (3) Jepang 6,8% (4) Perancis 4,8% (5) Inggris 4,8% (6) China 4,8% (7) Kanada 4,1% (8) Italia3,5% (9) Belanda 3,3% (10) Meksiko 2,7% ......... (28) Indonesia 0,8% Sumber : Bloomberg1,03M 1,55M 2,07M 2,38M 3,57M 4,77M Pangsa terhadap total global trade: (1) China 12,3% (2) AS 10,8% (3) Jerman 7,2% (4) Jepang 3,9% (5) Belanda 3,3% (6) Perancis 3,3% (7) Korsel 3% (8) Inggris 3% (9) Italia 2,7% (10) Meksiko 2,5% ........... (28) Indonesia 1,0% Sumber : Bloomberg Net Importir Net Eksportir TIONGKOK MEMILIKI PANGSA TERBESAR DALAM PERDAGANGAN DUNIA PERANAN TIONGKOK DALAM GVC MENINGKAT DENGAN JENIS BARANG YANG SEMAKIN KOMPLEKS TIONGKOK MENDOMINASI KONSUMSI KOMODITAS DUNIA Sumber: BP, USDA (dari Goldman Sachs Global Investment Research) SURVEI AMCHAM: OUTPUT MENURUN DIPENGARUHI PENURUNAN PERMINTAAN DAN GANGGUAN SUPPLY CHAIN KARENA KEKURANGAN TENAGA KERJA
  • 20. B A N K I N D O N E S I A 20 Terganggunya global supply chain diperkirakan akan berdampak ke AS dan Negara di Asia Negara AS dan kawasan Asia diperkirakan terdampak dari turunnya aktivitas industri Tiongkok (ketergantungan terhadap produk intermediate Tiongkok).
  • 21. B A N K I N D O N E S I A 21 GLOBAL #4 Sentimen negatif COVID-19 tekan harga komoditas PENURUNAN HARGA TEMBAGA: -7,8%* PENURUNAN HARGA ALUMINIUM: -6,1%* PENURUNAN HARGA TIMAH: -7,0%* PENURUNAN HARGA KARET: -3,5%* PENURUNAN HARGA CPO: -13,0%* PENURUNAN HARGA NIKEL: -8,6%*PENURUNAN HARGA MINYAK: -17,6%* HARGA BATUBARA TERTAHAN: 4,89%* Keterangan (*): Penurunan dibandingkan harga tertinggi pd periode Jan’20
  • 22. B A N K I N D O N E S I A 22 Transmisi Risiko Covid-19 Pada Perekonomian Domestik
  • 23. B A N K I N D O N E S I A 23 Covid-19 Menahan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 PERAN TIONGKOK NOMINAL (juta USD) PANGSA SHARE TERHADAP PDB URUTAN EKSPOR TOTAL (sumber: kubus) Ekspor Total Indonesia ke Tiongkok 2019 29,769.38 17,0% 2.66% # 1 Ekspor Migas Indonesia ke Tiongkok 2019 3,898.03 19.5% 0.35% # 1 Ekspor Non-migas Indonesia ke Tiongkok 2019 25,871.35 16.6% 2.31% # 1 Ekspor 10 Komoditas Utama Non-migas Indonesia 20,236.92 13.0% 1.81% IMPOR TOTAL (sumber: kubus) Impor total Indonesia dari Tiongkok 2019 29,428.63 17.2% 2.63% # 1 Impor Migas Indonesia dari Tiongkok 2019 40.18 0.2% 0.004% # 18 Impor Non-migas Indonesia dari Tiongkok 2019 29,388.44 19.7% 2.63% # 1 Impor 10 Komoditas Utama Non-migas Indonesia dari Tiongkok 2019 28,393.64 19.0% 2.54% WISMAN Kunjungan Wisman Tiongkok ke Indonesia 2019 2.07 jt orang 12.9% # 2 (setelah Malaysia) Devisa dari Wisman Tiongkok utk Indonesia 2019 2,385.48 14.1% 0.21% # 1 FDI FDI dari Tiongkok ke Indonesia 2019 4,744.50 16.8% 0.42% # 2 (setelah Singapura) Ket: Share terhadap PDB nominal (dalam USD), realisasi PDB Nominal tahun 2019 $1,119.19 bio PERAN TIONGKOK DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
  • 24. B A N K I N D O N E S I A 24 Risiko Penyebaran Wabah Corona Virus Terhadap Pariwisata Indonesia 8 Des – 9 Jan 10 – 17 Jan 18 Jan– 24 Jan 25 Jan– 6 Feb • Jan 8 : Kasus pertama Penyebaran dari hewan ke manusia • Jan 9 : Korban meninggal pertama di Wuhan • Penerapan screening bandara Thailand • US mengeluarkan travel watch ke Tiongkok • Meningkatnya international exposure di Jepang, US, Thailand. • Mulai diduga adanya penyebaran dari manusia ke manusia • Jumlah kematian meningkat. • Wuhan lockdown. • Mulai terjadi pembatalan penerbangan ke Wuhan dan Tiongkok dari beberapa negara. • Kasus penularan antar manusia dikonfirmasi • Jumlah terjangkit meningkat menjadi 31.481 di 29 negara dengan kematian 1.874jiwa. • Hampir seluruh negara melakukan pembatalan penerbangan dari dan ke Tiongkok • Tjuana ,Mexico, Italia, Indonesia, Perancis dan Belanda, Filipina, New Zealand, Taiwan, Australia, US, Jamaica, Trinidad & Tobago, Iraq melarang masuk foreigner yg dlm 14 hari melakukan perjalanan ke Cina. -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% gGlobal gChina gIndonesia YOY 2003 2019 DEVISA DARI WISMAN ASAL TIONGKOK TERTINGGI DIBANDING NEGARA LAINNYA(USD, Miliar) PERTUMBUHAN KUNJUNGAN WISMAN GLOBALDAN INDONESIA MENURUN PADA PERIODE SARS, DAN CINA MELAMBAT WABAH SARS PANGSA WISMAN TIONGKOKINDONESIA MENINGKAT PESAT POTENSI PENURUNAN KUNJUNGAN WISMAN DAN DEVISA NASIONAL Sumber : UNWTO, diolah Sumber : BPS, diolah Sumber : BPS Tiongkok 0,7% Asumsi Penurunan Wisman Penurunan Devisa (USD) Total (langsung + spillover) DAMPAK LANGSUNG PENURUNAN WISMAN TIONGKOK Mild (2 Bulan penutupan penerbangan + 4 Bulan periode recovery) 0,78 Juta 1,02 Miliar 1,34 Miliar Severe (3 Bulan penutupan penerbangan + 7 Bulan periode recovery) 1,02 Juta 1,26 Miliar 1,64 Miliar SPILLOVER NEGARA ASAL WISMAN LAINNYA Mild 0,24 Juta 0,32 Miliar Severe 0,28 Juta 0,37 Miliar Asumsi : 1.Durasi penutupan penerbangan ke Tiongkok mengacu kepada durasi suspended penerbangan di beberapa Negara berdasarkan dua scenario, mild (2 bulan + 4 bulan periode recovery) dan severe (3 bulan + 7 bulan periode recovery). 2.Asumsi pertumbuhan jumlah wisman pada bulan berikutnya mengacu pada rerata pertumbuhan bulanan inbound pasca containment virus SARS tahun 2003 di Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Indonesia. 3.Asumsi perhitungan dampak spillover menggunakan angka pertumbuhan outbound 21 negara utama + rerata negara lainnya pada tahun 2003 dan ditambah 10% dari jumlah pengurangan tersebut sebagai dampak psikologis. 0,7 0,9 1,5 2,4 2,4 USA Malaysia Singapore Australia China Singapur a; 32,9% Malaysi a; 10,5% Jepang; 10,4% Taiwan; 8,5% Australi a; 6,0% Lainnya ; 31,7% Malaysia; 19,0% Tiongkok; 12,9% Singapor e; 11,6% Australia; 8,5% Timor Leste; 7,4% Lainnya; 40,6%
  • 25. B A N K I N D O N E S I A 25 Prakiraan Dampak Terhadap Investasi Dampak langsung COVID-19 thd investasi dipengaruhi penurunan investasi Tiongkok di Q1-2020 dari proyek IMIP dan IWIP… • Investasi melambat krn penghentian perekrutan TKA dan impor konstruksi yg terhambat • Investasi bangunan tumbuh lebih tinggi, terutama dari infrastruktur & PSN Pemerintah dan konstruksi swasta yang juga meningkat tercermin dari Business Construction Index (BCI) 2020 yg membaik & naiknya target kontrak baru BUMN Karya • Investasi nonbangunan membaik pada H2-20 sejalan perbaikan ekspor manufaktur. PRAKIRAAN INVESTASI YG TURUN AKIBAT COVID-19 SEMENTARA UPDATE DATA BCI S.D FEB’20 MENGINDIKASIKAN KINERJA INV BANGUNAN YG MASIH LEBIH TINGGI
  • 26. B A N K I N D O N E S I A 26 Sementara, Dampak COVID-19 Pada Industri Manufaktur Domestik Belum Terlihat Kuat Dampak yang dirasakan lebih disebabkan logistik yang belum beroperasi penuh akibat libur Imlek yang diperpanjang, travel restriction, dan kebijakan karantina, di tengah stok bahan baku yg masih memadai hingga akhir Tw.I’20 DAMPAK KE INDUSTRI • Stokbahan baku cukup 1-2 bulan. Impor kain, pewarna & spareparts terkendala masalah logistik di Tiongkok. • Industri mencari pengganti pewarna domestik (lebih mahal) dan melakukankanibal spareparts. • Permintaan garment naik dan memicu investasi berorientasi ekspor ke pabrik ex-relokasi di Jabar. TPT • Produksimasih berjalan didukung kecukupan stok (industri skala besar s.d. 2 bulan, kecil menengah s.d. Feb) • Industri akanmencari bahan bakupengganti dari Vietnam (lebih mahal), mengurangi produksi saat stok terbatas kemudian mengakselerasi produksi dengan lembur saat stok pulih untuk memenuhi target ALASKAKI • Belum terdampak karenalocal content sudah cukup tinggi, dan sumber bahan baku dari Thailand, India, Jepang. • Wuling dgn principal Tiongkok memiliki stok cukup 3 bulan dan sudah multisourcing bahan baku(GM) • Ekspor otomotifke Tiongkok juga relatif kecil dalam bentuk spareparts. OTOMOTIF • Dampakke produksi minimal seiring stok bahan bakuyang cukup s.d. Maret sebagai antisipasi libur imlek • Dampakke ekspor terutamaproduk perikanan& processed food yang diminta ditunda krn kendala logistik di Tiongkok namun jumlahnya kecil dan diprakirakanawal maret mulai pengapalan. MAMIN • Produksimasih dapat dilakukanpada Feb didukung stok. Namun, hanya 40%dari rencanaproduksi pada Mar yang masih akan sesuai rencana • Pabrik pemasok di Tiongkok belum beroperasi • Alternatif bahanbaku dari negara lain juga bersumber dari Tiongkok ELEKTRONIK • Belum ada pembatalan jadwal shipping ke Tiongkok. Delay yang terjadi lebih disebabkan keterbatasanlogistik di Tiongkok • Ekspor tetap berjalan, pengimpor di negara tujuan pihak terafiliasi dengan pengekspor • Penurunan ekspor Jan’20 lebih karenafaktor musim dingin, impor soybean Tiongkok, dan libur imlek CPO • Belum ada pembatalanekspor, shipping ke Tiongkok masih sesuai jadwal meski ada antriandi Jetty utk unloading. • Penurunan pada Jan’20 lebih karena siklus. Convid-19 akan menurunkandemand energy dari coal, namun terdapat peluang seiring belum pulihnya produksi coal domestik Tiongkok. Secaraindustri, stok bahan bakumencukupi s.d. 2 bulan ke depan, bahkanstok pelaku industri besar s.d. 4 bulan PULP& PAPER BATUBARA Impor produk kimia hilir untuk mamin, tekstil, kosmetik dan farmasi terganggu logistik shg jk pendek mencari sumber lain namun lebih mahal. KIMIA Pa PORT CLOSURE TIDAK ADA kecuali Wuhan River Port Sumber : Huaitai Consultancy Service (6- Feb), International Shipping Institute (13 Feb) PORT CAPACITY UTILISATION ↓20-50% di bawah normal PORT STORAGE 90% di 1/3 port CONTAINER VESSEL CALLS ↓20% 7 Feb vs 20 Feb TRADECHANNEL BEBERAPA INDUSTRI MEMILIKI IMPORT CONTENT RELATIF TINGGI Beberapa subsektor industri memiliki kandungan impor bahan baku yang relatif tinggi dari Tiongkok, terutama Komputer & Elektronik, TPT & Alas Kaki, serta Plastik Sumber: Kubus Impor DSta 2019, diolah KENDALA LOGISTIK: SHIPPING TERGANGGU KETERSEDIAAN LABOR DAN RESTRIKSI OPERASIONAL Container vessel calls= Jumlah container yg berlabuh EXISTING CONDITION POTENSI KENDALA
  • 27. B A N K I N D O N E S I A 27 Virus Corona diperkirakan berdampak terbatas terhadap inflasi Indonesia BAWANG PUTIH MERUPAKAN KOMODITAS PANGAN TERBESAR YANG DIIMPOR INDONESIA DARI TIONGKOK IMPOR KOMODITAS TERSEBUT MENCAKUP 95% DARI TOTAL PASOKAN DOMESTIK PRAKIRAAN DAMPAK TERTUNDANYA IMPOR BAWANG PUTIH TERHADAP INFLASI DOMESTIK TAHUN 2020 KARENA CORONA VIRUS -30 -20 -10 0 10 20 30 40 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Impor Bawang Putih - rhs Sum Mtm (Inflasi Bawang Putih) Inflasi dan Impor Bawang Putih Sumber: FAO STAT dan BPS Ton% YoY PENURUNAN IMPOR BAHAN PANGAN DARI TIONGKOK DI 2004 LEBIH DIPENGARUHI OLEH KEBIJAKAN IMPOR JAGUNG & BERAS, OUTBREAK SARS TIDAK BERPENGARUH THD IMPOR DARI TIONGKOK INFLASI BAWANG PUTIH YANG MENINGKAT SEJAK 2003 DISEBABKAN OLEH PRODUKSI DOMESTIK YG TERUS TURUN DAN BELUM DIIMBANGI PASOKAN DARI IMPOR. 0 5000 10000 15000 20000 25000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Thousands Luas panen (ha) Produksi (ton) - RHS Produksi Bawang Putih Domestik Sumber: FAO STAT RibuTonHa Thdp IHK 0.19 Thdp VF 1.08 Bobot Inflasi Bawang Putih 48.75% 18.33% 12.44% 8.39% Bawang Putih Pir Apel Buah-buahan segar Jeruk Mandarin Bawang Bombai Jeruk Lemon Sawi Apricot Jamur Lainnya Impor Pangan Tiongkok (2019) Sumber: BI, diolah 95% 5% Pasokan Bawang Putih Impor Tiongkok Produksi Domestik Dampak Inflasi (% sum mtm) Tanpa impor 4 bulan - Terkendala Perizinan Impor Bw Putih 53.90 Koreksi harga setelah impor selama 5 bulan -36.36 Total inflasi bawang putih selama periode tsb. 17.54 Terkendala impor 2 bulan (2/4*53,9) 26.95 Koreksi selama 2,5 bulan (((2/4)*5)/5)*36,36) -18.18 Total inflasi bawang putih 8.77 Dampak terhadap IHK (8,77 * bobot (0,19)) 0.02 Historis 2019 - Kendala Perizinan Impor Bawang Putih Asumsi 2020 - Dampak Corona Virus Pada outbreak coronavirus, diasumsikan gangguan pada pelabuhan di Tiongkok hanya dua bulan.
  • 28. B A N K I N D O N E S I A 28 DOMESTIK 1# Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2019 Tetap Berdaya Tahan
  • 29. B A N K I N D O N E S I A 29 Didukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Terjaga… PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH 2019 Perlambatan yang terjadi di Jawa dan Sulampua, ditahan oleh kinerja perekonomian regional lain yang meningkat
  • 30. B A N K I N D O N E S I A 30 Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi di Daerah 2019 Arah Pertumbuhan Sejalan dgn Kinerja Sektor Utama Daerah
  • 31. B A N K I N D O N E S I A 31 INDEKS EKSPEKTASI EKONOMI: MENINGKAT PADA TW.IV’19, UTAMANYA PADA DES’19 INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN: KEMBALI MEMBAIK DI DES’19 LIKERT SCALE PENJUALAN DOMESTIK MENINGKAT TIPIS PADA TW.IV’19 INDEKS KONDISI EKONOMI: MELONJAK PADA DES’19 MESKI PADA TW.IV’19 MASIH MELANDAI LIKERT SCALE INVESTASI DAN EKSPEKTASI PENINGKATAN KAPASITAS UTILISASI REBOUND INDEKS KETERSEDIAAN LAP. KERJA: KETERSEDIAAN LAPAPANGAN KERJA MENINGKAT PADA SEMUA KATEGORI PENGELUAAN Likert scale t+1 DOMESTIK 2# Pemulihan Ekspektasi Pelaku Ekonomi, Kunci Prospek PDB 2020 - 2021 INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN MASIH OPTIMIS DI JAN 2020… INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN (IKK) MELAMBAT PADA JAN’20 SETELAH MENINGKAT DI AKHIR 2019 INDEKS KONDISI EKONOMI (IKE) JUGA MELAMBAT DI JAN’20 SETELAH MENINGKAT DI AKHIR 2019 SEJALAN DENGAN EKSPEKTASI RISIKO PERLAMBATAN EKONOMI KE DEPAN
  • 32. B A N K I N D O N E S I A 32 DOMESTIK 3# Prospek Perekonomian Indonesia Jangka Pendek • • • ± • FANCHART PROYEKSI PERTUMBUHANEKONOMI FANCHARTPROYEKSIINFLASI PDB Inflasi CAD Kredit DPK 2,72% PDB5,02% 2,72% (yoy) 6,08% (yoy)2019 6,54% (yoy) 5,0-5,4% 3,0%±1%2020 8-10%9-11%2,5-3,0% PDB 2021 3,0%±1% 2,5-3,0% PDB5,2-5,6% 10-12% 8-10%
  • 33. B A N K I N D O N E S I A 33 DOMESTIK 4# Prospek Ekonomi Jangka Menengah Akan Semakin Baik • Dalam jangka menengah, prospek ekonomi Indonesia akan semakin baik. Pertumbuhan lebih tinggi lagi, dengan defisit transaksi berjalan menurun & inflasi rendah. Menuju Indonesia maju berpendapatan tinggi pada 2045. • Kebijakan reformasi struktural yang konsisten dan diarahkan pada: (i) infrastruktur interkoneksi yang kawasan ekonomi seperti industri, pariwisata, dan UMKM dengan jaringan distribusi, (ii) kemudahan regulasi untuk mendorong investasi dan lapangan kerja, (iii) hilirisasi sumber daya alam ke manufaktur yang berdaya saing, serta (iv) kualitas SDM baik kompetensi keahlian maupun penguasaan Iptek. Sumber: Proyeksi Bank Indonesia
  • 34. B A N K I N D O N E S I A ARAH BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA
  • 35. B A N K I N D O N E S I A 35 Bauran kebijakan nasional ditempuh untuk memperkuat stabilitas ekonomi, khususnya stabilitas nilai tukar rupiah, dengan tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi... Sinergi Bauran KebijakanKebijakan Struktural Meningkatkan kapasitas perekonomian dan mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi Kebijakan Fiskal Menopang stabilitas perekonomian, dengan tetap mengoptimalkan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kebijakan Moneter Menjaga stabilitas makroekonomi, terutama nilai tukar Rupiah, melalui langkah kebijakan yang pre-emptive, front loading dan ahead of curve Kebijakan Makro- Mikroprudensial Mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, dengan tetap mengedepankan Stabilitas Sistem Keuangan Kebijakan Pendalaman Pasar Keuangan Mendukung stabilitas di pasar keuangan dan turut meningkatkan alternatif sumber pembiayaan perekonomian. Kebijakan Sistem Pembayaran Mendukung kegiatan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan Kebijakan Ek. dan Keuangan Syariah Pengembangan ekonomi keuangan syariah sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi Bauran Kebijakan BI mendukung Kebijakan Ekonomi Nasional
  • 36. B A N K I N D O N E S I A 36 Sinergi untuk Ketahanan, Tranformasi Ekonomi, dan Inovasi Digital Sinergi Bauran Kebijakan Makroekonomi dan Sistem Keuangan Sinergi dalam Transformasi Ekonomi Sinergi dalam Inovasi Digital 1 2 3 • Diarahkan untuk menjaga stabilitas sambil memanfaatkan terbukanya ruang untuk turut mendorong momentum pertumbuhan. • Koordinasi: (i) Pengendalian Inflasi, (ii) Penurunan Defisit Transaksi Berjalan, (iii) Stabilitas Sistem Keuangan,dan (iv) Pendalaman Pasar Keuangan • Diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, sekaligus memperkuat struktur perekonomian. • Koordinasi (triwulanan) RAKORPUSDA utk mempercepat penyelesaian permasalahan di bidang industri, pariwisata, investasi, & infrastruktur. • Diarahkan untuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital secara nasional. • Koordinasi dengan Pemerintah, OJK, industri, dan asosiasi mendorong terbangunnya keseluruhan ekositem dari e-commerce, fintech, dan open banking yang terintegrasi guna menciptakan unicorn-unicorn nasional.
  • 37. B A N K I N D O N E S I A 37
  • 38. B A N K I N D O N E S I A 38 1. Meningkatkan intensitas triple intervention agar nilai tukar Rupiah bergerak sesuai dengan fundamentalnya dan mengikuti mekanisme pasar. Untuk itu, Bank Indonesia akan mengoptimalkan strategi intervensi di pasar DNDF, pasar spot, dan pasar SBN guna meminimalkan risiko peningkatan volatilitas nilai tukar Rupiah. 2. Menurunkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing Bank Umum Konvensional, dari semula 8% menjadi 4%, berlaku mulai 16 Maret 2020. Penurunan rasio GWM Valas tersebut akan meningkatkan likuiditas valas di perbankan sekitar 3,2 miliar dolar AS dan sekaligus mengurangi tekanan di pasar valas . 3. Menurunkan GWM Rupiah sebesar 50bps yang ditujukan kepada bank-bank yang melakukan kegiatan pembiayaan ekspor-impor, yang dalam pelaksanaannya akan berkoordinasi dengan Pemerintah. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah kegiatan ekspor-impor melalui biaya yang lebih murah. Kebijakan akan diimplementasikan mulai 1 April 2020 untuk berlaku selama 9 bulan dan sesudahnya dapat dievaluasi kembali. 4. Memperluas jenis underlying transaksi bagi investor asing sehingga dapat memberikan alternatif dalam rangka lindung nilai atas kepemilikan Rupiah. 5. Menegaskan kembali bahwa investor global dapat menggunakan bank kustodi global dan domestik dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia.
  • 39. B A N K I N D O N E S I A 39 Respon Kebijakan Pemerintah Antisipasi Dampak Virus Corona menjaga daya beli masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi
  • 40. B A N K I N D O N E S I A 40 1. Relaksasi pengaturan penilaian kualitas asset kredit dengan plafon sampai dengan Rp 10 M, hanya didasarkan pada satu pilar yaitu ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, terhadap kredit yang telah disalurkan kepada debitur di sektor yang terdampak penyebaran virus corona (sejalan dengan sektor yang diberikan insentif oleh Pemerintah) 2. Relaksasi pengaturan restrukturisasi kredit yang disalurkan kepada debitur di sektor yang terdampak penyebaran virus corona (sejalan dengan sektor yang diberikan insentif oleh Pemerintah) 3. Relaksasi pengaturan ini akan diberlakukan sampai dengan 1(satu) tahun setelah ditetapkan, namun dapat diperpanjang bila diperlukan. Kebijakan Stimulus Perekonomian di Jasa Keuangan dlm Mendukung Pertumbuhan 1 2 3
  • 41. B A N K I N D O N E S I A 41 Bauran Kebijakan Bank Indonesia: Menjaga Stabilitas, Mendorong Momentum Pertumbuhan (AKOMODATIF) 2019 20202018 (AKOMODATIF) KEBIJAKAN MONETER KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN PENDALAMAN PASAR KEUANGAN EKONOMI KEUANGAN SYARIAH (AKOMODATIF)STABILISASI MONETER MAKRO PRUDENSIAL SISTEM PEMBAYARAN PENDALAMAN PASAR KEUANGAN EKONOMI KEUANGAN SYARIAH MONETER MAKRO PRUDENSIAL SISTEM PEMBAYARAN PENDALAMAN PASAR KEUANGAN EKONOMI KEUANGAN SYARIAH
  • 42. B A N K I N D O N E S I A 42 Stance Kebijakan Moneter Akomodatif Berlanjut Pada 2020
  • 43. B A N K I N D O N E S I A 43 Kebijakan Makroprudensial Akomodatif Untuk Pembiayaan Ekonomi Kebijakan makroprudensial akomodatif tahun 2020 akan diperluas untuk pengembangan UMKM dan sektor prioritas, termasuk ekspor dan pariwisata.
  • 44. B A N K I N D O N E S I A 44 Kebijakan Sistem Pembayaran untuk Elektronifikasi dan Efisiensi Ekonomi • Perluasan program elektronifikasi sehingga mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat. • Penguatan efisiensi penyelesaian transaksi ritel melalui SKNBI sehingga lebih besar, cepat, dan murah. Interkoneksi dan Interoperabilitas GPN juga terus ditingkatkan. • Di sisi tunai, efisiensi dan jangkauan distribusi pengedaran uang terus ditingkatkan ke berbagai wilayah.
  • 45. B A N K I N D O N E S I A 45 Pemberdayaan Ekonomi dan Keuangan Syariah dan UMKM
  • 46. B A N K I N D O N E S I A 46 PEREKONOMIAN INDONESIA DAN BAURAN KEBIJAKAN BANK SENTRAL
  • 47. B A N K I N D O N E S I A LAMPIRAN 47
  • 48. B A N K I N D O N E S I A 48 • Low GDP growth • High logistic cost • Commoditybased export • High import dependency • Service deficit • Domestic financing • Low education quality and quantity • Low innovation STRUCTURAL REFORMS TFP | CAPITAL | LABOR High Income ($ 12,235) GDPperCapita (CurrentUS$) • Barriers to trade and investment • Barriers to entrepreneurship • State control • Research & development (R&D) • Tertiary education • Education • Online creativity • Intangible assets • Creative goods & services • Quality of Roads • Quality of Railroad infrastructure • Quality of Port infrastructure • Quality of Air transport infra. INFRASTRUCTURE INSTITUTION EDUCATION INNOVATION State of 2018 $3.927 STRONG SUTAINABLE BALANCED INCLUSIVE MACROECONOMIC STABILITY AND FINANCIAL SYSTEM HIGH INCOME COUNTRY Transformasi Ekonomi Menuju Negara Berpendapatan Tinggi dan Inklusif
  • 49. B A N K I N D O N E S I A 49 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata PROYEKSI DEVISA2020USD 16,7 miliar objek 5 destinasi super prioritas + n (Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur-Joglosemar, Likupang + Bali, Jakarta, Banyuwangi-Bromo, Kepulauan Riau) Ket; warnamerah menjadi fokus utama Fokus Destinasi u/ Target Devisa2020 Borobudur-Joglosemar+ Bali, Jakarta, Kepulauan Riau PROMOSI KEY STRATEGY Substansi Koordinasi Usulan Program PELAKU • Memastikan pembangunanaksesbandara, pelabuhandan transportasi pendukung menuju kawasanwisata • Memperluas dan mengembangkanprogram promosi • Melanjutkan penguatankualitas SDM,terutama di destinasi pengembangan AKSES • Penyel. Notice of Airport Capacity penambahanslot a.l Ngurah Rai & Soetta • Pemindahan rute internasional flight dr Adisoetjcipto ke YIA didukung dgn kesiapan infra daratnya • Penyediaan izin operasional Gili Mas (akses cruise) AMENITAS & ATRAKSI • Melanjutkan pengemb. atraksi & amenitas di destinasi prioritas pengembangan • MengoptimalkanpenyelenggaraanMICE & COE di daerah • Mengoptimalkanpotensi ekraf di destinasi wisata • Memitigasi dampak COVID-2019 • Melanjutkan proses pembebasan lahan BODT & BOB, memastikan kesiapan Mandalika utk penyelenggaraan motogp 2021, & kemudahan perizinan investasi • Peningkatan program promosi hotdeals, promosi digital, serta merumuskan program promosi baru, al.l insentif film • Implementasi dan optimalisasi MKK, a.l komunikasi satu pintu penanganan COVID-19, & menjamin kemudahan penjadwalanulang kunj. Wisman • Pengemb. Creative hub di destinasi wisata (pilot project Labuanbajo) didukung dgn perluasan implementasi QRIS • Meningkatkan alokasi program sertifikasi SDM (vokasi), terutamadi destinasi pengembangan • Menetapkan prioritas COE di daerah & flagship event tahun 2020 Potensi devisa utk meminimalkan dampak penurunan COVID di 2020(Juta) USD 334 USD 91* USD 243 *) contoh penghitungan hanya utk Bali
  • 50. B A N K I N D O N E S I A 50 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri dan Investasi (1)
  • 51. B A N K I N D O N E S I A 51 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri dan Investasi (2)
  • 52. B A N K I N D O N E S I A 52 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri dan Investasi (3)
  • 53. B A N K I N D O N E S I A 53 REALISASI PERTUMBUHAN EKONOMI 2019 • Melambatnya ekspor terutama bersumber dari melemahnya ekspor batubara, terkonfirmasi dari data Ekspor Kalsel BPS 2019 yang terkontraksi 13% (yoy) • Sesuai rilis BPS, realisasi PDRB Kalimantan Selatan pada tahun 2019 tumbuh sebesar 4,08%, melambat dari tahun 2018 yang tumbuh 5,12%, terutama bersumber dari melemahnya kinerja ekspor dan pertambangan batubara. SISI PENAWARAN • Perlambatan konsumsi RT terutama dipengaruhi lemahnya pendapatan subsektor perkebunan terkait lebih rendahnya harga komoditas • Perlambatan investasi terutama bersumber dari investasi pertambangan yang tidak sekuat tahun lalu terkait kinerja yang tahun 2019 yang melemah . • Peningkatan realisasi belanja APBD dibanding tahun lalu, termasuk optimalisasi dana desa • Belanja Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 • Perlambatan impor sejalan dengan perlambatan investasi dan konsumsi RT • Realisasi produksi dan ekspor batu bara Kalsel 2019 tumbuh lebih rendah dari tahun sebelumnya • Perlambatan industri pengolahan melambat terutama bersumber dari melambatnya kinerja industri karet olahan • Adapun implementasi B20 mampu menjaga tetap baiknya pertumbuhan industri CPO • Peningkatan kinerja pertanian a.l. didukung program peningkatan produksi pertanian • Sebagai faktor penahan, produksi karet tumbuh melambat • Penyelesaian pengerjaan proyek strategis seperti Bandara Internasioanal Syamsudin Noor, tercermin dari data penggunaan Semen Kalsel yang meningkat • Sektor PHR tumbuh melambat sejalan dengan konsumsi RT yang melemah Tambang (33,2%) Industri (17,2%) Pertanian (12,6%) Konstruksi (8,3%) PHR (9,9%) C (27,8%) I (28,8%) G (6,7%) X (41,4%) M (12,7%) SISI PERMINTAAN Data: BPS (Diolah) Perekonomian Kalimantan Selatan 2019 Tumbuh Melambat
  • 54. B A N K I N D O N E S I A 54 INFLASI KALIMANTAN SELATAN 2019 Inflasi Kalimantan Selatan 2019 sebesar 4,01% (yoy), lebih tinggi dari inflasi tahun 2018 sebesar 2,63% (yoy). • Pencapaian inflasi Kalsel berada dalam sasaran inflasi nasional 2019 sebesar 3,5±1%. • Peningkatan Inflasi Kalsel di tahun 2019 bersumber dari peningkatan Komponen Diatur Pemerintah (AP), komponen Komoditas Pangan Bergejolak (VF) dan komponen Inti (CI) PERKEMBANGAN INFLASI KALSEL KOMODITAS PENYUMBANG INFLASI KALSEL (yoy) PERKEMBANGAN INFLASI KALSEL TPID dibentuk melalui Instruksi Mendagri TPID aktif berkoordinasi dan berinovasi Komoditas Beras Gabus Nila VF Komoditas Angkutan Udara Rokok Kretek Filter AP Komoditas Ikan Bakar Mobil Emas Perhiasan CI 2018 2019 AP (0.97) 3.67 VF 4.71 5.52 CORE 3.07 3.70 UMUM 2.63 4.01