Kebijakan Moneter dan Otoritas Jasa Keuangan

1. Kebijakan
Moneter dan
Otoritas Jasa
Keuangan

2. Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan
uang yang beredar baik primer maupun kredit
perbankan untuk mencapai tujuan tertentu; seperti
menahan inflasi dan mencapai kesempatan kerja
penuh
Tujuan Kebijakan Moneter
Secara luas tujuan kebijakan moneter bertujuan untuk
mencapai keseimbangan industri internal (pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, stabiliatas harga, pemerataan
pembangunan) dan eksternal (keseimbangan neraca
pembayaran) serta tercapainya tujuan makroekonomi yaitu
menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan
kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran
internasional yang seimbang

3. Tujuan Kebijakan Moneter
Membantu pemerintah
melaksanakan kewajibannya
yang tidak terealisasi melalui
sumber penerimaan nirmal
Meningkatkan kesempatan
kerja; perekonomian yang
stabil akan mendorong investasi
yang pada akhirnya mampu
membuka lapangan pekerjaan
2
Menjaga kestabilan ekonomi;
keseimbangan antara permintaan
dan penawaran barang dan jasa
Memperbaiki neraca
perdagangan kerja masyarakat;
mendorong kebijakan ekspor dan
menekan impor
3 6
5
Mengedarkan mata uang,
mempertahankan keseimbangan
kebutuhan likuiditas perekonomian dan
stabilitas harga
Menjaga kestabilan harga ; menjaga
jumlah uang beredar yang terdapat
pada pasar
1 4

4. Ukuran Keberhasilan Kebijakan
Moneter
Stabilnya jumlah uang
yang beredar di dalam
masyarakat dengan
cara menjaga
permintaan dan
penawaran
Jumlah uang yang
beredar
NPI yang seimbang
menunjukkan stabilitas
ekonomi suatu negara
Keseimbangan Neraca
Pembayaran
Internasional
Kepercayaan masyarakat
akan semakin meningkat
ketika terjadi kestabilan
harga sehingga
meningkatkan daya beli
masyarakat sekarang dan
yag akan datang
Kestabilan harga
Semakin besar gairah
untuk berusaha, maka
akan mengakibatkan
peningkatan produksi yang
diikuti oleh peningkatan
kesempatan kerja dan
kesejahteraan karyawan
Kesempatan Kerja

5. Jenis Kebijakan
Moneter
Kebijakan Moneter Kontraktif
Suatu kebijakan dalam rangka
mengurangi jumlah uang yang
beredar
Kebijakan Moneter Longgar
Kebijakan untuk menambah uang yang
beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk
mengatasi pengangguran dan
meningkatkan daya beli masyarakat
pada saat perekonomian mengalami
resesi
Kebijakan Moneter Ketat
Untuk mengurangi/ membatasi jumlah
uang yang beredar. Kebijakan ini
terjadi saat perekonomian mengalami
inflasi
Kebijakan Moneter Ekspansif
Suatu kebijakan dalam rangka
menambah jumlah uang yang
beredar
Penggolongan
Kebijakan
Moneter

6. Instrumen Kebijakan Moneter
“Kuantitatif”
Mengendalikan pasar uang dengan cara menjual atau
membeli surat berharga pemerintah
Operasi Pasar Terbuka
Pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan
tingkat suku bunga bank sentral yang terdapat pada bank
umum
Fasilitas Diskonto
Memainkan jumlah cadangan perbankan
yang harus disimpan pada pemerintah
Rasio Cadangan Wajib

7. Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah
uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada para pelaku
ekonomi
Himbauan Moral
Politik Bank Sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar
dengan memperketat kredit dalam dunia perbankan pertimbangan
yang lazim digunakan untuk mengevaluasi calon nasabah
Kredit Selektif
Instrumen Kebijakan Moneter Kualitatif

8. Prinsip 5C dalam Kredit
01 Character ; data tentang kepribadian dari calon nasabah
02
03
04
05
Capacity ; merupakan kemampuan nasabah dalam mengelola
usahanya dilihat dari pengalaman dan pendidikan
Capital ; Kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang
dikelolanya
Collateral ; jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon
pelanggan benar – benar tidak memenuhi kewajiban
Condition ; pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan
unsur ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah

9. Devaluasi
Kebijakan bank sentral untuk menurunkan nilai rupiah terhadap mata uang
asing
Revaluasi
Kebijakan bank sentral untuk menaikkan nilai mata uang dalam negeri
terhadap mata uang asing
Sanering
Kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral dengan cara
pengguntingan (pemotongan) uang. Hal ini dilakukan untuk menyehatkan
kembali nilai uang yang sudah jatuh
Kebijakan Moneter yang Bisa
Dilakukan Oleh Pemerintah

10. Ototritas Jasa Keuangan
Tujuan OJK dibentuk
untuk mengatasi
komplesitas keuangan
global dari ancaman
krisis, menghilangkan
penyalahgunaan
kekuasaan dan
mencari efisiensi di
sektor perbankan dan
keuangan lainnya
OJK adalah sebuah
lembaga pengawasan
jasa keuangan yang
independen dan
mengawasi industri
perbankan, pasar
modal, reksadana,
perusahaan
pembiayaan, dana
pensiun dan asuransi

11. Pengawasan bank
keluar dari otoritas
BI sebagai bank
sentral dan
dipegang oleh
lembaga baru
Melakukan
pengawasan non-
bank dalam
struktur yang
sama seperti
sekarang
Menjaga
stabilitas
sistem
keuangan
Mengawasi
aturan main yang
sudah dijalankan
oleh forum
stabilitas
keuangan
Fungsi
OJK

12. Jasa – Jasa yang diawasi dan diatur OJK
Kegiatan jasa
keuangan di sektor
perbankan
Kegiatan jasa keuangan
di sektor perasuransian,
dana pensiun, lembaga
pembiayaan dan
lembaga jasa keuangan
lainnya
Kegiatan jasa
keuangan di sektor
pasar modal

13. Asas – Asas OJK
Menjalankan semua tugasnya
dengan prefesional
Asas Profesionalitas
OJK selalu berpegang teguh pada
nilai moral dalam setiap tindakan
dan keputusan yang diambilnya
Asas Integritas
Pekrjaan yang dilkukan dapat
dipertanggungjawabkan dan
memiliki keterbukaan
Asas Keterbukaan dan Akuntabilitas
Sifat OJK yang independensi
dalam melaksanakan
kegiatannya
Asas Independensi
Mengutamakan landasan UU
yang berlaku dalam
kegiatannya
Asas Kepastian Hukum
Kegiatan OJK didasarkan untuk
melindungi dan memajukan
kepentingan umum
Asas Kepentingan Umum

14. Tantangan &
Kelemahan OJK
Lembaga perbankan memiliki
kelemahan permodalan, rendahnya
variasi permodalan dan besarnya
resiko UMKM
• Sektor jasa yang terdapat di Indonesia
masih tergolong lemah terhadap krisis
keuangan global.
• Lemahnya sektor keuangan di Indonesia
disebabkan oleh masih terkosentrasi
pada perbankan.

15. Upaya OJK dalam Melindungi
Masyarakat & Konsumen
Memberikan
informasi dan
edukasi
kepada
masyarakat
Meminta lembaga
keuangan
menghentikan
kegiatan yang
dianggap merugikan
masyarakat
Tindakan
lainnya yang
sesaui
dengan UU
yang berlaku

16. Kerjasama BI dan OJK
Kewajiban pemenuhan
modal minimum bank
Pengawasan produk
perbankan
Sistem informasi
perbankan yang
terpadu
Penentuan institusi
bank yang masuk
dalam kategori
systemically important
bank
Kebijakan penerimaan
dana dari luar negeri,
valuta asing dan
pinjaman luar negeri
Data lain yang
dikecualikan dari
ketentuan tentang
kerahasiaan informasi

17. Thank you