Perbandingan Pemerintahan DKI Jakarta dan Kalimantan Tengah
1. Latar Belakang
Perbandingan Pemerintahan merupakan suatu caban
g ilmu yang mempelajari wilayah satu sama lain. Neg
ara Republik Indonesia sendiri merupakan negara ya
ng didalamnya tergabung beberapa pulau dan dari p
ulau tersebut muncul pemerintahan provinsi.
Mengapa Ada Perbandingan
?
Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki asas
otonomi daerah, dimana asas otonomi daerah
merupakan suatu asas yang berisikan kepengaturan
untuk menjalankan rumah tangga daerahnya sendiri.
maka dari itu pasti ada perbedaan antara wilayah
satu dan lainnnya.
Perbandingan Pemerintahan
Perbandingan Pemerintahan antara Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dan Provinsi Kalimantan Tengah.
PERBANDINGAN PEMERINTAHAN di-
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Nama : Yessica Claudia
NIM : GAC 118 136
3. INDIKATOR INTERNALSyamsi (1986: 199)
Indikator
Keberhasilan
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
Provinsi Kalimantan
Tengah
Kemampuan
Struktural
Organisasi
Adanya Program “REGOM” atau Reiventing Goverment,
fokus perubahan dan pembaharuan manajemen pemerinta
han adalah pada (1) Reformasi Anggaran (Perubahan Ang
garan Berbasis Kerja), (2) Revitalisasi Organisasi, (3) Ke
mitraan dan Privatisasi.
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah
No, 6 Tahun 2017 tentang pola hubunga
n kerja, koordinasi, harmonisasi, sinkro
nisasi dan konsultasi dalam penyelengg
araan pemerintahan daerah provinsi kali
mantan tengah.
Kemampuan
Aparatur
Pemerintahan
Aspek-aspek yang penting dalam membangun SDM apara
tur yang professional yaitu (1) Membangun aparatur yang
inovatif, (2) Membangun kecerdasan intelektual, mental d
an spiritual, (4) Pembinaan disiplin kerja, (5) Jiwa kepemi
mpinan, (6) Kesehatan jasmani.
Peningkatan Kemampuan aparatur pem
erintahan di Kalimantan Tengah selalu
diharapkan tetap sesusai jenjang sekola
h dan maksimal terutama pada bidang k
ependidikan yang bertujuan untuk meni
ngkat kemajuan daerah dalam menjalan
kan tugas sebagai abdi masyarakat.
4. INDIKATOR INTERNALSyamsi (1986: 199)
Indikator
Keberhasilan
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
Provinsi Kalimantan
Tengah
Kemampuan
Pemerintahan
Mendorong
Partisipasi
Masyarakat
(1) Membantu mengatasi keterbatasan pemerintah dalam penyediaa
n sarana dan prasarana kota (peran pemerintah bersifat steering, se
mentara peran masyarakat dan dunia usaha bersifat rowing), (2) Me
nyediakan layanan publik bagi masyarakat DKI secara lebih efesien
dan efektif, (3) Mencari model-model peran serta (kemitraan) masy
arakat dan dunia usaha, agar dapat mengatasi persoalan beban biaya
dan resiko kepada pihak non pemerintah (sektor swasta), (4) Memb
erikan kesempatan kepada pihak swasta untuk tumbuh dan memiliki
daya saing yang tinggi. (5) Menumbuhkan kesadaran masyarakat un
tuk memelihara lingkungannya, utamanya memelihara sarana publi
k agar terjaga dan berfungsi dengan baik.
Layanan Aspirasi dan Pengaduan secara
Online Rakyat (LAPOR) dengan sirkul
asinya pengaduan tersebut diterima, dip
rosem ditindaklanjuti dan diselesaikan
oleh pemerintah berdasarkan instansi te
rkait.
Kemampuan
Keuangan
Daerah
DKI Jakarta rata-rata terdapat pada pendapatan pajak, baik pajak ke
ndaraan bermotor, bea balik nama, pendapatan bea perolehan hak at
as tanah dan bangunan dan masih banyak yang lainnya. Kuntabilitas
Laporan Keuangan dapat terjadi karena Pemerintah Kabupaten atau
Kota yang berada di Pulau Jawa sebagian besar belum bisa mengem
bangkan PAD sehingga masih memiliki ketegantungan dengan pem
erintah pusat, dan mengakibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota mera
sa tidak memiliki tanggung jawab dalam melaporkan kegiatan
Kemampuan keuangan daerah provinsi
Kalimantan Tengah untuk penyusunan
APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 yait
u penganggaran APBD TA 2021 meng
gunakan struktur sesuai dengan PP 12/2
021
5. INDIKATOR EKSTERNAL
Indikator
Keberhasilan
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
Provinsi Kalimantan
Tengah
Pemerintahan
Adanya “Optimalisasi Dewan Riset Daerah”. Dengan program
gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yaitu “60 Kegiatan Strat
egis Daerah (KSD)” (1) Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pe
merintah (AKIP), (2) Pengembangan Smart City dan E-Govern
ance, (3) Peningkatan Pelayanan Pengaduan Masyarakat
Pemerintah Kota Palangka Raya lanjut
Murni telah melakukan beberapa gerak
an untuk memenuhi indikator penilaian
yang ditetapkan tersebut, antara lain Pe
mbuatan Rencana Induk Teknologi Info
rmasi dan Komunikasi (RITIK).
Sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pembangu
nan bidang Kesejahteraan Sosial di Provinsi DKI Jakarta secara
instansional dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakar
ta yang keberadaan kelembagaannya dikukuhkan dengan Peratu
ran Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi perangkat
daerah (Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jaka
rta) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 200
8 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah K
husus Ibukota Jakarta.
Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah menyelengga
rakan kegiatan penyuluhan masyarakat (2020) hal terse
but dilakukan untuk meminimalisir dampak pandemi pa
da bidang sosial. Beragam jenis Bantuan Sosial dari Pe
mprov. Kalteng untuk masyarakat terdampak Covid-19
diantaranya bantuan sosial Tunai, bantuan sosial Panga
n, bantuan sosial Spesifik untuk Anak Panti Asuhan, An
ak Perlu Asuhan di luar Panti, Lansia dan Penyandang
Disabilitas. Peserta kegiatan Penyuluhan Sosial Masyar
akat berasal dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamat
an (TKSK), Pendamping Program Keluarga Harapan (P
KH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Taruna Sia
ga Bencana (Tagana).
6. INDIKATOR EKSTERNAL
Indikator
Keberhasilan
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
Provinsi Kalimantan
Tengah
Ekonomi Kegiatan Strategis Daerah pada Bidang Eko
nomi yakni sebagai berikut (1) Peningkatan
Ketahanan Pangan, (2) Revitalisasi dan Pem
bangunan Pasar, (3) Pengembangan Pariwisa
ta dan Budaya, (4) Pembinaan dan Pengemb
angan Kewirausahaan Terpadu, (5) Layanan
Transportasi Terintegrasi, (6) Pembangunan
dan Pengoperasian MRT dan LRT, (7) Pelaks
anaan Diklat serta Sertifikasi, (8) Pengemba
ngan Sistem Angkutan Umum, (9) Optimalis
asi Manajamen Perparkiran.
Sektor Pendapatan Daerah, peningkatan cu
kup signifikan dalam empat tahun terakhir
yaitu pada tahun 2016 pendapatan Rp 3,5 tr
iliun, meningkat sampai Rp 4,7 Triliun di t
ahun 2018, Tahun 2019 sebesar Rp 4,98 Tri
liun kemudian Tahun 2020 serapan cukup t
inggi dengan total target Rp 4,59 Triliun.