SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Latar Belakang
Perbandingan Pemerintahan merupakan suatu caban
g ilmu yang mempelajari wilayah satu sama lain. Neg
ara Republik Indonesia sendiri merupakan negara ya
ng didalamnya tergabung beberapa pulau dan dari p
ulau tersebut muncul pemerintahan provinsi.
Mengapa Ada Perbandingan
?
Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki asas
otonomi daerah, dimana asas otonomi daerah
merupakan suatu asas yang berisikan kepengaturan
untuk menjalankan rumah tangga daerahnya sendiri.
maka dari itu pasti ada perbedaan antara wilayah
satu dan lainnnya.
Perbandingan Pemerintahan
Perbandingan Pemerintahan antara Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dan Provinsi Kalimantan Tengah.
PERBANDINGAN PEMERINTAHAN di-
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Nama : Yessica Claudia
NIM : GAC 118 136
INDIKATOR PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
INDIKATOR
INTERNAL
INDIKATOR
EKSTERNAL
KEMAMPUAN STRUKTURAL ORGANISASI
KEMAMPUAN APARATUR PEMERINTAHAN
KEMAMPUAN PEMERNTAH MENDORONG
PARTISIPASI MASYARAKAT
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAHAN
SOSIAL
EKONOMI
INDIKATOR INTERNALSyamsi (1986: 199)
Indikator
Keberhasilan
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
Provinsi Kalimantan
Tengah
Kemampuan
Struktural
Organisasi
Adanya Program “REGOM” atau Reiventing Goverment,
fokus perubahan dan pembaharuan manajemen pemerinta
han adalah pada (1) Reformasi Anggaran (Perubahan Ang
garan Berbasis Kerja), (2) Revitalisasi Organisasi, (3) Ke
mitraan dan Privatisasi.
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah
No, 6 Tahun 2017 tentang pola hubunga
n kerja, koordinasi, harmonisasi, sinkro
nisasi dan konsultasi dalam penyelengg
araan pemerintahan daerah provinsi kali
mantan tengah.
Kemampuan
Aparatur
Pemerintahan
Aspek-aspek yang penting dalam membangun SDM apara
tur yang professional yaitu (1) Membangun aparatur yang
inovatif, (2) Membangun kecerdasan intelektual, mental d
an spiritual, (4) Pembinaan disiplin kerja, (5) Jiwa kepemi
mpinan, (6) Kesehatan jasmani.
Peningkatan Kemampuan aparatur pem
erintahan di Kalimantan Tengah selalu
diharapkan tetap sesusai jenjang sekola
h dan maksimal terutama pada bidang k
ependidikan yang bertujuan untuk meni
ngkat kemajuan daerah dalam menjalan
kan tugas sebagai abdi masyarakat.
INDIKATOR INTERNALSyamsi (1986: 199)
Indikator
Keberhasilan
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
Provinsi Kalimantan
Tengah
Kemampuan
Pemerintahan
Mendorong
Partisipasi
Masyarakat
(1) Membantu mengatasi keterbatasan pemerintah dalam penyediaa
n sarana dan prasarana kota (peran pemerintah bersifat steering, se
mentara peran masyarakat dan dunia usaha bersifat rowing), (2) Me
nyediakan layanan publik bagi masyarakat DKI secara lebih efesien
dan efektif, (3) Mencari model-model peran serta (kemitraan) masy
arakat dan dunia usaha, agar dapat mengatasi persoalan beban biaya
dan resiko kepada pihak non pemerintah (sektor swasta), (4) Memb
erikan kesempatan kepada pihak swasta untuk tumbuh dan memiliki
daya saing yang tinggi. (5) Menumbuhkan kesadaran masyarakat un
tuk memelihara lingkungannya, utamanya memelihara sarana publi
k agar terjaga dan berfungsi dengan baik.
Layanan Aspirasi dan Pengaduan secara
Online Rakyat (LAPOR) dengan sirkul
asinya pengaduan tersebut diterima, dip
rosem ditindaklanjuti dan diselesaikan
oleh pemerintah berdasarkan instansi te
rkait.
Kemampuan
Keuangan
Daerah
DKI Jakarta rata-rata terdapat pada pendapatan pajak, baik pajak ke
ndaraan bermotor, bea balik nama, pendapatan bea perolehan hak at
as tanah dan bangunan dan masih banyak yang lainnya. Kuntabilitas
Laporan Keuangan dapat terjadi karena Pemerintah Kabupaten atau
Kota yang berada di Pulau Jawa sebagian besar belum bisa mengem
bangkan PAD sehingga masih memiliki ketegantungan dengan pem
erintah pusat, dan mengakibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota mera
sa tidak memiliki tanggung jawab dalam melaporkan kegiatan
Kemampuan keuangan daerah provinsi
Kalimantan Tengah untuk penyusunan
APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 yait
u penganggaran APBD TA 2021 meng
gunakan struktur sesuai dengan PP 12/2
021
INDIKATOR EKSTERNAL
Indikator
Keberhasilan
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
Provinsi Kalimantan
Tengah
Pemerintahan
Adanya “Optimalisasi Dewan Riset Daerah”. Dengan program
gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yaitu “60 Kegiatan Strat
egis Daerah (KSD)” (1) Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pe
merintah (AKIP), (2) Pengembangan Smart City dan E-Govern
ance, (3) Peningkatan Pelayanan Pengaduan Masyarakat
Pemerintah Kota Palangka Raya lanjut
Murni telah melakukan beberapa gerak
an untuk memenuhi indikator penilaian
yang ditetapkan tersebut, antara lain Pe
mbuatan Rencana Induk Teknologi Info
rmasi dan Komunikasi (RITIK).
Sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pembangu
nan bidang Kesejahteraan Sosial di Provinsi DKI Jakarta secara
instansional dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakar
ta yang keberadaan kelembagaannya dikukuhkan dengan Peratu
ran Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi perangkat
daerah (Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jaka
rta) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 200
8 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah K
husus Ibukota Jakarta.
Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah menyelengga
rakan kegiatan penyuluhan masyarakat (2020) hal terse
but dilakukan untuk meminimalisir dampak pandemi pa
da bidang sosial. Beragam jenis Bantuan Sosial dari Pe
mprov. Kalteng untuk masyarakat terdampak Covid-19
diantaranya bantuan sosial Tunai, bantuan sosial Panga
n, bantuan sosial Spesifik untuk Anak Panti Asuhan, An
ak Perlu Asuhan di luar Panti, Lansia dan Penyandang
Disabilitas. Peserta kegiatan Penyuluhan Sosial Masyar
akat berasal dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamat
an (TKSK), Pendamping Program Keluarga Harapan (P
KH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Taruna Sia
ga Bencana (Tagana).
INDIKATOR EKSTERNAL
Indikator
Keberhasilan
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
Provinsi Kalimantan
Tengah
Ekonomi Kegiatan Strategis Daerah pada Bidang Eko
nomi yakni sebagai berikut (1) Peningkatan
Ketahanan Pangan, (2) Revitalisasi dan Pem
bangunan Pasar, (3) Pengembangan Pariwisa
ta dan Budaya, (4) Pembinaan dan Pengemb
angan Kewirausahaan Terpadu, (5) Layanan
Transportasi Terintegrasi, (6) Pembangunan
dan Pengoperasian MRT dan LRT, (7) Pelaks
anaan Diklat serta Sertifikasi, (8) Pengemba
ngan Sistem Angkutan Umum, (9) Optimalis
asi Manajamen Perparkiran.
Sektor Pendapatan Daerah, peningkatan cu
kup signifikan dalam empat tahun terakhir
yaitu pada tahun 2016 pendapatan Rp 3,5 tr
iliun, meningkat sampai Rp 4,7 Triliun di t
ahun 2018, Tahun 2019 sebesar Rp 4,98 Tri
liun kemudian Tahun 2020 serapan cukup t
inggi dengan total target Rp 4,59 Triliun.
Provinsi
Banten
Daerah
Khusus
Ibukota
Jakarta
Provinsi
Jawa
Barat
Provinsi
Jawa
Tengah
Provinsi
Jawa
Tengah
Daerah
Istimewa
Yogyakarta
(DIY)
Provinsi Kalimantan Utara
Provinsi Kalimantan
Selatan
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kalimantan
Barat
Provinsi Kalimantan Timur

More Related Content

What's hot

Asp karakteristik sektor publik
Asp karakteristik sektor publikAsp karakteristik sektor publik
Asp karakteristik sektor publikAmalia Amel
 
Materi dir pkks workshop tksk fix
Materi dir pkks workshop tksk fixMateri dir pkks workshop tksk fix
Materi dir pkks workshop tksk fixagungsupaat
 
Akuntansi sektor publik
Akuntansi sektor publikAkuntansi sektor publik
Akuntansi sektor publikAndi Lala
 
Penguatan Otonomi Daerah dalam rangka Memperkokoh NKRI
Penguatan Otonomi Daerah dalam rangka Memperkokoh NKRIPenguatan Otonomi Daerah dalam rangka Memperkokoh NKRI
Penguatan Otonomi Daerah dalam rangka Memperkokoh NKRIDadang Solihin
 
Pertemuan 1 gambaran akuntansi sektor publik
Pertemuan 1   gambaran akuntansi sektor publikPertemuan 1   gambaran akuntansi sektor publik
Pertemuan 1 gambaran akuntansi sektor publikcyberdy76
 
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011Ar Tinambunan
 
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten BantulMenghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten BantulRusman R. Manik
 
Materi 9 good governance dan otonomi daerah
Materi 9 good governance dan otonomi daerahMateri 9 good governance dan otonomi daerah
Materi 9 good governance dan otonomi daerahfirdaanggraeni2
 
Transparan akuntansi 1 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 1 by diahandani.blogspot.comTransparan akuntansi 1 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 1 by diahandani.blogspot.comAndani Abayz
 
Bahan kel. i akt. sektor publik
Bahan kel. i akt. sektor publikBahan kel. i akt. sektor publik
Bahan kel. i akt. sektor publikYuli Arnita
 
Pemberdayaan p4 s denpasar a (yuti)
Pemberdayaan p4 s   denpasar a (yuti)Pemberdayaan p4 s   denpasar a (yuti)
Pemberdayaan p4 s denpasar a (yuti)Syahyuti Si-Buyuang
 

What's hot (14)

Asp karakteristik sektor publik
Asp karakteristik sektor publikAsp karakteristik sektor publik
Asp karakteristik sektor publik
 
Materi dir pkks workshop tksk fix
Materi dir pkks workshop tksk fixMateri dir pkks workshop tksk fix
Materi dir pkks workshop tksk fix
 
Akuntansi sektor publik
Akuntansi sektor publikAkuntansi sektor publik
Akuntansi sektor publik
 
Penguatan Otonomi Daerah dalam rangka Memperkokoh NKRI
Penguatan Otonomi Daerah dalam rangka Memperkokoh NKRIPenguatan Otonomi Daerah dalam rangka Memperkokoh NKRI
Penguatan Otonomi Daerah dalam rangka Memperkokoh NKRI
 
Pertemuan 1 gambaran akuntansi sektor publik
Pertemuan 1   gambaran akuntansi sektor publikPertemuan 1   gambaran akuntansi sektor publik
Pertemuan 1 gambaran akuntansi sektor publik
 
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
 
Resum bab 1 2
Resum bab  1 2Resum bab  1 2
Resum bab 1 2
 
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten BantulMenghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
 
Materi 9 good governance dan otonomi daerah
Materi 9 good governance dan otonomi daerahMateri 9 good governance dan otonomi daerah
Materi 9 good governance dan otonomi daerah
 
Transparan akuntansi 1 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 1 by diahandani.blogspot.comTransparan akuntansi 1 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 1 by diahandani.blogspot.com
 
BAB V
BAB VBAB V
BAB V
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
 
Bahan kel. i akt. sektor publik
Bahan kel. i akt. sektor publikBahan kel. i akt. sektor publik
Bahan kel. i akt. sektor publik
 
Pemberdayaan p4 s denpasar a (yuti)
Pemberdayaan p4 s   denpasar a (yuti)Pemberdayaan p4 s   denpasar a (yuti)
Pemberdayaan p4 s denpasar a (yuti)
 

Similar to Perbandingan Pemerintahan DKI Jakarta dan Kalimantan Tengah

277-Article Text-2396-1-10-20181113.pdf
277-Article Text-2396-1-10-20181113.pdf277-Article Text-2396-1-10-20181113.pdf
277-Article Text-2396-1-10-20181113.pdfDinasPMDBatuBara
 
Ppt stula
Ppt stulaPpt stula
Ppt stulahanif28
 
Tugas makro 3se3_wulandaripermatasari_09.6171_koperasiprovinsikalimantanselatan
Tugas makro 3se3_wulandaripermatasari_09.6171_koperasiprovinsikalimantanselatanTugas makro 3se3_wulandaripermatasari_09.6171_koperasiprovinsikalimantanselatan
Tugas makro 3se3_wulandaripermatasari_09.6171_koperasiprovinsikalimantanselatanWulandari Permatasari
 
ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH...
ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH...ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH...
ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH...Universitas Pakuan
 
ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH...
ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH...ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH...
ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH...Universitas Pakuan
 
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI JakartaBest Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI JakartaDadang Solihin
 
Desentralisasi fiskal di indonesia : Permasalahan dan Pencapaian
Desentralisasi fiskal di indonesia : Permasalahan dan PencapaianDesentralisasi fiskal di indonesia : Permasalahan dan Pencapaian
Desentralisasi fiskal di indonesia : Permasalahan dan PencapaianIsnu Rahadi Wiratama
 
Peningkatan Kinerja dan Penyerapan Anggaran Daerah sebagai Stimulus Pertumbuh...
Peningkatan Kinerja dan Penyerapan Anggaran Daerah sebagai Stimulus Pertumbuh...Peningkatan Kinerja dan Penyerapan Anggaran Daerah sebagai Stimulus Pertumbuh...
Peningkatan Kinerja dan Penyerapan Anggaran Daerah sebagai Stimulus Pertumbuh...Dadang Solihin
 
komparasi akuntansi sektor publik dengan a kuntansi sektor bisnis
komparasi akuntansi sektor publik dengan a kuntansi sektor bisniskomparasi akuntansi sektor publik dengan a kuntansi sektor bisnis
komparasi akuntansi sektor publik dengan a kuntansi sektor bisnisFathur Pottermania
 
tugas E-government kelompok 1
tugas E-government kelompok 1tugas E-government kelompok 1
tugas E-government kelompok 1DwiApriandari
 
PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA
PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA
PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA Anton Riyanto
 
Siaran Pers PWYP Indonesia : SEJUMLAH PERUSAHAAN TAMBANG DI INDONESIA BELUM S...
Siaran Pers PWYP Indonesia : SEJUMLAH PERUSAHAAN TAMBANG DI INDONESIA BELUM S...Siaran Pers PWYP Indonesia : SEJUMLAH PERUSAHAAN TAMBANG DI INDONESIA BELUM S...
Siaran Pers PWYP Indonesia : SEJUMLAH PERUSAHAAN TAMBANG DI INDONESIA BELUM S...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Perda No 10 Tahun2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahan
Perda No 10 Tahun2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial PerusahanPerda No 10 Tahun2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahan
Perda No 10 Tahun2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial PerusahanSuwondo Chan
 
Aliran Penerimaan dan Transparansi Migas, Revenue Flow and Transparency of Oi...
Aliran Penerimaan dan Transparansi Migas, Revenue Flow and Transparency of Oi...Aliran Penerimaan dan Transparansi Migas, Revenue Flow and Transparency of Oi...
Aliran Penerimaan dan Transparansi Migas, Revenue Flow and Transparency of Oi...Maryati Abdullah
 
120-Article Text-143-1-10-20190718.pdf
120-Article Text-143-1-10-20190718.pdf120-Article Text-143-1-10-20190718.pdf
120-Article Text-143-1-10-20190718.pdfsultansahrir1
 

Similar to Perbandingan Pemerintahan DKI Jakarta dan Kalimantan Tengah (20)

277-Article Text-2396-1-10-20181113.pdf
277-Article Text-2396-1-10-20181113.pdf277-Article Text-2396-1-10-20181113.pdf
277-Article Text-2396-1-10-20181113.pdf
 
Ppt stula
Ppt stulaPpt stula
Ppt stula
 
Tugas makro 3se3_wulandaripermatasari_09.6171_koperasiprovinsikalimantanselatan
Tugas makro 3se3_wulandaripermatasari_09.6171_koperasiprovinsikalimantanselatanTugas makro 3se3_wulandaripermatasari_09.6171_koperasiprovinsikalimantanselatan
Tugas makro 3se3_wulandaripermatasari_09.6171_koperasiprovinsikalimantanselatan
 
ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH...
ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH...ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH...
ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH...
 
ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH...
ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH...ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH...
ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH...
 
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI JakartaBest Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
 
Desentralisasi fiskal di indonesia : Permasalahan dan Pencapaian
Desentralisasi fiskal di indonesia : Permasalahan dan PencapaianDesentralisasi fiskal di indonesia : Permasalahan dan Pencapaian
Desentralisasi fiskal di indonesia : Permasalahan dan Pencapaian
 
Latar Belakang Penelitian
Latar Belakang PenelitianLatar Belakang Penelitian
Latar Belakang Penelitian
 
Peningkatan Kinerja dan Penyerapan Anggaran Daerah sebagai Stimulus Pertumbuh...
Peningkatan Kinerja dan Penyerapan Anggaran Daerah sebagai Stimulus Pertumbuh...Peningkatan Kinerja dan Penyerapan Anggaran Daerah sebagai Stimulus Pertumbuh...
Peningkatan Kinerja dan Penyerapan Anggaran Daerah sebagai Stimulus Pertumbuh...
 
Projek2
Projek2Projek2
Projek2
 
komparasi akuntansi sektor publik dengan a kuntansi sektor bisnis
komparasi akuntansi sektor publik dengan a kuntansi sektor bisniskomparasi akuntansi sektor publik dengan a kuntansi sektor bisnis
komparasi akuntansi sektor publik dengan a kuntansi sektor bisnis
 
tugas E-government kelompok 1
tugas E-government kelompok 1tugas E-government kelompok 1
tugas E-government kelompok 1
 
backup data
backup databackup data
backup data
 
PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA
PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA
PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA
 
21 Inspirator Pembangunan Daerah
21 Inspirator Pembangunan Daerah21 Inspirator Pembangunan Daerah
21 Inspirator Pembangunan Daerah
 
Siaran Pers PWYP Indonesia : SEJUMLAH PERUSAHAAN TAMBANG DI INDONESIA BELUM S...
Siaran Pers PWYP Indonesia : SEJUMLAH PERUSAHAAN TAMBANG DI INDONESIA BELUM S...Siaran Pers PWYP Indonesia : SEJUMLAH PERUSAHAAN TAMBANG DI INDONESIA BELUM S...
Siaran Pers PWYP Indonesia : SEJUMLAH PERUSAHAAN TAMBANG DI INDONESIA BELUM S...
 
Perda No 10 Tahun2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahan
Perda No 10 Tahun2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial PerusahanPerda No 10 Tahun2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahan
Perda No 10 Tahun2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahan
 
Profil Anggota Koalisi PWYP Indonesia
Profil Anggota Koalisi PWYP IndonesiaProfil Anggota Koalisi PWYP Indonesia
Profil Anggota Koalisi PWYP Indonesia
 
Aliran Penerimaan dan Transparansi Migas, Revenue Flow and Transparency of Oi...
Aliran Penerimaan dan Transparansi Migas, Revenue Flow and Transparency of Oi...Aliran Penerimaan dan Transparansi Migas, Revenue Flow and Transparency of Oi...
Aliran Penerimaan dan Transparansi Migas, Revenue Flow and Transparency of Oi...
 
120-Article Text-143-1-10-20190718.pdf
120-Article Text-143-1-10-20190718.pdf120-Article Text-143-1-10-20190718.pdf
120-Article Text-143-1-10-20190718.pdf
 

More from YessicaClaudian

Ruang Lingkup Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD)!
Ruang Lingkup Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD)!Ruang Lingkup Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD)!
Ruang Lingkup Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD)!YessicaClaudian
 
Ringkasan Bahasa Indonesia Mata Kuliah Bahasa Indonesia
Ringkasan Bahasa Indonesia Mata Kuliah Bahasa IndonesiaRingkasan Bahasa Indonesia Mata Kuliah Bahasa Indonesia
Ringkasan Bahasa Indonesia Mata Kuliah Bahasa IndonesiaYessicaClaudian
 
Kamus Elektonik Mini Online tentang Birokrasi Pemerintahan!
Kamus Elektonik Mini Online tentang Birokrasi Pemerintahan!Kamus Elektonik Mini Online tentang Birokrasi Pemerintahan!
Kamus Elektonik Mini Online tentang Birokrasi Pemerintahan!YessicaClaudian
 
Kepribadian (Mata Kuliah Antropologi)!
Kepribadian (Mata Kuliah Antropologi)!Kepribadian (Mata Kuliah Antropologi)!
Kepribadian (Mata Kuliah Antropologi)!YessicaClaudian
 
Tata Kelola Keuangan Pemerintahan (How to Managed)!
Tata Kelola Keuangan Pemerintahan (How to Managed)! Tata Kelola Keuangan Pemerintahan (How to Managed)!
Tata Kelola Keuangan Pemerintahan (How to Managed)! YessicaClaudian
 
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!YessicaClaudian
 
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa!
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa!Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa!
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa!YessicaClaudian
 
Tata Kelola Keuangan Pemerintahan (Keuangan Negara)!
Tata Kelola Keuangan Pemerintahan (Keuangan Negara)!Tata Kelola Keuangan Pemerintahan (Keuangan Negara)!
Tata Kelola Keuangan Pemerintahan (Keuangan Negara)!YessicaClaudian
 
Gaya Kepemimpinan Otokrasi/Autocatic Leadership!
Gaya Kepemimpinan Otokrasi/Autocatic Leadership! Gaya Kepemimpinan Otokrasi/Autocatic Leadership!
Gaya Kepemimpinan Otokrasi/Autocatic Leadership! YessicaClaudian
 
Review tentang Kelurahan Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan.
Review tentang Kelurahan Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan.Review tentang Kelurahan Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan.
Review tentang Kelurahan Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan.YessicaClaudian
 
Mekanisme Kepala Desa (Otonomi Desa)
Mekanisme Kepala Desa (Otonomi Desa)Mekanisme Kepala Desa (Otonomi Desa)
Mekanisme Kepala Desa (Otonomi Desa)YessicaClaudian
 

More from YessicaClaudian (12)

Ruang Lingkup Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD)!
Ruang Lingkup Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD)!Ruang Lingkup Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD)!
Ruang Lingkup Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD)!
 
Identitas Nasional
Identitas NasionalIdentitas Nasional
Identitas Nasional
 
Ringkasan Bahasa Indonesia Mata Kuliah Bahasa Indonesia
Ringkasan Bahasa Indonesia Mata Kuliah Bahasa IndonesiaRingkasan Bahasa Indonesia Mata Kuliah Bahasa Indonesia
Ringkasan Bahasa Indonesia Mata Kuliah Bahasa Indonesia
 
Kamus Elektonik Mini Online tentang Birokrasi Pemerintahan!
Kamus Elektonik Mini Online tentang Birokrasi Pemerintahan!Kamus Elektonik Mini Online tentang Birokrasi Pemerintahan!
Kamus Elektonik Mini Online tentang Birokrasi Pemerintahan!
 
Kepribadian (Mata Kuliah Antropologi)!
Kepribadian (Mata Kuliah Antropologi)!Kepribadian (Mata Kuliah Antropologi)!
Kepribadian (Mata Kuliah Antropologi)!
 
Tata Kelola Keuangan Pemerintahan (How to Managed)!
Tata Kelola Keuangan Pemerintahan (How to Managed)! Tata Kelola Keuangan Pemerintahan (How to Managed)!
Tata Kelola Keuangan Pemerintahan (How to Managed)!
 
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
 
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa!
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa!Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa!
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa!
 
Tata Kelola Keuangan Pemerintahan (Keuangan Negara)!
Tata Kelola Keuangan Pemerintahan (Keuangan Negara)!Tata Kelola Keuangan Pemerintahan (Keuangan Negara)!
Tata Kelola Keuangan Pemerintahan (Keuangan Negara)!
 
Gaya Kepemimpinan Otokrasi/Autocatic Leadership!
Gaya Kepemimpinan Otokrasi/Autocatic Leadership! Gaya Kepemimpinan Otokrasi/Autocatic Leadership!
Gaya Kepemimpinan Otokrasi/Autocatic Leadership!
 
Review tentang Kelurahan Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan.
Review tentang Kelurahan Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan.Review tentang Kelurahan Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan.
Review tentang Kelurahan Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan.
 
Mekanisme Kepala Desa (Otonomi Desa)
Mekanisme Kepala Desa (Otonomi Desa)Mekanisme Kepala Desa (Otonomi Desa)
Mekanisme Kepala Desa (Otonomi Desa)
 

Recently uploaded

tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarankeicapmaniez
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatArfiGraphy
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 

Recently uploaded (20)

tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 

Perbandingan Pemerintahan DKI Jakarta dan Kalimantan Tengah

  • 1. Latar Belakang Perbandingan Pemerintahan merupakan suatu caban g ilmu yang mempelajari wilayah satu sama lain. Neg ara Republik Indonesia sendiri merupakan negara ya ng didalamnya tergabung beberapa pulau dan dari p ulau tersebut muncul pemerintahan provinsi. Mengapa Ada Perbandingan ? Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki asas otonomi daerah, dimana asas otonomi daerah merupakan suatu asas yang berisikan kepengaturan untuk menjalankan rumah tangga daerahnya sendiri. maka dari itu pasti ada perbedaan antara wilayah satu dan lainnnya. Perbandingan Pemerintahan Perbandingan Pemerintahan antara Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Kalimantan Tengah. PERBANDINGAN PEMERINTAHAN di- Negara Kesatuan Republik Indonesia Nama : Yessica Claudia NIM : GAC 118 136
  • 2. INDIKATOR PERBANDINGAN PEMERINTAHAN INDIKATOR INTERNAL INDIKATOR EKSTERNAL KEMAMPUAN STRUKTURAL ORGANISASI KEMAMPUAN APARATUR PEMERINTAHAN KEMAMPUAN PEMERNTAH MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAHAN SOSIAL EKONOMI
  • 3. INDIKATOR INTERNALSyamsi (1986: 199) Indikator Keberhasilan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Kalimantan Tengah Kemampuan Struktural Organisasi Adanya Program “REGOM” atau Reiventing Goverment, fokus perubahan dan pembaharuan manajemen pemerinta han adalah pada (1) Reformasi Anggaran (Perubahan Ang garan Berbasis Kerja), (2) Revitalisasi Organisasi, (3) Ke mitraan dan Privatisasi. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No, 6 Tahun 2017 tentang pola hubunga n kerja, koordinasi, harmonisasi, sinkro nisasi dan konsultasi dalam penyelengg araan pemerintahan daerah provinsi kali mantan tengah. Kemampuan Aparatur Pemerintahan Aspek-aspek yang penting dalam membangun SDM apara tur yang professional yaitu (1) Membangun aparatur yang inovatif, (2) Membangun kecerdasan intelektual, mental d an spiritual, (4) Pembinaan disiplin kerja, (5) Jiwa kepemi mpinan, (6) Kesehatan jasmani. Peningkatan Kemampuan aparatur pem erintahan di Kalimantan Tengah selalu diharapkan tetap sesusai jenjang sekola h dan maksimal terutama pada bidang k ependidikan yang bertujuan untuk meni ngkat kemajuan daerah dalam menjalan kan tugas sebagai abdi masyarakat.
  • 4. INDIKATOR INTERNALSyamsi (1986: 199) Indikator Keberhasilan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Kalimantan Tengah Kemampuan Pemerintahan Mendorong Partisipasi Masyarakat (1) Membantu mengatasi keterbatasan pemerintah dalam penyediaa n sarana dan prasarana kota (peran pemerintah bersifat steering, se mentara peran masyarakat dan dunia usaha bersifat rowing), (2) Me nyediakan layanan publik bagi masyarakat DKI secara lebih efesien dan efektif, (3) Mencari model-model peran serta (kemitraan) masy arakat dan dunia usaha, agar dapat mengatasi persoalan beban biaya dan resiko kepada pihak non pemerintah (sektor swasta), (4) Memb erikan kesempatan kepada pihak swasta untuk tumbuh dan memiliki daya saing yang tinggi. (5) Menumbuhkan kesadaran masyarakat un tuk memelihara lingkungannya, utamanya memelihara sarana publi k agar terjaga dan berfungsi dengan baik. Layanan Aspirasi dan Pengaduan secara Online Rakyat (LAPOR) dengan sirkul asinya pengaduan tersebut diterima, dip rosem ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh pemerintah berdasarkan instansi te rkait. Kemampuan Keuangan Daerah DKI Jakarta rata-rata terdapat pada pendapatan pajak, baik pajak ke ndaraan bermotor, bea balik nama, pendapatan bea perolehan hak at as tanah dan bangunan dan masih banyak yang lainnya. Kuntabilitas Laporan Keuangan dapat terjadi karena Pemerintah Kabupaten atau Kota yang berada di Pulau Jawa sebagian besar belum bisa mengem bangkan PAD sehingga masih memiliki ketegantungan dengan pem erintah pusat, dan mengakibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota mera sa tidak memiliki tanggung jawab dalam melaporkan kegiatan Kemampuan keuangan daerah provinsi Kalimantan Tengah untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 yait u penganggaran APBD TA 2021 meng gunakan struktur sesuai dengan PP 12/2 021
  • 5. INDIKATOR EKSTERNAL Indikator Keberhasilan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Kalimantan Tengah Pemerintahan Adanya “Optimalisasi Dewan Riset Daerah”. Dengan program gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yaitu “60 Kegiatan Strat egis Daerah (KSD)” (1) Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pe merintah (AKIP), (2) Pengembangan Smart City dan E-Govern ance, (3) Peningkatan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Pemerintah Kota Palangka Raya lanjut Murni telah melakukan beberapa gerak an untuk memenuhi indikator penilaian yang ditetapkan tersebut, antara lain Pe mbuatan Rencana Induk Teknologi Info rmasi dan Komunikasi (RITIK). Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pembangu nan bidang Kesejahteraan Sosial di Provinsi DKI Jakarta secara instansional dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakar ta yang keberadaan kelembagaannya dikukuhkan dengan Peratu ran Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi perangkat daerah (Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jaka rta) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 200 8 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah K husus Ibukota Jakarta. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah menyelengga rakan kegiatan penyuluhan masyarakat (2020) hal terse but dilakukan untuk meminimalisir dampak pandemi pa da bidang sosial. Beragam jenis Bantuan Sosial dari Pe mprov. Kalteng untuk masyarakat terdampak Covid-19 diantaranya bantuan sosial Tunai, bantuan sosial Panga n, bantuan sosial Spesifik untuk Anak Panti Asuhan, An ak Perlu Asuhan di luar Panti, Lansia dan Penyandang Disabilitas. Peserta kegiatan Penyuluhan Sosial Masyar akat berasal dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamat an (TKSK), Pendamping Program Keluarga Harapan (P KH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Taruna Sia ga Bencana (Tagana).
  • 6. INDIKATOR EKSTERNAL Indikator Keberhasilan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Kalimantan Tengah Ekonomi Kegiatan Strategis Daerah pada Bidang Eko nomi yakni sebagai berikut (1) Peningkatan Ketahanan Pangan, (2) Revitalisasi dan Pem bangunan Pasar, (3) Pengembangan Pariwisa ta dan Budaya, (4) Pembinaan dan Pengemb angan Kewirausahaan Terpadu, (5) Layanan Transportasi Terintegrasi, (6) Pembangunan dan Pengoperasian MRT dan LRT, (7) Pelaks anaan Diklat serta Sertifikasi, (8) Pengemba ngan Sistem Angkutan Umum, (9) Optimalis asi Manajamen Perparkiran. Sektor Pendapatan Daerah, peningkatan cu kup signifikan dalam empat tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 pendapatan Rp 3,5 tr iliun, meningkat sampai Rp 4,7 Triliun di t ahun 2018, Tahun 2019 sebesar Rp 4,98 Tri liun kemudian Tahun 2020 serapan cukup t inggi dengan total target Rp 4,59 Triliun.