SlideShare a Scribd company logo

Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta

•
•
Dadang Solihin
Dadang Solihin

Pengalaman Pemda DKI Jakarta terkait implementasi pelayanan publik yang efektif, efisien, dan terintegrasi melalui transformasi digital dengan pemanfaatan data serta inovasi pelayanan publik yang inklusif dan terbuka berbasis teknologi, dengan penerapan smart governance yang menjadikan DKI Jakarta sebagai role model nasional pelayanan publik.

Education
1 of 298
Download to read offline
SMART GOVERNANCE DKI JAKARTA LEMHANNAS RI DPD IKAL PROVINSI DKI JAKARTA BEST PRACTICES jakarta smart city
LEMHANNAS RI DPD IKAL PROVINSI DKI JAKARTA
I
I I I SAMBUTAN KETUA UMUM DPP IKAL-LEMHANNAS Smart Governance adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan dalam mewujudkan transparansi dan keterbukaan data, serta merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan war­ ga. Penggunaan teknologi dalam pemerintahan terse­ but dipercaya akan memperkuat ketanahan kota, dan pada gilirannya akan memperkokoh ketahanan nasi­ onal. Ikatan Keluarga Alumni (IKAL) Lemhannas RI sebagai katalisator keutuhan bangsa merasa terpang­ gil untuk membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakar­ ta, seperti dalam hal memberikan masukan dan solusi atas masalah yang berkembang di DKI Jakarta. Kami memiliki satu keyakinan bahwa tidak ada seorang Gubernur di manapun, di provinsi manapun, termasuk di DKI yang menginginkan rakyatnya sengsara. Yang ada adalah kemampuan seorang Gubernur yang mengenal permasalahan yang dihadapi oleh rakyat dan kemampuan dalam mencari solusi yang tepat dan paling bijak untuk mengatasi masalah itu. Penerbitan buku Best Practices Smart Governance Pemerintah DKI Jakarta ini oleh DPD IKAL Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan mitra terkait adalah wujud nyata dari pelaksanaan tugas mulia dalam membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimak­ sud. Semoga melalui wadah IKAL Lemhannas ini, kami bisa memberikan masukan dan solusi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk semakin memahami dan men­ genali setiap permasalahan dengan tepat. Terima kasih kamisampaikan kepada Pj Gubernur DKIJakarta atasjalinan kerjasama yang telah terbina dengan kami. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ket­ ua DPD IKAL DKI, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Direktur Eksekutif Mitra Praja Utama, Kosadata Media Partner, serta seluruh pihak ter­ kait atas kerjasamanya yang baik selama ini. Kepada seluruh jajaran Pemerintah Provin­ si DKI Jakarta kami mengucapkan selamat atas diterbitkannya buku ini, semoga sesuai judulnya, buku ini akan menjadi Best Practices bagi siapa saja yang memiliki kebutuhan dalam penyelenggaraan Smart Governance.
II II II Akselerasi transformasi digital yang berkelanjutan merupakan sebuah urgensi guna memastikan ber­ bagai hasil pembangunan dan pelayanan publik dapat ­ memenuhi kebutuhan dasar sekaligus menunjang ­ aktivitas kehidupan masyarakat. Atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami ­ menyambut baik penerbitan buku “Best ­Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta” yang ­ disusun oleh Dewan Pengurus Daerah lkatan ­ Keluarga AlumniLemhanasProvinsiDKIJakartadan­Sekretariat Bersama Mitra Praja Utama. Buku ini berisi pengalaman terkait implementasi pelayanan publik yang efektif, efisien, dan terintegrasi melalui transformasi digital dengan pemanfaatan data serta inovasi pe­ layanan public yang inklusif dan terbuka berbasis teknologi, dengan penerapan smart governance yang menjadikan DKI Jakarta sebagai role model nasional pelayanan pub­ lik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen memberikan layanan publik yang lebih mudah diakses, terintegrasi, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan ­ sehari- hari masyarakat, mulai dari lahir sampai meninggal, seperti akses layanan kesehatan, ­ pendidikan, kependudukan, bantuan pangan bersubsidi, bantuan sosial, perizinan, ­ hingga kegiatan perekonomian dan lainnya. Kami telah menjalankan prinsip keterbukaan dan aksesibilitas berasaskan smart ­ governance melalui platform aplikasi digital Jakarta Kini (JAKI). Platform ­ aplikasi ­ digital yang dikembangkan oleh Jakarta Smart City ini mengintegrasikan seluruh ­ informasi dan layanan publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta menjadi kanal ­ penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat. SAMBUTAN Pj. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
III III III Pada tahun 2022, sebanyak 5 juta pengguna telah mengunduh dan mengakses ­ aplikasi JAKI yang ditargetkan dapat menjangkau 7,5 juta pengunduh dan pengguna pada ­ tahun 2023, dan 1 juta di antaranya sudah memiliki Akun Warga Digital khususnya untuk ­ warga ber-KTP DKIJakarta. Beberapa informasi dan layanan penting yang dapat ­diakses oleh warga Jakarta yang sudah memiliki akun warga seperti bantuan ­pendidikan, ­ kesehatan (vaksinasi dan bantuan kepesertaan Jaminan Kesehatan), bantuan sosial ­ untuk ­ anggota keluarga, bantuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bantuan ­ penerimaan manfaat pangan bersubsidi, serta informasi Rusunawa berdasarkan Nomor lnduk Kependudukan. Melalui program literasi digital dan pelaksanaan sosialisasi, kami optimis sema­ kin ­ banyak orang yang akan menggunakan platform aplikasi ini sekaligus menikmati ­ manfaatnya. Kami terus berupaya membentuk peradaban yang transparan dan humanis ­ dengan berbagai sentuhan teknologi guna mewujudkan ekosistem Jakarta Kota Bijak dan Cerdas yang dapat memudahkan segala aspek kehidupan warga di Jakarta. Kami merasa bersyukur, karena berbagai upaya transformasi digital dan inovasi yang telah dilakukan dapat menjadi praktik baik yang terdokumentasikan dalam suatu karya yang konkrit dan bermanfaat. Kami berharap buku ini dapat memberikan ­ perspektif ­ mendalam bagi para pembaca, selain memotivasi seluruh perangkat Pemerintah ­ Provinsi DKI Jakarta untuk menghadirkan inovasi pelayanan publik yang berdampak dan ­ bermanfaat serta membangun ekosistem Smart Governance yang berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Bagi Pemerintah Provinsi DKIJakarta, ­ terus ­ berinovasi dan bersinergi adalah kunci “Sukses Jakarta untuk Indonesia”. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
IV IV IV Proses digitalisasi informasi telah dilakukan oleh ­ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai ­ upaya mewujudkan percepatan pembangunan ibu kota yang lebih baik. Selain menghemat waktu, ­ kemudahan ­ masyarakat dalam mengakses informasi ­ seputar ­ administrasi di pemerintahan juga menjadi lebih efisien. Inilah wujud implementasi Smart Governance yang ­dimaksudkandalammemanfaatkan­kemajuan­teknologi untuk meningkatkan layanan publik di ­ lingkup ­pemerintahan, sekaligus ­memudahkan ­masyarakat meng­ akses informasi seputar ­ pemerintahan. Kami dari Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Alumni Lemhannas Provinsi DKI Jakarta ­ menyambut baik penerbitan buku Best Practices Smart Governance Pemerintah Provinsi DKI ­Jakarta ini. Adalah tugas kami sebagaimana yang diamanatkan oleh Ketua Umum DPP IKAL ­ Lemhannas RI Jenderal TNI Purn Agum Gumelar di beberapa kesempatan, untuk ­ mendukung kebijakan pemerintahan dan pembangunan Jakarta sampai tuntas. Kami percaya, Jakarta setelah tidak menjadi Ibu Kota akan menjadi pusat bisnis global yang harus disiapkan sebaik mungkin agarsejajar dengan kota-kota besarlainnya diseluruh dunia. Salam hormat dan terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI, Pj Gubernur DKI Jakarta dan ­ Kepala ­ Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta yang telah berkenan ­ memberikan sambutan dalam buku ini. Pada kesempatan ini ijinkan kami mengucapkan selamat kepada Mitra Praja Utama yang bersama kami telah menginisiasi penerbitan buku ini. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada seluruh instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik yang tergabung di Klaster Badan/Satuan/Sekretariat, Klaster Dinas, Klaster Wilayah, Klaster BUMD, maupun Klaster RSUD yang telah bersedia menjadi ­ narasumber pada penerbitan buku ini, dan kepada Kosadata yang selama ini menjadi Media Partner dalam Pembangunan. SAMBUTAN KETUA DPD IKAL-LEMHANNAS PROVINSI DKI JAKARTA LEMHANNAS RI DPD IKAL PROVINSI DKI JAKARTA
V V V Sesuai arahan presiden RI, transformasi digital men­ jadi salah satu langkah kunci untuk mencapai pertum­ buhan ekonomi yang semakin kuat dan berkelanjutan menuju Indonesia Maju 2045. Peluang besar ekonomi digital Indonesia tercermin dari hasil studi eConomy SEA 2022, yang memprediksi nilai ekonomi digital Indonesia sebesar USD77 milyar pada tahun 2022, atau naik 22% secara tahunan. Nilai ini akan terus meningkat hingga mencapai USD360 milyar pada ta­ hun 2030. Salah satu penopang ekonomi digital adalah keberadaan infrastruktur dan aktivitas bisnis pada sek­ tor Informasi dan Komunikasi, dengan Jakarta sebagai pusatnya. Di Jakarta sektor ini terus mencatat pertumbuhan yang tinggi, mencapai 6,30% pada tahun 2022, diatas pertumbuhan ekonomi secara umum yang mencapai 5,41%. Peran Jakarta sebagai yang terdepan dalam ekonomi digital juga didukung oleh ting­ kat kepemilikan telepon genggam dan akses internet yang tertinggi di antara berbagai provinsi di Indonesia. Sejalan dengan arahan pengembangan ekonomi digital tersebut, kami menyambut baik penerbitan buku “Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta“. Penerapan praktek smart governance oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentunya sejalan den­ gan posisi DKI Jakarta sebagai yang terdepan dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Hal ini juga tercermin dari penghargaan yang diperoleh DKI Jakarta sebagai provinsi terbaik II Wilayah awa Bali dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digital Daer­ ah (TP2DD) pada tahun 2022. Digital layanan, termasuk perluasan kanal pembayaran digital dalam penerimaan pajak dan distribussemakin memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan tran­ saksi, serta konstribusi positif terhadap percepatan dan peningkatan penerimaan daerah. Berbagai praktek smart governance Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat menjadi inspirasi dan rujukan bagi kemajuan berbagai daerah di Indonesia. Bank Indonesia terus mendukung perkembangan ekonomi digital di Provinsi DKI Ja­ karta. Sebagai tindak lanjut dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, peningkatan pembayaran digital terus didorong, a.l. QRIS, BI Fast, dan SNAP, sehingga memperluas akses pembayaran untuk seluruh masyarakat. SAMBUTAN DIREKTUR EKSEKUTIF KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA DKI JAKARTA
VI VI VI Sejalan dengan itu, UMKM juga terus didorong untuk Go-Digital, baik aspek produksi, pemasaran, pembiayaan, maupun sarana pembayaran. Sinergi dan kalaborasi dengan Provinsi DKI Jakarta akan terus memperkuat untuk memperluas penerapan Elektronifi­ kasi Transaksi Pemerintah Daerah, sehingga berkonstribusi terhadap kemajuan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis nasional, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif menuju Indonesia Maju 2045. Wassalamu,alaikum. Wr. Wb
VII VII VII Forum kerjasama Daerah Mitra Praja Uta­ ma (FKDMPU) merupakan wadah kerjasama daerah yang telah dibentuk sejak tahun 2000 melalui Kesepakatan Bersama para Gubernur 10 Provinsi yang wilayahnya membentang pada Sabuk Selatan Nusantara. FKDMPU beranggo­ takan Provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kesepakatan ini dilandasi oleh semangat ker­ jasama dalam meningkatkan sinergi keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing provinsi anggota. Melalui kerjasama ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang timbul di masyarakat baik skala regional maupun nasional secara bersama-sama. Masing-masing provinsi anggota memiliki ciri dan cara tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan domestiknya. Salah satu upa­ ya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahannya melalui pembelajaran contoh terbaik (best practices) dari provinsi lainnya. Dengan semangat berbagi pengala­ man (sharing experiences) diharapkan terbina soliditas antar provinsi yang merupakan modal dasar mempercepat terwujudnya pemerataan keunggulan potensi yang pada gili­ rannya akan meminimalisasi kesenjangan antar daerah. Melalui kerjasama yang baik dengan DPD IKAL DKI Jakarta serta dukungan penuh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dihadirkan buku ”Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta”. Buku ini merupakan potret penerapan teknologi digital dan inovasi dalam proses tata kelola layanan publik di Provinsi DKI Jakarta. Kami berharap buku ini dapat menjadi rujukan Pemerintah Provinsi baik anggota FKD­ MPU maupun Provinsi lainnya dan menjadi inspirasi bagi semua pihak dalam melak­ sanakan pelayanan publik yang cerdas. Terimakasih dan salam hormat kami sampaikan kepada Ketua Umum DPP Ikatan Alumni Lemhannas RI, Pj. Gubernur Provinsi DKI Ja­ karta beserta jajaran, Ketua DPD IKALProvinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Kosadata Media Partner, dan semua pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini. SAMBUTAN DIREKTUR EKSEKUTIF MITRA PRAJA UTAMA
VIII VIII VIII Jakarta, sebagai Kota Internasional dengan predikat “Smart Governance” mengacu pada konsep pemerin­ tahan yang menggunakan teknologi informasi dan ko­ munikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, trans­ paransi, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan layanan publik. Kon­ sep ini menekankan penggunaan data, analitik, dan te­ knologi cerdas untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Smart Governance melibatkan penggunaan sistem in­ formasi yang terintegrasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan membagikan data kepada pemangku kepentingan yang relevan. Dengan demikian, keputusan pemerintah dapat didasarkan pada pemahaman yang lebih baik tentang situasi dan kebutuhan mas­ yarakat. Selain itu, Smart Governance juga mencakup penggunaan teknologi dalam penyam­ paian layanan publik. Contohnya, pemerintah dapat menggunakan aplikasi seluler atau platform online untuk mempermudah akses dan pelayanan kepada warga, seperti penga­ juan izin, pembayaran pajak, atau pelaporan masalah infrastruktur. Pada tingkat yang lebih luas, Smart Governance DKI juga melibatkan kolaborasi an­ tara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan solusi inovatif untuk masalah perkotaan. Melalui keterlibatan publik yang lebih besar dan penggunaan teknologi, Pemerintah DKI berupaya menciptakan kota yang lebih inklusif, berkelanju­ tan, dan responsif terhadap kebutuhan warganya. Secara keseluruhan, Smart Governance DKI bertujuan untuk meningkatkan efektivi­ tas dan efisiensi pemerintahan, mendorong partisipasi aktif warga, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk kehidupan masyarakat di kota-kota modern. Dengan pemahaman Smart Governance di atas, saya menyambut baik hadirnya buku ini yang berjudul “Smart Governance DKI” sebagai Kota Internasional yang mengimplementa­ sikan TIK, khususnya teknologi digital, untuk melayani warga DKI dan para pengun­ jungnya. Buku ini menggambarkan perjalanan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ibu kota Indone­ sia, dalam mencapai status sebagai kota yang berdaya saing global melalui implementa­ si konsep pemerintahan pintar. SAMBUTAN CHAIRMAN PT CITI ASIA INTERNASIONAL
IX IX IX Dalam era yang dipenuhi dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, tuntutan un­ tuk menjadi kota internasional semakin mendesak. Dalam konteks ini, pemerintahan yang cerdas dan adaptif menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan yang kompleks. DKI Jakarta, dengan potensi ekonomi dan sosial yang melimpah, telah men­ jadi laboratorium bagi inovasi dan transformasi dalam hal pemerintahan yang cerdas. Buku ini membawa kita dalam perjalanan melalui langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah DKI Jakarta untuk mencapai status sebagai kota internasional yang maju secara teknologi, inklusif secara sosial, dan berkelanjutan secara lingkungan. Dalam setiap bab, kita akan menjelajahi berbagai program dan kebijakan yang telah diterapkan, serta perubahan signifikan yang terjadi dalam infrastruktur, pelayanan publik, transpor­ tasi, pendidikan, dan sektor lainnya. Selain itu, buku ini juga menyoroti peran serta partisipasi masyarakat dalam membentuk pemerintahan yang cerdas. Keterlibatan warga sebagai agen perubahan dan kolaborator dalam proses pengambilan keputusan menjadi aspek penting dalam mencapai tujuan bersama. Buku ini juga mengungkapkan kisah-kisah inspiratif individu dan kelompok masyarakat yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam memajukan DKI Jakar­ ta. Melalui buku ini, saya berharap para pembaca akan mendapatkan wawasan yang men­ dalam tentang transformasi yang sedang terjadi di DKI Jakarta menuju kota internasion­ al yang cerdas. Selain itu, semoga buku ini juga menginspirasi pemerintah daerah lain, para pemimpin, dan masyarakat di seluruh Indonesia, maupun di negara-negara lain, untuk mengadopsi pendekatan inovatif dalam mewujudkan visi dan misi mereka. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan buku ini. Semoga buku “Smart Governance DKI” ini dapat memberikan pemahaman yang leb­ ih baik tentang peran penting pemerintahan pintar dalam mewujudkan kota-kota yang berkelanjutan dan berkemajuan. Selamat berselancar di narasi apik dan renyah ini. Salam Citiasia, transformative smartcity enabler Cahyana Ahmadjayadi
X X X Tiada yang menampik bahwa laju perkembangan in­ dustri dan teknologi telah bergerak begitu pesat di dunia. Klaus Schwab, seorang ekonom asal Jerman yang juga menjadi pendiri The World Economic Fo­ rum, menggambarkan saat ini dunia tengah memasuki revolusi industri generasi keempat (RI-4.0). Kesuksesan suatu negara dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 erat kaitannya dengan kualitas inovasi di berbagai segi kehidupan. Dalam bukunya yang berjud­ ul The Fourth Industrial Revolution (2017), Schwab menulis revolusi generasi keempat ditandai dengan munculnya superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungk­ inkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Dalam turbulensi RI-4.0 ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadapi tantangan bagaimana memberikan pelayanan publik yang smart. Smart Governance atau tata kelo­ la pemerintahan kota yang pintar adalah konsep sekaligus praktek bagaimana menge­ lola manajemen dan tata kelola pemerintahan serta layanan publik secara lebih cepat, efisien, efektif, responsif, komunikatif , dan terus melakukan peningkatan kinerja bi­ rokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Penerbitan buku Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta ini dimak­ sudkan untuk menyampaikan kepada seluruh stakeholders pembangunan daerah ten­ tang berbagai inovasi yang telah dirancang , dikembangkan , dan diimplementasikan di seluruh unit kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Unit kerja dimaksud terbagi ke dalam lima klaster, yaitu 1). Klaster Badan/ Satuan/ Sek­ retariat, 2). Klaster Dinas, 3). Klaster Wilayah, 4). Klaster Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan 5). Klaster Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Salah satu ciri Smart Governance adalah pola, budaya , dan proses bisnis birokrasi inter­ nal pemerintah dan layanan publik yang menjadi lebih ringkas , cepat , mudah , respon­ sif dan komunikatif, serta efisien waktu, biaya, dan usaha. Dalam implementasinya Smart Governance banyak menerapkan digital transformation dalam pelayanan publik untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang melalui penyediaan pelayanan publik yang mudah , cepat , serta responsif dalam rangka PENGANTAR DARI PENERBIT
XI XI XI penyelenggaraan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Kami meyakini bahwa praktek-praktek terbaik yang disampaikan dalam buku ini se­ lain akan dijadikan benchmark daerah lain baik di dalam maupun di luar negeri, juga akan menjadi wujud keterbukaan informasi publik tentang kinerja instansi pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya. Pada kesempatan ini ijinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum De­ wan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Lemhannas RI, Pj Gubernur DKI Jakarta, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Alumni Lemhannas DKI Jakarta, Kepala Kantor Per­ wakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, dan Direktur Eksekutif Mitra Praja Uta­ ma yang telah berkenan memberikan sambutan dalam buku ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh instansi Pemerintah DKI Jakarta yang telah turut ambil bagian dalam membagikan pengalamannya dalam melaksanakan Smart Gover- nance di unitnya masing-masing. Sekretaris DPD IKAL Provinsi DKI Jakarta
XII XII XII SAMBUTAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I. PENDAHULUAN II. BEST PRACTICE SMART GOVERNANCE PROVINSI DKI JAKARTA A. KLASTER WILAYAH ADMINISTRASI B. KLASTER DINAS C. KLASTER BADAN/SATUAN/SEKRETARIAT D. KLASTER RUMAH SAKIT UMUM DAERAH E. KLASTER BADAN USAHA MILIK DAERAH III. PENUTUP DAFTAR ISI III XII XIV 1 13 31 110 145 249 286
1 Jakarta, The Wise Smart City Heru Budi Hartono Semua orang merindukan Jakarta yang ramah dan informatif, sebuah ruang hidup yang terbuka lebar untuk segala kemungkinan yang baik. Harapannya semua orang siapapun dia dari latar belakang apapun, bisa dengan damai, nyaman dan penuh semangat tinggal di Jakarta untuk menggapai mimpi sehingga memperoleh kehidupan yang sebaik-bai- knya. Oleh sebab itu sebagai pemangku jabatan Gubernur DKI Jakarta, ijinkan kami untuk mengutarakan serta mengulas visi dan langkah konkret terkait Jakarta yang maju di berbagai bidang dan lini kehidupannya. Jakarta yang Ramah Jakarta kota yang besar dengan segala kom- pleksitas di dalamnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat banyak hal yang membutuh- kan perhatian dari Pemerintah Provinsi. Ke- tika menyebutkan Jakarta yang ramah, kami memaksudkan ruang hidup yang luas di segala bidang untuk aktualisasi diri semua orang. Ja- karta diharapkan terbuka bagi siapapun untuk menggapai hidupnya yang paling baik. Untuk itu, adalah tugas Pemerintah Provinsi untuk menciptakan kondisi-kondisi tertentu di mana harapan ideal tersebut mungkin untuk diwujudnyatakan. Pertama, Pemerintah Provinsi mengupayakan terobosan-terobosan emisi rendah kar- bon. Kota yang nyaman dan sanitas tentu saja adalah kota yang sejuk, teduh, hijau dan rendah polusi (green city). Langkah konkret yang sedang dan akan terus dilakukan ialah di antaranya konversi kendaraan bahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan energi ma- tahari atau listrik, gerakan memperbanyak pohon untuk ruang terbuka hijau (RTH), serta pengadaan dan peningkatan jalur sepeda. Dengan upaya-upaya ekologis semacam ini, Jakarta semakin nyaman untuk didiami sebagai rumah bersama yang bersih dan sehat. Kedua, guna menunjang keberlangsungan hidup termasuk ranah ekonomi yang men- dasari bidangbidang lain, infrastruktur merupakan objek yang penting. Pemerintah PENDAHULUAN Pj. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
2 Provinsi membenahi dan terus meningkatkan infrastruktur, juga memastikan lingkungan yang bersih di seputaran Jakarta. Langkah nyata yang dilaksanakan ialah mengeruk kali dan sungai sehingga bebas endapan, mengoptimalisasi sodetan yang mengalirkan air melalui kanal-kanal menuju Banjir Kanal Timur (BKT) guna antisipasi banjir, mening- katkan layanan transportasi sehingga akomodatif untuk aneka kepentingan dan interaksi bisnis di Jakarta, koneksi dan koordinasi antar media untuk Jakarta yang informatif dengan layanan IT yang mutakhir, serta masih banyak lagi upaya lain sebagai prakondisi Jakarta yang membantu banyak orang untuk berkembang. Ketiga, demi terwujudnya inklusivitas sebagai barometer kota yang ramah, Pemerintah Provinsi sungguh memberi perhatian pada program-program yang mengedepankan ke- setaraan. Menyikapi konteks keberagaman dan kebhinekaan yang memang niscaya bu- kan hanya untuk Jakarta tetapi juga Indonesia, Jakarta hadir sebagai kota yang terbuka bagi siapapun. Maka solidaritas antar warga dapat dilihat di ruang kerja, kecamatan-ke- camatan, jalan-jalan dan sarana transportasi publik. Di berbagai ruang publik tersedia sarana dan akses bagi kaum difabel, juga Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) tempat orang-orang dan keluarga bisa rekreasi dan menikmati hidup, serta Transit-Ori- ented Development (TOD) yang memang berciri millenial istimewanya bagi kaum muda. Jakarta semestinya memang unggul dalam meningkatkan kebahagiaan masyarakatnya. Jakarta yang Informatif Segala yang sifatnya informatif tentu membahagiakan semua orang. Itu pula yang menunjukkan keterbukaan, aksesibilitas, transparansi dan hati yang lapang. Pemprov Jakarta terbuka terhadap saran, kritik, masukan dan anjuran demi kebaikan dan ke- maslahatan bersama. Jakarta Smart City (JSC) merupakan salah satu upaya untuk itu. JSC merupakan program unggulan Gubernur DKI Jakarta. Program ini bersifat digi- tal, bertujuan memudahkan warga menyam- paikan aspirasi dan memudahkan Guber- nur memantau proses tindaklanjut laporan warga. JSC telah membuat dashboard yang menyajikan berbagai data yang dapat mem- bantu Gubernur dan para pimpinan untuk mengambil keputusan. Tersedia di dalamn- ya jumlah laporan masuk dan jumlah lapo- ran berdasarkan status di setiap Satuan Ker- ja Perangkat Daerah (SKPD) dan wilayah. Gubernur cepat secara digital untuk aduan
3 dan keluhan rakyatnya. Aplikasi tersebut dapat melihat rerata waktu tindaklanjut pel- aporan serta persentase penyelesaian laporan. Gubernur dapat melihat peta persebaran laporan di Jakarta beserta detailnya. Hal ini untuk mendukung data-driven policy di Jakarta. Sebagai isyarat keterbukaan, Pemer- intah Provinsi memungkinkan warga untuk memantau informasi penanganan laporan di Jakarta. JSC bersifat informatif sehingga masyarakat juga tahu di antaranya linima- sa proses pengaduan, data aduan masyarakat dan penjelasan tentang kanal pengaduan. Terdapat pula profil warga kelurahan yang dapat diakses oleh setiap kelurahan. Profil tersebut berisi data terintegrasi yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi di wilayah kelurahan Jakarta. Dengan data dan statistik yang tersedia, diharapkan setiap kelurahan dapat mengambil kebijakan berbasis data. Jaman sekarang, kita tidak bisa bicara tanpa data. Jika kita memegang data, langkah strategis yang ditempuh pun menjadi terarah dan terukur. Dengan aplikasi ini, seluruh warga Jakarta bisa mengakses layanan personalisasi sesuai kebutuhan masing-masing. Informasi layanan Pemprov DKI Jakarta yang bisa diakses antara lain bantuan pendidikan, kesehatan (vaksinasi dan bantuan kepesertaan Jaminan Kesehatan), bantuan sosial untuk anggota keluarga, bantuan Data Terpadu Kesejahter- aan Sosial (DTKS), bantuan penerimaan manfaat pangan bersubsidi, serta informasi rusunawa berdasarkan NIK. Aksesibilitas dan interaksi dua arah antara Pemerintah Provinsi dan masyarakat semacam ini kiranya merupakan dialog terbuka demi Jakarta yang komunikatif. Aplikasi terkait JSC semakin tampak dibutuhkan. Unduhan terhadap aplikasi tersebut sampai saat ini sekitar 5 juta, dengan 250 ribu di antaranya ber-KTP DKI Jakarta. Pem- prov DKI Jakarta menargetkan di tahun 2023 unduhan meningkat sebanyak 7,5 juta, dan yang ber-KTP DKI Jakarta menjadi 1 juta. Capaian target diupayakan antara lain melalui program literasi digital serta sosialisasi. JSC Goes to School menyasar ke sekolah-sekolah tingkat dasar sampai menengah atas. Sedangkan bentuk sosialisasi lain adalah ke wilayah (kelurahan, RW, dan RT) dan in- dividu penerima Bansos DKI Jakarta. Ketika warga semakin melek dengan kebutuhan personal serta keluarganya untuk mendapatkan informasi dan layanan publik yang dapat dilayani secara daring atau digital, maka dengan kesadaran sendiri mereka mengakses, kemudian menjadi bagian dan menikmati manfaat aplikasi JSC. Dengan sentuhan-sentuhan teknologi yang millenial, peradaban maju yang humanis dan terbuka sedang dibentuk. Sudah saatnya Jakarta akomodatif terhadap niat-niat baik yang
4 memberdayakan semua orang. Semuanya demi kebaikan bersama yang untuknya semua orang harus berupaya, tetapi istimewanya bagi para pemangku jabatan di Pemprov DKI Jakarta sebagai amanahnya yang paling tinggi. Sukses Jakarta Untuk Indonesia!
5 KOTA CERDAS PEMERINTAHAN CERDAS DAN TRANSFORMASI DIGITAL Kompleksitas masalah kota meningkat pesat. Dalam kebanyakan kasus, solusi konvensional tidak mampu memenuhi tuntutan masalah kota. Kota membutuhkan solusi inovatif yang meningkatkan dan meningkatkan kapasitas solusi. TIK (Sistem dan Teknologi Informa- si) memiliki potensi untuk emungkinkan solusi inova- tif dan efektif serta solusi berkapasitas tinggi. Namun perlu dicatat bahwa TIK bukan satusatunya solusi, dan kota cerdas tidak identik dengan kota TIK atau kota digital. Smart city adalah istilah yang luas, banyak definisi dan konsep yang dapat diimplementasikan sebagai role model implementasi smart city, (Fir- mansyah et al, 2019; Dameri, 2014; Manville, 2014). Kondisi ini menjadi salah satu permasalahan dalam implementasi smart city. Hal ini membuat para pengambil keputusan, khususnya pemerintah kota bingung bagaimana engimplementasikan konsep smart city sebagai solusinya. Sejak konsep kota cerdas diperkenalkan pada tahun 1994, konsep ini semakin populer selama dua dekade terakhir (Albino, Berardi, dan Dangelico, 2015), dengan banyak peneliti yang bekerja untuk mendefinisikannya (Dameri dan Cocchia, 2013). Sejumlah proyek di Asia dan Amerika telah berfokus pada pengembangan kota cerdas (Lee, Hancock, dan Hu 2014), dan contoh sebagai benchmark untuk kota-kota seperti Amsterdam, Seoul, San Francisco, dan New York kini telah tersedia (Hwang dan Choe, 2013; Lee, Hancock, dan Hu 2014). Kota cerdas didefinisikan sebagai kota di mana ma- nusia dan aset sosial berinteraksi dengan infrastruktur dan teknologi untuk menghasil- kan pertumbuhan ekonomi di lingkungan yang layak huni (Schaffers, 2011), sedangkan Manville (2014) mendefinisikan kota cerdas sebagai kota yang menggabungkan berb- agai teknologi untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan menyediakan masyarakat dengan kehidupan yang lebih adil. Kota harus dapat menyelesaikan permasalahan dasar yang dihadapi dan memberikan added value. Solusi cerdas ditujukan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya, hal ini se- Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat. M.Eng. Direktur Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB
6 suai dengan definisi Smart City yang disusun oleh SCCIC ITB. Orientasi utamanya adalah solusi inovatif yang diterapkan untuk memecahkan masalah perkotaan. Namun yang harus diperhatikan adalah solusi inovatif harus memperhatikan kapasitas kota seperti manusia, lingkungan, dan tata kelola agar dapat dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan. Tujuan utama pengembangan kota cerdas seharusnya adalah Kualitas hidup warganya berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan (Ekonomi, Sosial dan Lingkungan). Sebuah kota memiliki sumber daya yang dengan bantuan tiga enabler dapat digunakan untuk meningkatkan Kualitas Hidup. Enabler pertama adalah Smart People yang memi- liki karakter positif dan kompetensi tertentu yang dapat diandalkan untuk mendukung suatu proses dapat berjalan dengan baik, dengan Society 5.0 dan Industri 4.0 kita akan memiliki karakter warga negara yang baru. Kedua Smart-Governance, artinya platform tata kelola dibuat, disetujui, dan digunakan sebagai acuan bersama untuk melakukan berbagai hal, mulai dari etika yang mengatur hubungan sosial antar individu, berbagai instrumen dan standar hukum untuk mengatur berbagai aktivitas manusia, organisasi , dan pemerintah. Disrupsi membuat kita membutuhkan proses tata kelola yang cepat tanggap. Enabler terakhir adalah Infrastruktur Cerdas, Teknologi, dan Lingkungan. Enabler ketiga ini memiliki pengertian umum sebagai ruang untuk melakukan berbagai aktivitas yang dapat mencakup lingkungan alam, lingkungan buatan, atau platform teknologi. Semua kegiatan pasti membutuhkan dukungan ruang atau platform. Kegiatan dapat dilakukan di alam, di ruang buatan manusia, di lingkungan platform teknologi, atau kombinasi dari ketiga hal tersebut. Dengan adanya disrupsi, akan ada banyak pilihan teknologi baru yang dapat mendukung kota seperti AI, IOT, dan Big Data. Jakarta saat ini menghadapi banyak masalah perkotaan. Status sebagai ibu kota negara yang akan berubah di masa depan juga menjadi tantangan tersendiri bagi kota Jakarta. Saat ini Jakarta sedang menghadapi berbagai masalah seperti kemiskinan, pendidikan, banjir, tanah longsor, kemacetan lalu lintas, polusi udara, pandemi covid, pelayanan publik, dan masalah perkotaan lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menja- dikan Jakarta sebagai kota maju dengan layanan publik berbasis IT (smart city) yang efektif menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warganya. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, dibentuklah Jakarta Smart City. Jakarta Smart City telah memberikan banyak inovasi teknologi berupa aplikasi yang mempermudah pelayanan publik atau penyebaran informasi yang lebih baik, namun seperti yang kita
7 ketahui bahwa “kota cerdas” tidak hanya tentang teknologi atau aplikasi. Perkemban- gan smart city di Jakarta menghadirkan sejumlah tantangan dan peluang. Integrasi pe- layanan publik, pemerataan pembangunan, keamanan dan kesiapsiagaan bencana, kes- ehatan lingkungan dan ekosistem, pengembangan potensi daerah, pengembangan tata pemerintahan yang baik, pengembangan sumber daya manusia, dan pelibatan pemangku kepentingan adalah beberapa tantangannya. Tantangan ini juga memberikan peluang bagi pengembangan pemerintahan digital untuk proses pengelolaan dan integrasi data, pemanfaatan teknologi dalam pengembangan potensi dan tata kelola, serta pelatihan SDM profesional yang cerdas untuk berperan aktif dalam proses pembangunan provinsi DKI Jakarta. Implementasi smart city di Jakarta perlu didukung dengan infrastruktur yang baik. Infra- struktur akan meletakkan dasar bagi pembangunan yang jauh lebih besar. Infrastruktur kota cerdas tidak sama dengan infrastruktur TIK. Infrastruktur smart city yang lebih luas, di dalamnya terdapat berbagai enabler yang akan bekerja sama untuk menciptakan platform sistem pintar yang terintegrasi. Tujuan utama penggunaan platform ini adalah untuk memahami masalah kota dan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan fakta. Risiko utama penerapan platform smart city adalah tata kelola data harus disiapkan dan transformasional. Tidak hanya metode dan objek data yang harus diubah, tetapi orang yang mengerjakannya juga harus mau bertransformasi. Tujuannya adalah untuk memas- tikan ketersediaan data yang memadai, integritas data dan informasi, keamanan data, dan sebagainya, yang semuanya akan mendukung dalam proses pembuatan kebijakan. Istilah “kota cerdas” mengacu lebih dari sekedar teknologi atau aplikasi. Tujuan utama kota cerdas untuk mengoptimalkan kebijakan, tata kelola, dan manusia, harus berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk pembuatan kebijakan yang cerdas. Lebih banyak kolab- orasi dan partisipasi antar pemangku kepentingan diperlukan untuk menciptakan kota cerdas atau dalam istilah yang kita telah kenal secara umum adalah Gotong Royong. Konsep integrasi tidak hanya terkait dengan data dan informasi, tetapi juga dengan ma- nusia (stakeholder) dan proses tata kelola. Pada “multi sektor”, seharusnya “multi pe- mangku kepentingan” dan “multi pemangku kepentingan”. Untuk meningkatkan partisipasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, konsep smart city living labs dapat digunakan. Perlu adanya contoh implementasi yang terukur dan berkelanjutan serta wilayah yang akan dijadikan model. Selain itu, implementasi Smart City membutuhkan sistem komunikasi yang memungkinkan semua perwakilan pemangku kepentingan untuk berbagi pengalaman dan mendiskusikan pembangunan daerah secara sinkron atau asinkron. Sistem ini menjadi dasar proses co-creation dalam pengembangan kawasan percontohan.
8 Pertimbangan lain dalam mengembangkan smart city adalah proses transformasi dari analog ke digital. Digitalisasi telah menjadi fokus berbagai perusahaan, organisasi, dan pemerintah. Hanya saja cara dan metode pelaksanaannya bermacam-macam, sehing- ga hasilnya pun bisa berbeda-beda. bisa berhasil, kurang berhasil, tidak berhasil, atau bahkan gagal. Banyak organisasi menunjukkan bahwa keberhasilan proses digitalisasi telah dibuktikan dengan pengembangan aplikasi berbasis web dan seluler. Kemudahan membuat aplikasi membuat setiap unit organisasi berlomba-lomba membuat aplikasi, sehingga terkadang sebuah organisasi berhasil membuat banyak aplikasi. Perubahan menggunakan pengaruh eksternal untuk mengubah tindakan, tetapi trans- formasi mengubah keyakinan sehingga tindakan menjadi wajar dan dengan demikian mencapai hasil yang diinginkan. Proses transformasi digital akan lebih menantang dari- pada proses digitalisasi. Eksekusi memang penting, tetapi visi, strategi, dan budaya akan menghasilkan transformasi yang berhasil. Organisasi yang akan melakukan transforma- si digital harus merancang atau memperbarui EA setelah model bisnis baru ditetapkan. Berikut ini gambaran tahapan dan komponen enabler untuk proses transformasi digital yang disusun oleh tim SCCIC ITB.
9 SELAYANG PANDANG Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta telah meluncurkan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan literasi digital di antara penduduknya. Beber- apa inisiatif termasuk penyediaan akses internet gratis di berbagai tempat umum, pela- tihan digital bagi warga, dan pemberdayaan masyarakat melalui aplikasi dan platform digital. Indeks literasi digital DKI Jakarta mengalami peningkatan pada tahun 2022. Sebelumnya, DKI Jakarta mempunyai nilai poin pada angka 3,51 pada tahun 2021 lalu mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 3,59 poin. Hasil tersebut tergambar dari Survei Literasi Digital Indonesia 2022 yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo yang bekerja sama dengan Katadata Insight Center (KIC). Skor tersebut menunjukkan bahwa literasi digital Indonesia pada kategori sedang. Pengukuran dilakukan menggu- nakan empat pilar, yaitu kecakapan digital (digitalk skills), etika digital (digital ethics), keamanan digital (digitalsafety), dan budaya digital (digital culture). Jakarta merupakan salah satu 10 provinsi yang memiliki indeks literasi digital tertinggi, yaitu pada angka 3,59. Literasi digital memainkan peran penting dalam pengembangan dan penggunaan teknologi di Smart City. Penduduk yang memiliki literasi digital yang baik akan lebih mampu memanfaatkan layanan-layanan digital yang tersedia di Smart City. Smart City sendiri adalah sebuah konsep yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
10 untuk meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan bagi penduduk perkotaan. Jakarta, ibu kota Indonesia, juga mengadopsi konsep Smart City dengan fokus pada e-govern- ment, e-health, e-education, ebudgeting, dan smart transportation. Sejauh ini, Smart City di DKI Jakarta telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir melalui Jakarta Smart City (JSC). Pemerintah terus mendorong kolab- orasi antara sektor publik dan swasta untuk mewujudkan visi Smart City yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Jakarta. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, perkembangan Smart City di DKI Jakarta menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi yang cerdas. DKI Jakarta telah menerapkan konsep Smart City sebagai inisiatif yang dikem- bangkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, ataupun sumber daya teknologi untuk membantu peningkatan kualitas hidup penduduk dan pengemban- gan perkotaan. Adapun misi dari Jakarta Smart City adalah mewujudkan Jakarta baru yang informatif, transparan serta diintegrasikan dengan penggunaan teknologi informa- si dan komunikasi untuk pelayanan yang lebih baik. Istilah Smart City kerap bersinggungan dengan arti pemanfaatan teknologi dalam membantu pengelolaan kota, seperti adanya pelayanan berbasis elektronik atau aplika- siaplikasi program pelayanan yang memiliki sistem terintegrasi antara layanan satu den- gan lainnya. Dalam implementasi Smart City, DKI Jakarta telah menyediakan berbagai layanan untuk menyokong keberlangsungan dari Jakarta Smart City. Perangkat Daerah berperan penting dalam memberikan layanan yang praktis, mudah, efisien, dan infor- matif. Berbagai upaya telah diterapkan sebagai bentuk implementasi Smart City, baik dalam bentuk inovasi pemanfaatan teknologi berupa situs web hingga disediakannya berbagai aplikasi yang dapat diunduh di perangkat ponsel sebagai bentuk pelayanan publik. Salah satu inovasi yang telah terintegrasi secara baik dan familiar di telinga mas- yarakat ialah JakartaKini (JAKI), di mana masyarakat mendapatkan berbagai layanan yang bervariasi dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti pelaporan, informasi dan survei yang bisa diakses dengan sekali ketuk. Selain adanya pemanfaatan teknologi, program pelayanan yang disediakan oleh Perangkat Daerah DKI Jakarta den- gan memanfaatkan sumber daya alam, manusia dan budaya kerap berkembang sebagai bentuk branding dan potensi menjadi magnet untuk wisatawan. Pembangunan Kota Jakarta sebagai Smart City merupakan suatu perwujudan ­ implementasi dari masyarakat madani. Hal tersebut terbukti dengan adanya masyarakat yang sudah terintegrasi dengan baik mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial-budaya dan kesadaran beragama serta adanya penggunaan atau pemanfaatan teknologi infor- masi dan komunikasi yang mampu memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kota ­ untuk menghasilkan proses kerja yang lebih efektif dan efisien. Dengan adanya ­ berbagai
11 pembangunan berupa program sebagai perwujudan implementasi Smart City serta mas- yarakat yang memiliki partisipasi tinggi dalam menghadapi suatu perubahan di Kota Jakarta, sudah selayaknya Ibukota ini menjadi acuan perkembangan Smart City di Indo- nesia. Perangkat Daerah berjalan sesuai tupoksi masing-masing dengan memanfaatkan kekayaan informasi, teknologi, dan sumber daya yang dimiliki. Tidak hanya peman- faatan yang menjadi highlight, namun bagaimana cara Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat saling berkolaborasi dalam menjalankan tugas dengan berbagai stake- holder, khususnya masyarakat. Berbagai program atau inovasi teknologi membutuhkan peran masyarakat dalam keberlangsungan, yang menandakan bahwa perencanaan dari Jakarta Smart City bersifat partisipatif. Kondisi eksisting penerapan Smart City di DKI Jakarta harus beradaptasi secara agile dengan perubahan teknologi dan lingkungan. Berdasarkan World Economic Forum 2022, pertumbuhan dan keberagaman populasi kota - kota di dunia semakin mening- kat. Meskipun aksesibilitas pendukung diperlukan agar masyarakat dapat mengakses fasilitas berkelanjutan, kenyataannya kemudahan tersebut tidak selalu sejalan dengan pertambahan populasi. Pertumbuhan populasi dan aktivitas perkotaan yang beragam dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, perlu konsep manajemen kota yang memperhatikan pembangunan jangka panjang, dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Integrasi teknologi men- jadi penting untuk melaksanakan aktivitas kota secara efektif dan efisien, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan penduduk dan keberlanjutan lingkungan. Salah satu konsep yang erat kaitannya dengan Smart City adalah Future City. Fu- ture City adalah ide yang digagas sebagai bentuk implementasi SDGs yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berperan dalam mencapai tujuan pembangu- nan berkelanjutan sebuah kota. Tujuannya seperti penggunaan energi terbarukan, infra- struktur yang ramah lingkungan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan kesetaraan akses terhadap fasilitas perkotaan, menjadi bagian integral dari Future City. Konsep Future City telah diidentifikasi di berbagai negara seperti Singapura yang mengangkat Future City dari sisi ekosistem manusia, bisnis, bangunan, dan infrastruktur yang me- manfaatkan data dan teknologi untuk menjadi lebih aman, lebih tangguh, dan terhubung dengan lebih baik, menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi warga. Secara garis besar Future City adalah kota yang layak huni yang memiliki ke- mampuan beradaptasi terhadap tantangan masa depan dan memiliki pembangunan yang kolaboratif berkelanjutan sehingga mampu menciptakan tingkat harapan hidup yang tinggi bagi seluruh stakeholder di kota tersebut, termasuk pemerintahnya. Diambil dari definisi tersebut, Future City dapat dikatakan sebagai perkembangan dari Smart City. Terkait dari analisis tersebut, DKI Jakarta sebagai kota dengan nilai indeks Smart City tertinggi di Indonesia berdasarkan Smart City Index (SCI) 2023 dapat dijadikan sebagai pelopor Future City.
12 Dalam mewujudkan Jakarta Future City yang berkelanjutan dan selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs), perkembangan dari Smart City dapat men- jadi salah satu pondasi dari sifat keberlanjutan ini. Adanya keberlanjutan dan manfaat pengelolaan dari program Smart City yang baik dapat menjadi salah satu langkah awal dalam memastikan seluruh aspek yang berada di dalam SDGs dapat terpenuhi untuk menggapai Future City. Dengan sifat sustain terhadap program dan pengelolaan ini, Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah yang ingin berkembang menjadi Smart City dan Future City. DibalikperingkatindeksSmartCityDKIJakartayangtinggi,DKI­Jakartamemili- ki beberapa problematika yang perlu diatasi yang memperhatikan prinsip ­ keberlanjutan. Salah satu problematika terbesar DKI Jakarta yaitu terkait populasi dan kompleksitas yang tinggi. Dengan kondisi ini, DKI Jakarta menghadapi berbagai tantangan dan per- masalahan yang berdampak langsung pada keberlanjutan kota. Sebagai upaya menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk ­ m­ enerapkan ­ inovasi dan mengembangkan best practice sebagai solusi yang efektif. Salah satu upayanya ­yaitu penerapan konsep Future City. Melalui konsep ini, DKI Jakarta dapat mengembangkan solusi inovatif sesuai dengan permasalahan yang terjadi sehingga dapat menjadi kota yang adaptif dan berkelanjutan. Konsep Future City dapat mengakomodasi segala aspek kehidupan yang mempertimbangkan keunggulan DKI Jakarta sebagai solusi inovatif dalam meminimalisasi tantangan yang dihadapi di masa depan.
13
15 PEMERINTAH KOTAADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Kota Administrasi Jakarta Timur adalah sebuah kota administrasi di bagian timur Daerah Khusus Ibukota ­ Jakarta. Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan daerah yang ­ telah mendukung perwujudan ekosistem smart city 4.0 di Indo- nesia. Sebagai bagian dari DKI Jakarta, Kota Administrasi ­ Jakarta Timur juga turut mewujudkan ekosistem kota cerdas. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik, ­ Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mewujudkan ­implementasi dimensi smart governance melalui berbagai inovasi tata kelola dan tata pamong pemerintahan yang cerdas dengan mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi. Ada- pun ­ inovasi tersebut di antaranya adalah Aplikasi Elektronik ­ Hukum Timur (E-kumur) dan Program Sumur Serapan. Inovasi Smart Governance Elektronik Hukum Timur (E-Kumur) Elektronik Hukum Timur atau E-Kumur merupakan sistem penyajian data penanganan hukum secara komprehensif dan ter- integrasi yang berbasis website dan aplikasi. Inovasi tersebut ber- tujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur guna mempermudah penanga- nan hukum perkara di Pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi) yang ditangani di tingkat kota Administrasi Jakarta Timur serta meningkatkan akses bagi masyarakat untuk mendapa- tkan informasi tentang status penanganan hukum perkara. Aplika- si yang diinisiasikan oleh Kepala Bagian Hukum Jakarta Timur ini juga bertujuan untuk tersedianya data komprehensif di dalam sistem web dan aplikasi, serta menjadi wadah pengendalian dan evaluasi sistem penyajian data penanganan hukum secara digital. Pada proses implementasinya, masyarakat dapat menga- jukan permohonan pada Walikota Jakarta Timur secara online melalui aplikasi atau website E-Kumur, selanjutnya walikota dapat langsung melakukan disposisi ke bagian hukum. Permo- honan tersebut akan ditindaklanjuti oleh bagian Hukum pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, dan selanjutnya status permohonan akan
16 terpublikasi secara update pada aplikasi E-Kumur. Website atau aplikasi yang telah di- luncurkan pada 2021 ini dapat dikatakan telah berhasil dimanfaatkan oleh masyarakat dengan melihat indikator keberhasilan penindaklanjutan dari berbagai perkara litigasi dan non litigasi yang telah diajukan. Change Management E-Kumur Adanya perkembangan di dunia teknologi saat ini dan belum tersedianya data penanganan hukum yang aman sehingga belum optimalnya sistem pen- yajian data penanganan hukum merupakan latar be- lakang permasalahan yang memicu munculnya suatu ide untuk membuat inovasi E-Kumur. Pemerintah Kota Jakarta Timur berupaya untuk membuat suatu aplikasi dan website yang bertujuan agar masyarakat mendapatkan kemudahan untuk mengetahui informa- si penanganan hukum sehingga masyarakat dapat langsung melakukan tindak lanjut dari hasil informasi yang tersedia pada website atau aplikasi serta dapat juga dijadikan se- bagai pedoman dalam melakukan perbuatan hukum. Dengan adanya inovasi E-Kumur, akan mempermudah pegawai internal Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur da- lam mendapatkan data secara real time, memonitor penanganan hukum dan memberi- kan respon time yang cepat. Untuk mewujudkan inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dikelola oleh pegawai, terdapat sosialisasi yang dilakukan oleh Pemer- intah Kota Administrasi Jakarta Timur, baik yang dilakukan kepada pegawai internal maupun kepada masyarakat. Sosialisasi secara online telah dilakukan melalui berbagai media massa seperti media antara news dan tribun news. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum selaku penggagas inovasi E-Kumur. Selain itu, terdapat pula sosialisasi yang dilakukan kepada pegawai pemerintah terkait tata cara pengungga- han, pembaharuan data dan penyimpanan data pada inovasi E-Kumur. Untuk menjaga keamanan data masyarakat pada inovasi E-Kumur, telah dilaksanakan sebuah mitigasi risiko seperti adanya pemantauan bagi masyarakat yang mengakses E-Kumur serta ter- dapat monitoring security dan pemberlakuan captcha bagi setiap masyarakat pengguna layanan EKumur. Sumur Resapan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur membentuk suatu inovasi yak- ni sumur resapan yang bertujuan untuk mengurangi genangan di berbagai titik rawan genangan di wilayah Jakarta Timur. Pembuatan sumur resapan ini tentunya perlu me- lihat wilayah ang tepat dengan jenis kedalaman dan kelebaran yang tepat. Program
17 ini mempunyai keunggulan karena memiliki variasi kedalaman yang dapat disesuaikan dengan struktur tanah. Adapun variasi kedalaman tersebut berkisar 5 meter, 10 meter, 20 meter hingga 50 meter. Selain itu, program sumur resapan juga berfungsi sebagai tempat penampungan air yang tidak tertampung dari lintasan air. Program sumur resa- pan dinilai berhasil mengatasi genangan di wilayah dengan tanah cekung. Hal tersebut terbukti sejak dilakukannya uji coba di Jalan Mayor Jenderal DI Panjaitan. Melihat hal tersebut, Walikota Jakarta Timur mengajukan program ini untuk dapat diimplementa- sikan pada setiap kecamatan wilayah Jakarta Timur. Adapun target dari inovasi ini di antaranya pada tahun 2021 setiap kecamatan membuat sebanyak 100 buah lubang su- mur resapan dan pada tahun 2022 setiap kecamatan membuat sebanyak 200 buah lubang sumur resapan dengan pembangunan difokuskan pada wilayah rawan genangan. Pada proses implementasinya, inovasi Sumur Resapan dapat dinilai telah berhasil dijalankan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berkurangnya genangan air di berbagai wilayah Jakarta Timur. Change Management Sumur Resapan Pembuatan program sumur resapan ini dilatarbelakangi dari adanya kegiatan kolaborasi yang dilakukan antara Pemerintah Kota Administrasi Ja- karta Timur dengan Komunitas Masyarakat Air. Pada kegiatan tersebut, Komunitas Masyarakat Air mem- berikan ide terkait dengan sumur serapan untuk men- gatasi berbagai wilayah rawan genangan di Jakarta Timur. Pada proses implementasinya, terdapat upaya pemantauan yang dilaksanakan oleh masing-mas- ing pihak dari wilayah kecamatan. Sosialisasi kepa- da masyarakat terkait program sumur serapan juga dilakukan. Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara offline di setiap kecamatan dan kelu- rahan. Adapun sosialisasi secara online juga dilaksanakan melalui berbagai sosial me- dia yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Terdapat kendala yang dialami pada proses pembangunan program ini di antaranya tidak adanya alat yang mumpuni untuk membangun sumur resapan di beberapa kelurahan. Menghadapi hal tersebut, pemerintah berupaya untuk menerima bantuan melalui program Corporate So- cial Responsibility (CSR) sehingga pemerintah dapat meminjamkan berbagai alat yang dibutuhkan ke berbagai kelurahan.
18 Rekomendasi Inovasi E-Kumur dan Sumur Resapan dapat dinilai telah mencapai keberhasilan. Namun upaya perbaikan dan evaluasi tetap perlu dilakukan. Demi menjaga keberlanjutan dari program ini, perlu diadakannya pengembangan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi dan jawaban atas berbagai kekurangan yang dihadapi. Adapun evaluasi tersebut yakni adanya pemantauan yang lebih masif terkait dengan implementasi dari sumur resapan serta tetap pemberlakuan update data pada aplikasi atau website E-Kumur. Diharapkan pula program ini dapat menjadi suatu inspirasi bagi daerah lain untuk mengimplemen- tasikannya. Testimoni “Dengan adanya aplikasi yang digagas bidang hukum Walikota Jakarta Timur, saya sangat mengapresiasi dan itu sangat positif dan membantu penangan hukum yang be- rada di wilayah kerja Kantor Walikota Jakarta Timur.”- Demenk (pengguna layanan E-Kumur)
19 PEMERINTAH KOTAADMINISTRASI JAKARTA UTARA Kota Administrasi Jakarta Utara bersinergi bersa- ma kota administra Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta lainnya dalam mengembangkan Jakarta Smart City. Jаkаrtа Smart City yang mеrupаkаn pеnеrаpаn kоnѕеp kоtа cеrdаѕ dengan mеngоptіmаlkаn pеmаnfааtаn Tеknоlоgі Іnfоrmаѕі dаn Kоmunіkаѕі (TІK) untuk mеmаkѕіmаlkаn pеlаyаnаn publіk, mеmbеrіkаn ѕоluѕі pеnyеlеѕаіаn mаѕаlаh dаn mеndukung pеmbаngunаn yаng bеrkеlаnjutаn ѕеhіng- gа mаѕyаrаkаt Jаkаrtа, mаѕyаrаkаt luar Jаkаrtа аtаu luar Іndоnеѕіа dapat mengetahui lеbіh jеlаѕ terkait Kоtа Jаkаrtа sebagai pusat dari pemerintahan di Indonesia. Kota Administrasi Jakarta Utara turut berpartisipasi bersama dengan kota admin- istrasi Jakarta lainnya melalui peluncuran Jakarta Smart City yang dilakukan pada bu- lan Desember tahun 2014 оlеh Basuki Tjahaja Purnama ѕеlаku Gubernur DKI Jakarta. Melalui Jakarta Smart City diharapkan bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan perangkat digital dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan transparan. Hal ini tentunya berimplikasi pada peningkatan kеpеrcаyааn mаѕyаrаkаt tеrhаdаp kinerja pеmеrіntаh Pеmеrіntаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа dimana sеbаgаі tіndаk lanjut Pеmеrіntаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа mеluncurkаn ѕіtuѕ jаkаrtа.gо.іd dаn ѕmаrtcіty.jаkаrtа.gо.іd dan dаlаm ѕіtuѕ tеrѕеbut ѕеmuа іnfоrmаѕі yаng аdа dі lіngkup pеmеrіntаh dаеrаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа dаpаt dеngаn mudаh dіаkѕеѕ оlеh mаѕyаrаkаt. Inovasi Smart Governance Cepat Respon Masyarakat (CRM) Ѕmаrt Cіty diharapkan dapat mensuk- seskan ѕmаrt gоvеrnance yаng mеrupаkаn pelayanan publik bеrbаѕіѕ teknologi untuk mеmudаhkаn іntеrаkѕі pemerintah den- gan pеmеrіntаh dаn pеmеrіntаh dеngаn mаѕyаrаkаt аrtіnyа pеlаyаnаn yаng dіbеrіkаn mеmungkіnkаn pеngаmbіlаn kеputuѕаn bеrbаѕіѕ rеаl tіmе dаtа. Smаrt gоvеrnance jugа mеrupаkаn ѕеbuаh bіdаng yаng mеnаngаnі mаѕаlаh pеlаyаnаn publіk dіmаnа ѕmаrt gоvеrnance mеnyаngkut ѕаlаh ѕаtu unѕur tеrpеntіng dаlаmpеrkоtааnyаіtuBаdаnаtаuІnѕtаnѕіPеmеrіntаhаnyаngdіkеmbаngkаnbеrdаѕаrkаn
20 fungѕі Tеknоlоgі Іnfоrmаѕі аgаr dаpаt dіаkѕеѕ оlеh yаng bеrkеpеntіngаn ѕеcаrа еfеktіf dаn еfіѕіеn. Fungѕі dаѕаr dаrі pеmеrіntаhаn yаіtu mеngеlоlа ѕеmuа аѕpеk іnfоrmаѕі dаtа yаng bеrkаіtаn dеngаn pеrkоtааn tеrmаѕuk dі dаlаmnyа terdapat mаѕyаrаkаt, іnfrаѕtruk- tur, jаrіngаn, ѕumbеrdаyа, kеbіjаkаn, pеrеkоnоmіаn, dаn lіngkungаn, dаlаm kаіtаnnyа dеngаn kоnѕеp ѕmаrt gоvеrnance ѕеmuа іnfоrmаѕі dаtа yаng dіаtаѕ tеrdаpаt dаlаm bеn- tuk dіgіtаl аgаr dаpаt dіѕіmpаn dаlаm ѕuаtu “dаtаbаѕе” yаng nаntіnyа dаpаt dіаkѕеѕ оlеh yаng bеrkеpеntіngаn mеlаluі jаrіngаn оnlіnе dіmаnа ѕаjа dаn kаpаn ѕаjа. Pеrmаѕаlаhаn pеlаyаnаn publіk yаng mеndоrоng tеrbеntuknyа kоnѕеp ѕmаrt gоvеrnance аdаlаh tіng- gіnyа prаktеk KKN (Kоrupѕі, Kоluѕі dаn Nеpоtіѕmе), rеndаhnyа kuаlіtаѕ pеlаyаnаn, bіrоkrаѕі yаng pаnjаng dаn bеrbеlіt-bеlіt, аdаnyа tumpаng tіndіh tugаѕ dаn kеwеnаngаn ѕеrtа rеndаhnyа pеngаwаѕаn еkѕtеrnаl. Dalam rangka mеmpеrbаіkі pelayanan publіk yаng bеlum mаkѕіmаl, Pеmеrіntаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа mеmbеntuk Cepat Respon Masyarakat (CRM) yаng mеrupаkаn ѕаlаh ѕаtu prоgrаm ѕmаrt gоvеrnance dіmаnа CRM аdаlаh аplіkаѕі pеngаduаn mаѕyаrаkаt yаng dіgunаkаn оlеh аpаrаtur pеmеrіntаhаn dі lіngkungаn Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа untuk mеnаmpung dаn mеnіndаklаnjutі lаpоrаn wаrgа ѕеrtа dаpаt mеmbаntu dіnаѕ dаn kеlurаhаn аgаr dаpаt bеrkооrdіnаѕі dаn mеnyеlеѕаіkаn lаpоrаn wаrgа dеngаn lеbіh mudаh. CRM mеrupаkаn pеnіngkаtаn fungѕі Qluе yаng mеmungkіnkаn lurаh ѕеtеmpаt mеlіmpаhkаn pengaduan mаѕyаrаkаt kеpаdа pіhаk terkait jikа pengaduan mаѕyаrаkаt tеrѕеbut tidak dаlаm tupоkѕіnyа dаn Qluе hаnyа mеrupаkаn ѕаlаh ѕаtu ѕumbеr mаѕukаn lаpоrаn tеrkаіt lаyаnаn publіk. Sеlаіn іtu, CRM jugа mеnаmpung lаpоrаn mеlаluі PTЅP (Pеlаyаnаn Tеrpаdu Ѕаtu Pіntu), Twіttеr, Fаcеbооk mаupun dаrі ѕіtuѕ Lаpоr. Аplіkаѕі CRM dіkеmbаngkаn оlеh Unіt Pеngеlоlа Jаkаrtа Smаrt Cіty (UPJЅC) yаng dіаtur dаlаm Pеrаturаn Gubеrnur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 tentang Penyeleng- garaan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi Citizen Relation Manage- ment (CRM). Change Management CRM Dalam rangka meningkatkan produktivitas dari CRM dan memastikan bahwa CRM bisa mencapai target yang ditentukan. Pemerintah Provinsi DKІ Jаkаrtа juga mеngаdаkаn Bіmbіngаn Tеknіѕ (Bіmtеk) dі ѕеluruh ѕаtuаn kеrjа Pеmеrіntаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа untuk mеmаѕtіkаn аpаrаtur Pеmеrіntаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа dаpаt mеn- guаѕаі pеnggunааn CRM dаn mеkаnіѕmе pеnghаrgааn. Ѕаnkѕі jugа dіtеrаpkаn dаlаm ѕіѕtеm CRM іnі dіmаnа ѕеtіаp аduаn yаng lаmbаt аtаu tіdаk dіtаngаnі bеrdаmpаk pаdа tunjаngаn kеrjа yаng dіtеrіmа оlеh pеnаnggung jаwаb аduаn tеrѕеbut. Unіt Pеngеlоlа Jаkаrtа Smаrt Cіty jugа tеlаh mеngеmbаngkаn ѕіtuѕ yаng dаpаt diakes melalui аplіkаѕі CRM, dimana mаѕyаrаkаt mеlаkukаn pеngаduаn mеlаluі kаnаl-kаnаl rеѕmі pеngаduаn
21 mаѕyаrаkаt yаng lаngѕung tеrіntеgrаѕі dеngаn аplіkаѕі CRM. Selanjutnya dari pengad- uan tersebut dіlаkukаn kооrdіnаѕі аntаrа kеlurаhаn dаn ЅKPD (Ѕаtuаn Kеrjа Pеrаngkаt Dаеrаh) dаn аpаbіlа bukаn mеnjаdі wеwеnаngnyа, mаkа lаpоrаn pеngаduаn tеrѕеbut аkаn dіtіndаklаnjutі оlеh іnѕtаnѕі tеrkаіt. Penanganan pengaduan masyarakat dengan mensinergikan prosedur, sistem, sa- rana dan kewenangan SKPD/UKPD, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pen- anganan pengaduan masyarakat yang dilakukan melalui aplikasi CRM dengan 13 kanal pengaduan resmi yaitu: JAKI (Jakarta Kini), Twitter (@dkijakarta), Facebook (Pemprov DKI Jakarta), Surat Elektronik/Email (dki@jakarta.go.id), Media Sosial Pribadi Gu- bernur/Wakil Gubernur, SMS (0811272206), Penerimaan pengaduan di Pendopo Balai Kota, Penerimaan pengaduan di Kantor Inspektorat, Penerimaan pengaduan di Kantor Walikota, Penerimaan pengaduan di Kantor Camat, Penerimaan pengaduan di Kantor Lurah, Aspirasi Publik Media Massa, dan LAPOR 1708. Berdasarkan pеnjеlаѕаn dі аtаѕ, dapat disimpulkan bahwa CRM sаngаt bеrpеrаn pеntіng dаlаm kеhіdupаn mаѕyаrаkаt tеrutаmа dаlаm bіdаng pеmеrіntаhаn. Jаkаrtа Smаrt Cіty mеlаluі аplіkаѕі CRM jugа dаpаt mеnjаdі ѕоluѕі Pеmеrіntаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа аgаr pеlаyаnаn publіk yаng dіbеrіkаn dаpаt mеnіngkаt dаrіpаdа pеlаyаnаn ѕеbеlumnyа. Jаkаrtа Smаrt Cіty mеlаluі аplіkаѕі CRM juga dаpаt mеnjаdі wаdаh bаgі mаѕyаrаkаt DKІ Jаkаrtа untuk mеngаdukаn pеrmаѕаlаhаn yаng tеrjаdі ѕеpеrtі bаnjіr dаn kеmаcеtаn, mеlаluі аplіkаѕі CRM dеngаn cаrа yаng lеbіh mudаh yаіtu dеngаn mеn- gunduh аplіkаѕі CRM dі sistem operasi аndrоіd dаn CRM dаpаt mеmudаhkаn аpаrаtur pеmеrіntаh DKІ Jаkаrtа dаlаm mеngаtаѕі pеrmаѕаlаhаn yаng аdа dі DKІ Jаkаrtа. Rekomendasi CRM dapat direkomendasikan bagi pemerintah daerah lain karena dalam ­ pelaksanaannya terbukti efektif dan efisien serta memberikan banyak manfaat kepada warga terhadap setiap aduan/keluhan pelayanan. Testimoni “Melaporkan banyak parkir liar di daerah Sunter di CRM dan hanya dalam satu jam laporan tersebut langsung ditangani dan hingga 3 hari setelah melaporkan ter- dapat petugas yang stand by untuk memastikan tidak terdapat parkir liar.” - Sebastian Alex (Warga Sunter, Jakarta Utara)
22 PEMERINTAH KOTAADMINISTRASI JAKARTA SELATAN Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan salah satu kota administrasi yang berada di bagian selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan bertanggung jawab untuk memberikan pe- layanan yang terbaik kepada warganya dan bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan tugas administrasi. Pemerintah Kota Administrasi Jakar- ta Selatan telah melakukan optimalisasi berbagai inovasi melalui pemanfaatan teknologi dalam menjalankan tugasn- ya, khususnya dalam hal pelayanan publik. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan bersama dengan Pemer- intahan Kota/Kabupaten Adminstrasi lainnya, mengopti- malkan fungsi Cepat Respon Masyarakat (CRM) sebagai sarana untuk melakukan proses koordinasi dan penyelesa- ian laporan warga secara lebih efisien. Optimalisasi Smart Governance Cepat Respon Masyarakat (CRM) Cepat Respon Masyarakat (CRM) merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan seluruh kanal pengaduan resmi Pemprov DKI Jakarta. Laporan pengaduan yang masuk ditindaklanjuti secara lebih responsif, efisien, dan transparan. Sebagai sebuah sistem, Cepat Respon Mas- yarakat memiliki alur kerja khusus. Dalam Cepat Respon Masyarakat, data mengenai masalah non-darurat yang dilaporkan oleh masyarakat masuk melalui 13 kanal pengaduan resmi yang ada saat ini. Setelah itu, dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komu- nikasi, laporan tersebut disampaikan kepada kelurahan atau dinas terkait. Proses yang sederhana seperti ini membantu dalam menghemat waktu koordinasi dan penyelesaian masalah dengan hasil yang efektif. Masyarakat, khususnya Masyarakat di Jakarta Selatan juga dapat memantau langsung proses tindak lanjut dari laporan yang mereka sampaikan. Hal ini sebagai ben- tuk transparansi dari kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelesaikan
23 laporan tersebut. Masyarakat dapat mengikuti perkembangan laporan mereka melalui sistem pelacakan yang tersedia di situs web Pengaduan Warga. Ketika laporan sudah selesai ditangani oleh OPD, petugas akan mengunggah foto sebagai bukti yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Adapun dalam menindaklanjuti laporan mas- yarakat, petugas akan difasilitasi dengan sistem Aplikasi CRM Petugas. CRM Petugas Merupakan aplikasi yang di- gunakan khusus oleh petugas terkait untuk menindaklan- juti laporan warga. Aplikasi ini dilengkapi fitur yang dapat mempercepat koordinasi dan penyelesaian laporan. CRM Petugas yang terintegrasi dengan CRM, digunakan oleh petugas atau staf yang bertanggung jawab dalam menan- gani laporan dan pengaduan yang diterima dari masyarakat. Penerapan CRM Petugas melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengintegrasikan, mengelola, dan melacak seluruh proses penanganan laporan mulai dari awal hingga akh- ir. Dengan kehadiran CRM Petugas, proses penanganan laporan menjadi lebih teratur, efisien, dan memungkinkan pelacakan yang lebih baik. Ini memberi kesempatan kepada petugas untuk memberikan respons yang cepat dan tepat terhadap laporan masyarakat, serta meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam menangani masalah yang dilaporkan. Dalam konteks tata kelola cerdas atau Smart Governance DKI Jakarta, isti- lah “CRM” mengacu pada integrasi sistem dan prinsip Customer (Citizen) Relation- ship Management ke dalam prosedur administrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meningkatkan penyampaian layanan masyarakat, meningkatkan daya tanggap terhadap kebutuhan publik, dan mendorong keterlibatan yang lebih baik antara pemerintah dan warganya adalah tujuan utama CRM dalam konteks ini. Hadirnya program CRM di dalam sistem administrasi Pemerintah Provinsi DKI Jalarta serta dalam hal ini diop- timalisasikan fungsinya oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan berupaya mengatur dan mengelola data warga secara efisien, memberikan organisasi pemerin- tah pemahaman menyeluruh tentang interaksi, umpan balik, dan riwayat layanan setiap masyarakat yang memanfaatkan sistem CRM ini. Hasilnya adalah masyarakat Jakarta Selatan menerima layanan individual dan efektif yang memenuhi kebutuhan mereka dengan cepat dan efisien. Pemerintah DKI Jakarta, khususnya Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Se- latan berharap dapat meningkatkan kebahagiaan warga, menyederhanakan prosedur administrasi, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintah, dan tujuan lainnya dengan menerapkan prinsip dan sistem CRM. Tujuannya adalah untuk menciptakan administrasi yang lebih efektif yang memprioritaskan penyediaan layanan publik yang efisien dan segera menanggapi permintaan dan aduan masyarakat.
24 PEMERINTAH KOTAADMINISTRASI JAKARTA BARAT Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan sebuah inovasi untuk melakukan penataan kawasan yang sesuai dengan penjabaran dari instruksi Penanggung Jawab Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Inovasi ini bertujuan untuk melakukan sebuah perubahan fungsi pada kawasan yang kumuh menjadi taman yang rekreatif serta interaktif bagi keluar- ga dan edukatif yang ramah terhadap seluruh lapisan masyarakat. Inovasi Smart Governance Penataan Kawasan Penataan kawasan merupakan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Ja- karta Barat. Penataan ini dilakukan secara berke- lanjutan oleh seluruh kelurahan yang ada di Ja- karta Barat sebanyak 56 kelurahan. Kegiatan ini melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan masing-masing kewenangan dan tanggung jawab. Penataan ini bertujuan untuk menciptakan suatu kawasan yang dapat dikunjun- gi dan dinikmati sebagai salah satu sarana rekreasi masyarakat. Salah satu lokasi yang dilakukan penataan ka- wasan berada di Jl. Taman Kembangan Abadi Uta- ma No. A2, Kembangan Selatan, Kembangan, Ja- karta Barat yang merupakan aset tercatat milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota. Lokasi ini ditata menjadi sebuah taman yang edukatif dan rekreatif. Lebih lanjut, Kelurahan Kembangan Selatan ini merupakan lokasi pusat pergerakan ekonomi/bisnis (Central Business District) sekaligus menjadi salah satu pintu masuk menuju pusat Pe- merintahan Jakarta Barat di daerah Kembangan sehingga penataan kawasan ini dapat menampilkan dan menghadirkan kesan yang baik. Change Management Penataan Kawasan Inovasi ini terbentuk untuk memperbaiki keadaan kawasan sebelumnya yang ku- muh, tidak tertata rapi, dan tidak terawat menjadi kawasan edukatif dan rekreatif di
25 daerah Jakarta Barat. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan beberapa OPD untuk memaksimalkan penataan kawasan. Beber- apa kegiatan yang mendapatkan dukungan dari OPD terkait antara lain: 1) Pemberian bibit untuk kolam produktif oleh Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat 2) Pengangkutan sampah secara terjadwal oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Ja- karta Barat 3) Perapian taman dan penanaman tanaman pelind- ung serta tanaman hias oleh Suku Dinas Perta- manan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat 4) Pengaspalan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat 5) Normalisasi saluran oleh Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat 6) Sinergitas dengan warga setempat, RT, RW, PKK, TNI-POLRI, dan PPSU Rekomendasi Dalam proses pengerjaan penataan kawasan, terdapat beberapa tantangan yang temui, seperti kondisi yang tidak menentu dan beberapa materi- al yang sulit dicari. Walaupun demikian, Kelurah- an Kembangan Selatan beserta jajarannya berhasil bersinergi dan berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut sehingga kegiatan penataan dapat berjalan dengan sukses dan berhasil menjadi sebuah kawasan unggu- lan yang menjadi salah satu destinasi pilihan rekrea- si masyarakat, khususnya di Jakarta Barat. Di sisi lain, kegiatan ini juga dapat menum- buhkan semangat berkompetisi dan improvisasi dari seluruh masyarakat dan pemerintah di Jakarta Barat untuk mempelajari dan mengek- splorasi potensipotensi sekaligus menjiwai dan memahami karakteristik yang ada di kawasannya.
26 PEMERINTAH KOTAADMINISTRASI JAKARTA PUSAT Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan pemerintahan administrasi dibawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Disamping menjalankan fungsi administrasinya, Pe- merintah Kota Jakarta Pusat bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dalam berbagai urusan dan bersinergi dengan pemerintahan lainnya dibawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan fungsi administrasi. Dalam hal pelayanan, Pemerintah Kota Jakarta Pusat terus ­ berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik salah satunya dengan pendekatan teknologi. Salah satunya dengan pengembangan sistem bazar online melalui platform POSJP. Platform ini merupakan situs belanja online yang dapat diman- faatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan di Provinsi DKI Jakarta untuk memasarkan produknya. Selain itu, pelayanan informasi juga disediakan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat melalui pengembangan platform KIWARI (Kiriman Warga Terkini) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. KIWARI merupa- kan platform blog kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat wilayah Jakarta Pusat un- tuk membagikan konten atau informasi pada platform tersebut. Inovasi Aplikasi dan Teknologi Pasar Online Saudagar Jakarta Pusat (POS JP) Pasar Online Saudagar Jakarta Pusat (POS JP) merupakan program berupa plat- form belanja online yang diluncurkan pada tahun 2021 dan pengelolaannya dibawah
27 Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat. POSJP merupakan program dari Pemerintah Kota Jakarta Pusat untuk memberdayakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memperluas jaringan, meningkatkan pendapatan, membuka peluang usaha, serta men- ciptakan wirausaha baru melalui pola kemitraan yang berkelanjutan. POS JP memiliki event-event dengan menyelenggarakan bazar secara offline bersama mitra UMKM yang tergabung yang menjadikannya berbeda dengan program pemberdayaan UMKM lain- nya. Sedangkan pada bazar yang dilakukan secara daring, Suku Dinas PPKUKM Kota Jakarta Pusat memfasilitasi penjualan melalui platform yang menampilkan produk bi- naan JakPreneur mulai dari kuliner, kerajinan tangan, fashion, hingga produk kebutuhan rumah tangga. Program inovasi ini telah memberikan manfaat bagi pelaku UMKM khu- susnya yang berada di wilayah Kota Jakarta Pusat dalam memasarkan produknya dan meningkatkan hasil penjualan yang tentu berdampak pada keberlangsungan usahanya. Selain itu, dengan adanya program ini UMKM yang sulit bersaing di pasar online kon- vensional lainnya dapat terakomodasi, sehingga dapat menunjukan produk-produknya kepada masyarakat luas. Dengan berbagai manfaat dan dampak yang dirasakan, pro- gram inovasi ini telah mencapai tujuannya, tetapi akan terus dibenahi sehingga menjadi lebih berkembang. Change Management POS JP Saat ini persaingan dunia usaha khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) semakin meningkat dengan hadirnya platform-platform online membuat pelakupelaku usaha membanjiri platform dengan produk masing-masing. Tidak adan- ya aturan terkait persaingan yang sehat dalam platform tersebut membuat para pelaku usaha melakukan perang harga yang membuat UMKM dengan modal kecil sulit untuk bersaing. Dengan adanya platform POS JP, UMKM lokal mendapatkan tempat untuk memasarkan produknya dengan harga yang sesuai standar. Melalui POS JP, Pemerintah Kota Jakarta Pusat juga dapat memantau harga-harga barang di wilayahnya, sehing- ga UMKM terhindar dari persaingan yang tidak sehat melalui permainan harga. Ba- zar online dengan POS JP merupakan program bersama dibawah program JakPreneur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Suku Dinas PPKUKM Kota Jakarta Pusat dan telah disosialisasikan kepada pegawai maupun mas- yarakat. Sosialisasi dilakukan kepada UMKM dan masyarakat, melalui adanya event bazar offline membuat masyarakat maupun UMKM lebih memahami keberadaan pro- gram ini. Namun demikian terdapat tantangan seperti masih belum optimalnya platform online POS JP. Sering ditemukan kendala website tidak bisa diakses sehingga menyulit- kan UMKM maupun masyarakat yang ingin memasarkan maupun membeli produk.
28 KIWARI (Kiriman Warga Terkini) Kiriman Warga Terkini (KIWARI) merupakan platform blog kolaboratif yang berisi foto atau artikel dari masyarakat mengenai informasi di wilayahnya. Program ino- vasi ini telah diluncurkan pada tahun 2020, hingga kini platform KIWARI cukup aktif dalam memberikan informasi-informasi di wilayah Jakarta Pusat. Keunikan dari inovasi ini terletak pada kolaborasi 25 antara masyarakat dengan pemerintah dalam memberikan informasi di wilayahnya. Selain itu dengan tidak adanya iklan komersial pada platform ini membuat pembaca lebih nyaman dalam memperoleh informasi. Dengan demikian pembagian informasi dapat lebih cepat dan beragam dan partisipasi masyarakat juga dapat dirasakan. Informasi yang diberikan kepada publik pun mendapatkan antusiasme yang cukup banyak, hal ini dapat dilihat dari jumlah pembaca informasi yang tertera pada platform KIWARI pada setiap informasi yang ditampilkan. Change Management KIWARI Meningkatnya penggunaan internet oleh masyarakat dalam mengakses berbagai informasi dan sebagai komitmen pemerintah terhadap partisipasi masyarakat, menjadi membuat kehadiran platform KIWARI dibutuhkan sebagai respon atas kondisi tersebut. Platform KIWARI dapat menjadi wadah kolaborasi antara Pemerintah Kota Jakarta Pu- sat dengan masyarakatnya dalam menyebarkan informasi yang menarik dan informatif di wilayahnya. Platform KIWARI dikembangkan oleh Suku Dinas Komunikasi, Infor- masi, dan Data Statistik Jakarta Pusat telah melalui serangkaian sosialisasi terkait peng- gunaanya. Selain itu, untuk memperkenalkan dan mengajak masyarakat berkolaborasi telah dilakukan Webinar Jurnalisme Warga dan Platform Kolaboratif. Masyarakat diber- ikan akses untuk mengunggah infomasi di wilayahnya dengan ketentuan yang tidak me- langgar undang-undang, sehingga partisipasi mereka menjadi partisipasi yang positif. Tantangan yang dihadapi sekarang adalah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat agar lebih aktif dalam menyampaikan informasi di wilayahnya dan bagaimana dalam mempertahankan keaktifan masyarakat yang telah berpartisipasi.
29 Rekomendasi Pengembangan platform bazar online POS JP perlu dilakukan untuk memastikan keberlangsungannya terjaga agar masyarakat terus merasakan manfaatnya. Pengemban- gan platform yang diperlukan diantaranya seperti membuat platform lebih stabil dan mudah digunakan (user friendly) dan mungkin dapat dibuatkan dalam bentuk aplikasi berbasis android sehingga lebih fleksibel dalam penggunaanya. Adapun platform KI- WARI kedepannya perlu mengoptimalkan peran warga lebih luas dalam memberikan informasi pada platform. Perlu adanya sosialisasi pada masyarakat luas, sehingga se- makin banyak masyarakat yang mengenal inovasi tersebut dan dapat berpartisipasi di dalamnya. Disamping upaya-upaya pengembangan yang diperlukan dari platform POS JP dan KIWARI untuk memperoleh manfaat yang maksimal, terdapat potensi penerapan inovasi tersebut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah lainnya. Penerapan inova- si-inovasi ini tentunya dapat disesuaikan dengan preferensi masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kualitas pelayan pada masyarakat.
30 PEMERINTAH ADMINISTRASI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU Kepulauan Seribu merupakan salah satu ­ kabupaten administrasidiwilayahDKIJakarta.Padaawalnya,­bentuk administrasi Kepulauan Seribu adalah kecamatan yang menjadi bagian dari Kotamadya Jakarta Utara. ­ Undang Undang No. 32 tahun 1999 pasal 32 menyebutkan tentang peningkatan status Kecamatan Kepulauan Seribu menjadi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu juga ditetap- kan melalui Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2001. Tu- juan dari peningkatan status ini yaitu guna meningkatkan pengelolaan secara mandiri dari segala bidang sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. ­Namun, saat ini ­dalam pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu belum memiliki ­ inovasi yang dibangun atas inisiatif sendiri. Pelayanan kepada ­ masyarakat menggunakan inovasiinovasi dari naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu contohnya yang masif digunakan adalah JakEvo, yaitu inovasi berupa aplikasi yang dikembang- kan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ­ (DPMPTSP) DKI Jakarta.
31
33 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DKI JAKARTA Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora DKI Jakarta melaku- kan digitalisasi dalam pelayanan administrasi peminjaman peralatan olahraga dan venue. Masyarakat dapat mengakses layanan digital tersebut di mana pun dan kapan pun sehingga mempermudah kegiatan dalam berolahraga. Apabila mengala- mi kesulitan, masyarakat dapat mengunjungi helpdesk yang ­ telah disediakan Dispora secara online. Inovasi Smart Governance SIDASI A Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta menyediakan administrasi layanan olahraga secara digital untuk masyarakat. Pelayanan digital tersebut merupakan e-SIDASI (Sistem Informasi dan Distribusi), yaitu permohonan peminjaman peralatan olahraga untuk kegiatan di DKI Jakarta melalui sidasi-dispora.go.id. Pelayanan digital ini telah diluncurkan sejak tahun 2020. Untuk pengajuan permohonan, ada beberapa data yang harus dilengkapi, yaitu nama, pas foto, nomor dan foto KTP, nomor ­ telepon, email, wilayah, nama organisasi, jabatan, alamat, jenis kegiatan, tanggal mulai dan akhir ­ kegiatan, nomor surat, dan berkas yang diperlukan. Apabila data sudah lengkap, ­ pemohon dapat mengajukan permohonannya.
34 Change Management SIDASI A Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta melakukan transformasi digital ter­ hadap kegiatan administrasinya. Pendaftaran peminjaman peralatan olahraga dan venue dapat dilakukan secara online sehingga mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraganya. Pelayanan digital tersebut dapat diakses dari mana pun dan kapan pun. Untuk peminjaman barang, masyarakat harus memenuhi standar operasional yang diperlukan sehingga barang yang dipinjamkan pun tidak rusak atau pun hilang. Sebagai tambahan, Dinas Pemuda dan Olahraga juga melakukan seleksi serta pemetaan terhadap peminjaman alat olahraga. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghilangkan ketimpan- gan yang terjadi pada pengajuan permohonan pada gelanggang atau GOR tertentu. Berikut beberapa langkah untuk memproses permohonan: 1) Masuk ke dalam website pada sidasi-dispora.jakarta.go.id 2) Isi biodata dan dokumen yang diperlukan lalu pilih “Konfirmasi” 3) Pilih alat olahraga yang akan dipinjam lalu pilih “Tambahkan ke Keranjang” 4) Jika ingin menambah barang lain, pilih tombol “Kembali” 5) Setelah selesai memilih, dapat mengklik pilihan “Pesan Sekarang” 6) Pengunjung dapat menunggu approval dari Dinas Pemuda dan Olahraga 7) Cek kembali konfirmasi permohonan melalui email dan sim pan bukti pengajuan 8) Pengunjung dapat melihat perkembangan pengajuan pada menu “Tracking Permo- honan” Pelayanan digital ini disosialisasikan mulai dari pegawai hingga masyarakat. Pegawai di Dinas Pemuda dan Olahraga diberikan training terkait mekanisme pemin- jaman dan penyimpanan barang sehingga barang akan selalu diawasi keberadaan dan
35 penggunaannya. Lebih lanjut, Dinas Pemuda dan Olahraga juga menambah sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi untuk mengembangkan sistem yang lebih up to date sehingga penggunaan website menjadi lebih cepat dan nyaman. Rekomendasi Konsep pelayanan digital yang telah diterapkan oleh Dinas Pemuda dan Olahra- ga DKI Jakarta ini dapat digunakan oleh lembaga/ instansi lain, khususnya yang juga melakukan Pemuda dan Olahraga juga melakukan seleksi serta pemetaan terhadap peminjaman alat olahraga. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghilangkan ketimpa- ngan yang terjadi pada pengajuan permohonan pada gelanggang atau GOR tertentu. penyediaan barang kepada publik. Konsep ini dapat mempermudah, baik masyarakat maupun pegawai dari instansi tersebut karena masyarakat dapat melihat ketersediaan barang dan mengajukan permohonan dari jauh hari serta tidak perlu datang ke kantor. Selain itu, pegawai pun dapat menyiapkan barang permohonan sebelum masyarakat mengambil barang sehingga pekerjaan dan mekanisme permohonan menjadi lebih ­ teratur dan efisien.
36 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DKI JAKARTA JakPreneur hadir atas kepedulian pemerintah ke- pada masyarakat untuk mengembangkan jiwa entrepre- neurship. Kegiatan ini menyediakan pelatihan serta sa- rana prasarana secara gratis kepada semua masyarakat yang ingin belajar berbisnis dari nol. Kegiatan ini berkolaborasi dengan berbagai mitra yang mendukung serta bergerak pada bidang kewirausahaan. Anggota JakPreneur memiliki kesempatan untuk memasarkan produknya dalam skala lokal dan nasional serta pemasaran di lokais-lokasi strategis secara legal, baik berkala maupun permanen. Pendaftaran anggota JakPreneur dapat dilakukan melalui website jakpreneur.jakarta.go.id atau membawa dokumen persyaratan ke ­ kecamatan terdekat. Inovasi Smart Governance JakPreneur JakPreneur merupakan platform kreasi, fasilitasi, dan kolaborasi pengembangan UMKM melalui ekosistem kewirausahaan, seperti startup, institusi pendidikan, atau ­ institusi pembiayaan yang diluncurkan sejak Februari 2020. Fasilitas yang disediakan JakPreneur dapat berbentuk kerja sama jangka panjang atau bentuk kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan kemandirian berusaha den- gan cara kolaboratif antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat, dan/ atau pihak lainnya. Masyarakat yang bergabung dengan Jak- Preneur memungkinkan untuk membangun jaringan entrepreneur sekaligus mempro- mosikan bisnis kepada jaringan yang lebih luas.
37 Anggota JakPreneur akan dibina oleh 6 SKPD DKI Jakarta sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi pelayanan yang diberikan, di antaranya adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Dinas Ketahanan Pangan, Kelau- tan, dan Pertanian; Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi; Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk; Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreat- if; dan Dinas Sosial. Selain dinas, anggota JakPreneur juga akan bekerja sama dengan Bank DKI, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Shopee, Gojek, Tokopedia, Grab, LLDIKTI, dan Bukalapak. Anggota JakPreneur akan difasilitasi dalam 7 Langkah Pasti Sukses, yaitu : 1) Pendaftaran: melakukan pendaftaran dapat melalui pendamping kewirausahaan pada masing-masing kecamatan; website jakpreneur.jakarta.go.id; aplikasi Toko- pedia pada fitur Pusat Edukasi Seller Aplikasi; dan aplikasi JAKI 2) Pelatihan: tersedianya pelatihan pada bidang keterampilan teknis; makanan dan minuman; kerajinan, fashion, dan batik; desain kemasan; nonteknis; digital mar- keting; pelaporan keuangan; serta sosialisasi penggunaan QRIS 3) Pendampingan: layanan pendampingan usaha untuk sertifikat halal; desain kema- san, dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual 4) Perizinan: fasilitas perizinan usaha yang diberikan adalah Izin Usaha Mikro Ke- cil (IUMK)/ Nomor Induk Berusaha (NIB); Izin Edar Sertifikat Pangan Produk- si Industri Rumah Tangga (SPP-IRT); dan Izin Edar Perbekalan Rumah Tangga (PKRT) 5) Pemasaran: kegiatan pemasaran akan dilakukan melalui bazar secara daring dan luring pada masing-masing wilayah; Program Gebetan UMKM; JakPreneur Goes to Mall; pameran di dalam dan luar negeri; dan acara Jumat Beli Lokal bersama dengan Tokopedia 6) Pelaporan keuangan: JakPreneur memberikan fasilitas edukasi terkait digitalisasi keuangan usaha dan pembayaran via QRIS 7) Permodalan: anggota JakPreneur akan mendapatkan dana awal usaha yang beker- ja sama dengan DKI Jakarta sebagai mitra. Kegiatan JakPreneur ini diselenggarakan secara gratis untuk semua kalangan masyarakat yang ingin atau sedang mendalami dunia bisnis. Untuk menjadi anggota JakPreneur, masyarakat harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya adalah a) ber-KTP DKI Jakarta; b) memiliki surat izin usaha; c) bukti kepemilikan usaha; dan d) bersedia mengikuti pelatihan sampai selesai (4–5 hari). Inovasi ini telah memperoleh keberhasilan dengan meningkatkan jiwa ­ entrepreneurship pada masyarakat. Sebanyak 355.983 masyarakat sudah bergabung menjadi ­ anggota JakPreneur dengan anggota sebanyak ± 48.000 yang telah melakukan ­reaktivitas.
38 Change Management JakPreneur JakPreneur dibentuk sebagai fasilitas yang sudah beradaptasi dengan perkem- bangan teknologi sekaligus mendukung kemampuan masyarakat untuk berjualan secara mandiri dan bersaing di pasar bebas. Program ini disosialisasikan di seluruh kecamatan dengan masingmasing 8 pendamping usaha untuk membantu masyarakat dalam penggu- naan JakPreneur, seperti pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu, JakPreneur juga disosialisasikan kepada para pegawai terkait mekanisme dan SOP kegiatannya. Pendampingan usaha ini dilakukan agar pemberian sarana dan prasarana kepada anggo- ta JakPreneur menjadi tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan kegiatannya. Implementasi inovasi ini pun tidak luput dari tantangan yang terjadi. Contohnya, adanya masyarakat yang kurang melek teknologi dan kurangnya inisiatif untuk belajar sendiri dalam penggunaan fasilitas yang diberikan sehingga pendamping usaha harus selalu menemani. Untuk ke depannya, solusi untuk tantangan ini adalah adanya pem- baruan SOP yang mewajibkan pengertian dasar penggunaan teknologi, seperti penggu- naan media sosial agar dalam implementasinya menjadi lebih mudah. Rekomendasi Monitoring dan evaluasi selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami produser dan belum mengetahui minatnya pada bidang usaha apa sehingga mengalami kendala saat menjual- kan produknya. Platform JakPreneur ini dapat diimplementasikan oleh OPD lain dengan inovasi yang lebih berkembang serta melibatkan stakeholder yang lebih banyak lagi. Untuk memaksimalkan inovasinya nanti, OPD terkait dapat menggunakan sumber daya ma- nusia yang berkompeten pada bidangnya, khususnya bidang IT agar dapat mengatasi kendala yang kemungkinan terjadi. Selain itu, adanya sosialisasi dan edukasi yang baik, terutama penggunaan aplikasi dan SOP kegiatan kepada para pegawai agar selanjutnya menjadi informan yang baik bagi masyarakat. Testimoni “Herby selalu dibantu Jakpreneur dalam pengurusan IUMK, NIB, Sertifikat Halal, HAKI, dan pelatihan desain kemasan. Kami juga ikut bazar dengan omset tinggi. Semoga seluruh provin- si bisa meniru Jakpreneur yang sangat bermanfaat.”- Tri Angga Herby Santoso (Peserta JakPreneur)
39 “Elscraft sangat terbantu selama menjadi binaan Jakpreneur. Per- izinan, packaging product, pemasaran yang sangat variatif kami dapatkan. Terima kasih Jakpreneur, sudah sangat sabar membantu UMKM untuk tumbuh dan berkembang.” - Endah Lestari (Ang- gota JakPreneur)
40 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DKI JAKARTA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta melalui Perpustakaan Jakarta hadir sebagai ruang keti- ga bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan hidup, berkolaborasi, dan bertumbuh. Perpustakaan Jakarta berfungsi sebagai sarana edukatif dan rekreasi yang sejalan dengan amanat Undang-Undang 43 Ta- hun 2007 tentang Perpustakaan. Nilai utama yang dibawakan oleh Perpustakaan Jakar- ta ialah belajar, berkarya, dan bertumbuh. Agar masyarakat dapat merasakan layanan perpustakaan secara dekat dan nyata, Perpustakaan Jakarta hadir #SedekatItu melalui berbagai upaya, salah satunya adalah kemudahan akses menggunakan JAKLITERA. Inovasi Smart Governance JAKLITERA Perpustakaan ­Jakarta telah mengintegrasikan seluruh layanan perpus- takaan–tingkat lima wilayah kota dan provinsi– dalam satu portal aplikasi berbasis website bernama JAKLIT- ERA, yaitu Jaringan Koleksi Lintas Area. Sebelum meng- gunakan fitur pada aplikasi, masyarakat harus membuat sebuah akun yang memiliki persyaratan, seperti permintaan alamat email dan nomor NIK. Untuk menjaga keamanan akun pada aplikasi, JAKLITERA akan meminta kode OTP yang akan dikirimkan melalui email. Masyarakat dapat memanfaatkan koleksi perpustakaan dari wilayah terjauh dari rumah dengan mengakses website JAKLITERA dan mengambil serta mengembalikan buku tersebut di perpustakaan terdekat. Aplikasi ini juga menyediakan acara-acara lit- erasi melalui informasi kalender yang dapat diikuti oleh masyarakat. Masyarakat ha- rus melakukan reservasi secara online sebelum mengunjungi Perpustakaan Jakarta agar dapat melihat kapasitas pengunjung tersisa pada hari kunjungan. JAKLITERA juga menampilkan jadwal pusling–perpustakaan keliling– dan lokasi perpustakaan yang ada di DKI Jakarta. Sejak diluncurkan pada tahun 2022 hingga Februari 2023 sudah tercatat 186.903
41 masyarakat yang terdaftar pada aplikasi ini. Tingkat pertumbuhan pemanfaatan aplika- si ini sudah mencapai 16.17% (Tahun 2022 hingga Februari 2023). Kehadiran JAK- LITERA diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pembudayaan kegemaran membaca di DKI Jakarta. Kontribusi JAKLITERA pada kegemaran membaca mas- yarakat dapat dilihat pada Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Buku DKI Jakarta pada skor 72,36 dengan kategori tinggi. Dengan demikian, makin banyak masyarakat yang menggunakan layanan JAKLITERA dalam pemenuhan kebutuhan pembudayaan kegemaran membaca. Change Management JAKLITERA Aplikasi JAKLITERA ini diluncurkan bersamaan dengan pembukaan Perpus- takaan Jakarta yang terletak di daerah Cikini pada 7 Juli 2023. Setiap masyarakat yang ingin mengunjungi perpus- takaan wajib mendaftarkan reservasinya pada aplikasi JAKLITERA. Kunjungan pada perpustakaan memiliki kuota setiap harinya, yaitu sebanyak 1000 orang. Semua aktivitas di perpustakaan sudah tercatat pada aplikasi JAKLITERA, mulai dari reservasi hingga riwayat peminjaman buku. Hal ini membuat sistem pendaftaran dan monitoring peminjaman buku lebih efek- tif dan efisien sehingga mempermudah layanan perpustakaan kepada masyarakat. Digitalisasi dari inovasi ini didukung oleh sumber daya manusia yang ahli dalam teknologi informasi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta memiliki sumber daya manusia yang andal untuk membuat dan mengelola sebuah aplikasi sehingga bu- kan menjadi sebuah hambatan. Lebih lanjut, mitigasi risiko yang dapat dilakukan adalah dengan adanya data center untuk penyimpanan data secara khusus agar proses digital- isasi ini menjadi lebih sempurna. Aplikasi ini juga disosialisasikan secara menyeluruh kepada pegawai di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, khususnya yang melayani mas- yarakat secara langsung agar penyampaian informasi terkait penggunaan JAKLITERA dapat tersampaikan dengan baik. Rekomendasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selalu mengevaluasi kinerja JAKLITERA agar menjadi aplikasi yang paling up to date karena harus selalu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Untuk memaksimalkan pelayanan, Dinas Perpustakaan dan
42 Kearsipan DKI Jakarta juga harus menambah jumlah sumber daya manusia serta pem- bagian tugas yang jelas sehingga informasi dan penggunaan aplikasi dapat diinforma- sikan dengan jelas kepada masyarakat. Di sisi lain, inovasi dari JAKLITERA ini dapat dikembangkan dan diimplemen- tasikan oleh instansi lain di luar Jakarta. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sebuah instansi akan membuat aktivitas menjadi lebih efektif dan efisien sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan tepat. Dengan demikian, masyarakat akan puas terhadap pelayanan yang diberikan. Testimoni “Saya tahu JAKLITERA setelah mengunjungi perpustakaan. Websitenya sangat memudahkan karena saya bisa melihat beber- apa judul buku yang tersedia, walaupun terkadang website crash. Namun, secara keseluruhan sangat membantu. Apabila website dibuat lebih responsif, up to date serta ada fitur rekomendasi jud- ul buku pasti lebih bagus.” - Fadhil Rajendra (Mahasiswa)
43 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DKI JAKARTA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcap- il) Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas dan fungsi pe- layanan registrasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai sek- tor pelayanan publik. Disdukcapil memiliki tagline yang berbunyi JAWARA. Adapun filosofi dari tagline tersebut, yaitu kata yang mengacu pada budaya lokal di mana slo- gan ini adalah harapan agar Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta menjadi yang terdepan dalam pelayanan publik maka kita ciptakan slogan “JAWARA” dari akronim Jago- nya Melayani Warga. Demi mewujudkan pelayanan publik yang terdepan, Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta menciptakan berbagai inovasi guna memberikan akses pelayanan bagi masyarakat yang efektif dan efisien. Adapun salah satu inovasi unggulan yang di- tawarkan adalah Alpukat Betawi. Inovasi Smart Governance Aplikasi dan Website Alpukat Betawi (Akses Langsung Pelayanan DokUmen Kepen- dudukan CepAt dan AkuraT) Alpukat Betawi adalah aplikasi pe- layanan masyarakat untuk mengakses pengajuan administrasi kependudukan. Aplikasi ini merupakan aplikasi super app yang telah diluncurkan sejak 2019 yang dapat diunduh pada App Store dan Google Store sehingga memudahkan proses pengajuan melalui handphone. Alpukat Betawi ini terintegrasi dengan GoSend untuk jasa antar dokumen dan Midtrans untuk solusi pembayaran. Pada aplikasi, terdapat beberapa layanan, yaitu (1) pencetakan KTP elektronik; (2) akta kelahiran; (3) akta kelahiran tanpa NIK; (4) akta kematian; (5) pencetakan KK; (6) perubahan biodata; (7) pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA); (8) informasi data keluarga; (9) duplikasi/ legalisasi akta; (10) permohonan pindah; dan (11) permohonan kedatangan. Nantinya masyarakat dapat mengajukan permohonan layanan, penjadwalan pelayanan, dan memantau progress pelayanan yang sudah diajukan. Serta selanjutanya hasil dari pengajuan administrasi
44 kependudukan akan berupa sebuah PDF, kecuali layanan KTP elektronik. Untuk mem- permudah masyarakat dalam pencarian aplikasi, masyarakat dapat mengunduh aplika- si Alpukat Betawi dengan mengakses melalui JAKI. Dengan adanya aplikasi Alpukat Betawi yang berbasis teknologi telah memberikan efektivitas dan efisiensi masyarakat dalam mendapat layanan Disdukcapil. Pembuatan aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya masyarakat DKI Jakarta yang memiliki kesibukan dan mobilitas yang tinggi. Peluncuran ap- likasi ini berdampak baik bagi mekanisme dan sistem kerja Disdukcapil. Masyarakat yang berkunjung se- cara langsung ke kantor menjadi lebih sedikit dan leb- ih banyak yang menggunakan layanan secaa online melalui inovasi Alpukat Betawi. Hal tersebut juga menjadi sebuah indikator keberhasilan dari aplikasi dan website Alpukat Betawi. Change Management Aplikasi dan Website Alpukat Betawi (Akses Langsung Pe layanan DokUmen Kependudukan CepAt dan AkuraT) Adanya aspirasi dari masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh Disduk- capil menjadi sebuah latar belakang dibentuknya inovasi layanan berbasis teknologi. Banyak masyarakat DKI Jakarta yang menyampaikan aspirasi terkait layanan berbasis teknologi pada tingkat k elurahan di DKI Jakarta. Mengetahui hal tersebut, Disdukcap- il berupaya membuat aplikasi dan website Alpukat Betawi guna mempermudah mas- yarakat untuk mengakses berbagai layanan Disdukcapil. Selain itu, Kepala Disdukcapil Jakarta Utara, Edward Idris, mengatakan bahwa hadirnya inovasi Alpukat Betawi be- rawal bermula dari kondisi masyarakat DKI Jakarta yang sibuk dan memiliki mobilitas yang tinggi sehingga sulit untuk mendatangi loket kependudukan secara langsung untuk mengurus administrasi. Kini, masyarakat dapat mengunduh aplikasia atau mengakses website Alpukat Betawi secara gratis dan dapat langsung mengakses fitur-fiturnya ses- uai dengan kebutuhan. Setelah mengakses salah satu fitur, masyarakat akan mendapat- kan notifikasi terkait verifikasi berkas kelengkapan permohonan. Apabila berkas sudah lengkap, masyarakat dapat mengambil dokumennya di service point dengan menyerah- kan berkas fisik kelengkapan sesuai penjadwalan pada aplikasi atau juga dapat meneri- ma dokumen secara online dalam bentuk PDF. Untuk mewujudkan inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, Dinas­ Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta melakukan ­ sosialisasi inovasi Alpukat Betawi, yang salah satunya dengan memanfaatkan Hari Be- bas Kendaraan Bermotor (HBKB) sebagai media pemasaran. SosialisasiAlpukat Betawi dilaksanakan di Jalan Danau Sunter Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lebih lanjut,
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta
Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta

Recommended

Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanAulia Arif
 
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNANEVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNANDadang Solihin
 
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfBahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfmuzakir tombolotutu
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Teknik Perencanaan Pembangunan
Teknik Perencanaan PembangunanTeknik Perencanaan Pembangunan
Teknik Perencanaan PembangunanRandy Wrihatnolo
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPSEKP - UGM
 
Buku saku dtks kemsos
Buku saku dtks kemsosBuku saku dtks kemsos
Buku saku dtks kemsosPemdes Seboro Sadang
 
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 

Recommended

Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanAulia Arif
 
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNANEVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNANDadang Solihin
 
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfBahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfmuzakir tombolotutu
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Teknik Perencanaan Pembangunan
Teknik Perencanaan PembangunanTeknik Perencanaan Pembangunan
Teknik Perencanaan PembangunanRandy Wrihatnolo
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPSEKP - UGM
 
Buku saku dtks kemsos
Buku saku dtks kemsosBuku saku dtks kemsos
Buku saku dtks kemsosPemdes Seboro Sadang
 
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
Materi Kebijakan publik
Materi Kebijakan publikMateri Kebijakan publik
Materi Kebijakan publikSteelyana Indriasari
 
Pamong praja 1
Pamong praja 1Pamong praja 1
Pamong praja 1Transmission Music Group
 
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy BriefMenulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy BriefTri Widodo W. UTOMO
 
Makalah kebijakan publik
Makalah kebijakan publikMakalah kebijakan publik
Makalah kebijakan publikMohammad Nawawi
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalDadang Solihin
 
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era OtodaTantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era OtodaDadang Solihin
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganOswar Mungkasa
 
Arti, Elemen, dan Jenis Perencanaan
Arti, Elemen, dan Jenis PerencanaanArti, Elemen, dan Jenis Perencanaan
Arti, Elemen, dan Jenis PerencanaanDadang Solihin
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Reforma Agraria
Reforma AgrariaReforma Agraria
Reforma AgrariaLestari Moerdijat
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifDadang Solihin
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikTransmission Music Group
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifDadang Solihin
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Eka Saputra
 
Tupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baruTupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baruPemdes Seboro Sadang
 
Inovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikInovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaFormasi Org
 
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa"
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa" Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa"
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa" Akademi Desa 4.0
 
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat DesaPemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat DesaDadang Solihin
 
Penerapan Tata Kelola Kolaboratif�dalam mewujudkan Smart City. Pemahaman, Pra...
Penerapan Tata Kelola Kolaboratif�dalam mewujudkan Smart City. Pemahaman, Pra...Penerapan Tata Kelola Kolaboratif�dalam mewujudkan Smart City. Pemahaman, Pra...
Penerapan Tata Kelola Kolaboratif�dalam mewujudkan Smart City. Pemahaman, Pra...PUSTAKAVirtualTataRu
 
Penerapan Tata Kelola Kolaboratif dalam mewujudkan Smart City Pemahaman, Prak...
Penerapan Tata Kelola Kolaboratif dalam mewujudkan Smart City Pemahaman, Prak...Penerapan Tata Kelola Kolaboratif dalam mewujudkan Smart City Pemahaman, Prak...
Penerapan Tata Kelola Kolaboratif dalam mewujudkan Smart City Pemahaman, Prak...PUSTAKAVirtualTataRu
 

More Related Content

What's hot

Menulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy BriefMenulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy BriefTri Widodo W. UTOMO
 
Makalah kebijakan publik
Makalah kebijakan publikMakalah kebijakan publik
Makalah kebijakan publikMohammad Nawawi
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalDadang Solihin
 
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era OtodaTantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era OtodaDadang Solihin
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganOswar Mungkasa
 
Arti, Elemen, dan Jenis Perencanaan
Arti, Elemen, dan Jenis PerencanaanArti, Elemen, dan Jenis Perencanaan
Arti, Elemen, dan Jenis PerencanaanDadang Solihin
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifDadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifDadang Solihin
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Eka Saputra
 
Inovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikInovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaFormasi Org
 
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa"
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa" Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa"
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa" Akademi Desa 4.0
 
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat DesaPemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat DesaDadang Solihin
 

What's hot (20)

Materi Kebijakan publik
Materi Kebijakan publikMateri Kebijakan publik
Materi Kebijakan publik
 
Pamong praja 1
Pamong praja 1Pamong praja 1
Pamong praja 1
 
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy BriefMenulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
 
Makalah kebijakan publik
Makalah kebijakan publikMakalah kebijakan publik
Makalah kebijakan publik
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era OtodaTantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
 
Arti, Elemen, dan Jenis Perencanaan
Arti, Elemen, dan Jenis PerencanaanArti, Elemen, dan Jenis Perencanaan
Arti, Elemen, dan Jenis Perencanaan
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Reforma Agraria
Reforma AgrariaReforma Agraria
Reforma Agraria
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan Partisipatif
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
 
Tupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baruTupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baru
 
Inovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikInovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan Publik
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa"
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa" Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa"
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa"
 
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat DesaPemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat Desa
 

Similar to Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta

Penerapan Tata Kelola Kolaboratif�dalam mewujudkan Smart City. Pemahaman, Pra...
Penerapan Tata Kelola Kolaboratif�dalam mewujudkan Smart City. Pemahaman, Pra...Penerapan Tata Kelola Kolaboratif�dalam mewujudkan Smart City. Pemahaman, Pra...
Penerapan Tata Kelola Kolaboratif�dalam mewujudkan Smart City. Pemahaman, Pra...PUSTAKAVirtualTataRu
 
Penerapan Tata Kelola Kolaboratif dalam mewujudkan Smart City Pemahaman, Prak...
Penerapan Tata Kelola Kolaboratif dalam mewujudkan Smart City Pemahaman, Prak...Penerapan Tata Kelola Kolaboratif dalam mewujudkan Smart City Pemahaman, Prak...
Penerapan Tata Kelola Kolaboratif dalam mewujudkan Smart City Pemahaman, Prak...PUSTAKAVirtualTataRu
 
Annual Report JDS 2022 - Bersama Membangun Sinergi untuk Digitalisasi
Annual Report JDS 2022 - Bersama Membangun Sinergi untuk DigitalisasiAnnual Report JDS 2022 - Bersama Membangun Sinergi untuk Digitalisasi
Annual Report JDS 2022 - Bersama Membangun Sinergi untuk DigitalisasiJabarDigitalService
 
Seri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digital
Seri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digitalSeri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digital
Seri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digitalliterasi digital
 
Panen Urban Farming secara virtual
Panen Urban Farming secara virtualPanen Urban Farming secara virtual
Panen Urban Farming secara virtualDadang Solihin
 
190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx
190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx
190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptxDodiSetiawan46
 
Makalah smart city
Makalah smart cityMakalah smart city
Makalah smart cityrahma wati
 
c6917c1ad429482e2b7334e840c3adec.pdf
c6917c1ad429482e2b7334e840c3adec.pdfc6917c1ad429482e2b7334e840c3adec.pdf
c6917c1ad429482e2b7334e840c3adec.pdfabysugara3
 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIAKEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIAAwang ANWARUDDIN
 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENTKEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENTtemanna #LABEDDU
 
Instruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasional
Instruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasionalInstruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasional
Instruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasionaltemanna #LABEDDU
 
Instruksi presiden no_3_th_20031
Instruksi presiden no_3_th_20031Instruksi presiden no_3_th_20031
Instruksi presiden no_3_th_20031Azmi Nur
 
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045Dadang Solihin
 
Pembangunan yang Memberdayakan dan Memajukan Masyarakat DKI Jakarta
Pembangunan yang Memberdayakan dan Memajukan Masyarakat DKI JakartaPembangunan yang Memberdayakan dan Memajukan Masyarakat DKI Jakarta
Pembangunan yang Memberdayakan dan Memajukan Masyarakat DKI Jakartamusniumar
 
Ppt stula
Ppt stulaPpt stula
Ppt stulahanif28
 
Pedum-Posyantek-1.pdf
Pedum-Posyantek-1.pdfPedum-Posyantek-1.pdf
Pedum-Posyantek-1.pdfDianSopyan
 

Similar to Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta (20)

Penerapan Tata Kelola Kolaboratif�dalam mewujudkan Smart City. Pemahaman, Pra...
Penerapan Tata Kelola Kolaboratif�dalam mewujudkan Smart City. Pemahaman, Pra...Penerapan Tata Kelola Kolaboratif�dalam mewujudkan Smart City. Pemahaman, Pra...
Penerapan Tata Kelola Kolaboratif�dalam mewujudkan Smart City. Pemahaman, Pra...
 
Penerapan Tata Kelola Kolaboratif dalam mewujudkan Smart City Pemahaman, Prak...
Penerapan Tata Kelola Kolaboratif dalam mewujudkan Smart City Pemahaman, Prak...Penerapan Tata Kelola Kolaboratif dalam mewujudkan Smart City Pemahaman, Prak...
Penerapan Tata Kelola Kolaboratif dalam mewujudkan Smart City Pemahaman, Prak...
 
Annual Report JDS 2022 - Bersama Membangun Sinergi untuk Digitalisasi
Annual Report JDS 2022 - Bersama Membangun Sinergi untuk DigitalisasiAnnual Report JDS 2022 - Bersama Membangun Sinergi untuk Digitalisasi
Annual Report JDS 2022 - Bersama Membangun Sinergi untuk Digitalisasi
 
Seri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digital
Seri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digitalSeri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digital
Seri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digital
 
Panen Urban Farming secara virtual
Panen Urban Farming secara virtualPanen Urban Farming secara virtual
Panen Urban Farming secara virtual
 
Buku Panduan Relawan TIK
Buku Panduan Relawan TIKBuku Panduan Relawan TIK
Buku Panduan Relawan TIK
 
190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx
190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx
190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx
 
Makalah smart city
Makalah smart cityMakalah smart city
Makalah smart city
 
c6917c1ad429482e2b7334e840c3adec.pdf
c6917c1ad429482e2b7334e840c3adec.pdfc6917c1ad429482e2b7334e840c3adec.pdf
c6917c1ad429482e2b7334e840c3adec.pdf
 
Asm smart city
Asm smart cityAsm smart city
Asm smart city
 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIAKEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA
 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENTKEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
 
Instruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasional
Instruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasionalInstruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasional
Instruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasional
 
Instruksi presiden no_3_th_20031
Instruksi presiden no_3_th_20031Instruksi presiden no_3_th_20031
Instruksi presiden no_3_th_20031
 
671-2044-1-PB.docx
671-2044-1-PB.docx671-2044-1-PB.docx
671-2044-1-PB.docx
 
3. Transformasi Pengembangan Modal Insani Sektor Publik (2021).pdf
3. Transformasi Pengembangan Modal Insani Sektor Publik (2021).pdf3. Transformasi Pengembangan Modal Insani Sektor Publik (2021).pdf
3. Transformasi Pengembangan Modal Insani Sektor Publik (2021).pdf
 
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
 
Pembangunan yang Memberdayakan dan Memajukan Masyarakat DKI Jakarta
Pembangunan yang Memberdayakan dan Memajukan Masyarakat DKI JakartaPembangunan yang Memberdayakan dan Memajukan Masyarakat DKI Jakarta
Pembangunan yang Memberdayakan dan Memajukan Masyarakat DKI Jakarta
 
Ppt stula
Ppt stulaPpt stula
Ppt stula
 
Pedum-Posyantek-1.pdf
Pedum-Posyantek-1.pdfPedum-Posyantek-1.pdf
Pedum-Posyantek-1.pdf
 

More from Dadang Solihin

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaDadang Solihin
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookDadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRADadang Solihin
 

More from Dadang Solihin (20)

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
 

Recently uploaded

Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxawaldarmawan3
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxmawan5982
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 

Recently uploaded (20)

Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 

Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta

  • 1. SMART GOVERNANCE DKI JAKARTA LEMHANNAS RI DPD IKAL PROVINSI DKI JAKARTA BEST PRACTICES jakarta smart city
  • 2. LEMHANNAS RI DPD IKAL PROVINSI DKI JAKARTA
  • 3. I
  • 4. I I I SAMBUTAN KETUA UMUM DPP IKAL-LEMHANNAS Smart Governance adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan dalam mewujudkan transparansi dan keterbukaan data, serta merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan war­ ga. Penggunaan teknologi dalam pemerintahan terse­ but dipercaya akan memperkuat ketanahan kota, dan pada gilirannya akan memperkokoh ketahanan nasi­ onal. Ikatan Keluarga Alumni (IKAL) Lemhannas RI sebagai katalisator keutuhan bangsa merasa terpang­ gil untuk membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakar­ ta, seperti dalam hal memberikan masukan dan solusi atas masalah yang berkembang di DKI Jakarta. Kami memiliki satu keyakinan bahwa tidak ada seorang Gubernur di manapun, di provinsi manapun, termasuk di DKI yang menginginkan rakyatnya sengsara. Yang ada adalah kemampuan seorang Gubernur yang mengenal permasalahan yang dihadapi oleh rakyat dan kemampuan dalam mencari solusi yang tepat dan paling bijak untuk mengatasi masalah itu. Penerbitan buku Best Practices Smart Governance Pemerintah DKI Jakarta ini oleh DPD IKAL Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan mitra terkait adalah wujud nyata dari pelaksanaan tugas mulia dalam membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimak­ sud. Semoga melalui wadah IKAL Lemhannas ini, kami bisa memberikan masukan dan solusi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk semakin memahami dan men­ genali setiap permasalahan dengan tepat. Terima kasih kamisampaikan kepada Pj Gubernur DKIJakarta atasjalinan kerjasama yang telah terbina dengan kami. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ket­ ua DPD IKAL DKI, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Direktur Eksekutif Mitra Praja Utama, Kosadata Media Partner, serta seluruh pihak ter­ kait atas kerjasamanya yang baik selama ini. Kepada seluruh jajaran Pemerintah Provin­ si DKI Jakarta kami mengucapkan selamat atas diterbitkannya buku ini, semoga sesuai judulnya, buku ini akan menjadi Best Practices bagi siapa saja yang memiliki kebutuhan dalam penyelenggaraan Smart Governance.
  • 5. II II II Akselerasi transformasi digital yang berkelanjutan merupakan sebuah urgensi guna memastikan ber­ bagai hasil pembangunan dan pelayanan publik dapat ­ memenuhi kebutuhan dasar sekaligus menunjang ­ aktivitas kehidupan masyarakat. Atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami ­ menyambut baik penerbitan buku “Best ­Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta” yang ­ disusun oleh Dewan Pengurus Daerah lkatan ­ Keluarga AlumniLemhanasProvinsiDKIJakartadan­Sekretariat Bersama Mitra Praja Utama. Buku ini berisi pengalaman terkait implementasi pelayanan publik yang efektif, efisien, dan terintegrasi melalui transformasi digital dengan pemanfaatan data serta inovasi pe­ layanan public yang inklusif dan terbuka berbasis teknologi, dengan penerapan smart governance yang menjadikan DKI Jakarta sebagai role model nasional pelayanan pub­ lik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen memberikan layanan publik yang lebih mudah diakses, terintegrasi, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan ­ sehari- hari masyarakat, mulai dari lahir sampai meninggal, seperti akses layanan kesehatan, ­ pendidikan, kependudukan, bantuan pangan bersubsidi, bantuan sosial, perizinan, ­ hingga kegiatan perekonomian dan lainnya. Kami telah menjalankan prinsip keterbukaan dan aksesibilitas berasaskan smart ­ governance melalui platform aplikasi digital Jakarta Kini (JAKI). Platform ­ aplikasi ­ digital yang dikembangkan oleh Jakarta Smart City ini mengintegrasikan seluruh ­ informasi dan layanan publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta menjadi kanal ­ penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat. SAMBUTAN Pj. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
  • 6. III III III Pada tahun 2022, sebanyak 5 juta pengguna telah mengunduh dan mengakses ­ aplikasi JAKI yang ditargetkan dapat menjangkau 7,5 juta pengunduh dan pengguna pada ­ tahun 2023, dan 1 juta di antaranya sudah memiliki Akun Warga Digital khususnya untuk ­ warga ber-KTP DKIJakarta. Beberapa informasi dan layanan penting yang dapat ­diakses oleh warga Jakarta yang sudah memiliki akun warga seperti bantuan ­pendidikan, ­ kesehatan (vaksinasi dan bantuan kepesertaan Jaminan Kesehatan), bantuan sosial ­ untuk ­ anggota keluarga, bantuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bantuan ­ penerimaan manfaat pangan bersubsidi, serta informasi Rusunawa berdasarkan Nomor lnduk Kependudukan. Melalui program literasi digital dan pelaksanaan sosialisasi, kami optimis sema­ kin ­ banyak orang yang akan menggunakan platform aplikasi ini sekaligus menikmati ­ manfaatnya. Kami terus berupaya membentuk peradaban yang transparan dan humanis ­ dengan berbagai sentuhan teknologi guna mewujudkan ekosistem Jakarta Kota Bijak dan Cerdas yang dapat memudahkan segala aspek kehidupan warga di Jakarta. Kami merasa bersyukur, karena berbagai upaya transformasi digital dan inovasi yang telah dilakukan dapat menjadi praktik baik yang terdokumentasikan dalam suatu karya yang konkrit dan bermanfaat. Kami berharap buku ini dapat memberikan ­ perspektif ­ mendalam bagi para pembaca, selain memotivasi seluruh perangkat Pemerintah ­ Provinsi DKI Jakarta untuk menghadirkan inovasi pelayanan publik yang berdampak dan ­ bermanfaat serta membangun ekosistem Smart Governance yang berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Bagi Pemerintah Provinsi DKIJakarta, ­ terus ­ berinovasi dan bersinergi adalah kunci “Sukses Jakarta untuk Indonesia”. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
  • 7. IV IV IV Proses digitalisasi informasi telah dilakukan oleh ­ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai ­ upaya mewujudkan percepatan pembangunan ibu kota yang lebih baik. Selain menghemat waktu, ­ kemudahan ­ masyarakat dalam mengakses informasi ­ seputar ­ administrasi di pemerintahan juga menjadi lebih efisien. Inilah wujud implementasi Smart Governance yang ­dimaksudkandalammemanfaatkan­kemajuan­teknologi untuk meningkatkan layanan publik di ­ lingkup ­pemerintahan, sekaligus ­memudahkan ­masyarakat meng­ akses informasi seputar ­ pemerintahan. Kami dari Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Alumni Lemhannas Provinsi DKI Jakarta ­ menyambut baik penerbitan buku Best Practices Smart Governance Pemerintah Provinsi DKI ­Jakarta ini. Adalah tugas kami sebagaimana yang diamanatkan oleh Ketua Umum DPP IKAL ­ Lemhannas RI Jenderal TNI Purn Agum Gumelar di beberapa kesempatan, untuk ­ mendukung kebijakan pemerintahan dan pembangunan Jakarta sampai tuntas. Kami percaya, Jakarta setelah tidak menjadi Ibu Kota akan menjadi pusat bisnis global yang harus disiapkan sebaik mungkin agarsejajar dengan kota-kota besarlainnya diseluruh dunia. Salam hormat dan terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI, Pj Gubernur DKI Jakarta dan ­ Kepala ­ Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta yang telah berkenan ­ memberikan sambutan dalam buku ini. Pada kesempatan ini ijinkan kami mengucapkan selamat kepada Mitra Praja Utama yang bersama kami telah menginisiasi penerbitan buku ini. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada seluruh instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik yang tergabung di Klaster Badan/Satuan/Sekretariat, Klaster Dinas, Klaster Wilayah, Klaster BUMD, maupun Klaster RSUD yang telah bersedia menjadi ­ narasumber pada penerbitan buku ini, dan kepada Kosadata yang selama ini menjadi Media Partner dalam Pembangunan. SAMBUTAN KETUA DPD IKAL-LEMHANNAS PROVINSI DKI JAKARTA LEMHANNAS RI DPD IKAL PROVINSI DKI JAKARTA
  • 8. V V V Sesuai arahan presiden RI, transformasi digital men­ jadi salah satu langkah kunci untuk mencapai pertum­ buhan ekonomi yang semakin kuat dan berkelanjutan menuju Indonesia Maju 2045. Peluang besar ekonomi digital Indonesia tercermin dari hasil studi eConomy SEA 2022, yang memprediksi nilai ekonomi digital Indonesia sebesar USD77 milyar pada tahun 2022, atau naik 22% secara tahunan. Nilai ini akan terus meningkat hingga mencapai USD360 milyar pada ta­ hun 2030. Salah satu penopang ekonomi digital adalah keberadaan infrastruktur dan aktivitas bisnis pada sek­ tor Informasi dan Komunikasi, dengan Jakarta sebagai pusatnya. Di Jakarta sektor ini terus mencatat pertumbuhan yang tinggi, mencapai 6,30% pada tahun 2022, diatas pertumbuhan ekonomi secara umum yang mencapai 5,41%. Peran Jakarta sebagai yang terdepan dalam ekonomi digital juga didukung oleh ting­ kat kepemilikan telepon genggam dan akses internet yang tertinggi di antara berbagai provinsi di Indonesia. Sejalan dengan arahan pengembangan ekonomi digital tersebut, kami menyambut baik penerbitan buku “Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta“. Penerapan praktek smart governance oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentunya sejalan den­ gan posisi DKI Jakarta sebagai yang terdepan dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Hal ini juga tercermin dari penghargaan yang diperoleh DKI Jakarta sebagai provinsi terbaik II Wilayah awa Bali dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digital Daer­ ah (TP2DD) pada tahun 2022. Digital layanan, termasuk perluasan kanal pembayaran digital dalam penerimaan pajak dan distribussemakin memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan tran­ saksi, serta konstribusi positif terhadap percepatan dan peningkatan penerimaan daerah. Berbagai praktek smart governance Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat menjadi inspirasi dan rujukan bagi kemajuan berbagai daerah di Indonesia. Bank Indonesia terus mendukung perkembangan ekonomi digital di Provinsi DKI Ja­ karta. Sebagai tindak lanjut dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, peningkatan pembayaran digital terus didorong, a.l. QRIS, BI Fast, dan SNAP, sehingga memperluas akses pembayaran untuk seluruh masyarakat. SAMBUTAN DIREKTUR EKSEKUTIF KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA DKI JAKARTA
  • 9. VI VI VI Sejalan dengan itu, UMKM juga terus didorong untuk Go-Digital, baik aspek produksi, pemasaran, pembiayaan, maupun sarana pembayaran. Sinergi dan kalaborasi dengan Provinsi DKI Jakarta akan terus memperkuat untuk memperluas penerapan Elektronifi­ kasi Transaksi Pemerintah Daerah, sehingga berkonstribusi terhadap kemajuan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis nasional, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif menuju Indonesia Maju 2045. Wassalamu,alaikum. Wr. Wb
  • 10. VII VII VII Forum kerjasama Daerah Mitra Praja Uta­ ma (FKDMPU) merupakan wadah kerjasama daerah yang telah dibentuk sejak tahun 2000 melalui Kesepakatan Bersama para Gubernur 10 Provinsi yang wilayahnya membentang pada Sabuk Selatan Nusantara. FKDMPU beranggo­ takan Provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kesepakatan ini dilandasi oleh semangat ker­ jasama dalam meningkatkan sinergi keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing provinsi anggota. Melalui kerjasama ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang timbul di masyarakat baik skala regional maupun nasional secara bersama-sama. Masing-masing provinsi anggota memiliki ciri dan cara tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan domestiknya. Salah satu upa­ ya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahannya melalui pembelajaran contoh terbaik (best practices) dari provinsi lainnya. Dengan semangat berbagi pengala­ man (sharing experiences) diharapkan terbina soliditas antar provinsi yang merupakan modal dasar mempercepat terwujudnya pemerataan keunggulan potensi yang pada gili­ rannya akan meminimalisasi kesenjangan antar daerah. Melalui kerjasama yang baik dengan DPD IKAL DKI Jakarta serta dukungan penuh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dihadirkan buku ”Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta”. Buku ini merupakan potret penerapan teknologi digital dan inovasi dalam proses tata kelola layanan publik di Provinsi DKI Jakarta. Kami berharap buku ini dapat menjadi rujukan Pemerintah Provinsi baik anggota FKD­ MPU maupun Provinsi lainnya dan menjadi inspirasi bagi semua pihak dalam melak­ sanakan pelayanan publik yang cerdas. Terimakasih dan salam hormat kami sampaikan kepada Ketua Umum DPP Ikatan Alumni Lemhannas RI, Pj. Gubernur Provinsi DKI Ja­ karta beserta jajaran, Ketua DPD IKALProvinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Kosadata Media Partner, dan semua pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini. SAMBUTAN DIREKTUR EKSEKUTIF MITRA PRAJA UTAMA
  • 11. VIII VIII VIII Jakarta, sebagai Kota Internasional dengan predikat “Smart Governance” mengacu pada konsep pemerin­ tahan yang menggunakan teknologi informasi dan ko­ munikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, trans­ paransi, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan layanan publik. Kon­ sep ini menekankan penggunaan data, analitik, dan te­ knologi cerdas untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Smart Governance melibatkan penggunaan sistem in­ formasi yang terintegrasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan membagikan data kepada pemangku kepentingan yang relevan. Dengan demikian, keputusan pemerintah dapat didasarkan pada pemahaman yang lebih baik tentang situasi dan kebutuhan mas­ yarakat. Selain itu, Smart Governance juga mencakup penggunaan teknologi dalam penyam­ paian layanan publik. Contohnya, pemerintah dapat menggunakan aplikasi seluler atau platform online untuk mempermudah akses dan pelayanan kepada warga, seperti penga­ juan izin, pembayaran pajak, atau pelaporan masalah infrastruktur. Pada tingkat yang lebih luas, Smart Governance DKI juga melibatkan kolaborasi an­ tara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan solusi inovatif untuk masalah perkotaan. Melalui keterlibatan publik yang lebih besar dan penggunaan teknologi, Pemerintah DKI berupaya menciptakan kota yang lebih inklusif, berkelanju­ tan, dan responsif terhadap kebutuhan warganya. Secara keseluruhan, Smart Governance DKI bertujuan untuk meningkatkan efektivi­ tas dan efisiensi pemerintahan, mendorong partisipasi aktif warga, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk kehidupan masyarakat di kota-kota modern. Dengan pemahaman Smart Governance di atas, saya menyambut baik hadirnya buku ini yang berjudul “Smart Governance DKI” sebagai Kota Internasional yang mengimplementa­ sikan TIK, khususnya teknologi digital, untuk melayani warga DKI dan para pengun­ jungnya. Buku ini menggambarkan perjalanan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ibu kota Indone­ sia, dalam mencapai status sebagai kota yang berdaya saing global melalui implementa­ si konsep pemerintahan pintar. SAMBUTAN CHAIRMAN PT CITI ASIA INTERNASIONAL
  • 12. IX IX IX Dalam era yang dipenuhi dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, tuntutan un­ tuk menjadi kota internasional semakin mendesak. Dalam konteks ini, pemerintahan yang cerdas dan adaptif menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan yang kompleks. DKI Jakarta, dengan potensi ekonomi dan sosial yang melimpah, telah men­ jadi laboratorium bagi inovasi dan transformasi dalam hal pemerintahan yang cerdas. Buku ini membawa kita dalam perjalanan melalui langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah DKI Jakarta untuk mencapai status sebagai kota internasional yang maju secara teknologi, inklusif secara sosial, dan berkelanjutan secara lingkungan. Dalam setiap bab, kita akan menjelajahi berbagai program dan kebijakan yang telah diterapkan, serta perubahan signifikan yang terjadi dalam infrastruktur, pelayanan publik, transpor­ tasi, pendidikan, dan sektor lainnya. Selain itu, buku ini juga menyoroti peran serta partisipasi masyarakat dalam membentuk pemerintahan yang cerdas. Keterlibatan warga sebagai agen perubahan dan kolaborator dalam proses pengambilan keputusan menjadi aspek penting dalam mencapai tujuan bersama. Buku ini juga mengungkapkan kisah-kisah inspiratif individu dan kelompok masyarakat yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam memajukan DKI Jakar­ ta. Melalui buku ini, saya berharap para pembaca akan mendapatkan wawasan yang men­ dalam tentang transformasi yang sedang terjadi di DKI Jakarta menuju kota internasion­ al yang cerdas. Selain itu, semoga buku ini juga menginspirasi pemerintah daerah lain, para pemimpin, dan masyarakat di seluruh Indonesia, maupun di negara-negara lain, untuk mengadopsi pendekatan inovatif dalam mewujudkan visi dan misi mereka. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan buku ini. Semoga buku “Smart Governance DKI” ini dapat memberikan pemahaman yang leb­ ih baik tentang peran penting pemerintahan pintar dalam mewujudkan kota-kota yang berkelanjutan dan berkemajuan. Selamat berselancar di narasi apik dan renyah ini. Salam Citiasia, transformative smartcity enabler Cahyana Ahmadjayadi
  • 13. X X X Tiada yang menampik bahwa laju perkembangan in­ dustri dan teknologi telah bergerak begitu pesat di dunia. Klaus Schwab, seorang ekonom asal Jerman yang juga menjadi pendiri The World Economic Fo­ rum, menggambarkan saat ini dunia tengah memasuki revolusi industri generasi keempat (RI-4.0). Kesuksesan suatu negara dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 erat kaitannya dengan kualitas inovasi di berbagai segi kehidupan. Dalam bukunya yang berjud­ ul The Fourth Industrial Revolution (2017), Schwab menulis revolusi generasi keempat ditandai dengan munculnya superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungk­ inkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Dalam turbulensi RI-4.0 ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadapi tantangan bagaimana memberikan pelayanan publik yang smart. Smart Governance atau tata kelo­ la pemerintahan kota yang pintar adalah konsep sekaligus praktek bagaimana menge­ lola manajemen dan tata kelola pemerintahan serta layanan publik secara lebih cepat, efisien, efektif, responsif, komunikatif , dan terus melakukan peningkatan kinerja bi­ rokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Penerbitan buku Best Practices Smart Governance Provinsi DKI Jakarta ini dimak­ sudkan untuk menyampaikan kepada seluruh stakeholders pembangunan daerah ten­ tang berbagai inovasi yang telah dirancang , dikembangkan , dan diimplementasikan di seluruh unit kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Unit kerja dimaksud terbagi ke dalam lima klaster, yaitu 1). Klaster Badan/ Satuan/ Sek­ retariat, 2). Klaster Dinas, 3). Klaster Wilayah, 4). Klaster Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan 5). Klaster Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Salah satu ciri Smart Governance adalah pola, budaya , dan proses bisnis birokrasi inter­ nal pemerintah dan layanan publik yang menjadi lebih ringkas , cepat , mudah , respon­ sif dan komunikatif, serta efisien waktu, biaya, dan usaha. Dalam implementasinya Smart Governance banyak menerapkan digital transformation dalam pelayanan publik untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang melalui penyediaan pelayanan publik yang mudah , cepat , serta responsif dalam rangka PENGANTAR DARI PENERBIT
  • 14. XI XI XI penyelenggaraan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Kami meyakini bahwa praktek-praktek terbaik yang disampaikan dalam buku ini se­ lain akan dijadikan benchmark daerah lain baik di dalam maupun di luar negeri, juga akan menjadi wujud keterbukaan informasi publik tentang kinerja instansi pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya. Pada kesempatan ini ijinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum De­ wan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Lemhannas RI, Pj Gubernur DKI Jakarta, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Alumni Lemhannas DKI Jakarta, Kepala Kantor Per­ wakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, dan Direktur Eksekutif Mitra Praja Uta­ ma yang telah berkenan memberikan sambutan dalam buku ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh instansi Pemerintah DKI Jakarta yang telah turut ambil bagian dalam membagikan pengalamannya dalam melaksanakan Smart Gover- nance di unitnya masing-masing. Sekretaris DPD IKAL Provinsi DKI Jakarta
  • 15. XII XII XII SAMBUTAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I. PENDAHULUAN II. BEST PRACTICE SMART GOVERNANCE PROVINSI DKI JAKARTA A. KLASTER WILAYAH ADMINISTRASI B. KLASTER DINAS C. KLASTER BADAN/SATUAN/SEKRETARIAT D. KLASTER RUMAH SAKIT UMUM DAERAH E. KLASTER BADAN USAHA MILIK DAERAH III. PENUTUP DAFTAR ISI III XII XIV 1 13 31 110 145 249 286
  • 16. 1 Jakarta, The Wise Smart City Heru Budi Hartono Semua orang merindukan Jakarta yang ramah dan informatif, sebuah ruang hidup yang terbuka lebar untuk segala kemungkinan yang baik. Harapannya semua orang siapapun dia dari latar belakang apapun, bisa dengan damai, nyaman dan penuh semangat tinggal di Jakarta untuk menggapai mimpi sehingga memperoleh kehidupan yang sebaik-bai- knya. Oleh sebab itu sebagai pemangku jabatan Gubernur DKI Jakarta, ijinkan kami untuk mengutarakan serta mengulas visi dan langkah konkret terkait Jakarta yang maju di berbagai bidang dan lini kehidupannya. Jakarta yang Ramah Jakarta kota yang besar dengan segala kom- pleksitas di dalamnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat banyak hal yang membutuh- kan perhatian dari Pemerintah Provinsi. Ke- tika menyebutkan Jakarta yang ramah, kami memaksudkan ruang hidup yang luas di segala bidang untuk aktualisasi diri semua orang. Ja- karta diharapkan terbuka bagi siapapun untuk menggapai hidupnya yang paling baik. Untuk itu, adalah tugas Pemerintah Provinsi untuk menciptakan kondisi-kondisi tertentu di mana harapan ideal tersebut mungkin untuk diwujudnyatakan. Pertama, Pemerintah Provinsi mengupayakan terobosan-terobosan emisi rendah kar- bon. Kota yang nyaman dan sanitas tentu saja adalah kota yang sejuk, teduh, hijau dan rendah polusi (green city). Langkah konkret yang sedang dan akan terus dilakukan ialah di antaranya konversi kendaraan bahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan energi ma- tahari atau listrik, gerakan memperbanyak pohon untuk ruang terbuka hijau (RTH), serta pengadaan dan peningkatan jalur sepeda. Dengan upaya-upaya ekologis semacam ini, Jakarta semakin nyaman untuk didiami sebagai rumah bersama yang bersih dan sehat. Kedua, guna menunjang keberlangsungan hidup termasuk ranah ekonomi yang men- dasari bidangbidang lain, infrastruktur merupakan objek yang penting. Pemerintah PENDAHULUAN Pj. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
  • 17. 2 Provinsi membenahi dan terus meningkatkan infrastruktur, juga memastikan lingkungan yang bersih di seputaran Jakarta. Langkah nyata yang dilaksanakan ialah mengeruk kali dan sungai sehingga bebas endapan, mengoptimalisasi sodetan yang mengalirkan air melalui kanal-kanal menuju Banjir Kanal Timur (BKT) guna antisipasi banjir, mening- katkan layanan transportasi sehingga akomodatif untuk aneka kepentingan dan interaksi bisnis di Jakarta, koneksi dan koordinasi antar media untuk Jakarta yang informatif dengan layanan IT yang mutakhir, serta masih banyak lagi upaya lain sebagai prakondisi Jakarta yang membantu banyak orang untuk berkembang. Ketiga, demi terwujudnya inklusivitas sebagai barometer kota yang ramah, Pemerintah Provinsi sungguh memberi perhatian pada program-program yang mengedepankan ke- setaraan. Menyikapi konteks keberagaman dan kebhinekaan yang memang niscaya bu- kan hanya untuk Jakarta tetapi juga Indonesia, Jakarta hadir sebagai kota yang terbuka bagi siapapun. Maka solidaritas antar warga dapat dilihat di ruang kerja, kecamatan-ke- camatan, jalan-jalan dan sarana transportasi publik. Di berbagai ruang publik tersedia sarana dan akses bagi kaum difabel, juga Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) tempat orang-orang dan keluarga bisa rekreasi dan menikmati hidup, serta Transit-Ori- ented Development (TOD) yang memang berciri millenial istimewanya bagi kaum muda. Jakarta semestinya memang unggul dalam meningkatkan kebahagiaan masyarakatnya. Jakarta yang Informatif Segala yang sifatnya informatif tentu membahagiakan semua orang. Itu pula yang menunjukkan keterbukaan, aksesibilitas, transparansi dan hati yang lapang. Pemprov Jakarta terbuka terhadap saran, kritik, masukan dan anjuran demi kebaikan dan ke- maslahatan bersama. Jakarta Smart City (JSC) merupakan salah satu upaya untuk itu. JSC merupakan program unggulan Gubernur DKI Jakarta. Program ini bersifat digi- tal, bertujuan memudahkan warga menyam- paikan aspirasi dan memudahkan Guber- nur memantau proses tindaklanjut laporan warga. JSC telah membuat dashboard yang menyajikan berbagai data yang dapat mem- bantu Gubernur dan para pimpinan untuk mengambil keputusan. Tersedia di dalamn- ya jumlah laporan masuk dan jumlah lapo- ran berdasarkan status di setiap Satuan Ker- ja Perangkat Daerah (SKPD) dan wilayah. Gubernur cepat secara digital untuk aduan
  • 18. 3 dan keluhan rakyatnya. Aplikasi tersebut dapat melihat rerata waktu tindaklanjut pel- aporan serta persentase penyelesaian laporan. Gubernur dapat melihat peta persebaran laporan di Jakarta beserta detailnya. Hal ini untuk mendukung data-driven policy di Jakarta. Sebagai isyarat keterbukaan, Pemer- intah Provinsi memungkinkan warga untuk memantau informasi penanganan laporan di Jakarta. JSC bersifat informatif sehingga masyarakat juga tahu di antaranya linima- sa proses pengaduan, data aduan masyarakat dan penjelasan tentang kanal pengaduan. Terdapat pula profil warga kelurahan yang dapat diakses oleh setiap kelurahan. Profil tersebut berisi data terintegrasi yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi di wilayah kelurahan Jakarta. Dengan data dan statistik yang tersedia, diharapkan setiap kelurahan dapat mengambil kebijakan berbasis data. Jaman sekarang, kita tidak bisa bicara tanpa data. Jika kita memegang data, langkah strategis yang ditempuh pun menjadi terarah dan terukur. Dengan aplikasi ini, seluruh warga Jakarta bisa mengakses layanan personalisasi sesuai kebutuhan masing-masing. Informasi layanan Pemprov DKI Jakarta yang bisa diakses antara lain bantuan pendidikan, kesehatan (vaksinasi dan bantuan kepesertaan Jaminan Kesehatan), bantuan sosial untuk anggota keluarga, bantuan Data Terpadu Kesejahter- aan Sosial (DTKS), bantuan penerimaan manfaat pangan bersubsidi, serta informasi rusunawa berdasarkan NIK. Aksesibilitas dan interaksi dua arah antara Pemerintah Provinsi dan masyarakat semacam ini kiranya merupakan dialog terbuka demi Jakarta yang komunikatif. Aplikasi terkait JSC semakin tampak dibutuhkan. Unduhan terhadap aplikasi tersebut sampai saat ini sekitar 5 juta, dengan 250 ribu di antaranya ber-KTP DKI Jakarta. Pem- prov DKI Jakarta menargetkan di tahun 2023 unduhan meningkat sebanyak 7,5 juta, dan yang ber-KTP DKI Jakarta menjadi 1 juta. Capaian target diupayakan antara lain melalui program literasi digital serta sosialisasi. JSC Goes to School menyasar ke sekolah-sekolah tingkat dasar sampai menengah atas. Sedangkan bentuk sosialisasi lain adalah ke wilayah (kelurahan, RW, dan RT) dan in- dividu penerima Bansos DKI Jakarta. Ketika warga semakin melek dengan kebutuhan personal serta keluarganya untuk mendapatkan informasi dan layanan publik yang dapat dilayani secara daring atau digital, maka dengan kesadaran sendiri mereka mengakses, kemudian menjadi bagian dan menikmati manfaat aplikasi JSC. Dengan sentuhan-sentuhan teknologi yang millenial, peradaban maju yang humanis dan terbuka sedang dibentuk. Sudah saatnya Jakarta akomodatif terhadap niat-niat baik yang
  • 19. 4 memberdayakan semua orang. Semuanya demi kebaikan bersama yang untuknya semua orang harus berupaya, tetapi istimewanya bagi para pemangku jabatan di Pemprov DKI Jakarta sebagai amanahnya yang paling tinggi. Sukses Jakarta Untuk Indonesia!
  • 20. 5 KOTA CERDAS PEMERINTAHAN CERDAS DAN TRANSFORMASI DIGITAL Kompleksitas masalah kota meningkat pesat. Dalam kebanyakan kasus, solusi konvensional tidak mampu memenuhi tuntutan masalah kota. Kota membutuhkan solusi inovatif yang meningkatkan dan meningkatkan kapasitas solusi. TIK (Sistem dan Teknologi Informa- si) memiliki potensi untuk emungkinkan solusi inova- tif dan efektif serta solusi berkapasitas tinggi. Namun perlu dicatat bahwa TIK bukan satusatunya solusi, dan kota cerdas tidak identik dengan kota TIK atau kota digital. Smart city adalah istilah yang luas, banyak definisi dan konsep yang dapat diimplementasikan sebagai role model implementasi smart city, (Fir- mansyah et al, 2019; Dameri, 2014; Manville, 2014). Kondisi ini menjadi salah satu permasalahan dalam implementasi smart city. Hal ini membuat para pengambil keputusan, khususnya pemerintah kota bingung bagaimana engimplementasikan konsep smart city sebagai solusinya. Sejak konsep kota cerdas diperkenalkan pada tahun 1994, konsep ini semakin populer selama dua dekade terakhir (Albino, Berardi, dan Dangelico, 2015), dengan banyak peneliti yang bekerja untuk mendefinisikannya (Dameri dan Cocchia, 2013). Sejumlah proyek di Asia dan Amerika telah berfokus pada pengembangan kota cerdas (Lee, Hancock, dan Hu 2014), dan contoh sebagai benchmark untuk kota-kota seperti Amsterdam, Seoul, San Francisco, dan New York kini telah tersedia (Hwang dan Choe, 2013; Lee, Hancock, dan Hu 2014). Kota cerdas didefinisikan sebagai kota di mana ma- nusia dan aset sosial berinteraksi dengan infrastruktur dan teknologi untuk menghasil- kan pertumbuhan ekonomi di lingkungan yang layak huni (Schaffers, 2011), sedangkan Manville (2014) mendefinisikan kota cerdas sebagai kota yang menggabungkan berb- agai teknologi untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan menyediakan masyarakat dengan kehidupan yang lebih adil. Kota harus dapat menyelesaikan permasalahan dasar yang dihadapi dan memberikan added value. Solusi cerdas ditujukan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya, hal ini se- Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat. M.Eng. Direktur Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB
  • 21. 6 suai dengan definisi Smart City yang disusun oleh SCCIC ITB. Orientasi utamanya adalah solusi inovatif yang diterapkan untuk memecahkan masalah perkotaan. Namun yang harus diperhatikan adalah solusi inovatif harus memperhatikan kapasitas kota seperti manusia, lingkungan, dan tata kelola agar dapat dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan. Tujuan utama pengembangan kota cerdas seharusnya adalah Kualitas hidup warganya berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan (Ekonomi, Sosial dan Lingkungan). Sebuah kota memiliki sumber daya yang dengan bantuan tiga enabler dapat digunakan untuk meningkatkan Kualitas Hidup. Enabler pertama adalah Smart People yang memi- liki karakter positif dan kompetensi tertentu yang dapat diandalkan untuk mendukung suatu proses dapat berjalan dengan baik, dengan Society 5.0 dan Industri 4.0 kita akan memiliki karakter warga negara yang baru. Kedua Smart-Governance, artinya platform tata kelola dibuat, disetujui, dan digunakan sebagai acuan bersama untuk melakukan berbagai hal, mulai dari etika yang mengatur hubungan sosial antar individu, berbagai instrumen dan standar hukum untuk mengatur berbagai aktivitas manusia, organisasi , dan pemerintah. Disrupsi membuat kita membutuhkan proses tata kelola yang cepat tanggap. Enabler terakhir adalah Infrastruktur Cerdas, Teknologi, dan Lingkungan. Enabler ketiga ini memiliki pengertian umum sebagai ruang untuk melakukan berbagai aktivitas yang dapat mencakup lingkungan alam, lingkungan buatan, atau platform teknologi. Semua kegiatan pasti membutuhkan dukungan ruang atau platform. Kegiatan dapat dilakukan di alam, di ruang buatan manusia, di lingkungan platform teknologi, atau kombinasi dari ketiga hal tersebut. Dengan adanya disrupsi, akan ada banyak pilihan teknologi baru yang dapat mendukung kota seperti AI, IOT, dan Big Data. Jakarta saat ini menghadapi banyak masalah perkotaan. Status sebagai ibu kota negara yang akan berubah di masa depan juga menjadi tantangan tersendiri bagi kota Jakarta. Saat ini Jakarta sedang menghadapi berbagai masalah seperti kemiskinan, pendidikan, banjir, tanah longsor, kemacetan lalu lintas, polusi udara, pandemi covid, pelayanan publik, dan masalah perkotaan lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menja- dikan Jakarta sebagai kota maju dengan layanan publik berbasis IT (smart city) yang efektif menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warganya. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, dibentuklah Jakarta Smart City. Jakarta Smart City telah memberikan banyak inovasi teknologi berupa aplikasi yang mempermudah pelayanan publik atau penyebaran informasi yang lebih baik, namun seperti yang kita
  • 22. 7 ketahui bahwa “kota cerdas” tidak hanya tentang teknologi atau aplikasi. Perkemban- gan smart city di Jakarta menghadirkan sejumlah tantangan dan peluang. Integrasi pe- layanan publik, pemerataan pembangunan, keamanan dan kesiapsiagaan bencana, kes- ehatan lingkungan dan ekosistem, pengembangan potensi daerah, pengembangan tata pemerintahan yang baik, pengembangan sumber daya manusia, dan pelibatan pemangku kepentingan adalah beberapa tantangannya. Tantangan ini juga memberikan peluang bagi pengembangan pemerintahan digital untuk proses pengelolaan dan integrasi data, pemanfaatan teknologi dalam pengembangan potensi dan tata kelola, serta pelatihan SDM profesional yang cerdas untuk berperan aktif dalam proses pembangunan provinsi DKI Jakarta. Implementasi smart city di Jakarta perlu didukung dengan infrastruktur yang baik. Infra- struktur akan meletakkan dasar bagi pembangunan yang jauh lebih besar. Infrastruktur kota cerdas tidak sama dengan infrastruktur TIK. Infrastruktur smart city yang lebih luas, di dalamnya terdapat berbagai enabler yang akan bekerja sama untuk menciptakan platform sistem pintar yang terintegrasi. Tujuan utama penggunaan platform ini adalah untuk memahami masalah kota dan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan fakta. Risiko utama penerapan platform smart city adalah tata kelola data harus disiapkan dan transformasional. Tidak hanya metode dan objek data yang harus diubah, tetapi orang yang mengerjakannya juga harus mau bertransformasi. Tujuannya adalah untuk memas- tikan ketersediaan data yang memadai, integritas data dan informasi, keamanan data, dan sebagainya, yang semuanya akan mendukung dalam proses pembuatan kebijakan. Istilah “kota cerdas” mengacu lebih dari sekedar teknologi atau aplikasi. Tujuan utama kota cerdas untuk mengoptimalkan kebijakan, tata kelola, dan manusia, harus berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk pembuatan kebijakan yang cerdas. Lebih banyak kolab- orasi dan partisipasi antar pemangku kepentingan diperlukan untuk menciptakan kota cerdas atau dalam istilah yang kita telah kenal secara umum adalah Gotong Royong. Konsep integrasi tidak hanya terkait dengan data dan informasi, tetapi juga dengan ma- nusia (stakeholder) dan proses tata kelola. Pada “multi sektor”, seharusnya “multi pe- mangku kepentingan” dan “multi pemangku kepentingan”. Untuk meningkatkan partisipasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, konsep smart city living labs dapat digunakan. Perlu adanya contoh implementasi yang terukur dan berkelanjutan serta wilayah yang akan dijadikan model. Selain itu, implementasi Smart City membutuhkan sistem komunikasi yang memungkinkan semua perwakilan pemangku kepentingan untuk berbagi pengalaman dan mendiskusikan pembangunan daerah secara sinkron atau asinkron. Sistem ini menjadi dasar proses co-creation dalam pengembangan kawasan percontohan.
  • 23. 8 Pertimbangan lain dalam mengembangkan smart city adalah proses transformasi dari analog ke digital. Digitalisasi telah menjadi fokus berbagai perusahaan, organisasi, dan pemerintah. Hanya saja cara dan metode pelaksanaannya bermacam-macam, sehing- ga hasilnya pun bisa berbeda-beda. bisa berhasil, kurang berhasil, tidak berhasil, atau bahkan gagal. Banyak organisasi menunjukkan bahwa keberhasilan proses digitalisasi telah dibuktikan dengan pengembangan aplikasi berbasis web dan seluler. Kemudahan membuat aplikasi membuat setiap unit organisasi berlomba-lomba membuat aplikasi, sehingga terkadang sebuah organisasi berhasil membuat banyak aplikasi. Perubahan menggunakan pengaruh eksternal untuk mengubah tindakan, tetapi trans- formasi mengubah keyakinan sehingga tindakan menjadi wajar dan dengan demikian mencapai hasil yang diinginkan. Proses transformasi digital akan lebih menantang dari- pada proses digitalisasi. Eksekusi memang penting, tetapi visi, strategi, dan budaya akan menghasilkan transformasi yang berhasil. Organisasi yang akan melakukan transforma- si digital harus merancang atau memperbarui EA setelah model bisnis baru ditetapkan. Berikut ini gambaran tahapan dan komponen enabler untuk proses transformasi digital yang disusun oleh tim SCCIC ITB.
  • 24. 9 SELAYANG PANDANG Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta telah meluncurkan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan literasi digital di antara penduduknya. Beber- apa inisiatif termasuk penyediaan akses internet gratis di berbagai tempat umum, pela- tihan digital bagi warga, dan pemberdayaan masyarakat melalui aplikasi dan platform digital. Indeks literasi digital DKI Jakarta mengalami peningkatan pada tahun 2022. Sebelumnya, DKI Jakarta mempunyai nilai poin pada angka 3,51 pada tahun 2021 lalu mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 3,59 poin. Hasil tersebut tergambar dari Survei Literasi Digital Indonesia 2022 yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo yang bekerja sama dengan Katadata Insight Center (KIC). Skor tersebut menunjukkan bahwa literasi digital Indonesia pada kategori sedang. Pengukuran dilakukan menggu- nakan empat pilar, yaitu kecakapan digital (digitalk skills), etika digital (digital ethics), keamanan digital (digitalsafety), dan budaya digital (digital culture). Jakarta merupakan salah satu 10 provinsi yang memiliki indeks literasi digital tertinggi, yaitu pada angka 3,59. Literasi digital memainkan peran penting dalam pengembangan dan penggunaan teknologi di Smart City. Penduduk yang memiliki literasi digital yang baik akan lebih mampu memanfaatkan layanan-layanan digital yang tersedia di Smart City. Smart City sendiri adalah sebuah konsep yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
  • 25. 10 untuk meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan bagi penduduk perkotaan. Jakarta, ibu kota Indonesia, juga mengadopsi konsep Smart City dengan fokus pada e-govern- ment, e-health, e-education, ebudgeting, dan smart transportation. Sejauh ini, Smart City di DKI Jakarta telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir melalui Jakarta Smart City (JSC). Pemerintah terus mendorong kolab- orasi antara sektor publik dan swasta untuk mewujudkan visi Smart City yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Jakarta. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, perkembangan Smart City di DKI Jakarta menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi yang cerdas. DKI Jakarta telah menerapkan konsep Smart City sebagai inisiatif yang dikem- bangkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, ataupun sumber daya teknologi untuk membantu peningkatan kualitas hidup penduduk dan pengemban- gan perkotaan. Adapun misi dari Jakarta Smart City adalah mewujudkan Jakarta baru yang informatif, transparan serta diintegrasikan dengan penggunaan teknologi informa- si dan komunikasi untuk pelayanan yang lebih baik. Istilah Smart City kerap bersinggungan dengan arti pemanfaatan teknologi dalam membantu pengelolaan kota, seperti adanya pelayanan berbasis elektronik atau aplika- siaplikasi program pelayanan yang memiliki sistem terintegrasi antara layanan satu den- gan lainnya. Dalam implementasi Smart City, DKI Jakarta telah menyediakan berbagai layanan untuk menyokong keberlangsungan dari Jakarta Smart City. Perangkat Daerah berperan penting dalam memberikan layanan yang praktis, mudah, efisien, dan infor- matif. Berbagai upaya telah diterapkan sebagai bentuk implementasi Smart City, baik dalam bentuk inovasi pemanfaatan teknologi berupa situs web hingga disediakannya berbagai aplikasi yang dapat diunduh di perangkat ponsel sebagai bentuk pelayanan publik. Salah satu inovasi yang telah terintegrasi secara baik dan familiar di telinga mas- yarakat ialah JakartaKini (JAKI), di mana masyarakat mendapatkan berbagai layanan yang bervariasi dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti pelaporan, informasi dan survei yang bisa diakses dengan sekali ketuk. Selain adanya pemanfaatan teknologi, program pelayanan yang disediakan oleh Perangkat Daerah DKI Jakarta den- gan memanfaatkan sumber daya alam, manusia dan budaya kerap berkembang sebagai bentuk branding dan potensi menjadi magnet untuk wisatawan. Pembangunan Kota Jakarta sebagai Smart City merupakan suatu perwujudan ­ implementasi dari masyarakat madani. Hal tersebut terbukti dengan adanya masyarakat yang sudah terintegrasi dengan baik mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial-budaya dan kesadaran beragama serta adanya penggunaan atau pemanfaatan teknologi infor- masi dan komunikasi yang mampu memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kota ­ untuk menghasilkan proses kerja yang lebih efektif dan efisien. Dengan adanya ­ berbagai
  • 26. 11 pembangunan berupa program sebagai perwujudan implementasi Smart City serta mas- yarakat yang memiliki partisipasi tinggi dalam menghadapi suatu perubahan di Kota Jakarta, sudah selayaknya Ibukota ini menjadi acuan perkembangan Smart City di Indo- nesia. Perangkat Daerah berjalan sesuai tupoksi masing-masing dengan memanfaatkan kekayaan informasi, teknologi, dan sumber daya yang dimiliki. Tidak hanya peman- faatan yang menjadi highlight, namun bagaimana cara Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat saling berkolaborasi dalam menjalankan tugas dengan berbagai stake- holder, khususnya masyarakat. Berbagai program atau inovasi teknologi membutuhkan peran masyarakat dalam keberlangsungan, yang menandakan bahwa perencanaan dari Jakarta Smart City bersifat partisipatif. Kondisi eksisting penerapan Smart City di DKI Jakarta harus beradaptasi secara agile dengan perubahan teknologi dan lingkungan. Berdasarkan World Economic Forum 2022, pertumbuhan dan keberagaman populasi kota - kota di dunia semakin mening- kat. Meskipun aksesibilitas pendukung diperlukan agar masyarakat dapat mengakses fasilitas berkelanjutan, kenyataannya kemudahan tersebut tidak selalu sejalan dengan pertambahan populasi. Pertumbuhan populasi dan aktivitas perkotaan yang beragam dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, perlu konsep manajemen kota yang memperhatikan pembangunan jangka panjang, dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Integrasi teknologi men- jadi penting untuk melaksanakan aktivitas kota secara efektif dan efisien, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan penduduk dan keberlanjutan lingkungan. Salah satu konsep yang erat kaitannya dengan Smart City adalah Future City. Fu- ture City adalah ide yang digagas sebagai bentuk implementasi SDGs yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berperan dalam mencapai tujuan pembangu- nan berkelanjutan sebuah kota. Tujuannya seperti penggunaan energi terbarukan, infra- struktur yang ramah lingkungan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan kesetaraan akses terhadap fasilitas perkotaan, menjadi bagian integral dari Future City. Konsep Future City telah diidentifikasi di berbagai negara seperti Singapura yang mengangkat Future City dari sisi ekosistem manusia, bisnis, bangunan, dan infrastruktur yang me- manfaatkan data dan teknologi untuk menjadi lebih aman, lebih tangguh, dan terhubung dengan lebih baik, menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi warga. Secara garis besar Future City adalah kota yang layak huni yang memiliki ke- mampuan beradaptasi terhadap tantangan masa depan dan memiliki pembangunan yang kolaboratif berkelanjutan sehingga mampu menciptakan tingkat harapan hidup yang tinggi bagi seluruh stakeholder di kota tersebut, termasuk pemerintahnya. Diambil dari definisi tersebut, Future City dapat dikatakan sebagai perkembangan dari Smart City. Terkait dari analisis tersebut, DKI Jakarta sebagai kota dengan nilai indeks Smart City tertinggi di Indonesia berdasarkan Smart City Index (SCI) 2023 dapat dijadikan sebagai pelopor Future City.
  • 27. 12 Dalam mewujudkan Jakarta Future City yang berkelanjutan dan selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs), perkembangan dari Smart City dapat men- jadi salah satu pondasi dari sifat keberlanjutan ini. Adanya keberlanjutan dan manfaat pengelolaan dari program Smart City yang baik dapat menjadi salah satu langkah awal dalam memastikan seluruh aspek yang berada di dalam SDGs dapat terpenuhi untuk menggapai Future City. Dengan sifat sustain terhadap program dan pengelolaan ini, Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah yang ingin berkembang menjadi Smart City dan Future City. DibalikperingkatindeksSmartCityDKIJakartayangtinggi,DKI­Jakartamemili- ki beberapa problematika yang perlu diatasi yang memperhatikan prinsip ­ keberlanjutan. Salah satu problematika terbesar DKI Jakarta yaitu terkait populasi dan kompleksitas yang tinggi. Dengan kondisi ini, DKI Jakarta menghadapi berbagai tantangan dan per- masalahan yang berdampak langsung pada keberlanjutan kota. Sebagai upaya menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk ­ m­ enerapkan ­ inovasi dan mengembangkan best practice sebagai solusi yang efektif. Salah satu upayanya ­yaitu penerapan konsep Future City. Melalui konsep ini, DKI Jakarta dapat mengembangkan solusi inovatif sesuai dengan permasalahan yang terjadi sehingga dapat menjadi kota yang adaptif dan berkelanjutan. Konsep Future City dapat mengakomodasi segala aspek kehidupan yang mempertimbangkan keunggulan DKI Jakarta sebagai solusi inovatif dalam meminimalisasi tantangan yang dihadapi di masa depan.
  • 28. 13
  • 29. 15 PEMERINTAH KOTAADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Kota Administrasi Jakarta Timur adalah sebuah kota administrasi di bagian timur Daerah Khusus Ibukota ­ Jakarta. Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan daerah yang ­ telah mendukung perwujudan ekosistem smart city 4.0 di Indo- nesia. Sebagai bagian dari DKI Jakarta, Kota Administrasi ­ Jakarta Timur juga turut mewujudkan ekosistem kota cerdas. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik, ­ Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mewujudkan ­implementasi dimensi smart governance melalui berbagai inovasi tata kelola dan tata pamong pemerintahan yang cerdas dengan mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi. Ada- pun ­ inovasi tersebut di antaranya adalah Aplikasi Elektronik ­ Hukum Timur (E-kumur) dan Program Sumur Serapan. Inovasi Smart Governance Elektronik Hukum Timur (E-Kumur) Elektronik Hukum Timur atau E-Kumur merupakan sistem penyajian data penanganan hukum secara komprehensif dan ter- integrasi yang berbasis website dan aplikasi. Inovasi tersebut ber- tujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur guna mempermudah penanga- nan hukum perkara di Pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi) yang ditangani di tingkat kota Administrasi Jakarta Timur serta meningkatkan akses bagi masyarakat untuk mendapa- tkan informasi tentang status penanganan hukum perkara. Aplika- si yang diinisiasikan oleh Kepala Bagian Hukum Jakarta Timur ini juga bertujuan untuk tersedianya data komprehensif di dalam sistem web dan aplikasi, serta menjadi wadah pengendalian dan evaluasi sistem penyajian data penanganan hukum secara digital. Pada proses implementasinya, masyarakat dapat menga- jukan permohonan pada Walikota Jakarta Timur secara online melalui aplikasi atau website E-Kumur, selanjutnya walikota dapat langsung melakukan disposisi ke bagian hukum. Permo- honan tersebut akan ditindaklanjuti oleh bagian Hukum pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, dan selanjutnya status permohonan akan
  • 30. 16 terpublikasi secara update pada aplikasi E-Kumur. Website atau aplikasi yang telah di- luncurkan pada 2021 ini dapat dikatakan telah berhasil dimanfaatkan oleh masyarakat dengan melihat indikator keberhasilan penindaklanjutan dari berbagai perkara litigasi dan non litigasi yang telah diajukan. Change Management E-Kumur Adanya perkembangan di dunia teknologi saat ini dan belum tersedianya data penanganan hukum yang aman sehingga belum optimalnya sistem pen- yajian data penanganan hukum merupakan latar be- lakang permasalahan yang memicu munculnya suatu ide untuk membuat inovasi E-Kumur. Pemerintah Kota Jakarta Timur berupaya untuk membuat suatu aplikasi dan website yang bertujuan agar masyarakat mendapatkan kemudahan untuk mengetahui informa- si penanganan hukum sehingga masyarakat dapat langsung melakukan tindak lanjut dari hasil informasi yang tersedia pada website atau aplikasi serta dapat juga dijadikan se- bagai pedoman dalam melakukan perbuatan hukum. Dengan adanya inovasi E-Kumur, akan mempermudah pegawai internal Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur da- lam mendapatkan data secara real time, memonitor penanganan hukum dan memberi- kan respon time yang cepat. Untuk mewujudkan inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dikelola oleh pegawai, terdapat sosialisasi yang dilakukan oleh Pemer- intah Kota Administrasi Jakarta Timur, baik yang dilakukan kepada pegawai internal maupun kepada masyarakat. Sosialisasi secara online telah dilakukan melalui berbagai media massa seperti media antara news dan tribun news. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum selaku penggagas inovasi E-Kumur. Selain itu, terdapat pula sosialisasi yang dilakukan kepada pegawai pemerintah terkait tata cara pengungga- han, pembaharuan data dan penyimpanan data pada inovasi E-Kumur. Untuk menjaga keamanan data masyarakat pada inovasi E-Kumur, telah dilaksanakan sebuah mitigasi risiko seperti adanya pemantauan bagi masyarakat yang mengakses E-Kumur serta ter- dapat monitoring security dan pemberlakuan captcha bagi setiap masyarakat pengguna layanan EKumur. Sumur Resapan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur membentuk suatu inovasi yak- ni sumur resapan yang bertujuan untuk mengurangi genangan di berbagai titik rawan genangan di wilayah Jakarta Timur. Pembuatan sumur resapan ini tentunya perlu me- lihat wilayah ang tepat dengan jenis kedalaman dan kelebaran yang tepat. Program
  • 31. 17 ini mempunyai keunggulan karena memiliki variasi kedalaman yang dapat disesuaikan dengan struktur tanah. Adapun variasi kedalaman tersebut berkisar 5 meter, 10 meter, 20 meter hingga 50 meter. Selain itu, program sumur resapan juga berfungsi sebagai tempat penampungan air yang tidak tertampung dari lintasan air. Program sumur resa- pan dinilai berhasil mengatasi genangan di wilayah dengan tanah cekung. Hal tersebut terbukti sejak dilakukannya uji coba di Jalan Mayor Jenderal DI Panjaitan. Melihat hal tersebut, Walikota Jakarta Timur mengajukan program ini untuk dapat diimplementa- sikan pada setiap kecamatan wilayah Jakarta Timur. Adapun target dari inovasi ini di antaranya pada tahun 2021 setiap kecamatan membuat sebanyak 100 buah lubang su- mur resapan dan pada tahun 2022 setiap kecamatan membuat sebanyak 200 buah lubang sumur resapan dengan pembangunan difokuskan pada wilayah rawan genangan. Pada proses implementasinya, inovasi Sumur Resapan dapat dinilai telah berhasil dijalankan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berkurangnya genangan air di berbagai wilayah Jakarta Timur. Change Management Sumur Resapan Pembuatan program sumur resapan ini dilatarbelakangi dari adanya kegiatan kolaborasi yang dilakukan antara Pemerintah Kota Administrasi Ja- karta Timur dengan Komunitas Masyarakat Air. Pada kegiatan tersebut, Komunitas Masyarakat Air mem- berikan ide terkait dengan sumur serapan untuk men- gatasi berbagai wilayah rawan genangan di Jakarta Timur. Pada proses implementasinya, terdapat upaya pemantauan yang dilaksanakan oleh masing-mas- ing pihak dari wilayah kecamatan. Sosialisasi kepa- da masyarakat terkait program sumur serapan juga dilakukan. Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara offline di setiap kecamatan dan kelu- rahan. Adapun sosialisasi secara online juga dilaksanakan melalui berbagai sosial me- dia yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Terdapat kendala yang dialami pada proses pembangunan program ini di antaranya tidak adanya alat yang mumpuni untuk membangun sumur resapan di beberapa kelurahan. Menghadapi hal tersebut, pemerintah berupaya untuk menerima bantuan melalui program Corporate So- cial Responsibility (CSR) sehingga pemerintah dapat meminjamkan berbagai alat yang dibutuhkan ke berbagai kelurahan.
  • 32. 18 Rekomendasi Inovasi E-Kumur dan Sumur Resapan dapat dinilai telah mencapai keberhasilan. Namun upaya perbaikan dan evaluasi tetap perlu dilakukan. Demi menjaga keberlanjutan dari program ini, perlu diadakannya pengembangan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi dan jawaban atas berbagai kekurangan yang dihadapi. Adapun evaluasi tersebut yakni adanya pemantauan yang lebih masif terkait dengan implementasi dari sumur resapan serta tetap pemberlakuan update data pada aplikasi atau website E-Kumur. Diharapkan pula program ini dapat menjadi suatu inspirasi bagi daerah lain untuk mengimplemen- tasikannya. Testimoni “Dengan adanya aplikasi yang digagas bidang hukum Walikota Jakarta Timur, saya sangat mengapresiasi dan itu sangat positif dan membantu penangan hukum yang be- rada di wilayah kerja Kantor Walikota Jakarta Timur.”- Demenk (pengguna layanan E-Kumur)
  • 33. 19 PEMERINTAH KOTAADMINISTRASI JAKARTA UTARA Kota Administrasi Jakarta Utara bersinergi bersa- ma kota administra Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta lainnya dalam mengembangkan Jakarta Smart City. Jаkаrtа Smart City yang mеrupаkаn pеnеrаpаn kоnѕеp kоtа cеrdаѕ dengan mеngоptіmаlkаn pеmаnfааtаn Tеknоlоgі Іnfоrmаѕі dаn Kоmunіkаѕі (TІK) untuk mеmаkѕіmаlkаn pеlаyаnаn publіk, mеmbеrіkаn ѕоluѕі pеnyеlеѕаіаn mаѕаlаh dаn mеndukung pеmbаngunаn yаng bеrkеlаnjutаn ѕеhіng- gа mаѕyаrаkаt Jаkаrtа, mаѕyаrаkаt luar Jаkаrtа аtаu luar Іndоnеѕіа dapat mengetahui lеbіh jеlаѕ terkait Kоtа Jаkаrtа sebagai pusat dari pemerintahan di Indonesia. Kota Administrasi Jakarta Utara turut berpartisipasi bersama dengan kota admin- istrasi Jakarta lainnya melalui peluncuran Jakarta Smart City yang dilakukan pada bu- lan Desember tahun 2014 оlеh Basuki Tjahaja Purnama ѕеlаku Gubernur DKI Jakarta. Melalui Jakarta Smart City diharapkan bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan perangkat digital dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan transparan. Hal ini tentunya berimplikasi pada peningkatan kеpеrcаyааn mаѕyаrаkаt tеrhаdаp kinerja pеmеrіntаh Pеmеrіntаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа dimana sеbаgаі tіndаk lanjut Pеmеrіntаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа mеluncurkаn ѕіtuѕ jаkаrtа.gо.іd dаn ѕmаrtcіty.jаkаrtа.gо.іd dan dаlаm ѕіtuѕ tеrѕеbut ѕеmuа іnfоrmаѕі yаng аdа dі lіngkup pеmеrіntаh dаеrаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа dаpаt dеngаn mudаh dіаkѕеѕ оlеh mаѕyаrаkаt. Inovasi Smart Governance Cepat Respon Masyarakat (CRM) Ѕmаrt Cіty diharapkan dapat mensuk- seskan ѕmаrt gоvеrnance yаng mеrupаkаn pelayanan publik bеrbаѕіѕ teknologi untuk mеmudаhkаn іntеrаkѕі pemerintah den- gan pеmеrіntаh dаn pеmеrіntаh dеngаn mаѕyаrаkаt аrtіnyа pеlаyаnаn yаng dіbеrіkаn mеmungkіnkаn pеngаmbіlаn kеputuѕаn bеrbаѕіѕ rеаl tіmе dаtа. Smаrt gоvеrnance jugа mеrupаkаn ѕеbuаh bіdаng yаng mеnаngаnі mаѕаlаh pеlаyаnаn publіk dіmаnа ѕmаrt gоvеrnance mеnyаngkut ѕаlаh ѕаtu unѕur tеrpеntіng dаlаmpеrkоtааnyаіtuBаdаnаtаuІnѕtаnѕіPеmеrіntаhаnyаngdіkеmbаngkаnbеrdаѕаrkаn
  • 34. 20 fungѕі Tеknоlоgі Іnfоrmаѕі аgаr dаpаt dіаkѕеѕ оlеh yаng bеrkеpеntіngаn ѕеcаrа еfеktіf dаn еfіѕіеn. Fungѕі dаѕаr dаrі pеmеrіntаhаn yаіtu mеngеlоlа ѕеmuа аѕpеk іnfоrmаѕі dаtа yаng bеrkаіtаn dеngаn pеrkоtааn tеrmаѕuk dі dаlаmnyа terdapat mаѕyаrаkаt, іnfrаѕtruk- tur, jаrіngаn, ѕumbеrdаyа, kеbіjаkаn, pеrеkоnоmіаn, dаn lіngkungаn, dаlаm kаіtаnnyа dеngаn kоnѕеp ѕmаrt gоvеrnance ѕеmuа іnfоrmаѕі dаtа yаng dіаtаѕ tеrdаpаt dаlаm bеn- tuk dіgіtаl аgаr dаpаt dіѕіmpаn dаlаm ѕuаtu “dаtаbаѕе” yаng nаntіnyа dаpаt dіаkѕеѕ оlеh yаng bеrkеpеntіngаn mеlаluі jаrіngаn оnlіnе dіmаnа ѕаjа dаn kаpаn ѕаjа. Pеrmаѕаlаhаn pеlаyаnаn publіk yаng mеndоrоng tеrbеntuknyа kоnѕеp ѕmаrt gоvеrnance аdаlаh tіng- gіnyа prаktеk KKN (Kоrupѕі, Kоluѕі dаn Nеpоtіѕmе), rеndаhnyа kuаlіtаѕ pеlаyаnаn, bіrоkrаѕі yаng pаnjаng dаn bеrbеlіt-bеlіt, аdаnyа tumpаng tіndіh tugаѕ dаn kеwеnаngаn ѕеrtа rеndаhnyа pеngаwаѕаn еkѕtеrnаl. Dalam rangka mеmpеrbаіkі pelayanan publіk yаng bеlum mаkѕіmаl, Pеmеrіntаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа mеmbеntuk Cepat Respon Masyarakat (CRM) yаng mеrupаkаn ѕаlаh ѕаtu prоgrаm ѕmаrt gоvеrnance dіmаnа CRM аdаlаh аplіkаѕі pеngаduаn mаѕyаrаkаt yаng dіgunаkаn оlеh аpаrаtur pеmеrіntаhаn dі lіngkungаn Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа untuk mеnаmpung dаn mеnіndаklаnjutі lаpоrаn wаrgа ѕеrtа dаpаt mеmbаntu dіnаѕ dаn kеlurаhаn аgаr dаpаt bеrkооrdіnаѕі dаn mеnyеlеѕаіkаn lаpоrаn wаrgа dеngаn lеbіh mudаh. CRM mеrupаkаn pеnіngkаtаn fungѕі Qluе yаng mеmungkіnkаn lurаh ѕеtеmpаt mеlіmpаhkаn pengaduan mаѕyаrаkаt kеpаdа pіhаk terkait jikа pengaduan mаѕyаrаkаt tеrѕеbut tidak dаlаm tupоkѕіnyа dаn Qluе hаnyа mеrupаkаn ѕаlаh ѕаtu ѕumbеr mаѕukаn lаpоrаn tеrkаіt lаyаnаn publіk. Sеlаіn іtu, CRM jugа mеnаmpung lаpоrаn mеlаluі PTЅP (Pеlаyаnаn Tеrpаdu Ѕаtu Pіntu), Twіttеr, Fаcеbооk mаupun dаrі ѕіtuѕ Lаpоr. Аplіkаѕі CRM dіkеmbаngkаn оlеh Unіt Pеngеlоlа Jаkаrtа Smаrt Cіty (UPJЅC) yаng dіаtur dаlаm Pеrаturаn Gubеrnur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 tentang Penyeleng- garaan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi Citizen Relation Manage- ment (CRM). Change Management CRM Dalam rangka meningkatkan produktivitas dari CRM dan memastikan bahwa CRM bisa mencapai target yang ditentukan. Pemerintah Provinsi DKІ Jаkаrtа juga mеngаdаkаn Bіmbіngаn Tеknіѕ (Bіmtеk) dі ѕеluruh ѕаtuаn kеrjа Pеmеrіntаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа untuk mеmаѕtіkаn аpаrаtur Pеmеrіntаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа dаpаt mеn- guаѕаі pеnggunааn CRM dаn mеkаnіѕmе pеnghаrgааn. Ѕаnkѕі jugа dіtеrаpkаn dаlаm ѕіѕtеm CRM іnі dіmаnа ѕеtіаp аduаn yаng lаmbаt аtаu tіdаk dіtаngаnі bеrdаmpаk pаdа tunjаngаn kеrjа yаng dіtеrіmа оlеh pеnаnggung jаwаb аduаn tеrѕеbut. Unіt Pеngеlоlа Jаkаrtа Smаrt Cіty jugа tеlаh mеngеmbаngkаn ѕіtuѕ yаng dаpаt diakes melalui аplіkаѕі CRM, dimana mаѕyаrаkаt mеlаkukаn pеngаduаn mеlаluі kаnаl-kаnаl rеѕmі pеngаduаn
  • 35. 21 mаѕyаrаkаt yаng lаngѕung tеrіntеgrаѕі dеngаn аplіkаѕі CRM. Selanjutnya dari pengad- uan tersebut dіlаkukаn kооrdіnаѕі аntаrа kеlurаhаn dаn ЅKPD (Ѕаtuаn Kеrjа Pеrаngkаt Dаеrаh) dаn аpаbіlа bukаn mеnjаdі wеwеnаngnyа, mаkа lаpоrаn pеngаduаn tеrѕеbut аkаn dіtіndаklаnjutі оlеh іnѕtаnѕі tеrkаіt. Penanganan pengaduan masyarakat dengan mensinergikan prosedur, sistem, sa- rana dan kewenangan SKPD/UKPD, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pen- anganan pengaduan masyarakat yang dilakukan melalui aplikasi CRM dengan 13 kanal pengaduan resmi yaitu: JAKI (Jakarta Kini), Twitter (@dkijakarta), Facebook (Pemprov DKI Jakarta), Surat Elektronik/Email (dki@jakarta.go.id), Media Sosial Pribadi Gu- bernur/Wakil Gubernur, SMS (0811272206), Penerimaan pengaduan di Pendopo Balai Kota, Penerimaan pengaduan di Kantor Inspektorat, Penerimaan pengaduan di Kantor Walikota, Penerimaan pengaduan di Kantor Camat, Penerimaan pengaduan di Kantor Lurah, Aspirasi Publik Media Massa, dan LAPOR 1708. Berdasarkan pеnjеlаѕаn dі аtаѕ, dapat disimpulkan bahwa CRM sаngаt bеrpеrаn pеntіng dаlаm kеhіdupаn mаѕyаrаkаt tеrutаmа dаlаm bіdаng pеmеrіntаhаn. Jаkаrtа Smаrt Cіty mеlаluі аplіkаѕі CRM jugа dаpаt mеnjаdі ѕоluѕі Pеmеrіntаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа аgаr pеlаyаnаn publіk yаng dіbеrіkаn dаpаt mеnіngkаt dаrіpаdа pеlаyаnаn ѕеbеlumnyа. Jаkаrtа Smаrt Cіty mеlаluі аplіkаѕі CRM juga dаpаt mеnjаdі wаdаh bаgі mаѕyаrаkаt DKІ Jаkаrtа untuk mеngаdukаn pеrmаѕаlаhаn yаng tеrjаdі ѕеpеrtі bаnjіr dаn kеmаcеtаn, mеlаluі аplіkаѕі CRM dеngаn cаrа yаng lеbіh mudаh yаіtu dеngаn mеn- gunduh аplіkаѕі CRM dі sistem operasi аndrоіd dаn CRM dаpаt mеmudаhkаn аpаrаtur pеmеrіntаh DKІ Jаkаrtа dаlаm mеngаtаѕі pеrmаѕаlаhаn yаng аdа dі DKІ Jаkаrtа. Rekomendasi CRM dapat direkomendasikan bagi pemerintah daerah lain karena dalam ­ pelaksanaannya terbukti efektif dan efisien serta memberikan banyak manfaat kepada warga terhadap setiap aduan/keluhan pelayanan. Testimoni “Melaporkan banyak parkir liar di daerah Sunter di CRM dan hanya dalam satu jam laporan tersebut langsung ditangani dan hingga 3 hari setelah melaporkan ter- dapat petugas yang stand by untuk memastikan tidak terdapat parkir liar.” - Sebastian Alex (Warga Sunter, Jakarta Utara)
  • 36. 22 PEMERINTAH KOTAADMINISTRASI JAKARTA SELATAN Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan salah satu kota administrasi yang berada di bagian selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan bertanggung jawab untuk memberikan pe- layanan yang terbaik kepada warganya dan bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan tugas administrasi. Pemerintah Kota Administrasi Jakar- ta Selatan telah melakukan optimalisasi berbagai inovasi melalui pemanfaatan teknologi dalam menjalankan tugasn- ya, khususnya dalam hal pelayanan publik. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan bersama dengan Pemer- intahan Kota/Kabupaten Adminstrasi lainnya, mengopti- malkan fungsi Cepat Respon Masyarakat (CRM) sebagai sarana untuk melakukan proses koordinasi dan penyelesa- ian laporan warga secara lebih efisien. Optimalisasi Smart Governance Cepat Respon Masyarakat (CRM) Cepat Respon Masyarakat (CRM) merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan seluruh kanal pengaduan resmi Pemprov DKI Jakarta. Laporan pengaduan yang masuk ditindaklanjuti secara lebih responsif, efisien, dan transparan. Sebagai sebuah sistem, Cepat Respon Mas- yarakat memiliki alur kerja khusus. Dalam Cepat Respon Masyarakat, data mengenai masalah non-darurat yang dilaporkan oleh masyarakat masuk melalui 13 kanal pengaduan resmi yang ada saat ini. Setelah itu, dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komu- nikasi, laporan tersebut disampaikan kepada kelurahan atau dinas terkait. Proses yang sederhana seperti ini membantu dalam menghemat waktu koordinasi dan penyelesaian masalah dengan hasil yang efektif. Masyarakat, khususnya Masyarakat di Jakarta Selatan juga dapat memantau langsung proses tindak lanjut dari laporan yang mereka sampaikan. Hal ini sebagai ben- tuk transparansi dari kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelesaikan
  • 37. 23 laporan tersebut. Masyarakat dapat mengikuti perkembangan laporan mereka melalui sistem pelacakan yang tersedia di situs web Pengaduan Warga. Ketika laporan sudah selesai ditangani oleh OPD, petugas akan mengunggah foto sebagai bukti yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Adapun dalam menindaklanjuti laporan mas- yarakat, petugas akan difasilitasi dengan sistem Aplikasi CRM Petugas. CRM Petugas Merupakan aplikasi yang di- gunakan khusus oleh petugas terkait untuk menindaklan- juti laporan warga. Aplikasi ini dilengkapi fitur yang dapat mempercepat koordinasi dan penyelesaian laporan. CRM Petugas yang terintegrasi dengan CRM, digunakan oleh petugas atau staf yang bertanggung jawab dalam menan- gani laporan dan pengaduan yang diterima dari masyarakat. Penerapan CRM Petugas melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengintegrasikan, mengelola, dan melacak seluruh proses penanganan laporan mulai dari awal hingga akh- ir. Dengan kehadiran CRM Petugas, proses penanganan laporan menjadi lebih teratur, efisien, dan memungkinkan pelacakan yang lebih baik. Ini memberi kesempatan kepada petugas untuk memberikan respons yang cepat dan tepat terhadap laporan masyarakat, serta meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam menangani masalah yang dilaporkan. Dalam konteks tata kelola cerdas atau Smart Governance DKI Jakarta, isti- lah “CRM” mengacu pada integrasi sistem dan prinsip Customer (Citizen) Relation- ship Management ke dalam prosedur administrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meningkatkan penyampaian layanan masyarakat, meningkatkan daya tanggap terhadap kebutuhan publik, dan mendorong keterlibatan yang lebih baik antara pemerintah dan warganya adalah tujuan utama CRM dalam konteks ini. Hadirnya program CRM di dalam sistem administrasi Pemerintah Provinsi DKI Jalarta serta dalam hal ini diop- timalisasikan fungsinya oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan berupaya mengatur dan mengelola data warga secara efisien, memberikan organisasi pemerin- tah pemahaman menyeluruh tentang interaksi, umpan balik, dan riwayat layanan setiap masyarakat yang memanfaatkan sistem CRM ini. Hasilnya adalah masyarakat Jakarta Selatan menerima layanan individual dan efektif yang memenuhi kebutuhan mereka dengan cepat dan efisien. Pemerintah DKI Jakarta, khususnya Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Se- latan berharap dapat meningkatkan kebahagiaan warga, menyederhanakan prosedur administrasi, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintah, dan tujuan lainnya dengan menerapkan prinsip dan sistem CRM. Tujuannya adalah untuk menciptakan administrasi yang lebih efektif yang memprioritaskan penyediaan layanan publik yang efisien dan segera menanggapi permintaan dan aduan masyarakat.
  • 38. 24 PEMERINTAH KOTAADMINISTRASI JAKARTA BARAT Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan sebuah inovasi untuk melakukan penataan kawasan yang sesuai dengan penjabaran dari instruksi Penanggung Jawab Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Inovasi ini bertujuan untuk melakukan sebuah perubahan fungsi pada kawasan yang kumuh menjadi taman yang rekreatif serta interaktif bagi keluar- ga dan edukatif yang ramah terhadap seluruh lapisan masyarakat. Inovasi Smart Governance Penataan Kawasan Penataan kawasan merupakan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Ja- karta Barat. Penataan ini dilakukan secara berke- lanjutan oleh seluruh kelurahan yang ada di Ja- karta Barat sebanyak 56 kelurahan. Kegiatan ini melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan masing-masing kewenangan dan tanggung jawab. Penataan ini bertujuan untuk menciptakan suatu kawasan yang dapat dikunjun- gi dan dinikmati sebagai salah satu sarana rekreasi masyarakat. Salah satu lokasi yang dilakukan penataan ka- wasan berada di Jl. Taman Kembangan Abadi Uta- ma No. A2, Kembangan Selatan, Kembangan, Ja- karta Barat yang merupakan aset tercatat milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota. Lokasi ini ditata menjadi sebuah taman yang edukatif dan rekreatif. Lebih lanjut, Kelurahan Kembangan Selatan ini merupakan lokasi pusat pergerakan ekonomi/bisnis (Central Business District) sekaligus menjadi salah satu pintu masuk menuju pusat Pe- merintahan Jakarta Barat di daerah Kembangan sehingga penataan kawasan ini dapat menampilkan dan menghadirkan kesan yang baik. Change Management Penataan Kawasan Inovasi ini terbentuk untuk memperbaiki keadaan kawasan sebelumnya yang ku- muh, tidak tertata rapi, dan tidak terawat menjadi kawasan edukatif dan rekreatif di
  • 39. 25 daerah Jakarta Barat. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan beberapa OPD untuk memaksimalkan penataan kawasan. Beber- apa kegiatan yang mendapatkan dukungan dari OPD terkait antara lain: 1) Pemberian bibit untuk kolam produktif oleh Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat 2) Pengangkutan sampah secara terjadwal oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Ja- karta Barat 3) Perapian taman dan penanaman tanaman pelind- ung serta tanaman hias oleh Suku Dinas Perta- manan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat 4) Pengaspalan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat 5) Normalisasi saluran oleh Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat 6) Sinergitas dengan warga setempat, RT, RW, PKK, TNI-POLRI, dan PPSU Rekomendasi Dalam proses pengerjaan penataan kawasan, terdapat beberapa tantangan yang temui, seperti kondisi yang tidak menentu dan beberapa materi- al yang sulit dicari. Walaupun demikian, Kelurah- an Kembangan Selatan beserta jajarannya berhasil bersinergi dan berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut sehingga kegiatan penataan dapat berjalan dengan sukses dan berhasil menjadi sebuah kawasan unggu- lan yang menjadi salah satu destinasi pilihan rekrea- si masyarakat, khususnya di Jakarta Barat. Di sisi lain, kegiatan ini juga dapat menum- buhkan semangat berkompetisi dan improvisasi dari seluruh masyarakat dan pemerintah di Jakarta Barat untuk mempelajari dan mengek- splorasi potensipotensi sekaligus menjiwai dan memahami karakteristik yang ada di kawasannya.
  • 40. 26 PEMERINTAH KOTAADMINISTRASI JAKARTA PUSAT Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan pemerintahan administrasi dibawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Disamping menjalankan fungsi administrasinya, Pe- merintah Kota Jakarta Pusat bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dalam berbagai urusan dan bersinergi dengan pemerintahan lainnya dibawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan fungsi administrasi. Dalam hal pelayanan, Pemerintah Kota Jakarta Pusat terus ­ berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik salah satunya dengan pendekatan teknologi. Salah satunya dengan pengembangan sistem bazar online melalui platform POSJP. Platform ini merupakan situs belanja online yang dapat diman- faatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan di Provinsi DKI Jakarta untuk memasarkan produknya. Selain itu, pelayanan informasi juga disediakan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat melalui pengembangan platform KIWARI (Kiriman Warga Terkini) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. KIWARI merupa- kan platform blog kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat wilayah Jakarta Pusat un- tuk membagikan konten atau informasi pada platform tersebut. Inovasi Aplikasi dan Teknologi Pasar Online Saudagar Jakarta Pusat (POS JP) Pasar Online Saudagar Jakarta Pusat (POS JP) merupakan program berupa plat- form belanja online yang diluncurkan pada tahun 2021 dan pengelolaannya dibawah
  • 41. 27 Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat. POSJP merupakan program dari Pemerintah Kota Jakarta Pusat untuk memberdayakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memperluas jaringan, meningkatkan pendapatan, membuka peluang usaha, serta men- ciptakan wirausaha baru melalui pola kemitraan yang berkelanjutan. POS JP memiliki event-event dengan menyelenggarakan bazar secara offline bersama mitra UMKM yang tergabung yang menjadikannya berbeda dengan program pemberdayaan UMKM lain- nya. Sedangkan pada bazar yang dilakukan secara daring, Suku Dinas PPKUKM Kota Jakarta Pusat memfasilitasi penjualan melalui platform yang menampilkan produk bi- naan JakPreneur mulai dari kuliner, kerajinan tangan, fashion, hingga produk kebutuhan rumah tangga. Program inovasi ini telah memberikan manfaat bagi pelaku UMKM khu- susnya yang berada di wilayah Kota Jakarta Pusat dalam memasarkan produknya dan meningkatkan hasil penjualan yang tentu berdampak pada keberlangsungan usahanya. Selain itu, dengan adanya program ini UMKM yang sulit bersaing di pasar online kon- vensional lainnya dapat terakomodasi, sehingga dapat menunjukan produk-produknya kepada masyarakat luas. Dengan berbagai manfaat dan dampak yang dirasakan, pro- gram inovasi ini telah mencapai tujuannya, tetapi akan terus dibenahi sehingga menjadi lebih berkembang. Change Management POS JP Saat ini persaingan dunia usaha khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) semakin meningkat dengan hadirnya platform-platform online membuat pelakupelaku usaha membanjiri platform dengan produk masing-masing. Tidak adan- ya aturan terkait persaingan yang sehat dalam platform tersebut membuat para pelaku usaha melakukan perang harga yang membuat UMKM dengan modal kecil sulit untuk bersaing. Dengan adanya platform POS JP, UMKM lokal mendapatkan tempat untuk memasarkan produknya dengan harga yang sesuai standar. Melalui POS JP, Pemerintah Kota Jakarta Pusat juga dapat memantau harga-harga barang di wilayahnya, sehing- ga UMKM terhindar dari persaingan yang tidak sehat melalui permainan harga. Ba- zar online dengan POS JP merupakan program bersama dibawah program JakPreneur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Suku Dinas PPKUKM Kota Jakarta Pusat dan telah disosialisasikan kepada pegawai maupun mas- yarakat. Sosialisasi dilakukan kepada UMKM dan masyarakat, melalui adanya event bazar offline membuat masyarakat maupun UMKM lebih memahami keberadaan pro- gram ini. Namun demikian terdapat tantangan seperti masih belum optimalnya platform online POS JP. Sering ditemukan kendala website tidak bisa diakses sehingga menyulit- kan UMKM maupun masyarakat yang ingin memasarkan maupun membeli produk.
  • 42. 28 KIWARI (Kiriman Warga Terkini) Kiriman Warga Terkini (KIWARI) merupakan platform blog kolaboratif yang berisi foto atau artikel dari masyarakat mengenai informasi di wilayahnya. Program ino- vasi ini telah diluncurkan pada tahun 2020, hingga kini platform KIWARI cukup aktif dalam memberikan informasi-informasi di wilayah Jakarta Pusat. Keunikan dari inovasi ini terletak pada kolaborasi 25 antara masyarakat dengan pemerintah dalam memberikan informasi di wilayahnya. Selain itu dengan tidak adanya iklan komersial pada platform ini membuat pembaca lebih nyaman dalam memperoleh informasi. Dengan demikian pembagian informasi dapat lebih cepat dan beragam dan partisipasi masyarakat juga dapat dirasakan. Informasi yang diberikan kepada publik pun mendapatkan antusiasme yang cukup banyak, hal ini dapat dilihat dari jumlah pembaca informasi yang tertera pada platform KIWARI pada setiap informasi yang ditampilkan. Change Management KIWARI Meningkatnya penggunaan internet oleh masyarakat dalam mengakses berbagai informasi dan sebagai komitmen pemerintah terhadap partisipasi masyarakat, menjadi membuat kehadiran platform KIWARI dibutuhkan sebagai respon atas kondisi tersebut. Platform KIWARI dapat menjadi wadah kolaborasi antara Pemerintah Kota Jakarta Pu- sat dengan masyarakatnya dalam menyebarkan informasi yang menarik dan informatif di wilayahnya. Platform KIWARI dikembangkan oleh Suku Dinas Komunikasi, Infor- masi, dan Data Statistik Jakarta Pusat telah melalui serangkaian sosialisasi terkait peng- gunaanya. Selain itu, untuk memperkenalkan dan mengajak masyarakat berkolaborasi telah dilakukan Webinar Jurnalisme Warga dan Platform Kolaboratif. Masyarakat diber- ikan akses untuk mengunggah infomasi di wilayahnya dengan ketentuan yang tidak me- langgar undang-undang, sehingga partisipasi mereka menjadi partisipasi yang positif. Tantangan yang dihadapi sekarang adalah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat agar lebih aktif dalam menyampaikan informasi di wilayahnya dan bagaimana dalam mempertahankan keaktifan masyarakat yang telah berpartisipasi.
  • 43. 29 Rekomendasi Pengembangan platform bazar online POS JP perlu dilakukan untuk memastikan keberlangsungannya terjaga agar masyarakat terus merasakan manfaatnya. Pengemban- gan platform yang diperlukan diantaranya seperti membuat platform lebih stabil dan mudah digunakan (user friendly) dan mungkin dapat dibuatkan dalam bentuk aplikasi berbasis android sehingga lebih fleksibel dalam penggunaanya. Adapun platform KI- WARI kedepannya perlu mengoptimalkan peran warga lebih luas dalam memberikan informasi pada platform. Perlu adanya sosialisasi pada masyarakat luas, sehingga se- makin banyak masyarakat yang mengenal inovasi tersebut dan dapat berpartisipasi di dalamnya. Disamping upaya-upaya pengembangan yang diperlukan dari platform POS JP dan KIWARI untuk memperoleh manfaat yang maksimal, terdapat potensi penerapan inovasi tersebut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah lainnya. Penerapan inova- si-inovasi ini tentunya dapat disesuaikan dengan preferensi masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kualitas pelayan pada masyarakat.
  • 44. 30 PEMERINTAH ADMINISTRASI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU Kepulauan Seribu merupakan salah satu ­ kabupaten administrasidiwilayahDKIJakarta.Padaawalnya,­bentuk administrasi Kepulauan Seribu adalah kecamatan yang menjadi bagian dari Kotamadya Jakarta Utara. ­ Undang Undang No. 32 tahun 1999 pasal 32 menyebutkan tentang peningkatan status Kecamatan Kepulauan Seribu menjadi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu juga ditetap- kan melalui Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2001. Tu- juan dari peningkatan status ini yaitu guna meningkatkan pengelolaan secara mandiri dari segala bidang sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. ­Namun, saat ini ­dalam pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu belum memiliki ­ inovasi yang dibangun atas inisiatif sendiri. Pelayanan kepada ­ masyarakat menggunakan inovasiinovasi dari naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu contohnya yang masif digunakan adalah JakEvo, yaitu inovasi berupa aplikasi yang dikembang- kan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ­ (DPMPTSP) DKI Jakarta.
  • 45. 31
  • 46. 33 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DKI JAKARTA Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora DKI Jakarta melaku- kan digitalisasi dalam pelayanan administrasi peminjaman peralatan olahraga dan venue. Masyarakat dapat mengakses layanan digital tersebut di mana pun dan kapan pun sehingga mempermudah kegiatan dalam berolahraga. Apabila mengala- mi kesulitan, masyarakat dapat mengunjungi helpdesk yang ­ telah disediakan Dispora secara online. Inovasi Smart Governance SIDASI A Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta menyediakan administrasi layanan olahraga secara digital untuk masyarakat. Pelayanan digital tersebut merupakan e-SIDASI (Sistem Informasi dan Distribusi), yaitu permohonan peminjaman peralatan olahraga untuk kegiatan di DKI Jakarta melalui sidasi-dispora.go.id. Pelayanan digital ini telah diluncurkan sejak tahun 2020. Untuk pengajuan permohonan, ada beberapa data yang harus dilengkapi, yaitu nama, pas foto, nomor dan foto KTP, nomor ­ telepon, email, wilayah, nama organisasi, jabatan, alamat, jenis kegiatan, tanggal mulai dan akhir ­ kegiatan, nomor surat, dan berkas yang diperlukan. Apabila data sudah lengkap, ­ pemohon dapat mengajukan permohonannya.
  • 47. 34 Change Management SIDASI A Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta melakukan transformasi digital ter­ hadap kegiatan administrasinya. Pendaftaran peminjaman peralatan olahraga dan venue dapat dilakukan secara online sehingga mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraganya. Pelayanan digital tersebut dapat diakses dari mana pun dan kapan pun. Untuk peminjaman barang, masyarakat harus memenuhi standar operasional yang diperlukan sehingga barang yang dipinjamkan pun tidak rusak atau pun hilang. Sebagai tambahan, Dinas Pemuda dan Olahraga juga melakukan seleksi serta pemetaan terhadap peminjaman alat olahraga. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghilangkan ketimpan- gan yang terjadi pada pengajuan permohonan pada gelanggang atau GOR tertentu. Berikut beberapa langkah untuk memproses permohonan: 1) Masuk ke dalam website pada sidasi-dispora.jakarta.go.id 2) Isi biodata dan dokumen yang diperlukan lalu pilih “Konfirmasi” 3) Pilih alat olahraga yang akan dipinjam lalu pilih “Tambahkan ke Keranjang” 4) Jika ingin menambah barang lain, pilih tombol “Kembali” 5) Setelah selesai memilih, dapat mengklik pilihan “Pesan Sekarang” 6) Pengunjung dapat menunggu approval dari Dinas Pemuda dan Olahraga 7) Cek kembali konfirmasi permohonan melalui email dan sim pan bukti pengajuan 8) Pengunjung dapat melihat perkembangan pengajuan pada menu “Tracking Permo- honan” Pelayanan digital ini disosialisasikan mulai dari pegawai hingga masyarakat. Pegawai di Dinas Pemuda dan Olahraga diberikan training terkait mekanisme pemin- jaman dan penyimpanan barang sehingga barang akan selalu diawasi keberadaan dan
  • 48. 35 penggunaannya. Lebih lanjut, Dinas Pemuda dan Olahraga juga menambah sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi untuk mengembangkan sistem yang lebih up to date sehingga penggunaan website menjadi lebih cepat dan nyaman. Rekomendasi Konsep pelayanan digital yang telah diterapkan oleh Dinas Pemuda dan Olahra- ga DKI Jakarta ini dapat digunakan oleh lembaga/ instansi lain, khususnya yang juga melakukan Pemuda dan Olahraga juga melakukan seleksi serta pemetaan terhadap peminjaman alat olahraga. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghilangkan ketimpa- ngan yang terjadi pada pengajuan permohonan pada gelanggang atau GOR tertentu. penyediaan barang kepada publik. Konsep ini dapat mempermudah, baik masyarakat maupun pegawai dari instansi tersebut karena masyarakat dapat melihat ketersediaan barang dan mengajukan permohonan dari jauh hari serta tidak perlu datang ke kantor. Selain itu, pegawai pun dapat menyiapkan barang permohonan sebelum masyarakat mengambil barang sehingga pekerjaan dan mekanisme permohonan menjadi lebih ­ teratur dan efisien.
  • 49. 36 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DKI JAKARTA JakPreneur hadir atas kepedulian pemerintah ke- pada masyarakat untuk mengembangkan jiwa entrepre- neurship. Kegiatan ini menyediakan pelatihan serta sa- rana prasarana secara gratis kepada semua masyarakat yang ingin belajar berbisnis dari nol. Kegiatan ini berkolaborasi dengan berbagai mitra yang mendukung serta bergerak pada bidang kewirausahaan. Anggota JakPreneur memiliki kesempatan untuk memasarkan produknya dalam skala lokal dan nasional serta pemasaran di lokais-lokasi strategis secara legal, baik berkala maupun permanen. Pendaftaran anggota JakPreneur dapat dilakukan melalui website jakpreneur.jakarta.go.id atau membawa dokumen persyaratan ke ­ kecamatan terdekat. Inovasi Smart Governance JakPreneur JakPreneur merupakan platform kreasi, fasilitasi, dan kolaborasi pengembangan UMKM melalui ekosistem kewirausahaan, seperti startup, institusi pendidikan, atau ­ institusi pembiayaan yang diluncurkan sejak Februari 2020. Fasilitas yang disediakan JakPreneur dapat berbentuk kerja sama jangka panjang atau bentuk kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan kemandirian berusaha den- gan cara kolaboratif antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat, dan/ atau pihak lainnya. Masyarakat yang bergabung dengan Jak- Preneur memungkinkan untuk membangun jaringan entrepreneur sekaligus mempro- mosikan bisnis kepada jaringan yang lebih luas.
  • 50. 37 Anggota JakPreneur akan dibina oleh 6 SKPD DKI Jakarta sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi pelayanan yang diberikan, di antaranya adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Dinas Ketahanan Pangan, Kelau- tan, dan Pertanian; Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi; Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk; Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreat- if; dan Dinas Sosial. Selain dinas, anggota JakPreneur juga akan bekerja sama dengan Bank DKI, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Shopee, Gojek, Tokopedia, Grab, LLDIKTI, dan Bukalapak. Anggota JakPreneur akan difasilitasi dalam 7 Langkah Pasti Sukses, yaitu : 1) Pendaftaran: melakukan pendaftaran dapat melalui pendamping kewirausahaan pada masing-masing kecamatan; website jakpreneur.jakarta.go.id; aplikasi Toko- pedia pada fitur Pusat Edukasi Seller Aplikasi; dan aplikasi JAKI 2) Pelatihan: tersedianya pelatihan pada bidang keterampilan teknis; makanan dan minuman; kerajinan, fashion, dan batik; desain kemasan; nonteknis; digital mar- keting; pelaporan keuangan; serta sosialisasi penggunaan QRIS 3) Pendampingan: layanan pendampingan usaha untuk sertifikat halal; desain kema- san, dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual 4) Perizinan: fasilitas perizinan usaha yang diberikan adalah Izin Usaha Mikro Ke- cil (IUMK)/ Nomor Induk Berusaha (NIB); Izin Edar Sertifikat Pangan Produk- si Industri Rumah Tangga (SPP-IRT); dan Izin Edar Perbekalan Rumah Tangga (PKRT) 5) Pemasaran: kegiatan pemasaran akan dilakukan melalui bazar secara daring dan luring pada masing-masing wilayah; Program Gebetan UMKM; JakPreneur Goes to Mall; pameran di dalam dan luar negeri; dan acara Jumat Beli Lokal bersama dengan Tokopedia 6) Pelaporan keuangan: JakPreneur memberikan fasilitas edukasi terkait digitalisasi keuangan usaha dan pembayaran via QRIS 7) Permodalan: anggota JakPreneur akan mendapatkan dana awal usaha yang beker- ja sama dengan DKI Jakarta sebagai mitra. Kegiatan JakPreneur ini diselenggarakan secara gratis untuk semua kalangan masyarakat yang ingin atau sedang mendalami dunia bisnis. Untuk menjadi anggota JakPreneur, masyarakat harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya adalah a) ber-KTP DKI Jakarta; b) memiliki surat izin usaha; c) bukti kepemilikan usaha; dan d) bersedia mengikuti pelatihan sampai selesai (4–5 hari). Inovasi ini telah memperoleh keberhasilan dengan meningkatkan jiwa ­ entrepreneurship pada masyarakat. Sebanyak 355.983 masyarakat sudah bergabung menjadi ­ anggota JakPreneur dengan anggota sebanyak ± 48.000 yang telah melakukan ­reaktivitas.
  • 51. 38 Change Management JakPreneur JakPreneur dibentuk sebagai fasilitas yang sudah beradaptasi dengan perkem- bangan teknologi sekaligus mendukung kemampuan masyarakat untuk berjualan secara mandiri dan bersaing di pasar bebas. Program ini disosialisasikan di seluruh kecamatan dengan masingmasing 8 pendamping usaha untuk membantu masyarakat dalam penggu- naan JakPreneur, seperti pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu, JakPreneur juga disosialisasikan kepada para pegawai terkait mekanisme dan SOP kegiatannya. Pendampingan usaha ini dilakukan agar pemberian sarana dan prasarana kepada anggo- ta JakPreneur menjadi tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan kegiatannya. Implementasi inovasi ini pun tidak luput dari tantangan yang terjadi. Contohnya, adanya masyarakat yang kurang melek teknologi dan kurangnya inisiatif untuk belajar sendiri dalam penggunaan fasilitas yang diberikan sehingga pendamping usaha harus selalu menemani. Untuk ke depannya, solusi untuk tantangan ini adalah adanya pem- baruan SOP yang mewajibkan pengertian dasar penggunaan teknologi, seperti penggu- naan media sosial agar dalam implementasinya menjadi lebih mudah. Rekomendasi Monitoring dan evaluasi selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami produser dan belum mengetahui minatnya pada bidang usaha apa sehingga mengalami kendala saat menjual- kan produknya. Platform JakPreneur ini dapat diimplementasikan oleh OPD lain dengan inovasi yang lebih berkembang serta melibatkan stakeholder yang lebih banyak lagi. Untuk memaksimalkan inovasinya nanti, OPD terkait dapat menggunakan sumber daya ma- nusia yang berkompeten pada bidangnya, khususnya bidang IT agar dapat mengatasi kendala yang kemungkinan terjadi. Selain itu, adanya sosialisasi dan edukasi yang baik, terutama penggunaan aplikasi dan SOP kegiatan kepada para pegawai agar selanjutnya menjadi informan yang baik bagi masyarakat. Testimoni “Herby selalu dibantu Jakpreneur dalam pengurusan IUMK, NIB, Sertifikat Halal, HAKI, dan pelatihan desain kemasan. Kami juga ikut bazar dengan omset tinggi. Semoga seluruh provin- si bisa meniru Jakpreneur yang sangat bermanfaat.”- Tri Angga Herby Santoso (Peserta JakPreneur)
  • 52. 39 “Elscraft sangat terbantu selama menjadi binaan Jakpreneur. Per- izinan, packaging product, pemasaran yang sangat variatif kami dapatkan. Terima kasih Jakpreneur, sudah sangat sabar membantu UMKM untuk tumbuh dan berkembang.” - Endah Lestari (Ang- gota JakPreneur)
  • 53. 40 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DKI JAKARTA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta melalui Perpustakaan Jakarta hadir sebagai ruang keti- ga bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan hidup, berkolaborasi, dan bertumbuh. Perpustakaan Jakarta berfungsi sebagai sarana edukatif dan rekreasi yang sejalan dengan amanat Undang-Undang 43 Ta- hun 2007 tentang Perpustakaan. Nilai utama yang dibawakan oleh Perpustakaan Jakar- ta ialah belajar, berkarya, dan bertumbuh. Agar masyarakat dapat merasakan layanan perpustakaan secara dekat dan nyata, Perpustakaan Jakarta hadir #SedekatItu melalui berbagai upaya, salah satunya adalah kemudahan akses menggunakan JAKLITERA. Inovasi Smart Governance JAKLITERA Perpustakaan ­Jakarta telah mengintegrasikan seluruh layanan perpus- takaan–tingkat lima wilayah kota dan provinsi– dalam satu portal aplikasi berbasis website bernama JAKLIT- ERA, yaitu Jaringan Koleksi Lintas Area. Sebelum meng- gunakan fitur pada aplikasi, masyarakat harus membuat sebuah akun yang memiliki persyaratan, seperti permintaan alamat email dan nomor NIK. Untuk menjaga keamanan akun pada aplikasi, JAKLITERA akan meminta kode OTP yang akan dikirimkan melalui email. Masyarakat dapat memanfaatkan koleksi perpustakaan dari wilayah terjauh dari rumah dengan mengakses website JAKLITERA dan mengambil serta mengembalikan buku tersebut di perpustakaan terdekat. Aplikasi ini juga menyediakan acara-acara lit- erasi melalui informasi kalender yang dapat diikuti oleh masyarakat. Masyarakat ha- rus melakukan reservasi secara online sebelum mengunjungi Perpustakaan Jakarta agar dapat melihat kapasitas pengunjung tersisa pada hari kunjungan. JAKLITERA juga menampilkan jadwal pusling–perpustakaan keliling– dan lokasi perpustakaan yang ada di DKI Jakarta. Sejak diluncurkan pada tahun 2022 hingga Februari 2023 sudah tercatat 186.903
  • 54. 41 masyarakat yang terdaftar pada aplikasi ini. Tingkat pertumbuhan pemanfaatan aplika- si ini sudah mencapai 16.17% (Tahun 2022 hingga Februari 2023). Kehadiran JAK- LITERA diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pembudayaan kegemaran membaca di DKI Jakarta. Kontribusi JAKLITERA pada kegemaran membaca mas- yarakat dapat dilihat pada Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Buku DKI Jakarta pada skor 72,36 dengan kategori tinggi. Dengan demikian, makin banyak masyarakat yang menggunakan layanan JAKLITERA dalam pemenuhan kebutuhan pembudayaan kegemaran membaca. Change Management JAKLITERA Aplikasi JAKLITERA ini diluncurkan bersamaan dengan pembukaan Perpus- takaan Jakarta yang terletak di daerah Cikini pada 7 Juli 2023. Setiap masyarakat yang ingin mengunjungi perpus- takaan wajib mendaftarkan reservasinya pada aplikasi JAKLITERA. Kunjungan pada perpustakaan memiliki kuota setiap harinya, yaitu sebanyak 1000 orang. Semua aktivitas di perpustakaan sudah tercatat pada aplikasi JAKLITERA, mulai dari reservasi hingga riwayat peminjaman buku. Hal ini membuat sistem pendaftaran dan monitoring peminjaman buku lebih efek- tif dan efisien sehingga mempermudah layanan perpustakaan kepada masyarakat. Digitalisasi dari inovasi ini didukung oleh sumber daya manusia yang ahli dalam teknologi informasi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta memiliki sumber daya manusia yang andal untuk membuat dan mengelola sebuah aplikasi sehingga bu- kan menjadi sebuah hambatan. Lebih lanjut, mitigasi risiko yang dapat dilakukan adalah dengan adanya data center untuk penyimpanan data secara khusus agar proses digital- isasi ini menjadi lebih sempurna. Aplikasi ini juga disosialisasikan secara menyeluruh kepada pegawai di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, khususnya yang melayani mas- yarakat secara langsung agar penyampaian informasi terkait penggunaan JAKLITERA dapat tersampaikan dengan baik. Rekomendasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selalu mengevaluasi kinerja JAKLITERA agar menjadi aplikasi yang paling up to date karena harus selalu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Untuk memaksimalkan pelayanan, Dinas Perpustakaan dan
  • 55. 42 Kearsipan DKI Jakarta juga harus menambah jumlah sumber daya manusia serta pem- bagian tugas yang jelas sehingga informasi dan penggunaan aplikasi dapat diinforma- sikan dengan jelas kepada masyarakat. Di sisi lain, inovasi dari JAKLITERA ini dapat dikembangkan dan diimplemen- tasikan oleh instansi lain di luar Jakarta. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sebuah instansi akan membuat aktivitas menjadi lebih efektif dan efisien sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan tepat. Dengan demikian, masyarakat akan puas terhadap pelayanan yang diberikan. Testimoni “Saya tahu JAKLITERA setelah mengunjungi perpustakaan. Websitenya sangat memudahkan karena saya bisa melihat beber- apa judul buku yang tersedia, walaupun terkadang website crash. Namun, secara keseluruhan sangat membantu. Apabila website dibuat lebih responsif, up to date serta ada fitur rekomendasi jud- ul buku pasti lebih bagus.” - Fadhil Rajendra (Mahasiswa)
  • 56. 43 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DKI JAKARTA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcap- il) Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas dan fungsi pe- layanan registrasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai sek- tor pelayanan publik. Disdukcapil memiliki tagline yang berbunyi JAWARA. Adapun filosofi dari tagline tersebut, yaitu kata yang mengacu pada budaya lokal di mana slo- gan ini adalah harapan agar Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta menjadi yang terdepan dalam pelayanan publik maka kita ciptakan slogan “JAWARA” dari akronim Jago- nya Melayani Warga. Demi mewujudkan pelayanan publik yang terdepan, Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta menciptakan berbagai inovasi guna memberikan akses pelayanan bagi masyarakat yang efektif dan efisien. Adapun salah satu inovasi unggulan yang di- tawarkan adalah Alpukat Betawi. Inovasi Smart Governance Aplikasi dan Website Alpukat Betawi (Akses Langsung Pelayanan DokUmen Kepen- dudukan CepAt dan AkuraT) Alpukat Betawi adalah aplikasi pe- layanan masyarakat untuk mengakses pengajuan administrasi kependudukan. Aplikasi ini merupakan aplikasi super app yang telah diluncurkan sejak 2019 yang dapat diunduh pada App Store dan Google Store sehingga memudahkan proses pengajuan melalui handphone. Alpukat Betawi ini terintegrasi dengan GoSend untuk jasa antar dokumen dan Midtrans untuk solusi pembayaran. Pada aplikasi, terdapat beberapa layanan, yaitu (1) pencetakan KTP elektronik; (2) akta kelahiran; (3) akta kelahiran tanpa NIK; (4) akta kematian; (5) pencetakan KK; (6) perubahan biodata; (7) pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA); (8) informasi data keluarga; (9) duplikasi/ legalisasi akta; (10) permohonan pindah; dan (11) permohonan kedatangan. Nantinya masyarakat dapat mengajukan permohonan layanan, penjadwalan pelayanan, dan memantau progress pelayanan yang sudah diajukan. Serta selanjutanya hasil dari pengajuan administrasi
  • 57. 44 kependudukan akan berupa sebuah PDF, kecuali layanan KTP elektronik. Untuk mem- permudah masyarakat dalam pencarian aplikasi, masyarakat dapat mengunduh aplika- si Alpukat Betawi dengan mengakses melalui JAKI. Dengan adanya aplikasi Alpukat Betawi yang berbasis teknologi telah memberikan efektivitas dan efisiensi masyarakat dalam mendapat layanan Disdukcapil. Pembuatan aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya masyarakat DKI Jakarta yang memiliki kesibukan dan mobilitas yang tinggi. Peluncuran ap- likasi ini berdampak baik bagi mekanisme dan sistem kerja Disdukcapil. Masyarakat yang berkunjung se- cara langsung ke kantor menjadi lebih sedikit dan leb- ih banyak yang menggunakan layanan secaa online melalui inovasi Alpukat Betawi. Hal tersebut juga menjadi sebuah indikator keberhasilan dari aplikasi dan website Alpukat Betawi. Change Management Aplikasi dan Website Alpukat Betawi (Akses Langsung Pe layanan DokUmen Kependudukan CepAt dan AkuraT) Adanya aspirasi dari masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh Disduk- capil menjadi sebuah latar belakang dibentuknya inovasi layanan berbasis teknologi. Banyak masyarakat DKI Jakarta yang menyampaikan aspirasi terkait layanan berbasis teknologi pada tingkat k elurahan di DKI Jakarta. Mengetahui hal tersebut, Disdukcap- il berupaya membuat aplikasi dan website Alpukat Betawi guna mempermudah mas- yarakat untuk mengakses berbagai layanan Disdukcapil. Selain itu, Kepala Disdukcapil Jakarta Utara, Edward Idris, mengatakan bahwa hadirnya inovasi Alpukat Betawi be- rawal bermula dari kondisi masyarakat DKI Jakarta yang sibuk dan memiliki mobilitas yang tinggi sehingga sulit untuk mendatangi loket kependudukan secara langsung untuk mengurus administrasi. Kini, masyarakat dapat mengunduh aplikasia atau mengakses website Alpukat Betawi secara gratis dan dapat langsung mengakses fitur-fiturnya ses- uai dengan kebutuhan. Setelah mengakses salah satu fitur, masyarakat akan mendapat- kan notifikasi terkait verifikasi berkas kelengkapan permohonan. Apabila berkas sudah lengkap, masyarakat dapat mengambil dokumennya di service point dengan menyerah- kan berkas fisik kelengkapan sesuai penjadwalan pada aplikasi atau juga dapat meneri- ma dokumen secara online dalam bentuk PDF. Untuk mewujudkan inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, Dinas­ Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta melakukan ­ sosialisasi inovasi Alpukat Betawi, yang salah satunya dengan memanfaatkan Hari Be- bas Kendaraan Bermotor (HBKB) sebagai media pemasaran. SosialisasiAlpukat Betawi dilaksanakan di Jalan Danau Sunter Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lebih lanjut,