Dokumen tersebut membahas mengenai: 1. Kelompok 1 Bappeda Kota Yogyakarta dan anggotanya. 2. Gambaran umum Kota Yogyakarta dan peran Bappeda. 3. Program Gandeng Gendong untuk pengentasan kemiskinan dan melibatkan 5 unsur masyarakat.

1. LOKUS
BAPPEDA
KOTA
YOGYAKARTA
KELOMPOK 1

2. Anggota
Kelompok 1
1. SUJONO GONDO WIBOWO, S.Sos, M.Si
2. SUGANDHI SETYABUDI, SE
3. SUKIRMAN, S.Pi., M.Tr.Pi
4. EDHIE HARDIYANTO, S.E., M.M
5. ANGGOROWATI, S.H., M.H
6. EDI SUNARSO, S.E
7. EKO BUDI SANTOSO, S.E
8. ERLIN DWI HARYANI, SIP
9. WASRI HARTATI, S.E
10. SRI ISMAN HARTOWO, S.STP
11. THERESIA TARAKANITA, S.Psi
12. ERVINA DWI INDRAWATI, S.T., M.Si

3. GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi DIY dan
merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di
samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten.
Wilayah kota Yogyakarta dibatasi oleh daerah-daerah seperti:
Batas wilayah utara : Kab.Sleman
Batas wilayah selatan : Kab.Bantul
Batas wilayah barat : Kab.Bantul dan kab.Sleman
Batas wilayah timur : Kab.Bantul dan kab.Sleman
Luas wilayah = 32,5 Km²
terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT

4. • Dasar Hukum pembentukan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah adalahPeraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2020 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,
dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah.
• Bappeda mempunyai tugas pokok membantu
Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dibidang perencanaan pembangunan
daerah
Gambaran
Umum
Bappeda
Kota
Yogyakarta

5. HASIL STUDI LAPANGAN
PROGRAM GANDENG GENDONG
Dalam rangka pengentasan kemiskinan tercetuslah inovasi
program GANDENG GENDONG yang di luncurkan pada tanggal
10 April 2018 oleh Walikota Yogyakarta.
Program Gandeng Gendong didasari oleh Peraturan Wali Kota
Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018
Program Gandeng Gendong melibatkan lima unsur yang
tergabung dalam 5K yang terdiri dari elemen kota, korporasi,
kampus, kampung dan komunitas.

6. BEST
PRACTISE
LOKUS
1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
2. GANDENG GENDONG
3. JOGYA SMART SERVICE (JSS)
4. NGLARISI
5. LORONG SAYUR
6. LELE CENDOL
7. NGLUWIHI MBAGEHI
8. TUMATA, TUMANJA, KRASA
9. MASTERPLAN GANDENG GENDONG

7. KENDALA
Program Gandeng Gendong yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota
Yogyakarta tahun 2018 masih menemui beberapa kendala antara lain :
• Belum semua kelompok masyarakat memahami dan mendapatkan informasi terkait program Gandeng
Gendong terutama dengan aplikasi Nglarisi.
• Persoalan teknis seperti terlambatnya notifikasi pesanan masuk ke penyedia jasa.
• Koordinasi sedikit terhambat dengan adanya daring.
• Dinamika masyarakat yang kompleks.
• Tidak adanya isentif dan disinsentif bagi korporat.
• Refocusing anggaran untuk semua OPD sehingga program kegiatan yang ada tidak bisa dilaksanakan.
• Belum semua kelompok masyarakat anggota Gandeng Gendong tergabung dalam aplikasi Nglarisi.
Padahal kemunculan aplikasi Nglarisi dimaksudkan agar kelompok masyarakat memiliki kesempatan lebih
untuk disasar OPD.
• Adanya keterlambatanpembayaran dan tidakmeratanya pesanan yang diterima tiapkelompok

8. SOLUSI
• Mengoptimalkan anggaran yang ada.
• Memublikasikan dan sosialisasi program Gandeng Gendong
ke semua lapisan masyarakat melalui media sosial, web milik
pemkot, leaflet.
• Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder lainnya dalam
upaya pengendalian pelaksanaan program Gandeng
Gendong.
• Pemerintah Kota Yogyakarta akan mempercepatpencairan
anggaran agar pembayaran kemasyarakat / kelompokkuliner
anggotaGandeng Gendong tidakterlambat.
• Pemerintah Kota Yogyakarta akan melakukanantisipasi agar
seluruh kelompok yang tergabung dalamGandeng
Gendongmendapatkan pesanandari OPD dan juga membagi
kelompokkuliner berdasarkan OPD.
• Pemerintah Kota Yogyakarta akan mengupayakan perbaikan
pada tahun 2020 baik pada aplikasi, internal pemkot maupun
kelompok.

9. ADAPSI DAN ADOPSI
1.KEPEMIMPINAN
2.PEMBERDAYAANMASYARAKAT
3. KONTROL PEMERINTAH
4. PELAYANAN

10. ADOPSI DI MASING – MASING OPD
JSS : Dinas Satpol PP Kabupaten Tegal.
Rencana Aksi : pembuatan aplikasi Sistem Pelaporan Data dan Keuangan (SPD Ku).
Lele cendol : UPTD Balai Benihikan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap.
Rencana Aksi : Program lele cendol budidaya lele dengan padat tebar tinggi dalam
kolam terbatas.
JSS : BPKAD Kabupaten Brebes
Rencana Aksi : pembuatan ruang koordinasi dan konsultasi sistem penyusunan
anggaran (Ruko Si Angga) baik secara tatap muka maupun virtual.
Aplikasi Ngarisi : Dinas PUPR Kabupaten Kendal
Rencana aksi : pembuatan aplikasiLayanan Permohonan Informasi Tata Ruang
(LAPOR ITR) dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang secara online.

11. ADOPSI DI MASING – MASING OPD
5 K : Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung.
Rencana Aksi : Pemberdayaan program tani pekarangan di Kecamatan Bejen
Kabupaten Temanggung.
JSS : Setda Kabupaten Tegal
Rencana aksi : pembuatan Aplikasi SIKAPi (Sistem Informasi SKP Instansi) dalam
pembuatan dan pengawasan SasaranKerja Pegawai (SKP)
5 K : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung
Rencana Aksi : Pembuatan RAP tim kewaspadaan dini daerah ( kadinda)
JSS : BaperlitbangKabupaten Kendal
Rencana aksi : penyediaan Informasi kegiatan melalui BOS (Baperlitbang On Screen)

12. KESIMPULAN
1. Terdapat 9 best practice yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta
Perencanaan pembangunan, Gandeng Gendong, Jogya Smart Service (JSS),
Nglarisi, Lorong Sayur, Lele Cendol, Ngluwihi Mbagehi, Tumata Tumanja Krasa,dan
Masterplan Gandeng Gendong untuk penataan wilayah kelurahan (kemantren)
2. Program Gandeng Gendong merupakan upaya pegentasan kemiskinan agar
Tumata, Tumanja, Krasa diperoleh hasil yang optimal
3. Inovasi Gadeng Gendong melibatkan 5 unsur (korporasi, komunitas, kampus,
kampung dan kota)
4. Gaya kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta yang inovatif,
transformatif, Humanis dan Demokratis dalam memaksimalkan peran 5K
5. Terjalinnya komunikasi dan jejaring kinerja yang baik dalam mensinergikan para
stakeholder yang ada yang terlibat terhadap Inovasi Program pelayanan Gandeng-
Gendong.
6. Sumber pendanaan program Gandeng-Gendong bersumber dari dana pemerintah
dan non pemerintah (CSR, komunitas).

13. TERIMA KASIH