Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to ANALISIS KORUPSI APBD MALANG
Similar to ANALISIS KORUPSI APBD MALANG (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (19)
ANALISIS KORUPSI APBD MALANG
- 1. “ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KOTA MALANG” Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Pemerintahan Disusun oleh : • Nabila Angraini (0221 16 123) • Yolanda Anisa Fitri (0221 16 124) • Wira Ade Putra (0221 16 126) • Rifa Aulia Suherman (0221 16 133) • Yofi Luqmanul Hakim (0221 16 135) • Dewi Sevie Amelia (0221 16 136) Kelas : 5D Akuntansi FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR 2018/2019
- 2. KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karuniaNya yang diberikan kepada kita semua sebagai umatnya, Kami dapat menyusun paper dengan judul “ANALISIS KORUPSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KOTA MALANG” ini untuk memenuhi mata kuliah Akuntansi Pemerintah yang memiliki suatu muatan soft skill yang membuat kami menjadi diri yang mandiri. Paper studi kasus yang disusun untuk mempelajari lebih detail mengenai bagaimana kronologi korupsi yang dilakukan oleh salah satu satuan kerja pemerintah di indonesia, kami berharap informasi yang kami dapatkan tidak hanya untuk kami melainkan untuk para pembaca sebagai ilmu untuk menambah wawasan serta dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari kasus yang kami sajikan ini. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Akuntansi Pemerintahan yaitu Bapak Sudjatmiko Wibowo yang telah membimbing kami dalam menyusun paper studi kasus ini, semoga Paper studi kasus ini dapat memberikan pelajaran positif mengenai pemerintahan diindonesia dan memberikan manfaat dalam hidup kami nantinya . Dari lubuk hati yang paling dalam, sangat disadari bahwa paper studi kasus yang kami buat masih jauh dari sempurna . Oleh sebab itulah tidak ada salahnya kami mengharapkan berbagai kritik dan saran yang membangun untuk lebih baik kedepannya. Bogor, Oktober 2018 Penyusun i
- 3. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR........................................................................................................i DAFTAR ISI......................................................................................................................ii BAB I.................................................................................................................................1 PENDAHULUAN..............................................................................................................1 1.1 Latar Belakang Masalah...........................................................................................1 1.2 Perumusan Masalah..................................................................................................2 1.3 Tujuan Penelitian......................................................................................................2 BAB II................................................................................................................................4 PEMBAHASAN................................................................................................................4 2.1 Kronologi Kasus Korupsi di Kota Malang...............................................................4 2.2 Siklus Keuangan Pemerintahan Daerah....................................................................6 2.3 Modus Operansi.......................................................................................................7 2.4 Penyebab Terjadinya Kasus......................................................................................7 2.5 Akibat dan Dampak yang Ditimbulkan..................................................................10 BAB III............................................................................................................................12 PENUTUP........................................................................................................................12 3.1 Kesimpulan.............................................................................................................12 3.2 Saran.......................................................................................................................12 DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................................14 ii
- 4. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (APBD) adalah pernyataan tentang rencana pendapatan dan belanja daerah dalam periode tertentu (1 tahun). Pada awalnya fungsi APBD adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu periode. Selanjutnya, sebelum anggaran dijalankan harus mendapat persetujuan dari DPRD sebagai wakil rakyat maka fungsi anggaran juga sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik. Dengan melihat fungsi anggaran tersebut maka seharusnya anggaran merupakan power relation antara eksekutif, legislatif dan rakyat itu sendiri (Sopanah & Wahyudi, 2004). Semenjak DPRD mempunyai otoritas dalam penyusunan APBD terdapat perubahan kondisi yang menimbulkan banyak masalah. Pertama, sistem pengalihan anggaran yang tidak jelas dari pusat ke daerah. Kedua, karena keterbatasan waktu partisipasi rakyat sering diabaikan. Ketiga, esensi otonomi dalam penyusunan anggaran masih dipelintir oleh pemerintah pusat karena otonomi pengelolaan sumber-sumber pendapatan masih dikuasai oleh pusat sedangkan daerah hanya diperbesar porsi belanjanya. Keempat, ternyata DPRD dimanapun memiliki kesulitan untuk melakukan asessment prioritas kebutuhan rakyat yang harus didahulukan dalam APBD. Kelima, volume APBD yang disusun oleh daerah meningkat hingga 80% dibandingkan pada masa orde baru, hal ini menimbulkan masalah karena sedikit-banyak DPRD dan pemerintah daerah perlu berkerja lebih keras untuk menyusun APBD. Keenam, meskipun masih harus melalui pemerintah pusat namun pemerintah menurut UU No 25 tahun 1999 memiliki kewenangan untuk melakukan pinjaman daerah baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Kondisi yang berubah diatas memicu beberapa kecenderungan. Pertama,, adanya jargon dari pemerintah daerah yang begitu kuat untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dalam rangka otonomi daerah. Dengan demikian bagi beberapa daerah yang miskin SDA akan memilih menggali PAD dengan meningkatan pajak. Bagi daerah kaya sekalipun meningkatkan pajak adalah alternatif yang paling mudah karena tidak perlu melakukan banyak investasi dibandingkan jika mengekplorasi SDA. Oleh karena itu tidak heran bila kecenderungan meningkatkan pajak ini terjadi di banyak daerah bahkan daerah yang kaya sekalipun. Dengan mengingat bahwa tingkat korupsi birokrasi daerah di Indonesia masih tinggi, hal ini ditunjukkan dalam survey kecenderungan korupsi birokrasi yang diselenggarakan oleh PERC. Pada tahun 1999, angka kecenderungan korupsi birokrasi menunjukkan angka 8,0 dari skala 0-10. 1
- 5. Dimana angka nol berarti mutlak bersih dan 10 berarti mutlak memiliki kecenderungan korupsi. Dan satu tahun kemudian, tahun 2000, angka ini tidak mengalami perbaikan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka meningkatkan PAD akan lebih baik bila diprioritaskan dengan cara mengurangi kebocoran pendapatan pemerintah daerah yang selama ini ada bukan dengan cara meningkatkan pajak karena akan menyengsarakan rakyat (Ardyanto, 2002) Kedua, otoritas yang sangat besar bagi DPRD untuk menyusun APBD dan menyusun anggaran untuk DPRD sangat memungkinkan terjadinya korupsi APBD karena tidak ada pengawasan yang sistematis kecuali jika rakyat mempunyai kesadaran yang tinggi. Dengan demikian kembali pada kenyataan bahwa anggaran adalah power relation maka kemungkinan terjadinya suap (bribery) terhadap DPRD untuk menyetujui pos anggaran tertentu yang tidak dibutuhkan rakyat sangat mungkin terjadi. Sesungguhnya korupsi dapat dipandang sebagai fenomena politik, fenomena sosial, fenomena budaya, fenomena ekonomi, dan sebagai fenomena pembangunan. Karena itu pula upaya penanganan korupsi harus dilakukan secara komprehensif melalui startegi atau pendekatan negara/politik, pendekatan pembangunan, ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan pengertian, korupsi di Indonesia difahami sebagai perilaku pejabat dan atau organisasi (negara) yang melakukan pelanggaran, dan penyimpangan terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan yang ada. Korupsi difahami sebagai kejahatan negara (state corruption). Korupsi terjadi karena monopoli kekuasaan, ditambah kewenangan bertindak, ditambah adanya kesempatan, dikurangi pertangungjawaban. Jika demikian, menjadi wajar bila korupsi sangat sulit untuk diberantas apalagi dicegah, karena korupsi merupakan salah satu karakter atau sifat negara, sehingga negara=Kekuasaan=Korupsi. Maka dari itu, mari kita berusaha untuk menghilangkan korupsi di Indonesia ini. 1.2 Perumusan Masalah Dapat dirumuskan sebuah permasalah dalam penelitian ini adalah faktor- faktor (Modus Operasi, sebab-akibat) apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kota Malang? 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai berbagai factor-faktor (Modus Operasi, sebab-akibat) yang mempengaruhi terjadinya korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) khususnya di Kota Malang yang hampir melibatkan seluruh anggota DPRD. Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bukti kongkrit dalam diskursus korupsi dan upaya strategi pemberantasan korupsi, juga sebagai bahan untuk mendidik publik untuk mengetahui struktur dan komponen APBD atau kelompok 2
- 6. anggaran yang selama ini di korupsi serta besarnya ongkos sosial ekonomi yang ditimbulkan dari korupsi APBD. 3
- 7. BAB II PEMBAHASAN 2.1 Kronologi Kasus Korupsi di Kota Malang Modus dari korupsinya, uang pelicin untuk pembahasan APBD Perubahan 2015. Pelakunya, hampir seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014– 2015 dan melibatkan Wali Kota Malang periode 2013–2018 M Anton. Hal ini dipaparkan dalam surat dakwaan untuk anggota DPRD Kota Malang yang sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Sejauh ini, total 41 anggota dewan, Wali Kota Moch Anton dan seorang pejabat Pemkot Malang sudah menetap sebagai tahanan. Kasus bermula saat Rapat Paripurna I penyampaian dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD-P 2015. Disampaikan oleh Wali Kota Malang M Anton di Gedung DPRD Kota Malang pada 25 Juni 2015. Rapat Paripurna pembahasan KUA- PPAS yang melibatkan eksekutif dan legislatif itu berlanjut pada 6 Juli 2015. Agendanya, penyampaian pendapat Badan Anggaran DPRD Kota Malang dan pendapat fraksi-fraksi. Sebelum rapat dimulai, Ketua DPRD di ruangannya bersama para pimpinan fraksi bertemu dengan Wali Kota Malang M Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiaji, dan Sekretaris Daerah Cipto Wiyono. Saat itulah anggota dewan meminta uang pokok pikiran (pokir). Uang pokir itu sebagai imbalan agar pembahasan APBD-P Kota Malang 2015 berjalan lancar. Anton menyanggupinya dan memerintahkan Sekda Cipto Wiyono untuk mencarikan uang pokir. Tahap berikutnya, Cipto memerintahkan pejabat Dinas PUPPB untuk mengumpulkan duit pokir itu. Jarot Edy Sulistiyono, Kepala Dinas PUPPB mengumpulkan uang sebesar Rp 700 juta dari para rekanan. Pada 14 Juli 2015, uang pokir itu diserahkan ke Arif Wicaksono, Ketua DPRD Kota Malang di rumah dinasnya. Berikutnya, uang dibagikan kepada seluruh anggota dewan. Pada 22 Juli 2015, Rapat Paripurna dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Malang pun menyetujui rancangan APBD Perubahan 2015 yang diajukan Pemkot Malang. Proyek multiyears senilai Rp 98 miliar yang diajukan pemkot pun diloloskan dewan.Selain suap itu, KPK juga menduga seluruh anggota DPRD Kota Malang menerima gratifikasi lainnya total senilai Rp 5,8 miliar. Serta ‘uang sampah’ sebesar Rp 300 juta yang dibagikan pada semuanya untuk memuluskan proyek di TPA Supit Urang. Pengeledahan KPK Dua tahun berselang, 9 Agustus 2017 siang. Rombongan penyidik KPK tiba di Balai Kota Malang. Mereka menggeledah ruang kerja Wali Kota Malang M Anton dan ruang lainnya. Malamnya, giliran rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang Arif Wicaksono diperiksa penyidik. Dokumen induk 4
- 8. APBD 2019 dan dokumen lainnya disita penyidik dari kantor wali kota. Sedangkan dari rumah dinas Arif Wicaksono, sejumlah dokumen termasuk uang puluhan juta rupiah dan mata uang asing disita. Sehari kemudian, giliran Gedung DPRD yang berdiri tepat di samping kantor wali kota turut geledah. Penyidik juga turut menggeledah sejumlah perkantoran milik Pemkot Malang. Secara terus menerus, berbagai perkantoran Pemkot Malang ikut digeledah. KPK saat itu juga menetapkan Arif Wicaksono sebagai tersangka. Arif anggota dewan yang pertama berstatus tersangka. Ia kemudian ditahan komisi antirasuah pada 2 November 2017. Berikutnya, Jarot Edy Sulistiyono, Kepala Dinas PUPPB juga ditahan dengan status tersangka. Keduanya sudah divonis penjara dalam kasus suap pembahasan APBD-P 2015 itu. Arif Wicaksono divonis 5 tahun penjara, sedangkan Jarot diputus 2 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Surabaya. Gelombang Tersangka Komisi antirasuah terus melanjutkan penyidikan kasus tersebut. Berkali– kali para anggota dewan dan Wali Kota Malang M Anton dipanggil untuk pemeriksaan. Termasuk menggeledah ulang beberapa tempat serta lokasi baru. Aliran uang suap itu pun menyeret Wali Kota Malang M Anton jadi pesakitan. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 21 Maret 2018. Anton tak sendirian, 18 anggota DPRD Kota Malang turut mendampinginnya berompi oranye pada saat itu. Ke-18 anggota dewan itu antara lain, Abdul Hakim (PDI-P), Tri Yudiani (PDI-P), Suprapto (PDI-P), Sulik Lestyowati (Demokrat), Imam Fauzi (PKB), Bambang Sumarto (Golkar), Sugiarti (Golkar), Heri Pudji Utami (PPP). Abd Rochman (PKB), Syaiful Rusdi (PAN), Mohan Katelu (PAN), Sahrawi (PKB), Salamet (Gerindra, Wiwik Hendri Astuti, Sukarno (Golkar), Hery Subiantoro (demokrat), Zainuddin HS (PKB) dan Ya’qud Ananda Gudban (Hanura),Ya’qud Ananda Gudban saat itu baru mundur dari kursi DPRD Kota Malang. Lantaran maju sebagai Wali Kota Malang pada Pilkada 2018. M Anton yang juga maju lagi sebagai calon wali kota. M Anton sendiri sudah divonis 2 tahun penjara. Sedangkan 18 nama anggota dewan itu kini masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Selama persidangan itu pula, nama–nama anggota dewan lainnya turut disebut ikut menikmati uang pokir saat pembahasan APBD-P 2015. Pada Senin, 3 September 2018 lalu, giliran 22 anggota dewan dipanggil KPK setelah sebelumnya berkali–kali diperiksa sebagai saksi. Mereka ditetapkan sebagai tersangka sekaligus ditahan di Jakarta. Mereka adalah, Syamsul Fajrih (PPP), Sugiarto (PKS), Hadi Santoso (PDI-P), Indra Tjahyono (Demokrat), Harun Prasojo (PAN), M Fadli (Nasdem), Bambang Triyoso (PKS), Een Ambarsari (Gerindra), Erni Farida (PDI-P), Choirul Amri (PKS) Afdhal Fauza (Hanura). Teguh Mulyono (PDI- P), Mulyanto (PKB), Arief Hermanto (PDI-P), Choeroel Anwar (Golkar), Suparno (Gerindra) Soni Yudiarto (Demokrat), Ribut Haryanto (Golkar), Teguh Puji (Gerindra), Asia Iriani (PPP), Diana Yanti (PDI-P) dan Imam Gozali (Hanura). 5
- 9. Pemerintahan Lumpuh Praktis saat ini hanya tersisa 5 anggota dari total 45 anggota DPRD Kota Malang. Subur Triono (PAN), Priyatmoko Oetomo (PDI-P), Tutuk Haryani (PDI-P) jadi tiga lama nama tersisa. Sedangkan dua nama baru adalah Abdulrahman (PKB) dan Nirma Cris Nindya dari (Hanura). Abdulrahman menggantikan rekannya, Rasmuji yang meninggal pada 2017 silam. Sedangkan Nirma Cris Nindya dilantik sebagai anggota dewan pada Juli lali, menggantikan Ya’qud Ananda Gudban yang sudah lebih dulu mundur. Roda pemerintahan di kota ini pun lumpuh. Agenda pembahasan APBD Perubahan 2018, Rancangan APBD 2019, pelantikan Wali Kota Malang terpilih periode 2018–2023, pengesahan sejumlah rancangan peraturan daerah tak bisa dilakukan. Seluruh partai politik bersama Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Wali Kota Malang terpilih Sutiaji sudah menggelar pertemuan. Disepakati ada percepatan pergantian antar waktu (PAW) untuk para anggota dewan yang ditahan karena kasus suap tersebut. PAW untuk anggota DPRD Kota Malang itu ditarget selesai sekaligus dilantik pada Senin, 10 September depan. Agar pemerintahan kembali bisa melaju dan tak mengganggu segala pelayanan publik dan rencana pembangunan. 2.2 Siklus Keuangan Pemerintahan Daerah 6
- 10. 2.3 Modus Operansi Modus dari korupsinya adalah uang pelicin untuk pembahasan APBD Perubahan 2015. Para koruptor ini menyebut uang suap ini dengan alibi sebagai uang Pokok Pikiran atau Pokir untuk melancarkan kebijakan umum anggaran KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) agar disetujui. Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah terdapat beberapa tahap yang pertama yaitu pembuatan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang dibuat oleh Wali Kota Malang sesuai dengan visi misi dan RPJM Nasional. Lalu tahap berikutnya adalah dibuatnya RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang berpedoman pada pedoman Permendagri No 33 tahun 2017 tentang program penyusunan APBD. Lalu celah korupsinya dimulai dari tahap ini yaita penyampaian dokumen kebijakan umum anggaran KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dibuat oleh sekertaris daerah untuk disampaikan kepada kepala daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. KUA dan PPAS disampaikan kepada Bada Eksekutif dan Legislatif dalam rapat Paripurna. Karena persetujuan ini di berikan oleh Badan Eksekutif dan Legislatif maka pintu celah korupsi terbuka. Mengingat dalam RAPBD ini terdapat beberapa kepentingan, tak sedikit kepala daerah menghalalkan segala cara agar RAPBD dapat disetujui. Salah satunya dengan menyuap para anggota Eksekutif dan Legislatif. Tak ayal hal ini juga dimanfatkan para anggota Eksekutif dan Legislatif untuk memperkaya diri sendiri. Selain itu, kepentingan fraksi yang menaungi para anggota Eksrkutif dan legislatif ini mempengaruhi keputusan penyetujuan RAPBD. 2.4 Penyebab Terjadinya Kasus Terjadinya korupsi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (1) sistem pemerintahan dan birokrasi yang memang kondusif untuk melakukan penyimpangan, (2) belum adanya sistem kontrol dari masyarakat yang kuat, dan belum adanya perangkat peraturan dan perundang-perundangan yang tegas. Faktor lainnya menurut Fadjar (2002) adalah tindak lanjut dari setiap penemuan pelanggaran yang masih lemah dan belum menunjukkan “greget” oleh pimpinan instansi. Terbukti dengan banyaknya penemuan yang ditutup secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas serta tekad dalam pemberantasan korupsi dan dalam penuntasan penyimpangan yang ada dari semua unsur tidak kelihatan. Disamping itu kurang memadainya sistem pertanggungjawaban organisasi pemerintah kepada masyarakat yang menyebabkan banyak proyek yang hanya sekedar pelengkap laporan kepada atasan. Menurut Arifin (2000) faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah: (1) aspek prilaku individu organisasi, (2) aspek organisasi, dan (3) aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Sementara menurut Lutfhi (2002) faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah: (1) motif, baik motif ekonomi maupun motif politik, (2) peluang, dan (3) lemahnya pengawasan. 7
- 11. Berdasarkan uraian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis mengelompokkan empat aspek yang menyebabkan terjadinya korupsi APBD di wilayah Malang Raya yaitu: 1. Aspek Prilaku individu Apabila dilihat dari segi pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan. Sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain : (a) sifat tamak manusia, (b) moral yang kurang kuat menghadapi godaan, (b) penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, (d) kebutuhan hiduop yang mendesak, (e) gaya hidup konsumtif, (f) tidak mau bekerja keras, (g) ajaran- ajaraan agamaa kurang diterapkan secara benar. Dalam teori kebutuhan Maslow, demikian dikatakan Sulistyantoro (2004) korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup, namum saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya, pendidikan tinggi. Selanjutnya, poling yang dilakukan oleh Malang Corruption Watch (MCW) berdasarkan jawaban dari 9273 responden, hasilnya menunjukkan sekitar 30,2% korupsi terjadi karena aspek individu demi kepentingan pribadinya. Pola-pola penyimpangan yang terjadi biasanya tidak bekerja pada saat jam kantor (14,2%), pemakaian fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi dan keluarganya (10%), dan (6)% adalah biaya pengurusan sesuatu yang berkaitan dengan adminstarsi (MCW, 2004). 2. Aspek Organisasi Kepemerintahan Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi (Tunggal, 2000). Bilamana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi: (a) kurang adanya teladan dari pimpinan, (b) tidak adanya kultur organisasi yang benar, (c) sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, (d) manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.Berdasarkan jejak pendapat yang dilakukan oleh Kompas 29/7/2004 di kota Surabaya, Medan, Jakarta dan Makasar, menyebutkan bahwa korupsi yang terjadi di tubuh organisasi kepemerintahan (eksekutif) maupun legislatif. Tidak kurang dari 40 persen responden menilai bahwa tindakan korupsi dilingkungan birokrasi kepemerintahan dan wakil rakyat di 8
- 12. daerahnya semakin menjadi-jadi. hanya 20 persen responden saja yang berpendapat bahwa prilaku korupsi di pemkot dan DPRD masing-masing sudah berkurang. 3. Aspek Peraturan Perundang-Undangan Tindakan korupsi mudah timbul karena ada kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat mencakup: (a) adanya peraturan perundang-undangan yang monolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan konco-konco presiden, (b) kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai, (c) peraturan kurang disosialisasikan, (d) sangsi yang terlalu ringan, (e) penerapan sangsi yang tidak konsisten dan pandang bulu, (f) lemahnya bidang evalusi dan revisi peraturan perundang-undangan. Beberapa ide strategis untuk menanggulangi kelemahan ini telah dibentuk oleh pemerintah diantaranya dengan mendorong para pembuat undang-undang untuk melakukan evaluasi atas efektivitas suatu undang-undang secara terencana sejak undang-undang tersebut dibuat. Lembaga-lembaga ekskutif (Bupati/Walikota dan jajarannya) dalam melakukan praktek korupsinya tidak selalu berdiri sendiri, akan tetapi melalui suatu kosnpirasi dengan para pengusaha atau dengan kelompok kepentingan lainnya misalnya, dalam hal penentuan tender pembangunan yang terlebih dahulu pengusaha menanamkan saham kekuasaannya lewat proses pembiayaan pengusaha dalam terpilihnya bupati/Walikota tersebut. Kemudian mereka secara bersama-sama dengan DPRD, Bupati/Walikota membuat kebijakan yang koruptif yang hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat yaitu para kolega, keluarga maupun kelompoknya sendiri. Dengan kemampuan lobi kelompok kepentingan dan pengusaha kepada pejabat publik yang berupa uang sogokan, hadiah, hibah dan berbagai bentuk pemberian yang mempunyai motif koruptif telah berhasil membawa pengusaha melancarkan aktifitas usahanya yang berlawanan dengan kehendak masyarakat, sehingga masyarakat hanya menikmati sisa-sisa ekonomi kaum borjuasi atau pemodal yang kapitalistik. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya korupsi APBD sangat mungkin jika aspek peraturan perundang-undangan sangat lemah atau hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Hal senada juga dikemukakan oleh Basyaib, dkk (2002) yang menyatakan bahwa lemahnya sistem peraturan perundang-undangan memberikan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hasil pooling yang dilakukan oleh Malang Corruption Watch (MCW) berdasarkan jawaban dari 9273 responden menunjukan bahwa sekitar 22,2% korupsi terjadi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (MCW, 2004). Bentuk korupsi ini terjadi karena lemahnya peraturan perundang-undangan didaerah. 4. Aspek Pengawasan Pengawasan yang dilakukan instansi terkait (BPKP, Itwil, Irjen, Bawasda) kurang bisa efektif karena beberapa faktor, diantaranya (a) adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, (b) kurangnya 9
- 13. profesionalisme pengawas, (c) kurang adanya koordinasi antar pengawas (d) kurangnya kepatuhan terhadap etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri. hal ini sering kali para pengawas tersebut terlibat dalam praktik korupsi. belum lagi berkaitan dengan pengawasan ekternal yang dilakukan masyarakat dan media juga lemah, dengan demikian menambah deretan citra buruk pengawasan APBD yang sarat dengan korupsi. Hal inis sejalan dengan pendapatnya Baswir (1996) yang mengemukakan bahwa negara kita yang merupakan birokrasi patrimonial dan negara hegemonik tersebut menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan, sehingga merebaklah budaya korupsi itu. Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh pimpinan) serta pengawasan bersifat eksternal (pengawasan dari legislatif dan masyarakat). Dimana pengawasan ini kurang bisa efektif karena adanya beberapa faktor, diantaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurang profesionalismenya pengawas serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri. Dan berkaitan dengan hal ini pengawas sendiri sering kali terlibat dalam praktek korupsi. 2.5 Akibat dan Dampak yang Ditimbulkan Pembangunan di Kota Malang, Jawa Timur, terancam lumpuh. Sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang terseret kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Moch Arief Wicaksono selaku mantan Ketua DPRD Kota Malang yang diciduk pertama kali sudah menjadi terpidana dengan vonis 5 tahun penjara.Sedangkan, 18 anggota DPRD Kota Malang masih menjadi terdakwa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya dan 22 anggota lainnya masih menjalani pemeriksaan di gedung KPK di Jakarta. Mereka yang masih dalam pemeriksaan adalah Asia Iriani (PPP), Indra Tjahyono (Demokrat) Choeroel Anwar (Golkar), Moh Fadli (NasDem), Bambang Triyoso (PKS), Een Ambarsari (Gerindra), Erni Farida (PDI-P), Syamsul Fajrih (PPP), Choirul Amri (PKS) Teguh Mulyono (PDI-P) dan Imam Ghozali (Hanura).Selain itu juga ada Suparno (Gerindra), Afdhal Fauza (Hanura), Soni Yudiarto (Demokrat), Ribut Haryanto (Golkar), Teguh Puji Wahyono (Gerindra), Harun Prasojo (PAN), Hadi Susanto (PDI-P), Diana Yanti (PDI-P) dan Sugiarto (PKS) serta Arief Hermanto (PDI-P) dan Mulyanto (PKB). Dengan demikian, anggota dewan yang tersisa tinggal lima orang. Yakni Abdurrochman (PKB) selalu wakil ketua dan pimpinan dewan satu-satunya, Subur Triono (PAN), Priyatmoko Oetomo (PDI-P) dan Tutuk Haryani (PDI- P). Ditambah satu lagi anggota dewan hasil PAW dari Yaqud Ananda Gudban yang sudah menjadi terdakwa, yaitu Nirma Cris Desinidya (Hanura). Abdurrochman mengatakan, sejumlah agenda di DPRD Kota Malang terbengkalai akibat kasus tersebut. Salah satunya adalah sidang paripurna LKPJ akhir masa jabatan Wali Kota Malang 2013 - 2018, sidang paripurna 10
- 14. pengesahan P-APBD tahun anggaran 2018 dan pembahasan APBD induk tahun anggaran 2019. Agenda-agenda tersebut menjadi agenda penting karena menyangkut keberlangsungan pembangunan di Kota Malang. APBD-P kemarin baru mulai. Belum sampai detil. Masih nunggu di- Bamus-kan, sudah dijadwalkan, akhirnya ditunda," katanya di gedung DPRD Kota Malang, Senin (3/9/2018). Padahal, menurutnya, Bulan September ini P-APBD tahun anggaran 2018 harusnya sudah bisa disahkan. Tidak hanya itu, pelantikan wali kota Malang terpilih yang dijadwalkan pada 22 September juga terancam gagal karena kasus tersebut. "Terancam tidak bisa dilantik. Karena tidak kuorum," katanya. Kendati begitu, pelayanan di gedung DPRD Kota Malang tetap berjalan. Termasuk jika ada kunjungan kerja dari DPRD kota lain. Sementara itu, KPK terus mendalami kasus suap pembahasan P-APBD Kota Malang tahun anggaran 2015 yang dikenal dengan uang "pokir" senilai Rp 700 juta, korupsi "uang sampah" senilai Rp 300 juta dan fee satu persen dalam APBD Kota Malang tahun anggaran 2015 senilai Rp 5,8 miliar. Mantan Wali Kota Malang M Anton dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan (PU-PPB) Kota Malang Jarot Edy Sulistyono juga terseret dalam kasus itu. Mereka kini sudah menjadi terpidana. 11
- 15. BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Tujuan penelitian ini adalah menguji faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) khusunya di Malang Raya. Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bukti kongkrit dalam diskursus korupsi dan strategi upaya pemberantasan korupsi, juga sebagai bahan untuk mendidik publik tentang besarnya ongkos sosial ekonomi yang ditimbulkan dari korupsi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertama, aspek prilaku individu tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya korupsi APBD. Kedua, aspek organisasi kepemerintahan merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap terjadinya korupsi APBD. Hubungan yang di tunjukkan adalah negatif artinya semakin baik organisasi kepemerintahan maka semakin rendah korupsi APBD yang terjadi. Ketiga, aspek peraturan perundang-undangan merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap terjadinya korupsi APBD. Hubungan yang di tunjukkan adalah negatif artinya semakin berkualitas peraturan perundang-undangannya maka semakin rendah korupsi APBD yang terjadi. Keempat, aspek pengawasan merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap terjadinya korupsi APBD. Hubungan yang di tunjukkan adalah negatif artinya semakin tinggi tingkat pengawasan yang dilakukan maka semakin rendah korupsi APBD yang terjadi. Sementara hasil analisis secara simultan mendukung hasil analisis secara partial, artinya secara bersama-sama faktor individu prilaku, organisasi kepemerintahan, peraturan perundang-undangan, dan pengawasan secara signifikan mempengaruhi terjadinya korupsi APBD. 3.2 Saran Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan literatur akuntansi khususnya akuntansi sektor publik dan lebih spesifik mengenai korupsi APBD. Implikasi bagi penelitian selanjutnya mengembangkan sampel yang lebih luas kepada masyarakat. Banyak cara yang digunakan koruptor dalam melakukan aksinya. Beragam modus dilakukan supaya praktik ilegal tersebut tak tercium oleh penegak hukum. Saran dari kami agar para anggota KPK tidak kalah pintar dengan para koruptor. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan literatur akuntansi khususnya akuntansi sektor publik dan lebih spesifik mengenai korupsi APBD. Implikasi bagi penelitian selanjutnya mengembangkan sampel yang lebih luas kepada masyarakat. Diharapkan sampel yang diambil adalah yang benar- benar mewakili pendapat masyarakat yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain seperti pola-pola atau modus korupsi APBD, dampak- dampak korupsi APBD, serta strategi pemberantasan korupsi APBD. Selain 12
- 16. analisis, penelitian ini juga bisa dikembangkan ke dalam berbagai model penelitian korelasional yang berpengaruh terhadap korupsi APBD, seperti partisipasi masyarakat, trasparansi dan akuntabilitas, performance budget, disiplin anggaran, value for money, keadilan anggaran, anggaran peka gender dan lain-lain. 13