Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Dr. Zar Rdj
KINERJA INDIVIDU: Getting employees involved in the planning process will help them understand the goals of the rganization, what needs to be done, why it needs to be done, and how well it should be done
SKP ADALAH SASARAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS HASIL
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target yang SMART
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Dr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Mengurangi tumpang tindih kegiatan (efektivitas dan efisiensi)
2. Meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L (Lintas K/L)
3. Mengurangi cost of bureaucracy karena satu program bisa digunakan oleh beberapa UKE I
Disampaikan untuk Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) BPSDM Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 19 Agustus 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Dr. Zar Rdj
KINERJA INDIVIDU: Getting employees involved in the planning process will help them understand the goals of the rganization, what needs to be done, why it needs to be done, and how well it should be done
SKP ADALAH SASARAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS HASIL
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target yang SMART
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Dr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Mengurangi tumpang tindih kegiatan (efektivitas dan efisiensi)
2. Meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L (Lintas K/L)
3. Mengurangi cost of bureaucracy karena satu program bisa digunakan oleh beberapa UKE I
Disampaikan untuk Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) BPSDM Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 19 Agustus 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan
LAKIP adalah satau komponen dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Lakip merupakan laporan yang harus disampaikan, baik mengenai laporan kinerja maupun keuangan
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan
LAKIP adalah satau komponen dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Lakip merupakan laporan yang harus disampaikan, baik mengenai laporan kinerja maupun keuangan
PPT 1_Perjanjian Kinerja.pdf Materi mengenai penyusunan perjanjian kinerjaRynaMontang
Cara penyusunan perjanjian kinerja di lingkungan pemerintahan dalam rangka akuntabilitas kinerja aparatur. Dalam hal ini di lingkungan Dinas Kesehatan Pemkot
Disampaikan pada Pelatihan Teknis Pengembangan Kapasitas bagi Pejabat Fungsional Analis Kebijakan, diselenggarakan oleh Puslatbang KDOD LAN
Dr. Tri Widodo WU., SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara RI
Samarinda, 10 Juni 2024
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Kebijakan Publik Series #4, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI)
Jakarta, 16 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada Lokakarya Persiapan IKK 2024 dan Penganugerahan Hasil Pengukuran IKK Kemenkes Tahun 2023
Jakarta, 30 April 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada “Evaluasi Dampak Diklat”, diselenggarakan
oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Surabaya, 7 Maret 2024
Disampaikan pada “Rapat Koordinasi BPSDM se Kalimantan Utara
Tarakan, 29 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Materi Drum-up Kelas Inovasi, diperuntukkan bagi Tim Adhiganapraya LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Kementerian Hukum dan HAM dengan tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak”
Jakarta, 22 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keynote Speech Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jakarta, 15 November 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Temu Inovator (Innovation Summit) Kabupaten Bogor
30 Januari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Seri 2 ASN Belajar BPSDM Jawa Timur
18 Januari 2024
Belajar Bersama Widyaiswara LAN
Diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Penyusunan Quick Wins Reformasi Birokrasi Berdasarkan Permenpan dan RB No. 13 Tahun 2011
1. Penyusunan
Quick Wins RB
Berdasarkan Permenpan RB No. 13/2011
Disampaikan pada Diskusi Publik Roadmap
Reformasi Birokrasi Kab. Belitung Timur
Manggarawan, 31 Oktober 2013
Kerjasama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Dengan Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan dan Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara LAN-RI
4. Quick wins atau low-hanging
fruit adalah suatu inisiatif yg
mudah & cepat dicapai yg
mengawali suatu program
besar dan sulit;
Merupakan sebuah aktivitas
nyata dan dirasakan
manfaatnya secara cepat oleh
pemangku kepentingan utama
eksternal dan internal
K/L/Pemda.
4
Penyusunan Quick Wins RB Kab. Belitung Timur
5. • Quick Wins diperlukan untuk
memperoleh momentum awal
yg positif dan juga kepercayaan
diri untuk selanjutnya
melaksanakan RB secara
konsisten dan berkelanjutan;
• Memberikan image positif bagi
pelaksanaan RB sehingga
dapat menurunkan penilaian
pesimis tentang pelaksanaan
RB.
5
Penyusunan Quick Wins RB Kab. Belitung Timur
7. 1
Identifikasi
Pemangku
Kepentingan
Utama
7
Penyusunan Quick Wins RB Kab. Belitung Timur
Mereka yg sangat memiliki kepentingan
terhadap keberadaan K/L/Pemda;
Mereka yg memberikan pengaruh thd
penilaian berhasil atau tidaknya
K/L/Pemda dalam melaksanakan
tugasnya;
Mereka yg memperoleh dampak dari
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
K/L/Pemda.
8. 2
Identifikasi
Keluaran
Utama
8
Penyusunan Quick Wins RB Kab. Belitung Timur
Keluaran utama adalah output yg
dihasilkan dari pelaksanaan tugas dan
fungsi utama (core business) K/L/Pemda;
Keluaran utama adalah output yg
digunakan oleh stakeholders sesuai
dengan kepentingannya;
Keluaran utama menjadi fungsi
pemerintah yg dilaksanakan oleh
K/L//Pemda.
10. 4
Penilaian
Tingkat
Kinerja Saat
Ini
10
Penyusunan Quick Wins RB Kab. Belitung Timur
Untuk mengetahui tingkat pencapaian
kinerja K/L/Pemda saat ini yg terkait
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yg
menjadi core business dari K/L/Pemda.
Data / informasi dari para pemangku
kepentingan utama dapat diperoleh
melalui base line survey, wawancara, FGD,
analisis statistik, desk research, dsb.
Catatan:
• Penggunaan instrumen ini juga dilakukan dalam langkah 3 untuk
mengidentifikasi harapan stakeholder.
• Langkah ini juga dilakukan dalam rangka penyusunan Road Map.
11. 5
Peningkatan
Kinerja
11
Penyusunan Quick Wins RB Kab. Belitung Timur
Analisis thd peningkatan kinerja organisasi,
khususnya kinerja yg memiliki skor kurang dari 4
(yg berarti meningkatkan area ini akan
memberikan dampak besar bagi para pemangku
kepentingan).
Analisis juga berupaya untuk mengidentifikasikan
tingkat kesulitan melakukan perbaikan kinerja
dimaksud dan memastikan apakah peningkatan
kinerja dimaksud dapat dilakukan kurang dari 12
bulan, masih di dalam kendali penuh K/L/Pemda
ybs, dan apakah masih termasuk bagian dari area
RB. Aspek ini juga sudah mulai
mengindentifikasikan kandidat untuk Quick Wins;
12. 6
Penyiapan
Sumber Daya
12
Penyusunan Quick Wins RB Kab. Belitung Timur
Mengidentifikasikan sumber daya yg
diperlukan untuk pelaksanaan calon Quick
Wins yg telah diidentifikasikan sebelumnya.
Sumber daya dapat mencakup ketersediaan
SDM, biaya dan keahlian.
Aspek ini juga memeriksa sekali lagi apakah
kandidat quick wins yg diusulkan memenuhi
kriteria dan persyaratan yg ditetapkan dan
memilih tiga (3) quick wins terbaik bila jumlah
program yg diusulkan dan memenuhi
persyaratan cukup banyak.
13. 7
Penetapan
Quick-Wins
13
Penyusunan Quick Wins RB Kab. Belitung Timur
Tetapkan quick wins yg diharapkan dapat
meningkatkan kredibilitas, reputasi dan
kepercayaan terhadap K/L/Pemda
dimata para pemangku kepentingan;
Persiapkan peluncuran (launching) quick
wins secara resmi kepada para
pemangku kepentingan agar mereka
dapat memantau dan mengawasi
dengan baik.
14. No.
KRITERIA
YA
1
Berasal dari pogram RB, yg terdapat di dalam RoadMap RB.
√
2
Merupakan bagian utama (core business) dari peran,
tugas, fungsi, dan karakteristik K/L/Pemda ybs.
√
3
Memberikan dampak perbaikan yg besar dan dapat
dirasakan oleh para pemangku kepentingan eksternal
dan internal K/L/Pemda
√
Merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan
manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan
utama eksternal dan internal K/L/Pemda
√
4
14
Penyusunan Quick Wins RB Kab. Belitung Timur
TIDAK
18. John P Kotter, Leading Change: Why Transformation Efforts Fail?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Menumbuhkan rasa urgensi (establishing a sense of urgency).
Menciptakan koalisi penghargaan (creating the guiding coalision).
Membangun visi dan strategi (developing a vision and startegy).
Mengkomunikasikan visi perubahan (communicating the change vision).
Pemberdayaan pegawai (empowering employees for broad-based action).
Membangkitkan program unggulan jangka pendek (generating short-term
wins).
7. Mensosalisikan keuntungan dan menghasilkan perubahan lebih banyak lagi
(consolidating gains and producing more change).
8. Memperkuat pendekatan baru ke dalam budaya (anchoring new approach in
the culture ).
Quick-wins perlu direproduksi, replikasi,
rejuvenasi secara berkesinambungan !!
18
Penyusunan Quick Wins RB Kab. Belitung Timur
19. Memberikan jaminan
kesehatan &
pendidikan bagi
seluruh rakyat
Quick Wins
Menjadikan
aparatur Pemda
yg bersih,
transparan &
profesional
Menjadikan Beltim sbg
kawasan industri, pariwisata,
hutbun, pertanian, kelautan,
perikanan secara terpadu
19
Penyusunan Quick Wins RB Kab. Belitung Timur
Leverage
Menciptakan
wiraswasta skala kecil
& menengah yg
tangguh
20. 1. Penetapan OPD (Area Kelembagaan)
2. Pola Karir (Area SDM)
3. Pembentukan unit pengelola komplain
dari masyarakat (Area Pelayanan)
4. Implementasi e-Office / e-Government
(Area Ketatalaksanaan)
20
Penyusunan Quick Wins RB Kab. Belitung Timur