Disampaikan pada FGD “Memperkokoh Sistem Presidensial Dalam Era Demokrasi Guna Meningkatkan Stabilitas Nasional” Lemhannas, 15 September 2014

1. Penguatan Sistem
Presidensial Ditinjau dari
Perspektif Administrasi
Negara
Disampaikan pada FGD “Memperkokoh
Sistem Presidensial Dalam Era Demokrasi Guna
Meningkatkan Stabilitas Nasional”
Lemhannas, 15 September 2014
Tri Widodo W. Utomo
Deputi Inovasi Administrasi Negara, LAN-RI
Jl. Veteran No. 10 Jakarta

2. Paradoks di sekitar kita …
1. Eksekutif & Legislatif sama2 mengaku memperjuangkan
rakyat, namun dengan cara yg sering berbeda bahkan
konfrontatif …
2. Penguatan lembaga kepresidenan (seolah2) trade-off
bagi lembaga perwakilan, dan sebaliknya …
3. Suara rakyat begitu menentukan saat Pemilu, namun
begitu tak berdaya sepanjang 5 thn berikutnya …
4. Salah satu kesepakatan dasar pada saat Amandemen
UUD 45 adalah mempertegas sistem Presidensial,
namun Penjelasan Umum V, VI, dan VII dihapus …

3. Paradoks Demokrasi
1. Kontradiksi antara konflik (conflict) dengan konsensus
(consensus);
2. Kontradiksi antara keterwakilan (representativeness)
dengan kepemerintahan (governability);
3. Kontradiksi antara persetujuan rakyat (consent)
dengan efektivitas pemerintahan (effectiveness).
Larry Diamond, 1990, Three Paradoxes of Democracy, in Journal
of Democracy, Vol. 1, No. 3, pp. 48-60. The John Hopkins UP

4. Kunci Stabilitas Nasional
1. Relasi yg harmonis antara poros politik (legislatif,
parpol) dgn poros administrasi (eksekutif, birokrasi)
Check and balances baru?
Shared vision, mutual trust n respect.
2. Efektivitas pemerintahan
Pertumbuhan ekonomi yang merata antar sektor dan antar
wilayah;
Pemberantasan KKN dan mafia peradilan;
Pelayanan publik yang semakin prima, terutama pada
pelayanan dasar;
Kohesi sosial yang makin kuat (menurunnya konflik berbasis
SARA, tawuran antar pelajar, sengketa antar lembaga, dst).

5. Relasi Politik – Administrasi
“Nothing is more central in thinking about public
administration than the nature and interrelations of
politics and administration.
What is more important in the day-to-day, year-to-year,
decade-to-decade operation of government
than the ways in which politics and administration
are conceptualized, rationalized, and related one to
the other?”
(Dwight Waldo, 1987)

6. Relasi Politik – Administrasi
• Interaksi Politik Administrasi tidak bisa dihilangkan
sama sekali, mengingat Administrasi Negara bukanlah
konsep yg bebas nilaiclear division is impossible!
(Colin Campbell 1983, Carl Friedrich 1965, Donald Kingsley 1944, Guy Peters
2001, Nelson Polsby 1984, Fred Riggs 1964, Herbert Simon 1976, James
Svara 1998, dalam Dag Ingvar Jacobsen 2006).
• Perlu keseimbangan peran tanggungjawab. Sebab,
too much control by politics will inevitably “produce
evil rather than good” by fostering “inefficient
administration”
(Goodnow 1990, dalam Dunn and Legge Jr 2002).

7. Model C B di AS
Legislatif thd Eksekutif Eksekutif thd Legislatif
• Power to determine what laws exist.
• Power to write laws to constrain the
internal operation of government.
• Power to write laws limiting searches,
arrest, and detentions.
• Power to make laws concerning what
regulations may be declared by the
executive.
• Sole power to declare war.
• Responsibility for confirming
executive appointments (senate).
• Power to set the budget of the
executive.
• Power to impeach and remove
executive officers (two third majority).
• Power to set limits.
• May veto laws (but this may be
overridden by a two-third majority
in both houses)
• May refuse to enforce certain laws.
• May refuse to spend money
allocated for certain purposes.
• Sole power to wage war
(operational command of the
military).
• Responsibility for making
declarations (eg. declaring a state
of emergency) and promulgating
lawful regulations executive
orders.
• Executive privilege (refusal to
submit to legislative subpoena).

8. Model C B di RI Berdasar UUD 45
Legislatif thd Eksekutif
Eksekutif thd
Legislatif
• Mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau
Wapres dalam masa jabatannya kpd MPR (Ps 7)
• Mengambil sumpah menurut agama, atau janji
Presiden danWapres sebelum memangku jabatannya
(Ps 9: bisa dilakukan juga olehMPR)
• Memberi persetujuan atas pernyataan perang,
perdamaian perjanjian dengan negara lain (Ps 11)
• Memberi pertimbangan dalam hal pengangkatan dan
penempatan duta (Ps 13)
• Memberi pertimbangan dalam pemberian amnesti dan
abolisi (Ps 14)
• Memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi
pengawasan, serta memiliki hak interpelasi, hak
angket, dan hak menyatakan pendapat (Ps 20A)
• Menyetujui Perpu (Ps 22)
• Mengajukan RUU
kepada DPR (Ps 5)
• Tidak dapat
membekukan
dan/atau
membubarkan
DPR (Ps 7)
• Mengesahkan RUU
yang telah
disetujui bersama
(Ps 20)

9. Relasi Politik – Administrasi
Legislatif Eksekutif
Gejala Legislative Heavy?
Perlu penguatan Sistem
Presidensial dengan memberi /
mengakui hak-hak Presiden selain
yang diatur dalam UUD 45.
Penguatan Presidensial
Efektivitas Pemerintahan
Legitimasi Pemerintahan
STABILITAS NASIONAL.

10. Perspektif Adm. Negara untuk
Memperkuat Sistem Presidensial
“Membangun Efektivitas Pemerintahan Melalui
Penguatan Model C B”
1. Hak penuh membentuk kelembagaan eksekutif (K/L)
2. Hak penuh mengangkat para Menteri atau pejabat
setingkatMenteri;
3. Hak penuh untuk mengalokasikan anggaran kedalam
program dan kegiatan, sebagai implementasi UU
APBN;
4. Hak menolak RDP dengan menyertakan alasannya.

11. Hak Penuh Membentuk Kelembagaan
Eksekutif (K/L)
1.Menghindari fragmentasi antar K/L (tumpang tindih
wewenang atau program, mis-koordinasi dll).
2. Peningkatan efisiensi kelembagaan melalui re-grouping
Kementerian yang serumpun dengan
mempertimbangkan beban kerja, span of control,
pengawasan, dll.
3. Penguatan kantor kepresidenan untuk menjamin
integrasi pencapaian target-target strategis
tertentu (perencanaan penganggaran, RB, Otda).

12. Hak Penuh Mengangkat Menteri / Pejabat
Setingkat Menteri
Presiden Terpilih Jokowi:
“Saya akan mengundang anggota kabinet yg ideologis yg
paham bagaimana membuat program taktis dan strategis yg
menguntungkan bagi NKRI, bersih dari korupsi, kompeten, dan
memiliki jiwa leadership yg tinggi. Mereka tidak hanya harus
mampu memimpin kementerian, tetapi juga harus mampu
meyakinkan anggota dewan dan publik tentang perencanaan
dan pelaksanaan program. Mereka tidak hanya pejabat
pemerintah yg mampu menjalankan program secara teknis,
tetapi sekaligus adalah pejabat politik yg trampil mengawal
program menurut tata negara RI dan berhadapan dengan
semua pemangku kepentingan”.
Akun FB Ir. H. JokoWidodo, 27 Agustus 2014

13. Hak Penuh Mengalokasikan Anggaran
Hak Menolak RDP dengan Alasan
1. Selama ini DPR (cq. Komisi) terlalu jauh membahas
program kerja dan anggaran K/L;
2. Frekuensi RDP juga terlalu sering sehingga energi
K/L banyak tersita untuk menyiapkan laporan
sewaktu-waktu;
3. Fungsi perencanaan dan pengawasan DPR tidak
perlu terlalu teknis dan detil, karena sudah ada
Bappenas dan Ditjen Anggaran untuk perencanaan
dan BPK untuk wasrik. DPR cukup pada level
strategis.

14. Simpulan
• Perlu penguatan sistem birokrasi yg relatif lebih tahan
(immune) dari pengaruh / intervensi yg kurang positif. Hal
ini bisa dilakukan melalui Amandemen UUD atau
mekanisme Konvensi;
• Dari perspektif Administrasi Negara, dimensi
Kelembagaan, SDM, Anggaran harus diminimalkan dan
diisolasi dari pengaruh politik agar dapat menjamin
tercapainya Efektivitas Pemerintahan.
• Suprastruktur politik yg dihasilkan melalui proses
demokrasi (Pemilu) harus membangun konsensus besar
kebijakan ekonomi nasional, yang harus dijaga bersama
meski ada perbedaan antara politik dengan adm. negara.

15. Terima Kasih
Semoga Bermanfaat …
Tri Widodo W. Utomo
Deputi Inovasi Administrasi Negara, LAN-RI
Jl. Veteran No. 10 Jakarta