Bahan ajar keprotokolan

1. RIZKIA DAULAY
WIDYAISWARA
BALAI DIKLAT
KEAGAMAAN MEDAN

2. BIODATA NARASUMBER

3. DESKRIPSI SINGKAT
wewenang dan kewajiban, tata tempat,
tata upacara, dan tata penghormatan,
serta pelaksanaan keprotokolan

4. HASIL BELAJAR:
Peserta dapat memahami
wewenang dan kewajiban, tata tempat, tata
upacara, dan tata penghormatan, serta
pelaksanaan keprotokolan dengan baik dan
benar

5. INDIKATOR HASIL BELAJAR :
Peserta dapat
menjelaskan
wewenang dan
kewajiban, tata tempat,
tata upacara, dan tata
penghormatan, serta
pelaksanaan

7. PENGERTIAN DAN
SEJARAH PROTOKOL
Etimologis:
Protocol (Inggris), Protocole (Perancis),
Protocoll(um) (Latin), Protocollon (Yunani)
Artinya:
Halaman pertama yang dilekatkan pada
sebuah manuskrip atau naskah.
• “Sejalan perkembangannya, meliputi
keseluruhan naskah, terdiri dari catatan,
dokumen persetujuan, perjanjian, dll.
dalam lingkup secara nasional maupun
internasional.”

8. Secara Umum Protokoler adalah seluruh hal yang
mengatur pelaksanaan suatu kegiatan baik
dalam kedinasan/kantor maupun masyarakat.
PENGERTIAN PROTOKOLER

9. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang
berkaitan dengan aturan dalam Acara Kenegaraan
atau Acara Resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata
Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk
penghormatan kepada seseorang
sesuai dengan jabatan dan/
atau kedudukannya
dalam negara, pemerintahan,
atau masyarakat.
PENGERTIAN KEPROTOKOLAN
PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2010

10. Persetujuan
Internasional
• KONVENSI WINA TAHUN 1961 TENTANG HUB. DIPLOMATIK
• KONVENSI WINA TAHUN 1963 TENTANG HUB. KONSULER
• PROTOCOL GUIDELINES DARI ORGANISASI INTERNASIONAL
Peraturan
Nasional
• UU No. 9/2010 tentang Keprotokolan
• PP No. 62/1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata
Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan
• UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri
• Keppres No. 32/1971 tentang Protokol Negara
Dasar Non-
Juridis
• ADAT ISTIADAT/KEBIASAAN SETEMPAT
• NILAI SOSIAL DAN BUDAYA
• ASAS TIMBAL BALIK/RESIPROSITAS
• KAIDAH AGAMA
• COMMON SENSE/LOGIKA UMUM
LANDASAN DAN
SUMBER HUKUM PROTOKOL

11. PUSAT
• Kepala Biri Hukum dan Humas
dalam hal ini Kepala Bagian
Humas /Kepala Sub Bagian
Protokol Kemenag . Boro
Hukum Dan Humas
mengkoordinasikan
keprotokolan dilingkungan
Kemenag
• Irjen, Dirjen dan Balitbang
Agama menjadi wewenamg dan
kewajiban bagian umum
masing-masing unit eselon I
WEWENANG DAN KEWAJIBAN
KEPROTOKOLAN

12. • Kabiro Adm Umum Akademik dan
kemahasiswaan dalam hal ini Kepala
bagian Umum
• Kepala bagian secretariat dalam hal ini
Kepal Sub bagian Humas
• Kepala Sub Bagian tata usaha

13. • Kepala Sub Bagian Tata Usaha
• (Jakarta, semarang, Makassar),
Kepala Sub Bagian tata usaha
• Kepala tata usaha

14. APA PERBEDAAN ACARA
RESMI DENGAN ACARA
KENEGARAAN ?

15. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang
diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga
tinggi negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi
tertentu,dan dihadiri oleh pejabat negara atau
pemerintah serta undangan lainnya.
Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan
dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat,
dihadiri oleh presiden, serta pejabat negara dan
undangan lain

16. ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI
(1) Penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi
dilaksanakan sesuai dengan aturan Tata Tempat, Tata Upacara,
dan Tata Penghormatan.
(2) Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dapat berupa upacara
bendera atau bukan upacara bendera.
(3) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak
memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya Acara
Kenegaraan atau Acara Resmi, pelaksanaan acara dimaksud
menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu tersebut.
(4) Penyesuaian pelaksanaan Acara Kenegaraan atau Acara Resmi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan oleh
inspektur upacara.

17. ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI
(1) Acara Kenegaraan diselenggarakan oleh Negara dan dilaksanakan
oleh panitia negara yang diketuai oleh menteri yang membidangi
urusan kesekretariatan negara.
(2) Dalam hal Acara Kenegaraan diselenggarakan di lingkungan
lembaga negara lain, pelaksanaannya dilakukan oleh
kesekretariatan lembaga Negara dimaksud berkoordinasi dengan
panitia Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penyelenggaraan acara kenegaraan dapat dilaksanakan di
Ibukota Negara Republik Indonesia atau di luar Ibukota Negara
Republik Indonesia.

18. ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI
(1) Penyelenggaraan Keprotokolan Acara Resmi dilaksanakan oleh
petugas protokol yang merupakan bagian dari kesekretariatan
lembaga negara dan/atau instansi pemerintahan.
(2) Penyelenggaraan Acara Resmi dilakukan oleh:
a. lembaga negara yang kewenangannya disebutkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
b. lembaga negara yang dibentuk dengan atau dalam Undang-
Undang;
c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
d. instansi pemerintah pusat dan daerah; dan
e. organisasi lain.

19. ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI
(3) Penyelenggaraan Acara Resmi diselenggarakan di Ibukota Negara
Republik Indonesia dan/atau dapat di luar Ibukota Negara
Republik Indonesia.

20. TATA TEMPAT :
Pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat
Pemerintahan, Perwakilan
Negara Asing dan/atau
Organisasi Internasional, serta
Tokoh Masyarakat tertentu dalam
Acara Kenegaraan atau Acara
Resmi.
TATA UPACARA:
Aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara
Kenegaraan atau Acara Resmi.
TATA PENGHORMATAN:
Aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi
Pejabat Negara, Pejabat
Pemerintahan, Perwakilan
RUANG LINGKUP KEPROTOKOLAN
PASAL 4 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2010

21. PROTOKOL
TATA TEMPAT
TATA UPACARA
TATA
PENGHORMATAN
PADA ACARA
KENEGARAAN
DAN ACARA
RESMI
3

22. TATA TEMPAT
Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan
Negara asing dan/atau organisasi internasional,
Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan
atau Acara Resmi mendapat tempat sesuai dengan
pengaturan Tata Tempat.

23. Tata Tempat
Landasan Operasional adalah PP NO 62
Tahun 1990.
Hakekat tata tempat adalah :
 Siapa Yang berhak didahulukan
 Siapa yang mendapat hak menerima
prioritas dalam urutan tata tempat
 Orang yang mendapat tempat
didahulukan karena jabatan,pangkat atau
derajat dalam pemerintah atau
masyarakat

24. Pedoman Umum Tata tempat
 Orang yang paling berhak mendapat tata urutan
pertama/paling tinggi adalah mereka yang mempunyai
urutan paling depan.
 Jika mereka berjajar,yang berada disebelah kanan dari
orang yang mendapat urutan tata tempat paling utama
dianggap lebih tinggi dari orang yang duduk disebelah
kirinya
 Jika menghadap meja tempat utama adalah yang
menghadap ke pintu keluar dan tempat yang terakhir
adalah yang paling dekat dengan dengan pintu keluar
 Apabila naik kendaraan pesawat naik paling akhir dan
turun paling dulu.Kapal Laut,mobil,kereta api Naik dan
Turun paling dulu.
 Dalam hal kadatangan selalu paling akhir dan pulang
paling dulu

25. 1. JIKA MEREKA BERSEJAJAR MAKA
YANG SEBELAH KANAN DARI
ORANG YANG PALING UTAMA (1,2)
2. 2. JIKA JUMLAH GENAP(3,1,2,4)
3. JIKA GANJIL (4,2,1,3,5)
4. JIKA BERJAJAR PADA GARIS
LAINNYA (OTHER ROWS) DAPAT
DIGUNAKAN NOMOR URUT BIASA
(1,2,3,4,5 ATAU 4,3,2,1)
RUMUS TATA TEMPAT

26. MARI KITA
PRAKTEKKAN
MAJU DUA ATAU TIGA
ORANG KE DEPAN

27. 27
Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara
Kenegaraan atau Acara Resmi:
a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik
Indonesia;
b. hari besar nasional;
c. hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;
d. hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah; dan
e. hari ulang tahun lahirnya provinsi dan kabupaten/kota.
TATA UPACARA: Upacara Bendera

28. Macam upacara yang memerlukan
pengaturan Protokol
 Penerimaan Tamu Negara
 Perjalanan Menteri,tamu setingkat
menteri
 Pengaturan rapat/sidang/konperensi
 Penyelenggaraan resepsi
 Penyelenggaraan Upacara tertentu
seperti Hari Besar Nasional,Hari Amal
bakti Dep.Agama,Penandatanganan
Kerja Sama dll

29. Persiapan Upacara
Untuk melaksanakan kegiatan upacara diperlukan kelengkapan
suatu upacara seperti :
 Undangan
 Kelengkapan Upacara
 Perlengkapan upacara
 Urutan acara dalam upacara
 Denah tempat upacara
 Tempat duduk
 Konsumsi
 Kebersihan
 Rapat kordinasi Persiapan
 Gladi kotor dan gladi bersih

30. Kelengkapan Upacara
 Pembina Upacara
 Peserta Upacara
 Pembawa Naskah
 Pembawa Acara
 Pembawa Kitab suci
 Pembaca Doa
 Pemimpin Lagu
 Penerima Tamu
 Petugas Keamanan
 Penggerek Bendera
 Pemimpin Upacara
 Penanggung jawab Upacara
 Pemimpin Barisan

31. Perlengkapan Upacara
Perlengkapan Upacara bendera
 Tiang bendera dengan tali
 Bendera
 Mimbar Upacara
 Naskah yang dibaca,Teks
pancasila,Teks pembukaan UUD
1945,P.P Korpri,Do’a
 Pengeras suara

32. Perlengkapan Upacara Dalam
Ruangan
 Bendera Merah Putih
 Bendera Korpri
 Bendera DEPAG
 Bendera Organisasi
 Podium
 Naskah yang akan dibaca,SK,Berita Acara,Teks Do’a
 Pengeras Suara
 Lampu
 Meja Kursi
 Gambar Presiden/Wakil Presiden
 Peralatan khusus,gong,gunting dll
 Dekorasi
 Buku Tamu

33. Perlengkapan Upacara Out
Door
 Podium
 Naskah yang dibaca
 Pengeras suara
 Lampu penerangan
 Meja Kursi
 Tenda
 Peralatan khusus
 Dekorasi
 Buku Tamu

34.  Perlengkapan Upacara seperti,tiang
bendera,tali,bendera,mimbar
upacara,naskah-naskah,lambang-
lambang upacara,Program atau urutan
acara dalam upacara dari pembukaan
sampai penutup,melaksanakan gladi.

35. Pelaksanaan Upacara
 HUT PROKLAMASI 17 AGUSTUS
 HAB DEPAG TGL 3 JANUARI
 (buatlah susunan acara dan kelengkapan
upacara (mulai dari MC sampai dengan
pembaca doa) serta perlengkapan upacara)
 Setiap petugas harus menuliskan fungsi
masing-masing dalam kertas yang dikalungkan.

36.  SIMAK VIDEO BERIKUT
 KIRA KIRA APAKAH ADA
YANG SALAH DI VIDEO
TERSEBUT?

37. (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan
negara asing dan/atau organisasi internasional, serta
Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau
Acara Resmi mendapat penghormatan.
(2) Penghormatan meliputi:
a. penghormatan dengan bendera negara;
b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Tata penghormatan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
TATA PENGHORMATAN

38. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
38
KETENTUAN UMUM

39. KAIDAH KEPROTOKOLAN
Mengatur tata cara hubungan antar
seseorang, lembaga atau negara
Tata Aturan Kebiasaan Perjanjian Etiket
Kegiatan berjalan tertib dan lancar
sesuai dengan tata aturan dan
tujuan

40. 40
SUMATERA
KALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA

41. Sukses untuk kita semua
dan
Selamat belajar