Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Intervensi Politik Thd SDM Aparatur Pemda
1. Intervensi Politik Terhadap SDM Aparatur Pemerintah Daerah Disampaikan dalam Roundtable Discussion “Intervensi Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah” PKP2A II Makassar, 27-28 Oktober 2009 Tri Widodo W. Utomo
2.
3.
4.
5. Karakter Politik v.s. Administrasi POLITIK ADMINISTRASI Party loyalty Merit and performance Authority endorsed by the democratic process Conventional authority Not necessarily high academia High academia A political agenda Administrative and perhaps hidden political agenda No tenure or short tenure Long term tenure A different view of accountability (cabinet, people, parliament) A different view of accountability (Minister, legislature) Be seen and heard Be faceless Politically active ( politicized) Politically neutral ( depoliticized and independent ) Being a change sponsor Being a change agent
6.
7. Paradigma Baru PNS Era Orde Baru Era Reformasi Monoloyalitas Netralitas Loyalitas thd Rezim Loyalitas thd Sistem
8. Makna & Ruang Lingkup “Netralitas” Ruang lingkup : 1) Tidak memihak/mendukung pada partai tertentu; 2) Tidak ikut kampanye; 3) Tidak menggunakan fasilitas dinas untuk keperluan pemenangan partai/gol tertentu; 4) Tidak menggunakan atribut/tanda-tanda yg mengarah pada partai/golongan tertentu; 5) Dilarang membuat keputusan / tindakan yg menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon; 6) Dilarang menjadi anggota/pengurus partai/gol tertentu.