SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Intervensi Politik Terhadap SDM Aparatur Pemerintah Daerah Disampaikan dalam  Roundtable Discussion  “Intervensi Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah” PKP2A II Makassar, 27-28 Oktober 2009 Tri Widodo W. Utomo
Relasi Politik – Administrasi  ,[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Model Relasi Politik – Administrasi
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Model Relasi Politik – Administrasi
Karakter Politik v.s. Administrasi POLITIK ADMINISTRASI Party loyalty Merit and performance Authority endorsed by the democratic process  Conventional authority  Not necessarily high academia High academia  A political agenda  Administrative and perhaps hidden political agenda  No tenure or short tenure  Long term tenure  A different view of accountability (cabinet, people, parliament)  A different view of accountability (Minister, legislature)  Be seen and heard  Be faceless  Politically active ( politicized) Politically neutral ( depoliticized and independent ) Being a change sponsor  Being a change agent
Paradigma Baru KORPRI ,[object Object],[object Object],[object Object],MUNAS KORPS PNS ke V Thn 1999 di Jakarta    KORPRI mendukung reformasi dan siap mereformasi diri sendiri, mereposisi pada sikap netral, yg bermakna melepaskan diri & tidak berafiliasi dengan kekuatan politik manapun.
Paradigma Baru PNS Era Orde Baru Era Reformasi Monoloyalitas Netralitas Loyalitas thd Rezim Loyalitas thd Sistem
Makna & Ruang Lingkup “Netralitas” Ruang lingkup : 1) Tidak memihak/mendukung pada partai tertentu;  2) Tidak ikut kampanye; 3) Tidak menggunakan fasilitas dinas untuk keperluan pemenangan partai/gol tertentu; 4) Tidak menggunakan atribut/tanda-tanda yg mengarah pada partai/golongan tertentu; 5) Dilarang membuat keputusan / tindakan yg menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon; 6) Dilarang menjadi anggota/pengurus partai/gol tertentu.
Dasar Hukum “Netralitas” – 1  ,[object Object],[object Object],[object Object]
Dasar Hukum “Netralitas” – 2  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Birokrasi & Sistem Pemerintahan Negara
Mengapa Intervensi Politik thd Birokrasi terjadi? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Mengapa Intervensi Politik thd Birokrasi terjadi? …  (2) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Sumber Intervensi thd Birokrasi Birokrasi Kelompok  lain KDH Legislatif  Pengusaha Parpol Keluarga
Ruang Intervensi ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Intervensi: Perspektif Perilaku Organisasi ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Mutasi & Intervensi: Perspektif HAN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Pertanyaan 2  Kritis Seputar Mutasi  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
“ Jawaban Sementara” ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
KESIMPULAN ,[object Object],[object Object],[object Object]
Semoga Bermanfaat … Terima Kasih!

More Related Content

What's hot

What's hot (13)

Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
 
Bahan Tayang MK Analisis SANRI 3
Bahan Tayang MK Analisis SANRI 3Bahan Tayang MK Analisis SANRI 3
Bahan Tayang MK Analisis SANRI 3
 
Policy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASN
Policy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASNPolicy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASN
Policy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASN
 
Hukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah DaerahHukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah Daerah
 
Rekonstruksi kultural birokrasi
Rekonstruksi kultural birokrasiRekonstruksi kultural birokrasi
Rekonstruksi kultural birokrasi
 
Policy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
Policy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASNPolicy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
Policy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
 
Peranan DPRD dalam Penetapan APBD berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja
Peranan DPRD dalam Penetapan APBD berdasarkan Anggaran Berbasis KinerjaPeranan DPRD dalam Penetapan APBD berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja
Peranan DPRD dalam Penetapan APBD berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
 
Kebijakan Restrukturisasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Kebijakan Restrukturisasi Birokrasi dan Pelayanan PublikKebijakan Restrukturisasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Kebijakan Restrukturisasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
 
Public interest
Public interestPublic interest
Public interest
 
Social accountability and public service
Social accountability and public serviceSocial accountability and public service
Social accountability and public service
 
Makalah pemerintahan yang baik STIP WUNA
Makalah pemerintahan yang baik STIP WUNA Makalah pemerintahan yang baik STIP WUNA
Makalah pemerintahan yang baik STIP WUNA
 
Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dan Swasta
Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dan SwastaPengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dan Swasta
Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dan Swasta
 

Similar to Intervensi Politik Thd SDM Aparatur Pemda

25889051 makalah-reformasi-birokrasi
25889051 makalah-reformasi-birokrasi25889051 makalah-reformasi-birokrasi
25889051 makalah-reformasi-birokrasi
Guntur Rahmandhito
 
ETIKA POLITIK PARA POLITISI
ETIKA POLITIK PARA POLITISIETIKA POLITIK PARA POLITISI
ETIKA POLITIK PARA POLITISI
Tri Chairani
 

Similar to Intervensi Politik Thd SDM Aparatur Pemda (20)

Penguatan Sistem Presidensial Ditinjau dari Perspektif Administrasi Negara
Penguatan Sistem Presidensial Ditinjau dari Perspektif Administrasi NegaraPenguatan Sistem Presidensial Ditinjau dari Perspektif Administrasi Negara
Penguatan Sistem Presidensial Ditinjau dari Perspektif Administrasi Negara
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
 
Diskresi dan Konflik Kepentingan
Diskresi dan Konflik KepentinganDiskresi dan Konflik Kepentingan
Diskresi dan Konflik Kepentingan
 
Pertemuan VI Aktor Kewirausahaan Sektor Publik.pptx
Pertemuan VI Aktor Kewirausahaan Sektor Publik.pptxPertemuan VI Aktor Kewirausahaan Sektor Publik.pptx
Pertemuan VI Aktor Kewirausahaan Sektor Publik.pptx
 
Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Publik dan HAN
Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Publik dan HANKorupsi Dalam Perspektif Kebijakan Publik dan HAN
Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Publik dan HAN
 
otonomi daerah
otonomi daerahotonomi daerah
otonomi daerah
 
20131202 1
20131202 120131202 1
20131202 1
 
Otda, Pilkada dan Pembangunan Demokrasi
Otda, Pilkada dan Pembangunan DemokrasiOtda, Pilkada dan Pembangunan Demokrasi
Otda, Pilkada dan Pembangunan Demokrasi
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
 
Aktor_Kebijakan.ppt
Aktor_Kebijakan.pptAktor_Kebijakan.ppt
Aktor_Kebijakan.ppt
 
Part v & vi (perumusan, aktor2, nilai2...)
Part v & vi (perumusan, aktor2, nilai2...)Part v & vi (perumusan, aktor2, nilai2...)
Part v & vi (perumusan, aktor2, nilai2...)
 
25889051 makalah-reformasi-birokrasi
25889051 makalah-reformasi-birokrasi25889051 makalah-reformasi-birokrasi
25889051 makalah-reformasi-birokrasi
 
Fenomena pilkada
Fenomena pilkadaFenomena pilkada
Fenomena pilkada
 
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
 
2784873.ppt
2784873.ppt2784873.ppt
2784873.ppt
 
Modul iv spi
Modul iv spiModul iv spi
Modul iv spi
 
ETIKA POLITIK PARA POLITISI
ETIKA POLITIK PARA POLITISIETIKA POLITIK PARA POLITISI
ETIKA POLITIK PARA POLITISI
 
Perumusan Kebijakan Daerah
Perumusan Kebijakan DaerahPerumusan Kebijakan Daerah
Perumusan Kebijakan Daerah
 
Hukum administrasi negara
Hukum administrasi negaraHukum administrasi negara
Hukum administrasi negara
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
 

More from Tri Widodo W. UTOMO

More from Tri Widodo W. UTOMO (20)

Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
 

Intervensi Politik Thd SDM Aparatur Pemda

  • 1. Intervensi Politik Terhadap SDM Aparatur Pemerintah Daerah Disampaikan dalam Roundtable Discussion “Intervensi Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah” PKP2A II Makassar, 27-28 Oktober 2009 Tri Widodo W. Utomo
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5. Karakter Politik v.s. Administrasi POLITIK ADMINISTRASI Party loyalty Merit and performance Authority endorsed by the democratic process Conventional authority Not necessarily high academia High academia A political agenda Administrative and perhaps hidden political agenda No tenure or short tenure Long term tenure A different view of accountability (cabinet, people, parliament) A different view of accountability (Minister, legislature) Be seen and heard Be faceless Politically active ( politicized) Politically neutral ( depoliticized and independent ) Being a change sponsor Being a change agent
  • 6.
  • 7. Paradigma Baru PNS Era Orde Baru Era Reformasi Monoloyalitas Netralitas Loyalitas thd Rezim Loyalitas thd Sistem
  • 8. Makna & Ruang Lingkup “Netralitas” Ruang lingkup : 1) Tidak memihak/mendukung pada partai tertentu; 2) Tidak ikut kampanye; 3) Tidak menggunakan fasilitas dinas untuk keperluan pemenangan partai/gol tertentu; 4) Tidak menggunakan atribut/tanda-tanda yg mengarah pada partai/golongan tertentu; 5) Dilarang membuat keputusan / tindakan yg menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon; 6) Dilarang menjadi anggota/pengurus partai/gol tertentu.
  • 9.
  • 10.
  • 11. Birokrasi & Sistem Pemerintahan Negara
  • 12.
  • 13.
  • 14. Sumber Intervensi thd Birokrasi Birokrasi Kelompok lain KDH Legislatif Pengusaha Parpol Keluarga
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21. Semoga Bermanfaat … Terima Kasih!