Dokumen tersebut berisi informasi mengenai dr. Jefri Thomas AES, MKM sebagai narasumber dan pembina mutu SDM bidan ahli. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang pengaturan terbaru dalam pengelolaan jabatan fungsional bidan, mekanisme uji kompetensi, dan penyusunan formasi jabatan fungsional bidan.
1. dr. Jefri Thomas AES, MKM
Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
Badan PPSDM Kesehatan
PEMBINAAN MUTU SDM BIDAN AHLI
2. “Membuat jalan dan menjadi jembatan”
BIODATA
Nama : dr.Jefri Thomas Alpha Edison, MKM
Tempat/Tgl Lahir : Pematang Siantar, 25 November 1976
Pendidikan : Magister Kebijakan dan Hukum Kesehatan
FKM UI
Profesi Dokter FK-UGM
Jabatan Saat ini : Kepala Bidang Pengembangan Jabatan
Fungsional Kesehatan
HP/WA : 085716546150
Email : jefri.thomas76@gmail.com
3. Mutasi /
Promosi/
Kenaikan Jenjang/
Perpindahan Jabatan/
Penugasan Khusus
Pengangkatan
Pertama
Bekerja PAK SKP
Tunjangan
PNS
Pengembangan Karir
Formasi
Penilaian
Kinerja
Uji
Kompetens
i Kualifikasi
Ukom
Pengembangan
Kompetensi
Pendidikan (Tubel) dan /
Pelatihan (bimtek, e-
learning, pelatihan jarak
jauh, magang)
Inpassing/
Promosi/
Perpindahan
Jabatan
Berhenti Alih
Puncak Karir
Satker
Sistem Informasi
Panev
Formasi
Latsar
CPNS
Satker
Pengembangan
Kompetensi
1
2
Formasi
Pengangkatan
Perencanaan Pengembangan
BAGAN PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
4. PENGEMBANGAN KARIER
JABATAN FUNGSIONAL
• Pemenuhan
Angka Kredit
• SKP
• Formasi
• Pengembangan
Kompetensi dan Uji
Kompetensi
•Kualifikasi
pendidikan
sesuai persyaratan
yang dibutuhkan <
D III atau > D IV/S1
(rekrutmen,tubel
atau ibel)
6. Unsur Kegiatan
Meliputi:
1. Pelayanan Kesehatan Ibu;
2. Pelayanan Kesehatan Anak;
3. Pelayanan Kesehatan
Reproduksi Perempuan dan
Keluarga Berencana;
4. Pelayanan Kebidanan
Komunitas;
5. Mengelola Pelayanan
Kebidanan;
6. Melaksanakan Program
Pemerintah;
7. Melakukan Inovasi Pelayanan
Kebidanan.
Tugas Jabatan:
Persiapan
pelaksanaan
Pengelolaan
Pelayanan
kebidanan
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-
UNSUR KEGIATAN, URAIAN
KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN
HASIL KERJA
9. ALIH KATEGORI
KETERAMPILAN KE KEAHLIAN
Dikecualikan bagi lulusan DIV
Kebidanan sampai dengan tahun
kelulusan 2021
dapat diberikan kenaikan
pangkat/jenjang sampai dengan
jenjang ahli muda
10. POIN PERUBAHAN
PERMENPAN BIDAN
Adanya
jenjang utama
Kualifikasi pendidikan
mjd profesi (masih
mengakomodir D4
Kebidanan sampai
dengan th kelulusan
2021 untuk
pengangkatan pertama
dan alih kategori,
diberikan kenaikan
pangkat dan jenjang
sampai ahli muda )
Pelatihan JF
terampil –
mahir
Pertama-muda
Penilaian AK ke
Pusat untuk
jenjang tertinggi
Pendidikan di
bawah D III
diberhentikan
sesuai UU 36
tahun 2014
PJF Bidan yang
tidak melanjutkan
profesi diberikan
kenaikan pangkat
dan jenjang sampai
ahli madya
Adanya uji
kompetensi untuk
perpindahan
jabatan, promosi,
alih kategori
KETENTUAN
LAIN-LAIN
Pejabat Fungsional
yang bertugas di
daerah
terpencil/rawan/ber
bahaya
25% angka
kredit
kumulatif
Pejabat Fungsional yang
ditugaskan sebagai
pimpinan unit kerja bukan
pada Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan
Administrator, dan Jabatan
Pelaksana
25% angka
kredit
kumulatif
1
2
Penyesuaian
peraturan sejak
peraturan
ditetapkan paling
lama 3 tahun
sejak ditetapkan
3
11. Kenaikan Jenjang Jabatan
SURAT EDARAN KABADAN PPSDMK
NOMOR DM.03.01/V/0668/2020
TENTANG PEMBERITAHUAN PENGATURAN TERBARU
DALAM PENGELOLAAN JFK
uji kompetensi kenaikan jenjang
JF Bidan dilaksanakan mulai Juli tahun 2022
13. Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Penyelenggaraan Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Kesehatan
Update data 6 April 2021
320 Instansi :
7
Kementerian/Lembag
a
30 Rumah Sakit
34 Dinas Kesehatan
Provinsi
249 Dinas Kesehatan
Kab/kota
Total 20.759 Peserta Uji
Lulus : 19.689
Tidak Lulus: 1.070
14. PERSIAPAN UKOM JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
1. Identifikasi pejabat fungsional yang memenuhi persyaratan dan ketentuan
sebagai penguji:
Jenjang Tertinggi
Kualifikasi Pendidikan Tertinggi
memiliki kemampuan teknis kompetensi, keprofesian dan pemahaman tentang
jabatan fungsional
2. Seleksi Penguji Jabatan Fungsional Kesehatan dan diusulkan ke Puskatmutu
SDMK untuk dilakukan pembekalan
3. Penetapan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
4. Menyiapkan sumber daya untuk pelaksanaan pengujian
15.
16. Mekanisme Peserta Uji
Mempersiapkan
berkas administrasi
Mengajukan
permohonan ke
pimpinan instansi
pengguna
Melakukan updating
online jabfung
Menyiapkan
berkas
portofolio
Mencetak
bukti
pendaftaran
a. Konsultasi
dengan tim
penguji
Mendapatkan
sertifikat bila
lulus
Pelaksanaan uji
Uji ulang ke dua
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
Uji ulang pertama
Tidak Lulus
Tidak Lulus
Lulus
Tidak Lulus
Peningkatan pengetahuan
dan kemampuan
Mendaftar uji
kompetensi
online
b. Diberikan kartu
ujian oleh tim
penguji
Lulus
Lulus
Mendapatkan
sertifikat bila
lulus
17. Mekanisme Tim Penguji
Memiliki SK sebagai tim
penguji
Memberi
konsultasi
kepada calon
peserta uji
Menetapkan
metode uji
Memberikan
kartu ujian Melakukan pencatatan dan
pelaporan kepada ketua
penyelenggara uji
Menyiapkan
perangkat
penilaian
Membuat
rencana
penilaian
Memeriksa dan
memvalidasi data dokumen
administratif calon peserta
uji
Ketua tim penguji menandatangi
sertifikat uji
Berkoordinasi dengan
instansi penyelenggara
untuk persiapan peralatan,
sarana & prasarana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Memberikan feedback hasil penilaian
12
Melaksanakan
pengujian
Memutuskan hasil uji
Menetapkan
metode penilaian
13
1
4
1
5 Melakukan pemutakhiran
instrumen uji
Melakukan penilaian
19. 9 Tata Cara Penyusunan Formasi
Inventarisasi
Tugas Pokok
Inventarisasi
nilai angka
kredit untuk
butir-butir
kegiatan
Menentukan
Waktu
Penyelesaian
Butir Kegiatan
(WPK)
Menghitung
waktu
penyelesaian
volume (Wpv)
masing-masing
kegiatan :
Wpv = Wpk x V
Menentuka
n voume
beban kerja
pada tahun
yang di
hitung
Menjumlahkan
seluruh waktu
penyelesaian
volume kegiatan
dalam 1 (satu)
tahun (∑Wpv)
Menghitung Lowongan
Formasi dihitung untuk jangka
waktu 5 tahun:
LFJFK = TFJFK – (JFK + JFKM –
JFKN – JFKB)
Perhitungan Jumlah
Formasi
Jabatan Fungsional
Untuk
Setiap Jenjang Jabatan
Fungsional Kesehatan
PENENTUAN JUMLAH
FORMASI
≥ 0,50 = 1 (satu) Formasi
< 0,50 = tidak dapat ditetapkan
Formasi untuk jenis dan jenjang
jabatan fungsional Kesehatan
1 2 3
4 5 6
7 8 9
PMK 43 TAHUN 2017 TENTANG PENYUSUNAN FORMAS
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
20. ALUR PENETAPAN FORMASI PADA INSTANSI DAERAH
UPTD MENGAJUAN FORMASI DINKES VERIFIKASI
UNIT PEMBINA
VALIDASI
TIDAK MEMENUHI
SYARAT
MEMENUHI SYARAT
BKD VALIDASI
KemenPAN-RB
mengirimkan
t
e
m
b
u
s
a
n
PENETAPAN
FORMASI
PERTIMBA
NGAN
BKD
mengirimkan
REKOMEN
DASI
DINKES
21. TUGAS TIM ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA
Pejabat Pembina Kepegawaian
membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja. Tugas Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja
mengumpulkan data
Menyusun informasi jabatan
memverifikasi data
mengumpulkan beban kerja dalam jangka waktu
satu tahun
PERMENPAN 1/2020
22. DOKTER GIGI AHLI GIZI BIDAN
PRANATALABKE
S
APOTEKER
ASISTEN APOTEKES
BAGIAN
KEPEGAWAIAN
Tim perwakilam dari
Pejabat fungsional dan bagian kepegawaian
dikumpulkan untuk menghitung usulan
kebutuhan/formasi di masing-masing Instansi
melalui aplikasi e-formasi JFK
PJFK
lainnya
24. Penentuan jenjang
berdasarkan level
RCL
J F
Jabatan
Fungsional
Keahlian
Utama 5- 4 Dominan 5
Madya 5 - 4 Dominan 4
Muda 4 -3 ffty-fifty
Pertama 3-2 -1 Dominan 2
J F
Jabatan Fungsional
Keterampilan
Penyelia 4-3 fifty-fifty
Mahir 4-3 Dominan 3
Terampil 3,2,1 Dominan 2
Pemula 2 -1 Dominan 1
Rumah Jabatan:
Puskesmas
Rawat Inap :
1.
2.
Hasil Identifikasi jenjang
berdasarkan level RCL
Puskesmas
Rawat Inap :
1. Level …
2. Level …
Butir
Kegiatan
Level RCL
Isikan Level RCL dalam
jenjang jabatan
25. TERIMA KASIH
Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
Badan PPSDM Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Jl. Hang Jebat III, Blok F.3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan