SlideShare a Scribd company logo
1 of 49
PENILAIAN DUPAK
Mekanisme pengajuan dan verifikasi DUPAK
Pelatihan Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan
Angkatan 3 tahun 2021
ASRULIASANI FAJRIA, drg., M.Kes
• PENGERTIAN UMUM
• MEKANISME PENGAJUAN DUPAK
• VERIFIKASI BERKAS DUPAK
• LAPORAN HASIL PENILAIAN
PENGERTIAN UMUM
PENGEMBANGAN KARIR JABATAN
JENJANG JABATAN FUNGSIONAL = JENJANG KARIER
AHLI
PERTAMA
PRESIDEN
AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA
PEMULA TERAMPIL MAHIR PENYELIA
Jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan
fungsional keterampilan
ANGKA KREDIT
Adalah
Suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas
prestasi yang telah dicapai oleh seorang pejabat fungsional
dalam mengerjakan butir kegiatan dan digunakan sebagai
salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan
jabatan/pangkat
10
Angka kredit ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
penetap AK stlh mendengar/mendapat rekomendasi atau
pertimbangan dari Tim Penilai
tidak dapat diajukan keberatan o/ pejabat fungsional ybs oleh
karena itu anggota tim penilai harus benar-benar kompeten
bekerja secara profesional cermat – teliti – obyektif – total –
dan memiliki komitmen yang tinggi
digunakan sebagai salah satu syarat atau dasar
~ Pengangkatan
~ Kenaikan pangkat
~ Kenaikan Jabatan
11
KENAIKAN JABATAN
Sekurang-kurangnya telah
1 ( satu ) tahun dalam Jabatan terakhir
Memenuhi angka kredit yang ditentukan
untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi
DP-3 nilai baik dalam satu tahun terakhir
1
2
3
Kenaikan Jabatan dapat dipertimbangkan
setiap kali dengan ketentuan :
12
KENAIKAN PANGKAT
Kenaikan Pangkat dapat dipertimbangkan
setiap kali dengan ketentuan :
Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun
dalam pangkat terakhir
Memenuhi angka kredit yang ditentukan
untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi.
Setiap unsur penilaian dalam DP-3
sekurang-kurangnya bernilai
baik dalam dua tahun terakhir
1
2
3
13
1. Jabatan sama dengan pangkat
2. Jabatan dibawah Pangkat
3. Jabatan diatas Pangkat
Kenaikan Pangkat jab Fung dalam jenjang jabatan yang
Lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan
Jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yg berwenang
o PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat dinaikkan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi apabila telah
mencapai angka kredit kumulatif yang ditentukan
dan syarat lain yang ditentukan
o Kenaikan pangkat dlm jenjang jab yang lebih tinggi dapat
dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
Contoh :
* Jenjang Pertama menjadi Jenjang Muda
* Jenjang Muda menjadi Jenjang Madya
MEKANISME PENGAJUAN
DUPAK
..
PAK diperoleh setelah melalui
serangkaian mekanisme pengusulan
yang diawali dengan dokumen
yang dikemas sebagai
aftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)
DUPAK merupakan
serangkaian dokumen-dokumen
yang menunjukkan kegiatan-kegiatan
pemangku jabatan fungsional
yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu
yang disebut sebagai masa penilaian
MEKANISME PENGAJUAN DUPAK
a. Tata cara Pengajuan DUPAK adalah teknik / cara mengajukan Angka Kredit yg
telah disusun dalam bentuk DUPAK :
1. Pejabat Fungsional melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan
kepada Kepala Unit Kerja
2. Kepala Unit Kerja yang menangani Kepegawaian menyampaikan usulan DUPAK
tsb kepada Tim Penilai
3. Tim Penilai mengkaji DUPAK dan menilai Angka Kredit yang diajukan untuk
dibuat Telaah Tim Penilai
4. Telaah Tim Penilai yang sudah disetujui oleh Ketua Tim Penilai dituangkan
dalam bentuk konsep PAK
5. Konsep PAK ditanda tangankan ke Kepala Dinas Kesehatan
6. PAK yang sudah ditanda tangani atau ditetapkan oleh Pejabat ybw disampaikan
ke Instansi Pengusul
b. Langkah-langkah Pengisian Form DUPAK
1. Pengisian Form SPMK (Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan)
2. Pengisian laporan Harian : semua keg. yg dilakukan setiap hari
dimasukkan dlm format, pd akhir bulan jumlah keg. tsb dijumlahkan
sec. kumulatif dan di hitung AK nya
3. Pengisian laporan Bulanan : laporan harian yg sudah dijumlahkan dlm
1 bulan, dipindahkan ke dlm laporan bulanan
4. Pengisian laporan 6 bulanan (semester ) : laporan semesteran
dilakukan setiap 6 bulan sekali
Laporan Harian
Laporan Bulanan
DUPAK
SPMK
SPMT
DUPAK
PAK
oleh PBAK
Tim Penilai
ALUR PROSES PENILAIAN JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
TIM PENILAI
1
2 3
4
5
6
20
PENGUSULAN ANGKA KREDIT
PEJABAT
FUNGSIONAL
MENCATAT DAN
MENGINVENTARISASI
KEGIATAN YANG
DILAKUKAN
HASILNYA DITUANGKAN DALAM
DUPAK DAN DIUSULKAN PADA
PEJABAT BERWENANG ≤ 1x
DALAM SETAHUN
PENILAIAN
PEJABAT YG BERWENANG
MENGUSULKAN PAK MENYAMPAIKAN USUL
PAK KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG
MENETAPKAN AK
PEJABAT YANG
BERWENANG
MENETAPKAN AK
TIM
PENILAI
BAHAN PENILAIAN AK DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN UNIT KERJA
PALING RENDAH ES.III/IV BIDANG KEPEGAWAIAN SETELAH
DIKETAHUI ATASAN LANGSUNG YANG BERSANGKUTAN
KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG MENILAI AK
SEKRETARIAT
TIM PENILAI
PAK
PPK/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat
yang ditunjuk bagi Pejabat Fungsional Keterampilan
dan Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya pangkat
Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi
Instansi Pembina Pusat Jabatan Fungsional
bagi Pejabat Fungsional Ahli Madya pangkat
Pembina Tingkat I (IV/b) ke atas di lingkungan
Provinsi dan Kabupaten/Kota
VERIFIKASI BERKAS DUPAK
Langkah – langkah dalam penilaian
DUPAK
1) Amati DUPAK yang sudah diisi mulai dari identitas pemangku
jabfungkes, unit kerja, periode pengajuan, tanggal pengajuan
serta tanda tangan atasan langsung yang mensyahkan.
2) Perhatikan lampiran – lampiran yang menyertai DUPAK sebagai
persyaratan penting dalam memberikan penilaian seperti:
a) Lampiran DUPAK terkait administrasi :
(1) SK Pengangkatan pertama sebagai pemangku jabfungkes
untuk tenaga fungsional yang baru mengajukan DUPAK
(2)SK jabatan atau pangkat terakhir
b) Lampiran berkas terkait dengan penetapan angka kredit sebagai bukti fisik
yang meliputi:
(1) Pendidikan, dokumen yang harus ada :
(a) SPMK pendidikan;
(b) Fotocopy surat izin mengikuti pendidikan diluar kedinasan atau surat
keputusan penugasan belajar bagi yang tugas belajar;
(c) Fotocopy ijazah yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
berdasarkan ketentuan pendidikan nasional;
(d) Fotocopy surat keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan tentang persamaan ijazah untuk ijazah
yang diperoleh dari luar
(2) Pelatihan, dokumen yang harus ada :
(a) SPMK Pelatihan;
(b) Fotocopy surat tugas;
(c) Fotocopy dari STTPL/sertifikat yang disahkan oleh
penyelenggara diklat atau pejabat pengelola kepegawaian.
(3) Kegiatan pelayanan, dokumen yang harus ada :
(a) SPMK pelayanan/pekerjaan;
(b) Laporan harian yang disahkan oleh atasan langsungnya;
(c) Laporan bulanan yang disahkan oleh atasan langsungnya;
(d) Dokumen pendukung lainnya;
(e) Bukti fisik hasil kegiatan.
(4) Pengembangan profesi, dokumen yang harus ada:
(a) SPMK pengembangan profesi;
(b) Buku/majalah/makalah asli guntingan media massa yang
memuat tulisan tersebut atau fotocopynya yang disahkan
oleh Kepala/Pimpinan organisasi;
(c) Surat keterangan dari pihak penyelenggara pertemuan untuk
karya ilmiah/karya tulis yang disampaikan dalam pertemuan
ilmiah
(5) Pengabdian masyarakat, dokumen yang harus ada:
(a) SPMK pengabdian masyarakat;
(b) Surat penugasan yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang menugaskan dilokasi pengabdian.
(6) Kegiatan penunjang yang meliputi :
(a) Mengajar/melatih/membimbing pada diklat,
dokumen yang harus ada:
SPMK Penunjang;
Fotocopy surat dari penyelenggara yang disertai
jadwal diklat
(b) Peran serta dalam pertemuan ilmiah, dokumen yang
harus ada:
SPMK Penunjang;
Fotocopy sertifikat seminar, lokakarya, konferensi
atau kongres;
Fotocopy surat penugasan.
.
(c) Keanggotaan dalam organisasi profesi, dokumen yang
harus ada :
Fotocopy kartu anggota aktif;
Surat keputusan dari organisasi profesi, jika pejabat
fungsional kesehatan yang bersangkutan merupakan
pengurus organisasi profesi tersebut
(d) Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan
Fungsional Kesehatan, dokumen yang harus ada :
SPMK Penunjang;
Fotocopy SK Tim Penilai yang dilegalisir asli oleh
pejabat kepegawaian.
(e) Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya, dokumen yang harus
ada:
SPMK Pendidikan;
Fotocopy surat izin mengikuti pendidikan di luar kedinasan
atau surat keputusan penugasan belajar bagi yang tugas
belajar;
Fotocopy ijazah yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang berdasarkan ketentuan pendidikan nasional;
Fotocopy Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang persamaan
ijazah untuk ijazah yang diperoleh dari luar negeri
(f) Memperoleh penghargaan/tanda jasa, dokumen yang
diperlukan:
SPMK Penunjang
Fotocopy piagam penghargaan/tanda jasa yang
disahkan oleh pejabat yang menangani kepegawaian
Langkah – langkah dalam melakukan
penilaian:
1) Identifikasi unsur dan sub unsur serta butir-butir kegiatan
yang diajukan angka kreditnya.
2) Lakukan pengecekan dari setiap butir kegiatan dan
kelengkapan dokumen yang diperlukan.
3) Lakukan penilaian terhadap angka kredit dari setiap butir
kegiatan yang diajukan dengan menghitung ulang angka kredit
dari butirbutir kegiatan yang diajukan.
a) Apakah butir kegiatan yang diajukan sudah sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab dari jabfungkes bersangkutan.
b) Apakah angka kredit dari butir-butir kegiatan sudah sesuai
dengan mengacu pada Permenpan dari jabfungkes.
c) Apakah perhitungan angka kredit sudah tepat dan benar.
4) Buat catatan mengenai hasil penilaian terhadap angka
kredit dari setiap unsur dan sub unsur serta butir-butir
kegiatan yang diajukan dengan justifikasinya sebagai
dasar penilaian.
Persyaratan untuk mengikuti dan selesai
pendidikan
1. Surat permohonan dari ybs
2. Surat izin dari atasan langsung
3. Surat izin dari instansi terkait ( Badan Kepegawaian Daerah )
4. Surat Penerimaan dari sekolah
5. Surat pernyataan tetap melaksanakan tugas bagi yang tetap
bekerja
6. Surat pengembalian lulusan dari sekolah / institusi
7. ijazah
8. SPMT setelah lulus ( sebagai apa / di ruang mana ... Asli
Tambahan bagi yang mengikuti pendidikan secara reguler / > dari
6 bulan
1. SK pemberhentian dari jabatan fungsional
2. SK pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional
40
Periode
April - Oktober
Kenaikan pangkat periode April,
angka kredit ditetapkan
selambat-lambatnya pada bulan
Januari,
tahun yang bersangkutan.
Kenaikan pangkat periode Oktober,
angka kredit ditetapkan
selambat-lambatnya pada bulan
Juli
tahun yang bersangkutan.
BUKTI
FISIK
DIKLAT FUNGSIONAL
Bukti fisik mengikuti Diklat fungsional
FC.Sertifikat/STTPL
dan atau piagam
Pemberian angka kredit didasarkan
pada jumlah jam latihan yang ter-
cantum dalam STTPL/Sertifikat.
BUKTI FISIK UNSUR PENDIDIKAN
Bukti fisik UNSUR PELAYANAN
• Surat penyataan melakukan kegiatan pelayanan kesehatan yang
ditandatangani oleh atasan unit kerja yang bersangkutan;
• Hasil kegiatan dibuat berupa laporan, rancangan dan naskah yang
telah ditandatangani oleh atasan langsung unit kerja.
Bukti fisik UNSUR PENUNJANG
• Surat pernyataan melaksanakan kegiatan mengajar dan seminar
dari pelaksanaan kegiatan yang dilegalisir oleh Kepala Unit Kerja;
• Surat tanda bukti sebagai anggota organisasi profesi,
sertifikat/ijazah dan tanda tangan penghargaan yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang;
• SK Tim Penilai jabatan ADMINKES.
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL
PENILAIAN
Penyusunan Laporan Hasil Penilaian (Verifikasi)
adalah
hasil penilaian DUPAK dan angka kredit yang dituangkan
secara tertulis dan rinci berdasarkan unsur, sub unsur dan
butir-butir kegiatan yang diajukan.
TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN
1) Sebagai dokumen penting hasil penilaian tim
2) Sebagai acuan/pedoman bagi sekretariat tim penilai apabila
dikemudian hari ada hal – hal yang perlu diklarifikasi/umpan balik
terhadap hasil penilaian bagi pemangku jabfungkes
3) Sebagai masukan didalam melakukan perbaikan mekanisme
penilaian serta pemanfaatannya
Celah Penyusunan DUPAK
AK dapat digunakan untuk pembinaan karier, baik karier kepangkatan
maupun jabatannya.
Semakin tinggi pangkat dan jabatannya, maka semakin tinggi pula
kompensasi finansialnya. Percepatan pangkat dan jabatan bagi pemangku
jabatan fungsional dimaknai dengan perolehan AK sebanyak-banyaknya.
Demi mendapatkan AK sebanyak-banyaknya tersebut, pemangku jabatan
fungsional berpotensi mencari celah dalam penyusunan DUPAK, dengan
berperilaku kurang terpuji, kurang jujur/kurang fair, melakukan rekayasa
manipulatif, kurang etis dan tidak profesional.

More Related Content

Similar to DUPAK

PERBKNindonesiaindonesiaindonesiaindonesia
PERBKNindonesiaindonesiaindonesiaindonesiaPERBKNindonesiaindonesiaindonesiaindonesia
PERBKNindonesiaindonesiaindonesiaindonesiasmpnegerisatutulunga
 
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi JabatanKebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatanharis5782
 
Contoh Penyusunan SKP bagi pegawai negeri sipil
Contoh Penyusunan SKP bagi pegawai negeri sipilContoh Penyusunan SKP bagi pegawai negeri sipil
Contoh Penyusunan SKP bagi pegawai negeri sipilbakahbawe2024
 
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJTata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJNurul Angreliany
 
PENYUSUNAN-DUPAK-ANALIS-KEPEGAWAIAN_UNS.pptx
PENYUSUNAN-DUPAK-ANALIS-KEPEGAWAIAN_UNS.pptxPENYUSUNAN-DUPAK-ANALIS-KEPEGAWAIAN_UNS.pptx
PENYUSUNAN-DUPAK-ANALIS-KEPEGAWAIAN_UNS.pptxDedyDarmanHarefa
 
d52e50db-c6bc-4091-8316-53514b70a12b.pdf
d52e50db-c6bc-4091-8316-53514b70a12b.pdfd52e50db-c6bc-4091-8316-53514b70a12b.pdf
d52e50db-c6bc-4091-8316-53514b70a12b.pdfBaidatunSiperkas
 
4. pp no. 46 tahun 2011 (slide)
4. pp no. 46 tahun 2011 (slide)4. pp no. 46 tahun 2011 (slide)
4. pp no. 46 tahun 2011 (slide)Agus Prasetio
 
Lita apriyana pp no. 46 tahun 2011 ttg penilaian kinerja pns
Lita apriyana   pp no. 46 tahun 2011 ttg penilaian kinerja pnsLita apriyana   pp no. 46 tahun 2011 ttg penilaian kinerja pns
Lita apriyana pp no. 46 tahun 2011 ttg penilaian kinerja pnsAyah Raihaana
 
201007 sosialisasi jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan
201007 sosialisasi jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan201007 sosialisasi jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan
201007 sosialisasi jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikanIkhsan Prabowo
 
1. panduan penyusunan skp
1. panduan penyusunan skp1. panduan penyusunan skp
1. panduan penyusunan skpSofyan Saputra
 
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptxWardatulJamilah1
 
Lampiran-E-PerBAN-PT-2-2020-ISK APS 4-0 Sarjana dan Sarjana Terapan.pdf
Lampiran-E-PerBAN-PT-2-2020-ISK APS 4-0 Sarjana dan Sarjana Terapan.pdfLampiran-E-PerBAN-PT-2-2020-ISK APS 4-0 Sarjana dan Sarjana Terapan.pdf
Lampiran-E-PerBAN-PT-2-2020-ISK APS 4-0 Sarjana dan Sarjana Terapan.pdfharis749
 
Prosedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupakProsedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupakdwi fifi
 
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfkKutsiyatinMSi
 
Sosialisasi pengusulan PAK (Penilaian Angka Kredit)
Sosialisasi pengusulan PAK (Penilaian Angka Kredit)Sosialisasi pengusulan PAK (Penilaian Angka Kredit)
Sosialisasi pengusulan PAK (Penilaian Angka Kredit)Fitri Yusmaniah
 

Similar to DUPAK (20)

PERBKNindonesiaindonesiaindonesiaindonesia
PERBKNindonesiaindonesiaindonesiaindonesiaPERBKNindonesiaindonesiaindonesiaindonesia
PERBKNindonesiaindonesiaindonesiaindonesia
 
Urgensi dan Teknik Penyusunan SOP AP-Kota Balikpapan 2013
Urgensi dan Teknik Penyusunan SOP AP-Kota Balikpapan 2013Urgensi dan Teknik Penyusunan SOP AP-Kota Balikpapan 2013
Urgensi dan Teknik Penyusunan SOP AP-Kota Balikpapan 2013
 
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi JabatanKebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
 
Contoh Penyusunan SKP bagi pegawai negeri sipil
Contoh Penyusunan SKP bagi pegawai negeri sipilContoh Penyusunan SKP bagi pegawai negeri sipil
Contoh Penyusunan SKP bagi pegawai negeri sipil
 
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJTata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ
 
Bab 4 s.d. 5
Bab 4 s.d. 5Bab 4 s.d. 5
Bab 4 s.d. 5
 
PENYUSUNAN-DUPAK-ANALIS-KEPEGAWAIAN_UNS.pptx
PENYUSUNAN-DUPAK-ANALIS-KEPEGAWAIAN_UNS.pptxPENYUSUNAN-DUPAK-ANALIS-KEPEGAWAIAN_UNS.pptx
PENYUSUNAN-DUPAK-ANALIS-KEPEGAWAIAN_UNS.pptx
 
d52e50db-c6bc-4091-8316-53514b70a12b.pdf
d52e50db-c6bc-4091-8316-53514b70a12b.pdfd52e50db-c6bc-4091-8316-53514b70a12b.pdf
d52e50db-c6bc-4091-8316-53514b70a12b.pdf
 
4. pp no. 46 tahun 2011 (slide)
4. pp no. 46 tahun 2011 (slide)4. pp no. 46 tahun 2011 (slide)
4. pp no. 46 tahun 2011 (slide)
 
Lita apriyana pp no. 46 tahun 2011 ttg penilaian kinerja pns
Lita apriyana   pp no. 46 tahun 2011 ttg penilaian kinerja pnsLita apriyana   pp no. 46 tahun 2011 ttg penilaian kinerja pns
Lita apriyana pp no. 46 tahun 2011 ttg penilaian kinerja pns
 
201007 sosialisasi jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan
201007 sosialisasi jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan201007 sosialisasi jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan
201007 sosialisasi jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan
 
Dupak asdma
Dupak asdmaDupak asdma
Dupak asdma
 
1. panduan penyusunan skp
1. panduan penyusunan skp1. panduan penyusunan skp
1. panduan penyusunan skp
 
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
 
Modul ljj mpi 7 4 april 21 (1)
Modul ljj mpi 7  4 april 21 (1)Modul ljj mpi 7  4 april 21 (1)
Modul ljj mpi 7 4 april 21 (1)
 
Lampiran-E-PerBAN-PT-2-2020-ISK APS 4-0 Sarjana dan Sarjana Terapan.pdf
Lampiran-E-PerBAN-PT-2-2020-ISK APS 4-0 Sarjana dan Sarjana Terapan.pdfLampiran-E-PerBAN-PT-2-2020-ISK APS 4-0 Sarjana dan Sarjana Terapan.pdf
Lampiran-E-PerBAN-PT-2-2020-ISK APS 4-0 Sarjana dan Sarjana Terapan.pdf
 
Executive summary
Executive summaryExecutive summary
Executive summary
 
Prosedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupakProsedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupak
 
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk
 
Sosialisasi pengusulan PAK (Penilaian Angka Kredit)
Sosialisasi pengusulan PAK (Penilaian Angka Kredit)Sosialisasi pengusulan PAK (Penilaian Angka Kredit)
Sosialisasi pengusulan PAK (Penilaian Angka Kredit)
 

More from Zulkarnain619989

1.-Arief-Budijanto_Uwika_ok1.pdf
1.-Arief-Budijanto_Uwika_ok1.pdf1.-Arief-Budijanto_Uwika_ok1.pdf
1.-Arief-Budijanto_Uwika_ok1.pdfZulkarnain619989
 
Penuntun_Praktikum_Sistem_Tertanam_2020.pdf
Penuntun_Praktikum_Sistem_Tertanam_2020.pdfPenuntun_Praktikum_Sistem_Tertanam_2020.pdf
Penuntun_Praktikum_Sistem_Tertanam_2020.pdfZulkarnain619989
 
Sebutkan Ciri Ciri Embedded System.docx
Sebutkan Ciri Ciri Embedded System.docxSebutkan Ciri Ciri Embedded System.docx
Sebutkan Ciri Ciri Embedded System.docxZulkarnain619989
 
Modul Sistem Embedded (siap cetak)-compressed.pdf
Modul Sistem Embedded (siap cetak)-compressed.pdfModul Sistem Embedded (siap cetak)-compressed.pdf
Modul Sistem Embedded (siap cetak)-compressed.pdfZulkarnain619989
 
sebutkan perbedaan sistem modulasi am dan fm(1).pptx
sebutkan perbedaan sistem modulasi am dan fm(1).pptxsebutkan perbedaan sistem modulasi am dan fm(1).pptx
sebutkan perbedaan sistem modulasi am dan fm(1).pptxZulkarnain619989
 

More from Zulkarnain619989 (8)

1.-Arief-Budijanto_Uwika_ok1.pdf
1.-Arief-Budijanto_Uwika_ok1.pdf1.-Arief-Budijanto_Uwika_ok1.pdf
1.-Arief-Budijanto_Uwika_ok1.pdf
 
Penuntun_Praktikum_Sistem_Tertanam_2020.pdf
Penuntun_Praktikum_Sistem_Tertanam_2020.pdfPenuntun_Praktikum_Sistem_Tertanam_2020.pdf
Penuntun_Praktikum_Sistem_Tertanam_2020.pdf
 
Embeded System 2.pdf
Embeded System 2.pdfEmbeded System 2.pdf
Embeded System 2.pdf
 
ICT ROBOTIK.pdf
ICT ROBOTIK.pdfICT ROBOTIK.pdf
ICT ROBOTIK.pdf
 
Sebutkan Ciri Ciri Embedded System.docx
Sebutkan Ciri Ciri Embedded System.docxSebutkan Ciri Ciri Embedded System.docx
Sebutkan Ciri Ciri Embedded System.docx
 
Modul Sistem Embedded (siap cetak)-compressed.pdf
Modul Sistem Embedded (siap cetak)-compressed.pdfModul Sistem Embedded (siap cetak)-compressed.pdf
Modul Sistem Embedded (siap cetak)-compressed.pdf
 
sebutkan perbedaan sistem modulasi am dan fm(1).pptx
sebutkan perbedaan sistem modulasi am dan fm(1).pptxsebutkan perbedaan sistem modulasi am dan fm(1).pptx
sebutkan perbedaan sistem modulasi am dan fm(1).pptx
 
breakdown mujiono.docx
breakdown mujiono.docxbreakdown mujiono.docx
breakdown mujiono.docx
 

Recently uploaded

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 

Recently uploaded (13)

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 

DUPAK

  • 1. PENILAIAN DUPAK Mekanisme pengajuan dan verifikasi DUPAK Pelatihan Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan Angkatan 3 tahun 2021 ASRULIASANI FAJRIA, drg., M.Kes
  • 2. • PENGERTIAN UMUM • MEKANISME PENGAJUAN DUPAK • VERIFIKASI BERKAS DUPAK • LAPORAN HASIL PENILAIAN
  • 4.
  • 5. PENGEMBANGAN KARIR JABATAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL = JENJANG KARIER AHLI PERTAMA PRESIDEN AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA PEMULA TERAMPIL MAHIR PENYELIA Jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan
  • 6.
  • 7. ANGKA KREDIT Adalah Suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang pejabat fungsional dalam mengerjakan butir kegiatan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat
  • 8.
  • 9.
  • 10. 10 Angka kredit ditetapkan oleh pejabat yang berwenang penetap AK stlh mendengar/mendapat rekomendasi atau pertimbangan dari Tim Penilai tidak dapat diajukan keberatan o/ pejabat fungsional ybs oleh karena itu anggota tim penilai harus benar-benar kompeten bekerja secara profesional cermat – teliti – obyektif – total – dan memiliki komitmen yang tinggi digunakan sebagai salah satu syarat atau dasar ~ Pengangkatan ~ Kenaikan pangkat ~ Kenaikan Jabatan
  • 11. 11 KENAIKAN JABATAN Sekurang-kurangnya telah 1 ( satu ) tahun dalam Jabatan terakhir Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi DP-3 nilai baik dalam satu tahun terakhir 1 2 3 Kenaikan Jabatan dapat dipertimbangkan setiap kali dengan ketentuan :
  • 12. 12 KENAIKAN PANGKAT Kenaikan Pangkat dapat dipertimbangkan setiap kali dengan ketentuan : Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir 1 2 3
  • 13. 13 1. Jabatan sama dengan pangkat 2. Jabatan dibawah Pangkat 3. Jabatan diatas Pangkat Kenaikan Pangkat jab Fung dalam jenjang jabatan yang Lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan Jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yg berwenang
  • 14. o PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat dinaikkan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi apabila telah mencapai angka kredit kumulatif yang ditentukan dan syarat lain yang ditentukan o Kenaikan pangkat dlm jenjang jab yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang Contoh : * Jenjang Pertama menjadi Jenjang Muda * Jenjang Muda menjadi Jenjang Madya
  • 16.
  • 17. .. PAK diperoleh setelah melalui serangkaian mekanisme pengusulan yang diawali dengan dokumen yang dikemas sebagai aftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) DUPAK merupakan serangkaian dokumen-dokumen yang menunjukkan kegiatan-kegiatan pemangku jabatan fungsional yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang disebut sebagai masa penilaian
  • 18. MEKANISME PENGAJUAN DUPAK a. Tata cara Pengajuan DUPAK adalah teknik / cara mengajukan Angka Kredit yg telah disusun dalam bentuk DUPAK : 1. Pejabat Fungsional melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja 2. Kepala Unit Kerja yang menangani Kepegawaian menyampaikan usulan DUPAK tsb kepada Tim Penilai 3. Tim Penilai mengkaji DUPAK dan menilai Angka Kredit yang diajukan untuk dibuat Telaah Tim Penilai 4. Telaah Tim Penilai yang sudah disetujui oleh Ketua Tim Penilai dituangkan dalam bentuk konsep PAK 5. Konsep PAK ditanda tangankan ke Kepala Dinas Kesehatan 6. PAK yang sudah ditanda tangani atau ditetapkan oleh Pejabat ybw disampaikan ke Instansi Pengusul
  • 19. b. Langkah-langkah Pengisian Form DUPAK 1. Pengisian Form SPMK (Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan) 2. Pengisian laporan Harian : semua keg. yg dilakukan setiap hari dimasukkan dlm format, pd akhir bulan jumlah keg. tsb dijumlahkan sec. kumulatif dan di hitung AK nya 3. Pengisian laporan Bulanan : laporan harian yg sudah dijumlahkan dlm 1 bulan, dipindahkan ke dlm laporan bulanan 4. Pengisian laporan 6 bulanan (semester ) : laporan semesteran dilakukan setiap 6 bulan sekali
  • 20. Laporan Harian Laporan Bulanan DUPAK SPMK SPMT DUPAK PAK oleh PBAK Tim Penilai ALUR PROSES PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT TIM PENILAI 1 2 3 4 5 6 20
  • 21. PENGUSULAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL MENCATAT DAN MENGINVENTARISASI KEGIATAN YANG DILAKUKAN HASILNYA DITUANGKAN DALAM DUPAK DAN DIUSULKAN PADA PEJABAT BERWENANG ≤ 1x DALAM SETAHUN PENILAIAN PEJABAT YG BERWENANG MENGUSULKAN PAK MENYAMPAIKAN USUL PAK KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN AK PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN AK TIM PENILAI BAHAN PENILAIAN AK DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN UNIT KERJA PALING RENDAH ES.III/IV BIDANG KEPEGAWAIAN SETELAH DIKETAHUI ATASAN LANGSUNG YANG BERSANGKUTAN KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG MENILAI AK SEKRETARIAT TIM PENILAI PAK PPK/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat yang ditunjuk bagi Pejabat Fungsional Keterampilan dan Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi Instansi Pembina Pusat Jabatan Fungsional bagi Pejabat Fungsional Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) ke atas di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota
  • 23.
  • 24. Langkah – langkah dalam penilaian DUPAK 1) Amati DUPAK yang sudah diisi mulai dari identitas pemangku jabfungkes, unit kerja, periode pengajuan, tanggal pengajuan serta tanda tangan atasan langsung yang mensyahkan. 2) Perhatikan lampiran – lampiran yang menyertai DUPAK sebagai persyaratan penting dalam memberikan penilaian seperti: a) Lampiran DUPAK terkait administrasi : (1) SK Pengangkatan pertama sebagai pemangku jabfungkes untuk tenaga fungsional yang baru mengajukan DUPAK (2)SK jabatan atau pangkat terakhir
  • 25. b) Lampiran berkas terkait dengan penetapan angka kredit sebagai bukti fisik yang meliputi: (1) Pendidikan, dokumen yang harus ada : (a) SPMK pendidikan; (b) Fotocopy surat izin mengikuti pendidikan diluar kedinasan atau surat keputusan penugasan belajar bagi yang tugas belajar; (c) Fotocopy ijazah yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan pendidikan nasional; (d) Fotocopy surat keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang persamaan ijazah untuk ijazah yang diperoleh dari luar
  • 26. (2) Pelatihan, dokumen yang harus ada : (a) SPMK Pelatihan; (b) Fotocopy surat tugas; (c) Fotocopy dari STTPL/sertifikat yang disahkan oleh penyelenggara diklat atau pejabat pengelola kepegawaian.
  • 27. (3) Kegiatan pelayanan, dokumen yang harus ada : (a) SPMK pelayanan/pekerjaan; (b) Laporan harian yang disahkan oleh atasan langsungnya; (c) Laporan bulanan yang disahkan oleh atasan langsungnya; (d) Dokumen pendukung lainnya; (e) Bukti fisik hasil kegiatan.
  • 28. (4) Pengembangan profesi, dokumen yang harus ada: (a) SPMK pengembangan profesi; (b) Buku/majalah/makalah asli guntingan media massa yang memuat tulisan tersebut atau fotocopynya yang disahkan oleh Kepala/Pimpinan organisasi; (c) Surat keterangan dari pihak penyelenggara pertemuan untuk karya ilmiah/karya tulis yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah
  • 29. (5) Pengabdian masyarakat, dokumen yang harus ada: (a) SPMK pengabdian masyarakat; (b) Surat penugasan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang menugaskan dilokasi pengabdian.
  • 30. (6) Kegiatan penunjang yang meliputi : (a) Mengajar/melatih/membimbing pada diklat, dokumen yang harus ada: SPMK Penunjang; Fotocopy surat dari penyelenggara yang disertai jadwal diklat
  • 31. (b) Peran serta dalam pertemuan ilmiah, dokumen yang harus ada: SPMK Penunjang; Fotocopy sertifikat seminar, lokakarya, konferensi atau kongres; Fotocopy surat penugasan. .
  • 32. (c) Keanggotaan dalam organisasi profesi, dokumen yang harus ada : Fotocopy kartu anggota aktif; Surat keputusan dari organisasi profesi, jika pejabat fungsional kesehatan yang bersangkutan merupakan pengurus organisasi profesi tersebut
  • 33. (d) Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan, dokumen yang harus ada : SPMK Penunjang; Fotocopy SK Tim Penilai yang dilegalisir asli oleh pejabat kepegawaian.
  • 34. (e) Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya, dokumen yang harus ada: SPMK Pendidikan; Fotocopy surat izin mengikuti pendidikan di luar kedinasan atau surat keputusan penugasan belajar bagi yang tugas belajar; Fotocopy ijazah yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan pendidikan nasional; Fotocopy Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang persamaan ijazah untuk ijazah yang diperoleh dari luar negeri
  • 35. (f) Memperoleh penghargaan/tanda jasa, dokumen yang diperlukan: SPMK Penunjang Fotocopy piagam penghargaan/tanda jasa yang disahkan oleh pejabat yang menangani kepegawaian
  • 36. Langkah – langkah dalam melakukan penilaian: 1) Identifikasi unsur dan sub unsur serta butir-butir kegiatan yang diajukan angka kreditnya. 2) Lakukan pengecekan dari setiap butir kegiatan dan kelengkapan dokumen yang diperlukan.
  • 37. 3) Lakukan penilaian terhadap angka kredit dari setiap butir kegiatan yang diajukan dengan menghitung ulang angka kredit dari butirbutir kegiatan yang diajukan. a) Apakah butir kegiatan yang diajukan sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari jabfungkes bersangkutan. b) Apakah angka kredit dari butir-butir kegiatan sudah sesuai dengan mengacu pada Permenpan dari jabfungkes. c) Apakah perhitungan angka kredit sudah tepat dan benar.
  • 38. 4) Buat catatan mengenai hasil penilaian terhadap angka kredit dari setiap unsur dan sub unsur serta butir-butir kegiatan yang diajukan dengan justifikasinya sebagai dasar penilaian.
  • 39. Persyaratan untuk mengikuti dan selesai pendidikan 1. Surat permohonan dari ybs 2. Surat izin dari atasan langsung 3. Surat izin dari instansi terkait ( Badan Kepegawaian Daerah ) 4. Surat Penerimaan dari sekolah 5. Surat pernyataan tetap melaksanakan tugas bagi yang tetap bekerja 6. Surat pengembalian lulusan dari sekolah / institusi 7. ijazah 8. SPMT setelah lulus ( sebagai apa / di ruang mana ... Asli Tambahan bagi yang mengikuti pendidikan secara reguler / > dari 6 bulan 1. SK pemberhentian dari jabatan fungsional 2. SK pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional
  • 40. 40 Periode April - Oktober Kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari, tahun yang bersangkutan. Kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
  • 42. DIKLAT FUNGSIONAL Bukti fisik mengikuti Diklat fungsional FC.Sertifikat/STTPL dan atau piagam Pemberian angka kredit didasarkan pada jumlah jam latihan yang ter- cantum dalam STTPL/Sertifikat. BUKTI FISIK UNSUR PENDIDIKAN
  • 43. Bukti fisik UNSUR PELAYANAN • Surat penyataan melakukan kegiatan pelayanan kesehatan yang ditandatangani oleh atasan unit kerja yang bersangkutan; • Hasil kegiatan dibuat berupa laporan, rancangan dan naskah yang telah ditandatangani oleh atasan langsung unit kerja.
  • 44. Bukti fisik UNSUR PENUNJANG • Surat pernyataan melaksanakan kegiatan mengajar dan seminar dari pelaksanaan kegiatan yang dilegalisir oleh Kepala Unit Kerja; • Surat tanda bukti sebagai anggota organisasi profesi, sertifikat/ijazah dan tanda tangan penghargaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; • SK Tim Penilai jabatan ADMINKES.
  • 46. Penyusunan Laporan Hasil Penilaian (Verifikasi) adalah hasil penilaian DUPAK dan angka kredit yang dituangkan secara tertulis dan rinci berdasarkan unsur, sub unsur dan butir-butir kegiatan yang diajukan.
  • 47. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN 1) Sebagai dokumen penting hasil penilaian tim 2) Sebagai acuan/pedoman bagi sekretariat tim penilai apabila dikemudian hari ada hal – hal yang perlu diklarifikasi/umpan balik terhadap hasil penilaian bagi pemangku jabfungkes 3) Sebagai masukan didalam melakukan perbaikan mekanisme penilaian serta pemanfaatannya
  • 48.
  • 49. Celah Penyusunan DUPAK AK dapat digunakan untuk pembinaan karier, baik karier kepangkatan maupun jabatannya. Semakin tinggi pangkat dan jabatannya, maka semakin tinggi pula kompensasi finansialnya. Percepatan pangkat dan jabatan bagi pemangku jabatan fungsional dimaknai dengan perolehan AK sebanyak-banyaknya. Demi mendapatkan AK sebanyak-banyaknya tersebut, pemangku jabatan fungsional berpotensi mencari celah dalam penyusunan DUPAK, dengan berperilaku kurang terpuji, kurang jujur/kurang fair, melakukan rekayasa manipulatif, kurang etis dan tidak profesional.