Dokumen tersebut membahas mekanisme pengajuan dan verifikasi Dokumen Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) untuk kenaikan jabatan fungsional kesehatan, mencakup pengertian umum tentang jabatan fungsional dan angka kredit, tahapan pengajuan DUPAK, verifikasi berkas DUPAK oleh tim penilai, serta contoh bukti fisik yang dibutuhkan.
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
DUPAK
1. PENILAIAN DUPAK
Mekanisme pengajuan dan verifikasi DUPAK
Pelatihan Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan
Angkatan 3 tahun 2021
ASRULIASANI FAJRIA, drg., M.Kes
2. • PENGERTIAN UMUM
• MEKANISME PENGAJUAN DUPAK
• VERIFIKASI BERKAS DUPAK
• LAPORAN HASIL PENILAIAN
5. PENGEMBANGAN KARIR JABATAN
JENJANG JABATAN FUNGSIONAL = JENJANG KARIER
AHLI
PERTAMA
PRESIDEN
AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA
PEMULA TERAMPIL MAHIR PENYELIA
Jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan
fungsional keterampilan
6.
7. ANGKA KREDIT
Adalah
Suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas
prestasi yang telah dicapai oleh seorang pejabat fungsional
dalam mengerjakan butir kegiatan dan digunakan sebagai
salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan
jabatan/pangkat
8.
9.
10. 10
Angka kredit ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
penetap AK stlh mendengar/mendapat rekomendasi atau
pertimbangan dari Tim Penilai
tidak dapat diajukan keberatan o/ pejabat fungsional ybs oleh
karena itu anggota tim penilai harus benar-benar kompeten
bekerja secara profesional cermat – teliti – obyektif – total –
dan memiliki komitmen yang tinggi
digunakan sebagai salah satu syarat atau dasar
~ Pengangkatan
~ Kenaikan pangkat
~ Kenaikan Jabatan
11. 11
KENAIKAN JABATAN
Sekurang-kurangnya telah
1 ( satu ) tahun dalam Jabatan terakhir
Memenuhi angka kredit yang ditentukan
untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi
DP-3 nilai baik dalam satu tahun terakhir
1
2
3
Kenaikan Jabatan dapat dipertimbangkan
setiap kali dengan ketentuan :
12. 12
KENAIKAN PANGKAT
Kenaikan Pangkat dapat dipertimbangkan
setiap kali dengan ketentuan :
Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun
dalam pangkat terakhir
Memenuhi angka kredit yang ditentukan
untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi.
Setiap unsur penilaian dalam DP-3
sekurang-kurangnya bernilai
baik dalam dua tahun terakhir
1
2
3
13. 13
1. Jabatan sama dengan pangkat
2. Jabatan dibawah Pangkat
3. Jabatan diatas Pangkat
Kenaikan Pangkat jab Fung dalam jenjang jabatan yang
Lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan
Jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yg berwenang
14. o PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat dinaikkan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi apabila telah
mencapai angka kredit kumulatif yang ditentukan
dan syarat lain yang ditentukan
o Kenaikan pangkat dlm jenjang jab yang lebih tinggi dapat
dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
Contoh :
* Jenjang Pertama menjadi Jenjang Muda
* Jenjang Muda menjadi Jenjang Madya
17. ..
PAK diperoleh setelah melalui
serangkaian mekanisme pengusulan
yang diawali dengan dokumen
yang dikemas sebagai
aftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)
DUPAK merupakan
serangkaian dokumen-dokumen
yang menunjukkan kegiatan-kegiatan
pemangku jabatan fungsional
yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu
yang disebut sebagai masa penilaian
18. MEKANISME PENGAJUAN DUPAK
a. Tata cara Pengajuan DUPAK adalah teknik / cara mengajukan Angka Kredit yg
telah disusun dalam bentuk DUPAK :
1. Pejabat Fungsional melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan
kepada Kepala Unit Kerja
2. Kepala Unit Kerja yang menangani Kepegawaian menyampaikan usulan DUPAK
tsb kepada Tim Penilai
3. Tim Penilai mengkaji DUPAK dan menilai Angka Kredit yang diajukan untuk
dibuat Telaah Tim Penilai
4. Telaah Tim Penilai yang sudah disetujui oleh Ketua Tim Penilai dituangkan
dalam bentuk konsep PAK
5. Konsep PAK ditanda tangankan ke Kepala Dinas Kesehatan
6. PAK yang sudah ditanda tangani atau ditetapkan oleh Pejabat ybw disampaikan
ke Instansi Pengusul
19. b. Langkah-langkah Pengisian Form DUPAK
1. Pengisian Form SPMK (Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan)
2. Pengisian laporan Harian : semua keg. yg dilakukan setiap hari
dimasukkan dlm format, pd akhir bulan jumlah keg. tsb dijumlahkan
sec. kumulatif dan di hitung AK nya
3. Pengisian laporan Bulanan : laporan harian yg sudah dijumlahkan dlm
1 bulan, dipindahkan ke dlm laporan bulanan
4. Pengisian laporan 6 bulanan (semester ) : laporan semesteran
dilakukan setiap 6 bulan sekali
21. PENGUSULAN ANGKA KREDIT
PEJABAT
FUNGSIONAL
MENCATAT DAN
MENGINVENTARISASI
KEGIATAN YANG
DILAKUKAN
HASILNYA DITUANGKAN DALAM
DUPAK DAN DIUSULKAN PADA
PEJABAT BERWENANG ≤ 1x
DALAM SETAHUN
PENILAIAN
PEJABAT YG BERWENANG
MENGUSULKAN PAK MENYAMPAIKAN USUL
PAK KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG
MENETAPKAN AK
PEJABAT YANG
BERWENANG
MENETAPKAN AK
TIM
PENILAI
BAHAN PENILAIAN AK DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN UNIT KERJA
PALING RENDAH ES.III/IV BIDANG KEPEGAWAIAN SETELAH
DIKETAHUI ATASAN LANGSUNG YANG BERSANGKUTAN
KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG MENILAI AK
SEKRETARIAT
TIM PENILAI
PAK
PPK/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat
yang ditunjuk bagi Pejabat Fungsional Keterampilan
dan Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya pangkat
Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi
Instansi Pembina Pusat Jabatan Fungsional
bagi Pejabat Fungsional Ahli Madya pangkat
Pembina Tingkat I (IV/b) ke atas di lingkungan
Provinsi dan Kabupaten/Kota
24. Langkah – langkah dalam penilaian
DUPAK
1) Amati DUPAK yang sudah diisi mulai dari identitas pemangku
jabfungkes, unit kerja, periode pengajuan, tanggal pengajuan
serta tanda tangan atasan langsung yang mensyahkan.
2) Perhatikan lampiran – lampiran yang menyertai DUPAK sebagai
persyaratan penting dalam memberikan penilaian seperti:
a) Lampiran DUPAK terkait administrasi :
(1) SK Pengangkatan pertama sebagai pemangku jabfungkes
untuk tenaga fungsional yang baru mengajukan DUPAK
(2)SK jabatan atau pangkat terakhir
25. b) Lampiran berkas terkait dengan penetapan angka kredit sebagai bukti fisik
yang meliputi:
(1) Pendidikan, dokumen yang harus ada :
(a) SPMK pendidikan;
(b) Fotocopy surat izin mengikuti pendidikan diluar kedinasan atau surat
keputusan penugasan belajar bagi yang tugas belajar;
(c) Fotocopy ijazah yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
berdasarkan ketentuan pendidikan nasional;
(d) Fotocopy surat keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan tentang persamaan ijazah untuk ijazah
yang diperoleh dari luar
26. (2) Pelatihan, dokumen yang harus ada :
(a) SPMK Pelatihan;
(b) Fotocopy surat tugas;
(c) Fotocopy dari STTPL/sertifikat yang disahkan oleh
penyelenggara diklat atau pejabat pengelola kepegawaian.
27. (3) Kegiatan pelayanan, dokumen yang harus ada :
(a) SPMK pelayanan/pekerjaan;
(b) Laporan harian yang disahkan oleh atasan langsungnya;
(c) Laporan bulanan yang disahkan oleh atasan langsungnya;
(d) Dokumen pendukung lainnya;
(e) Bukti fisik hasil kegiatan.
28. (4) Pengembangan profesi, dokumen yang harus ada:
(a) SPMK pengembangan profesi;
(b) Buku/majalah/makalah asli guntingan media massa yang
memuat tulisan tersebut atau fotocopynya yang disahkan
oleh Kepala/Pimpinan organisasi;
(c) Surat keterangan dari pihak penyelenggara pertemuan untuk
karya ilmiah/karya tulis yang disampaikan dalam pertemuan
ilmiah
29. (5) Pengabdian masyarakat, dokumen yang harus ada:
(a) SPMK pengabdian masyarakat;
(b) Surat penugasan yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang menugaskan dilokasi pengabdian.
30. (6) Kegiatan penunjang yang meliputi :
(a) Mengajar/melatih/membimbing pada diklat,
dokumen yang harus ada:
SPMK Penunjang;
Fotocopy surat dari penyelenggara yang disertai
jadwal diklat
31. (b) Peran serta dalam pertemuan ilmiah, dokumen yang
harus ada:
SPMK Penunjang;
Fotocopy sertifikat seminar, lokakarya, konferensi
atau kongres;
Fotocopy surat penugasan.
.
32. (c) Keanggotaan dalam organisasi profesi, dokumen yang
harus ada :
Fotocopy kartu anggota aktif;
Surat keputusan dari organisasi profesi, jika pejabat
fungsional kesehatan yang bersangkutan merupakan
pengurus organisasi profesi tersebut
33. (d) Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan
Fungsional Kesehatan, dokumen yang harus ada :
SPMK Penunjang;
Fotocopy SK Tim Penilai yang dilegalisir asli oleh
pejabat kepegawaian.
34. (e) Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya, dokumen yang harus
ada:
SPMK Pendidikan;
Fotocopy surat izin mengikuti pendidikan di luar kedinasan
atau surat keputusan penugasan belajar bagi yang tugas
belajar;
Fotocopy ijazah yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang berdasarkan ketentuan pendidikan nasional;
Fotocopy Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang persamaan
ijazah untuk ijazah yang diperoleh dari luar negeri
35. (f) Memperoleh penghargaan/tanda jasa, dokumen yang
diperlukan:
SPMK Penunjang
Fotocopy piagam penghargaan/tanda jasa yang
disahkan oleh pejabat yang menangani kepegawaian
36. Langkah – langkah dalam melakukan
penilaian:
1) Identifikasi unsur dan sub unsur serta butir-butir kegiatan
yang diajukan angka kreditnya.
2) Lakukan pengecekan dari setiap butir kegiatan dan
kelengkapan dokumen yang diperlukan.
37. 3) Lakukan penilaian terhadap angka kredit dari setiap butir
kegiatan yang diajukan dengan menghitung ulang angka kredit
dari butirbutir kegiatan yang diajukan.
a) Apakah butir kegiatan yang diajukan sudah sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab dari jabfungkes bersangkutan.
b) Apakah angka kredit dari butir-butir kegiatan sudah sesuai
dengan mengacu pada Permenpan dari jabfungkes.
c) Apakah perhitungan angka kredit sudah tepat dan benar.
38. 4) Buat catatan mengenai hasil penilaian terhadap angka
kredit dari setiap unsur dan sub unsur serta butir-butir
kegiatan yang diajukan dengan justifikasinya sebagai
dasar penilaian.
39. Persyaratan untuk mengikuti dan selesai
pendidikan
1. Surat permohonan dari ybs
2. Surat izin dari atasan langsung
3. Surat izin dari instansi terkait ( Badan Kepegawaian Daerah )
4. Surat Penerimaan dari sekolah
5. Surat pernyataan tetap melaksanakan tugas bagi yang tetap
bekerja
6. Surat pengembalian lulusan dari sekolah / institusi
7. ijazah
8. SPMT setelah lulus ( sebagai apa / di ruang mana ... Asli
Tambahan bagi yang mengikuti pendidikan secara reguler / > dari
6 bulan
1. SK pemberhentian dari jabatan fungsional
2. SK pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional
40. 40
Periode
April - Oktober
Kenaikan pangkat periode April,
angka kredit ditetapkan
selambat-lambatnya pada bulan
Januari,
tahun yang bersangkutan.
Kenaikan pangkat periode Oktober,
angka kredit ditetapkan
selambat-lambatnya pada bulan
Juli
tahun yang bersangkutan.
42. DIKLAT FUNGSIONAL
Bukti fisik mengikuti Diklat fungsional
FC.Sertifikat/STTPL
dan atau piagam
Pemberian angka kredit didasarkan
pada jumlah jam latihan yang ter-
cantum dalam STTPL/Sertifikat.
BUKTI FISIK UNSUR PENDIDIKAN
43. Bukti fisik UNSUR PELAYANAN
• Surat penyataan melakukan kegiatan pelayanan kesehatan yang
ditandatangani oleh atasan unit kerja yang bersangkutan;
• Hasil kegiatan dibuat berupa laporan, rancangan dan naskah yang
telah ditandatangani oleh atasan langsung unit kerja.
44. Bukti fisik UNSUR PENUNJANG
• Surat pernyataan melaksanakan kegiatan mengajar dan seminar
dari pelaksanaan kegiatan yang dilegalisir oleh Kepala Unit Kerja;
• Surat tanda bukti sebagai anggota organisasi profesi,
sertifikat/ijazah dan tanda tangan penghargaan yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang;
• SK Tim Penilai jabatan ADMINKES.
46. Penyusunan Laporan Hasil Penilaian (Verifikasi)
adalah
hasil penilaian DUPAK dan angka kredit yang dituangkan
secara tertulis dan rinci berdasarkan unsur, sub unsur dan
butir-butir kegiatan yang diajukan.
47. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN
1) Sebagai dokumen penting hasil penilaian tim
2) Sebagai acuan/pedoman bagi sekretariat tim penilai apabila
dikemudian hari ada hal – hal yang perlu diklarifikasi/umpan balik
terhadap hasil penilaian bagi pemangku jabfungkes
3) Sebagai masukan didalam melakukan perbaikan mekanisme
penilaian serta pemanfaatannya
48.
49. Celah Penyusunan DUPAK
AK dapat digunakan untuk pembinaan karier, baik karier kepangkatan
maupun jabatannya.
Semakin tinggi pangkat dan jabatannya, maka semakin tinggi pula
kompensasi finansialnya. Percepatan pangkat dan jabatan bagi pemangku
jabatan fungsional dimaknai dengan perolehan AK sebanyak-banyaknya.
Demi mendapatkan AK sebanyak-banyaknya tersebut, pemangku jabatan
fungsional berpotensi mencari celah dalam penyusunan DUPAK, dengan
berperilaku kurang terpuji, kurang jujur/kurang fair, melakukan rekayasa
manipulatif, kurang etis dan tidak profesional.