Redesign sistem penganggaran pemerintahDr. Zar Rdj
Tujuan/Manfaat Redesign Sistem Penganggaran
1. Secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara : Visi Misi Presiden – Fokus Pembangunan (arahan Presiden) – 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dan Tugas Fungsi K/L dan Daerah.
2. Dengan Redesign Sistem Penganggaran tidak dibutuhkan fasilitas “Tagging”, namun apabila diperlukan, fasilitas tagging dapat dilakukan secara terbatas.
3. Rumusan nomenklatur baik untuk program/outcome/ kegiatan/output mencerminkan “real work (eye catching)”.
4. Redesign Sistem Penganggaran merupakan upaya untuk penguatan penerapan penganggaran berbasis kinerja
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD)
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045
SURAT EDARAN BERSAMA KEMDAGRI DAN BAPPENAS NOMOR: 600.1/ 176/SJ DAN NOMOR: 1 TAHUN 2024 TENTANG PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2025-2045
Redesign sistem penganggaran pemerintahDr. Zar Rdj
Tujuan/Manfaat Redesign Sistem Penganggaran
1. Secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara : Visi Misi Presiden – Fokus Pembangunan (arahan Presiden) – 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dan Tugas Fungsi K/L dan Daerah.
2. Dengan Redesign Sistem Penganggaran tidak dibutuhkan fasilitas “Tagging”, namun apabila diperlukan, fasilitas tagging dapat dilakukan secara terbatas.
3. Rumusan nomenklatur baik untuk program/outcome/ kegiatan/output mencerminkan “real work (eye catching)”.
4. Redesign Sistem Penganggaran merupakan upaya untuk penguatan penerapan penganggaran berbasis kinerja
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD)
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045
SURAT EDARAN BERSAMA KEMDAGRI DAN BAPPENAS NOMOR: 600.1/ 176/SJ DAN NOMOR: 1 TAHUN 2024 TENTANG PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2025-2045
penerbitan sbsn dan pengaturannya, mekanisme dasar penerbitan sbsn, bentuk mekanisme penjualan/pembelian sbsn, pengaturan dan pengawasan sbsn, perbedaan/persamaan sbsn dan sun
27.10.2016 г. Семинар компании Аккаунтор и АО "Райффайзенбанк" на тему "Хеджирование валютных рисков и управление ликвидностью в России". Презентация Екатерины Лапшонковой, старшего вице-президента группы развития продуктов по управлению ликвидностью АО «Райффайзенбанк»
04-Kemendagri Dana BOK Puskesmas_Medan_Randy.pptxYoramAlimdamap
Thanks for everyone to learning
Learning today leader tomorrow, Dana Bok merupakan dana transfer dari pusat untuk membantu membiayai pelayanan kesehatan secara merata sampai di daerah terpencil untuk meningkatkan program prioritas Nasional. Dana BOK bukan merupakan bantuan wajib namun merupakan dana Bantuan untuk membiayai pelayanan kesehatan baik di dalam maupun diluar dan dana ini mendukung pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif, agar masyarakat mau dan mampu untuk meningkatkan derajat kesehatan secara menyeluruh dan terpadu serta berkesinambungan dalam menghadapi berbagai tantangan secara nasional maupun secara global.
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Pengeluaran negara yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran terdiri dari 2 mekanisme yaitu mekanisme pembayaran secara langsung (LS) dan mekanisme pembayaran melalui Uang Persediaan (UP). Mekanisme LS yaitu Pembayaran atas tagihan kepada Negara dilakukan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara kepada yang berhak, sedangkan mekanisme UP yaitu uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN. Alokasi dana yang tertuang dalam DIPA merupakan batas tertinggi pengeluaran negara. Pengeluaran negara tidak boleh dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA. Khusus pelaksanaan pengeluaran negara untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dapat melampaui alokasi dana gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dalam DIPA, sebelum dilakukan perubahan/revisi DIPA. KPPN selaku Kuasa BUN melaksanakan pencairan dana berdasarkan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPSPM atas nama KPA. Dalam pelaksanaan pencairan dana, KPPN memiliki tugas dan wewenang untuk menguji dan meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PPSPM.
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO BaruAhmad Abdul Haq
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
IBO adalah singkatan dari Individual Business Owner, atau pemilik bisnis individu dalam MLM Amway. Dikenal juga dengan sebutan ABO (Amway Business Owner).
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019Ahmad Abdul Haq
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
1. 1 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
PENGELOLAAN PHLN DENGAN MEKANISMEPENGELOLAAN PHLN DENGAN MEKANISME
REKSUS, SBSN PBS DAN HIBAH LANGSUNGREKSUS, SBSN PBS DAN HIBAH LANGSUNG
2. 2 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
PENYEMPURNAAN PENGELOLAAN PHLN
DENGAN MEKANISME REKSUS
4. 4 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
KONSEKUENSI JIKA REKENING KHUSUSKONSEKUENSI JIKA REKENING KHUSUS
TIDAK CUKUP/KOSONGTIDAK CUKUP/KOSONG
4
Kas Negara (BO I) akan terbebani
dan tidak segera tergantikan
JIKA REKSUS
TIDAK CUKUP/
KOSONG
KPPN dapat menghentikan
sementara pembayaran (sesuai
Perdirjen )
Mempengaruhi cash flow keuangan
pemerintah, krn pemerintah membiayai
pengeluaran proyek yg seharusnya
dibiayai dr pinjaman/hibah luar negeri
Dampak
Menghambat kemajuan fisik, keuangan
proyek, berpotensi menimbulkan konflik
dgn pihak 3 serta berdampak pd
kredibilitas kinerja pengelola proyek
Dampak
Dana yg terpakai harus dimintakan
penggantiannya kembali ke
Lender/Donor
Penghentian sementara /pembayaran
kembali dapat dilaksanakan setelah
KPPN menerima surat pemberitahuan dr
Dirjen PBN
5. 5 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
SATKER KPPN SPAN BO I DIT. PKN BI
SPM
Data
Saldo
Reksus
Data
Saldo
Reksus
Cek
Saldo
Reksus
SPM
SP2D
SPB SP2D
SPB SP2D
SPD
WPR
Pembebanan
Reksus
Transfer Dana
Dashboard monitoring saldo reksus sudah siap di PKN dan dapat digunakan oleh seluruh KPPN.
Data saldo reksus sudah tersedia secara real-time online di database SPAN dan pada saat yang sama, setiap penerbitan SP2D
juga secara real time akan mengurangi saldo reksus.
Saldo Rekening Khusus untuk Loan Berkenaan tersedia dan cukup
1
2 Cek saldo
2a. Ada/Cukup
2b. Tidak Ada/
Tidak Cukup
3. Kirim
4. Proses SPD
5. Kirim
6. Bebani Reksus
7. Transfer H+0
Prasyarat/Kondisi
PROSEDUR PEMBEBANAN
REKSUS LANGSUNG DAN PRASYARAT
SP2D
PIHAK III
3a. Kirim
3a. Transfer H+0
It Must be Reconcil
6. 6 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
AAlasan penghapusan dana talanganlasan penghapusan dana talangan
7. 7 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
PERMASALAHAN DAN KOMITMENTPERMASALAHAN DAN KOMITMENT
8. 8 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNGPENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG
9. 9 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Konsep Hibah Langsung UangKonsep Hibah Langsung Uang
Penerimaan
Hibah
Belanja
Yang Bersumber dari
Hibah
UU 17/2003 Pasal 3 ayat (5):
“Semua penerimaan yang menjadi hak dan
pengeluaran yang menjadi kewajiban negara
dalam tahun anggaran yang bersangkutan
harus dimasukkan dalam APBN.”
UU 1/2004 Pasal 12 ayat (2)
“Semua penerimaan dan
pengeluaran negara dilakukan
melalui Rekening Kas Umum
Negara.”
10. 10 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNGPENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG
11. 11 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Tahapan PengesahanTahapan Pengesahan
Hibah Langsung Bentuk UangHibah Langsung Bentuk Uang
12. 12 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Tahapan Pengesahan Hibah Langsung Bentuk UangTahapan Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang
13. 13 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
TAHAPAN PENGESAHANTAHAPAN PENGESAHAN
HIBAH LANGSUNG BENTUKHIBAH LANGSUNG BENTUK BARANGBARANG
14. 14 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Mekanisme PertanggungjawabanMekanisme Pertanggungjawaban
Hibah Langsung Bentuk Barang/JasaHibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga/Surat Berharga
16. 16 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
MONITORING HIBAH BARANG DI KPPNMONITORING HIBAH BARANG DI KPPN
17. 17 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Your site here LOGO
MONITORING HIBAH UANG DI KPPNMONITORING HIBAH UANG DI KPPN
18. 18 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
ISU-ISU PENARIKAN MEKANISME PLISU-ISU PENARIKAN MEKANISME PL
19. 19 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
PROSEDUR PENARIKAN PHLNPROSEDUR PENARIKAN PHLN
MELALUI MEKANISME REKSUSMELALUI MEKANISME REKSUS
Proses berulang
20. 20 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
PROSEDURPROSEDUR PEMBAYARAN LANGSUNG (PL)PEMBAYARAN LANGSUNG (PL)
21. 21 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
TATACARA PENARIKAN DANA PINJAMANTATACARA PENARIKAN DANA PINJAMAN
DAN HIBAH LUAR NEGERIDAN HIBAH LUAR NEGERI
22. 22 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
PersiapanPersiapan PertanggungjawabanPertanggungjawabanPelaksanaanPelaksanaan
TAHAPANTAHAPAN RREKSUSEKSUS
23. 23 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
MEKANISME PENCAIRAN SURAT BERHARGA
SYARIAH NEGARA (SBSN)
25. 25 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
POINT UTAMA PENGATURAN
• Pemerintah dapat
menerbitkan SBSN dalam
rangka membiayai
Proyek/Kegiatan yang
dilakukan secara langsung
atau melalui Perusahaan
Penerbitan SBSN.
• Proyek yang dapat dibiayai
dari SBSN adalah proyek
yang sudah mendapat
alokasi dalam APBN.
26. 26 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
CAKUPAN DAN PRASYARAT PROYEK
• Pembiayaan Proyek
melalui SBSN diusulkan
oleh Pemrakarsa
Proyek.
• Proyek yang diusulkan
harus memenuhi
Prinsip Syariah.
• Penyelenggaraan
proyek dilakukan oleh
Pemrakarsa Proyek
27. 27 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
PELAKSANAAN PROYEK DANA SBSN
Pembiayaan Pendahuluan RM akan
digantikan dengan penerbitan SBSN
sebesar nilai proyek.
Menteri/Pimpinan
Lembaga
(PA)
Kepala Satker
(KPA)
Menunjuk
Bertanggung jawab secara
formal dan materiil atas
pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai melalui penerbitan
SBSN
28. 28 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
PRINSIP DASAR SP2D BEBAN SBSNPRINSIP DASAR SP2D BEBAN SBSN
Satker KPPN BO.I
Dit PKN
DJPU
Pelaksanaan
Lelang
SPM SP2D
Rp
SPB
Permintaan
Penggantian
Lelang
Transfer
ke Kas
Negara
Dana
Masyarakat
Pencairan Dana dapat dilakukan
dengan penerbitan SPM UP/TUP
dan SPM LS ( PMK
190/PMK.05/2015)
Penulisan SDCP pada SPP/SPM
UP/TUP menggunakan Kode
01.0 RM/RM
Penulisan SDCP pada SPP/SPM
GUP/GUP Nihil dengan kode
19.0 SBSN/RM
Penulisan SDCP pada SPP/SPM LS
dengan kode 19.0 SBSN/RM
Berlaku potongan pajak untuk
PPN dan PPh seperti yang ada di
RM
30. 30 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
PEMBAYARAN DAN PENGGANTIAN DANA
Pembayaran Atas Beban APBN Untuk Kegiatan Yang Dibiayai
SBSN
Pelaksanaan
Belanja untuk
kegiatan yang
dibiayai SBSN
Pelaksanaan Belanja
yang dananya
bersumber dari
rupiah murni
Diperlakukan
sama
Pembayaran atas
beban APBN
untuk kegiatan
yang dibiayai
SBSN
Peraturan
mengenai tata cara
pembayaran dalam
rangka pelaksanaan
APBN
Satker KPPNSPM
Dicantumkan Kode Sumber
Dana/ Cara Penarikan
“SBSN/Rupiah Murni” * = Sebagai bagian dari surat perintah pemindahbukuan dana hasil penerbitan SBSN
Penggantian Dana Melalui Penerbitan SBSN (PA ke DJPB)Penggantian Dana Melalui Penerbitan SBSN (PA ke DJPB)
DJPU
Direktorat
Pembiayaa
n Syariah/
Dit EAS
Daftar
Rekapitulasi +
kontrak PBJ+
bukti tagihan
Sertifikasi/
surat
pernyataan
Surat Permintaan
Penggantian Pembiayaan
*Pemberitahuan transfer
penggantian dana
Mencatat penerimaan
pembiayaan atas
penggantian dana pada
saat arus kas masuk ke
RKUN
PA/
Pejabat
yg
Ditunjuk
SPPSBSN
Dit. PKN
KPA
Satker
1
3
4
5
6
7
KPPN
Proses
Alokasi
2
31. 31 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
PENYEDIAAN DANA SBSN
Penyediaan Dana SBSNPenyediaan Dana SBSN
SBSN
Dalam rangka penggantian dana
atas pembayaran yang dibebankan
kepada APBN
DJPU
Direktorat
Pembiayaan Syariah
DJPB
Dit. PKN
Surat
Permintaan
Penggantian
Pembiayaan
Nilai Nominalnya tidak dapat
melampaui nilai nominal
keseluruhan pagu DIPA kegiatan
yang dibiayai SBSN
1
2
Penghentian Dana SBSN (Akhir Tahun)
SBSN
Dalam rangka pembiayaan
kegiatan pada akhir tahun SBSN
dapat diterbitkan mendahului
penyampaian Surat permintaan
Penggantian Dana
DJPU
Direktorat
Pembiayaan Syariah
DJPB
Dit. PKN
Surat
Permintaan
Penggantian
Pembiayaan
Nilai Nominalnya dapat terlebih
dahulu dikoordinasikan
2
1
32. 32 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
PENGHENTIAN PEMBAYARAN
Kegiatan yang
dibiayai SBSN
•Pemantauan
•Evaluasi
•Pelaporan
bermasalah1
2
3 Pembatalan
sebagian/seluruh
komitmen
pembiayaan
Sanksi
DJPB
Dit. PKN
Surat Penghentian
Pembayaran
4
5
6
7
KPPN
Menghentikan
penerbitan
SP2D untuk
kegiatan yang
dibiayai SBSN
33. 33 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
PELAKSANAAN TAHUN 2014
• Penetapan Instrumen baru dengan penerbitan
SBSN PBS atas kegiatan tertentu yang ditetapkan
melalui UU APBN.
• Pagu Anggaran yang disediakan dalam APBN
lebih kurang Rp. 1,571 Trilyun.
• Pagu Anggaran SBSN PBS tersebut digunakan
untuk membiayai 3 proyek pada Kementerian
Negara/Lembaga yang terdiri dari:
1. Proyek revitalisasi asrama haji dan
prasarana embarkasih haji pada
Kementerian Agama.
2. Proyek jalur ganda kereta api segmen satu
dengan rute Cirebon-Prupuk lintas
Cirebon-Kroya pada Kementerian
Perhubungan.
3. Proyek jalur ganda kereta api Manggarai-
Bekasi pada Kementerian Perhubungan.
• Terhadap Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran
dan Sisa Dana yang tersedia direncanakan akan
diluncurkan pada tahun anggaran 2015.
• Terhadap rencana butir 1 diatas dimungkinkan
karena sudah dituangkan dalam UU APBN 2014
Pasal 37.
No Nama Satker Pagu DIPA Relasisasi
1 Kanwil Agama Kalimantan
Timur
53.000.000.000 25.334.604.643
2 Kanwil Agama Sumatera Utara 74.000.000.000 56.789.600.000
3 Kanwil Agama Sumatera Barat 35.000.000.000 15.126.007.959
4 Kanwil Agama DKI Jakarta 38.000.000.000 22.314.315.200
5 Jalur Ganda Cirebon-Kroya 626.000.000.000 345.466.411.200
6 Jalur ganda kereta api
Manggarai- Bekasi
745.000.000.000 368.324.994.150
1.571.000.000.000 833.355.933.152
Alokasi Anggaran dan Realisasi untuk masing-masing
proyek adalah.
35. 35 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
ISU KEBIJAKAN
Pemerintah masih memberikan talangan menggunakan Rupiah Murni
• Menghindari temuan BPK, perlu dilakukan perbaikan.
• Menyebabkan pengelolaan kas negara menjadi tidak optimal, terdapat cost of money
(opportunity lost)
36. 36 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Rekening khusus (RK) adalah rekening Pemerintah yang dibuka oleh
Menteri Keuangan RI pada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk
menampung dan menyalurkan dana PHLN tertentu dan dapat dipulihkan
saldonya (bersifat revolving) setelah dipertanggungjawabkan kepada
Pemberi PHLN.
Penarikan dana PHLN dengan cara RK dapat dilakukan pada seluruh
KPPN di Indonesia, sepanjang tagihan tersebut dalam Rupiah. Jika
tagihannya berupa valuta asing, maka pembayaran SP2D RK atas tagihan
valas tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan
Hibah.
WHAT WILL BE CHANGEDWHAT WILL BE CHANGED
MEKANISME REKENING
KHUSUS
MEKANISME PP TO
37. 37 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
MEKANISME PENCAIRAN
Pencairan dana berpedoman pada
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor
PER-66/PB/2005, PER-04/PB/2011 dan PER-78/PB/2011
Tata cara penarikan PHLN
dengan menggunakan mekanisme Reksus
diatur sebagai berikut:
SP2D Reksus dibebankan pada rekening
601.xxxxxx980 (Pinjaman)
602.xxxxxx980 (Hibah)
Pencairan dana pinjaman dilakukan dengan melalui penerbitan
SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PA/KPA
berdasarkan DIPA