Dokumen ini menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab bendahara penerimaan dan pengeluaran di lingkungan pemerintah daerah provinsi Papua Barat Daya, termasuk syarat pengangkatan dan prosedur penatausahaan keuangan. Bendahara harus menatausahakan semua uang dan berfungsi untuk menerima, menyimpan, dan menyetorkan uang negara sesuai ketentuan APBN. Terdapat juga aturan perpajakan yang berhubungan dengan kewajiban bendahara dalam memotong dan menyetorkan pajak yang terutang.

1. Materi
Bendahara
Pemerintah
Pemerintah Daerah Lingkup
Provinsi Papua Barat Daya
1

2. PENGERTIAN BENDAHARA
Bendahara Penerimaan
Bendahara Penerimaan adalah orang yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang
pendapatan negara dalam rangka
pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan
Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran adalah orang yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan
APBN pada Kantor/Satker Kementerian
Negara/Lembaga.

3. Setiap orang yang akan diangkat menjadi Bendahara
Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/BPP harus memiliki Sertifikat
Bendahara.
Sertifikat Bendahara dimaksud diperoleh melalui proses sertifikasi yang
diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan.
Dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai
Bendahara adalah sebagai berikut: a. Pegawai Negeri; b. Pendidikan
minimal SLTA atau sederajat; dan c. Golongan Minimal II/b atau sederajat.
Syarat Pengangkatan Bendahara
11/11/2023
3

4. Bendahara harus menatausahakan seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya.
Bendahara wajib menggunakan rekening atas nama jabatannya pada Bank Umum/Kantor Pos yang telah
mendapatkan persetujuan Kuasa BUN.
Bendahara dilarang menyimpan uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN atas nama pribadi pada
Bank Umum/Kantor Pos.
Dalam rangka penarikan uang dari rekening Bendahara Penerimaan, Pejabat yang berwenang menandatangani cek
untuk pengambilan uang di Bank Umum/Kantor Pos adalah Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan negara dan Bendahara Penerimaan.
Dalam rangka penarikan uang dari rekening Bendahara Pengeluaran/BPP, Pejabat yang berwenang menandatangani cek
untuk pengambilan uang di Bank Umum/Kantor Pos adalah KPA dan/atau PPK atas nama KPA dan Bendahara
Pengeluaran/BPP.
Asas Umum Penatausahaan Kas
oleh Bendahara
11/11/2023 4

5. Tugas Bendahara Penerimaan
Menerima dan menyimpan uang pendapatan negara.
Menyetorkan uang pendapatan negara ke rekening Kas Negara secara periodik sesuai ketentuan
peraturan perundangundangan.
Menatausahakan transaksi uang pendapatan negara di lingkungan K/L/Satker.
Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang pendapatan negara. Mengelola rekening tempat
penyimpanan uang pendapatan negara. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada
Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN.

6. Bendahara Penerimaan menatausahakan semua uang yang dikelolanya
baik yang sudah menjadi penerimaan negara maupun yang belum
menjadi penerimaan negara.
Penerimaan negara pada kantor/satker pada Kementerian
Negara/Lembaga tidak dapat digunakan secara langsung untuk
pengeluaran, kecuali diatur khusus dalam peraturan
perundangundangan tersendiri.
Bendahara Penerimaan dilarang menerima secara langsung setoran
dari wajib setor, kecuali untuk jenis penerimaan tertentu yang diatur
secara khusus dan telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Penatausahaan Kas
Bendahara Penerimaan (1)

7. Bendahara Penerimaan menerima secara langsung penerimaan
tertentu dari wajib setor
Penerimaan yang penyetorannya diatur secara khusus, Bendahara
Penerimaan wajib menyimpan uang yang diterimanya dalam
rekening yang telah mendapat persetujuan BUN/Kuasa BUN.
Bentuk, nama, dan format SBS sebagaimana dimaksud diatur oleh
masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga.
Penatausahaan Kas
Bendahara Penerimaan (2)
Kewajiban Bendahara pada
saat menerima secara
langsung dari Wajib Setor
a. membuat dan
menyampaikan SBS
lembar ke-1 kepada
penyetor dan lembar
ke-2 sebagai bukti
pembukuan bendahara
b. menyetor seluruh
penerimaannya ke Kas
Negara paling lambat
dalam waktu 1 (satu)
hari kerja

8. Bendahara Penerimaan berkewajiban untuk segera menyetorkan penerimaan
negara ke Kas Negara setiap akhir hari kerja saat penerimaan negara tersebut
diterima, baik dari wajib setor maupun dari petugas yang ditunjuk untuk
menerima dan menyetorkan uang kepada Bendahara Penerimaan.
Penyetoran oleh Bendahara Penerimaan dimaksud dapat dilakukan pada
hari kerja berikutnya.
Penyetoran penerimaan negara oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Negara harus
menggunakan formulir SSBP/SSP/dokumen lain yang dipersamakan dengan
SSBP/SSP.
Penatausahaan Kas
Bendahara Penerimaan (3)
Syarat boleh disetorkan hari
berikutnya:
a. Terkendala jam
operasional Bank
Persepsi/Kantor Pos
Persepsi; dan/atau
b. PNBP diterima pada hari
libur/yang diliburkan.

9. Penyetoran penerimaan negara oleh Bendahara Penerimaan dapat dilakukan
secara berkala dalam hal: a. Layanan Bank/Pos Persepsi yang sekota Bendahara
Penerimaan tidak tersedia; b. Kondisi geografis satuan kerja yang tidak
memungkinkan melakukan penyetoran setiap hari; c. Jarak tempuh antara
lokasi Bank/Pos Persepsi dengan tempat/kedudukan Bendahara Penerimaan
melampaui waktu 2 (dua) jam; dan/atau d. Biaya yang dibutuhkan untuk
melakukan penyetoran lebih besar daripada penerimaan yang diperoleh.
Penyetoran tersebut dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Penatausahaan Kas
Bendahara Penerimaan (4)

10. AKTIVITAS BENDAHARA PENGELUARAN
10
Aktivitas Penerbitan SPM UP/TUP
Aktivitas Pembayaran atas uang yang bersumber dari UP Tunai
Aktivitas Penerbitan Surat Persetujuan Besaran UP KKP dan Surat pemberian TUP KKP
Aktivitas Pembayaran atas uang yang bersumber dari UP KKP
Aktivitas Pembayaran SPM-LS Bendahara
Aktivitas Penyaluran Dana Ke BPP. Transfer Batasan limit belanja KKP ke BPP dan LPJ BPP
Antivitas Kas Lainnya
1
2
3
4
5
6
7

11. TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PENGELUARAN
TANGGUNG
JAWAB
Setiap bendahara bertanggung jawab secara pribadi
atas kerugian keuangan negara yang berada dalam
pengurusannya. (UU17/2003 Psl.35)
Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara
pribadi atas uang/surat berharga yang berada
dalam pengelolaannya
Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara
fungsional atas pengelolaan uang/surat berharga
yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa
BUN (PP 45/2013 Psl. 22)

12. MEKANISME PEMBAYARAN TAGIHAN
• Pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan dengan
dua cara :
1.Pembayaran langsung, yaitu melalui pemindahbukuan
atau transfer dari rekening Kas Negara ke rekening pihak
yang mempunyai hak tagih kepada negara (pihak
ketiga/rekanan, bendahara pengeluaran);
2.Dilakukan melalui Uang Persediaan (UP) yang dikelola
Bendahara Pengeluaran untuk jenis belanja dan jumlah
tertentu.
36
36

13. ILUSTRASI UANG PERSEDIAAN
• Kas Kecil, merupakan sejumlah dana yang
dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat
rutin dan relatif kecil jumlahnya. Kas kecil yang
jumlahnya dibatasi itu, secara periodik atau setiap
uang kas kecil hampir habis diisi kembali

14. UANG PERSEDIAAN
1. UP digunakan untuk keperluan membiayai
kegiatan operasional sehari-hari Satker dan
membiayai pengeluaran yang tidak dapat
dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.
2. UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN
kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat
dimintakan penggantiannya (revolving).

15. PENGATURAN PROPORSI UP TUNAI DAN KKP
Proporsi UP Tunai dan KKP sebesar 60% dan 40 %
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat memberikan
dispensasi terhadap perubahan UP melampaui besaran UP dan
perubahan proporsi UP
Pagu UP Terbagi dalam 3 (tiga)
kelompok pagu belanja
yang dapat dibayarkan
dengan UP
≤ Rp2,4 M Max. Rp100 juta
Max. Rp200 juta
Max. Rp500 juta
Rp2,4 M < Pagu ≤ Rp6 M
> Rp6 M

16. PENGGANTIAN UP
UP digunakan
jumlah
tertentu
Lengkapi
persyaratan
GUP
Ajukan GUP
JENIS GUP
• GUP Tunai
• GUP KKP
• GUP Nihil

17. SURAT PERINTAH BAYAR (SPBY) :
• SPBy adalah bukti perintah PPK atas nama KPA kepada Bendahara
Pengeluaran/BPP untuk mengeluarkan uang persediaan yang dikelola oleh
Bendahara Pengeluaran/BPP sebagai pembayaran kepada pihak yang dituju.
Company Logo
a. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi: pihak, nilai tagihan, jadwal
waktu pembayaran, dan ketersediaan dana
b. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran; dan
c. pemeriksaan dan pengujian ketepatan akun belanja dan ketersediaan dana
SPBy DRPP

18. PENGUJIAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN
a) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK;
b) pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi:
1) pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran
2) nilai tagihan yang harus dibayar;
3) jadwal waktu pembayaran;
c) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
d) pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis
yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis
yang disebutkan dalam dokumen perjanjian /kontrak ;
e) pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran
pengeluaran (akun 6 digit) .

20. 1. Persetujuan TUP dilakukan oleh Kepala KPPN (nilai berapapun) dengan disertai:
– Rincian Rencana Pengguna T
UP;dan
– Surat Pernyataan dari KPA bahwa T
UP:
 digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D
diterbitkan; dan
 tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS.
2. Kepala KPPN melakukan penilaian atas pengajuan TUP meliputi:
– pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP bukan merupakan pengeluaran yang harus
dilakukan dengan pembayaran LS;
– pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP masih/cukup tersedia dananya dalam DIPA;
– TUP sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan seluruhnya; dan
– TUP sebelumnya yang tidak digunakan telah disetor ke Kas Negara.
3. KPA dapat mengajukan permintaan TUP untuk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan dengan
pertimbangan kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu melebihi 1 (satu) bulan.
KETENTUAN TUP TUNAI

21. 4. TUPharus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara
bertahap.
5. Bila 1 bulan (sesuai waktu pertanggungjawab UP) belum dilakukan pengesahan dan
pertanggungjawaban TUP, maka Kepala KPPN menyampaikan surat teguran TPkepada KPA.
6. Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari
kerja setelah batas waktu pengajuan pertanggungjawaban TUP. (SPM-PTUP)
7. Kepala KPPN dapat menyetujui permohonan perpanjangan pertanggungjawaban
TUP melampaui 1 (satu) bulan, dengan pertimbangan:
– KPA harus mempertanggungjawabkan TUP yang telah dipergunakan; dan
– KPA menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan sisa
TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya.
KETENTUAN TUP TUNAI .... (2)

22. TUP KKP
Menyampaikan permohonan persetujuan TUP Kartu Kredit
Pemerintah kepada Kepala KPPN disertai:
• rencana nilai batasan belanja (limit) TUP Kartu Kredit
Pemerintah;
• Rincian rencana pengeluaran yang akan dibiayai dengan
TUP Kartu Kredit Pemerintah yang ditandatangani oleh KPA
dan BP/BPP; dan
• rencana periode penggunaan batasan belanja (limit) TUP
Kartu Kredit Pemerintah (mulai-berakhir) .

23. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
1. BPP adalah bendahara yang bertugas membantu
Bendahara Pengeluaran untuk kelancaran
pelaksanaan kegiatan
2. BPP diangkat oleh Menteri/pimpinan lembaga
atau pejabat yang diberi kuasa, atas dasar
pertimbangan lokasi dan kompleksitas kegiatan
3. Ketentuan mengenai penatausahaan kas untuk
Bendahara Pengeluaran berlaku juga bagi BPP
23

24. PERPAJAKAN
BENDAHARA
PENGELUARAN

25. KEWAJIBAN PERPAJAKAN
BENDAHARA PENGELUARAN
KEWAJIBAN FORMIL
 Mendaftarkan diri
 Pembukuan
 Memungut/Memotong
 Menyetor
 Melapor
• KEWAJIBAN MATERIL
• Menghitung pajak terutang
 Pasal 21/26 UU PPh
 Pasal 22 UU PPh
 Pasal 23 UU PPh
 Pasal 4 (2) UU PPh
 UU PPN dan PPnBM
 Bea Meterai
UU KUP

26. JENIS – JENIS PAJAK
8
PPh 23
PPh Final
PPN / PPnBM
Pajak Pemotongan / Pemungutan atas Pembayaran Jasa dan sewa
(selain tanah/bangunan) oleh Bendaharawan
Pajak Pemotongan / Pemungutan atas Pembayaran Transaksi yang bersifat
Final Seperti Sewa Tanah/Bangunan, Jasa Konstruksi, PHTB, WP tertentu,
undian berhadiah
Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas transaksi Penjualan
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
PPh 21
Pajak Pemotongan / Pemungutan atas Penghasilan yang Diberikan
Kepada orang pribadi (Pegawai / Bukan Pegawai / Peserta Kegiatan)
PPh 26
Pajak Pemotongan / Pemungutan atas Penghasilan yang diterima
subyek pajak LN
PPh 22
Pajak Pemotongan / Pemungutan atas Pembelian Barang Oleh
Bendaharawan.
PPh 23
Pajak Pemotongan / Pemungutan atas Pembayaran Jasa dan sewa
(selain tanah/bangunan) oleh Bendaharawan

27. PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN
YANG BERSIFAT TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR
Honorarium dan imbalan lain yang dengan nama apapun yg
menjadi bebanAPBN/APBD, dikenai PPh Pasal 21 bersifat final
dengan tarif:
0%
1. PNS Gol I dan Gol II
2. Anggota TNI dan Polri pangkat Tamtama dan Bintara
3. Pensiuannya
5%
1. PNS Gol.III
2. Anggota TNI dan Polri pangkat Perwira Pertama
3. Pensiuannya
15%
1. Pejabat Negara
2. PNS Gol.IV
3. Anggota TNI dan Polri Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi
4. Pensiuannya

28. LATIHAN
28
• Bendahara Pusdiklat anggaran membayarkan honorarium
kelompok kerja Paket Pekerjaan Renovasi Gedung
Anggrek pada tanggal 13 April 2020, dengan rincian
sebagai berikut :
Nama Golongan Jabatan Honorarium
Hendra Zain IV / a Ketua Rp.1.200.000,00
Dodi Santoso III / c Sekretaris Rp.1.000.000,00
Heri II / d Anggota Rp. 900.000,00
atas honorarium yang
Bagaimana pemotongan pajak
diterima anggota Pokja tersebut ?

29. • Perhitungan PPh pasal 21
Penghitungan PPh pasal 21 atashonor tersebut
didasarkan pada golongan dari penerima honor
sebagai berikut?
29
Nama Gol Honorarium Tarif Pph terutang
Hendra Z IV / a Rp.1.200.000,00 15% Rp.180.000,00
Dodi S III / c Rp.1.000.000,00 5% Rp. 50.000,00
Heri II / d Rp. 900.000,00 0% Rp. 0,00

31. • Bendahara Pusdiklat Anggaran dan
Perbendaharaan melakukan pembayarkan
pembelian ATK pada tanggal 17 April 2022 sebesar
Rp 11.100.000,00 (harga sudah termasuk PPN)
kepada CV Betacomp dengan NPWP 06.325.456.3-
404.000. Atas pembelian itu CV betacomp
menerbitkan faktur dengan kode nomor seri 020.000-
13.00000101.
31

32. Pemungutan PPh pasal 22
• Pembelian atk dipungut PPh pasal 22 karena total pembelian telah melebihi
nilai Rp.2.000.000,00
• Besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut bendahara adalah :
• Karena nilai pembayaran sebesarRp.11.100.000,00 (termasuk PPN) maka
harus dicari dulu nilai jual sebelum pajak atau dasar pengenaan pajak
32
• DasarPengenaan Pajak (DPP)
Rp11.100.000,00 x 100/111
PPh Pasal 22
=
=Rp. 10.000.000,00
=Rp.10.000.000,00 x 1,5 %
=Rp. 150.000,00
• Yang dibayarkan ke rekanan/supplier sebesar:
• Rp10.000.000-Rp150.000 = Rp9.850.000

33. Pemungutan PPN
• Komputer pada dasarnya merupakan salah satu
jenis barang kena pajak, sehingga PPN yang
dipungut sebesar :
33
PPN =Rp.10.000.000,00 x 11 %
=Rp. 1.100.000,00

34. Bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan melakukan pembayaran
untuk pekerjaan pembuatan seragam kantor kepada PT Valino yang beralamat
di Jl. Baru No.5 Bogor dengan NPWP No.02.425.347.2-404.000 pada tanggal 3
April 2022 dengan menerbitkan faktur pajak bernomor seri
020.000.13.00000875. Dalam perjanjian disepakati bahwa bahan baku kain
berasal dari Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, PT Valino menyediakan
bahan tambahan. Imbalan yang disepakati sebesar Rp.33.300.000,00 dengan
rincian :
34
• Biaya jasa maklon Rp25.000.000,00
• Biaya untuk bahan tambahan Rp5.000.000,00
• PPN 11% Rp.3.300.000,00
• Jumlah Rp. 33.300.000,00
Bagaimana kewajiban perpajakan bendahara?

35. Pemotongan/Pemungutan PPh
• Atas pembayaran ongkos pembuatan baju seragam kepada PT Valino dipotong PPh pasal 23
atas jasa maklon sebesar
2% x Rp.25.000.000,00 = Rp.500.000,00
• Atas pembayaran bahan tambahan kepada PT Valino dipungut PPh pasal 22 atas belanja
barang sebesar
1,5% x Rp.5.000.000,00 = Rp. 75.000,00
• Namun apabila tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihan diatas jumlah bruto sebagai
dasar pemotongan PPh pasal 23 adalah sebesar Rp.30.000.000,00, sehingga pengenaan
pajak yang dilakukan bendahara sebesar
2 % x Rp.30.000.000,00 = Rp.600.000,00
35

36. STUDI KASUS
36
Bendahara melakukan pembayaran pembelian brankas dari UD
Sarana Kantor yang beralamat di Jl. Soleh Iskandar No.5 Bogor dengan
NPWP No.01.432.356.2-404.000. Atas transaksi tersebut diterbitkan faktur
bernomor seri 010.000.11.00000215 senilai Rp.22.200.000,00 (harga
termasuk PPN) pada tanggal 18 Mei 2022.
Bagaimana perlakuan pajak atas transaksi tersebut apabila
Pembayaran dilakukan dengan UP T
unai?

37. STUDI KASUS
37
Penghitungan Pemungutan PPN dan PPh pasal 22 adalah sebagai
berikut
DasarPengenaan Pajak
• Nilai Kuitansi
•DPP
PPN
•11%x DPP
PPh pasal 22
• 1,5%x DPP
:Rp22.200.000
:100/111 x Rp22.200.000 = Rp20.000.000
:Rp2.200.000
:Rp300.000

38. PENGENAAN BEA METERAI
38
No Objek Tarif
1 surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang
sejenis, beserta rangkapnya.
Rp.10.000,00
2 akta-akta notaris termasuk salinannya. Rp.10.000,00
3 akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-
rangkapnya.
Rp.10.000,00
4 Dokumen yang memuat jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari
Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
Rp.10.000,00
a Menyebutkan penerimaan uang
b Berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi
atau diperhitungkan

39. 5 surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun Rp.10.000,00
6 Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak
berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun
Rp.10.000,00
7 Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah Rp.10.000,00
8 Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Rp.10.000,00
39
PENGENAAN BEA METERAI

41. LPJ BENDAHARA PENGELUARAN
33
LPJ
I.Keadaan Pembukuan
II.Keadaan Kas
III.Selisih Kas
IV. Rekonsiliasi I
nternal
V. Penjelasan atas selisih.

42. FORMAT LPJ
34

43. TERIMA KASIH