Dokumen ini berisi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkup kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2013-2014. Beberapa temuan antara lain dokumen sumber pemantauan pengendalian utama kurang dari populasi, belum disusun laporan hasil pemantauan, dan beberapa kantor belum melaksanakan pemantauan pengendalian utama. Dokumen ini juga menjelaskan tugas Bidang Supervisi KPPN

1. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan
Internal Lingkup Kantor Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan RI
Inspektorat Jenderal
Jakarta, 03 Juni 2014
1

2. 2
Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan UKI
vertikal DJPb
Asistensi dan Monitoring Tim Itjen terhadap pelaksanaan Unit Kepatuhan vertikal DJPb s.d. 2014,
sebagai berikut:
1. Monitoring tugas kepatuhan internal lingkup Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan Tahun 2013
dilaksanakan pada 3 (tiga) Kanwil dan 8 (delapan) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN).
2. Monitoring tugas kepatuhan internal lingkup Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan Tahun 2014
dilaksanakan pada 3 (tiga) Kanwil dan 1 (satu) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
3. Asistensi implementasi Evaluasi Implementasi Kecukupan Rancangan (EIKR) Tahun 2014 pada 2
(dua) Kanwil dan 6 (enam) KPPN Ditjen Perbendaharaan.
4. Sampai dengan tahun 2014 (s.d. April 2014) telah disusun perangkat pemantauan atas 20
kegiatan pada Kantor Pusat DJPb dan 8 (delapan) kegiatan pada Kantor Vertikal DJPb.

3. 3
Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan UKI
vertikal DJPb
5. Kegiatan yang di pantau pada level UKI-W dan UKI-P, yaitu:
a. Level UKI Wilayah (UKI-W):
 Pengesahan revisi DIPA;
 Penyusunan LKPP tingkat Kanwil;
 Pemrosesan tagihan dalam rangka pembayaran kegiatan penyediaan barang/jasa melalui
penunjukan langsung dengan mekanisme LS.
b. Level UKI Kantor Pelayanan (UKI-P):
 Penerbitan SP2D LS Non Gaji;
 Penyusunan LKPP tingkat KPPN;
 Pemrosesan tagihan dalam rangka pembayaran kegiatan penyediaan barang/jasa melalui
penunjukan langsung dengan mekanisme LS;
 Penyusunan Laporan Kas Posisi;
 Pemrosesan permintaan TUP (Tambahan Uang Persediaan)
6. Kegiatan yang menjadi sampling penilaian EIKR Tahun 2014:
• Pengesahan revisi DIPA;
• Penerbitan SP2D LS Non Gaji;
• Penyusunan Laporan Kas Posisi

4. 4
Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan UKI
vertikal DJPb
Berdasarkan monitoring dan asistensi Tim Asistensi Itjen terhadap tugas kepatuhan internal lingkup Kantor
Vertikal Ditjen Perbendaharaan, terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :
1. Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Utama (PPU)
• Dokumen sumber dalam pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) kurang dari populasi,
yaitu hanya 30% dari populasi.
• Ketidaksesuaian angka sampling dalam Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) dengan data sumber.
• Terhadap Pemantauan Pengendalian Utama belum disusun DUPU (Daftar Uji Pengendalian Utama).
2. Pelaksanaan Observasi (TOPU)
Observasi belum dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal.
3. Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama (LHPPU)
• Terhadap pelaksanaan pemantauan belum dilaporkan dan disusun LHPPU-nya. Hasil pelaksanaan
pemantauan dilaporkan secara triwulanan dalam Laporan Triwulanan.
• Keterlambatan penyampaian LHPPU kepada Kantor Pusat DJPb.
4. Penyusunan Laporan Triwulanan
• Ketidak sesuaian data antara Laporan Triwulanan dengan dokumen sumber.
• Keterlambatan penyampaian Laporan Triwulanan.
• Laporan Triwulanan belum disusun oleh Unit Kepatuhan Internal.

5. 5
Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan UKI vertikal DJPb
5. Terdapat Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan yang belum melaksanakan Pemantauan
Pengendalian Utama (PPU)
6. Permasalahan/tantangan dengan adanya implementasi SPAN yang telah memasuki tahap piloting
pada beberapa Kanwil. Adanya implementasi SPAN ini membuat pemantauan pengendalian intern
yang disusun berdasarkan kondisi yang lama/sebelum adanya SPAN, tidak dapat berjalan
sebagaimana mestinya dan menimbulkan kebingungan karena belum adanya keputusan dari kantor
pusat atas kondisi tersebut.
Selain hal tersebut dapat disampaikan bahwa pemantauan Efektivitas Implementasi Kecukupan
Rancangan (EIKR) dilaksanakan oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 183 Tahun 2013 tentang
Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2014-2024, mencakup:
1. Pemantauan Efektivitas Pengendalian Intern Entitas
2. Pemantauan Efektivitas Implementasi (PEI)
3. Evaluasi Kecukupan Rancangan (EKR)
Dalam PMK tersebut, ditetapkan bahwa target Indikator Kinerja Utama (IK) terkait implementasi EIKR
adalah “Efektif Dengan Pengecualian (E2)”.

6. 6
Tugas Bidang SKKI (Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal)
Tugas Bidang SKKI sebagaimana dalam PMK Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan:
1. penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas kuasa Bendahara Umum Negara
pada KPPN;
2. penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelayanan perbendaharaan;
3. penyiapan bahan penilaian kinerja KPPN;
4. monitoring dan evaluasi pemenuhan standar tata kelola KPPN;
5. penyiapan bahan supervisi dan implementasi standar prosedur operasi aplikasi SPAN dan SAKTI;
6. monitoring standardisasi infrastruktur dan SDM pendukung SPAN dan SAKTI;
7. penyiapan bahan bimbingan teknis operasionalisasi aplikasi SPAN dan SAKTI;
8. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan
risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan Kantor Wilayah dan
KPPN; dan
9. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan
perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Wilayah.

7. 7