1. SOSIALISASI
PMK. NOMOR:162/PMK.05/2013
TENTANG
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATKER
PENGELOLA APBN
1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA, DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
RAPAT KOORDINASI TEKNIS SEKSI BANK DAN SEKSI SUPERVISI
PROSES BISNIS
JAKARTA, 21 MEI 2014

2. 2
DASAR HUKUM

3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM)
Bendahara
Penerimaan/Pengeluaran
Pejabat Perbendaharaan
3
M
E
K
A
N
I
S
M
E
S
A
L
I
N
G
U
J
I

4. PMK NO.
73/PMK.05/2008 dan
PERDIRJEN
PERBENDAHARAAN
NO. PER-47/PB/2009
PMK NO.
162/PMK.05/2013 dan
PERDIRJEN
PERBENDAHARAAN NO.
PER-3/PB/2014
Kelemahan Dalam Implementasi:
1.Belum mengatur bagaimana tata cara pengangkatan dan
pemberhentian bendahara
2.Belum mengatur detail untuk bendahara penerimaan
3.Bendahara mencatat belanja LS kepada pihak ketiga
4.Tidak diberikan aplikasi yang secara teknis membantu bendahara
menyusun LPJ
Meluruskan hal prinsip dan melengkapi:
1.Mengatur bagaimana tata cara pengangkatan dan pemberhentian
bendahara sehingga jelas kedudukan dan tanggung jawab bendahara.
2.Mengatur penatausahaan Bendahara Penerimaan.
3.Disiapkan aplikasi yang secara teknis membantu bendahara dan
standarisasi format laporan.
4.Meluruskan pengaturan bahwa bendahara bertanggungjawab atas uang
yang dikelolanya.
5.Penertiban rekening (LPJ Bendahara dilampiri rek koran).
6.Mengatur norma waktu dalam hal bendahara menyimpan uang LS
seperti honor.
4

5. PERBEDAAN KONSEPSI (01)
Hubungan Bendahara
dengan KPA
5
PERBEDAAN KONSEPSI

6. Pembukuan
Bendahara
6
PERBEDAAN KONSEPSI (2)

7. BAB URAIAN PASAL
I. Ketentuan Umum 1
II. Pengangkatan Bendahara 6
III. Pembebastugasan Sementara dan Pengangkatan Kembali
Bendahara
10
IV. Perberhentian Bendahara dan Penetapan Pejabat Pengganti
Bendahara
13
V. Penatausahaan Kas 15
VI. Pembukuan Bendahara 30
VII. Pemeriksaan Kas Bendahara dan Rekonsiliasi Pembukuan
Bendahara dengan UAKPA
34
VIII. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara dan BPP
38
IX. Ketentuan Penutup 47
SISTEMATIKA
PMK NO. 162/PMK.05/2013
7

8. 8
NOMENKLATUR BENDAHARA
1
2
3

9. PENGERTIAN BENDAHARA
1. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama
negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat
berharga atau barang-barang negara/daerah.
2. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan
negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja
kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
3. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja
kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
9

10. BATASAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA
1. Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab
kepada Kuasa BUN, secara pribadi bertanggung
jawab atas seluruh uang/surat berharga yang
dikelolanya.
2. BPP bertanggung jawab secara pribadi atas uang
yang dikelolanya dan menyampaikan LPJ kepada
Bendahara Pengeluaran.
10

11. TANGGUNG JAWAB BENDAHARA
LPJ LPJ
LPJ
- Secara fungsional bendahara bertanggung jawab kpd Kuasa BUN
- Secara pribadi bertanggungjawab atas seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya.
11

12. PENGANGKATAN BENDAHARA
12

13. SYARAT PENGANGKATAN BPP
13

14. GUNA KELANCARAN PELAKSANAAN PENERIMAAN, KEPALA KANTOR/SATKER DAPAT
MENUNJUK “PETUGAS PENERIMA SETORAN/PPS”
14

15. SYARAT PENGANGKATAN BENDAHARA
1. Harus memiliki Sertifikat Bendahara
2. Dalam hal proses sertifikasi belum
terlaksana, persyaratan yang harus dipenuhi
sbb:
a) Pegawai Negeri
b)Pendidikan minimal SLTA atau sederajat
c) Golongan Minimal II/b atau sederajat
1
22
15

16. PEMBEBASTUGASAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI
BENDAHARA
 Bendahara dibebaskan sementara dari jabatan Bendahara, apabila:
a)Terdapat dugaan bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya
kerugian negara; atau
b)Bendahara tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam waktu paling singkat 3
(tiga) bulan.
Dalam hal bendahara dibebastugaskan sementara, Menteri/ Pimpinan
Lembaga menetapkan Pejabat pengganti sebagai Bendahara.
Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengangkat kembali Bendahara dimaksud
pada jabatannya sebagai Bendahara, apabila:
1.Tidak ditemukan bukti perbuatan melawan hukum,
2.Pegawai kembali bertugas di satker lingkungannya.
1
22
3
16

17. No Pemberhentian Bendahara, jika:
1. Dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat
2. Dijatuhi hukuman yang sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap
3. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri
4. Sakit berkepanjangan
5. Meninggal dunia; atau
6. Mutasi/berpindah tempat kerja
PEMBERHENTIAN BENDAHARA DAN
PENETAPAN PEJABAT BENDAHARA BARU
Menteri/Pimpinan Lembaga mengganti
Bendahara dimaksud dan mengangkat
Bendahara baru, sesuai mekanisme diawal.
17

18. BENDAHARA YANG DIBERHENTIKAN, WAJIB:
1
3
2
4
18

19. 1. Penatausahaan Kas
Bendahara Penerimaan
2. Pentausahaan Kas
Bendahara Pengeluaran
3. Penatausahaan Kas BPP
Meliputi:
PENATAUSAHAAN KAS
 Bendahara harus menatausahakan seluruh uang yang dikelolanya;
 Bendahara wajib menggunakan rekening atas nama jabatannya, pada bank
umum/pos dan dilarang menyimpan uang negara atas nama pribadi;
 Penarikan uang dari rekening Bendahara menggunakan cek yang ditandatangani
oleh KPA dan/atau PPK atas nama KPA dan Bendahara (jenis Giro Pemerintah).
19

20. PENATAUSAHAAN KAS BENDAHARA PENERIMAAN (1)
Bendahara Penerimaan mengelola uang yang sudah
menjadi hak negara maupun yang belum menjadi hak
negara.
Bendahara Penerimaan menyetorkan penerimaan
negara paling lambat akhir hari kerja. Namun bisa
disetorkan hari berikutnya dalam hal:
a.Terkendala jam operasional bank/pos persepsi,
b.Penerimaan negara diterima pada hari libur/diliburkan.
11
2
20

21. PENATAUSAHAAN KAS BENDAHARA PENERIMAAN (2)
Penerimaan negara dapat disetorkan secara berkala
dalam hal:
a.Tidak tersedia bank/pos persepsi sekota
b.Kondisi geografis tidak memungkinkan
c.Jarak tempuh lokasi bank/pos persepsi >2 jam
d.Biayanya untuk melakukan penyetoran melebihi
penerimaan yang diperoleh
Hal itu harus mendapat izin Kanwil DJPBN44
3
21

22. PENATAUSAHAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN/BPP
 Uang yang dikelola Bendahara Pengeluaran/ BPP meliputi:
a.UP/TUP;
b.LS kepada Bendahara Pengeluaran (honor);
c.Pajak (Bendahara sebagai Wajib Pungut);
d.Uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara, contoh:
PNBP yang dikelola Bendahara Pengeluaran;
e.Uang lainnya (hibah, bansos, dll).
 Bendahara Pengeluaran/BPP dapat membayarkan UP/TUP
setelah mendapat SPBy dari PPK.
11
22
22

23. PENATAUSAHAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN/BPP (2)
 Setiap akhir hari kerja, maksimal UP/TUP yang ada di brankas Bendahara
Pengeluaran/BPP adalah Rp 50.000.000,-
 Bila pada akhir hari kerja UP/TUP melebihi Rp 50.000.000,- maka dibuat Berita
Acara Keadaan Kas.
 Bendahara dapat memberikan Uang Muka Kerja (selain UM Perjadin) setelah
mendapat SPBy.
 Pada akhir tahun anggaran, UP/TUP harus disetorkan ke kas negara.
 Sedangkan sisa LS kepada Bendahara disetor paling lambat 90 hari kerja dari
tanggal SP2D.
33
44
55
66
23
77

24. PEMBUKUAN BENDAHARA
Pembukuan Bendahara berdasarkan dokumen sumber dengan
menggunakan aplikasi yang dibangun oleh DJPBN.
SiLaBI
Sistem Laporan Bendahara
Instansi
New
Pembukuan dilakukan pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu dan Buku Pengawasan
Anggaran
Pembukuan mencakup seluruh uang yang ada pada satker tersebut
Dalam hal tidak memungkinkan maka bisa dengan manual tulis tangan/komputer
24

25. PEMERIKSAAN KASBENDAHARA
25

26. LPJ BENDAHARA
LPJ Bendahara menyajikan:
a.Keadaan pembukuan;
b.Keadaan kas akhir bulan;
c.Hasil rekonsiliasi internal;
d.Penjelasan atas selisih.
LPJ Bendahara disusun berdasarkan pembukuan yang dilakukan Bendahara dan
ditandatangani olek Bendahara dan KPA/PPK
Bendahara harus menyampaikan LPJ Bendahara kepada: Kuasa BUN
(KPPN), Menteri/pimpinan lembaga, BPK
26

27. LPJ BENDAHARA (2)
Dalam hal tanggal 10 hari libur maka penyampaiannya pada
hari kerja sebelumnya.
Penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
dengan dilampiri:
a.Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi
b.Salinan rekening koran
c.Daftar Saldo Rekening
d.Daftar Hasil Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara
27

28. SANKSI
1. Bendahara tidak menyampaikan LPJ setiap bulannya;
2. Bendahara menyampaikan LPJ tetapi ditolak KPPN karena ada
kesahahan.
Penundaan penerbitan SP2D atas SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP maupun
SPM-LS melalui Bendahara.
28

29. VERIFIKASI LPJ Bendahara
29

30. PEMBUKUAN BENDAHARA
Buku Bendahara Penerimaan
Buku Kas Umum
Buku Pembantu
BP Kas
BP ……..
Buku Pengawasan
Anggaran Pendapatan
30

31. PEMBUKUAN BENDAHARA
Buku Bendahara Pengeluaran
Buku Kas Umum
Buku Pembantu
Kas
BPP
Buku Pengawasan Anggaran
Belanja
Buku Pembantu Pajak
Uang Muka/Voucher
Uang Persediaan
LS kepada Bendahara
Lain-Lain
31

32. PEMBUKUAN BENDAHARA
Buku Bendahara Pengeluaran Pembantu
Buku Kas Umum BPP
Buku Pembantu
Kas
Buku Pengawasan Anggaran
Belanja
Buku Pembantu Pajak
Uang Muka/voucher
LS kepada Bendahara
Lain-Lain
32

33. PEMERIKSAAN KAS
Berita Acara
Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan
Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran
Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran
Pembatu
Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Bendahara
Penerimaan
Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Bendahara
Pengeluaran
Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima Bendahara
Penerimaan
Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima Bendahara
Pengeluaran
Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima Bendahara
Pengeluaran Pembantu
33

34. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
LPJ Bendahara
LPJ Bendahara Penerimaan
Daftar Rincian Kas di Rekening Bendahara Penerimaan
LPJ Bendahara Pengeluaran
Daftar Rincian Kas di Rekening Bendahara
Pengeluaran
LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu
34

35. ALUR LPJ BENDAHARA
Sekjen K/L
KPPN KanwilSatker
BPK
KanPus DJPBN
LKPPLKK/L Rekonsiliasi
Verifikasi
Pembinaan
Sistem Laporan Bendahara Instansi
35

36. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan
Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Perdirjen Perbendaharaan No. 47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, dicabut dan telah diganti
dengan Perdirjen No. PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan,
Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja pengelola
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara
Ketentuan Penutup PMKKetentuan Penutup PMK
36

37. TUJUAN YANG HENDAK DICAPAI
55
BUN memberikan pedoman kerja bagi 27.181 Bendahara22
33 Mengamankan uang Negara khususnya yang dikelola oleh Bendahara
11
Bendahara menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secara patuh
dan akurat
KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah memiliki alat kontrol bahwa UP telah
dipertanggungjawabkan dengan benar oleh Bendahara satker
66
Dit. PKN-DJPBN memiliki alat analisis dalam rangka strategi pengelolaan kas
44 Mendeteksi seluruh rekening pemerintah, LPJ dilampiri rekening koran
77
Menjawab temuan BPK atas Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan memiliki tata
kelola yang lebih baik
3788
Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

38. Terima KasihTerima Kasih
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II, Lt. III,
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta
(021) 345-6547, (021) 344-9230 Ext 5421
Faksimile : (021) 345-9619
38