TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
1. Pembayaran Langsung (direct payment)
2. Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (reimbursement)
3. Letter of Credit
4. Rekening Khusus (special account)
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
1. Pembayaran Langsung (direct payment)
2. Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (reimbursement)
3. Letter of Credit
4. Rekening Khusus (special account)
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak ElektronikDeny Zaenal Faizin
Cara pembayaran pajak melalui pembuatan kode billing melalui internet atau intranet. Ini merupakan generasi kedua dari pembayaran pajak yang wajib mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016
penerbitan sbsn dan pengaturannya, mekanisme dasar penerbitan sbsn, bentuk mekanisme penjualan/pembelian sbsn, pengaturan dan pengawasan sbsn, perbedaan/persamaan sbsn dan sun
Euro Dissolution Panel Discussion: Giving Treasury the Tools to Take the LeadHedgeTrackers
Panel Discussion was presented at Peninsula Treasury Management Association Monthly Luncheon. The following presented: Helen Kane, President, Hedge Trackers; Laura Langone, Director Global Risk Management, Juniper Networks; Guillermo Gualino, Assistant Treasurer, Agilent Technologies; Tamara Anthony, Director of Treasury, Lam Research.
They discussed the risk factors and the due diligence performed by your treasury peers to address the possibility of one or multiple countries defecting from the Euro. All areas of treasury are contemplated including operational cash management, currency hedge programs, counter-party risk and enterprise risk. We will also discuss how other treasury groups and peer organizations are raising awareness, how best to educate senior management and how to identify potential tax and legal implications.
27.10.2016 г. Семинар компании Аккаунтор и АО "Райффайзенбанк" на тему "Хеджирование валютных рисков и управление ликвидностью в России". Презентация Екатерины Лапшонковой, старшего вице-президента группы развития продуктов по управлению ликвидностью АО «Райффайзенбанк»
International Cash & Treasury Management | Miami 2015efguedes
EuroFinance’s 19th annual conference on
International Cash & Treasury Management
Wednesday 13 - Friday 15 May 2015
Trump National Doral Miami
Miami, US
The leading international treasury event for the Americas
Si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, pengendalian internal, universitas mercu bu...Adi Permana
The implementation of the system internal control of cash receipts on a distributor was very important. Because with implementation the control system effective and efficient to prevent and reduce the risk of misuse of cash receipts. The company can survive and achieve its objectives if internal controls can help a company to achieve its performance and profitability targets and prevent loss of assets or entities.
The purpose of this study was to analyze how the system of internal control of cash receipts have been effective and in accordance with the theory. This research was conducted at the company PT. Javas Tripta Gemala, a company distributor of herbal medicine. The system internal control of cash receipts have been effective, because the separation of duties between the functions associated with cash receipts.
Data collected by the method of observation, interviews, and documentation. The analysis was performed with qualitative methods by comparing theory and practice. Based on the research that has been conducted showing that the system of internal control of cash receipts include organizational structure, system of authorization and record keeping as well as a healthy practice in accordance with the plugging in standard operating procedures set by the company and not deviate from the theoretical elements of internal control by theory.
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO BaruAhmad Abdul Haq
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
IBO adalah singkatan dari Individual Business Owner, atau pemilik bisnis individu dalam MLM Amway. Dikenal juga dengan sebutan ABO (Amway Business Owner).
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019Ahmad Abdul Haq
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
1. Acara Rapat Koordinasi Teknis
Seksi Bank dan Seksi Supervisi Proses Bisnis
Jakarta, 21 Mei 2014 1
2. DASAR HUKUM
Pengelolaan Rekening Milik K/L
Nomor : 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik
Kementerian Negara /Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
Nomor : 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan PMK Nomor :
57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian
Negara /Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
Nomor : 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah
pada Kementerian Negara/Lembaga.
PMK Nomor : 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam
Rangka Pengelolaan Dan Penertiban Rekening Pemerintah pada
Kementerian Negara/Lembaga.
2
5. Rekening Penerimaan dan
Rekening Pengeluaran
Surat Permohonan Pembukaan rekening dilampiri:
1.Foto copy DIPA
2.Surat Pernyataan Penggunaan Rekening
Rekening Lainnya
Surat Permohonan Pembukaan rekening dilampiri:
1.Surat Pernyataan Penggunaan Rekening
2.Catatan:
Tujuan penggunaan rekening harus jelas
Sumber dana harus jelas
Untuk satker BLU jenis rekening yang dibuka harus jelas
5
6. Dalam rangka pengelolaan kas, BUN/Kuasa BUN dapat
memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan
Sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening
tersebut ke Rekening Kas Umum Negara apabila tidak
mendapat persetujuan BUN (Kuasa BUN Pusat &
Daerah).
PENUTUPAN REKENINGPENUTUPAN REKENING
6
10. Pembekuan RekeningPembekuan Rekening
SementaraSementara
Dilakukan dalam hal:
Pembukaan Rekening tanpa persetujuan BUN/Kuasa BUN;
Tidak melaporkan pembukaan Rekening yang dilakukannya
kepada BUN/Kuasa BUN paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak
tanggal pembukaan rekening;
Tidak mengajukan permohonan persetujuan kepada
BUN/Kuasa BUN atas Rekening yang dibuka sebelum
berlakunya PMK No. 57/PMK.05/2007;
Tidak menyajikan Rekening yang dikelolanya dalam Laporan
Keuangan Kementerian Negara/lembaga/kantor/satuan kerja.
10
11. Pencabutan Sanksi Pembekuan
Sementara
BUN/Kuasa BUN berwenang mencabut sanksi pembekuan
sementara Rekening, dalam hal Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja telah :
Mendapat persetujuan dari BUN/Kuasa BUN ;
Melaporkan pembukaan Rekening kepada BUN/Kuasa BUN ;
Mengajukan permohonan persetujuan kepada BUN/Kuasa BUN
atas Rekening yang dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007;
Memperbaiki laporan keuangan kementerian Negara/lembaga/
kantor/satuan kerja dengan menyajikan seluruh Rekening yang
dikelolanya.
11
12. Rekening yang tidak digunakan lagi sesuai
dengan tujuan pembukaannya harus ditutup
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala
Kantor/Satuan Kerja dan saldonya
dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum
Negara pada Bank Indonesia
PENUTUPANPENUTUPAN
REKENING
12
13. BUN/Kuasa BUN berwenang menutup Rekening
dan memindahbukukan saldonya ke Rekening Kas
Umum Negara jika :
Rekening yang tidak atau tidak lagi digunakan
sesuai dengan tujuan pembukaannya tetapi
tidak ditutup oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja.
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala
Kantor/Satuan Kerja dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah tanggal pembekuan
sementara tidak melaksanakan tindaklanjut atas
rekening yang dibekukan sesuai dengan PMK ini.
Penutupun Rekening oleh BUN (1)
13
14. 1. Penutupan rekening dan pemindahbukuan saldo dilaksanakan
oleh BUN/Kuasa BUN Pusat dan di Daerah dengan
menyampaikan permintaan tertulis kepada bank sentral/bank
umum/kantor pos dengan tembusan kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan.
2. Dalam hal bank umum belum dan/atau tidak melakukan
penutupan dan pemindahbukuan saldo ke Rekening Kas Umum
Negara, BUN/Kuasa BUN Pusat menyampaikan permintaan
tertulis kepada Bank Indonesia agar menginstruksikan bank
umum untuk memenuhi permintaan penutupan dan
pemindahbukuan saldo ke Rekening Kas Umum Negara.
Penutupun Rekening oleh BUN (2)
14
15. Pemindahbukuan saldo ke Rekening Kas Umum Negara
dicatat sebagai Pendapatan dari Penutupan Rekening
dengan kode akun 423931
Dalam hal rekening yang telah ditutup dan saldonya telah
dipindahkanbukukan ke Rekening KUN terbukti bukan
milik K/L/Kantor/ Satker, saldo rekening dimaksud dapat
dikembalikan kepada pemilik rekening sesuai dengan
mekanisme pengembalian pendapatan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penutupun Rekening oleh BUN (3)
15
17. 1. Latar Belakang1. Latar Belakang
Rekening pemerintah tidak bisa di monitor oleh DJPBN
Saldo di rekening pemerintah tidak diketahui
Rekening tidak terdata dengan baik untuk managerial
report maupun accountability report sehingga menjadi
salah satu penyebab LKPP bermasalah.
Data base rekening di KPPN/Dit. PKN tidak up to date
Keterbatasan teknikal pada BI dan Bank umum, untuk
meng-TSA-kan rekening bendahara ke BI.
Keinginan untuk mendapatkan bunga yang lebih baik
17
18. Contoh tingkat bunga pada salah satu bank:
< 5 Juta Þ 0 %
>= 5 Juta – < 50 Juta Þ 0,75 %
>= 50 Juta – < 500 Juta Þ 1,5 %
>= 500 Juta – < 1 M Þ 2 %
>= 1 M Þ 2,5 %
Rekening Bendahara Pengeluaran hanya mendapat
remunerasi sebesar 0% – 2.5% per tahun dari saldo
terendah.
Lanjutan.Lanjutan.....
Latar BelakangLatar Belakang
18
20. Pihak perbankan menawarkan :
Treasury Notional Pooling
Mekanisme konsolidasi dari seluruh rekening
bank umum tertentu tanpa harus melakukan
pemindahbukuan.
3. Solusi3. Solusi
20
22. Rekening pemerintah yang masuk dalam program TNP harus
mendapatkan izin dari Bendahara Umum Negara (PMK Nomor
57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik
Kementerian Negara Lembaga/Kantor/satuan Kerja).
Hasil renumerasi dari TNP disetorkan secara langsung ke Kas
Negara sebagai pendapatan dari pelaksanaan Treasury
Notional Pooling (423253).
Rekening pemerintah didaftarkan oleh Direktorat Pengelolaan
Kas Negara ke Bank Umum peserta TNP untuk disertakan
dalam program TNP.
4. Rekening TNP4. Rekening TNP
22
23. Tidak termasuk dalam program TNP adalah
rekening operasional BLU.
Rekening yang berdasarkan ketentuan yang
berlaku menyatakan bahwa bunga/jasa giro
rekening dimaksud tidak untuk disetor ke
Rekening Kas Negara (sebagai contoh rekening
hibah, rekening titipan, rekening haji, dll).
Bukan Rekening TNPBukan Rekening TNP
23
24. Saldo seluruh yang masuk dalam TNP dikonsolidasikan pada
akhir hari setelah proses tutup buku dan diberikan jasa giro
harian oleh Bank sesuai dengan kesepakatan yang tertuang
dalam kontrak
Bendahara Pengeluaran tidak diperkenankan menarik uang
yang menjadi tanggung jawabnya setelah pukul 15.00 waktu
setempat.
Pada keesokan harinya pada pukul 08.00 waktu setempat,
Bendahara Pengeluaran dapat menarik uangnya kembali seperti
semula, sesuai dengan jumlah saldo pada hari sebelumnya.
Waktu Operasional Rek. 08.00 – 15.00
Bendahara Pengeluaran Waktu Setempat
5. Mekanisme5. Mekanisme
24
25. Saldo rekening bendahara dimonitor oleh Dit. PKN dengan
menggunakan Cash Management System.
Bank pelaksana TNP mengkonsolidasikan saldo pada saat tutup
buku tanpa pemindahbukuan.
Data saldo konsolidasi kemudian dikirimkan ke Dit. PKN melalui
fasilitas File Transfer Protocol.
Data saldo konsolidasi kemudian di input ke dalam aplikasi TNP
di Dit. PKN.
Setiap tiga bulan dilakukan rekonsiliasi dengan bank pelaksana
TNP mengenai jumlah rekening, saldo konsolidasi dan jasa giro.
Lanjutan...
Mekanisme
25
28. No Bank Jml Rek
1 BRI 14.046
2 Mandiri 4.227
3 BNI 3.577
4 Bank BJB 335
5 Bank DKI 69
6 BPD DIY 149
7 Bank Jateng 551
8 Bank Jatim 414
9 Bank Aceh 212
10 Bank Sumut 149
11 Bank Nagari 359
12 Bank Riaukepri 360
13 Bank Sumselbabel 136
14 Bank Lampung 13
15 Bank Kalsel 11
No Bank Jml Rek
16 Bank Kalbar 92
17 Bank Kaltim 13
18 Bank Sulsel 120
19 Bank Sulut 59
20 Bank NTB 159
21 BPD Bali 81
22 BPD NTT 49
23 Bank Maluku 68
24 Bank Papua 47
25 Bank Bengkulu 91
26 Bank Sultra 99
27 BTN 69
28 Bukopin 137
29 Pos Indonesia 291
Total 25.650
8.8. Data Rekening Per 31 Des 2012
28
29. Segi pendapatan :
Tingkat remunerasi yang lebih menguntungkan
Saldo Konsolidasi membuat saldo patokan penghitungan bunga tidak
pernah sebesar Rp. 0.-sehingga pendapatan jasa giro perbulan sebesar
Rp. 0,- juga tidak terjadi.
Segi administrasi
Rekening Bendahara pengeluaran dan penerimaan, Lainnya
teradministrasi dengan baik dalam aplikasi TNP.
Mengetahui jumlah uang di rekening bendahara pengeluaran dan
penerimaan, lainnya secara realtime online dengan menggunakan cash
management system
Lebih mudah menghitung dan memonitor besarnya PNBP untuk jasa giro
saldo rekening Bendahara Pengeluaran
8.8. Manfaat TNP
29
30. Segi waktu :
Sangat efisien karena saldo rekening pada akhir hari kerja
tidak dipindahbukukan dan tidak berubah, akan tetapi saldo
seluruh rekening dijumlahkan pada Kantor Pusat Bank
Umum.
Segi Biaya :
Bank tidak mengenakan biaya atas penerapan Treasury
Notional Pooling.
LanjutanLanjutan......
Manfaat TNP
30
31. KPPN agar menginformasikan pelaksanaan Treasury Notional Pooling kepada
seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga dalam wilayah kerjanya
KPPN agar menyampaikan perubahan data Rekening pada saat terjadi
pembukaan dan penutupan rekening ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
Sebagai basis data yang valid untuk jumlah satker dan rekening satker
yang meliputi :
Data Rekening Pengeluaran
Data Rekening Penerimaan
Data Rekening Pemerintah Lainya
Menyampaikan updating data rekening pada saat terjadi perubahan
ke Dit. PKN.
9.9. Peran KPPN dan Kanwil DJPB
Peran KPPN
Peran Kanwil
31