POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN Prinsip-prinsip Transferke Daerah Disampaikanpada Forum SilaturahmiMahasiswa UNDIP & DJPK, 6 Mei 2010 Surabaya, 27 April 2010
13. Penyaluran danaTransfer ke Daerah dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
14.
15. Perubahan Pola Pelaksanaan Transfer Ke Daerah 2008 (PMK 04/2008) 2007 dan tahun2 sebelumnya 2009 (PMK 21/2009) 2010 (PMK ……../2010) Pemda SPM DJPK SPM KPPN DJPbn SP2D SP2D Rek Kas Umum Negara Rek Kas Negara RKUD (Pemda) RKUD (Pemda)
29. DokumenPelaksanaanAnggaranTransferke Daerah DokumenKPA (Ditjen PK) - DIPA - SPAT - SPP - SPM DokumenPemda(Penerima Transfer) - Nota Kredit - LembarKonfirmasi DokumenAkuntansi & Pelaporan - SPM - SP2D - LembarKonfirmasi Dokumen BUN (DitjenPerbendaharaan) - SP2D
30. DBH PBB Bagian Pusat yang dikembalikan secara merata kepada Kab/Kota PENYALURAN DBH PBB November Agustus April 50% 25% Alokasi Definitif minus Penyaluran Tahap 1 & 2 Tahap 3 Tahap 1 Tahap 2 Dari perkiraan alokasi pada Bulan April dari perkiraan alokasi dari perkiraan alokasi
31. PENYALURAN DBH PBB DBH PBB Bagian Pusat yang dikembalikan sebagaiinsentif kepada Kab/Kota November DiberikankepadaKab/Kota yang mencapai target PBB sektorPedesaan/ Perkotaan TA sebelumnya. DisalurkanbersamaandenganTahap 3
32. DBH BPHTB Bagian Pusat yang dikembalikan secara merata kepada Kab/Kota PENYALURAN DBH BPHTB November Agustus April 25% 25% Alokasi Definitif minus Penyaluran Tahap 1 & 2 Tahap 3 Tahap 1 Tahap 2 Dari perkiraan alokasi pada Bulan April dari perkiraan alokasi dari perkiraan alokasi
33.
34. Hari Rabu untuk DBH BPHTB, dan Hari Jum’at untuk DBH PBB Bagian Daerah
35.
36. Penyaluran DBH CHT 20% Tahap 1 30% Tahap 2 30% Tahap 3 Dari alokasi sementara Tahap 4 Selisih antara alokasi definitif dengan jumlah penyaluran Triwulan I, II, III.
37. PENYALURAN DBH SDA 1 20% Tw - I 2 PMK Alokasi 3 4 20% Tw - II 5 PMK Alokasi 6 7 Realisasi PNBP hasil rekonsiliasi dikalikan porsi DBH dikurangi penyaluran Tw I dan Tw II Tw - III 8 9 10 Realisasi PNBP hasil rekonsiliasi dikalikan porsi DBH dikurangi penyaluran Tw I s/d Tw III 11 Tw - IV 12
38.
39.
40. POLA PENYALURAN DANA OTONOMI KHUSUS dan DANA PENYESUAIAN Penyaluran Dana OtsusdilaksanakansetelahmendapatpertimbangandariMenteriDalamNegeri. Dicairkandalam 3 tahapanyaituTahap I (Maret) (30%),Tahap II (Juli) 45%, danTahap III (Oktober) 25%. PenyaluranDana Penyesuaiandilaksanakansesuaiperaturan yang berlaku
41. KementerianKeuanganRI - 2010 Sekian dan TerimaKasih DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI Jl. Dr Wahidin No. 1 GedungSutiknoSlamet (Gdg D) Lt. 16 Jakarta 10710 Telepon : (021) 3509442, 3509445 Fax : (021) 3506218 Website : www.djpk.depkeu.go.id