SlideShare a Scribd company logo
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN Prinsip-prinsip Transferke Daerah Disampaikanpada Forum SilaturahmiMahasiswa UNDIP & DJPK, 6 Mei 2010 Surabaya, 27 April 2010
DasarHukum ,[object Object]
PP 55/2005 tentang Dana Perimbangan
PMK 21/2009 tentangPelaksanaandanPertanggungjawabanAnggaran Transfer ke Daerah,[object Object]
SDA
DBH
DAU
DAKDana Perimbangan Transfer ke Daerah Dana Otsus Penyelenggaraan Desentralisasi (Masuk APBD) Dana Penyesuaian
Dana APBN ke Daerah Instansi Vertikal Transfer kedaerah Dana Bantuan Dana Subsidi Dekon dan TP
SumberPenerimaan APBD ,[object Object]
Transfer ke Daerah
Lain-lain Pendapatan,[object Object]
Penyaluran danaTransfer ke Daerah dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Menteri Keuangan menunjuk Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Kuasa Pengguna  Anggaran (KPA),[object Object]
Perubahan Pola Pelaksanaan Transfer Ke Daerah 2008 (PMK 04/2008)  2007 dan tahun2 sebelumnya 2009 (PMK 21/2009)  2010 (PMK ……../2010)  Pemda SPM DJPK SPM KPPN DJPbn SP2D SP2D Rek Kas Umum Negara Rek Kas Negara RKUD (Pemda) RKUD (Pemda)
PolaPenyaluranBelanjaKe Daerahs.d. 2007 SPM 467 178 SP2D KPPN daerah kppn KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN 9
new design Transfer ke Daerah 2008 = 484 daerah pusat 10 2009 = 510 daerah 2010 = 524 daerah
Prinsip-prinsip Transfer ,[object Object]
Jadwal Tertentu
Pengisian Kas
Satu Rekening & Informatif
Mendorong Koordinasi,[object Object],[object Object]
Pengisian Kas - DBH Pajak - DBH Cukai - DBH SDA  - DAU DAK ,[object Object]
Tidak terkait dengan kinerja penyerapan di DaerahBlock Grant ,[object Object], Terkait dengan kinerja penyerapan di Kas Daerah ,[object Object],Specific Grant
Satu Rekening & Informatif ,[object Object]
Disediakan layanan tertulis berupa “Lembar Konfirmasi/Kuitansi”
Disediakan layanan informasi transfer secara elektronik berbasis web,[object Object]
Pengelola Kas Daerah wajib menginformasikan tersedianya dana DAK kepada SKPD,[object Object]
DokumenPelaksanaanAnggaranTransferke Daerah DokumenKPA (Ditjen PK) - DIPA - SPAT - SPP - SPM DokumenPemda(Penerima Transfer) - Nota Kredit - LembarKonfirmasi DokumenAkuntansi & Pelaporan - SPM - SP2D - LembarKonfirmasi Dokumen BUN (DitjenPerbendaharaan) - SP2D

More Related Content

What's hot

Konsep Anggaran Berbasis Kinerja
Konsep Anggaran Berbasis KinerjaKonsep Anggaran Berbasis Kinerja
Konsep Anggaran Berbasis Kinerja
Juwarto Tulungagung
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Tatang Suwandi
 
Pedoman kerja mekanisme hibah luar negeri
Pedoman kerja mekanisme hibah luar negeriPedoman kerja mekanisme hibah luar negeri
Pedoman kerja mekanisme hibah luar negerisyahidahputri
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
Sujatmiko Wibowo
 
Hibah Bansos
Hibah BansosHibah Bansos
Hibah Bansos
Agung Prihatmiko
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Dadang Solihin
 
Pengadaan barang dan jasa di tingkat desa
Pengadaan barang dan jasa di tingkat desaPengadaan barang dan jasa di tingkat desa
Pengadaan barang dan jasa di tingkat desa
Frans Dione
 
Presentasi Panduan Umum Pelaksana KPBU
Presentasi Panduan Umum Pelaksana KPBUPresentasi Panduan Umum Pelaksana KPBU
Presentasi Panduan Umum Pelaksana KPBUH2O Management
 
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
Nurul Angreliany
 
sistem penganggaran negara
sistem penganggaran negarasistem penganggaran negara
sistem penganggaran negara
Ary Efendi
 
Buku pedoman hibahairminum-apbn
Buku pedoman hibahairminum-apbnBuku pedoman hibahairminum-apbn
Buku pedoman hibahairminum-apbn
andrianus mossel
 
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptxSosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
KharizaUmami1
 
Pinjaman Daerah Untuk Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih
Pinjaman Daerah Untuk Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air BersihPinjaman Daerah Untuk Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih
Pinjaman Daerah Untuk Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air BersihPemerintah Kota Singkawang
 
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRDTata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRDAde Suerani
 
Paparan Sosialisasi Permen PUPR 12 tahun 2020.oke.pptx
Paparan Sosialisasi Permen PUPR 12 tahun 2020.oke.pptxPaparan Sosialisasi Permen PUPR 12 tahun 2020.oke.pptx
Paparan Sosialisasi Permen PUPR 12 tahun 2020.oke.pptx
Yunielvira
 
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
Massaputro Delly TP
 
KAK PERENCANAAN
KAK PERENCANAANKAK PERENCANAAN
KAK PERENCANAAN
Muhammad Noor
 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Deddy Supriady Bratakusumah
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
Ahmad Abdul Haq
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
Sujatmiko Wibowo
 

What's hot (20)

Konsep Anggaran Berbasis Kinerja
Konsep Anggaran Berbasis KinerjaKonsep Anggaran Berbasis Kinerja
Konsep Anggaran Berbasis Kinerja
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012
 
Pedoman kerja mekanisme hibah luar negeri
Pedoman kerja mekanisme hibah luar negeriPedoman kerja mekanisme hibah luar negeri
Pedoman kerja mekanisme hibah luar negeri
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Hibah Bansos
Hibah BansosHibah Bansos
Hibah Bansos
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
 
Pengadaan barang dan jasa di tingkat desa
Pengadaan barang dan jasa di tingkat desaPengadaan barang dan jasa di tingkat desa
Pengadaan barang dan jasa di tingkat desa
 
Presentasi Panduan Umum Pelaksana KPBU
Presentasi Panduan Umum Pelaksana KPBUPresentasi Panduan Umum Pelaksana KPBU
Presentasi Panduan Umum Pelaksana KPBU
 
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
 
sistem penganggaran negara
sistem penganggaran negarasistem penganggaran negara
sistem penganggaran negara
 
Buku pedoman hibahairminum-apbn
Buku pedoman hibahairminum-apbnBuku pedoman hibahairminum-apbn
Buku pedoman hibahairminum-apbn
 
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptxSosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
 
Pinjaman Daerah Untuk Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih
Pinjaman Daerah Untuk Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air BersihPinjaman Daerah Untuk Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih
Pinjaman Daerah Untuk Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih
 
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRDTata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
 
Paparan Sosialisasi Permen PUPR 12 tahun 2020.oke.pptx
Paparan Sosialisasi Permen PUPR 12 tahun 2020.oke.pptxPaparan Sosialisasi Permen PUPR 12 tahun 2020.oke.pptx
Paparan Sosialisasi Permen PUPR 12 tahun 2020.oke.pptx
 
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
 
KAK PERENCANAAN
KAK PERENCANAANKAK PERENCANAAN
KAK PERENCANAAN
 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 

Similar to Prinsip2 transfer ke daerah

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009
abeyraffley
 
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
Ahmad Abdul Haq
 
Sosialisasi LLAT 2020 DJPB INDONESIA RAYA
Sosialisasi LLAT 2020 DJPB INDONESIA RAYASosialisasi LLAT 2020 DJPB INDONESIA RAYA
Sosialisasi LLAT 2020 DJPB INDONESIA RAYA
rahman635988
 
BAHAN_AJAR_DEPUTI_IV_MS2003.ppt
BAHAN_AJAR_DEPUTI_IV_MS2003.pptBAHAN_AJAR_DEPUTI_IV_MS2003.ppt
BAHAN_AJAR_DEPUTI_IV_MS2003.ppt
ernis aisyah
 
2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
Ahmad Abdul Haq
 
Presentasi KPPN dana desa dpr-RI tahun 2021.pptx
Presentasi KPPN dana desa dpr-RI tahun 2021.pptxPresentasi KPPN dana desa dpr-RI tahun 2021.pptx
Presentasi KPPN dana desa dpr-RI tahun 2021.pptx
APDKasohor
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
Ahmad Abdul Haq
 
Kemendagri kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012
Kemendagri   kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012Kemendagri   kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012
Kemendagri kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012Operator Warnet Vast Raha
 
S-54 Lengkap.pptx
S-54 Lengkap.pptxS-54 Lengkap.pptx
S-54 Lengkap.pptx
LukiBas
 
PMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdf
PMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdfPMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdf
PMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdf
irmanurfitroh
 
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
PDMSBaubau
 
Materi Pak Dwinanto.pptx
Materi Pak Dwinanto.pptxMateri Pak Dwinanto.pptx
Materi Pak Dwinanto.pptx
MetaAmida2
 
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
ErickTanalepy
 
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.pptWajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Tito Franky
 
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
BappedaLampungUtara
 
Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210Arbyn Dungga
 
Kebijakan dana alokasi umum 2021
Kebijakan dana alokasi umum 2021Kebijakan dana alokasi umum 2021
Kebijakan dana alokasi umum 2021
Purwakhidin Purwakhidin
 
Slide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptx
Slide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptxSlide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptx
Slide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptx
ElisaNurCholis1
 
langkah langkah akhir tahun 2023 kemekeu
langkah langkah akhir tahun 2023 kemekeulangkah langkah akhir tahun 2023 kemekeu
langkah langkah akhir tahun 2023 kemekeu
DeeKafka1
 

Similar to Prinsip2 transfer ke daerah (20)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009
 
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
 
Sosialisasi LLAT 2020 DJPB INDONESIA RAYA
Sosialisasi LLAT 2020 DJPB INDONESIA RAYASosialisasi LLAT 2020 DJPB INDONESIA RAYA
Sosialisasi LLAT 2020 DJPB INDONESIA RAYA
 
BAHAN_AJAR_DEPUTI_IV_MS2003.ppt
BAHAN_AJAR_DEPUTI_IV_MS2003.pptBAHAN_AJAR_DEPUTI_IV_MS2003.ppt
BAHAN_AJAR_DEPUTI_IV_MS2003.ppt
 
2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
 
Presentasi KPPN dana desa dpr-RI tahun 2021.pptx
Presentasi KPPN dana desa dpr-RI tahun 2021.pptxPresentasi KPPN dana desa dpr-RI tahun 2021.pptx
Presentasi KPPN dana desa dpr-RI tahun 2021.pptx
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
Kemendagri kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012
Kemendagri   kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012Kemendagri   kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012
Kemendagri kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012
 
S-54 Lengkap.pptx
S-54 Lengkap.pptxS-54 Lengkap.pptx
S-54 Lengkap.pptx
 
PMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdf
PMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdfPMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdf
PMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdf
 
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
 
Materi Pak Dwinanto.pptx
Materi Pak Dwinanto.pptxMateri Pak Dwinanto.pptx
Materi Pak Dwinanto.pptx
 
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
 
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.pptWajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
 
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
 
Presentasi dak
Presentasi dakPresentasi dak
Presentasi dak
 
Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210
 
Kebijakan dana alokasi umum 2021
Kebijakan dana alokasi umum 2021Kebijakan dana alokasi umum 2021
Kebijakan dana alokasi umum 2021
 
Slide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptx
Slide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptxSlide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptx
Slide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptx
 
langkah langkah akhir tahun 2023 kemekeu
langkah langkah akhir tahun 2023 kemekeulangkah langkah akhir tahun 2023 kemekeu
langkah langkah akhir tahun 2023 kemekeu
 

More from Herry Prananto

Kajian mapping keuangan daerah
Kajian mapping keuangan daerahKajian mapping keuangan daerah
Kajian mapping keuangan daerahHerry Prananto
 
Kajian sinkronisasi pungutan pusat dan daerah
Kajian sinkronisasi pungutan pusat dan daerahKajian sinkronisasi pungutan pusat dan daerah
Kajian sinkronisasi pungutan pusat dan daerahHerry Prananto
 
Kajian pengalihan dana dekon & tp
Kajian pengalihan dana dekon & tpKajian pengalihan dana dekon & tp
Kajian pengalihan dana dekon & tpHerry Prananto
 
Kajian pemekaran daerah
Kajian pemekaran daerahKajian pemekaran daerah
Kajian pemekaran daerahHerry Prananto
 
Kajian formula rating daerah
Kajian formula rating daerahKajian formula rating daerah
Kajian formula rating daerahHerry Prananto
 
Buletin defis 02 djpk
Buletin defis 02   djpkBuletin defis 02   djpk
Buletin defis 02 djpk
Herry Prananto
 
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerah
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerahPmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerah
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerahHerry Prananto
 
Japan’s development experience edited
Japan’s development experience editedJapan’s development experience edited
Japan’s development experience editedHerry Prananto
 
Seto city introduction
Seto city introductionSeto city introduction
Seto city introductionHerry Prananto
 
Good governance theory and practice08
Good governance theory and practice08Good governance theory and practice08
Good governance theory and practice08Herry Prananto
 
Aichi financial standing
Aichi financial standingAichi financial standing
Aichi financial standingHerry Prananto
 
Sosialisasi samarinda 2011
Sosialisasi samarinda 2011Sosialisasi samarinda 2011
Sosialisasi samarinda 2011Herry Prananto
 
Assessment Center DJPK
Assessment Center DJPKAssessment Center DJPK
Assessment Center DJPKHerry Prananto
 

More from Herry Prananto (15)

Kajian mapping keuangan daerah
Kajian mapping keuangan daerahKajian mapping keuangan daerah
Kajian mapping keuangan daerah
 
Kajian sinkronisasi pungutan pusat dan daerah
Kajian sinkronisasi pungutan pusat dan daerahKajian sinkronisasi pungutan pusat dan daerah
Kajian sinkronisasi pungutan pusat dan daerah
 
Kajian pengalihan dana dekon & tp
Kajian pengalihan dana dekon & tpKajian pengalihan dana dekon & tp
Kajian pengalihan dana dekon & tp
 
Kajian pemekaran daerah
Kajian pemekaran daerahKajian pemekaran daerah
Kajian pemekaran daerah
 
Kajian formula rating daerah
Kajian formula rating daerahKajian formula rating daerah
Kajian formula rating daerah
 
Konsolidasi 2011
Konsolidasi 2011Konsolidasi 2011
Konsolidasi 2011
 
Buletin defis 02 djpk
Buletin defis 02   djpkBuletin defis 02   djpk
Buletin defis 02 djpk
 
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerah
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerahPmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerah
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerah
 
Japan’s development experience edited
Japan’s development experience editedJapan’s development experience edited
Japan’s development experience edited
 
Ombusman
OmbusmanOmbusman
Ombusman
 
Seto city introduction
Seto city introductionSeto city introduction
Seto city introduction
 
Good governance theory and practice08
Good governance theory and practice08Good governance theory and practice08
Good governance theory and practice08
 
Aichi financial standing
Aichi financial standingAichi financial standing
Aichi financial standing
 
Sosialisasi samarinda 2011
Sosialisasi samarinda 2011Sosialisasi samarinda 2011
Sosialisasi samarinda 2011
 
Assessment Center DJPK
Assessment Center DJPKAssessment Center DJPK
Assessment Center DJPK
 

Recently uploaded

Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
meincha1152
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
IndahMeilani2
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
anthoniusaldolemauk
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
f4hmizakaria123
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
JefryColter
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 

Recently uploaded (18)

Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 

Prinsip2 transfer ke daerah

  • 1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN Prinsip-prinsip Transferke Daerah Disampaikanpada Forum SilaturahmiMahasiswa UNDIP & DJPK, 6 Mei 2010 Surabaya, 27 April 2010
  • 2.
  • 3. PP 55/2005 tentang Dana Perimbangan
  • 4.
  • 5. SDA
  • 6. DBH
  • 7. DAU
  • 8. DAKDana Perimbangan Transfer ke Daerah Dana Otsus Penyelenggaraan Desentralisasi (Masuk APBD) Dana Penyesuaian
  • 9. Dana APBN ke Daerah Instansi Vertikal Transfer kedaerah Dana Bantuan Dana Subsidi Dekon dan TP
  • 10.
  • 12.
  • 13. Penyaluran danaTransfer ke Daerah dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
  • 14.
  • 15. Perubahan Pola Pelaksanaan Transfer Ke Daerah 2008 (PMK 04/2008) 2007 dan tahun2 sebelumnya 2009 (PMK 21/2009) 2010 (PMK ……../2010) Pemda SPM DJPK SPM KPPN DJPbn SP2D SP2D Rek Kas Umum Negara Rek Kas Negara RKUD (Pemda) RKUD (Pemda)
  • 16. PolaPenyaluranBelanjaKe Daerahs.d. 2007 SPM 467 178 SP2D KPPN daerah kppn KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN 9
  • 17. new design Transfer ke Daerah 2008 = 484 daerah pusat 10 2009 = 510 daerah 2010 = 524 daerah
  • 18.
  • 21. Satu Rekening & Informatif
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26. Disediakan layanan tertulis berupa “Lembar Konfirmasi/Kuitansi”
  • 27.
  • 28.
  • 29. DokumenPelaksanaanAnggaranTransferke Daerah DokumenKPA (Ditjen PK) - DIPA - SPAT - SPP - SPM DokumenPemda(Penerima Transfer) - Nota Kredit - LembarKonfirmasi DokumenAkuntansi & Pelaporan - SPM - SP2D - LembarKonfirmasi Dokumen BUN (DitjenPerbendaharaan) - SP2D
  • 30. DBH PBB Bagian Pusat yang dikembalikan secara merata kepada Kab/Kota PENYALURAN DBH PBB November Agustus April 50% 25% Alokasi Definitif minus Penyaluran Tahap 1 & 2 Tahap 3 Tahap 1 Tahap 2 Dari perkiraan alokasi pada Bulan April dari perkiraan alokasi dari perkiraan alokasi
  • 31. PENYALURAN DBH PBB DBH PBB Bagian Pusat yang dikembalikan sebagaiinsentif kepada Kab/Kota November DiberikankepadaKab/Kota yang mencapai target PBB sektorPedesaan/ Perkotaan TA sebelumnya. DisalurkanbersamaandenganTahap 3
  • 32. DBH BPHTB Bagian Pusat yang dikembalikan secara merata kepada Kab/Kota PENYALURAN DBH BPHTB November Agustus April 25% 25% Alokasi Definitif minus Penyaluran Tahap 1 & 2 Tahap 3 Tahap 1 Tahap 2 Dari perkiraan alokasi pada Bulan April dari perkiraan alokasi dari perkiraan alokasi
  • 33.
  • 34. Hari Rabu untuk DBH BPHTB, dan Hari Jum’at untuk DBH PBB Bagian Daerah
  • 35.
  • 36. Penyaluran DBH CHT 20% Tahap 1 30% Tahap 2 30% Tahap 3 Dari alokasi sementara Tahap 4 Selisih antara alokasi definitif dengan jumlah penyaluran Triwulan I, II, III.
  • 37. PENYALURAN DBH SDA 1 20% Tw - I 2 PMK Alokasi 3 4 20% Tw - II 5 PMK Alokasi 6 7 Realisasi PNBP hasil rekonsiliasi dikalikan porsi DBH dikurangi penyaluran Tw I dan Tw II Tw - III 8 9 10 Realisasi PNBP hasil rekonsiliasi dikalikan porsi DBH dikurangi penyaluran Tw I s/d Tw III 11 Tw - IV 12
  • 38.
  • 39.
  • 40. POLA PENYALURAN DANA OTONOMI KHUSUS dan DANA PENYESUAIAN Penyaluran Dana OtsusdilaksanakansetelahmendapatpertimbangandariMenteriDalamNegeri. Dicairkandalam 3 tahapanyaituTahap I (Maret) (30%),Tahap II (Juli) 45%, danTahap III (Oktober) 25%. PenyaluranDana Penyesuaiandilaksanakansesuaiperaturan yang berlaku
  • 41. KementerianKeuanganRI - 2010 Sekian dan TerimaKasih DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI Jl. Dr Wahidin No. 1 GedungSutiknoSlamet (Gdg D) Lt. 16 Jakarta 10710 Telepon : (021) 3509442, 3509445 Fax : (021) 3506218 Website : www.djpk.depkeu.go.id