Mekanisme dasar penerbitan SBSN adalah pemerintah menjual aset kepada perusahaan penerbit SBSN yang kemudian menerbitkan SBSN untuk mendanai pembelian aset tersebut. SBSN dijual kepada investor dan danahasilnya diserahkan kepada pemerintah, sedangkan aset disewakan kembali kepada pemerintah hingga jatuh tempo.

1. Bab I
Pendahuluan
A. Latar Belakang
Pada 2008, pemerintah menjual dua seri Surat Berharga Syariah Negara
(SBSN) atau Sukuk Negara, yaitu IFR-0001 dan IFR-0002. Seri IFR-0001 memiliki
jangka waktu tujuh tahun dan IFR-0002 selama sepuluh tahun tahun. Sukuk
berakad ijarah sale and lease back ini dijual dengan nilai nominal per unit Rp. 1
juta dan pembelian minimal 1.000 unit atau Rp. 1 miliar. Penjualan sukuk Negara
lebih ditujukan ke investor institusi bukan ritel, seperti dana pensiun, perbankan,
atau manager investasi, baik local maupun asing. Penerbitan Sukuk Negara atau
Obligasi Syari’ah Negara RI didasarkan pada UU 19/2008 tentang Surat Berharga
Syariah Negara.
Untuk menerbitkan SBSN, pemerintah melalui Menteri Keuangan dapat
meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN dengan prinsip-prinsip syariah
dari lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa. Apabila
penerbitannya di dalam negeri, lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa ialah
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sedangkan apabila
penerbitan SBSN di luar negeri, fatwa dapat dimintakan kepada lembaga syariah
internasional yang ditentukan berdasarkan hasil kesapakatan. Tujuan fatwa ialah
untuk mendapatkan Syariah Compliance Endorsement/ SCE dalam penerbitan
SBSN.
SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) termasuk membiayai pembangunan proyek.
Kewenangan menerbitkan SBSN untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 berada pada Pemerintah. Kewenangan dilaksanakan oleh Menteri.
SBSN diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat, serta dapat
diperdagangkan melalui bursa atau di luar bursa. Penjualan SBSN ada yang
diarahkan bagi pembeli dari kalangan perusahaan, da ada juga SBSN retail yang
khusus diarahkan bagi dari kalangan individu/perseorangan.
Dan penerbitan SBSN dengan cara Sale and Lease Back diatur dalam
“Fatwa No. 71 /DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back”.
Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
1

2. B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana mekanisme dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)?
2. Bagaimana bentuk mekanisme penjualan/pembelian SBSN?
3. Bagaimana pengaturan dan pengawasan SBSN?
4. Apa perbedaan SBSN dengan Surat Utang Negara (SUN)?
C. Tujuan
1. Untuk memahami dan mengetahui mekanisme penerbitan SBSN.
2. Untuk mengetahui bentuk penjualan/pembelian SBSN.
3. Untuk mengetahui pengaturan dan pengawasan SBSN.
4. Untuk mengetahui perbedaan SBSN dengan Surat Utang Negara (SUN).
Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
2

3. Bab II
Pembahasan
A. Penerbitan SBSN dan Pengaturannya
Untuk menerbitkan SBSN, pemerintah melalui menteri keuangan dapat
meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN dengan prinsip-prinsip syariah
dari lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa. Apabila
penerbitannya di dalam negeri, lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa ialah
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sedangkan apabila
penerbitan SBSN di luar negeri, fatwa dapat dimintakan kepada lembaga syariah
internasional yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan. Tujuan fatwa ialah
untuk mendapatkan Syariah Compliance Endorsement /SCE dalam penerbitan
SBSN.1
Berdasarkan (Pasal 8) Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara No.
19 Tahun 2008, ketentuan umum penerbitan SBSN adalah sebagai berikut :
1. Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR pada saat
pengesahan APBN yang diperhitungkan sebagai bagian dari nilai bersih
maksimal surat berharga Negara yang akan diterbitkan oleh pemerintah dalam
satu tahun anggaran.
2. Menteri berwenang menetapkan komposisi surat berharga Negara dalam rupiah
maupun valuta asing, serta menetepkan komposisi surat berharga Negara dalam
bentuk SUN maupun SBSN dan hal-hal lain yang diperlukan untuk menjamin
penerbitan surat berharga Negara secara hati-hati.
3. Dalam hal-hal tertentu, SBSN dapat diterbitkan melebihi nilai bersih maksimal
yang telah disetujui DPR dan selanjutnya dilaporkan sebagai perubahan APBN
dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran tahun yang
bersangkutan.
SBSN diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat, serta dapat
diperdagangkan melalui bursa atau di luar bursa. Penjualan SBSN ada yang
diarahkan bagi pembeli dari kalangan perusahaan, dan ada juga SBSN retail yang
khusus diarahkan bagi pembeli dari kalangan individu/perseorangan.
1
. Burhanuddin S., 2011, Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya, cetakan ke-1,
Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 63.
Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
3

4. SBSN diterbitkan dengan tujuan membiayai APBN, termasuk membiayai
pembangunan proyek-proyek Pemerintahan RI.2 Penerbitan SBSN dilakukan
berdasarkan akad, yaitu perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia. Akad dalam penerbitan SBSN tersebut dapat berupa akad : a. Ijarah, b.
Mudarabah, c. Musyarakah, d. Ishtisna.
Berikut ini beberapa jenis SBSN.
a. SBSN Ijarah, yang yang diterbitkan berdasarkan akad Ijarah.
b. SBSN Mudarabah, yang diterbitkan berdasarkan akad Mudarabah.
c. SBSN Musarakah, yang diterbitkan berdasarkan akad Musarakah.
d. SBSN Istishna, yang diterbitkan berdasarkan akad Istishna’.
e. SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah; dan
f. SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih dari akad
sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e.
Kombinasi akad SBSN antara lain dapat dilakukan antara Mudarabah dengan
Ijarah, Musyarakah dengan Ijarah, dan Istishna’ dengan Ijarah.3
1. Mekanisme Dasar Penerbitan SBSN
SBSN merupakan instrumen surat berharga yang diterbitkan berdasarkan
akad dalam penerbitan SBSN berfungsi sebagai landasan yang akan digunakan
dalam melakukan transaksi (underlying transaction). Dari berbagai jenis akad yang
paling lazim digunakan adalah perpaduan antara akad jual beli (al-bai’) dan sewa
menyewa (al-ijarah).
Dalam masyarakat berkembang suatu asset untuk kemudian pembeli
menyewakan kembali asset kepada penjual (sale and lease back). Oleh karena itu,
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, diperlukan aturan sale and lease
back yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang digunakan dalam model
transaksi sale and lease back adalah perpaduan antara akad jual beli (al-bai’)
dengan sewa menyewa (al-ijarah) yang harus dilaksanakan secara terpisah.
2
. Iswi Harianto dan R. Serfianto D.P, 2010, Buku pintar Hukum Bisnis Pasar Modal, cetakan ke-1,
Visimedia , Jakarta Selatan, hal. 360.
3
. Adrian Sutedi, 2009, Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, hal.
154.
Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
4

5. Melalui akad al-bai’, pembeli boleh berjanji kepada pemilik untuk menjual
kembali kepadanya asset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan.4 Asset yang
telah dibeli tersebut kemudian dapat disewakan kepada pihak lain hingga jangka
waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan berupa berupa imbalan (‘ujrah).
Selama masa sewa atau jatuh tempo, asset tersebut dapat dijual kembali kepada
pihak lain, termasuk kepada pemiliknya.
Dalam rangka penerbitan SBSN, pemerintah boleh melakukan transaksi
dengan perusahaan penerbit SBSN (Special Purpose Vehicle/ SPV) yang
didirikannya atau dengan pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Transaksi
tersebut harus didasarkan pada akad tertentu yang akan digunakan sesuai dengan
tujuannya, yaitu :
a. Apabila pemerintah ingin mendapatkan keuntungan tertentu (margin) melalui
penjualan assetnya, maka akad yang digunakan adalah jual beli (al-bai’).
b. Untuk mendapatkan imbalan sewa (‘ujrah) maka akadnya adalah ijarah.
c. Untuk mendapatkan imbalan berupa bagi hasil (Profit sharing), maka akad yang
digunakan adalah syirkah dengan berbagai macam modelnya.
Pengalaman selama ini, penerbitan SBSN telah dilakukan melalui
perusahaan penerbit (Special Purpose Vehicle/ SPV) yang menggunakan skema
SBSN ijarah-sale and lease back. Melalui skema ini, pemerintah akan melakukan
perjanjian jual beli dengan perusahaan penerbit SBSN terhadap barang milik
Negara sebagai objek atas hak manfaat (beneficial title) bukan hak kepemilikan
(legal title). Karena dengan hak manfaat tersebut memungkinkan pemerintah untuk
menyewa asset yang telah dijualnya. Untuk mendanai pembelian barang milik
Negara, perusahaan penerbit SBSN diberi kewenangan mengeluarkan /menerbitkan
SBSN untuk ditawarkan kepada para investor melalui agen penjual yang telah
ditunjuk. Dalam hal ini, perusahaan penerbit SBSN juga sekaligus dapat bertindak
sebagai wali amanat bagi investor selama menjadi pemegang SBSN.
Penerbitan instrument keuangan syariah memerlukan adanya akad tertentu
sebagai landasan transaksi (underlying transaction), yang ketentuan dan
mekanismenya berbeda dengan transaksi keuangan pada umumnya. Begitu pula
dalam hal penerbitan SBSN sebagai salah satu instrument keuangan syariah. Untuk
4
. Burhanuddin S., 2011, Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya, cetakan ke-1,
Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 65.
Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
5

6. keterangan lebih lanjut, berikut ini adalah contoh penerbitan SBSN dengan
menggunakan akad Ijarah-Sale and lease back :
Pemerintah
(Originator)
(6 ) Ijarah Muntahiyah (1) Penjualan Dana ( 4) Akad Ijarah
Bi at- tamlik aset
Perusahaan
Penerbit (SPV)
(7) Pelunasan (2) Penerbitan ( 3) Dana (5) Pembagian
SBSN SBSN Pendapatan
Pemegang SBSN
Investor
Gambar . Penerbitan SBSN Ijarah Sale and Lease Back
Keterangan Gambar adalah :
1. Pemerintah (Originator) menjual asset barang milik Negara (BMN) sebagai
(Underlying asset) melalui perusahaan penerbit SBSN (SPV), dengan ketentuan
bahwa asset tersebut harus dijual kembali kepada pemerintah pada saat jatuh
tempo.
2. Untuk mendanai pembelian barang milik Negara, perusahaan penerbit perlu
mengeluarkan/menerbitkan SBSN untuk ditawarkan kepada para investor.
Penawaran tersebut wujudnya dapat dilakukan melalui berbagai cara, di
antaranya adalah:
a. Penempatan langsung (Private placement) adalah kegiatan penerbitan atau
penjualan SBSN yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak dengan
ketentuan dan persyaratan (term and conditions) SBSN sesuai kesepakatan.
b. Lelang SBSN adalah penjualan SBSN yang dilakukan melalui agen lelang
yang mana investor menyampaikan penawaran pemebelian baik secara
kompetitif maupun nonkompetitif melalui peserta lelang.
Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
6

7. c. Bookbuilding adalah kegiatan penjualan SBSN kepada investor melalui agen
penjual di mana agen penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam
periode penawaran yang telah ditentukan.
3. Dana yang diperoleh dari investor, oleh perusahaan penerbit SBSN kemudian
diserahkan kepada pemerintah.5
a. Jika penjualan dilakukan di dalam negeri, maka nilai nominal berwujud
rupiah.
b. Sedangkan jika di luar negeri, biasanya berwujud valuta asing (Valas).
4. Melalui akad ijarah, asset yang telah dijual ke perusahaan penerbit SBSN
kemudian disewakan kembali terutama kepada pemerintah hingga periode
tertentu sesuai kesepakatan untuk mendapatkan imbalan (ujrah). Dalam hal ini,
imbalan dapat bersifat tetap (Fix rate) ataupun kondisional (Floating rate).
Adapun ketentuan yang berlaku pada perjanjian sewa-menyewa tersebut harus
tetap mengacu pada ketentuan rukun dan syarat akad ijarah.
5. Hasil imbalan (‘Ujrah) dari penyewaan asset SBSN, kemudian dibagikan secara
periodik kepada investor sebagai pemegang SBSN.
6. Apabila periode ijarah telah selesai (maturity date of lease), asset tersebut dijual
kembali kepada pemerintah melalui akad ijarah muntahiya bi at-tamlik ( ijarah
sale and lease back) yang berkedudukan sebagai pemilik pertama. Harga yang
berlaku ialah harga nominal SBSN pada saat jatuh tempo.
7. Hasil penjualan asset tersebut kemudian digunakan untuk melunasi pembayaran
kepada para pemegang SBSN apabila belum selesai.
Mekanisme penerbitan SBSN seperti telah dijelaskan di atas adalah bersifat
kondisional. Artinya, berlakunya mekanisme tersebut sangat ditentukan dan
tergantung dari jenis akad yang digunakan.
2. Bentuk Mekanisme Penjualan/Pembelian SBSN
Untuk mendapatkan pendanaan, SBSN yang telah diterbitkan oleh
Perusahaan Penerbit kemudian ditawarkan kepada para investor. Bagi investor yang
berminat dapat membeli SBSN melalui agen yang ditunjuk secara resmi oleh
5
. Burhanuddin S., 2011, Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya, cetakan ke-1,
Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 68.
Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
7

8. pemeintah. Pembelian tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai cara, yaitu
sebagai berikut:
a. Penempatan langsung (private placement)
Penempatan langsung (private placement), yaitu kegiatan penerbitan atau
penjualan SBSN yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak dengan
ketentuan dan persyaratan (term and conditions) SBSN sesuai kesepakatan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan cara
Penempatan Langsung (Private Placement) diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan No. 75/PMK.08/2009. Dengan mengacu pada peraturan tersebut,
berikut ini akan diuraikan beberapa pokok yang terkait dengan penerbitan atau
penjualan SBSN melalui penempatan langsung.
Setiap pihak dapat membeli SBSN dengan cara private placement baik secara
langsung maupun melalui peserta lelang atau anggota panel. Pihak yang
merupakan perseorangan hanya dapat membeli SBSN melalui lelang atau
melalui anggota panel (Pasal 8).6 Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai
keberadaan pihak-pihak yang dapat membeli SBSN melalui penempatan
langsung adalah sebagai berikut .
1) Bank Indonesia hanya dapat membeli SBSN jangka pendek dengan cara
private placement untuk dan atas nama diri sendiri.
2) Lembaga Penjamin Simpanan dapat membeli SBSN jangka panjang maupun
jangka pendek dengan cara private placement untuk dan atas nama diri
sendiri.
3) Pihak selain Bank Indonesia, lembaga penjamin simpanan dan orang
perseorangan dapat membeli SBSN jangka panjang maupun jangka pendek
dengan cara private placement untuk dan atas nama sendiri.
4) Pihak yang merupakan orang perseorangan hanya dapat membeli SBSN
jangka panjang dengn cara private placement untuk dan atas nama diri
sendiri.
Untuk membeli SBSN dibutuhkan sejumlah uang dengan nilai nominal tertentu,
baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing. Nilai nominal untuk
6
. Burhanuddin S., 2011, Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya, cetakan ke-1,
Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 70.
Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
8

9. pembelian SBSN di pasar perdana dalam negeri adalah sebesar Rp.
250.000.000.000,00 untuk satu seri.
Sedangkan untuk pasar perdana Internasional adalah sebesar US$. 100.000.000
(seratus juta dolar) untuk dua seri. Pembelian dengan cara private placement
dilakukan dengan mengajukan penawaran kepada Menteri , Direktur Jendral
Pengelolaan Utang, dengan tembusan kepada Direktur Pembiayaan Syariah.
Pengajuan pembelian SBSN dengan cara ini harus memuat;
a. Nilai nominal,
b. Bentuk SBSN, yaitu SBSN yang dapat diperdagangkan atau yang tidak
dapat diperdagangkan;
c. Indikasi jangka jatuh tempo;
d. Harga dan Imbalan hasil;
e. Indikasi Imbalan.
Penawaran pembelian SBSN tersebut, kemudian ditindak lanjuti oleh Direktorat
Jendral Pengelolaan Utang. Direktorat Pembiayaan Syariah dalam waktu paling
lama 7 hari sejak di terimanya surat penawaran pembelian. Tindak lanjut
tersebut berupa pembahasan mengenai terms and conditions untuk menentukan
menentukan menerima atau menolak penawaran tersebut. Hasil pembahasan
berupa menerima seluruh atau sebagian penawaran pembelian, kemudian
dituangkan ke dalam berita acara sebelum dituangkan ke dalam bentuk dokumen
kesepakatan.
Dokumen yang diperlukan dalam penerbitan dan penjualan Surat Berharga
Syariah Negara (SBSN) melalui private placement antara lain :
1. Dokumen transaksi asset SBSN paling tidak memuat tentang :
- Perjanjian jual beli atau sewa menyewa barang milik Negara untuk
digunakan sebagai asset SBSN.
- Perjanjian sewa menyewa asset SBSN.
- Perjanjian jual beli asset SBSN, termasuk objek pembiayaan SBSN.
- Perjanjian penyertaan (partnership).
2. Term and conditions SBSN paling tidak memuat tentang:
- Nilai nominal.
- Bentuk dan jenis SBSN yang diterbitkan.
- Jangka waktu penerbitan.
Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
9

10. - Harga dan imbalan hasil.
- Tingkat imbalan SBSN.
- Waktu dan mekanisme pembayaran imbalan dan atau nilai nominal.
- Waktu dan mekanisme pelaksanaan setelmen.
3. Fatwa dan pernyataan kesesuaian SBSN dengan prinsip syariah.
4. Perjanjian perwaliamanatan jika diperlukan.7
b. Lelang
Lelang SBSN adalah penjualan SBSN yang dilakukan melalui agen
lelang yang mana investor menyampaikan penawaran pembelian baik secara
kompetitif maupun nonkompetitif melalui peserta lelang. Untuk menjamin
terpenuhinya aspek syariah dalam penerbitan SBSN, maka pelaksanaan lelang
termasuk penentuan harga SBSN harus sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan
lebih lanjut mengenai Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara
(SBSN) di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang termuat pada
Peraturan menteri Keuangan No. 11/MK.08/2009.8 Dengan tetap mengacu
pada peraturan ini.
Penerbitan SBSN dapat dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah atau
melalui perusahaan penerbit. Apabila penerbit SBSN dilakukan secara langsung
oleh pemerintah, maka kegiatan persiapan dan pelaksanaan penerbitan SBSN
dilaksanakan oleh satuan kerja dilingkungan departemen keuangan yang tugas
pokok dan fungsinya menyelenggarakan pengelolaan SBSN. Sedangkan apabila
penerbitan SBSN dilakukan secara tidak langsung, maka kegiatan persiapan dan
pelaksanaan penerbitan SBSN dilaksanakan oleh perusahaan penerbit SBSN
dibantu oleh satuan kerja di lingkungan kementerian keuangan yang tugas pokok
dan fungsinya menyelengarakan pengelolaan SBSN.
Menteri dapat menunjuk Bank Indonesia sebagai agen lelang untuk
melaksanakan lelang SBSN. Agen lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat 2 mempunyai tugas sebagai berikut:
7
. Lihat pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 /PMK. 08/2009.
8
. Burhanuddin S., 2011, Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya, cetakan ke-1,
Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 73.
Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
10

11. - Mengumumkan rencana lelalng SBSN yang memuat paling kurang nama
peserta lelang SBSN, waktu pelaksanaan lelang SBSN, jumlah indikatif
SBSN yang ditawarkan, jangka waktu SBSN, tanggal penerbitan, tanggal
setelmen, tanggal jatuh tempo, jenis mata uang dan waktu pengumuman
hasil lelang SBSN kepada peserta lelang melalui system lelang SBSN.
- Melaksanakan lelang SBSN.
- Menyampaikan data penawaran lelang SBSN kepada Menteri Keuangan
dan Direktor Jendral Pengelolaan Utang.
- Mengumumkan hasil ketetapan lelang SBSN kepada peserta lelang melalui
system lelang.9
Untuk kepentingan akuntabilitas dan transparansi, dalam penerbitan dan
penjualan SBSN secara lelang di pasar perdana dalam negeri diperlukan
dokumentasi yang sekurang-kurangnya memuat:
1) Dokumen transaksi asset SBSN yang antara lain terdiri dari:
- Perjanjian jual beli atau sewa menyewa barang milik Negara untuk
digunakan sebagai asset SBSN.
- Perjanjian sewa menyewa asset SBSN.
- Perjanjian jual beli asset SBSN, termasuk yang berupa objek
pembiayaan SBSN.
- Perjanjian penyertaan dalam rangka akad Musyarakah (Partnership).
2) Ketentuan dan syarat (term and conditions) SBSN; dan
3) Fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN dengan prinsip syariah.
4) Perjanjian perwaliamanatan yang diperlukan hanya dalam hal:
- Penerbitan SBSN dilakukan secara langsung oleh pemerintah.
- Penerbitan SBSN dilakukan melalui perusahaan penerbit SBSN dan
perusahaan penerbit SBSN menunjuk pihak lain untuk membantu.
c. Bookbuilding
Bookbuilding adalah kegiatan penjualan SBSN kepada investor melalui
agen penjual di mana agen penjual mengumpulkan pemesenan pembelian dalam
periode penawaran yang telah ditentukan. Untuk menjamin terpenuhinya aspek
9
. Pasal 3 ayat 2 peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2009.
Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
11

12. syariah dalam penerbitanSBSN, maka pelaksanaan bookbuilding termasuk
penetuan harga SBSN harus sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan mengenai
Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan cara Bookbuilding di pasar perdana
dalam negeri terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No.118/PMK.08/2008. Dengan tetap mengacu pada peraturan ini.
Penerbitan SBSN dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah atau melalui
perusahaan penerbit SBSN. Apabila penerbitan SBSN dilakukan secara langsung
oleh pemerintah, maka kegiatan persiapan dan pelaksanaan penerbitan SBSN
dilaksanakan oleh satuan kerja dilingkungan departemen keuangan yang sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pengelolaan SBSN.
Sebelum pelaksanaan penjualan SBSN, Menteri c.q Direktur Jenderal
Pengelolaan Utang menetapkan sekurang-kurangnya:10
- Target indikatif penerbitan SBSN.
- Struktur akad SBSN.
- Tanggal penerbitan.
- Metode penerbitan.
- Denominal.
- Tanggal jatuh tempo.
- Metode penetapan harga SBSN, dan;
- Objek pembiayaan dan/atau barang milik Negara yang akan digunakan
sebagai asset SBSN.
Untuk penerbitan SBSN di pasar perdana dalam negeri dengan cara
bookbuilding dapat ditunjuk konsultan hukum. Untuk dapat ditunjuk menjadi
konsultan hukum setiap calon harus :
a. Menyampaikan proposal dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan ;
b. Memenuhi persyaratan dan criteria yang ditetapkan; dan
c. Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh panitia seleksi. Adapun persyaratan dan
kriteria calon konsultan hukum untuk mengikuti seleksi adalah:
- Terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal pada otoritas di
bidang pasar modal.
- Memiliki pengalaman dalam penerbitan sukuk/obligasi syariah dalam
mata uang rupiah.
10
. Pasal 6 peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.08/2008.
Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
12

13. - Memiliki anggota tim yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman
dalam penyususnan dokumen hokum untuk penerbitan sukuk/obligasi
syariah.
- Memiliki komitmen dalam pengembangan pasar sukuk/obligasi syariah
di Indonesia.11
Penjualan SBSN dengan cara bookbuilding dilakukan melalui agen penjual.
Agen penjual adalah perusahaan efek yang ditunjuk direktur jendral pengelolaan
utang atas nama menteri guna melaksanakan penjualan SBSN dengan cara
bookbuilding.
Dalam penerbitan dan penjualan SBSN dengan cara Bookbuilding, diperlukan
adanya dokumen yang memuat keterangan sebagai berikut.
1) Dokumen transaksi asset SBSN yang antara lain terdiri dari:
- Perjanjian jual beli atau sewa menyewa barang milik Negara untuk
digunakan sebagai asset SBSN.
- Perjanjian sewa menyewa asset SBSN.
- Perjanjian jual beli asset SBSN, termasuk yang berupa objek pembiayaan
SBSN.
- Perjanjian penyertaan dalam rangka akad Musyarakah (Partnership).12
2) Perjanjian perwaliamanatan yang diperlukan hanya dalam hal;
a. Penerbitan SBSN dilakukan secara langsung oleh pemerintah.
b. Perusahaan penerbit SBSN menunjuk pihak lain untuk membantu
melaksanakan fungsi wali amanat.
3) Ketentuan dan persyaratan (term and conditions) SBSN.
4) Memorandum informasi yang sekurang-kurangnya memuat tentang:
- Tata cara pemesanan pembelian SBSN.
- Jenis akad.
- Tanggal jatuh tempo, tanggal penjatahan dan tanggal stelmen.
- Metode penetepan harga SBSN.
- Periode penjualan.
- Objek pembiayaan SBSN dan/atau barang milik Negara yang akan
dijadikan sebagai asset SBSN.
11
. Pasal 13 ayat 2 peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.08/2008.
12
. Pasal 18 ayat 1 peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.08/2008.
Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
13

14. - Pokok-pokok ketentuan dan syarat (term and conditions).
5) Fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN dengan prinsip syariah.
Di samping dalam negeri, penjualan SBSN di dalam pasar perdana juga dapat
dilakukan di luar negeri (internasional) dalam bentuk valuta asing. Penjualan
SBSN di dalam valuta asing di pasar perdana internasional hanya dapat
dilakukan dengan cara penempatan langsung (private placement) atau
bookbuilding. Apabila penjualan SBSN dalam valuta asing di pasar perdana
internasional dengan cara private placement, maka pelaksanaannya dilakukan
secara langsung oleh pemerintah atau melalui anggota panel. Sedangkan apabila
penjualan SBSN dalam valuta asing di pasar perdana Internasional dengan cara
bookbuilding, maka pelaksanaannya dapat dilakukan melalui agen penjual yang
ditunjuk dari panel. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan SBSN dalam
Valuta asing di pasar perdana Internasional dapat diketahui dalam Peraturan
Menteri Keuangan No. 129/PMK.08/2009 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan No. 152/PMK.08/2008.13
3. Pengaturan dan Pengawasan
Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan SBSN dilakukan
oleh otoritas yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal.14
Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdaganagan SBSN dimaksudkan
untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemodal dan para pelaku
pasar. Kedua hal tersebut diperlukan agar kegiatan perdagangan SBSN dapat
dilaksanakan secara efisien dan sehant. Pengaturan dilaksanakan melalui penerbitan
berbagai ketentuan misalnya transparansi data dan informasi penerbitan, serta
mengenai tata cara perdagangan SBSN. Pengaturan dan pengawasan merupakan
upaya untuk memperoleh keyakinan akan ketaatan para pelaku pasar terhadap
ketentuan yang berlaku.
13
. Burhanuddin S., 2011, Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya, cetakan ke-1,
Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 93.
14
. Pasal 26 Undang-undang Republic Indonesia Nomor. 19 Tahun 2008 . Tentang Surat Syariah
Berharga Negara (SBSN).
Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
14

15. 4. Perbedaan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah
Negara (SBSN)
Untuk saat ini, di Indonesia dikenal dua macam surat berharga, yaitu Surat
Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Menurut
Undang-Undang No. 24 Tahun 2002, yang dimaksud Surat Utang Negara adalah
Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun
valuta asing (Valas) yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.15 Namun, dengan memahami
ketentuan yang berlaku dalam penerbitan SBSN, tentu seseorang akan mengetahui
perbedaan dengan SUN.
Berbeda dengan SBSN yang penerbitannya menggunakan berbagai macam
akad syariah, SUN diterbitkan hanya berdasarkan perjanjian utang piutang yang
berbasis pada system bunga. Melalui surat berharga, investor yang membeli SUN
akan mendapatkan keuntungan berupa bunga (interest) sebagai kompensasi dari
dana yang mereka untuk memberikan pinjaman melalui bukti kepemilikan surat
berharga. Mengambil manfaat/keuntungan dari transaksi utang piutang secara
hukum haram hukumnya. Keharaman ini terjadi karena adanya unsure kedzaliman
dan ketidak adilan dalam system riba tersebut yang menybabkan pemerintah
sebagai sebagai pihak yang menerbitkan Surat Berharga harus menanggung utang
plus bunga sebagai konpensasinya.
Sedangkan menurut ketentuan objeknya, SBSN mengharuskan adanya
evaluasi asset tertentu (underlying asset), baik ditinjau dari segi kehalalan maupun
potensi ekonominya. Karena keberadaan valuasi asset secara riil inilah yang akan
digunakan untuk menentukan harga transaksi yang dijalankan berdasarkan akad-
akad syariah tersebut. Selain disebutkan di atas, sesungguhnya masih terdapat
beberapa perbedaan lain yang perlu diketahui sehingga memudahkan bagi pembaca
untuk memahami SBSN.
15
. Burhanuddin S., 2011, Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya, cetakan ke-1,
Rajawali Pers, Jakarta, Hal.97.
Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
15

16. Tabel
Perbedaan SUN dan SBSN16
Obligasi Sukuk Negara
Kriteria (SUN) (SBSN)
- Pemerintah - Pemerintah
Penerbit
- Korporasi - Korporasi
- Lelang - Lelang
- Bookbuilding - Bookbuilding
Metode Penerbitan
- Private placement - Private placement
- Pengakuan utang - Sertifikat kepemilikan/
Sifat Instrumen
penyertaan atas suatu asset
- Konvensional
Segmentasi Investor
- Konvensional - Syariah
- Bunga /kupon, - Imbalan
Keuntungan bagi
- Capital gain - Bagi hasil dan Margin
investor
- Dokumen Pasar Modal
Dokumen yang
Dokumen Pasar Modal - Dokumen Syariah
diperlukan
Tidak perlu Perlu
Underlying Asset
Penggunaan hasil
- Bebas - Harus sesuai syariah
penjualan (proced)
- Trustee - SPV
Lembaga terkait
- Agen Pembayar - Trustee
- Agen Pembayar
Syariah Compliance
- Tidak Perlu - Perlu
Endorsement
Hukum Haram Halal
Akibat Mudarhat (kerusakan) Maslahat dunia akhirat
16
. Burhanuddin S., 2011, Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya, cetakan ke-1,
Rajawali Pers, Jakarta, Hal.98.
Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
16

17. Bab III
Penutup
A. kesimpulan
1. Berdasarkan (Pasal 8) Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara No. 19
Tahun 2008, ketentuan umum penerbitan SBSN adalah sebagai berikut :
- Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR pada
saat pengesahan APBN yang diperhitungkan sebagai bagian dari nilai bersih
maksimal surat berharga Negara yang akan diterbitkan oleh pemerintah
dalam satu tahun anggaran.
- Menteri berwenang menetapkan komposisi surat berharga Negara dalam
rupiah maupun valuta asing, serta menetepkan komposisi surat berharga
Negara dalam bentuk SUN maupun SBSN dan hal-hal lain yang diperlukan
untuk menjamin penerbitan surat berharga Negara secara hati-hati.
- Dalam hal-hal tertentu, SBSN dapat diterbitkan melebihi nilai bersih
maksimal yang telah disetujui DPR dan selanjutnya dilaporkan sebagai
perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran
tahun yang bersangkutan.
2. Penerbitan instrument keuangan syariah memerlukan adanya akad tertentu
sebagai landasan transaksi (underlying transaction), yang ketentuan dan
mekanismenya berbeda dengan transaksi keuangan pada umumnya. Begitu pula
dalam hal penerbitan SBSN sebagai salah satu instrument keuangan syariah.
Untuk keterangan lebih lanjut, berikut ini adalah contoh penerbitan SBSN
dengan menggunakan akad Ijarah-Sale and lease back :
Pemerintah
(Originator)
(6) Ijarah muntahiyah (1) Penjualan Dana (4) Akad Ijarah
Bi at-tamlik Asset
Perusahaan Penerbit
(SPV)
(7 ) Pelunasan SBSN (2)penerbitan (3) Dana (5) Pembagian
SBSN Pendapatan
Pemegang SBSN
(Investor)
Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
17

18. 3. Mekanisme penjualan/pembelian SBSN ada 3 cara yaitu:
a. Private Placement
Penempatan langsung (private placement), yaitu kegiatan penerbitan
atau penjualan SBSN yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak dengan
ketentuan dan persyaratan (term and conditions) SBSN sesuai kesepakatan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan cara
Penempatan Langsung (Private Placement) diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan No. 75/PMK.08/2009. Dengan mengacu pada peraturan tersebut,
berikut ini akan diuraikan beberapa pokok yang terkait dengan penerbitan
atau penjualan SBSN melalui penempatan langsung.
b. Lelang SBSN
Lelang SBSN adalah penjualan SBSN yang dilakukan melalui agen
lelang yang mana investor menyampaikan penawaran pembelian baik secara
kompetitif maupun nonkompetitif melalui peserta lelang. Untuk menjamin
terpenuhinya aspek syariah dalam penerbitan SBSN, maka pelaksanaan
lelang termasuk penentuan harga SBSN harus sesuai dengan prinsip syariah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga
Syariah Negara (SBSN) di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang
termuat pada Peraturan menteri Keuangan No. 11/MK.08/2009. Dengan
tetap mengacu pada peraturan ini.
c. Bookbuilding
Bookbuilding adalah kegiatan penjualan SBSN kepada investor
melalui agen penjual di mana agen penjual mengumpulkan pemesenan
pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan. Untuk
menjamin terpenuhinya aspek syariah dalam penerbitanSBSN, maka
pelaksanaan bookbuilding termasuk penetuan harga SBSN harus sesuai
dengan prinsip syariah. Ketentuan mengenai Penerbitan dan Penjualan
SBSN dengan cara Bookbuilding di pasar perdana dalam negeri terdapat
pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No.118/PMK.08/2008. Dengan tetap mengacu pada peraturan ini.
Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
18

19. 4. Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan SBSN dilakukan
oleh otoritas yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang pasar
modal. Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdaganagan SBSN
dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemodal
dan para pelaku pasar. Kedua hal tersebut diperlukan agar kegiatan perdagangan
SBSN dapat dilaksanakan secara efisien dan sehant. Pengaturan dilaksanakan
melalui penerbitan berbagai ketentuan misalnya transparansi data dan informasi
penerbitan, serta mengenai tata cara perdagangan SBSN. Pengaturan dan
pengawasan merupakan upaya untuk memperoleh keyakinan akan ketaatan para
pelaku pasar terhadap ketentuan yang berlaku.
5. Berbeda dengan SBSN yang penerbitannya menggunakan berbagai macam akad
syariah, SUN diterbitkan hanya berdasarkan perjanjian utang piutang yang
berbasis pada system bunga. Melalui surat berharga, investor yang membeli
SUN akan mendapatkan keuntungan berupa bunga (interest) sebagai kompensasi
dari dana yang mereka untuk memberikan pinjaman melalui bukti kepemilikan
surat berharga. Mengambil manfaat/keuntungan dari transaksi utang piutang
secara hukum haram hukumnya. Keharaman ini terjadi karena adanya unsure
kedzaliman dan ketidak adilan dalam system riba tersebut yang menybabkan
pemerintah sebagai sebagai pihak yang menerbitkan Surat Berharga harus
menanggung utang plus bunga sebagai konpensasinya. Sedangkan menurut
ketentuan objeknya, SBSN mengharuskan adanya evaluasi asset tertentu
(underlying asset), baik ditinjau dari segi kehalalan maupun potensi
ekonominya. Karena keberadaan valuasi asset secara riil inilah yang akan
digunakan untuk menentukan harga transaksi yang dijalankan berdasarkan akad-
akad syariah tersebut. Selain disebutkan di atas, sesungguhnya masih terdapat
beberapa perbedaan lain yang perlu diketahui sehingga memudahkan bagi
pembaca untuk memahami SBSN.
Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
19

20. Daftar Pustaka
 Sumber Buku:
Susamto, Burhanuddin “Hukum Surat Berharga Syariah Negara” Cet.1. Jakarta:
Rajawali Pers, 2011.
Hariyani Iswi, Serfianto D.P. “ Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal” Cet.1.
Jakarta Selatan: Visimedia, 2010.
Sutedi, Adrian “Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk” Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika,
2009.
 Sumber Peraturan Perundang-undangan:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.08/2008 Tentang
Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara
Bookbuilding Di Pasar Perdana Dalam Negeri.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2009 Tentang Penerbitan Dan
Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri
Dengan Cara Lelang.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2009 Tentang Penerbitan Dan
Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri
Dengan Cara Private Placement.
 Sumber Internet:
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2009/75~PMK.08~2009Per.htm diakses
pada tanggal 7 November 2012.
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2008/118~PMK.08~2008Per.htm diakses
pada tanggal 7 November 2012.
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2009/11~PMK.08~2009Per.htm diakses
pada tanggal 7 November 2012.
Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
20