1. • Di dalam KUHP yang sekarang berlaku jenis-
jenis pidana yang dapat diterapkan seperti
yang tercantum pada pasal 10 KUHP, yaitu
dalam hukuman pokok dan hukuman
tambahan, sebagai berikut:
3. 3 SIFAT HUKUM PIDANA
1. Publik :
karena negara secara aktif langsung terlibat tanpa
diminta oleh pihak yang berurusan, negara langsung
ikut campur dalam hal penegakannya
4. 3 SIFAT HUKUM PIDANA
2. Privat :
Karena keterlibatan Negara baru akan terjadi jika
para pihak melapor atau mengadukan kasus yang
mereka hadapi
(delik aduan : pasal 284 KUHP)
5. 3 SIFAT HUKUM PIDANA
3. Ultimum remidium / tahap formulasi
(upaya terakhir) :
Karena dalam penerapannya hukum pidana bersifat
mengikat dan memiliki sanksi yang tegas.
6. 2 Pembagian HUKUM PIDANA
• UMUM :
berlaku terhadap setiap penduduk (siapa pun
juga di seluruh Indonesia) kecuali anggota
tentara,
dan sebagai UU pidana yang berlaku umum
yang tercantum dalam KUHP serta UU lain
yang merubah dan menambah KUHP.
7. 2 Pembagian HUKUM PIDANA
• KHUSUS :
berlaku khusus untuk orang-orang yang
tertentu, sebagai perundang-undangan di
bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana
atau tindak pidana yang diatur dalam
perundang-undangan khusus, diluar KUHP,
baik UU Pidana maupun bukan pidana, tetapi
memiliki sanksi pidana (ketentuan yang
menyimpang dari KUHP). CONTOH :
8. a. Hukum Pidana Militer, berlaku khusus untuk
anggota militer dan mereka yang
dipersamakan dengan militer.
b. Hukum Pidana Pajak, berlaku khusus untuk
perseroan dan mereka yang membayar pajak
(wajib pajak).
9. Dasar Pembedaan
Hukum Pidana Umum vs Khusus
Subyek :
HPU : Non Militer / Non ABRI
HPK : Militer / ABRI
Substansi :
HPU : KUHP & UU yang merubahnya
HPK : TPK, HPFiskal, HPMiliter
Tempat Pengaturan
HPU : UU Hukum Pidana yang berlaku umum
(KUHP,TPK, HPFiskal, dll)
HPK : UU Non Hukum Pidana tetapi bersanksi pidana