Pengayaan Sesi 8

1. ALASAN PENGHAPUS PIDANA
2 macam alasan penghapus pidana, yaitu :
1. Inwending
Terletak dalam diri orang itu sendiri.
Yaitu: Ketidakmampuan bertanggung jawab, Usia
yang muda (kurang dari 8 tahun).
adalah hal-hal yang menyebabkan seseorang
yang telah melakukan tindak pidana tidak dapat
dipidana.

2. 2. Uitwending
Terletak diluar diri pelaku.
Contoh :
- KUHP Pasal 48 ‘‘daya paksa/darurat’’
(Overmacht),
- Pasal 49 “pembelaan terpaksa” (noodweer),
- Pasal 50 ‘’alasan pembenar / melaksanakan
perintah Undang-undang’’,
- Pasal 51 ‘’ perintah jabatan’’ (ambtelijk bevel).
ALASAN PENGHAPUS PIDANA

3. 1. UMUM: yaitu yang berlaku umum untuk
tiap-tiap tindak pidana,
Cth Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP.
2. KHUSUS: yaitu yang hanya berlaku
untuk tindak pidana tertentu saja,
Cth Pasal 166, dan 221 ayat (2).
ALASAN PENGHAPUS PIDANA
menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana
dikenal :

4. 1. Alasan Pembenar.
Menghapuskan sifat melawan hukumnya
perbuatan.
Cth Pasal 49(1), 50, 51(1) KUHP.
2. Alasan Pemaaf .
Menghapuskan kesalahan.
Pasal 44, 48, 49(2),d an 51(2) KUHP.
Dari segi dapat dipidananya perbuatan dan
pembuatnya, maka ilmu pengetahuan
hukum pidana membagi 2 :

5. DAYA PAKSA (OVERMACHT)
KUHP tidak memberikan pengertian, tapi dalam MvT
diartikan sebagai:
”Setiap kekuatan,setiap paksaan atau tekanan yang
tidak dapat ditahan”.

6. Ada dua macam daya paksa yaitu:
1. Daya paksa absolut (vis absoluta).
Kekuatan fisik yang ada memang mutlak / sama
sekali tidak dapat dihindari.
Vis Absoluta tidak di bahas Ps 48 KUHP atau
tidak memiliki akibat hukum,
karena orang yang berbuat bukan orang yang
terkena paksaan, tapi justru yang memberi
paksaan.
DAYA PAKSA (OVERMACHT)

7. 2. Daya paksa relatief (vis Compulsive).
Sebenarnya pelakunya dapat menahan daya
paksa tersebut,
tapi tidak dapat diharapkan dari orang yang
mendapat tekanan untuk menghindar / melawan
tekanan tsb.

8. Daya Paksa biasanya dibedakan atas :
1.Daya Paksa (Alasan Pemaaf)
Adalah suatu tekanan/paksaan yang berasal dari
orang lain.
2.Keadaan Darurat (Alasan Pembenar)
Adalah suatu tekanan yang berasal dari keadaan
tertentu.

9. Pasal 48(1) KUHP
Untuk dikatakan adanya pembelaan terpaksa
harus diperhatikan dua hal penting yaitu:
1. Adanya serangan
Tidak semua serangan dapat dilakukan
pembelaan,tetapi serangan yang :
a.Seketika
b.langsung mengancam
c. Bersifat melawan hukum
d.Menyerang pada badan,kesusilaan ataupun
harta benda.
PEMBELAAN TERPAKSA

10. 2. Perlu dilakukan pembelaan
a. Pembelaan memang diperlukan.
b. Pembelaan harus seimbang.
c. Pembelaan untuk melindungi kepentingan diri
sendiri atau orang lain.
PEMBELAAN TERPAKSA

11. Pembelaan terpaksa dikatakan melampaui batas
karena ada ketidakseimbangan antara serangan
dengan pembelaan yang dilakukan. Namun hal
ini disebabkan karena keguncangan jiwa dari
pelaku yang terkena serangan tersebut.
Untuk dikatakan ada kelampauan pembelaan
harus:
PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI
BATAS-Pasal 49 (2) KUHP

12. 1.Kelampauan batas pembelaan memang
diperlukan.Disini pembelaan itu memang perlu
dilakukan dan memang harus dilakukan,dan
menurut keadaan yang ada memang layak
dilakukan karena tidak ada jalan lain untuk
bertindak.
2.Pembelaan dilakukan sebagai akibat langsung
kegoncangan jiwa yang hebat.Disini
kegoncangan jiwa dapat berupa rasa takut,
bingung ataupun mata gelap
PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI
BATAS-Pasal 49 (2) KUHP

13. 3. Kegoncangan jiwa yang hebat sebagai akibat
langsung dari adanya serangan.Jadi disini
orang mengalami kegoncangan jiwa karena
akibat langsung dari serangan yang menimpa
dirinya. Oleh karena itu kriterianya harus juga
menggunakan ukuran-ukuran orang lain dalam
keadaan yang sama. Jadi tidak berlaku bagi
orang yang mudah tersinggung, pemarah.
PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI
BATAS-Pasal 49 (2) KUHP

14. Dalam hal ini bagi mereka yang melakukan suatu
perbuatan yang memenuhi rumusan undang-
undang sebagai tindak pidana. Namun perbuatan
yang dilakukan tersebut memang diberikan
wewenang oleh undang-undang untuk
melakukannya maka ia tidak akan dipidana.
Dalam melaksanakan peraturan undang-undang
tersebut,tetapi harus ada keseimbangan antara
tujuan yang hendak dicapai dengan cara
pelaksanaannya.
MENJALANKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN-Pasal 50 KUHP

15. Perintah jabatan adalah perintah yang didasarkan
kewenangan. Artinya pemberi perintah
mempunyai hubungan sedemikian rupa dengan
yang menerima perintah, sehingga memang
perintah itu menjadi wewenang pemberi perintah.
Perintah dipandang sah apabila perintah itu
berdasarkan tugas, wewenang atau kewajiban
yang didasarkan kepada suatu peraturan.
MELAKSANAKAN PERINTAH JABATAN YANG
SAH –Pasal 51 ayat (1) KUHP

16. Perintah jabatan yang tidak sah adalah perintah
yang tidak seharusnya diberikan oleh pemberi
perintah kepada penerima perintah, sehingga
penerima perintah tidak berwenang melakukan
tindakan yang diperintahkan.
DENGAN ITIKAD BAIK MELAKSANAKAN
PERINTAH JABATAN TIDAK SAH-Pasal 51 ayat
(2) KUHP.

17. Namun penerima perintah tidak dapat dipidana
jika memenuhi dua syarat yatiu:
1.Ia menduga denga itikad baik,bahwa
perintah itu adalah
sah.
2. Bahwa perintah itu terletak dalam
lingkungan wewenang dari orang yang
diperintah.
DENGAN ITIKAD BAIK MELAKSANAKAN
PERINTAH JABATAN TIDAK SAH-Pasal 51 ayat
(2) KUHP.

18. Menurut Hazewinkel-Suringa, bahwa ketaatan
bawahan pada atasan yang bersifat membuta
tidak menghapuskan patut dipidananya
perbuatan. Oleh karenanya bawahan tetap harus
mempertimbangkan setiap perintah yang datang
padanya, terlebih kalau diasadari bahwa apa
yang diperintahkan adalah di luar kewenangan
ataupun tugas maupun bertentangan dengan
kewajiban yang ada padanya.
DENGAN ITIKAD BAIK MELAKSANAKAN
PERINTAH JABATAN TIDAK SAH-Pasal 51 ayat
(2) KUHP.

19. Alasan penghapus penuntutan adalah hal-hal
yang menyebabkan seseorang tidak dapat
dituntut pidana atas tindak pidana yang telah
dilakukannya.
Ada beberapa alsan penghapus penuntutan yaitu:
1.Tidak berlakunya pasal 2-8 KUHP.
Bagi orang yan telah melakukan tindak ppidana
apabila dalam ketentuan dalam Pasal 2-8 tidak
dapat diberlakukan, maka pelaku tidak akan
dapat dituntut pidana.
ALASAN PENGHAPUS PENUNTUTAN

20. Hal ini disebabkan Pasal 2-8 KUHP adalah
menjadi dasar berlakunya aturan pidana
Indonesia terhadap pelaku tindak pidana.
ALASAN PENGHAPUS PENUNTUTAN

21. 2.Tidak adanya Pengaduan dalam delik aduan
.
Delik Aduan adalah tindak pidana yang hanya
dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak
yang dirugikan. Jadi apabila tidak ada
pengaduan dari pihak yang dirugikan atas
tindak pidana yang terjadi, maka pelaku tindak
pidana itu tidak mungkin dilakukan penuntutan.
Dalam hal ini pengaduan menjadi syarat untuk
diadakannya penuntutan.
ALASAN PENGHAPUS PENUNTUTAN

22. 3. Asas Ne Bis In Idem –Pasal 76 KUHP.
Ne Bis In Idem dapat diartikan sebagai “Orang
tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya terhadap
perkara yang sama yang telah dijatuhi putusan
hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.
ALASAN PENGHAPUS PENUNTUTAN

23. Jika dilihat dari pengertian ini, maka ada 3 syarat
a. Orangnya harus sama.
b. Perkaranya harus sama.
c. Telah ada putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum
Jadi tidak dapat dibenarkan apabila seseorang
setelah menjalani pidana atas tindak pidana yng
telah dilakukan, dikemudian hari dituntut kembali
atas tindak pidana yang telah selesai dijalani
pidananya.
ALASAN PENGHAPUS PENUNTUTAN

24. 4. Matinya Terdakwa-Pasal 77 KUHP.
Dengan matinya terdakwa ,maka tidak dapat
dilakukan penuntutan terhadap terdakwa.
Dengan ketentuan ini mengandung arti juga :
a. Bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana
harus dengan hadirnya terdakwa (asas in
presentia).
b. Bahwa tuntutan pidana tidak dapat dialihkan
kepada orang yang tidak melakukan tindak
pidana.
ALASAN PENGHAPUS PENUNTUTAN

25. Namun dalam ketentuan pidana di luar KUHP
memang dikenal dengan asas in Absentia, yaitu
pemeriksaan persidangan tanpa kehadiran
terdakwa, misalnya untuk Tindak Pidana Ekonomi
(UU7/1955) ataupun Tindak Pidana Korupsi (UU
20/2001).
Demikian juga dalam hukum pidana tidak
mengenal dosa warisan, artinya bahwa
pertanggungjawaban pidana adalah melekat
pada pelaku pidana itu sendiri.
ALASAN PENGHAPUS PENUNTUTAN

26. 5. Kadaluarsa (Verjaring)-Pasal 77-78 KUHP.
Kadaluarsa atau lewat waktu adalah ketetntuan
batas waktu seseorang yang melakukan tindak
pidana untuk dapat dilakukan penuntutan.
Seseorang yang telah melakukan tindak
pidana tertentu, apabila dalam jangka waktu
tertentu (yang ditetapkan oleh UU) tidak diadakan
penuntutan, maka terhadap orang tersebut tidak
boleh lagi dilakukan penuntutan.
Batas waktu kadaluarsa untuk suatu tindak
pidana telah ditentukan dalam Pasal 78 KUHP.
ALASAN PENGHAPUS PENUNTUTAN

27. 6. Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan.
Suatu perkara yang telah diselesaikan oleh para
pihak akan menghapuskan penuntutan. Artinya
jika perkara pidana tersebut telah disepakati
untuk diselesaikan, maka terhadap pelaku tindak
pidana itu tidak boleh dituntut lagi atas perbuatan
yang dilakukannya.
ALASAN PENGHAPUS PENUNTUTAN

28. Untuk adanya penyelesaian di luar pengadilan
hanya boleh dilakukan terhadap tindak pidana
yang diancam dengan pidana DENDA SAJA.
Oleh karena itu terhadap suatu perbuatan yang
diancam dengan selain pidana denda tidak dapat
dilakukan penyelesaian di luar pengadilan.
ALASAN PENGHAPUS PENUNTUTAN

29. 7. Asas Oportunitas.
Dalam hukum acara pidana, bahwa
kewenangan menuntut pidana adalah menjadi
monopoli kejaksaan/penuntut umum. Oleh
karenanya terhadap mereka jika diberi hak untuk
tidak melakukan penuntutan terhadap suatu
perkara pidana.
Asas Oportunitas adalah kewenangan
penuntut umum untuk tidak melakukan
penuntutan terhadap orang atau korporasi yang
melakukan suatu tindak pidana dengan dasar
untuk kepentingan umum.
ALASAN PENGHAPUS PENUNTUTAN

30. Dengan demikian apabila pelaku tiindak pidana
dalam melakukan tindak pidananya demi
kepentingan umum, maka penuntut umum boleh
mengenyampingkan perkara tersebut, sehingga
terhadap pelaku tidak dapat dituntut pidana.
Kepentingan umum disini adalah
didasarkan penilaian penuntut umum, dengan
mengutamakan perimbangan pada kepentingan
masyarakat atau kepentingan negara.
ALASAN PENGHAPUS PENUNTUTAN