3. PENGERTIAN
HUKUM PIDANA
Istilah Hukum dalam bahasa Belanda : Strafrecht
dalam bahasa Inggris : Criminal Law
Hukum pidana adalah hukum yang
mengatur hubungan antara warga
negara dengan warga negara, antara
warga negara dengan negara, dengan
mengutamakan kepentingan umum
(publik). Oleh karena itu, hukum pidana
juga dikatakan bersifat hukum publik.
4. CONTOH KASUS
Pasal 344 KUHP yang menyebutkan :
Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu
sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
Dalam kasus pembunuhan diatas permintaan si korban tersebut,
pelakunya tetap dipidana sekalipun pihak korban atau keluarganya
tidak melakukan penuntutan. Demi kepentingan umum (masyarakat),
jaksa penuntut umum tetap melakukan penuntutan pidana terhadap
pelakunya. Hal ini berbeda dengan hukum perdata yang bersifat hukum
privat, yang mengutamakan kepentingan perorangan, apabila pihak
korban atau keluarganya tidak melakukan penuntutan/ gugatan
terhadap orang yang merugikannya, maka perkara itu tidak akan
diselesaikan melalui pengadilan.
5. SIFAT
HUKUM PIDANA
Hukum publik yaitu hukum yang mengatur
hubungan antara warga negara dengan negara,
mengatur Negara dengan bagian-bagiannya,
dengan mengutamakan kepentingan umum
(publik).
Contoh : hukum pidana
1
2 Hukum privat yaitu hukum yang mengatur
hubungan antar warga Negara (antara orang
yang satu dengan orang lainnya) dengan
mengutamakan kepentingan perorangan.
Contoh : hukum perdata.
6. PEMBAGIAN
HUKUM PIDANA
Hukum pidana dalam arti obyektif
(ius poenale), yaitu hukum
yang mengatur:
1) Perbuatan yang dapat di pidana
2) Orang yang dapat di pidana
3) Ancaman pidana yang dapat
dijatuhkan oleh hakim
Hukum pidana dalam arti subyektif,
(ius poeniendi), yaitu hukum yang
mengatur:
1) Hak Negara untuk menjatuhkan pidana
2) Hak menetapkan perbuatan yang dapat
dipidana (DPR & Pemerintah)
3) Menjalankan Undang-undang (Hakim)
4) Melaksanakan pidana (Lapas)
7. PEMBAGIAN
HUKUM PIDANA
Hukum pidana dalam arti
obyektif
dibagi dalam:
1. Hukum pidana materiil
(hukum pidana)
2. Hukum pidana formil
(hukum acara pidana)
8. PEMBAGIAN
HUKUM PIDANA
Hukum pidana materiil (hukum pidana), dibedakan dalam:
a) Hukum pidana umum, sumber utamanya adalah KUHP,
yaitu hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang.
b) Hukum pidana khusus, yaitu hukum pidana untuk orang
tertentu atau untuk hal tertentu, misalnya kuhp Militer, UU.
Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001).
9. PEMBAGIAN
HUKUM PIDANA
Hukum pidana formil (hukum acara pidana), dibedakan dalam:
a) Hukum acara pidana umum, sumbernya KUHAP (UU No. 8 Tahun
1981), yaitu hukum acara pidana untuk semua tindak pidana,
kecuali ditentukan lain.
b) Hukum acara pidana khusus, yaitu hukum acara pidana untuk
tindak pidana tertentu.
Misalnya : Hukum acara pidana militer
(UU No. 31 Tahun 1997).
10. DASAR
HUKUM
SEBELUM KEMERDEKAAN
KUHP BELANDA
Wetboek van Strafrecht Voor
Nederlands Indie. (WvS NI) =
KUHP untuk Nederlands Indie (Hindia
Belanda)
01
SETELAH KEMERDEKAAN
02
Ketentuan Pasal II Aturan
Peralihan UUD 1945
UU No. 1 Tahun 1946 tentang
Peraturan Hukum Pidana (Berita
Negara R.I. II No. 9)
