Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana dan perdata. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum yang diancam dengan hukuman. Hukum perdata mengatur hubungan antar warga negara yang satu dengan yang lain. Terdapat perbedaan antara kedua hukum yaitu pada isi, pelaksanaan, dan penafsiran.

1. I. PENDAHULUAN
Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa. Dengan tiada kesudahan ia
mengatur hubungan- hubungan yang di timbulkan oleh pergaulan masyarakat manusia
(hubungan yang timbul oleh perkawinan, keturunan, kerabat darah, ketetanggaan, tempat
kediaman, kebangsaan, dari perdangangan dan pemberian pelbagai jasa dan dari perkara-
perkara lainnya), dan hal- hal tersebut dilakukannya dengan menentukan batas kekuasaan-
kekuasaan dan kewajiban- kewajiban tiap- tiap orang terhadap mereka dengan siapa ia
berhubungan.
Hukum terdiri dari peratuaran tingkah laku. Tetap masih ada peratutan tingkah laku,
lain dari pada peraturan- peraturan tingkah laku hokum. Segala peraturan- peraturan itu yang
mengandung petunjuk- petunjuk bagaimana manusia hendaknya bertindak- tanduk. ketertipan
dan keamanan dalam masyrakat akan terpelihara, bila mana tiap anggota masyarakat mentaati
peraturan- peraturan (norma- norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan itu
dikeluarkan oleh badan hokum yang berkuasa dalam masyarakat itu yang di sebut oleh
pemerintah.dalm pembahasan kali ini kami akan menjelaskan tentang hukum pidana dan
perdata dan macam- macamnya serta perbedaanya.

2. II. PEMBAHASAN
A. Pengertian Hukum Pidana dan Perdata
1. Hukum pidana
Merumuskan hukum pidana ke dalam rangakaian kata untuk dapat memberikan
sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana
adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah
pengertian dapat membantu memberikan gambaran atau deskripsi awal tentang hukum
pidana. Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana
diantaranya adalah sebagai berikut:
a. W.L.G. Lemaire
Hukum pidana itu itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan- keharusan dan
larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu
sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian
dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang
menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam
keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana
yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.
b. Simons
Menurut Simons hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif
atau strafrecht in objectieve zin dan hukum pidana dalam arti subjektif atau strafrecht in
subjectieve zin. Hukum pidana dalam arti objek tif adalah hukum pidana yang berlaku, atau
yang juga disebut sebagai hukum positif atau ius poenale. Simons merumuskan hukum
pidana dalam arti objektif sebagai:
1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu
pidana apabila tidak ditaati.
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana.
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk pen- jatuhan dan penerapan pidana.
Hukum pidana dalam arti subjektif atau ius puniendi bisa diartikan secara luas dan sempit,
yaitu sebagai berikut:

3. 1. Dalam arti luas:
Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam
pidana terhadap perbuatan tertentu.
2. Dalam arti sempit
Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap
orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan
peradilan. Jadiius puniendi adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti
subjektif (ius puniendi) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat
perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap
seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu
diperoleh negara dari peraturan- peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam
arti objek tif (ius poenale). Dengan kata lain ius puniendi harus berdasarkan kepadaius
poenale.
c. Hazewinkel-Suringa
Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah
atau keharusan yang terhadap pelanggarannya dian- cam dengan pidana (sanksi hukum) bagi
barang siapa yang membuatnya.
d. Adami Chazawi
Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan
tentang: 1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan
melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai
dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu; 2. Syarat-
syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat
dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
e. W.F.C. van Hattum
Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan- peraturan yang diikuti
oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai
pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan
yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-
peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.

4. Dari sekian banyak definisi yang telah di kemukankan oleh para ahli, maka dapat kami
simpulkan bahwa hukum pidahna merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-
pelangaran dan kejahatan- kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan itu yang mana
diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.
2. Hukum perdata
Hukum perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan
yang satu dengan warganegara yang lain. Sedangkan pengertian yang lain hukum perdata
(burgerlijkrecht) adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan
hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada
kepentingan perseorangan. Jadi hukum perdata ialah ialah aturan-aturan hukum yang
mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan
kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga.
B. Macam- Macam Pidana
Ketentuan pasal 10 KUHP menyebutkan di samping 4 (empat) macam pidana pokok ada 3
(tiga) macam pidana tambahan.
1. Pidana pokok:
a. Pidana mati
Pidana mati terdiri dari jenis pidana yang merampas suatu kepentingan hukum (rechtbelang),
yaitu berupa nyawa manusia.
b. Pidana penjara
Jenis pidana ini adalah termasuk jenis pidana perampasan kemerdekaan pribadi seseorang
terhukum. Di sini dikatakan perampasan, oleh karena si terpidana ditempatkan di dalam
rumah penjara yang mengakibatkan ia tidaka dapat bergerak dengan merdeka dan bebas
seperti di luar.
c. Pidana kurungan
Seperti telah di kemukakan di atas, sifat jenis pidana ini sama dengan pidana penjara, yaitu
bersifat merampas kemerdekaan orang lain.
d. Pidana denda

5. Adapun yang dimaksud pidana denda ialah kewajiban seseorang yang telah di jatuhi pidana
(denda) tersebut oleh pengadilan (hakim) untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh
karena itu ia telah melakukan perbuatan yang dapat di pidana.
2. Pidana tambahan
Sebagaiman telah disebutkan dalam ketentuan pasal 10 KUHP, pidana tambahan terdiri dari
tiga macam yaitu :
a. Pencabutan beberapa hak tertentu
b. Perampasan barang- barang tertentu
c. Pengumuman keputusan hakim
C. Pembagian Hukum Perdata
Hukum perdata dibagi menjadi dua yaitu :
1. Perdata materiil
Hukum perdata yang mengatur kepentingan- kepentingan perdata. Sedangkan perdata
materiil di bagi menjadi empat yaitu :
a. Hukum perusa (personenrecht)
b. Hukum keluarga (familierecht)
c. Hukum harta (vermogensrecht)
d. Hukum waris (erfceht)
2. Perdata formil
Hukum perdata yang mengatur pertikaian hukum mengenai kepentingan- kepentingan
perdata atau dengan perkara lain. Ia di jalankan dengan jalan acara, karena itu maka hukum
perdata formil disebut orang hukum acara perdata.
D. Perbedaan hukum pidana dan perdata
Terdapat tiga perpedaan yaitu :
1. Perbedaan isi
Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain dengan
menitih beratkan kepentingan perseorangan, segangkan hukum pidana mengatur hubungan
antara seseorang anggota masyarakat (warga negara) dengan negara yang menguasai tata
tertib mayarakat itu.

6. 2. Perbedaan pelaksanaan
a. Pelanggaran terhadap hukum perdata diambil tindakan oleh pengadilan setelah adanya
pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang mengadu tersebut menjadi
penggugat dalam perkara tersebut. Sedangkan pelanggaran terhadap hukum pidana pada
umumnya segera diambil tindakan oleh pengadilan tanpa perlu adanya pengaduan dari pihak
yang dirugikan, setelah ada pelanggaran terhadap norma hukum pidana maka alat- alat
perlengkapan negara seperti polisi, jaksa, hakim segera bertindak.
b. Pihak yang menjadi korban cukuplah melaporkan kepada pihak yang berwajib (polisi)
tentang tindakan pidana yang terjadi dan yang menjadi penggugat adalah jaksa (penuntut
umum)
c. Terhadap beberapa tindak pidana tertentu tidak akan diambil tindakan oleh pihak yang
berwajib jika tidak diajukan pengaduan.
3. Perbedaan penafsiran
Hukum perdata memperbolehkan untuk melakukan berbagai interprestasi terhadap Undang-
Undang hakim perdata. Sedangkan hukum pidana hanya boleh ditafsirkan menurut arti kata
dalam Undang- Undang hukum pidana itu sendiri (penafsiran authentuik).

7. III. KESIMPULAN
Hukum pidana merupakan segala hukum yang mengatur tentang pelanggaran-
pelanggaran dan kejahatan- kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan itu dimana
diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Sedangkan
hukum perdata merupakan segala hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara
seseorang yang satu dengan warga negara yang lain. Perbedaan dari kedua hukum tersebut
hanya terdapat pada isi, pelaksanaan dan penafsiran masing- masih hukum tersebut.
IV. PENUTUP
Demikianlah makalah yang dapat kami sajikan, sekiranya masih banyak kekurangan
oleh karena itu kami mengharap partisipasinya berupa kritik dan saran yang membangun
demi perbaikan makalah ini.

8. DAFTAR PUSTAKA
Apeldoorn ,I. J. Van, 1981, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: pradnya paramita.
Andi Hamzah,1991, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
Adami Chazawi,2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Kuswaji, Hermein Hadiati, 1995, Perkembangan Macam- Macam Pidana Dalam Rangka
Pembangunan Hukuk Pidana, Bandung: PT. Citra Aditiya bakti.
Masjchaoen Sofyan, Sry Soedewi,1981, Hukum Perdata: Hukum Benda,Yogyakarta: Liberty.
P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru.
Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto.
http://ilmupengetahuanhukum.blogspot.com/2008/06/hukum-perdata-hukum-pidana-dan-
hukum.html/16/03/12/15:47
http://missbawel.student.umm.ac.id/17/03/12.