hukum pidana mengenai

1. HUKUM PIDANA
1

2. BAHASAN :
2
DEFINISI HUKUM PIDANA
1
DELIK
2
3
4 ALASAN PEMBENAR, ALASAN PEMAAF
& ALASAN PENGHAPUS PENUNTUTAN
5 AZAS-AZAS HUKUM PIDANA
6 KRIMINOLOGI
PEMIDANAAN

3. DEFINISI
HUKUM PIDANA
3
1

4. DEFINISI HUKUM PIDANA
☼ IUS PONEALE ☼
• Menurut MEZGER hukum pidana dapat didefinisikan
sebagai berikut : “aturan hukum, yang mengikatkan
kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat- syarat
tertentu suatu akibat yang berupa pidana”.
• Jadi definisi itu hukum pidana berpokok pangkal pada :
1. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu;
2. Pidana.
• Pengertian “hukum pidana” tersebut juga dikenal dengan
“Ius poneale”.
4

5. PERBUATAN YANG MEMENUHI SYARAT
TERTENTU
• Dengan “perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu” itu
dimaksudkan perbuatan yang dilakukan orang, yang
memungkinkan adanya pemberian pidana.
• Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat
dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat”.
• Oleh karena itu dalam perbuatan jahat tersebut harus ada
orang yang melakukannya, maka persoalan tentang
”perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi 2 yaitu:
1. perbuatan yang dilarang dan;
2. orang yang melanggar larangan itu.
5

6. P I D A N A
• Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang
yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat- syarat
perbuatan itu.
• Di dalam hukum pidana modern, pidana ini meliputi ”tindakan tata
tertib” (tuchtmaatregel).
• Di dalam KUHP yang sekarang berlaku jenis-jenis pidana yang dapat
diterapkan seperti yang tercantum pada pasal 10 KUHP, yaitu dalam
hukuman pokok dan hukuman tambahan, sebagai berikut:
• Yang termasuk hukuman pokok:
1. hukuman mati;
2. hukuman penjara;
3. hukuman kurungan;
4. hukuman denda.
• Yang termasuk hukuman tambahan:
1. pencabutan hak- hak tertentu;
2. perampasan barang- barang tertentu;
3. pengumuman keputusan hakim.
6

7. HUKUM PIDANA POKOK
• Jenis hukum yang dijatuhkan dengn hukum pidana
pokok meliputi ketentuan pelanggaran pasal-pasal :
• Pasal 10 : Tentang Pidana Pokok dan Tambahan
• Pasal 53 : Percobaan Kejahatan
• Pasal 104 : Tentang Penyerangan atau Makar
• Pasal 131 : Kejahatan Terhadap Martabat Presiden
dan Wapres
• Pasal 140 : Kejahatan Politik
• Pasal 187 : Pembkaran
• Pasal 170 : Pengeroyokan 7

8. Pasal 241 : Pembunuhan Terhadap
Anak
Pasal 242 : Sumpah Palsu Dan
Keterangan Palsu
Pasal 244 : Pemalsuan Mata Uang
Pasal 281 : Kejahatan Kesusilaan
Pasal 285 : Pemerkosaan
Pasal 300 : minuman keras
Pasal 303 : Perjudian
Pasal 310 : Penghinaan
Pasal 311 : Menfitnah
Pasal 328 : Penculikan
Pasal 338 : Pembunuhan Biasa
8

9. Pasal 340 : Pembunuhan Berencana
Pasal 352 : Penganiayaan Ringan
Pasal 362 : Pencurian biasa
Pasal 363 : Pencurian dengan
Pemberatan
9

10. DEFINISI HUKUM PIDANA
☼ IUS PUNIENDI ☼
• Di samping Ius poneale ada Ius puniendi.
• Ius puniendi dapat diartikan secara luas dan sempit :
Dalam arti luas  Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan
negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap
perbuatan tertentu.
Dalam arti sempit  Hak untuk menuntut perkara- perkara
pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap
orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
Hak ini dilakukan oleh badan peradilan.
• Jadi hak puniendi adalah hak mengenakan pidana, dan ius
puniendi harus berdasarkan pada ius poneale.
10

11. DEFINISI HUKUM PIDANA YANG LAIN
NO TOKOH DEFINISI
1. SIMONS Kesemuanya perintah2 & larangan2 yg diadakan o/ negara & yg diancam
dgn suatu nestapa (pidana) bg barang siapa yg tdk mentaatinya,
kesemuanya aturan-aturan yg menentukan syarat-syarat bg akibat
hukum itu & kesemuanya aturan2 u/ mengadakan (menjatuhi) &
menjalankan pidana tsb.
SIMONS melakukan pembagian hukum pidana sbb :
1. Hk. Pidana subjektif >< Hk. Pidana objektif
 Hk. Pidana subjektif  hak dr negara u/ mengaitkan pelanggaran thd
suatu peraturan dgn hukuman yg disebut ius poeniendi.
 Hk. Pidana objektif  hukum pidana yg berlaku atau hukum pidana
positif yg disebut ius poenale.
2. Hk. Pidana material >< Hk. Pidana formal
 Hk. Pidana material  memuat ketentuan2 serta rumusan dr suatu
tindak pidana, ketentuan2 mengenai pertanggungjawaban pidana,
ketentuan2 mengenai pelaku & ketentuan2 mengenai pidana
 Hk. Pidana formal  mengatur ttg cara2 mewujudkan hak memidana
& menjalankan pidana
3. Hk. Pidana termasuk hukum publik (>< VAN KAN, PAUL
SCHOLTEN, LOGEMAN, LEMAIRE, UTRECHT)
 Dalam meperbandingkan individu2 dgn masyarakat negara,
penerapan hk. Pidana hanya dilakukan apabila kepentingan
masyarakat menuntutnya
 Pertanggungjawaban hk. Pidana tetap & tdk berubah, sekalipun
perbuatan tsb dilakukan a/ permintaan dr yg terkena tindakan
11

12. LANJUTAN …..
DEFINISI HUKUM PIDANA YANG LAIN
NO TOKOH DEFINISI
2. POMPE Semua aturan hukum yg menetukan thd tindakan apa yg
seharusnya dijatuhkan pidana & apa macam pidana-nya yg
bersesuaian.
3. SUTHERLAND
& CRESSEY
The criminal law in turn is defined conventionally as a body of
specific rules regarding human conduct which have been
promulgated by political authority which apply uniformly to all
members of the classes to which the rules refer, and which are
enforced by punishment administrated by the state.
4. Mr. J.M. VAN
BEMMELEN
HUKUM PIDANA MATERIIL tdr a/ tindak pidana yg disebut
berturut-turut, peraturan umum yg dpt diterapkan thd perbuatan
itu, & pidana yg dpt diancamkan thd perbuatan itu.
HUKUM PIDANA FORMIL mengatur cara bagaimana acara
pidana seharusnya dilakukan & menentukan tata tertib yg harus
diperhatikan pd kesempatan itu.
12

13. LANJUTAN …..
DEFINISI HUKUM PIDANA YANG LAIN
NO TOKOH DEFINISI
5. WIRJONO
PROJODIKORO
HUKUM PIDANA ialah Peraturan hukum mengenai pidana.
PIDANA  hal yg dipidanakan, yaitu o/ instansi yg berkuasa
dilimpahkan kpd seorang oknum sbg hal yg tdk enak dirasakannya
& jg hal yg tdk sehari-hari dilimpahkan.
Unsur pokok hukum pidana  Norma (larangan atau aturan) & sanksi a/
pelanggaran norma tsb berupa ancaman hukuman pidana, &
bahwa dasar dr segala hukum ialah rasa keadilan.
Pembidangan hukum pidana :
1. Hukum pidana materiil, yaitu isi drpd hukum pidana sbb :
 penunjukan & gambaran dr perbuatan2 yg diancam dgn hk.
Pidana;
 penunjukan syarat umum yg harus dipenuhi agar perbuatan itu
mrpk perbuatan yg pembuatnya dpt dihukum pidana;
 penunjukan orang atau badan hukum yg pd umumnya dpt dihukum
pidana;
 penunjukan jenis hukuman pidana yg dpt dijatuhkan.
2. Hukum pidana formil, yaitu hukum acara pidana yg berkaitan erat
dgn diadakannya hukum pidana, o/ krn itu, mrpk suatu rangkaian
peraturan yg memuat cara bagaimana badan2 pemerintah yg
berkuasa, yi kepolisian, kejaksaan & pengadilan harus bertindak
guna mencapai tujuan negara dgn mengadakan hukum pidana
13

14. LANJUTAN … DEFINISI HUKUM PIDANA YANG
LAIN
NO TOKOH DEFINISI
6. PROF.
MOELJATNO
Hukum pidana adalah bagian dr hukum yg mengadakan dasar & aturan2 u/
menentukan :
 Perbuatan2 mana yg tdk boleh dilakukan, yg dilarang dgn diserta ancaman
sanksi brp suatu pidana ttt, bg barang siapa yg melanggar larangan tsb;
Kapan & dalam hal apa kpd mereka yg telah melanggar larangan2 itu dpt
dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yg telah diancamkan;
Dgn cara bagaimana pengenaan pidana itu dpt dilaksanakan apabila ada orang
yg disangka telah melanggar larangan tsb.
7. Mr.
TIRTAAMIDJAJA
HUKUM PIDANA MATERIIL adalah kumpulan aturan hukum yg menentukan
pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana u/ dpt
dihukum, menunjukkan orang yg dpt dihukum & menetapkan hukuman a/
pelanggaran pidana.
HUKUM PIDANA FORMIL adalah kumpulan aturan hukum yg mengatur cara
mempertahankan hukum pidana materiil thd pelanggaran yg dilakukan o/ orang2
ttt, atau dgn kata lain, mangatur cara bagaimana hukum pidana materiil
diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara
melaksanakan keputusan hakim.
8. SATAUCHID
KARTANEGARA
Sejumlah peraturan2 yg mrpk bahagian dr hukum positif yg mengandung
larangan2 & keharusan2 yg ditentukan o/ negara atau kekuasaan lain yg
berwenang u/ menentukan peraturan2 pidana, & apabila hal ini dilanggar timbullah
hak dr negara u/ melakukan tuntutan, menjalankan pidana & melaksanakan
pidana.
14

15. FUNGSI HUKUM PIDANA
• Dapat dibedakan dua fungsi dari hukum pidana yaitu :
1. Fungsi yang umum;
2. Fungsi yang khusus.
• Ad.1
Oleh karena hukum pidana itu merupakan sebagian dari keseluruhan
lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana sama juga dengan
fungsi hukum pada umumnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan
atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.
• Ad.2
Fungsi yang khusus dari hukum pidana ialah melindungi kepentingan
hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosannya, dengan
sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika
dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang – cabang
hukum yang lainnya.
• Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan- aturan
untuk menanggulangi perbuatan jahat. 15

16. D E L I K
16
2

17. ISTILAH DELIK
• Asal kata : delictum (latin); delict (Jerman); delit
(Perancis); delict (Belanda).
• KBBI (Kamus Bebas Bahasa Indonesia)  Delik =
tindak pidana
• PROF. MOELJATNO  delik = perbuatan pidana
• UTRECHT  delik = peristiwa pidana
• MR. TIRTAAMIDJAJA  delik = pelanggaran
pidana
• Para pakar hukum pidana yg lain : VAN HAMEL,
SIMONS  delik = strafbaar feit
17

18. DEFINISI DELIK
NO TOKOH DEFINISI
1. KBBI Delik = tindak pidana  Perbuatan yg dpt dikenakan hukuman
krn mrpk pelanggaran thd UU; tindak pidana
2. PROF.
MOELJATNO
Delik = perbuatan pidana  Perbuatan yg dilarang oleh suatu
aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sangsi) yg
berupa pidana ttt, bagi barang siapa yg melanggar larangan tsb,
asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kpd
perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yg ditimbulkan o/
kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kpd
orang yg menimbulkan kejadian itu.
3. E. UTRECHT Delik = peristiwa pidana  yg ditinjau adalah adalah peristiwa
(feit) dari sudut hukum pidana.
Peristiwa itu sendiri adalah suatu pengertian yg konkrit yg hanya
menunjuk kpd suatu kejadian yg ttt saja, misalnya : kematian.
18

19. LANJUTAN …... DEFINISI DELIK
NO TOKOH DEFINISI
4. VAN
HAMEL
Delik = strafbaar feit  kelakuan orang (menselijke
gedraging) yg dirumuskan dalam wet, yg bersifat
melawan hukum, yg patut dipidana (strafwaardig) &
dilakukan dgn kesalahan.
5. SIMONS Delik = strafbaar feit  kelakuan (handeling) yg
diancam dgn pidana, yg bersifat melawan hukum, yg
berhubungan dgn kesalahan & yg dilakukan o/ orang
yg mampu bertanggung-jawab
19

20. SKEMA UNSUR – UNSUR DELIK
20
UNSUR
DELIK
UNSUR
SUBJEKTIF
UNSUR
OBJEKTIF
KESENGAJAAN
(DOLUS)
KEALPAAN
(CULPA)
PERBUATAN
MANUSIA
AKIBAT
PERBUATAN
SIFAT MELAWAN HUKUM (WEDERRECHTELIJKHEID)
& DAPAT DIHUKUM
KEADAAN-KEADAAN
(CIRCUMSTANCES)
Kesengajaan sbg Maksud
(Oogmerk)
Kesengajaan dgn
Keinsafan Pasti
(Opzet als
Zekerheidsbewustzijn)
Kesengajaan dgn
Keinsafan Akan
Kemungkinan (Dolus
Evantualis)
Tak Berhati-hati
Dapat Menduga
Kelalaian
Perbuatan Aktif atau
Positif (Act)
Perbuatan Pasif atau
Negatif (Omission)

21. MACAM – MACAM DELIK
• Pembedaan antara KEJAHATAN dengan
PELANGGARAN,
Menurut WIRJONO PROJODIKORO, antara
keduanya tdp perbedaan kuantitatif, dimana
kejahatan pd umumnya diancam dgn pidana yg
lebih berat drpd pelanggaran
21

22. PEMBEDAAN DELIK-DELIK LAINNYA :
NO DASAR
PEMBEDAAN
MACAM DELIK
1. Cara
Perumusannya
1. Delik formal  yg dirumuskan adl tindakan yg dilarang (beserta
hal/kedaan lainnya) dgn tidak mempersoalkan akibat dr tindakan
itu, ex : 160 (penghasutan), 209 (penyuapan), 247 (sumpah palsu),
362 (pencurian)
2. Delik material  selain dilakukannya tindakan yg terlarang tsb,
masih harus ada akibat yg timbul krn tindakan itu, baru dpt
dikatakan telah terjadi tindak pidana tsb sepenuhnya (voltooid), ex :
338 (pembunuhan), 378 (penipuan)
2. Cara Melakukan
Tindak Pidana
1. Delik komisi  tindakan aktif (active handeling) yg dilarang yg u/
pelangarannya diancam pidana, ex : dilarang membunuh (338),
dilarang mencuri (362), dilarang berzina (284)
2. Delik omisi  tindakan pasif (passive handeling) yg diharuskan,
yg jika tidak melakukannya diancam dgn pidana, ex : 224
(keharusan jd saksi), 164 (wajib melaporkan kejahatan ttt)
3. Delik campuran  tindakan yg mrpk campuran delik komisi &
delik omisi, ex : 306 (membiarkan seseorang yg wajib
dipeliharanya yg berakibat matinya orang itu); 194 (seorang
penjaga palang pintu KA yg tdk menutup pintu palang KA ketika KA
lewat sehingga mengakibatkan kecelakaan KA & matinya orang)
22

23. LANJUTAN …..
PEMBEDAAN DELIK-DELIK LAINNYA :
NO DASAR PEMBEDAAN MACAM DELIK
3. Ada/ Tidaknya
Pengulangan/
Kelanjutan
1. Delik mandiri (zelfstandige delicten)  jk tindakan yg
dilakukan itu hanya 1 kali, u/ mana petindak dipidana, ex :
mencuri sepeda, menganiaya seseorang;
2. Delik berlanjut (voortgezette delicten)  jk tindakan yg
sama berulang dilakukan & mrpk atau dapat dianggap sbg
kelanjutan tindakan semula, ex : Ayah yg setiap hari
memukuli anaknya, sopir yg setiap malam mengemudikan
mobil tanpa lampu;
Delik ini erat kaitannya dengan Ps.64 KUHP ttg “gabungan
tindak pidana”
4. Berakhir atau
Berkesinambungannya
Suatu Delik
1. Delik berakhir (aflopende delict)  tindakan sudah
sempurna (vooltoid), jk petindak telah melakukan suatu
tindakan terlarang menurut UU
2. Delik berkesinambungan atau berkesiterusan
(voortdurende delict)  dalam beberapa hal, tindakan yg
terlarang menurut UU tsb dilakukan secara
berkesinambungan atau berjalan terus dengan sendirinya.
Ex :
 Perampasan kemerdekaan seseorang (333), perampasan
kemerdekaan itu sendiri jk tdk diteruskan adalah delik
berakhir.
23

24. LANJUTAN …..
PEMBEDAAN DELIK-DELIK LAINNYA :
NO DASAR PEMBEDAAN MACAM DELIK
5. Tindakan Terlarang tsb
mrpk Kebiasaan dr
Petindak atau tidak
1. Delik bersahaja (enkel voudige delict)  .
2. Delik kebiasaan (samengestelde delict)  ex :
kebiasaan u/ mencari nafkah dgn memudahkan
pencabulan antara orang lain (296), kebiasaan
penadahan (481)
6. Pada Tindak Pidana itu
Ditentukan Keadaan yg
Memberatkan atau
Meringankan Pidana
1. Delik biasa  ex : 362 (pencurian biasa), 338
(pembunuhan biasa)
2. Delik dikualifisir (diperberat)  ex : 363 terhadap 362
(pencurian), 340 terhadap 338 (pembunuhan)
3. Delik diprivilisir (diperingan)  ex : 341 terhadap 338
(pembunuhan anak), 308 terhadap 305 & 306 (seorang
ibu yg meninggalkan anaknya
Pd delik2 (2) & (3) mempunyai unsur2 yg dipunyai delik (1),
disamping unsur keadaan yg memberatkan pidana u/ (2)
& unsur keadaan yg meringankan pidana u/ (3).
7. Bentuk Kesalahan
Petindak
1. Delik kesengajaan (Delik Dolus)  diperlukan adanya
kesengajaan, ex : Ps. 338 (pembunuhan), 354 (sengaja
melukai berat orang lain)
2. Delik kealpaan (Delik Culpa)  orang sudah dpt
24

25. LANJUTAN …..
PEMBEDAAN DELIK-DELIK LAINNYA :
NO DASAR PEMBEDAAN MACAM DELIK
8. Tindakan Terlarang tsb
mrpk Kebiasaan dr
Petindak atau tidak
1. Delik bersahaja (enkel voudige delict)
2. Delik kebiasaan (samengestelde delict)  ex :
kebiasaan u/ mencari nafkah dgn memudahkan
pencabulan antara orang lain (296), kebiasaan
penadahan (481)
9. Apakah Tindak Pidana
itu Mengenai Hak Hidup
(het bestaan) Negara,
Ketatanegaraan atau
Pemerintahan Negara
1. Delik umum
2. Delik politik
Delik politik murni  ex : pemberontakan, penggulingan
pemerintah)
Delik politik campuran  ex : mencuri dokumen negara
Delik politik koneksitas  ex : menyembunyikan
senjata api
10. Perbedaan Subjek 1. Delik khusus (delict propria)  subjek dr delik khusus
hanya orang2 atau golongan ttt sbg petindak dr dr tindak
pidana khusus ybs.
subjek dr delik khusus  ex : PNS, militer, dll
2. Delik umum (commune delicten)  subjek dr delik
umum dlm KUHP pd umumnya dirumuskan dgn “barang
25

26. LANJUTAN …..
PEMBEDAAN DELIK-DELIK LAINNYA :
NO DASAR
PEMBEDAAN
MACAM DELIK
11. Cara Penuntutan 1. Delik aduan
Petindak hanya dpt dituntut krn adanya aduan
2. Delik yg penuntutannya krn jabatan
Petindaknya dituntut o/ petugas, krn memang u/ itulah ia
ditugaskan, tdk perlu ada aduan
26

27. Delik kejahatan yaitu tindak
pidana yang tergolong berat dan
merugikan terhadap orang atau
pihak lain.
Contoh : penipuan,
penganiayaan, pencurian,
pembunuhan
delik pelanggaran yaitu tindak
pidana yang tergolong ringan
dan belum tentu menimbulkn
kerugian pihak lain.
Contoh : pelanggaran lalu lintas.
27

28. Menurut doktrin atau ilmu pengetahuan
hukum, delik dapat dibagi menurut beberapa
sudut pandang yakni :
A. Dolus yaitu delik yang dilakukan dengan
sengaja oleh pelakunya dalam arti akibat yang
ditimbulkan oleh delik tersebut memang
dikehendaki oleh si pelaku.
Contoh : perampokaan, pembajakan
B. Culpa yaitu delik yang secara tidak sengaja
telah dilakukan oleh pelakunya (sama sekali
diluar kehendaknya)
contoh : Tabrkan yang terjadi karen mengantuk
(akibat lengah) 28

29. Berdasarkan wujudnya, delik dibedakan
atas :
a. Delik commissie, yaitu delik yang
berwujud suatu perbuatan yang merugikan
orang lain (baik disengaja maupun tidak
sengaja)
contoh : pencurian, penganiayaan,
pembunuhan.
b. Delik omissie, yaitu delik yang berwujud
sebagai suatu kelalaian atau pengabaian
akan suatu yang seharusnya dilakukan
sehingga kelalaian atau pengabaian ini
menimbulkan kerugian pihak lain.
Contoh : penjaga palang pintu lintasan
29

30. Berdasarkan unsur delik yang dilarang oleh
Undang – undang, delik itu dapat dibedakan
atas :
A. Delik formil yaitu delik yang perbuatannya
dilarang oleh undang – undang.
Contoh : pencurian, pemerkosaan, penipuan,
dll.
B. Delik materiil yaitu delik yang akibatnya
dilarang oleh undang – undang.
Contoh : pengrusakan barang – barang
berharga (akibat yang dilarang ialah kerugian
yang sampai terjadi), pembunuhan (akibat
yang dilarang adalah matinya orang yang di
bunuh)
30

31. CATATAN : PENGERUSAKAN DAN
PEMBUNUHAN BUKANLAH PERBUATAN
YANG DILARANG UNDANG – UNDANG
KALO MISAL : PENGRUSAKAN ITU
DILAKUKAN TERHADAP BARANG YANG
SUDAH TIDAK TERPAKAI LAGI SEHINGGA
TIDAK MENIMBULKAN KERUGIAN,
PEMBUNUHAN ITU DILAKUKAN
TERHADAP SERANGGA.
LAIN HALNYA DENGAN :
PENCURIAN, MENCURI APA SAJA
DILARANG OLEH UNDANG – UNDANG.
PENIPUAN, MENIPU SIAPA SAJA
DILARANG UNDANG – UNDANG.
31

32. Menurut segi pandangan dari sudut lain :
a. Berdasarkan pelakunya, maka delik itu
dapat dibedakan atas :
1. Delik umum, yaitu delik yang
merupakan tindak pidana apa saja yang
dilakukan siapa saja.
2. Delik khusus, yaitu delik yang berupa
tindak – tindak pidana tertentu (khusus)
dan pelakunya pun orang – orang
tertentu saja. (Tidak sembarang orang)
contoh : delik militer seperti desersi, yakni
melarikan diri dari tugas kewajiban
kemiliteran.
32

33. Berdasarkan faktor waktu atau lamanya
delik itu dilakukan maka delik dapat
dibedakan atas :
a. Delik yang dilakukan seketika saja
atau sekali saja.
Misalnya : pencopetan, permpokan,
pencurian, pembunuhan, dll
b. Delik yang dilakukan secara berulang,
misalnya : pemerasan yang dilindungi
dengan ancaman, pemerkosaan yang
dilindungi dengan ancaman, perzinahan
yang dilindungi sebagai rahasia bersama
bagi para pelakuknya. 33

34. Berdasarkan faktor syarat untuk dapat
dituntut, delik itu dapat dibedakan atas :
a. Delik aduan, yaitu delik yang
memerlukan dilakukannya pengaduan
sebagai syarat mutlak agar delik tersebut
dapat dituntut di muka hakim. Tanpa
lampiran pengaduannya maka tuntutan
perkara tersebut mmenjadi batal.
Contoh : delik penghinan agar dapat
diajukan untuk dituntut harus diadukan
dahulu oleh pihak yang dihina. 34

35. B. Delik biasa, yaitu delik yang setiap
saat dapat dituntut pelakunya oleh
yang berwajib tanpa perlu adanya
pengaduan terlebih dahulu dari pihak
korbannya.
35

36. Berdasarkan faktor sasaran kepentingan yang
diganggu, delik itu dapat dibedakan :
a. Delik umum atau sosial, sama dengan delik
biasa, yaitu delik pada umumnya.
B. Delik politik, yaitu delik yang ditujukan untuk
mengganggu keamanan/ketertiban negara,
atau untuk mengancam keselamatan negara.
Contoh : makar terhadap negara.
C. Delik ekonomi, yaitu delik yang ditujukan
untuk mengganggu kelancaran perekonomian
negara baik secara langsung atau tidak
langsung.
Contoh : penimbunan barang kebutuhan
pokok, pemalsuan uang, barang, merk,
penyelundupan.
36

37. PEMIDANAAN
37
3

38. JENIS PIDANA DALAM KUHP
1. Pidana Pokok
a. Pidana mati
b. Pidana penjara
c. Pidana kurungan
d. Pidana bersyarat
e. Pidana denda
2. Pidana Tambahan
a. pencabutan hak2 tertentu
b. perampasan barang tertentu
c. pengumuman putusan hakim
38

39. SANKSI PIDANA
• Beberapa pengertian atau makna tentang sanksi
pidana sebagai berikut :
1. Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif(
pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaraan-pelanggaran
norma hukum.
Pengaruh ini tidak hanya ada bila sanksi pidana itu benar-
benar diterapkan terhadap pelanggaran yang konkrit tetapi
sudah ada, karena sudah tercantum dalam peraturan hukum.
Perlu diingat bahwa sebagai alat kontrol, fungsi hukum pidana
adalah subsider artinya hukum pidana hendaknya baru
diadakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai.
2. Sanksi yang tajam dalam hukum pidana membedakannya dari
lapangan hukum yang lainnya.
Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam
mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum.
Oleh karena itu mengapa hukum pidana harus dianggap
sebagai ultimum remidium yaitu obat terakhir apabila sanksi
atau upaya-upaya pada cabang hukum lain tidak mempan. 39

40. 3. Dalam sanksi hukum pidana terdapat suatu yg
tragis (sesuatu yang menyedihkan) sehingga
hukum pidana dikatakan sebagai mengiris
dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata
dua.
Maksud dari ucapan itu adalah bahwa hukum
pidana yang melindungi benda hukum (nyawa,
harta, benda, kehormatan) dalam
pelaksanaannya ialah apabila terdapat
pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya
justru mengadaan perlukaan terhadap benda
hukum si pelanggar sendiri.
4. Hukum pidana itu merupakan hukum sanksi
belaka. Hukum pidana tidak memuat norma-
norma baru, Norma-normayang ada dalm cabang
hukum lainnya dipertahankan dengan ancaman
pidana.
Oleh karena itu hukum pidana disebut sebagai
accesoir terhadap hukum lainnya. 40

41. ALASAN PEMBENAR, ALASAN PEMAAF
& ALASAN PENGHAPUS PENUNTUTAN
41
4

42. • Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah2 alasan
pembenar & alasan pemaaf. Titel ke-3 dr Buku Pertama
KUHP hanya menyebutkan : alasan2 yg menghapuskan
pidana.
• Dalam teori hukum pidana alasan2 yg menghapuskan
pidana dibedakan mjd : alasan pembenar, alasan pemaaf
dan alasan penghapus tuntutan.
42

43. ALASAN PEMBENAR
• Yaitu alasan yg menghapuskan sifat melawan
hukumnya perbuatan, sehingga apa yg dilakukan o/
terdakwa lalu mjd perbuatan yg patut & benar.
• Biasanya dalam titel 3 Buku Pertama yg dipandang
orang sbg alasan pembenar adalah pasal2 sbb :
 49 (1), mengenai pembelaan terpaksa (noodweer);
 50, mengenai melaksanakan ketentuan UU;
 51 (1), melaksanakan perintah atasan;
 48, mengenai daya paksa (overmacht).
43

44. ALASAN PEMAAF
• Yaitu alasan yg menghapuskan kesalahan terdakwa.
Perbuatan yg dilakukan o/ terdakwa tetap bersifat
melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan
pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada
kesalahan.
• Biasanya dalam titel 3 Buku Pertama yg dipandang
orang sbg alasan pemaaf adalah pasal2 sbb :
 49 (2), mengenai pembelaan yg melampaui batas;
 51 (2), penuntutan pidana tentang perintah jabatan yg
tanpa wenang
 48, mengenai daya paksa (overmacht).
44

45. ALASAN PENGHAPUS PENUNTUTAN
• Dikarenakan pemerintah menganggap bahwa a/ dasar
utilitas atau kemanfaatannya kpd masyarakat,
sebaiknya tdk diadakan penuntutan. Kalau
perkaranya tdk dituntut, tentunya yg melakukan
perbuatan tak dapat dijatuhi pidana.
• Alasan penghapus pidana dibagi mjd :
1. alasan penghapus pidana yg umum
 titel 3 Buku Pertama;
2. alasan penghapus pidana yg khusus
 ex : Ps. 310 (3).
45

46. AZAS-AZAS
HUKUM PIDANA
46
5

47. BERLAKUNYA HUKUM PIDANA
MENURUT WAKTU
• Pasal 1 KUHP :
1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan
kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada
sebelumnya
2) Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah
perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan
ketentuan yg paling menguntungkannya
• Asas – asas yang terkandung dalam Ps. 1 KUHP
:
• Azas Legalitas : nullum delictum nulla poena sine preavia
lege poenali (Hakim dilarang mencipta hukum apapila
ketentuan pidana dalam UU tidak mengaturnya)  Pasal 1
ayat 1 KUHP
• Azas Tidak Berlaku Surut : Hukum pidana tidak berlaku
surut/mundur  Pasal 1 ayat 1 KUHP
Tetapi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP,
asas tsb tidak secara mutlak dianut
• Azas Larangan Penggunaan Analogi : Hukum pidana tidak
dapat ditafsir secara analogi  Pasal 1 ayat 1 KUHP
47

48. BERLAKUNYA HUKUM PIDANA
DIHUBUNGKAN DENGAN TEMPAT DAN ORANG
• Menurut asas teritorial berlakunya Undang –
undang pidana suatu negra semata – mata
digantungkan pada tembat dimana tindak pidana
atau perbuatan pidana dilakukan, dan tempat
harus terletak di dalam teritori atau wilayah
negara yang bersangkutan.
• Simons mengatakan bahwa berlakunya asas
teritorial ini berdasarkan atas kedaulatan negara
sehingga setiap orang wajib dan taat kepada
perundang – undangan negara tersebut.
48

49. PASAL 2 KUHP
• Pasal 2 KUHP merumuskan : aturan pidana dalam
perundang – undangan Indonesia berlaku bagi setiap
orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia.
• Perkataan setiap orang mengandung arti baik WNI
maupun WNA yang berada di Indonesia.
• Dalam hal melakukan perbuatan, terdapat
kemungkinan bahwa perbuatannya sendiri tidak di
Indonesia , tetapi akibatnya terjadi di Indonesia,
misalnya :
• Seseorang yang dari luar negeri mengirimkan paket
berisi bom dan meledak serta membunuh orang di
49

50. Teritor indonesia ini diperluas dengan pasal 3
kuhp yang semula mengatakan bahwa
ketentuan pidana itu berlaku juga bagi setiap
orang yang di luar indonesia melakukan tindak
pidana di dalam perahu indonesia. Berhubung
dengan perkembangan zaman, melalui uu
no.4 tahun 1976, maka pasal 3 tersebut
diubah dan berbunyi :
“ketentuan pidana dalam perundang –
undangan indonesia berlaku bagi setiap orang
yang diluar wilayah indonesia melakukan
tindak pidana di dalam kendaraan air atau
pesawatbudara indonesia” 50

51. Asas perlindungan ( asas nasional pasif.
Menurut asas ini peraturan hukum pidana
indonesia berfungsi untuk melindungi
keamanan kepentingan hukum terhadap
gangguan dari setiap orang diluar indonesia
terhadap kepentingan hukum indonesia itu.
Diatur dalam pasal 3 KUHP.
Tidak semua kepentingan hukum dilindungi,
melainkan hanya kepentingan yang vital dn
berhubungan dengan kepentingan umum
yaitu berwujud :
1. Terjaminnya keamanan negara dan terjaminnya
martabat kepala negara dan wakilnya;
PASAL 4 KE 1, 2, 3, 4 KUHP
51

52. Asas personal ( Nasional Aktif )
menurut asas ini ketentuan hukum pidana
berlaku bagi setiap warga negara indonesia
yang melakukan tindak pidana di luar
indonesia. Untuk mereka yang melakukan di
dalam wilayah indonesia telah diliputi oleh
asas teritorial pada pasal 2 KUHP.
Pasal 5 kuhp berisi tersebut tetapi ada
pembatasan tertentu, yaitu jika yang dilakukan
adalah perbuatan yang diatur di dalam bab I
dan II buku kedua kuhp pasal 104 – 139
pasal 160, 161, 279.
Perbuatan yang menurut perundang –
undangan di indonesia termasuk kejahatan
dan menurut ketentuan di negara itu dapat
dipidana.
52

53. ASAS UNIVERSAL
SUATU ASA YANG MENEGASKAN
BAHWA HUKUM PIDANA SUATU
NEGARA DAPAT BERLAKU TERHADAP
SIAPA SAJA, DIMANA SAJA DAN
TERHADAP TINDAK PIDANA APA SAJA
YANG DAPAT MENGGANGGU
KETERTIBAN DAN KEPENTINGAN
HUKUM DUNIA INTERNASIONAL.
53

54. A ORANG PORTUGIS
MEMALSUKAN MATA UANG
DOLLAR AMERIKA DI PRANCIS,
LALU LARI DAN BERSEMBUNYI DI
INDONESIA. BILA SEANDAINYA IA
TERTANGKAP DI INDONESIA ,
MAKA IA DAPAT DIADILI DAN
DIHUKUM DI INDONESIA JUGA (
BERDASARKAN HUKUM PIDANA
INDONESIA TANPA PERLU
DIPULANGKAN DI NEGARANYA
LAGI.
54

55. KRIMINOLOGI
55
6

56. PENGERTIAN KRIMINOLOGI
• MOELJATNO :
Kriminologi adalah Ilmu tentang kejahatannya sendiri
• KANTER & SIANTURI :
 Kriminologi mempelajari sebab2 timbulnya suatu kejahatan
& keadaan2 yg pd umumnya turut mempengaruhinya, serta
mempelajari cara2 memberantas kejahatan tsb.
 Kriminologi mengartikan kejahatan sbg gejala dlm
masyarakat yg tdk pantas & tidak/belum terikat kpd ketentuan2
yg telah tertulis
• SUTHERLAND AND CRESSEY :
Kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai
kejahatan sbg gejala masyarakat 56

57. PERBEDAAN KRIMINOLOGI DENGAN
ILMU PENGETAHUAN HUKUM PIDANA
NO PERBEDAAN KRIMINOLOGI ILMU PENGETAHUAN
HUKUM PIDANA
1. OBJEK Orang yg melakukan
kejahatan itu sendiri sbg suatu
gejala dalam masyarakat
(bukan sbg norma hukum
positif semata-mata)
Hukum (ketentuan2,
peraturan2) mengenai
kejahatan & pidana
2. TUGAS Mencari & menentukan
sebab2 dr kejahatan serta
menemukan cara2
pemberantasannya
Menjelaskan (intepretasi)
hukum pidana, mengkaji
norma hukum pidana
(konstruksi) & penerapan
ketentuan yg berlaku thd
suatu tindak pidana yg tjd
(sistematika)
3. TUJUAN Mengamankan masyarakat dr
penjahat
Memahami pengertian yg
objektif dr peraturan hk.
Pidana yg berlaku
57

58. • Beberapa sarjana memasukkan kriminologi sbg bag.
/ pendukung dr IPHP (SIMONS, VAN HAMEL),
alasannya :
 bahwa u/ menyelesaikan suatu perkara pidana yg
berlaku, mengkonstruksikan apa yg dimaksud serta
mensitematisirnya, akan tetapi perlu diselidiki jg
penyebab dr tindakan (tindak pidana) itu, terutama
mengenai pribadi si pelaku, & selanjutnya perlu
diperhatikan cara2 pemberantasan kejahatan.
58

59. • Sedangkan sarjana2 yg lain tdk dapat
membenarkan bahwa kriminologi termasuk
dalam IPHP (ZEVENBERGEN), alasannya :
Bahwa IPHP bersifat normatif, yaitu sbg ilmu u/
mengetahui/mempelajari hukum positif, apa norma2nya & sanksi
pidananya;
Pidana mrpk imbalan bg seseorang pelaku tindak pidana (krn
penekanannya pd “pidana”), maka kriminologi tdk ada sangkut
pautnya;
Metode IPHP adalah deduktif (ketentuan2 hk pidana sudah ada lalu
berdasarkan pd hal tsb akan dinilai apakah suatu tindakan termasuk
tindak pidana/tdk), sedangkan metode kriminologi adalah empiris
induktif (berdasarkan penyelidikan empiris, dikaji apakah suatu
tindakan dlm kenyataannya brp kejahatan/tdk, tanpa terikat pd
ketentuan2 hk positif)
59

60. PEMBAGIAN KRIMINOLOGI
• KANTER & SIANTURI
Berdasarkan pembatasan yg diberikannya,
Kriminologi dibagi mjd 2 bidang atau tugas :
1. Etiologi Kriminil (Criminal Etiology) 
mempelajari sebab2 timbulnya suatu kejahatan
(aethos = sebab2).
2. Pemberantasan atau pencegahan kriminil
(penology atau criminal policy atau criminele
politiek)  menemukan cara2 memberantas
kejahatan.
60

61. LANJUTAN …..
PEMBAGIAN KRIMINOLOGI
• SUTHERLAND AND CRESSEY :
Kriminologi terdiri dari 3 bagian utama :
1. Ilmu kemasyarakatan dr hukum atau pemasyarakatan
hukum (the sociology of law)  yaitu usaha u/
menganalisa keadaan secara ilmiah yg akan turut
memperkembangkan hukum pidana;
2. Etiologi kriminil  yaitu penelitian scr ilmiah mengenai
sebab2 dr kejahatan; dan
3. Pemberantasan atau pencegahan kejahatan (control of
crime).
61

62. LANJUTAN …..
PEMBAGIAN KRIMINOLOGI
• Di negara2 Anglo Saxon, Kriminologi dibagi mjd 3
bagian :
1. Criminal Biology, yg menyelidiki dalam diri orang itu
sendiri akan sebab2 dr perbuatannya, baik dalam jasmani
maupun rokhaninya;
2. Criminal Sociology, yg mencoba mencari sebab2 itu
dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada;
3. Criminal Policy, yaitu tindakan2 apa yg sekiranya harus
dijalankan spy orang lain tdk berbuat demikian pula
62

63. 63
KESENGAJAAN (DOLUS)
KESENGAJAAN SECARA EKSPLISIT TERLIHAT
DALAM KUHP YAITU:
1. DENGAN MAKSUD
2. DENGAN PAKSAAN
3. DENGAN KEKERASAN
4. SEDANG DIKEHENDAKINYA
5. BERTENTANGAN DENGAN APA YANG
DILAKUKAN

64. DALAM ISTILAH DIATAS MAKA SEMUA
ISTILAH SAMA ARTINYA DENGAN
DENGAN SENGAJA.
kesengajaan menurut memorie van
toelichting (mvt) yaitu willens en wetens
(dikehendaki dan mengetahui). artinya,
seseorang yang melakukan perbuatan itu
sudah menghendaki atas timbulnya suatu
akibat atau tujuan utama/ maksud dari si
pelaku, serta si pelaku juga mengetahui
bahwa dengan perbuatan yang ia lakukan
maka akan timbul suatu akibat atau maksud
yang si pelaku kehendaki.
64

65. ADAPUN 3 BENTUK-BENTUK
KESENGAJAAN:
1. KESENGAJAAN SEBAGAI TUJUAN
(OPZET ALS OOGMERK): KESENGAJAAN
YANG DILAKUKAN OLEH SI PELAKU
UNTUK MENCAPAI TUJUAN UTAMANYA
DAN DENGAN KATA LAIN BAHWA SI
PELAKU SUDAH MENGHENDAKI AKIBAT
TERSEBUT SERTA AKIBAT TERSEBUT
MERUPAKAN TUJUAN ATAU MAKSUDNYA.
CONTOH: MELLY YANG INGIN MEMBUNUH
TONO DENGAN JALAN MENEMBAK
KEPALA TONO DENGAN PISTOL DIMANA
DENGAN TERTEMBAKNYA KEPALA TONO
MAKA TONO LANGSUNG MENINGGAL
65

66. 2. KESENGAJAAN DENGAN KEINSYAFAN
KEPASTIAN (OPZET BIJ ZEKERHEIDS BEWUTZIJN):
kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku untuk
mencapai tujuan utamanya dimana si pelaku menyadari
bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut akan
menimbulkan akibat lain demi tercapainya tujuan
utamanya, maka akibat lain yang muncul tersebut
tidaklah menjadi penghalang bahkan diambilnya sebagai
resiko untuk mencapai tujuan utama.
CONTOH: Melly yang ingin membunuh tono dengan
cara menembak tono dengan pistol, namun tono sedang
ada di dalam mobil, maka peluru pistol tersebut akan
mengenai kaca dahulu dan baru peluru itu mengenai
kepala tono. Dari kasus ini, melly secara pasti akan
mengenai kaca mobil dahulu yang selanjutnya akan
mengenai kepala tono.
66

67. 3. KESENGAJAAN DENGAN KEINSYAFAN
KEMUNGKINAN (OPZET BIJ
MOGELIJKHEIDS BEWUTZIJN): kesengajaan
yang dilakukan oleh si pelaku untuk mencapai
tujuan utamanya dimana si pelaku secara sadar
menginsyafi perbuatannya, namun mungkin saja
dengan perbuatannya tersebut akan timbul
suatu akibat lain.
CONTOH: melly yang ingin membunuh tono
dengan cara menembak tono dengan pistol,
namun ketika melly menembak ada anak kecil
yang lewat tanpa dilihatnya dan tadinya jalanan
itu sepi. dalam kasus itu, tertembaknya anak
kecil merupakan suatu keinsyafan
kemungkinan.
67

68. PANDANGAN SAYA MENURUT
PERBEDAAN KESENGAJAAN DENGAN
KEINSYAFAN KEPASTIAN DENGAN
KESENGAJAAN DENGAN KEINSYAFAN
KEMUNGKINAN BAHWA:
KESENGAJAAN DENGAN KEINSYAFAN
KEPASTIAN Æ DENGAN
DILAKUKANNYA SATU PERBUATAN
MAKA ADA AKIBAT YANG SECARA
SADAR DENGAN KASAT MATA AKAN
TERJADI UNTUK MENCAPAI TUJUAN
TERSEBUT. 68

69. DENGAN KATA LAIN BAHWA ADA 2
AKIBAT YANG MUNCUL SECARA PASTI
UNTUK MENCAPAI TUJUAN UTAMANYA.
KESENGAJAAN DENGAN KEINSYAFAN
KEMUNGKINAN Æ DENGAN
DILAKUKANNYA SATU PERBUATANNYA
MAKA ADA AKIBAT LAIN YANG SUDAH
DIPIKIRKAN, BAHWA “JANGAN-JANGAN
... AKAN TERJADI BEGINI/BEGITU”.
DENGAN KATA LAIN INI BELUM BISA
DITERKA SECARA PASTI, NAMUN DAPAT
DIPERKIRAKAN SEBELUMNYA. 69

70. 1. KELALAIAN (CULPA)
Kelalaian Adalah Salah Satu Bentuk Dari
Kesalahan Selain Kesengajaan. Culpa
Terjadi Ketika Si Pelaku Mungkin
Mengetahui Tetapi Tidak Secara
Sempurna, Karena Dalam Culpa
Seseorang Mengalami Kekurangan:
KURANG HATI-HATI
KURANG WASPADA
KURANG CERMAT
KURANG TELITI
KURANG PERHITUNGAN
KURANG PERHATIAN
70

71. PADAHAL KEKURANGAN TERSEBUT TIDAK
BOLEH TIMBUL SUPAYA TIDAK TIMBUL
AKIBAT TERSEBUT.
DENGAN DEMIKIAN, CULPA ADALAH
KONDISI DIMANA SESEORANG
SEHARUSNYA TAHU AKAN TETAPI IA TIDAK
TAHU; ATAU MENGETAHUI TETAPI TIDAK
CUKUP TAHU, SEHINGGA TIMBUL SUATU
AKIBAT.
CULPA DIBAGI MENJADI 2:
1. CULPA YANG DISADARI (BEWUSTE):
SADAR TETAPI ADA JUGA KEKURANGAN.
TERJADI APABILA SESEORANG MELAKUKAN
SUATU PERBUATAN DAN SUDAH DAPAT
MEMBAYANGKAN/MENGETAHUI AKIBATNYA.
71

72. 2. CULPA YANG TIDAK DISADARI
(ONBEWUSTE): SAMA SEKALI TIDAK
SADAR.
TERJADI APABILA SESEORANG
MELAKUKAN SUATU PERBUATAN
TETAPI IA TIDAK SAMA SEKALI
MEMBAYANGKAN AKIBAT YANG
AKAN TIMBUL.
72

73. KLASIFIKASI CULPA:
1. CULPA LEVIS YAITU DIBANDINGKAN
DENGAN ORANG YANG LEBIH PANDAI
DARI ORANG BIASANYA.
KESALAHANNYA KECIL.
CONTOH: pembantu yang baru dari desa
mematikan kompor gas dengan air dan
mengakibatkan
kebakaran. perbuatannya disebut culpa lata
karena ia tidak cukup memiliki kepandaian
dengan pembantu-pembantu lain yang sudah
memiliki pengetahuan bagaimana cara
mematikan kompor gas. 73

74. (WEDERECHTELIJK)
melawan hukum merupakan salah satu
anasir dari tindak pidana yang dapat
diartikan bertentangan dengan hukum,
bertentangan dengan hak orang lain, tanpa
hak sendiri, dan lain-lain. dalam hal
perumusan unsur melawan hukum ada
yang dicantumkan ada juga yang tidak
dicantumkan, ini terjadi karena si pembuat
kuhp tahu bahwa tanpa ia cantumkan
perbuatan yang dilakukan oleh orang lain
adalah melawan hukum. dengan demikian,
anda tidak harus membuktikan unsur
melawan hukum jika tidak dirumuskan
74

75. CONTOHNYA: MENGAPA DALAM
PASAL 338 KUHP TIDAK
DICANTUMKAN UNSUR
“MELAWAN HUKUM”
75

76. sedangkan dalam pasal 362 kuhp
dicantumkan unsur “melawan hukum”, karena
setiap orang yang telah membunuh atau
menghilangkan nyawa orang lain pasti
melawan hukum, sedangkan dalam pasal
362 kuhp unsur “mengambil barang” belum
bisa diartikan mencuri, bisa saja seseorang
mengambil barang tersebut dengan niat
disimpan untuk dikembalikan kepada
pemiliknya atau diambil untuk diberikan
kepada yang berwajib sehingga dalam pasal
362 dicantumkan unsur “melawan hukum”
agar nantinya barang yang diambil benar-
benar ingin dimiliki oleh orang lain secara
melawan hukum.
76

77. DALAM ANASIR MELAWAN HUKUM
TERDAPAT 2 PENGERTIAN DAN DUA-
DUANYA HARUS BUKTIKAN:
1. MELAWAN HUKUM SECARA
FORMIL MELAWAN HUKUM YANG
DILANGGAR ADALAH PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.
2. MELAWAN HUKUM SECARA
MATERIIL Æ
77

78. MELAWAN HUKUM YANG DILANGGAR
ADALAH NILAI-NILAI DALAM
MASYARAKAT. NAMUN, MELAWAN
HUKUM SECARA MATERIIL DIBAGI
MENJADI 2:
a. melawan hukum materiil arti positif
(+) ada perbuatan tapi tidak melanggar
per-uu, namun tidak sesuai dengan nilai
dalam masyarakat.
b. melawan hukum materiil arti negatif
(-) ada perbuatan yang tidak dianggap
menurut peraturan per-uu, namun dalam
masyarakat memperbolehkan.
78

79. PERUMUSAN UNSUR-UNSUR
perumusan unsur adalah hal yang
paling penting dalam hukum pidana,
karena jika salah satu tidak terbukti,
atau kurang bukti = tidak terbukti,
maka terdakwa akan bebas atau
lepas. dalam perumusan ini kita
bertindak sebagai jaksa penuntut
umum yang menyakinkan hakim.
79

80. Ola (WN AUSTRALIA KETURUNAN
INDONESIA)
sedang asyik membaca boran di pinggir
kolam renang, di apartemen tempat
tinggalnya dikawasan simprug-jakarta
selatan, ketika itu tiba- tiba ARCHIE (WN
INGGRIS), bekas pacaranya yang baru 2
(dua) hari lalu diputuskan cintanya,
menghampirinya dan langsung
mengeluarkan kata-kata kasar: “kalo gue
nggak bisa dapetin cinta loe, maka
nggak seorang pun yang akan dapetin”,
sambil mengayunkan stick softball yang
80

81. menyadari adanya bahaya, Rudi Security
Apartemen langsung bertindak mencoba
merebut senjata archie. sial bagi Rudi,
ayunan stick itu justru tepat mengenai
rahangnya dan ia pun langsung roboh. Archie
yang tidak terima orang lain ikut campur,
justru terus melampiaskan marahnya dengan
memukul perut Rudi dengan stick hingga Rudi
pingsan. dalam situasi itu, Ola mencuri
kesempatan untuk melarikan diri sehingga
membuat archie mengamuk membabi buta
yang mengakibatkan tiga orang terluka
ringan, sejumlah meja, kursi, dan piring-gelas
hancur berantakan selain merusak suasana
pagi yang cerah.
81

82. PERUMUSAN UNSUR:
DALAM KASUS DIATAS MAKA
ARCHIE DAPAT DIANCAM PASAL
360 AYAT (2) KUHP ATAS
PERBUATANNYA TERHADAP YAITU
PEMUKULAN YANG MENGENAI
RAHANG RUDI. ADAPUN UNSUR-
UNSUR DARI PASAL 360 AYAT (2)
KUHP:
A. BARANGSIAPA 82

83. B. KARENA KEALPAANNYA
C. MENYEBABKAN ORANG LAIN
LUKA-LUKA SEDEMIKIAN RUPA
SEHINGGA TIMBUL PENYAKIT
ATAU HALANGAN MENJALANKAN
PEKERJAAN JABATAN ATAU
PENCARIAN SELAMA WAKTU
TERTENTU.
83

84. A BARANGSIAPA
unsur barangsiapa menunjuk kepada subjek
hukum yaitu orang yang tidak memilki dasar
pemaaf atau dasar pembenar sehingga si
pelaku dapat mempertanggungjawabkan
perbuatannya. dalam kasus ini, UNSUR
BARANGSIAPA MENGACU PADA ARCHIE
sebagai subjek hukum yang tidak memiliki
dasar pembenar dan dasar pemaaf sehingga
ia dapat mempertanggungjawakan
perbuatannya. dengan demikian, unsur
barangsiapa ini terbukti.
84

85. B. KARENA KEALPAANNYA
menurut doktrin kealpaan adalah sesuatu yang
tidak memenuhi willen en wetens atau
menghendaki dan mengetahui. dalam kasus
ini, pemukulan archie yang mengenai rahang
rudi tidak dikehendaki oleh archie sebelumnya
dan juga dengan pukulan yang mengenai rudi
tersebut, archie tidak mengetahui bahwa akan
mengenai rudi yang disebabkan rudi datang
dengan tiba-tiba untuk merebut senjata,
karena tujuan utamanya adalah memukul ola,
bukan memukul rudi. dengan demikian, unsur
karena kealpaan terbukti. 85

86. C MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA-
LUKA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA
TIMBUL PENYAKIT ATAU HALANGAN
MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN
ATAU PENCARIAN SELAMA WAKTU
TERTENTU.
pemukulan archie yang mengenai rahang rudi
terlihat bahwa rudi tidak berdaya seketika,S
sehingga dimungkinkan rudi tidak dapat
menjalankan pekerjaannya sebagai security
untuk selama waktu tertentu. dengan demikian,
unsur ini terpenuhi.
dengan demikian, semua unsur ini terbukti dan
dipenuhi oleh rudi, sehingga rudi dapat
diancam pasal 360 ayat (2) kuhp dengan
pidana penjara paling lama 9 bulan atau 6
86

87. selain itu, perbuatan archie juga dapat
diancam pidana pasal 351 ayat (1) kuhp,
dimana archie tidak terima orang lain ikut
campur. adapun unsur dari pasal 351 ayai (1)
kuhp yaitu penganiayaan.
unsur penganiayaan menurut doktrin adalan
menimbulkan rasa sakit, luka, atau merusak
kesehatan.
™
rasa sakit: merupakan sesuatu yang
menimbulkan tidak enak atau menimbulkan
sakit.
™
luka: merupakan perubahan pada tubuh
manusia.
™
merusak kesehatan: merupakan sesuatu
yang mengganggu fungsi organ tubuh.
87

88. DALAM KASUS INI, PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN ADALAH RASA
SAKIT DIMANA PEMUKULAN ARCHIE
TERHADAP RUDI YANG MENGENAI
RAHANGNYA MENIMBULKAN RASA
SAKIT KETIKA ARCHIE
MELAMPIASKAN KEMARAHANNYA
SEHINGGA MENYEBABKAN
ROBOHNYA RUDI, INI
MEMBUKTIKAN BAHWA RUDI
MENGALAMI RASA SAKIT.
88

89. unsur-unsur yang harus dibuktikan
pada umumnya:
1. barangsiapa: subjek hukum - orang -
tidak mempunyai dasar pembenar & dasar
pemaaf - dapat mempertanggungjawabkan
perbuatannya - kasus - terbukti.
2. dengan sengaja - menurut mvt - willen
en wetens - bahwa si pelaku menghendaki
perbuatan dan akibatnya - dengan
dilakukannya perbuatan itu maka ia
mengetahui akan timbul akibat - teori-
teori kesengajaan: tujuan, keinsyafan
kepastian, dan keinsyafan kemungkinan -
kasus - terbukti. 89

90. 3. karena kealpaan - berlawanan
dengan kesengajaan, secara tidak
mengira atau kebetulan - kasus -
terbukti.
4. melawan hukum - bertentangan
dengan hukum, atau melawan hak -
formil & materiil
- kasus - terbukti.
90

91. ancaman kekerasan atau kekerasan
- pasal 89 KUHP.
memaksa bersetubuh dengan dia
hubungan antara pria dengan wanita.
perbuatancabul æ perbuatan yang
melanggar kesusilaan.
luka-luka berat æ pasal 90 KUHP.
pengrusakan barang æ membuat
tidak dapat dipakai atau pasal 406
ayat (1). 91

92. direncanakan terlebih dahulu æ
adanya tempo antara niat dengan
pelaksanaan perbuatan.
penganiayaan æ menimbulkan rasa
sakit, luka-luka, merusak kesehatan.
menghilangkan nyawa orang lain æ
hilangnya nyawa orang lain.
mengambil barang sebagian atau
seluruhnya æ berpindahnya hak milik
secara mh
92

93. KAUSALITAS merupakan ajaran yang
mencari sebab dari timbulnya suatu
akibat dari delik yang dilakukan oleh
pelaku. dengan demikian, ajaran
kausalitas terdiri dari 3 delik yaitu: delik
yang bersifat materiil, omisi tidak
murni, dan formil yang dikualifisir.
kenapa dipakai 3 jenis delik tersebut?
karena dalam delik tersebut
merumuskan akibat dari perbuatan
seseorang (ada sebab ada akibat,
tidak mungkin ada akibat tanpa
sebab) 93

94. kasus: tanggal 31 desember 2007 melly
ingin pulang dari kantor, namun karena
malam tahun baru ia diajak temannya
untuk pergi ke club, sesampainya di club ia
berpesta. waktu terus berjalan, tanpa
disadari bahwa jam sudah menunjukkan
pukul 01.00 dan ia harus segera pulang,
karena kelelahan sesampainya dirumah ia
langsung tidur, namun ironisnya ia bangun
kesiangan, dan dimana tanggal 1 januari
2008 ia harus pergi ke bandara untuk
mengadakan meeting di swiss, lalu karena
telat bangun ia mengendarai mobil dengan
kecepatan tinggi dan akhirnya belum
sampai dibandara ia sudah menabrak tono
hingga mati.
94

95. dalam kasus diatas matinya tono
adalah suatu ajaran kausalitas,
dimana ajaran ini dapat
menyelidiki penyebab kematian
tono yang disebabkan penabrakan
oleh melly.
95

96. ADAPUN YANG MENJADI SEBAB
DARI KASUS DIATAS:
1. PERGI KE PESTA
2. PULANG KEMALAMAN
3. KELELAHAN
4. BANGUN KESIANGAN
5. MENGENDARAI MOBIL DENGAN
KECEPATAN TINGGI
6. MENABRAK TONO
96

97. Adapun Beberapa Ajran Dari Para Ahli:
Teori Von Buri:
Von Buri mengatakan bahwa faktor penyebab adalah
semua faktor yang tidak dapat dihilangkan dari
rangkaian faktor-faktor yang lain (conditio sine qua
non) atau kondisi yang harus ada. dan juga setiap
syarat tersebut adalah sama nilainya yang disebut
adalah teori equivalensi, dimana masing-masing faktor
tidak dapat dikesampingkan. karena kematian tono
tidak akan terjadi jika melly tidak pulang dari pesta;
kematian tono tidak akan terjadi jika ia tidak pulang
kemalaman, dan begitu seterusnya. maka menurut
ajaran von buri maka meninggalnya tono disebabkan
oleh rangakaian penyebab (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).
97

98. TEORI VON KRIES:
VON KRIES DENGAN TEORI
KESEIMBANGAN ATAU ADEQUAAT
THEORY menyatakan bahwa dari semua
syarat-syarat yang ada tersebut dicari
yang sepadan dan selayaknya
(adequaat). selain itu, von kries
menambahkan bahwa hal yang dapat
timbul dari peristiwa pidana tadi sudah
dapat diperkirakan atau diketahui
sebelumnya oleh si pelaku (subjective
prognose). dalam kasus ini yang menjadi
faktor timbul akibat adalah faktor (6).
98

99. TEORI RUMELIN:
RUMELIN Dengan teori keseimbangan
objektif (objective prognose), dimana ia
mengemukakan bahwa yang dimaksud
dengan perhitungan yang layak, bukan
hanya apa yang diketahui pelaku, tetapi
juga apa yang diketahui oleh hakim,
walaupun hal tersebut tidak diketahui
pelaku sebelumnya. Dalam kasus ini yang
menjadi faktor timbul akibat adalah faktor
(6).
99

100. PERCOBAAN (POGING)
POGING ADALAH PERCOBAAN TINDAK
PIDANA, BUKAN TINDAK PIDANA
PERCOBAAN. POGING MERUPAKAN
SUATU TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH SI PELAKU DAN ITU HARUS SELALU
GAGAL. MENURUT PASAL 53 KUHP ADA 3
SYARAT TERJADINYA POGING:
1. NIAT/ MAKSUD/ KEHENDAK Æ
DILAKUKAN DENGAN ADANYA
KESENGAJAAN
100

101. 2. PERMULAAN PELAKSANAAN:
A. TEORI SUBJEKTIF Æ DILIHAT
DARI NIAT, DIMANA SUATU
PERBUATAN SUDAH MERUPAKAN
PERMULAAN DARI NIATNYA.
B. TEORI OBJEKTIF Æ DILIHAT
DARI PERBUATAN SI PELAKU,
DIMANA SUATU PERBUATAN
SUDAH
ADA PELAKSANAANNYA.
101

102. 3. TIDAK SELESAINYA
PELAKSANAAN ITU, BUKAN
SEMATA-MATA DISEBABKAN
KARENA KEHENDAKNYA Æ ADA
SESUATU YANG DILUAR DARI DIRI
SI PELAKU YANG DAPAT
MENYEBABKAN GAGALNYA
TUJUAN ATAU MAKSUD SI
PELAKU.
102

103. 103
Jenis-jenis percobaan:
1. Menurut KUHP:
a. Percobaan yang dapat dipidana
b. Percobaan yang tidak dapat dipidana.
Contoh: penganiayaan terhadap binatang,
Pasal 351 ayat (5) KUHP.

104. 2. Menurut doktrin:
a. Percobaan yang sempurna selesai sudah
mnyelesaikan perbuatan, namun tidak terjadi
maksud dari si pelaku. Contoh: menembak
tapi melenceng, menggugurkan kandungan
namun janinnya kuat.
B. Percobaan yang tidak selesai/ tertunda/
tertangguh . tinggal selangkah lagi atau
beberapa langkah lagi seharusnya si
pelaku dapat menyelesaikan, namun tidak
selesai tujuan utamanya. contoh: pistol sudah
diarahkan tapi direbut, atau dipukul jatuh oleh
orang lain, semestinya si pelaku harus
menarik pelatuk untuk menembak. 104

105. C. Percobaan tidak sempurna:
alat
mutlak: mencoba meracuni orang, tapi yang
diberikan adalah tepung. Menembak dengan
pistol yang tidak ada pelurunya
relatif: meracuni orang lain, namun racunnya
sedikit
obyek
mutlak: menusuk orang yang sudah mati,
menggugurkan janin yang wanita tersebut
tidak hamil
relatif: menembak orang tapi pakai baju anti
peluru, menggugurkan kandungan tapi
janinnya kuat.
105

106. 1. TIDAK SELESAINYA DELIK KARENA
TIDAK TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR
DELIK KARENA ADA UNSUR KELIRU.
2. TUJUAN TERCAPAI TAPI TERNYATA
UNSUR DELIK TIDAK TERPENUHI
SECARA SEMPURNA
CONTOH:
™
*) MENCURI BARANG TERNYATA
MILIKNYA SENDIRI
*) MENCURI WARISAN SENDIRI
™
*) MELARIKAN PEREMPUAN YANG
DIKIRA BELUM CUKUP UMUR TAPI
TERNYATA SUDAH BERUMUR 19
106

107. DELIK PUTATIF:
KELIRU MENGIRA SUATU PERBUATAN
MERUPAKAN DELIK
CONTOH: MELAKUKAN PERZINAHAN,
AKAN TETAPI 2 JAM YANG LALU
ISTRINYA MENINGGAL.
107

108. Mengetahui bahwa adik iparnya beta menguping
pembicaraannya dengan charlie sahabatnya,
tentang masa lalunya yang kelam, alfa menjadi
gusar. Timbul niatnya untuk menghabisi beta.
Tepat tengah malam tanggal 13 maret 2007, alfa
mengajak beta menuju pantai kuta. Sesampainya
di pantai, alfa memaksa beta naik ke speedboat,
mendudukannya di lantai dan mengikat
tangannya di salah satu tiang speedboat.
Lalu alfa menyalakan mesin dan membiarkan
speedboat melaju kencang tanpa pengemudi.
Beberapa jam kemudian, tepat di bibir pantai
wilayah timor leste, speedboat tanpa pengemudi
itu menabrak sebuah kapal nelayan yang sedang
berlabuh hingga meledak. Beta yang ada di
dalamnya pun tewas seketika.
108

109. A. Pertanyaan essay:
1. Tindak pidana apakah yang dapat dipersalahkan
pada alfa atas tindakanya pada beta? Jelaskan
disertai dasar hukum dan uraikan pula unsur-
unsurnya.
2. Bentuk kesalahan apa sajakah yang terdapat
dalam kasus di atas? Jelaskan
3. Apakah tindak pidana di atas termasuk jenis delik
a.Culpa b.Berlanjut c.Berangkai d.Komuna
e.Kwalifisir (berikan penjelasan bagi masing-masing
jenis delik)
4. Jika pada tanggal 29 maret 2007 terjadi perubahan
undang-undang dengan ditambahkannya unsur
melawan hukum dalam UU baru, sebagai hakim yang
menangani perkara ini UU mana yang akan
diterapkan? Uraikan jawaban saudara dilengkapi teori-
teori tempus delicti. 109

110. PENGERTIAN DAN SIFAT PERCOBAAN
DIDALAM BAB IX BUKU I KUHP (TENTANG
ARTI BEBERAPA ISTILAH YANG DIPAKAI
DALAM KITAB UNDANG – UNDANG ), TIDAK
DIJUMPAI RUMUSAN ARTI ATAU DEFINISI
MENGENAI APA YANG DIMAKSUD DENGAN
ISTILAH “PERCOBAAN”.
KUHP HANYA MERUMUSKAN BATASAN
MENGENAI KAPAN DIKATAKAN ADA
PERCOBAAN UNTUK MELAKUKAN
KEJAHATAN YANG DAPAT DIPIDANA, YAITU
PADA DALAM PASAL 53 (1) YANG BERBUNYI
SEBAGAI BERIKUT : “Mencoba melakukan
kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah
ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan,
dengan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan
110

111. MERUPAKAN SUATU DEFINISI, TETAPI
HANYA MERUMUSKAN SYARAT – SYARAT
ATAU UNSUR – UNSUR YANG MENJADI
BATAS ANTARA PERCOBAAN YANG DAPAT
DIPIDANA DAN YANG TIDAK DAPAT
DIPIDANA.
PERCOBAAN YANG DAPAT DIPIDANA
MENURUT SISTEM KUHP BUKANLAH
PERCOBAAN TERHADAP SEMUA JENIS
TINDAK PIDANA. YANG DAPAT DIPIDANA
HANYALAH PERCOBAAN TERHADAP
TINDAK PIDANA YANG BERUPA
“KEJAHATAN” SAJA SEDANGKAN
PERCOBAAN TERHADAP “PELANGGARAN”
TIDAK DIPIDANA.
111

112. KETENTUAN UMUM DALAM PASAL 53 (1)
DI ATAS TIDAK BERARTI BAHWA
PERCOBAAN TERHADAP SEMUA
KEJAHATAN DAPAT DIPIDANA.
ADA PERCOBAAN TERHADAP KEJAHATAN
– KEJAHATAAN TERTENTU YANG TIDAK
DIPIDANA, MISALNYA :
- PERCOBAAN DUEL/PERKELAHIAN
TANDING PS. 184 AYAT 5
- PERCOBAAN PENGANIAYAAN RINGAN
TERHADAP HEWAN PS. 302 AYAT 4
- PERCOBAAN PENGANIAYAAN BIASA PS
351 AYAT 5
- PERCOBAAN PENGANIAYAAN RINGAN
PS 352 AYAT 2
112

113. APAKAH PERCOBAAN ITU MERUPAKAN
SUATU BENTUK DELIK KHUSUS YANG
BERDIRI SENDIRI ATUKAH HANYA
MERUPAKAN SUATU DELIK YANG TIDAK
SEMPURNA?
MENGENAI SIFAT DARI PERCOBAAN INI
ADA DUA PANDANGAN :
A. Percobaan Dipandang Sebagai
Strafausdehnungsgrund Atau Dasar/Alasan
Memperluas Dapat Dipidananya Orang
Menurut Pandangan Ini, Seseorang Yang
Melakukan Suatu Tindak Pidana Meskipun
Memenuhi Semua Unsur Delik, Tetap Dapat
Dipidana Apabila Telah Memenuhi Rumusan
Pasal 53 KUHP
113

114. jadi sifat percobaan adalah untuk
memperluas rumusan – rumusan delik.
dengan demikian menurut pandangan ini,
percobaan tidak dipandang sebagai jenis
atau bentuk delik yang tersendiri (delctum
sui generis) tetapi dipandang sebaagai
bentuk delik yang tidak sempurna
(onvolkomen delicsvorm). termasuk
dalam pandangan pertama ini ialah : Prof.
ny. hazewinkel-suringa daan Prof. oemar
senoadji. 114

115. B. PERCOBAAN DIPANDANG SEBAGAI
TATBESTANDAUSDEHNUNGSGRUND
(DASAR/ALASAN MEMPERLUAS DAPAT
DIPIDANANYA PERBUATAN)
MENURUT PANDANGAN INI, PERCOBAAN
MELAKUKAN SUATU TINDAK PIDANA
MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG
BULAT DAN LENGKAP.
PECOBAAN BUKANLAH BENTUK DELIK
YANG SEMPURNA TETAPI MERUPAKAN
DELIK YANG SEMPURNA HANYA DALAM
BENTUK YANG KHUSUS/ISTIMEWA. JADI
MERUPAKAN DELIK TERSENDIRI
(DELICTUM SUI GENERIS)
TERMASUK DALAM PANDANGAN KEDUA
INI ADALAH
115

116. DASAR PERINGAN PIDANA
• Dasar peringan terjadi ketika seseorang telah
memenuhi semua unsur, namun ada alasan yang
membuat pelaku diancam hukumannya lebih ringan.
Dalam dasar peringan yang kita kenal ada 2 yaitu:
• 1. Umum meliputi anak yang belum dewasa yang
tercantum pada UU No. 3 Tahun 1997tentang
pengadilan anak yang menggantikan Pasal 45 - 47
KUHP.
• 2. Khusus meliputi setiap delik yang masing-masing
dirumuskan oleh Pasal -Pasal yang khusus
memperingan delik tersebut dalam KUHP. Contoh:
Pasal 308 KUHP.
116

117. ALASAN ANAK DIANCAM PIDANA < ANCAMAN
TERHADAP DEWASA :
1. ADA PENGARUH LINGKUNGAN
(MENIRU TINGKAH LAKU ORANG TUA, TEMAN,
SAUDARA – MUDAH DIBUJUK, KURANG KASIH
SAYANG DAN DIDIKAN ORANGTUA).
2. MASA REMAJA :
SUKA MAIN, NONGKRONG/ KUMPUL-KUMPUL
TANPA ATURAN, SUKA MELAKUKAN
PERBUATAN YANG MENURUT ORANG DEWASA
SEBAGAI KENAKALAN/ KURANG AJAR, INGIN
LEPAS DARI ATURAN, INGIN EKSISTENSINYA
DIAKUI, INGIN HIDUP DEGAN GAYANYA
SENDIRI. 117

118. 3. PENGARUH GLOBALISASI DAN
MODERNISASI
(PERILAKU KONSUMTIF-MEDIA).
4. ASPEK PASAL IKOLOGIS
KURANG PEDULI TERHADAP AKIBAT
DARI PERBUATANNYA (TIDAK PIKIR-
PIKIR DULU) = KETIDAKSTABILAN
EMOSI DAN KURANG MATANG CARA
BERPIKIRNYA. SUKA COBA-COBA &
IKUT-IKUTAN TEMAN.
118

119. CONTOH : MINUM-MINUMAN KERAS, MABUK, CORAT-
CORET TEMBOK, KEBUT-KEBUTAN DI JALAN, MENCURI,
MEMERAS.
ISTILAH : ANAK NAKAL – ANAK DELINKUEN (ANAK
YANG MENGALAMI PENYIMPANGAN PERILAKU).
BATAS USIA
A. ANAK: SESEORANG BELUM CUKUP UMUR- MASIH DI
BAWAH UMUR;
B. TERDAPAT BERBAGAI BATASAN USIA ANAK: UU
NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK: <
18 TAHUN TERMASUK ANAK DALAM KANDUNGAN;
C. KHUSUS UNTUK ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA BERLAKU UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG
PENGADILAN ANAK: MEREKA YANG BERUSIA 8 - < 18
TAHUN DAN BELUM PERNAH KAWIN DAPAT DIAJUKAN
KE SIDANG ANAK. JIKA MELAKUKAN TINDAK PIDANA <
18 TAHUN TAPI SUDAH KAWIN: TUNDUK PADA KUHP.
119

120. PRINSIP :
“PEMBERIAN HUKUMAN BAGI ANAK
ITU TUJUANNYA BUKAN SEMATA-
MATA UNTUK MENGHUKUM (NOT TO
PUNISH THE CHILD) TETAPI LEBIH
UNTUK MENDIDIK KEMBALI (RE-
EDUCATE) DAN MEMPERBAIKI
(REHABILITATE). MEMPERHATIKAN
KEPENTINGAN ANAK.”
120

121. •JENIS-JENIS PIDANA :
PASAL 22 UU NO. 3 TAHUN 1997:
TERHADAP ANAK NAKAL HANYA DAPAT
DIJATUHKAN PIDANA ATAU TINDAKAN
YANG DITENTUKAN OLEH UU INI.
1. PIDANA: PASAL 23
A. PIDANA POKOK :
ƒ PIDANA PENJARA
ƒ PIDANA KURUNGAN
ƒ PIDANA DENDA
ƒ PIDANA PENGAWASAN B. PIDANA
TAMBAHAN :
ƒ PERAMPASAN BARANG-BARANG
TERTENTU
ƒ GANTI KERUGIAN
121

122. DASAR PEMBERAT PIDANA
DASAR PEMBERAT TERJADI KETIKA
SESEORANG YANG SUDAH
MELAKUKAN SEMUA ANASIR DARI
UNSUR TINDAK PIDANA, NAMUN ADA
ALASAN UNTUK MEMPERBERAT
PERBUATANNYA SEHINGGA
HUKUMAN YANG
AKAN DITERIMA AKAN LEBIH BERAT.
122

123. DALAM KUHP :
1. UMUM :
™
RECIDIVE = PENGULANGAN TINDAK PIDANA YANG
TELAH DIJATUHI PIDANA OLEH SUATU PUTUSAN
HAKIM YANG BERKEKUATAN TETAP, KEMUDIAN
MELAKUKAN SUATU TINDAK PIDANA LAGI.
™
ABUSE OF POWER = MELAKUKAN TINDAK PIDANA
YANG MELANGGAR PERINTAH JABATAN. PASAL 52
KUHP.
™
SAMENLOOP = GABUNGAN TINDAK PIDANA
ATAUPUN PENGULANGAN TINDAK PIDANA YANG
BELUM MEMPUNYAI SUATU PUTUSAN HAKIM YANG
BERKEKUATAN TETAP SEHINGGA AKAN DIADILI
SEKALIGUS DENGAN TINDAKAN YANG
DIULANGINYA.
2. KHUSUS :
DELIK-DELIK YG DIKUALIFISIR/DIPERBERAT.
CONTOH: PASAL 52A KEJAHATAN MENGGUNAKAN
BENDERA RI,
356, 349, 351 AYAT (2), 365 (4) DLL. TENGGANG
123

124. DI LUAR KUHP :
1. PEMAKSIMALAN PIDANA
KARENA DIANGGAP
MERESAHKAN MASYARAKAT.
2. PENJATUHAN PIDANA YG
CUKUP BERAT.
124

125. PENGERTIAN:
RECIDIVE TERJADI DALAM HAL
SESEORANG YANG TELAH
MELAKUKAN SUATU TINDAK PIDANA
DAN YANG TELAH DIJATUHI PIDANA
DEGAN SUATU PUTUSAN HAKIM
YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP,
KEMUDIAN
MELAKUKAN SUATU TINDAK PIDANA
LAGI.
RECIDIVE MERUPAKAN SUATU
ALASAN/DASAR UNTUK
125

126. RECIDIVE MENURUT DOKTRIN :
ADA 2 SISTEM PEMBERATAN PIDANA
BERDASARKAN RECIDIVE :
1. RECIDIVE UMUM,
SETIAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA
APAPUN DAN DILAKUKAN KAPANPUN.
2. RECIDIVE KHUSUS,
PENGULANGAN TINDAK PIDANA
TERTENTU DAN DALAM TENGGANG
WAKTU TERTENTU PULA.
126

127. RECIDIVE MENURUT KUHP :
1. PELANGGARAN (BUKU 3):
™
ADA 14 JENIS PELANGGARAN YANG MEMILIKI
KETENTUAN RECIDIVE (KHUSUS)
™
RECIDIVE KHUSUS PASAL 489, 492, 495, 501,
512
™
PELANGGARAN YANG DIULANGI (YANG KE-2)
HARUS SAMA DENGAN YANG KE-1
™
ANTARA PELANGGARAN KE-1 DAN 2 HARUS
ADA PUTUSAN PEMIDANAAN YANG TETAP
™
TENGGANG WAKTU :
BELUM LEWAT 1 ATAU 2 TAHUN (LIHAT
MASING-MASING PASAL ) SEJAK: ADANYA
PUTUSAN PEMIDANAAN YANG BERKEKUATAN
HUKUM TETAP. 127

128. PEMBERATAN :
Disebuntukan secara khusus dalam tiap-tiap
pasal, jadi pengaturannya berbeda- beda.
Contoh: denda kurungan (pasal 489), pidana
dilipatgandakan jadi 2x (492).
Harus sudah ada putusan hakim berupa
pemidanaan yang telah berkekuatan hukum
tetap.
™
Tenggang waktu : belum lewat 2 tahun atau
5 tahun (lihat masing2 pasal ), sejak: adanya
putusan hakim yang berkekuatan hukum
tetap.
™
Pemberatan : disebut secara khusus dalam
pasal -pasal nya. 128

129. B. RECIDIVE SISTEM ANTARA: (TUSSEN STELSEL –
PASAL 486, 487 DAN 488) SYARAT RECIDIVE MENURUT
PASAL 486, 487 DAN 488 :
1. KEJAHATAN YANG KE-2 (YANG DIIULANGI) HARUS
TERMASUK DALAM SUATU KELOMPOK JENIS
DENGAN KEJAHATAN YANG KE-1 (YANG TERDAHULU).
KELOMPOK JENIS ITU ADALAH :
™
KELOMPOK JENIS KEJAHATAN DALAM PASAL 486
ADALAH KEJAHATAN TERHADAP HARTA
BENDA & PEMALSUAN;
™
KELOMPOK JENIS KEJAHATAN DALAM PASAL 487
MERUPAKAN KEJAHATAN TERHADAP NYAWA DAN
TUBUH;
™
KELOMPOK JENIS KEJAHATAN DALAM PASAL 488
MERUPAKAN KEJAHATAN MENGENAI PENGHINAAN &
YANG BERKAITAN DEGAN PENERBITAN/ PERCETAKAN.
129

130. 2. ANTARA KEJAHATAN YANG KE-1 DAN KE-2 HARUS
SUDAH ADA PUTUSAN HAKIM BERUPA PEMIDANAAN
YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP.
3. PIDANA YANG PERNAH DIJATUHKAN HAKIM
TERDAHULU HARUS BERUPA PIDANA PENJARA.
4. KETIKA MENGULANGI, TENGGANG WAKTUNYA:
A. BELUM LEWAT 5 TAHUN :
™
MENJALANI SELURUH ATAU SEBAGIAN PIDANA
PENJARA UNTUK KEJAHATAN YG KE-1;
™
SEJAK PIDANA PENJARA SAMA SEKALI DIHAPUS
(MISALNYA: KARENA GRASI).
B. BELUM LEWAT TENGGANG WAKTU DALUWARSA
KEWENANGAN MENJALANKAN PIDANA
(PENJARA) ATAS KEJAHATAN YANG KE-1. LIHAT PASAL L
84 JO 78.
5. PEMBERATANNYA :
ANCAMAN PIDANA +(1/3-NYA).
130

131. DASAR PENGHAPUS PIDANA
DASAR PENGHAPUS PIDANA
TERJADI KETIKA SESEORANG
MEMENUHI SEMUA UNSUR
DELIK, NAMUN ADA KONDISI
DIMANA ORANG TERSEBUT
TIDAK DAPAT DIPIDANA.
131

132. DALAM UU PENGHAPUS PIDANA
DIBAGI 2:
1. UMUM
BERLAKU PADA SIAPA SAJA DAN DELIK
APA SAJA.
CONTOH: PASAL 44-51 KUHP
2. KHUSUS
BERLAKU PADA ORANG-ORANG
TERTENTU DAN DELIK-DELIK
TERTENTU. CONTOH: PASAL 221 (2),
310 (3) KUHP.
132

133. UMUM PADA BUKU I KUHP
PENGHAPUS PIDANA
KHUSUS PADA BUKU II & III KUHP
AVAS (AFWEIGHEID VAN ALLE SCHULD)
= TIDAK DITEMUKAN KESALAHAN
(BERLAKU UMUM),
CONTOH:
Yang Termasuk Dalam Delik, Namun Ada
Dasar Yang Menghapus Pidana: Menjewer
Itu Masih Dalam Batas Kepatutan, Karena
Bermaksud Untuk Mendidik.
Tinju Itu Adanya Persetujuan.
133

134. PERBEDAAN DASAR PEMBENAR DAN
DASAR PEMAAF:
™
DASAR PEMBENAR:
APABILA DASAR PENGHAPUSNYA
MERUPAKAN DASAR PEMBENAR YANG
MENGHILANGKAN SIFAT MELAWAN
HUKUM, DIMANA SIFAT MELAWAN HUKUM
ITU TERCANTUM DALAM PERUMUSAN
DELIK, MAKA PUTUSANNYA ADALAH
BEBAS DARI SEGALA DAKWAAAN
™
DASAR PEMAAF:
APABILA DASAR PENGHAPUSNYA
MERUPAKAN DASAR PEMAAF YANG
MENGHILANGKAN SIFAT KESALAHAN,
DIMANA SIFAT KESALAHAN TERSEBUT
TERCANTUM DALAM PERUMUSAN
134

135. PUTUSANNYA ADALAH BISA BEBAS
(JIKA DIBUKTIKAN DAN TERNYATA
TIDAK TERBUKTI) ATAU LEPAS
(JIKA TIDAK TERDAPAT UNSUR
KESALAHAN).
135

136. KEGUNAAN DASAR PEMBENAR DAN
DASAR PEMAAF DALAM HAL
PENYERTAAN (DALAM PENYERTAAN
DIMANA SATU TINDAK PIDANA ADA
ANDIL LEBIH DARI 1 ORANG):
™
DASAR PEMBENAR JIKA SALAH
SATU DARI SI PELAKU YANG
MEMPUNYAI DASAR PENGHAPUS
YANG MERUPAKAN DASAR
PEMBENAR, MAKA PIHAK PELAKU
YANG LAIN JUGA DIKENAKAN DASAR
PEMBENAR JUGA.
™
DASAR PEMAAF APABILA
SESEORANG MEMPUNYAI DASAR
PEMAAF, MAKA PELAKU YANG LAIN
TIDAK MEMPUNYAI DASAR PEMAAF.
136

137. DAYA PAKSA (OVERMACHT)
OVERMACHT MERUPAKAN SUATU
DORONGAN YANG TIDAK DAPAT
DIELAKAN LAGI YANG BERASAL DARI
LUAR.
DAYA PAKSA ADA 2:
1. ABSOLUT (VIS ABSOLUTA) = TIDAK
MUNGKIN DAPAT DILAWAN
™
A DIPEGANG DENGAN ERAT LALU
DILEMPARKAN OLEH B, SEHINGGA
KACANYA PECAH.
™
A YANG DIPEGANG TANGANNYA OLEH B
UNTUK MENANDATANGANI SURAT.
™
A YANG DIHIPNOTIS UNTUK
MELAKUKAN TINDAK PIDANA.
137

138. 2. RELATIF (VIS COMPOSIVA) Æ
DORONGAN ATAU PAKSAAN MASIH
MUNGKIN UNTUK DILAWAN.
SESEORANG AKAN MELAKUKAN HAL
YANG SAMA JIKA BERADA DALAM
KEADAAN ITU.
™
A DITODONG OLEH B DENGAN
PISTOL DISURUH MEMBAKAR RUMAH,
JIKA A TIDAK LEKAS MEMBAKAR
RUMAH MAKA PISTOL YANG
DITODONGKAN OLEH B AKAN SEGERA
MENEMBAK A. NAMUN JIKA IA MENURUTI
PERINTAH MEMBAKAR RUMAH ITU A
TIDAK DAPAT DIHUKUM.
138

139. INGAT DALAM OVERMACHT, HARUS ADA
SYARAT SUBSIDARITAS DAN SYARAT
PROPOSIONALITAS.
1. SYARAT SUBSIDARITAS Æ ADANYA
KEPERLUAN YANG MUTLAK, TIDAK ADA
JALAN LAIN.
2. SYARAT PROPOSIONALITAS Æ
ADANYA KESEIMBANGAN ANTARA
KEPENTINAGN HUKUM YANG
DILANGGAR DENGAN KEPENTINGAN
HUKUM YANG DILINDUNGI.
INTINYA DELIK DILAKUKAN KARENA
ADANYA DORONGAN ATAU PAKSAAN,
NAMUN TIDAK ADA PERLAWANAN. 139

140. Keadaan darurat (noodtoestand)
keadaan darurat (noodtoestand) dibagi 3:
™
suatu pertentangan antara kepentingan hukum,
contoh: 2 orang yang terhanyut di laut merebut
sebatang kayu, tetapi kayu tersebut hanya dapat
menahan 1 orang saja, maka yang lebih kuat
menggencet yang lemah sehingga yang lemah itu
terbenam.
™
Suatu pertentangan antara kepentingan hukum
dengan kewajiban hukum, contoh: seorang polisi
yang memecahkan kaca jendela untuk
menyelamatkan orang didalam rumah yang sedang
terbakar. Seorang dokter militer yang mempunyai
kewajiban untuk merahasiakan penyakit pasiennya.
™
Suatu pertentangan antara kewajiban hukum,
contoh: A dipanggil ke PN jak-sel namun dilain sisi
ia juga dipanggil oleh PN jak-bar, maka A dapat
memutuskan ia akan pergi ke PN mana.
140

141. BELA PAKSA (NOODWEER)
PASAL 49 (1) KUHP ADALAH
TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI,
NAMUN DIBENARKAN OLEH HUKUM
KARENA MEMENUHI SYARAT-
SYARAT TERTENTU.
141

142. SYARAT-SYARATNYA:
1. ADANYA SERANGAN YANG MELAWAN
HUKUM
2. SERANGAN ITU SEKETIKA DAN
PEMBELAANNYA SEKETIKA ITU JUGA
3. SERANGAN DILAKUKAN TERHADAP
DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN
4. YANG DIBELANYA HANYA SEBATAS
PADA BADAN, HARTA-BENDA,
KEHORMATAN KESUSILAAN
5. PEMBELAANNYA HARUS MEMENUHI
SYARAT PROPORSIONALITAS
6. PEMBELAANNYA HARUS
MENGANDUNG SYARAT SUBSIDARITAS
142

143. CONTOH: KETIKA A SEHABIS KELUAR
DARI TEMPAT ATM, A MEMBAWA UANG
SEBESAR 10 JUTA YANG HABIS
DIAMBILNYA UNTUK MELAKUKAN
MENGOBATAN ATAS ANAK YANG
TERKENA PENYAKIT DEMAM
BERDARAH, NAMUN MALANG NASIB A
YANG HENDAK DIRAMPOK SEHINGGA
MELIHAT KEADAAN BEGITU A CEPAT
MEMBELA DIRI DENGAN MEMUKULNYA
HINGGA PERAMPOK ITU MELARIKAN
DIRI.
143

144. BELA PAKSA LAMPAU BATAS
(NOODWEER EXCESS)
PASAL 49 (2) KUHP ADALAH
KEADAAN DIMANA TERDAPAT BELA
PAKSA, NAMUN BENAR-BENAR
MELAMPAUI SYARAT
PROPOSIONALITASNYA, YANG
DIKARENAKAN GONCANGAN JIWA
YANG SANGAT LUAR BIASA.
144

145. SYARAT-SYARAT BELA PAKSA LAMPAU BATAS:
1. MELAMPAUI BATAS PEMBELAAN YANG PERLU
2. TERBAWA OLEH PERASAAN YANG “SANGAT PANAS
HATI”
CONTOH: Malang Nasib Brigjen A Pulang Pukul 18.00 Dari
Kantornya Dan Menuju Rumah, Sesampainya Di Rumah
Dilihat Istrinya Sedang Diperkosa Oleh Preman. Melihat
Kejadian Itu, Dengan Seketika Brigjen A Mengambil Pistol
Yang Ada Dalam Sakunya Lalu Ditembakkan Beberapa Peluru
Kearah Preman Itu Hingga Mati.
Bahwa Pembelaan Oleh Brigjen A Semestinya Dapat
Dihindarkan Dengan Menggunakan Pistol Yang Dapat
Digantinya Dengan Sebuah Kayu, Namun Ini Yang
Dinamakan Melampaui Batas. Lalu Mencabut Pistol Yang
Dibawa Dan Ditembakkannya Beberapa Kali Pada Orang Itu,
Boleh Dikatakan Ia Melampaui Batas Pembelaan Darurat,
Karena Biasanya Dengan Tidak Perlu Menembakkan
Beberapa Kali, Orang Itu Telah Menghentikan Perbuatannya
Dan Melarikan Diri, Serta Boleh Melampaui Batas Karena Ada
145

146. GABUNGAN (SAMENLOOP)
GABUNGAN ADALAH SESEORANG
YANG MELAKUKAN 1 PERBUATAN
ATAU BEBERAPA PERBUATAN YANG
MELANGGAR 1 ATURAN PIDANA ATAU
BEBERAPA ATURAN PIDANA, DIMANA
PERBUATANNYA BELUM DIJATUHI
OLEH PUTUSAN HAKIM YANG
BERKEKUATAN HUKUM TETAP.
146

147. JENIS GABUNGAN:
A. GABUNGAN BERUPA 1 PERBUATAN
(EENDAADSE SAMENLOOP/CONCURSUS
IDEALIS) Æ PASAL 63 KUHP
™
CONCURSUS IDEALIS HOMOGENIUS: 1
PERBUATAN YANG DILAKUKAN
MELANGGAR 1 PASAL BEBERAPA KALI.
CONTOH: PEMBUNUHAN DENGAN
MELEMPAR BOM, NIAT A HANYA UNTUK
MEMBUNUH B NAMUN DENGAN
DILEMPARKANNYA BOM, MAKA ORANGLAIN
PUN IKUT MATI.
™
CONCURSUS IDEALIS HETEROGENIUS: 1
PERBUATAN YANG DILAKUKAN
MELANGGAR BEBERAPA PASAL. CONTOH: A
147