Perbandingan Hukum Pidana Berbagai Negara

1. Catatan Perbandingan Pidana
Perancis
Civil law / Eropa continental - Hukum Romawi – Buku/kitab – Seluruh Nasional
Awalnya masih menggunakan hukum kebiasaan kemudian Napoleon Bonaparte melakukan
resepsi/menyerap hukum Romawi guna dijadikan sebuah buku/kitab (kodifikasi) yang berlaku
untuk seluruh wilayahnya (unifikasi) yg terkenal dengan nama kode penal / porcus jures.
Abad 16 sampai abad 18
Hukum Pidana Perancis dipengaruhi oleh hukum romawi dan hukum kamonik/hukum gereja
didasarkan sifat pembalasan yg berat dan kejam. Dalam masa itu warga negara tdk dihormati,
hak asasi dikekang dan seseorang tdk dpt menuntut melalui peradilan bebas karena raja-lah yg
dptmenentukan putusan pengadilan
Unifikasi hukum di Perancis varu terwujud dengan dibentuknya panitia yg ditugaskan
membuat kodifikasi oleh Kaisar Napoleon Bonaparte pd 12 Agustus 1800. Sejak saat itu ada
kepastian hukum dan kesatuan hukum bagi warga perancis yg berlaku di seluruh wilayah
perancis.
Sumber kodifikasi ini adalah campuran antara asas-asas hukum jerman dan hukum gereja
(hukum kamonik). Sumber tersebut terdiri atas :
a. Tulisan-tulisan Poulther dan Bourjon
b. Hukum kebiasaan (custom), khususnya kebiasaan paris
c. Ordonansi-ordonansi Daegshom
d. Hukum yg dibentuk sejak revolusi perancis sampai terbentuknya kodifikasi hukum
intermediate
KUHP 1810 Perancis menganut asas legalitas :
Kejahatan ringan, berat atau serius tdk dpt dihukum dengan hukuman yg tdk pernah diatur
dalam UU sebelum mereka melakukan kejahatan.
Perancis merupakan induk system hukum civil law karena pertama kali yg membuat kodifikasi
hukum ke dlm UU yg diikuti oleh negara-negara lainya
12 Maret 1804 terwujud kodifikasi Perancis dengan nama Kode Penal/ Code civil de Prance
yg diundangkan Napoleon tahun 1807 yg berlaku secara nasional (unifikasi) dan hal ini
merupakan yg pertama di dunia

2. Hukum Pidana Belanda
Awalnya sama dengan Perancis (karena bekas jajahan mereka) menggunakan hukum kebiasaan
belanda kuno
Dijajah perancis menggunakan system hukum civil law dengan memberlakukan code civil
Perancis dalam membuat hukum perdata (BW)
Hukum belanda jg menganut kodifikasi spt KUHPerdata, UU Pidana, UU Dagang, dan
Peraturan Kepailitan, sbg adopsi dari Napoleon
Hukum pidana belanda berasal dari tradisi-tradisi hukum indo-jerman dan romawi melalui
revolusi papal sampai revolusi kaum borhanis-liberal di perancis pada akhir abad 19
Belanda membuat hukum pidana tahun 1775 yg disahkan tahun 1809 pd masa pemerintahan
Lodewijk. Napoleon dan Perancis meninggalkan belanda tahun 1813. Kemudian belanda
melakukan usaha pembaharuan hukum pidana selama 68 tahun sampai dengan tahun 1881.
Pada tahun 1886, Belanda mensahkan Wetbook van Stranfercht voor Europan (KUHP Pidana
Eropa) dengan staatblasd 1886 No.55 yg berlaku sejak 1 Januari 1867
KUHP Belanda 1886 sbg induk KUHP Indonesia
a. Tahun 1827 RUU KUHP Belanda disusun dan didiskusikan di parlemen, namun gagal
karena mirip KUHP Perancis 1809
b. RUU KUHP Belanda kedua tahun 1839 dpt peran besar dari akademisi, spt Modderman
pada tahun 1863
Ide Modderman yg dituangkan dlm RUU KUHP Belanda tahun 1870 sbg cikal bakal
KUHP Belanda 1886
Hanya pasal 9 KUHP Belanda yg tdk berlaku pidana mati, namun ada pidana tambahan
dlm pasal 10 yaitu penempatan di tempat kerja negara
c. KUHP Belanda 1984, pengaruh hukum modern, menambahkan bahwa jika hakim
menganggap patut berhubungan dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian
d. pelaku/keadaan-keadaan pd waktu perbuaan dilakukan, begitu pula sesudah perbuatan
dilakukan maka hakim dpt menentukan putusan “tdk ada pidana/Tindakan yg akan
dilakukan”
KUHP Belanda ttg Pidana diatur dlm Bab II Buku I pasal 9-36
Pasal 9.1a memuat pidana pokok yg terdiri dari :
a. Pidana penjara
b. Pidana kurungan
c. Pidana kerja sosial
d. Pidana denda
Pasal 9.1b memuay pidana tambahan :
a. Pencabutan hak-hak tertentu
b. Penempatan pd Lembaga negara
c. Perampasan barang
d. Pengumuman putusan hakim

3. Persamaan KUHP Belanda dan KUHP Indonesia, mengenai pidana penjara dan kurungan
pidana pokok RUU KUHP Indonesia pasal 65 :
a. Pidana penjara
b. Pidana kurungan
c. Pidana pengawasan
d. Pidana denda
e. Pidana kerja sosial
f. Pasal 9/2 KUHP Belanda “ apabila pidana penjara/kurungan bukan kurungan
pengganti, dijatuhkan maka hakim dpt menambah lagi dengan mengenakan pidana
denda
Hukum Jepang
KUHP Jepang – Boissonade asa Nulla Pocna Sine lege
Thn 1907 diundangkan - mulai berlaku 1 Oktober 1908 – sampai sekarang (walaupun sudah
ada perubahan)
Beberapa perubahanya :
- Pembagian delik yg sama dengan code penal Perancis dlm KUHP lama ditiadakan
- Perbedaan minimum dan maksimum pidana utk setiap delik
- Hakim bebas menentukan pidana mana yg cocok utk tingkat kesalahan setiap terdakwa
atas batas yg ditentukan dlm delik itu
- Pembelaan terpaksa yg berlaku utk semua delik dihapus hanya utk delik pembunuhan
dan penganiayaan
KUHP 1907 lebih sistematis dan eksekusi pidana lebih moderat
Perubahan setelah PD II :
- Tahun 1947, dengan UU 26 Oktober 1947, KUHP lama diperbaiki dengan konstitusi
baru jepang yg lebih demokratis, lebih damai.
- Diperkenalkan Equality before the law, sehingga delik mengenai keluarga kerajaan
diperbaiki
- Dikeluarkan UU tentang kejahatan ringan pd 1 Mei 1948
- UU 21 Juli 1952 delik tentang subversi, guna menghadapi radikalisme partai komunis
saat itu
KUHP Jepang (the Code Penal of Japan) hanya terdiri atas 2 buku yg terdiri dari 264 pasal
yaitu bagian umum dan bagian khusus (memuat semua bentuk crimes/kejahatan/delik/tindak
pidana)
Penyederhanaan perumusan KUHP ada dalam buku I : diatur keadaan yg memperberat dan
meringankan pidana. Spt jika ada pelaku kejahatan menyerahkan diri sebelum
diketahui/ditangkap polisi makai a akan dikurangi masa pidananya

4. Perbedaan dengan KUHP Indonesia
- Buku I Ketentuan Umum :
a. KUHP Jepang tdk memuat asas legalitas spt pasal 1 ayat 1 KUHP Indonesia
b. KUHP Jepang jg tdk memuat perubahan UU spt pasal 1 ayat 2 KUHP Indonesia
c. Ruang lingkup pasal 2 dst sama dengan KUHP Indonesia (asas territorial dkk)
- Sistem pidana mati ada perbedaan
a. Selain pidana mati, penjara, denda, Jepang jg mengenal pidana penahanan (Penal
detention) pidana yg lebih ringan dpt disejajarkan dengan kurungan di Indonesia
b. Ada pula denda ringan hingga sangat ringan berdasarkan uang yg hrs dibayar.
c. Pidana tambahan hanya mengenal perampasan
d. Perhitungan tentang urutan beratnya pidana sangat teliti dan mendetail
e. Mengenal dua macam pidana penjara, yakni kerja paksa dan tanpa kerja paksa
f. Utk kejahatan yg serius ada min.pidananya
g. Pengganti denda tdk dibayar dikenal dengan penahanan dirumah kerja
h. Penahanan dpt diperhitungkan dlm lamanya pidana
i. Penundaan eksekusi pidana tdk sama dengan pidana bersyarat di Indonesia
j. Mengenai kesengajaan dan kelalaian tdk diatur dlm setiap pasal
Hanya dlm buku I pasal 38 menyatakan perbuatan yg dilakukan tanpa sengaja tdk dpt dipidana,
kecuali ditentukan oleh UU lain
k. Pemaaf dan pembenar sama dengan Indonesia, kecuali bisu tuli tdk dpt
dipidana/dikurangi pidananya
l. Ketentuan orang menyerahkan diri sebelum ditangkap polisi sbg penjahat, namun
pidana dpt dikurangi
m. Percobaan ditentukan di tiap pasal ybs, jika tdk disebut maka tdk dpt dipidana
Sistem Hukum Indonesia
- VOC menginginkan plakat2 itu terkumpul dlm peraturan2 dan tahun 1642 dikenal
dengan Statuten Van Batavia
- Tahun 1646 dikumpulkan lagi plakat2 lain yg baru dikenal dengan Statuta Batavia
Baru, sbg hukum bagi orang pribumi maupun org asing
- Dalam perkembanganya, VOC ikut campur tangan dlm masalah pidana. Melalui Pieter
Both diberi kewenangan utk memutus perkara pidana pd peradilan adat sebab dianggap
pidana peradilan adat tsb tdk memadai berkuasa mutlak tetapi kekuasaanya diatur dlm
sebuah konstitusi
- Guna mengimplementasikanya, Raja mengangkat komisaris jendral utk bertugas di
wilayah Hindia Belanda, antara lain Van der Capellen, Ellout, Buykess.
Hukum Pidana Indonesia dapat dibagi atas tahapan :
1. Masa sebelum penjajahan Belanda
Hukum yang berlaku di daerah-daerah Indonesia hukum tidak tertulis atau hukum adat
tanpa perbedaan perdata dan pidana

5. 2. VOC th 1602-1799
Pemberlakuan Hukum Pidana Barat dimulai sejak Belanda datang ke wilayah Nusantara
yaitu diberlakukan beberapa peraturan pidana oleh VOC sebagai kongsi daganag Belanda
VOC oleh Pemerintah Belanda diberi hak istimewa. Berbentuk Hak Octrooi Staten General
meliputi monopoli perdagangan, pelayaran, mengumumkan perang, mengadakan
perdamaian dengan kerajaan2 di nusantara serta mencetak uang
VOC memaksa aturan yang dibawa dari Belanda untuk berlaku di Nusantara dan
dituangkan dalam bentuk plakat2 secara terlepas tidak tersimpan
Oleh karena itu VOC menginginkan plakat2 itu terkumpul dalam peraturan2 dan th 1642
dikenal dengan Statuten van Batavia, belum kodifikasi
Th 1766 dikumpulkan lagi plakat2 lain yang baru dikenal degan Statuta Batavia Baru,
sebagai hukum bagi orang pribumi maupun orang asing
Th 1848 diadakan Interimaire Straf Bepalingen
Selain itu berlaku pula Hukum Belanda. Kuno dan Hukum Romawi
Dalam perkembangannya VOC campur tangan dalam masalah hukum pidana, yaitu Pieter
Both, diberi kewenangan untuk memutus perkara pidana pada peradilan pidana adat sebab
dianggap pidana pada peradilan adat tidak memadai berkuasa mutlak tetapi kekuasaannya
diatur dalam sebuah konstitusi
• Bukti campur tangan Belanda atau VOC dalam “Pepakem Cirebon”, hakim adat
memuat : sistem hukum seperti pemukulan, cap bakar, dirantai dsb
• Th 1750 dikenal Kitab Hukum Mochharraer berisi Himpunan Hukum Pidana Islam
• Guna mengimplementasi, raja mengangkat komisaris jenderal untuk bertugas di Hindia
Belanda (Indonesia), antara lain van der Capellen, Elout, Buyskes
• Komisaris Jenderal ini memberlakukan hukum pada masa Inggrs sambil menunggu
kodifikasi hukum terbentuk
• Gubenur Jenderal Dua bus de Gisignes guna mengisi kekosongan kas negara
,menerapkan politik agraria dengan cara napi yang sedang menjalankan hukuman
dipaksa untuk kerja paksa
3. Masa Regering Reglement (1855-1926)
• Dimulai dengan adanya perubahan pemerintahan di negara Belanda dari monarkko
Konstitusional menjadi monarki parlementaer, terjadi 1848 dengan perubahan dalam
Ground Wet (UUD), mengakibatkan terjadi pengurangan kekuasaan raja
• Perubahan penting dicantumkan Pasal 59 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4
Konsekuensi maka peraturan yang menata daerah jajahan tidak semata-mata dibuat
oleh raja dengan Konon klijk Besluit tetapi harus melalui mekanisme per-uu-an
ditingkat parlemen, yang dikenal dengan RR (Regeling Reglement) berbentuk UU
dan diundangkan dalam Staatblad No. 2 tahun 1855

6. Masa RR ada beberapa kodifikasi hukum pidana berhasil diundangkan
a. Wetboek van Strafrecht voor Europeanen atau KUHP Eropa diundangkam Stb No..
56 th 1866
b. Algemene Politie Strafreglement atau tambahan KUHP Eropa
c. Wetboek van Strafrecht voor Inlander atau KUHP Pribumi diundangka Stb No. 85 th
1872
d. Politie Strafrecht bagi orang bukan eropa
e. Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie atau KUHP Hindia Belanda
diundangkan Stb No. 732 th 1915 dan mulai berlaku 1 Januari 1918
4. Masa Indische Staatregeling (1926-1942)
IS merupakan pembaharuan dari RR yang berlaku sejak 1 jnuari 1926 diundangkan melalui
Stb No. 415 th 1925. Perubahan akiba perubahan pemerintahan Hindia Belanda berawal
perubahan Grond Wet negara Belanda pada th 1922
BerdasarkanPs 61 ayat 1 dan ayat 2 IS, susunan negara Hindia Belanda ditentukan oleh
UU,
Keberadaan sistem hukum Indoesia semakin jelas khususnya dalam Ps 131 jo Ps 163 IS
pembagian golongan penduduk Indonesia beserta hukum yang berlaku
Dasar ini maka hukum pidana belanda berlaku di seluruh penduduk Indonesia . Dengan Ps
131 jo Ps 163 IS mempertegas berlakunya hukum pidana belanda sejak 1 Januari 1918
4. Masa Pendudukan Jepang
Masa Jepang diberlakukan kembali peraturan masa Belanda dengan dasar Gun Seirei
melalui Osamu Seire.
Osamu Seire No. 1 th 1942, Pasal 3 menyebutkan bahwa semua pemerintahan dan
kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah
untuk sementara waktu selama tidak bertentangan dengan pemerintahan militer.
Dasar itu menyatakan bahwa semua peraturan baik pemerintahan dan lain2nya juga Hukum
Pidana menggunakan Hukum Pidana Belanda yang didasarkan Pasal 131 jo Pasalm163
Indische Staatregeling (IS)
Melengkapi aturan yang telah ada maka Pemerintahan Militer Jepang di Indonesia
mengeluarkan Gun Seirei No. Istimewa 1942, Osamu Seirei No. 25 tahun 1944 dan Gun
Seirei No. 14 th 1942.
Gun Seirei No..Istimewa th 1942 dan Osamu Seirei No. 25 th 1944 berisi Hukum Pidana
Umum dan Hukum Pidana Khusus
Gun Seirei No. 14 th 1942 mengatur pengadilan di Hindia Belanda.

7. 4. Masa Indonesia Setelah Kemerdekaan
Setelah proklamasi tgl 17 Agustus 1945 dibagi 4 masa didasarkan berlakunya 4 konstitusi
a. Masa pasca kemerdekaan dengan Konstitusi UUD 1945, disahkan 18 Agustus 1945
menjadi UUD 1945
b. Konstitusi Negara Serikat (KRIS)
c. UUDS 1950
d. Kembali pada UUD 1945
Dalam UUD 1945, mengisi kekosongan karena hukum nasional belum dapat diwujudkan,
maka UUD 1945 mengamanatkan:
Pasal II Aturan Peralihan, “segala bandan negara dan peraturan yang ada masih berlaku
selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini “ Presiden I yaitu Presiden Soekarno,
mengeluarkan Peraturan Presiden No. 2 tahun 1945 tgl 10 Oktober 1945 yang terdiri dari
dua pasal yaitu:
Pasal 1 :
“Segala Badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdiri negara RI
pd tgl 17 Agustus 1945, sebelum diadakan yang baru menurut UUD 1945masih tetap
berlaku asal saja tidak bertentangan dengan UUD tsb”
Pasal 2 :“Peraturan ini mulai berlaku tgl 17 Agustus 1945’
Dasar yuridis berlakunya hukum pidana warisan koloniah sebagai hukum positip
Indonesia dengan dikeluarkan UU No. 1 th 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Pasal 1 menyatakan “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden tertgl 10
Oktober 1945 No. 2 menetapkan bahwa peraturan-peraturan Hukum Pidana yang berlaku
sekarang adalah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tgl 8 Maret 1942
Pasal 2 “Semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan panglima tertinggi bala tentara
Hindia Belanda dulu (Verordeningen van het militergezang) dicabut.
Indonesia merdeka namun hukum pidana tidak dapat melepaskan diri dari penjajahan.
Wetboek van Strafrecht atau KUHP telah berlaku di Indonesia sejak th 1918
Perkembangan Hukum Pidana Indonesia mendapat pengaruh dari Perancis yang menjajah
Belanda saat itu sehingga Indonesia menganut sistem hukum kontinental atau civil Law
dan sistem hukum Islam mengenai hukum perdata bagi umat Islam Indonesia yaitu
adanya Peradilan Agama Islam dalam sistem peradilanIndonesia dengan UU No.7 th
1989 dan pengakuan hukum adat dalam merumuskan sistem hukum nasionalnya.
Indonesia juga mengadopsi pelaksanaan hukum dalam common law sistem Anglo Saxon
seperti UU No. 23 th 1997 tentang Lingkungan Hidup yaitu UU No. 41 th 1999 tentang
Kehutanan dan UU No. 8 th 1999 ttg Perlindungan Konsumen.

8. Bukti mengadopsi sistem Common Law dalam UU tsb mengenai adanya perwakilan
kelompok atau class action, dan hak gugat organisasi (legal standing), proses
penyelesaaian mediasi dan arbitrasi dan mengantur tentang ganti rugi.
Perbandingan Hukum Indonesia dengan Malaysia
1. Bab I, Pendahuluan berisi ketentuan2 berlakunya KUHP
Hanya tidak tercantum asas legalitas seperti Pasal 1 ayay 1 KUHP Indonesia
Perubahan perundang-undangan yang menguntungkan terdakwa tidak ada
2. Bab II berisi definisi-definisi istilah dalam KUHP
3. Bab III mengenai pidana, hanya mengatur pidana terhadap delik gabungan, dibanding
dengan KUHP Indonesia, malaysia tidak lengkap
4. Bab IV, mengatur pengecualian umu terbagi atas alasan pembenar dan pemaaf.
Hakekat sama dengan KUHP Indoesia Pasal 48 sampai dengan Pasal 51
5. Bab V mengatur penganjuran, meskipun tidak dapat disejajarkan dengan delik
menyuruh melakukan atau doen plegen KUHP Indonesia. Termasuka delik
pengajuran pada orang yang berada di luar Malaysia
6. Bab V A, mengatur delik persekongkolan atau komplotan (Conspiracy)
7. Mulai bab ini dicantumkan saksi pidananya, sejajar dengan Buku II KUHP
Indonesia yang membahas mengenai penyertaan, pembantuan dan perbarengan
8. Bab VI, mengenai delik-delik negara , walau rumusan berbeda tetapi sejajar dengan
Buku I dan Buku II KUHP Indonesia
9. Bab VII, delik2 mengenai angkatan bersebjata. Tidak ada padanannya dengan KUHP
Indonesia , Indonesia dalam KUHPMiliter
10. Bab VIII, delik2 ketentraman umum padanan Bab V buku II KUHP Indonesia tetapi
beda rumusan
11. Bab IX, Delik yang berkaitan dengan pegawai negeri. Indonesia diatur dalam bab
XXVIII mngenai delik jabatan
12. Perbedaanaan dengan Indonesia, delik suap menyuap masuk pada delik Korupsi.
13. Malaysia, delik korupsi memiliki perumusan sendiri yang bersifat darurat.
14. Bab X, mengenai delik terhadap wewenang yang sah pegawai negeri, isinya
pembangkangan terhadap pegawai negeri yangmenjalankan kewenangan yang sah
seperti tidak mematuhi panggilan atau perintah yang ali dari pehawai negeri,
mencegah diserahkan kepadanya panggilan dst sejajar dengan Bab VIII Buku II
KUHP
15. Bab XI,mengenai bukti palsu terhadap delik2 peradilan umum , menagtur sumpah
palsu termasuk contempt of court

9. 16. Bab XII, mengatur delik2 uang logam dan perangko pemerintah sejajar dengan Bab X
KUHP tentang pemalsuan uang
17. Bab XIII. mengenai Delik2 Timbangan dan ukuran. Indonesia diatur khusus dalam
UU Tera Legal No. 2 tahun 1981
18. Bab XIV, Delik2 kesehatan Umum, keselamatan, kesenangan, kesopanan, dan
kesusilaan
19. Bab XV delik agama sama dengan Ps 156 A KUHP Indonesia
20. Bab XVI Delik terhadap Badan manusia termasuk nyawa, abortus. Pembunuhan bayi,
penganiayaan dll
21. Bab XVII, Delik Terhadap Harta Benda
22. Bab XVIII Delik berkaitan dengan dokumen, perdaganagn dan merek
23. Bab XIX KUHP Malaysia telah dihapus
24. Baba XX Delik mengenai perkawinan
25. Bab XXI Delik pencemaran atau fitnah
26. Bab XXII delik intimidasi kriminal, penghinaan dan gangguan
Sistem Pidana Arab Saudi
Menganut sistem Hukum Islam, maka hukum pidana Arab Saudi ialah Hukum Pidana Islam
tradisional sebagaiman dalam Al-Quran, kitab2 fiqh yang materinya mencakup hudud, qisas
atau diyat dan ta’ir serta pidana rajam diganti dengan eksekusi pidana mati.
Kekuasaan raja dibatasi oleh syariat dan tradisi.
Negara mengeluarkan dekrit tetap tidak perlu mendpat persetujuan raja :
1. Hudud, hak Alla SWT, seperti perbuatan zina (100 cambuk) murtad (hukuman mati)
2. Al Jinayat, hak individu yang boleh memaafkan tindak kejahatan seperti pembunuhan,
kejahatan fisik
3. At Ta’zir, hak masyarakat, perkara2 yang mempengaruhi kehidupan masyarakat
umum sehari-hari seperti pengotoran lingkungan, mencuri di pasar
4. 4. Al-Mukhalafat, hak negara, perkara2 yang kelancaran tugas negara, misalnya batas
kecepatan
Arab Saudi, AL-Quran dan Sunnah Rasullah merupakan UUD Negara,sebagai The Basic
Law of Government, tetapi tetap ada UU dibawahnya,
Sumber penggalian Hukum di Arad Saudi :
1. Wahyu (Al-Quran dan Sunnah Rasullullah

10. Ijtihad, merupakan segala kemampuan yang dicurahkan secara sungguh-sungguh untuk
menggali dan menenmukan hukum yang tidak didapatkan dalam AL-Quran dan
SunnahRasullullah.
Hukun dasar dan UU merupakan hasil ijtihad jamak, arti keputusan hukum yang dibuatbatau
ditetapkan oleh lembaga lgslatif dan lembaga ekskutif.
Peradilan Arab Saudi ada dua institusi yaitu
1. Mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan persoalan hukum yaitu lembaga
mahkamah Syari’ah dan lembaga Fatwa
2. Lembaga dengan kewenangan yang berbeda.
Makamah Syar’ah mempunyai kewenangan absolut dan relatif, sedangkan mahkamah
syariah mempunyai keweanngan memeriksa perkara pidana, perk ara perdata danwilayah
yurisdiksinya terbatas berdasarkan kompetensi relatidnya.