1. 4 asas Berlakunya Locus Delicti
1. Asas teritorial/wilayah
-Aturan Pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang
melakukan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia (Ps
2 KUHP)
-Aturan pidana Indonesia bagi setiap orang yang diluar
wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam
kendaraan air atau pesawat udara Indonesia (Ps 3 KUHP)
(perluasan asas teritorial)
2. UU No.43/2008 tentang Wilayah Negara
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang selanjutnya disebut dengan Wilayah
Negara adalah salah satu unsur negara yang
merupakan satu kesatuan wilayah daratan,
perairan pedalaman, perairan kepulauan dan
laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di
bawahnya, serta ruang udara di atasnya,
termasuk seluruh sumber kekayaan yang
terkandung di dalamnya.
3. Batas Wilayah
UU No.43/2008 Pasal 5
• Batas Wilayah Negara di darat, perairan,
dasar laut dan tanah di bawahnya serta
ruang udara di atasnya ditetapkan atas
dasar perjanjian bilateral dan/atau
trilateral mengenai batas darat, batas
laut, dan batas udara serta berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan
hukum internasional.
4. Batas Wilayah
UU No.43/2008 Pasal 6
(1) Batas Wilayah Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
a. di darat berbatas dengan Wilayah
Negara: Malaysia, Papua Nugini, dan
Timor Leste;
b. di laut berbatas dengan Wilayah
Negara: Malaysia, Papua Nugini,
Singapura, dan Timor Leste;
5. Batas Wilayah
c. di udara mengikuti batas kedaulatan
negara di darat dan di laut, dan
batasnya dengan angkasa luar
ditetapkan berdasarkan
perkembangan hukum internasional.
6. Batas Wilayah
(2) Batas Wilayah Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), termasuk titik-
titik koordinatnya ditetapkan
berdasarkan perjanjian bilateral
dan/atau trilateral.
7. Batas Wilayah
(3) Dalam hal Wilayah Negara tidak
berbatasan dengan negara lain,
Indonesia menetapkan Batas Wilayah
Negara secara unilateral berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan
hukum internasional.
8. 2. Asas Nasionalitas Aktif /
Personalitas
– Tindak Pidana terjadi di luar Indonesia
– Pelaku WNI
• Kejahatan terhadap keamanan Negara,terhadap
martabat Presiden dll (Pasal 5 ayat 1 ke 1)
• Tindak Pidana yang menurut undang-undang Indonesia
dianggap sebagai kejahatan, yang di negeri tindak
pidana itu dilakukan juga diancam pidana (Ps 5 ayat 1
ke 2)
9. 3. Asas Nasionalitas Pasif /
Perlindungan
– KUHP Pasal 4 dan 8
– Tindak Pidana terjadi di mana saja (di luar
Indonesia)
– Berlaku bagi WNA & WNI
– Melindungi kepentingan negara & nasional
10. 4. Asas universal
• Ps 4 sub 2 tentang kepentingan negara asing
• Ps 4 sub 4 tentang perompakan di laut yang
menyangkut negara asing
• Ps 1 UU 4/ 1976 kejahatan tentang mata uang,
uang kertas negara atau uang kertas Bank
• Untuk melindungi kepentingan dunia
