1. ASAS LEGALITAS
• Anslem von Feuerbach merumuskan dengan
kalimat
“Nullum Delictum Nula Poena Sine Praevia
Legi”
Artinya :
Tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu
peraturan yg terlebih dahulu menyebut
perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu
delik dan yang memuat suatu hukuman yg
dapat dijatuhkan atas delik itu
2. • Asas Legalitas ini dianut dalam Pasal 1
ayat 1 dan 2 KUHP :
(1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana,
kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan
perundang-undangan pidana yang telah ada
sebelumnya.
3. Pasal 1 KUHP
(2) Jika ada perubahan dalam perundang-
undangan sesudah perbuatan dilakukan,
maka terhadap terdakwa diterapkan
ketentuan yang paling menguntungkan .
5. 1. Aturan hukum pidana harus tertulis
(lex scripta)
• Aturan hukum pidana harus merupakan aturan
yg dibuat oleh badan legislatif (produk
legislatif)
• Produk legislatif yang dimaksud adalah dalam
bentuk UU atau Perda
6. • Aturan tsb harus jelas rumusannya (lex certa)
dan tidak multi tafsir
• Cth : Hukum adat, merupakan pengecualian,
tercantum dalam UU Drt No.1/1951 dan R-
KUHP Pasal 2
7. 2. LARANGAN BERLAKU SURUT
(non retroaktif)
• Undang-undang pidana berjalan ke depan dan tidak
ke belakang :
X mundur (ke belakang) harus ke depan (maju)
(Dilarang) ---------- UU Pidana ---------------
Perlu diketahui kapan suatu tindak pidana terjadi
(waktu terjadinya tindak pidana = tempus delicti)
8. Teori yang berkaitan dengan :
Tempus Delicti
1. Teori Perbuatan fisik (de leer van de
lichamelijke daad) = adalah tempat
dimana perbuatan tersebut dilakukan
2. Teori bekerjanya alat yang digunakan (de
leer van het instrument) = adalah
tempat dimana alat (racun, pisau, pistol,
dll) yang digunakan menimbulkan akibat
tindak pidana (kematian, penderitaan,
kerugian, dll)
9. Teori yang berkaitan dengan :
Tempus Delicti
3. Teori Akibat (de leer van het gevolg) =
adalah tempat dimana akibat daripada
tindak pidana tersebut timbul
4. Teori waktu yang jamak (de leer van de
meervoudige tijd) = bahwa terjadinya
delik dimana gabungan antara 3 teori tsb
diatas
10. Tempus delicti penting diketahui dalam
hal :
• Kaitannya terhadap Ps 1 KUHP
• Kaitannya terhadap aturan tentang Daluwarsa
Penuntutan
• Kaitannya terhadap ketentuan mengenai
pelaku tindak pidana anak : UU Sistem
Peradilan Pidana Anak
11. 3. Larangan penggunaan analogi
Analogi :
berarti memperluas cakupan atau
pengertian dari ketentuan hukum
(termasuk bila yang dimaksud dengan hukum
adalah undang-undang)
12. • Analogi
Menjalankan suatu kaidah untuk menyelesaikan
suatu perkara yang tidak disinggung oleh kaidah
itu, tetapi yang mengandung kesamaan dengan
perkara yang disinggung kaidah tersebut