Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan tingkat perlindungan yang tepat (ALOP) dan analisis risiko berdasarkan perjanjian SPS WTO dan peraturan nasional di Indonesia. 2. ALOP merupakan hasil dari analisis risiko yang menentukan tingkat risiko yang dapat diterima, sedangkan tindakan SPS dirancang untuk mencapai ALOP. 3. Analisis risiko penting untuk menilai risiko

1. Pengaturan Appropriate Level of
Protection (ALOP) dan Analisis Risiko
Drh Tri Satya Putri Naipospos MPhil PhD
Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner
dan Karantina Hewan - Kementerian Pertanian
Acara Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani
Presentasi Zoom, 13 Oktober 2020

2. Ketentuan utama Perjanjian SPS WTO
yang berkaitan dengan Analisis Risiko
• Menyediakan kerangka hukum yang mencakup semua
tindakan-tindakan Sanitary and Phytosanitary (SPS) yang
secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi
perdagangan internasional
• Mengharuskan tindakan-tindakan SPS dijustifikasi
berdasarkan sains dan penilaian risiko (risk assessment)
• Keputusan tentang ‘acceptable levels of risk’ / ’appropriate
levels of protection’ harus konsisten dan keputusan yang
sewenang-wenang (arbitrary) yang menghasilkan restriksi
perdagangan yang tidak dapat dijustifikasi harus dihindari
• Tindakan SPS alternatif yang memberikan tingkat
perlindungan yang sama harus dinilai setara (ekuivalen)

3. Prinsip Perjanjian SPS
• Prinsip-prinsip umum tindakan SPS (Artikel 2)
- Berdasarkan sains
- Diperlukan untuk melindungi kesehatan
- Tidak dibenarkan untuk diskriminatif
• Negara didorong untuk menggunakan standar internasional
yang ada (OIE/IPPC/Codex) artinya menerapkan prinsip
harmonisasi (Artikel 3), namun tidak dipaksakan
• Untuk menghindari tindakan SPS menjadi hambatan
perdagangan yang tidak dapat dijustifikasi, negara harus
menerapkan prinsip ekuivalensi (Artikel 4)
• ALOP harus dinilai menggunakan praktik penilaian risiko
(risk assessment) (Artikel 5)

4. Tindakan-tindakan SPS
• Tindakan-tindakan SPS termasuk semua
undang-undang yang relevan,
keputusan, regulasi, persyaratan dan
prosedur, termasuk diantaranya:
✓ kriteria produk
✓ tindakan karantina
✓ persyaratan produksi dan pemrosesan
✓ sertifikasi dan prosedur persetujuan
✓ inspeksi
✓ pengujian
✓ label terkait kesehatan
Sumber: Melvin Spreij 2010. Developing veterinary legislation in a WTO context.

5. Faktor negosiasi utama untuk
perdagangan internasional
hewan dan produk hewan
Bagaimana jaminan SPS dari negara pengekspor
diterima dan seberapa dekat jaminan tersebut
memenuhi tingkat perlindungan yang diinginkan
atau yang tepat (appropriate level of
protection/ALOP) untuk kesehatan manusia dan
hewan serta zoonosis dari negara pengimpor
Sumber: Gideon Brückner 2011. The OIE judgement of equivalence.

6. Kewajiban negara pengimpor
dan negara pengekspor
NEGARA PENGIMPOR
• Pertimbangkan status SPS
negara pengekspor
• Pilih ‘appropriate level of
protection’ (ALOP)
• Pertimbangkan jaminan
SPS yang ditawarkan
negara pengekspor
• Lakukan analisis risiko
impor (import risk analysis)
jika diperlukan
NEGARA PENGEKSPOR
• Sediakan informasi
sebagaimana diminta oleh
negara pengimpor
• Inspeksi dan sertifikasi oleh
dokter hewan pemerintah
dari negara pengimpor
• Transparansi dalam
memberikan informasi SPS
Sumber: Gideon Brückner 2011. The OIE judgement of equivalence.

7. Mitigasi risiko untuk perdagangan hewan
dan produk hewan – untuk impor baik dari
negara bebas dan negara tertular penyakit
• Tindakan-tindakan mitigasi risiko berdasarkan
penilaian risiko (risk assessment)
• OIE Terrestrial Animal Health Code (TAHC) dengan
sendirinya menyediakan persyaratan minimum impor
berdasarkan risiko
• Jika standar SPS atau ALOP yang lebih tinggi – maka
perdagangan dapat ditolak atau dilakukan penilaian
risiko impor (import risk assessment) tambahan
Sumber: Gideon Brückner 2011. The OIE judgement of equivalence.

8. Ketentuan nasional ALOP (1)
• PP No. 95/2012 tentang Kesmavet dan Kesrawan
• Analisis risiko rencana pemasukan produk hewan
(Pasal 30 ayat 3)
g. penetapan tingkat perlindungan yang dapat diterima;
• PP No. 3/2017 tentang Otoritas Veteriner
• Otoritas Veteriner Nasional (Pasal 6 ayat 2)
f. penetapan tingkat perlindungan yang dapat diterima;
g. penetapan analisis risiko penyakit hewan terhadap
pemasukan hewan dan produk hewan dari luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Ketentuan nasional ALOP (2)
• UU No. 21/2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan
Tumbuhan
• Ruang lingkup pengaturan tentang karantina (Pasal 4)
b. tingkat pelindungan negara berdasarkan analisis risiko
• Penyelenggaraan Karantina (Pasal 5)
(1) Penyelenggaraan karantina didasarkan pada tingkat
pelindungan negara yang layak terhadap HPHK, HPIK, dan
OPTK
(2) Tingkat pelindungan yang layak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan analisis risiko
(3) Ketentuan mengenai penetapan tingkat pelindungan yang
layak dan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah

10. Analisis Risiko dan ALOP
• ALOP merupakan output dari Penilaian
Risiko (Risk Assessment)
• Penting untuk membedakan secara jelas
antara ALOP yang ditetapkan oleh suatu
negara dan tindakan-tindakan SPS
• Tujuan ALOP adalah luas (broad objective)
• Tindakan-tindakan SPS ditetapkan untuk
mencapai tujuan ALOP
• Penetapan ALOP secara logis mendahului
penetapan suatu tindakan SPS
ALOP adalah tujuan,
sedangkan tindalkan
SPS adalah instrumen
untuk mencapai atau
mengimplementasika
n tujuan

11. Analisis Risiko

12. Pilihan melakukan Analisis Risiko
atau tidak
• Perjanjian SPS memberikan 2 pilihan untuk setiap negara:
- mendasarkan tindakan sanitary berdasarkan standar
internasional (OIE, Codex) (ini dianggap lebih baik)
ATAU
- melakukan analisis risiko yang saintifik dan transparan
• apabila tidak ada standar yang relevan, atau
• jika suatu negara memilih untuk mengadopsi tingkat
perlindungan yang lebih tinggi dari yang sudah
disediakan dalam standar OIE (OIE TAHC dan Manual)
• Tindakan sanitary dapat merupakan kombinasi dari standar
OIE dan tindakan tambahan yang dapat diterima oleh
negara pengimpor dan mitra dagangnya
Sumber: Joseph Domenech 2012. Risk assessment in international trade.

13. Komponen Analisis Risiko
• Ada 3 komponen
Analisis Risiko:
Penilaian Risiko,
Manajemen Risiko,
dan Komunikasi
Risiko
• Keputusan dalam
Manajemen Risiko
didasarkan atas
penggabungan
antara input
saintifik, kebijakan
dan nilai-nilai
Penilaian
Risiko
- Dasarnya
saintifik
Manajemen
Risiko
- Dasarnya
kebijakan
Komunikasi Risiko
Sumber: An overview and framework manual for biosecurity risk analysis. FAO Biosecurity Toolkit
Pertukaran informasi dan
pendapat interaktif
mengenai risiko

14. Kerangka Analisis Risiko
Identifikasi
Bahaya
Penilaian
Risiko
Manajemen
Risiko
Penilaian
Pemasukan
Penilaian
Pendedahan
Penilaian
Konsekuensi
Evaluasi Risiko
Evaluasi Opsi
Evaluasi
Pengamanan
Implementasi,
Monitoring &
Tinjauan
Estimasi
Risiko
ALOP
ALOR
<
ALOP
Analisis risiko
menghitung tingkat
risiko (bukan tingkat
perlindungan yang
diperlukan), ALOR
digunakan dalam
Evaluasi Risiko

15. Contoh: ALOR dalam Evaluasi Risiko
Penilaian Konsekuensi: Moderate (Sedang)
Estimasi Risiko: Very low (Sangat rendah)
ALOR yang diusulkan: Very Low (Very Low)
Kesimpulan: Ada tingkat risiko yang tidak dapat diterima
Penilaian Pemasukan:
Low (Rendah)
Penilaian Pendedahan:
Low (Rendah)
Penilaian Pemasukan
dan Pendedahan: Very
low (Sangat rendah)

16. Appropriate Level of
Protection (ALOP)

17. Pengertian ALOP
• Appropriate level of protection (ALOP):
- Tingkat perlindungan yang dianggap
tepat oleh suatu negara dalam menentukan
tindakan Sanitary atau Phytosanitary (SPS)
untuk melindungi kehidupan atau kesehatan
manusia, hewan atau tumbuhan di dalam
wilayah negaranya (WTO, 1995, Annex A
Perjanjian SPS)
• ALOP dapat disebut juga sebagai ALOR
(tingkat risiko yang dapat diterima atau risiko
yang dapat ditoleransi).

18. Hak untuk menetapkan ALOP
• Setiap negara memiliki hak berdaulat (sovereignity) untuk
menentukan ALOP-nya
• Ini bukan hak yang dibatasi, tetapi setiap negara harus
mempertimbangkan tujuannya yaitu meminimalkan dampak
negatif terhadap perdagangan (Pasal 5.4 Perjanjian SPS) dan
konsisten dalam penerapannya (Pasal 5.5 Perjanjian SPS)
• Perjanjian SPS tidak mengharuskan suatu negara untuk
memiliki dasar ilmiah untuk ALOP-nya, begitu juga untuk
mengekspresikannya dalam istilah kuantitatif
• ALOP adalah pernyataan kebijakan pemerintah dan
merefleksikan harapan masyarakat sehubungan dengan risiko
secara umum dan, khususnya, yang berkaitan dengan
perlindungan terhadap industri pertanian dan lingkungan
Sumber: David Wilson. The Appropriate Level of Protection. AFFA.

19. Konsep ALOP
• Konsep ALOP mendasari kebijakan dan
praktik KARANTINA kontemporer
• Istilah ALOP belum lama diperkenalkan
oleh WTO, tetapi konsepnya tidak baru
• Bagi suatu negara mungkin sulit untuk
secara jelas mendefinisikan ALOP-nya
tetapi memahami konsepnya tidak sulit,
dan harus selalu disadari bahwa tanggung
jawab KARANTINA adalah sangat penting
dalam melindungi wilayah negara terhadap
masuk, berkembang dan menyebarnya
HPHK yang tidak diinginkan
Sumber: David Wilson. The Appropriate Level of Protection. AFFA.

20. Penerapan konsep ALOP
• Tindakan karantina didasarkan pada ALOP dan dirancang
untuk diselaraskan dengan ALOP
• Penentuan ALOP adalah elemen dalam proses
pengambilan keputusan yang secara logis mendahului
pemilihan dan penggunaan tindakan SPS
• Namun, dengan tidak adanya pernyataan terperinci dari
setiap negara yang menggambarkan ALOP-nya secara
tepat, panduan untuk ALOP dapat ditemukan dalam
perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dan
industri melalui kebijakan dan praktik karantina yang telah
dikembangkan dan diadopsi selama bertahun-tahun
Sumber: Gideon Brückner 2011. The OIE judgement of equivalence.

21. ALOP dan Analisis Risiko
• Jika tingkat risiko yang dinilai terkait dengan usulan impor
tidak mencapai ALOP, maka akan diusahakan untuk
mengidentifikasi tindakan-tindakan manajemen risiko yang
dapat mengurangi risiko untuk mencapai ALOP
• Jika tidak tersedia tindakan-tindakan manajemen risiko
yang mengurangi risiko untuk mencapai ALOP, maka
perdagangan tidak akan diizinkan sampai tindakan-
tindakan yang sesuai dapat diidentifikasi
• Jika tersedia tindakan-tindakan untuk mengatasi risiko,
maka impor akan diizinkan sepanjang tindakan-tindakan
manajemen risiko tersebut (atau justifikasi teknis lainnya)
dapat diterapkan
Sumber: https://www.agriculture.gov.au/biosecurity/risk-analysis/conducting/appropriate-level-of-protection

22. ALOP dan ALOR
• Tingkat perlindungan berbanding terbalik dengan risiko,
tetapi bukan risiko itu sendiri
• Risiko nol (atau perlindungan penuh) secara praktis tidak
dapat dicapai karena selalu ada beberapa kemungkinan
introduksi HPHK jika HPHK tersebut ada di negara/wilayah
asalnya
• Risiko introduksi HPHK meningkat dengan meningkatnya
jumlah impor, berarti suatu negara memerlukan kuota
tahunan importasi untuk mempertahankan ALOR
(meskipun secara teknis dapat dijustifikasi, implikasi praktis
dari implementasi persyaratan tersebut mungkin sulit)
Sumber: The WTO Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreemen. Australian Government.

23. Kunci penting ALOP/ALOR
• ALOP merupakan penilaian nilai sosial (societal) yang
merefleksikan risiko maksimal (atau kerugian yang hilang)
dari penyebaran dan/atau berkembangnya patogen yang
dianggap ‘dapat diterima’ (acceptable) oleh suatu negara
• Menetapkan ALOP nasional merupakan keputusan
politik, sehingga para analis risiko tidak menetapkan
ALOP, mereka hanya menggunakannya untuk menentukan
apakah risiko ‘dapat diterima’ atau ‘tidak dapat diterima’
• Risiko ‘dapat diterima’ jika berada dalam ALOP (yaitu sama
dengan atau lebih rendah dari ALOP nasional
• ALOP nasional harus konsisten di semua sektor – baik
untuk tumbuhan, hewan darat dan hewan akuatik

24. Implementasi ALOP dalam
perdagangan internasional
• ALOP dapat dicapai dengan mengurangi risiko
berkembangnya HPHK sampai ke tingkat risko tertentu
yang dapat diterima (ALOR)
• ALOP suatu negara harus dapat memastikan ALOR.
Tingkat risiko ini berbeda untuk setiap negara, tetapi
tidak bisa nol (zero)
• Jika risiko yang ditimbulkan oleh negara pengekspor
dapat diterima oleh suatu negara pengimpor, risiko yang
sama dari negara lain juga harus dapat diterima oleh
negara pengimpor tersebut
Sumber: http://spstraining.pk/spsweb/Trainings/Module1/index-page_id=2032.html

25. ALOP berbeda untuk risiko berbeda
• Penggunaan konsep ALOP dalam Pasal 5 Perjanjian SPS
menunjukkan bahwa ALOP mungkin berbeda untuk risiko
dan situasi yang berbeda di negara manapun
• Pasal 5.5 Perjanjian SPS menyatakan bahwa untuk
konsisiten setiap negara harus memenuhi 3 (tiga) elemen:
- mengadopsi ALOP berbeda untuk sejumlah situasi berbeda;
- ALOP tersebut menunjukkan perbedaan sewenang-wenang
(arbitrary) atau tidak dapat dijustifikasi dalam perlakuan mereka
terhadap situasi berbeda; dan
- Tindakan yang mewujudkan atau mengimplementasikan
perbedaan tersebut mengakibatkan diskriminasi atau restriksi
yang tersama dalam perdagangan internasional
Sumber: http://spstraining.pk/spsweb/Trainings/Module1/index-page_id=2032.html

26. Keterkaitan ALOP dan analisis risiko
• ALOP dan ALOR adalah topik
penting dalam harmonisasi
tindakan-tindakan SPS dalam
perdagangan bilateral
Pilihan
‘Appropriate
Level of
Protection’
(ALOP)
Estimasi
‘Acceptable
Level of
Risk’
(ALOR)
Analisis
Risiko Impor
Risiko
<
ALOR
Analisis dan
pilihan
tindakan
SPS
Tidak
diperlukan
tindakan
SPS
Sumber: Ricardo Sgrillo. Considerations on the Appropriate Level of
Protection, Acceptable Level of Risk and Phytosanitary Measures
Tidak
Ya

27. Ketentuan Komite SPS WTO
dalam penetapan ALOP
1. ALOP harus ditentukan dengan cara cukup jelas sehingga
memungkinkan dilakukan pemeriksaan sejauh mana
tindakan SPS mencapai tingkat perlindungan tersebut
2. ALOP dapat kualitatif atau kuantitatif, meskipun yang
terakhir akan lebih berguna dalam membantu identifikasi
aplikasi yang tidak konsisten
3. ALOP harus diterapkan secara konsisten dari waktu ke
waktu
4. ALOP dapat dimodifikasi pada suatu waktu
5. ALOP dapat dinyatakan sebagai tujuan kebijakan secara
menyeluruh atau untuk situasi tertentu
Sumber: Howard Pharo. Methodologies for risk assessment: state of the art & challenges.

28. Kegunaan ALOP
• ALOP merupakan pernyataan praktis dalam
penentuan kebijakan impor nasional tetapi
juga dalam pelaksanaan Analisis Risiko Impor
(ARI) yang digunakan untuk menginformasikan
keputusan tentang aplikasi impor hewan dan
produk hewan dari luar negeri.
• ALOP dapat digunakan sebagai sarana
untuk menyelesaikan sengketa
perdagangan dengan membandingkan
tingkat risiko yang dapat diterima (ALOR)
oleh negara yang berbeda untuk jenis
produk yang sama (WTO, 1995)

29. Pertimbangan penetapan ALOP (1)
• Keputusan untuk menentukan ALOP tidak hanya didasarkan
pada kriteria biologik tetapi juga dapat memperhitungkan
aspek ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, dan politik
• Contoh:
- Negara memproduksi kurang dari yang dibutuhkan dan oleh
karenanya harus mengimpor untuk mensuplai pasar domestik
(menekan ALOP turun)
- Negara akan kehilangan pasar internasional dengan
berkembangnya HPHK (menekan ALOP naik)
- Importasi akan menurunkan harga produk, mengurangi tekanan
permintaan dan membantu mengurangi tekanan inflasi
(mendorong ALOP turun)
- Perkembangan HPHK akan meningkatkan biaya produksi dan
produk akan kehilangan daya saing (mendorong ALOP turun)

30. Pertimbangan penetapan ALOP (2)
• Contoh (lanjutan):
- Industri nasional harus meningkatkan daya saing produknya
dengan memperbaiki kualitas produk dan menurunkan harga
(mendorong ALOP turun)
- Lapangan kerja baru akan dihasilkan karena kebutuhan
penanganan volume produk yang lebih besar (mendorong
ALOP turun)
- Industri ternak di negara pengimpor memiliki kedudukan
ekonomi yang strategis dan kepentingan sosial yang besar,
dan perkembangan suatu HPHK baru akan menyebabkan
konsekuensi bencana yang besar (mendorong sangat kuat
ALOP naik)
Sumber: Ricardo Sgrillo. Considerations on the Appropriate Level of
Protection, Acceptable Level of Risk and Phytosanitary Measures

31. Contoh: ALOP Australia

32. Australia: Proses Analisis Risiko
Impor (ARI)
• Berdasarkan sains (science-based)
- Tim ARI yang dipilih berdasarkan keahliannya
- Penggunaan pakar eksternal
- Tinjauan sejawat (peer review)
• Transparan
- Informasikan semua ‘stakeholder’ dalam register
- Informasi berbasis web dan file publik untuk setiap ARI
- Proses dan metodologi terbuka dan terdokumentasi
- Konsultasi hal-hal penting terbuka dengan ‘stakeholder’
Sumber: Mary Harwood 2003. Australia’s Import Risk Analysis Process Compared and Contrasted.

33. Australia: Pendekatan Kebijakan
Karantina
• Pendekatan yang diterapkan adalah risiko yang dapat
dikelola (managed-risk) – bukan risiko nol
• Mengurangi risiko masuk, berkembang atau menyebarnya
hama penyakit hewan karantina (HPHK) eksotik sampai
ke tingkat yang sangat rendah (very low level)
• Kebijakan karantina harus didukung oleh sains
- menggunakan proses analisis risiko impor (ARI)
yang saintifik dan transparan
• Keputusan untuk memberlakukan restriksi karantina
terhadap impor harus memperhitungkan baik ARI dan
panduan kebijakan yang terkandung dalam ALOP

34. Konsep ALOP Australia
• Australia menganggap pendekatan konservatif terhadap
risiko sebagai ALOP
• ALOP adalah pernyataan eksplisit atau implisit dari ALOR
suatu negara
• Eksplisit: ALOP dinyatakan dengan jelas dalam kebijakan
dan/atau dokumen resmi. Dalam menghadapi risiko yang
ditimbulkan oleh ancaman terhadap kesehatan dan
kesejahteraan manusia, hewan dan tumbuhan, Australia
memiliki tingkat perlindungan (ALOP) yang sangat tinggi
• Implisit: Ditentukan oleh kelompok kerja analisis risiko
melalui pemeriksaan terhadap sejarah negara di masa lalu
dan kinerja yang berkaitan dengan perdagangan

35. Australia: Proses pencapaian
menuju penetapan ALOP
• Identifikasi, pemetaan dan analisis ‘stakeholder’
- 18 organisasi industri
- 2 komite industri/pemerintah
- 2 organisasi peternak
- 10 institusi pemerintah (Federal dan Negara Bagian)
- 8 institusi penelitian,
- asosiasi profesi
- LSM lingkungan
- institusi manajemen lahan
- kelompok konsumen
- organisasi pribumi (indigenous)
- organisasi kesejahteraan hewan

36. Penetapan ALOP Australia
• Australia memiliki hak kedaulatan untuk menetapkan ALOP
yang merefleksikan kebijakan pemerintah dan ekspektasi
industri dan masyarakat
• ALOP Australia saat ini dikembangkan antara Menteri yang
relevan di tingkat Federal, Negara Bagian, dan Teritori
setelah komite Senat Australia menyelidiki impor ikan
salmon dari Kanada, dimana Kanada memenangkan
banding di WTO terhadap ARI Pemerintah Australia
• Pemerintah Australia, dengan persetujuan pemerintah
Negara Bagian dan Teritori telah menyatakan ALOP-nya
dalam istilah kualitatif
Sumber: https://www.agriculture.gov.au/biosecurity/risk-analysis/conducting/appropriate-level-of-protection

37. Peraturan ALOP Australia
• BIOSECURITY ACT 2015 - SECTION 5
Appropriate Level of Protection (ALOP) for Australia
against biosecurity risks
• ALOP Australia dinyatakan sebagai upaya untuk
memberikan tingkat perlindungan SPS yang tinggi yang
bertujuan untuk mengurangi risiko ke tingkat yang sangat
rendah, tetapi tidak ke tingkat nol (LIHAT MATRIKS)
The Appropriate Level of Protection (or ALOP) for
Australia is a high level of sanitary and phytosanitary
protection aimed at reducing biosecurity risks to a
very low level, but not to zero.

38. Matriks Estimasi Risiko
Kemungkinanmasuk,berkembangdan
menyebarnyaHPHK
High Negligible
risk
Very low
risk
Low risk Moderate
risk
High risk Extreme
risk
Moderate Negligible
risk
Very low
risk
Low risk Moderate
risk
High risk Extreme
risk
Low Negligible
risk
Negligible
risk
Very low
risk
Low risk Moderate
risk
High risk
Very low Negligible
risk
Negligbile
risk
Negligible
risk
Very low
risk
Low risk Moderate
risk
Extremely
low
Negligible
risk
Negligible
risk
Negligible
risk
Negligible
risk
Very low
risk
Low risk
Negligible Negligible
risk
Negligible
risk
Negligible
risk
Negligible
risk
Negligible
risk
Very low
risk
Negligible
risk
Very low Low Moderate High Extreme
Konsekuensi masuk, berkembang dan menyebarnya HPHK

39. Pembacaan Matriks Risiko
• Jika analisis yang dilakukan menunjukkan Estimasi Risiko
yang ditimbulkan oleh hama atau penyakit berada pada
atau di bawah ‘sangat rendah’ (very low) dalam matriks,
risiko itu dianggap dapat diterima tanpa Australia perlu
memberlakukan tindakan-tindakan SPS.
• Ini tidak berarti bahwa tindakan karantina umum dapat
tidak diterapkan, terutama dimana tingkat ketidakpastian
yang tinggi berlaku pada setiap skenario risiko
• Jika Estimasi Risiko jatuh di atas ‘sangat rendah’ (very
low) pada matriks, maka tindakan mitigasi dapat dilakukan
untuk mengurangi risiko menjadi ‘sangat rendah’ (very low)
Sumber: Mark Burgman et al. 2010. Comparing Biosecurity Risk Assessment Systems.

40. Australia: Manfaat ALOP ditetapkan
dalam peraturan perundangan
• Dengan mengesahkan ALOP Australia, Parlemen Australia
telah memberikan pernyataan yang jelas bahwa Parlemen
mengharapkan Menteri dan Departement of Agriculture
Pemerintah Australia untuk mengelola komponen sistem
biosekuriti yang bertanggung jawab sedemikian rupa
untuk mencapai ALOP yang diperlukan
• Oleh karena itu, hal ini harus diikuti dengan tingkat
pendanaan komponen-komponen sistem biosekuriti yang
diperlukan yang cukup untuk mempertahankan ALOP
Sumber: Wendy Craik et al. 2017. Priorities for Australia’s biosecurity system. An independent review
of the capacity of the national biosecurity system and its underpinning intergovernmental agreement..

41. Penutup
• Hak untuk menetapkan ALOP secara fleksibel, dibarengi
juga dengan beberapa kewajiban, termasuk bahwa ALOP
harus diterapkan secara konsisten dan harus
meminimalkan efek negatif terhadap perdagangan
• Perjanjian SPS tidak membatasi penetapan ALOP.
Berbagai nilai dan pertimbangan kepentingan nasional -
sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, politik - dapat
diterapkan dalam menetapkan ALOP
• ALOP juga harus diterapkan secara konsisten dan
transparan di situasi risiko impor yang berbeda
• Sampai saat ini, tidak ada negara yang menyatakan
ALOP-nya dengan ketepatan (precision) yang tinggi

42. Terima kasih