SlideShare a Scribd company logo
O U T L I N E
Tren pertumbuhan sektor peternakan
global
Peranan OIE
Peranan karantina hewan
Analisa risiko
Kebijakan importasi
Tren permintaan produk hewan
Kenaikan konsumsi yang diharapkan per
kapita antara sekarang dan 2100
Daging : faktor 2,5; negara-negara berkembang
faktor 5
Telur: faktor 3; negara-negara berkembang
faktor 8
Susu: faktor 2; negara-negara berkembang
faktor 5
Skenario konsumsi total produk ternak
Susu
Telur
Daging ayam
Daging domba
dan kambing
Daging babi
Daging sapi
Komsumsi(juta/ton/tahun)
Tren pertumbuhan sektor
peternakan global
1. Peningkatan yang kuat dari populasi hewan
secara global
2. Perbedaan regional dalam peningkatan produksi
daging sapi, babi dan unggas berdasarkan
preferensi budaya, agama atau nutrisional
3. Perbedaan antara negara-negara berkembang
dan negara-negara maju
4. Peningkatan yang kuat sistim industri peternakan
Organisasi Kesehatan Hewan Dunia
(World organisation for animal health)
12 rue de Prony
75017 Paris, France
Tel: 33 (0)1 44 15 18 88
Fax: 33 (0)1 42 67 09 87
Email: oie@oie.int
http://www.oie.int
Office International des Epizooties (OIE)
Organisasi Kesehatan Hewan Dunia
Suatu organisasi antar pemerintah
(intergovernmental organisation)
• Didirikan tahun 1924 – sebelum berdirinya Badan
Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations)
• 167 negara anggota
• Kantor pusat di Paris
• 5 perwakilan regional
Tujuan Organisasi Kesehatan
Hewan Dunia (OIE)
Memastikan transparansi situasi kesehatan hewan global
Mengumpulkan, menganalisa dan menyebarkan informasi
veteriner
Dalam kaitan mandat WTO, pengamanan (safeguard)
perdagangan dunia melalui standar kesehatan untuk
hewan dan produk hewan
Menyediakan keahlian dan mendorong pendekatan
internasional terkoordinasi terhadap wabah penyakit
Memperkuat sistim kesehatan hewan (veterinary services)
Kesejahteraan hewan dan keamanan pangan hewani
Mengapa standar diperlukan?
‘International public good’
Harmonisasi aspek kesehatan perdagangan internasional
➢ Timbulnya wabah penyakit berkurang
Memperkuat harmonisasi legislasi nasional dan tindakan
pengendalian
➢ Hambatan yang tidak dapat dijustifikasi berkurang
Promosi perdagangan yang adil (fair)
➢ Keuntungan terutama bagi negara-negara berkembang
Pengaruh terhadap standar
dari negara pengekspor untuk mengurangi
hambatan
dari negara pengimpor untuk perlindungan
maksimum
dari produsen / konsumen / LSM
untuk tujuan ilmiah
Standar dan pedoman OIE
OIE Terrestrial dan Aquatic Codes
Rekomendasi tindakan kesehatan yang digunakan
oleh kelembagaan veteriner yang berwenang
➢ membuat peraturan kesehatan untuk importasi
hewan dan produk hewan yang aman
➢ sekaligus juga mencegah hambatan perdagangan
yang tidak dapat dijustifikasi
Mempertahankan status penyakit dengan tindakan
terhadap komoditi yang berdasarkan pada risiko
(risk based measures)
Prinsip-prinsip dalam OIE Codes
Mematuhi kewajiban terhadap WTO
Dasar ilmiah untuk rekomendasi
Tindakan kesehatan tertentu perlu memperhitungkan
semua faktor yang relevan di negara pengekspor
– kebijakan impor
– sejarah perdagangan
– sistem surveilans penyakit dan sejarah pelaporan
– kualitas sistim kesehatan hewan (veterinary services)
– konsep zoning / kompartementalisasi
– etika sertifikasi veteriner – kredibilitas
Daftar penyakit OIE
Daftar A and B – berakhir tahun 2004
Satu daftar – Daftar Penyakit OIE (OIE Listed
Diseases):
– Penyakit multi spesies – 16
– Penyakit sapi – 18
– Penyakit domba & kambing – 13
– Penyakit kuda – 16
– Penyakit babi – 9
– Penyakit unggas – 15
– Penyakit logomorph – 3
Daftar penyakit OIE
• Satu daftar – OIE Listed Diseases: (bersambung…)
– Penyakit lebah – 5
– Penyakit ikan – 16
– Penyakit molluska – 11
– Penyakit crustacean – 8
– Lain-lain – 1
Kriteria untuk daftar suatu
penyakit tertentu
Penyebaran internasional
Penyebaran secara nyata di antara populasi
yang naif
Potensi zoonosis ATAU
Penyakit baru muncul (emerging diseases)
Notifikasi penyakit
Notifikasi 24 jam:
– Kasus pertama dari suatu penyakit atau infeksi dalam
daftar OIE
– Kejadian berulang dari suatu penyakit dalam daftar OIE
setelah wabah berakhir
– Strain baru dari suatu agen penyakit dalam daftar OIE
– Perubahan dalam morbiditas/mortalitas
– Perubahan dalam patogenisitas atau selang hospes
– Suatu penyakit baru muncul (emerging disease)
Notifikasi Penyakit
Mingguan:
– Laporan lanjutan setelah nofikasi darurat (kejadian
laporan 24 jam) sampaipenyakit berhenti atau
menjadi endemik
Laporan 6 bulan:
– Epidemiologi penyakit endemik dalam daftar OIE
Tahunan:
– Kuesioner dengan informasi yang signifikan untuk
negara lain
Konsekuensi negatif
ekonomi dan sosial yang
tinggi
Kehilangan sumber
kehidupan
Peningkatan kemiskinan
Penyakit hewan:
Konsekuensi ekonomi dan sosial
Meminimalkan ancaman Emerging
Animal Diseases
Sistem kewaspadaan dini (Early warning systems)
Deteksi dini (Early detection)
• Kesadaran masyarakat (public awareness)
• Kualitas yang tinggi dari Veterinary Services
Notifikasi yang cepat dan transparan
• Rantai komando nasional yang memadai (national
chain of command)
Peranan Karantina
Importasi hewan dan produknya dari negara lain
akan memberikan peluang bagi hama atau agen
penyakit terbawa ke suatu negara
Importasi tersebut dapat mempengaruhi kehidupan
dan kesehatan manusia dan hewan, dan pada
gilirannya kehidupan ekonomi di negara tersebut
Rejim karantina dari suatu negara memegang
peranan penting dalam mengelola dan mengurangi
risiko hama dan penyakit
Pendekatan Dasar Ilmiah
Rejim karantina harus mematuhi persyaratan Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO) yang terbit setelah
berakhirnya Perjanjian Perdagangan Multilateral Putaran
Uruguay tahun 1995
Aspek mendasar dari persyaratan ini adalah perlunya
pendekatan dasar ilmiah (science-based approach) untuk
menetapkan tindakan-tindakan yang berpotensi
menghambat perdagangan hewan dan produknya
Pendekatan ini secara umum digambarkan sebagai
Analisa Risiko Impor (Import Risk Analysis)
Perjanjian SPS
Perjanjian WTO mengenai Aplikasi Tindakan Sanitary dan
Phytosanitary (Perjanjian SPS) mengakui legitimasi negara-
negara anggota dalam menggunakan tindakan-tindakan yang
diperlukan untuk melindungi dari risiko yang membahayakan
kehidupan dan kesehatan manusia dan hewan, juga untuk
melindungi produsen domestik dalam persaingan
perdagangan internasional
Perjanjian tersebut memberikan hak kepada negara-negara
anggota untuk mengambil suatu ‘tindakan SPS’
(SPS measure) dan menentukan
‘tingkat perlindungan yang
memadai’ (appropriate level of
protection) atau ‘tingkat risiko
yang masih dapat diterima (the
acceptable level of risk)
Tindakan karantina
Tindakan karantina yang berkaitan dengan risiko hama
dan penyakit meliputi pembandingan (tradeoffs) – antara
biaya dan keuntungan (costs and benefits) – antara
ekonomi dan masyarakat (termasuk produsen dan
konsumen)
Suatu pembandingan yang nyata dari suatu tindakan
penghentian impor (import ban) adalah antara keuntungan
yang diperoleh dari tindakan mengurangi risiko dari hama
atau penyakit tertentu – dimana dalam banyak kasus
sifatnya substansial – dengan
keuntungan dari mendapatkan
produk yang lebih murah atau
berbeda
Kebijakan dan rekomendasi
tindakan karantina
Pengembangan kebijakan dan rekomendasi tindakan
karantina harus berlandaskan kepada analisa risiko
yang berdasar ilmiah (scientifically-based risk analysis)
Karantina harus menggunakan proses tertentu yang
memastikan bahwa Analisa Risiko Impor (ARI) yang
sifatnya konsultatif (consultative), berdasar ilmiah
(scientifically-based), bebas dari ketergantungan politik
(politically independent), transparan, konsisten,
harmonis dan dapat dituntut (subject to appeal)
Konteks pengambilan keputusan
Tanggung jawab domestik
➢ peraturan biosekuriti / karantina
➢ kebijakan pemerintah
Tanggung jawab internasional
➢ perjanjian WTO SPS
➢ OIE Codes
Prinsip-prinsip
➢ tujuan ilmiah (scientific objectivity)
➢ transparansi
➢ konsistensi
➢ tidak ada ‘risiko nol’ (zero risk)
Identifikasi masalah
Komoditas
➢ Komoditas apa yang diperdagangkan?
➢ Metoda produksi / pengolahan komersial yang
biasanya digunakan?
Sumber (lebih dari satu)
➢ zona/kompartemen, satu negara atau banyak negara?
Penggunaan di negara pengimpor?
Volume perdagangan (apabila mungkin)
Komoditas
Komoditas ‘aman’ (safe commodities)
– apabila mengizinkan impor atau transit dari komoditas
ini, maka tidak diperlukan persyaratan tertentu dan juga
tidak tergantung kepada status penyakit di negara/zona
pengekspor
Komoditas ‘tidak aman’ (unsafe commodities)
– apabila mengizinkan impor atau transit dari komoditas
ini, maka diperlukan persyaratan yang tercantum dalam
OIE Code yang relevan dengan status penyakit di
negara/zona pengekspor
Komoditas aman
Komoditas ‘aman’ untuk PMK
• embryo sapi
Komoditas ‘aman’ untuk BSE
• semen sapi
• susu
• daging tanpa tulang otot skeletal
Komoditas ‘aman’ untuk AI
• ??
Perdagangan yang aman
Keamanan perdagangan (trade safety):
– Sertifikat veteriner internasional (International veterinary
certificates/IVC)
– IVC yang dapat dipercaya
 deteksi dini penyakit hewan
 rantai informasi dan komando yang dapat dipercaya
– dari peternakan sampai ke titik ekspor (from the farm to the
export point)
– “Without good VS, all ICVs are only paper”
Keuntungan nasional (national benefits):
– VS mengikuti standar OIE (implementasi standar internasional)
➔ perbaikan hewan domestik dan kesehatan masyarakat
➔ peningkatan pengamanan hewan dan produksi pangan
hewani
➔ penurunan malnutrisi dan kemiskinan
OIE listed Diseases
Analisa Risiko Impor (Import
Risk Analysis)
• Penilaian Risiko (Risk assessment)
• Evaluasi siskeswannas (Evaluation of
Veterinary Services)
• Zoning/regionalisasi
• Surveilans epidemiologik
Zoning & kompartementalisasi
Fokus: mempertahankan kesehatan dari suatu
subpopulasi dalam batasan suatu negara
Zoning:
– Diberlakukan terhadap suatu subpopulasi yang
ditetapkan berdasarkan geografis
Kompartementalisasi:
– Diberlakukan terhadap suatu subpopulasi
berdasarkan sistim manajemen dan biosekuriti
Perubahan BSE Code
Sistim tiga kategori
– Risiko dapat diabaikan tanpa perlu mitigasi
– Risiko dapat diabaikan dengan mitigasi
– Risiko tidak dapat ditentukan
Daftar produk aman
– Tambahkan otot skeletal yang tanpa tulang
• (tetapi tidak MSM)
– Tambahkan darah dan produk darah
– Kulit (skins and hides) –
cabut semua hambatan
terhadap kulit dari kepala
Avian Influenza – Kepentingan
untuk kode yang akan direvisi
Code yang lalu – hanya HPAI
– Interupsi perdagangan international
Sasaran LPAI: H5 dan H7
– Risiko mutasi dari ‘low pathogenic’ virus H5/H7 ke
‘highly pathogenic’ virus H5/H7
– Risiko ‘re-assortment’ yang akan terus berlangsung
menjadi agen patogenik untuk manusia
Perubahan Avian Influenza Code
• Notifiable AI (NAI) pada unggas:
– Setiap HPAI (berdasarkan uji patogenisitas)
– HPNAI
– Semua non-patogenik H5 dan H7 – LPNAI
Perubahan Avian Influenza Code
Rekomendasi perdagangan komoditas
– Berdasarkan status negara/zona/kompartemen
– Mengizinkan perdagangan daging unggas dan telur
dari zona LPNAI
Tindakan perdagangan bergantung kepada:
– Status NAI dari negara/zona atau kompartemen
– Komoditas yang diperdagangkan
– Prosedur perlakuan atau mitigasi yang digunakan
Penetapan status AI
Status NAI dari negara/zona/kompartemen
– Risk assessment dari semua faktor timbulnya
kejadian NAI
NAI wajib dilaporkan di seluruh negara
– Kasus yang dicurigai disampaikan untuk uji
laboratorium
Surveilans NAI
– Dapat dilihat pada Appendix
Negara/zona/kompartemen bebas NAI
NAI tidak ada selama 12 bulan terakhir
– (vs. 3 tahun) atau;
Apabila sebelumnya bebas, 3 bulan setelah
pemusnahan unggas terinfeksi terakhir dan
desinfeksi seluruh bangunan peternakan yang
tertular
– (vs. 6 bulan)
Perbedaan respon antara HPNAI dan LPNAI
Negara/zona/kompartemen bebas HPNAI
HPNAI tidak ada selama 12 bulan terakhir
– (vs. 3 tahun) atau;
Apabila sebelumnya bebas, 3 bulan setelah
pemusnahan unggas terinfeksi terakhir dan
disinfeksi semua bangunan peternakan yang
tertular
– (vs. 6 bulan)
Tidak bergantung kepada keberadaan LPNAI
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTAN, Bogor, 1 Agustus 2007

More Related Content

What's hot

Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014
Tata Naipospos
 
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
Tata Naipospos
 
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...
Tata Naipospos
 
Pendekatan Berbasis Komoditi dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Maret...
Pendekatan Berbasis Komoditi dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Maret...Pendekatan Berbasis Komoditi dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Maret...
Pendekatan Berbasis Komoditi dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Maret...
Tata Naipospos
 
Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006
Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006
Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006
Tata Naipospos
 
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
Tata Naipospos
 
Potensi Risiko BSE Terkait Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan - Ditkeswan, 12 O...
Potensi Risiko BSE Terkait Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan - Ditkeswan, 12 O...Potensi Risiko BSE Terkait Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan - Ditkeswan, 12 O...
Potensi Risiko BSE Terkait Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan - Ditkeswan, 12 O...
Tata Naipospos
 
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Tata Naipospos
 
Zona Bebas PMK di Brazil - Jakarta, Februari 2018
Zona Bebas PMK di Brazil - Jakarta, Februari 2018Zona Bebas PMK di Brazil - Jakarta, Februari 2018
Zona Bebas PMK di Brazil - Jakarta, Februari 2018
Tata Naipospos
 
Lecture 2 kesehatan perlind tanam - ltr blkg karantina
Lecture 2 kesehatan perlind tanam - ltr blkg karantinaLecture 2 kesehatan perlind tanam - ltr blkg karantina
Lecture 2 kesehatan perlind tanam - ltr blkg karantina
Andrew Hutabarat
 
Calon Dokter Hewan Sebagai Garda Keamanan Pangan - Kegiatan Mahasiswa FKH IPB...
Calon Dokter Hewan Sebagai Garda Keamanan Pangan - Kegiatan Mahasiswa FKH IPB...Calon Dokter Hewan Sebagai Garda Keamanan Pangan - Kegiatan Mahasiswa FKH IPB...
Calon Dokter Hewan Sebagai Garda Keamanan Pangan - Kegiatan Mahasiswa FKH IPB...
Tata Naipospos
 

What's hot (11)

Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014
 
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
 
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...
 
Pendekatan Berbasis Komoditi dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Maret...
Pendekatan Berbasis Komoditi dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Maret...Pendekatan Berbasis Komoditi dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Maret...
Pendekatan Berbasis Komoditi dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Maret...
 
Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006
Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006
Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006
 
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
 
Potensi Risiko BSE Terkait Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan - Ditkeswan, 12 O...
Potensi Risiko BSE Terkait Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan - Ditkeswan, 12 O...Potensi Risiko BSE Terkait Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan - Ditkeswan, 12 O...
Potensi Risiko BSE Terkait Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan - Ditkeswan, 12 O...
 
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
 
Zona Bebas PMK di Brazil - Jakarta, Februari 2018
Zona Bebas PMK di Brazil - Jakarta, Februari 2018Zona Bebas PMK di Brazil - Jakarta, Februari 2018
Zona Bebas PMK di Brazil - Jakarta, Februari 2018
 
Lecture 2 kesehatan perlind tanam - ltr blkg karantina
Lecture 2 kesehatan perlind tanam - ltr blkg karantinaLecture 2 kesehatan perlind tanam - ltr blkg karantina
Lecture 2 kesehatan perlind tanam - ltr blkg karantina
 
Calon Dokter Hewan Sebagai Garda Keamanan Pangan - Kegiatan Mahasiswa FKH IPB...
Calon Dokter Hewan Sebagai Garda Keamanan Pangan - Kegiatan Mahasiswa FKH IPB...Calon Dokter Hewan Sebagai Garda Keamanan Pangan - Kegiatan Mahasiswa FKH IPB...
Calon Dokter Hewan Sebagai Garda Keamanan Pangan - Kegiatan Mahasiswa FKH IPB...
 

Similar to Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTAN, Bogor, 1 Agustus 2007

Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Tata Naipospos
 
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. IV - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. IV - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. IV - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. IV - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...
Tata Naipospos
 
Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016
Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016
Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016
Tata Naipospos
 
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tata Naipospos
 
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019
Tata Naipospos
 
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Tata Naipospos
 
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Tata Naipospos
 
Pentingnya Analisis Risiko Dalam Fungsi Karantina Hewan - Pusat KH dan Kehani...
Pentingnya Analisis Risiko Dalam Fungsi Karantina Hewan - Pusat KH dan Kehani...Pentingnya Analisis Risiko Dalam Fungsi Karantina Hewan - Pusat KH dan Kehani...
Pentingnya Analisis Risiko Dalam Fungsi Karantina Hewan - Pusat KH dan Kehani...
Tata Naipospos
 
Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...
Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...
Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...
Tata Naipospos
 
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Tata Naipospos
 
Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...
Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...
Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...
Tata Naipospos
 
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Tata Naipospos
 
Perspektif Indonesia Dari Aspek Kesehatan Hewan Terhadap Uni Eropa Single Ent...
Perspektif Indonesia Dari Aspek Kesehatan Hewan Terhadap Uni Eropa Single Ent...Perspektif Indonesia Dari Aspek Kesehatan Hewan Terhadap Uni Eropa Single Ent...
Perspektif Indonesia Dari Aspek Kesehatan Hewan Terhadap Uni Eropa Single Ent...
Tata Naipospos
 
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Tata Naipospos
 
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
Tata Naipospos
 
Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...
Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...
Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...
Tata Naipospos
 
Risiko Impor Daging Kerbau dan Perlindungan Peternak - LSM PATAKA, Jakarta, 1...
Risiko Impor Daging Kerbau dan Perlindungan Peternak - LSM PATAKA, Jakarta, 1...Risiko Impor Daging Kerbau dan Perlindungan Peternak - LSM PATAKA, Jakarta, 1...
Risiko Impor Daging Kerbau dan Perlindungan Peternak - LSM PATAKA, Jakarta, 1...
Tata Naipospos
 
Tuntutan dan Peluang Dokter Hewan Dalam Kesehatan Hewan dan Perdagangan Bebas...
Tuntutan dan Peluang Dokter Hewan Dalam Kesehatan Hewan dan Perdagangan Bebas...Tuntutan dan Peluang Dokter Hewan Dalam Kesehatan Hewan dan Perdagangan Bebas...
Tuntutan dan Peluang Dokter Hewan Dalam Kesehatan Hewan dan Perdagangan Bebas...
Tata Naipospos
 
Persyaratan Negara Asal Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) - Bimtek Auditor Ditkes...
Persyaratan Negara Asal Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) - Bimtek Auditor Ditkes...Persyaratan Negara Asal Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) - Bimtek Auditor Ditkes...
Persyaratan Negara Asal Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) - Bimtek Auditor Ditkes...
Tata Naipospos
 
Workshop Sistem Penerapan Kesejahteraan Hewan - Ditkesmavet, Ditjen PKH, Bogo...
Workshop Sistem Penerapan Kesejahteraan Hewan - Ditkesmavet, Ditjen PKH, Bogo...Workshop Sistem Penerapan Kesejahteraan Hewan - Ditkesmavet, Ditjen PKH, Bogo...
Workshop Sistem Penerapan Kesejahteraan Hewan - Ditkesmavet, Ditjen PKH, Bogo...
Tata Naipospos
 

Similar to Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTAN, Bogor, 1 Agustus 2007 (20)

Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
 
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. IV - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. IV - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. IV - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. IV - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...
 
Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016
Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016
Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016
 
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
 
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019
 
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
 
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
 
Pentingnya Analisis Risiko Dalam Fungsi Karantina Hewan - Pusat KH dan Kehani...
Pentingnya Analisis Risiko Dalam Fungsi Karantina Hewan - Pusat KH dan Kehani...Pentingnya Analisis Risiko Dalam Fungsi Karantina Hewan - Pusat KH dan Kehani...
Pentingnya Analisis Risiko Dalam Fungsi Karantina Hewan - Pusat KH dan Kehani...
 
Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...
Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...
Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...
 
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
 
Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...
Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...
Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...
 
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
 
Perspektif Indonesia Dari Aspek Kesehatan Hewan Terhadap Uni Eropa Single Ent...
Perspektif Indonesia Dari Aspek Kesehatan Hewan Terhadap Uni Eropa Single Ent...Perspektif Indonesia Dari Aspek Kesehatan Hewan Terhadap Uni Eropa Single Ent...
Perspektif Indonesia Dari Aspek Kesehatan Hewan Terhadap Uni Eropa Single Ent...
 
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
 
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
 
Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...
Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...
Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...
 
Risiko Impor Daging Kerbau dan Perlindungan Peternak - LSM PATAKA, Jakarta, 1...
Risiko Impor Daging Kerbau dan Perlindungan Peternak - LSM PATAKA, Jakarta, 1...Risiko Impor Daging Kerbau dan Perlindungan Peternak - LSM PATAKA, Jakarta, 1...
Risiko Impor Daging Kerbau dan Perlindungan Peternak - LSM PATAKA, Jakarta, 1...
 
Tuntutan dan Peluang Dokter Hewan Dalam Kesehatan Hewan dan Perdagangan Bebas...
Tuntutan dan Peluang Dokter Hewan Dalam Kesehatan Hewan dan Perdagangan Bebas...Tuntutan dan Peluang Dokter Hewan Dalam Kesehatan Hewan dan Perdagangan Bebas...
Tuntutan dan Peluang Dokter Hewan Dalam Kesehatan Hewan dan Perdagangan Bebas...
 
Persyaratan Negara Asal Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) - Bimtek Auditor Ditkes...
Persyaratan Negara Asal Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) - Bimtek Auditor Ditkes...Persyaratan Negara Asal Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) - Bimtek Auditor Ditkes...
Persyaratan Negara Asal Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) - Bimtek Auditor Ditkes...
 
Workshop Sistem Penerapan Kesejahteraan Hewan - Ditkesmavet, Ditjen PKH, Bogo...
Workshop Sistem Penerapan Kesejahteraan Hewan - Ditkesmavet, Ditjen PKH, Bogo...Workshop Sistem Penerapan Kesejahteraan Hewan - Ditkesmavet, Ditjen PKH, Bogo...
Workshop Sistem Penerapan Kesejahteraan Hewan - Ditkesmavet, Ditjen PKH, Bogo...
 

More from Tata Naipospos

Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...
Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...
Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...
Tata Naipospos
 
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Tata Naipospos
 
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Tata Naipospos
 
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Tata Naipospos
 
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Tata Naipospos
 
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Tata Naipospos
 
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Tata Naipospos
 
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Tata Naipospos
 
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Tata Naipospos
 
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Tata Naipospos
 
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Tata Naipospos
 
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Tata Naipospos
 
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Tata Naipospos
 
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Tata Naipospos
 
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Tata Naipospos
 
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
Tata Naipospos
 
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Tata Naipospos
 
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Tata Naipospos
 
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Tata Naipospos
 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Tata Naipospos
 

More from Tata Naipospos (20)

Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...
Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...
Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...
 
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
 
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
 
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
 
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
 
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
 
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
 
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
 
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
 
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
 
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
 
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
 
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
 
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
 
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
 
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
 
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
 
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
 
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
 

Recently uploaded

ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
mohfedri24
 
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenUNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
AdrianAgoes9
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
kinayaptr30
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Galang Adi Kuncoro
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
ozijaya
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
safitriana935
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
setiatinambunan
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
asyi1
 
2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx
2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx
2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx
arianferdana
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Rima98947
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
UmyHasna1
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
mattaja008
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
UditGheozi2
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
gloriosaesy
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
widyakusuma99
 
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdfTabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
ppgpriyosetiawan43
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
SurosoSuroso19
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
rohman85
 

Recently uploaded (20)

ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
 
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenUNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
 
2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx
2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx
2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
 
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdfTabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
 

Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTAN, Bogor, 1 Agustus 2007

  • 1.
  • 2. O U T L I N E Tren pertumbuhan sektor peternakan global Peranan OIE Peranan karantina hewan Analisa risiko Kebijakan importasi
  • 3. Tren permintaan produk hewan Kenaikan konsumsi yang diharapkan per kapita antara sekarang dan 2100 Daging : faktor 2,5; negara-negara berkembang faktor 5 Telur: faktor 3; negara-negara berkembang faktor 8 Susu: faktor 2; negara-negara berkembang faktor 5
  • 4. Skenario konsumsi total produk ternak Susu Telur Daging ayam Daging domba dan kambing Daging babi Daging sapi Komsumsi(juta/ton/tahun)
  • 5. Tren pertumbuhan sektor peternakan global 1. Peningkatan yang kuat dari populasi hewan secara global 2. Perbedaan regional dalam peningkatan produksi daging sapi, babi dan unggas berdasarkan preferensi budaya, agama atau nutrisional 3. Perbedaan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju 4. Peningkatan yang kuat sistim industri peternakan
  • 6. Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (World organisation for animal health) 12 rue de Prony 75017 Paris, France Tel: 33 (0)1 44 15 18 88 Fax: 33 (0)1 42 67 09 87 Email: oie@oie.int http://www.oie.int
  • 7. Office International des Epizooties (OIE) Organisasi Kesehatan Hewan Dunia Suatu organisasi antar pemerintah (intergovernmental organisation) • Didirikan tahun 1924 – sebelum berdirinya Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations) • 167 negara anggota • Kantor pusat di Paris • 5 perwakilan regional
  • 8. Tujuan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) Memastikan transparansi situasi kesehatan hewan global Mengumpulkan, menganalisa dan menyebarkan informasi veteriner Dalam kaitan mandat WTO, pengamanan (safeguard) perdagangan dunia melalui standar kesehatan untuk hewan dan produk hewan Menyediakan keahlian dan mendorong pendekatan internasional terkoordinasi terhadap wabah penyakit Memperkuat sistim kesehatan hewan (veterinary services) Kesejahteraan hewan dan keamanan pangan hewani
  • 9. Mengapa standar diperlukan? ‘International public good’ Harmonisasi aspek kesehatan perdagangan internasional ➢ Timbulnya wabah penyakit berkurang Memperkuat harmonisasi legislasi nasional dan tindakan pengendalian ➢ Hambatan yang tidak dapat dijustifikasi berkurang Promosi perdagangan yang adil (fair) ➢ Keuntungan terutama bagi negara-negara berkembang
  • 10. Pengaruh terhadap standar dari negara pengekspor untuk mengurangi hambatan dari negara pengimpor untuk perlindungan maksimum dari produsen / konsumen / LSM untuk tujuan ilmiah
  • 12. OIE Terrestrial dan Aquatic Codes Rekomendasi tindakan kesehatan yang digunakan oleh kelembagaan veteriner yang berwenang ➢ membuat peraturan kesehatan untuk importasi hewan dan produk hewan yang aman ➢ sekaligus juga mencegah hambatan perdagangan yang tidak dapat dijustifikasi Mempertahankan status penyakit dengan tindakan terhadap komoditi yang berdasarkan pada risiko (risk based measures)
  • 13. Prinsip-prinsip dalam OIE Codes Mematuhi kewajiban terhadap WTO Dasar ilmiah untuk rekomendasi Tindakan kesehatan tertentu perlu memperhitungkan semua faktor yang relevan di negara pengekspor – kebijakan impor – sejarah perdagangan – sistem surveilans penyakit dan sejarah pelaporan – kualitas sistim kesehatan hewan (veterinary services) – konsep zoning / kompartementalisasi – etika sertifikasi veteriner – kredibilitas
  • 14. Daftar penyakit OIE Daftar A and B – berakhir tahun 2004 Satu daftar – Daftar Penyakit OIE (OIE Listed Diseases): – Penyakit multi spesies – 16 – Penyakit sapi – 18 – Penyakit domba & kambing – 13 – Penyakit kuda – 16 – Penyakit babi – 9 – Penyakit unggas – 15 – Penyakit logomorph – 3
  • 15. Daftar penyakit OIE • Satu daftar – OIE Listed Diseases: (bersambung…) – Penyakit lebah – 5 – Penyakit ikan – 16 – Penyakit molluska – 11 – Penyakit crustacean – 8 – Lain-lain – 1
  • 16. Kriteria untuk daftar suatu penyakit tertentu Penyebaran internasional Penyebaran secara nyata di antara populasi yang naif Potensi zoonosis ATAU Penyakit baru muncul (emerging diseases)
  • 17. Notifikasi penyakit Notifikasi 24 jam: – Kasus pertama dari suatu penyakit atau infeksi dalam daftar OIE – Kejadian berulang dari suatu penyakit dalam daftar OIE setelah wabah berakhir – Strain baru dari suatu agen penyakit dalam daftar OIE – Perubahan dalam morbiditas/mortalitas – Perubahan dalam patogenisitas atau selang hospes – Suatu penyakit baru muncul (emerging disease)
  • 18. Notifikasi Penyakit Mingguan: – Laporan lanjutan setelah nofikasi darurat (kejadian laporan 24 jam) sampaipenyakit berhenti atau menjadi endemik Laporan 6 bulan: – Epidemiologi penyakit endemik dalam daftar OIE Tahunan: – Kuesioner dengan informasi yang signifikan untuk negara lain
  • 19. Konsekuensi negatif ekonomi dan sosial yang tinggi Kehilangan sumber kehidupan Peningkatan kemiskinan Penyakit hewan: Konsekuensi ekonomi dan sosial
  • 20. Meminimalkan ancaman Emerging Animal Diseases Sistem kewaspadaan dini (Early warning systems) Deteksi dini (Early detection) • Kesadaran masyarakat (public awareness) • Kualitas yang tinggi dari Veterinary Services Notifikasi yang cepat dan transparan • Rantai komando nasional yang memadai (national chain of command)
  • 21. Peranan Karantina Importasi hewan dan produknya dari negara lain akan memberikan peluang bagi hama atau agen penyakit terbawa ke suatu negara Importasi tersebut dapat mempengaruhi kehidupan dan kesehatan manusia dan hewan, dan pada gilirannya kehidupan ekonomi di negara tersebut Rejim karantina dari suatu negara memegang peranan penting dalam mengelola dan mengurangi risiko hama dan penyakit
  • 22. Pendekatan Dasar Ilmiah Rejim karantina harus mematuhi persyaratan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang terbit setelah berakhirnya Perjanjian Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay tahun 1995 Aspek mendasar dari persyaratan ini adalah perlunya pendekatan dasar ilmiah (science-based approach) untuk menetapkan tindakan-tindakan yang berpotensi menghambat perdagangan hewan dan produknya Pendekatan ini secara umum digambarkan sebagai Analisa Risiko Impor (Import Risk Analysis)
  • 23. Perjanjian SPS Perjanjian WTO mengenai Aplikasi Tindakan Sanitary dan Phytosanitary (Perjanjian SPS) mengakui legitimasi negara- negara anggota dalam menggunakan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi dari risiko yang membahayakan kehidupan dan kesehatan manusia dan hewan, juga untuk melindungi produsen domestik dalam persaingan perdagangan internasional Perjanjian tersebut memberikan hak kepada negara-negara anggota untuk mengambil suatu ‘tindakan SPS’ (SPS measure) dan menentukan ‘tingkat perlindungan yang memadai’ (appropriate level of protection) atau ‘tingkat risiko yang masih dapat diterima (the acceptable level of risk)
  • 24. Tindakan karantina Tindakan karantina yang berkaitan dengan risiko hama dan penyakit meliputi pembandingan (tradeoffs) – antara biaya dan keuntungan (costs and benefits) – antara ekonomi dan masyarakat (termasuk produsen dan konsumen) Suatu pembandingan yang nyata dari suatu tindakan penghentian impor (import ban) adalah antara keuntungan yang diperoleh dari tindakan mengurangi risiko dari hama atau penyakit tertentu – dimana dalam banyak kasus sifatnya substansial – dengan keuntungan dari mendapatkan produk yang lebih murah atau berbeda
  • 25. Kebijakan dan rekomendasi tindakan karantina Pengembangan kebijakan dan rekomendasi tindakan karantina harus berlandaskan kepada analisa risiko yang berdasar ilmiah (scientifically-based risk analysis) Karantina harus menggunakan proses tertentu yang memastikan bahwa Analisa Risiko Impor (ARI) yang sifatnya konsultatif (consultative), berdasar ilmiah (scientifically-based), bebas dari ketergantungan politik (politically independent), transparan, konsisten, harmonis dan dapat dituntut (subject to appeal)
  • 26. Konteks pengambilan keputusan Tanggung jawab domestik ➢ peraturan biosekuriti / karantina ➢ kebijakan pemerintah Tanggung jawab internasional ➢ perjanjian WTO SPS ➢ OIE Codes Prinsip-prinsip ➢ tujuan ilmiah (scientific objectivity) ➢ transparansi ➢ konsistensi ➢ tidak ada ‘risiko nol’ (zero risk)
  • 27. Identifikasi masalah Komoditas ➢ Komoditas apa yang diperdagangkan? ➢ Metoda produksi / pengolahan komersial yang biasanya digunakan? Sumber (lebih dari satu) ➢ zona/kompartemen, satu negara atau banyak negara? Penggunaan di negara pengimpor? Volume perdagangan (apabila mungkin)
  • 28. Komoditas Komoditas ‘aman’ (safe commodities) – apabila mengizinkan impor atau transit dari komoditas ini, maka tidak diperlukan persyaratan tertentu dan juga tidak tergantung kepada status penyakit di negara/zona pengekspor Komoditas ‘tidak aman’ (unsafe commodities) – apabila mengizinkan impor atau transit dari komoditas ini, maka diperlukan persyaratan yang tercantum dalam OIE Code yang relevan dengan status penyakit di negara/zona pengekspor
  • 29. Komoditas aman Komoditas ‘aman’ untuk PMK • embryo sapi Komoditas ‘aman’ untuk BSE • semen sapi • susu • daging tanpa tulang otot skeletal Komoditas ‘aman’ untuk AI • ??
  • 30. Perdagangan yang aman Keamanan perdagangan (trade safety): – Sertifikat veteriner internasional (International veterinary certificates/IVC) – IVC yang dapat dipercaya  deteksi dini penyakit hewan  rantai informasi dan komando yang dapat dipercaya – dari peternakan sampai ke titik ekspor (from the farm to the export point) – “Without good VS, all ICVs are only paper” Keuntungan nasional (national benefits): – VS mengikuti standar OIE (implementasi standar internasional) ➔ perbaikan hewan domestik dan kesehatan masyarakat ➔ peningkatan pengamanan hewan dan produksi pangan hewani ➔ penurunan malnutrisi dan kemiskinan
  • 32. Analisa Risiko Impor (Import Risk Analysis) • Penilaian Risiko (Risk assessment) • Evaluasi siskeswannas (Evaluation of Veterinary Services) • Zoning/regionalisasi • Surveilans epidemiologik
  • 33. Zoning & kompartementalisasi Fokus: mempertahankan kesehatan dari suatu subpopulasi dalam batasan suatu negara Zoning: – Diberlakukan terhadap suatu subpopulasi yang ditetapkan berdasarkan geografis Kompartementalisasi: – Diberlakukan terhadap suatu subpopulasi berdasarkan sistim manajemen dan biosekuriti
  • 34. Perubahan BSE Code Sistim tiga kategori – Risiko dapat diabaikan tanpa perlu mitigasi – Risiko dapat diabaikan dengan mitigasi – Risiko tidak dapat ditentukan Daftar produk aman – Tambahkan otot skeletal yang tanpa tulang • (tetapi tidak MSM) – Tambahkan darah dan produk darah – Kulit (skins and hides) – cabut semua hambatan terhadap kulit dari kepala
  • 35. Avian Influenza – Kepentingan untuk kode yang akan direvisi Code yang lalu – hanya HPAI – Interupsi perdagangan international Sasaran LPAI: H5 dan H7 – Risiko mutasi dari ‘low pathogenic’ virus H5/H7 ke ‘highly pathogenic’ virus H5/H7 – Risiko ‘re-assortment’ yang akan terus berlangsung menjadi agen patogenik untuk manusia
  • 36. Perubahan Avian Influenza Code • Notifiable AI (NAI) pada unggas: – Setiap HPAI (berdasarkan uji patogenisitas) – HPNAI – Semua non-patogenik H5 dan H7 – LPNAI
  • 37. Perubahan Avian Influenza Code Rekomendasi perdagangan komoditas – Berdasarkan status negara/zona/kompartemen – Mengizinkan perdagangan daging unggas dan telur dari zona LPNAI Tindakan perdagangan bergantung kepada: – Status NAI dari negara/zona atau kompartemen – Komoditas yang diperdagangkan – Prosedur perlakuan atau mitigasi yang digunakan
  • 38. Penetapan status AI Status NAI dari negara/zona/kompartemen – Risk assessment dari semua faktor timbulnya kejadian NAI NAI wajib dilaporkan di seluruh negara – Kasus yang dicurigai disampaikan untuk uji laboratorium Surveilans NAI – Dapat dilihat pada Appendix
  • 39. Negara/zona/kompartemen bebas NAI NAI tidak ada selama 12 bulan terakhir – (vs. 3 tahun) atau; Apabila sebelumnya bebas, 3 bulan setelah pemusnahan unggas terinfeksi terakhir dan desinfeksi seluruh bangunan peternakan yang tertular – (vs. 6 bulan) Perbedaan respon antara HPNAI dan LPNAI
  • 40. Negara/zona/kompartemen bebas HPNAI HPNAI tidak ada selama 12 bulan terakhir – (vs. 3 tahun) atau; Apabila sebelumnya bebas, 3 bulan setelah pemusnahan unggas terinfeksi terakhir dan disinfeksi semua bangunan peternakan yang tertular – (vs. 6 bulan) Tidak bergantung kepada keberadaan LPNAI