Ekspor-impor bahan pangan, termasuk produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan hortikultura harus memenuhi ketentuan WTO mengenai Sanitary & Phytosanitary.

1. Kesepakatan WTO
Mengenai
Sanitari & Fitosanitari
(Sanitary & Phytosanitary
Measures)
Wahono Diphayana

2. PEMBUKAAN
Negara anggota :
- Menetapkan dan menegakkan peraturan-perundangan untuk
melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan
- Menginginkan untuk meningkatkan kesehatan manusia, hewan dan
tumbuhan
- Memperhatikan tindakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan
atas dasar perjanjian atau protokol bilateral.
- Menginginkan kerangka aturan dan tata tertib multilateral sebagai
pedoman tindakan SPS yang sedapat mungkin memperkecil dampak
negatif terhadap perdagangan.
- Menginginkan keharmonisan tindakan SPS antara negara anggota.
- Mempertimbangkan anggota yang negara berkembang perlu dibantu
dalam menghadapi kesulitan akses pasar

3. POKOK-POKOK PERJANJIAN SPS
1. Ketentuan Umum
2. Hak dan Kewajiban
3. Harmonisasi
4. Kesepadanan
5. Analisis Risiko dan Penetapan Tingkat Perlindungan SPS
6. Adaptasi Terhadap Keadaan Regional
7. Transparansi
8. Prosedur Pengendalian, Inspeksi dan Pemberian Persetujuan
9. Bantuan Teknis
10. Perlakuan Khusus dan Berbeda
11. Konsultasi dan Penyelesaian Perselisihan
12. Administrasi
13. Pelaksanaan.

4. KERJASAMA WTO DAN ORGANISASI INTERNASIONAL
WTO
Negara-negara Anggota
ORGANISASI INTERNASIONAL
- Codex Alimentarius Commission
- International Office of Epizootics
- International Plant Protection Convention

5. TUJUAN SANITARY DAN PHYTOSANITARY
(a) melindungi kehidupan dan kesehatan hewan dan tumbuhan di
wilayah negara anggota dari resiko yang timbul dari masuknya
atau penyebaran hama dan penyakit .
(b) melindungi kehidupan dan kesehatan manusia atau hewan dari
risiko yang timbul dari aditif, bahan cemaran, toksin atau patogen
penyakit yang terkandung dalam makanan, minuman atau bahan
pakan ternak.
(c) melindungi kehidupan dan kesehatan manusia dari risiko
yang timbul dari hama dan penyakit yang dibawa hewan,
tumbuhan atau produknya, atau dari masuk dan penyebarannya.
(d) mencegah atau membatasi kerugian yang timbul akibat masuk dan
penyebaran hama dan penyakit.

6. HAK DAN KEWAJIBAN
1. Berhak mengambil tindakan Sanitary dan Phytosanitary
tanpa menyimpang dari ketentuan perjanjian.
2. Setiap tindakan didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah
dan tidak dibuat tanpa bukti ilmiah yang memadai.
3. Setiap tindakan tidak menimbulkan diskriminasi semena-
mena atau tidak beralasan, dan tidak boleh diterapkan
sebagai ristriksi terselubung.

7. HARMONISASI
1. Harmonisasi tindakan SPS harus didasarkan pada standar,
pedoman atau rekomendasi internasional.
2. Tindakan SPS yang sesuai standar, pedoman atau rekomendasi
internasional konsisten dengan perjanjian.
3. Memperkenalkan atau memiliki tindakan SPS yang lebih tinggi
dari standar, pedoman atau rekomendasi internasional, jika hal itu
dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
4. Berperan penuh dengan organisasi internasional yang relevan,
khususnya Codex Alimentarius Commissions, International Office
of Epizootics, dan International Plant Protection Convention.
5. Komite akan membuat prosedur untuk memantau proses
harmonisasi internasional dan mengkoordinasikannya dengan
organisasi internsional yang relevan.

8. KESEPADANAN
1. Harus menerima tindakan SPS dari negara anggota lain sebagai
tindakan sepadan, meskipun tindakan tersebut berbeda dengan
tindakan yang digunakan negara lain yang berdagang produk yang
sama. Untuk itu, negara pengimpor harus diberikan akses
sewajarnya atas permintaan untuk mengadakan pemeriksaan,
pengujian dan prosedur lain yang relevan.
2. Apabila diminta, negara anggota harus mengadakan perundingan
dengan tujuan mencapai perjanjian bilateral, mutilateral mengenai
pengakuan kesepadanan tindakan SPS.

9. ANALISIS RESIKO
1. Harus memastikan bahwa tindakan SPS didasarkan suatu analisis,
yang sesuai dengan keadaan, risiko terhadap kehidupan manusia,
hewan dan tumbuhan dengan memperhatikan teknik analisis yang
dikembangkan oleh organisasi internasional.
2. Dalam analisis resiko, harus memperhatikan:
- bukti, proses dan metode produksi yang relevan
- model inspeksi, sampling dan pengujian yang relevan
- apakah ada hama dan penyakit yang bisa menyerang
- apakah ada area bebas hama dan penyakit
- keadaan dan lingkungan yang relevan
- karantina dan perlakuan lain.
- kerugian potensial
- aspek manfaat atas cara dan biaya untuk membatasi resiko

10. PENETAPAN TINGKAT PERLINDUNGAN
1. Dalam penentuan tingkat perlindungan kesehatan manusia, hewan
dan tumbuhan yang layak agar memperkecil dampak negatif
terhadap perdagangan.
2. Harus menghindari perbedaan yang semena-mena dan tidak dapat
dipertanggung jawabkan apalagi hal itu menyebabkan diskriminasi
atau ristriksi terselubung terhadap perdagangan internasional.
3. Jika membuat peraturan SPS harus memastikan hal itu tidak
membatasi perdagangan.
4. Jika tidak tersedia bukti ilmiah yang relevan dan memadai, untuk
sementara waktu negara anggota dapat menetapkan SPS atas dasar
informasi yang tersedia, termasuk dari organisasi internasional dan
tindakan SPS negara lain. Dalam hal tersebut, negara anggota
harus berusaha memperoleh informasi tambahan yang diperlukan
dalam jangka waktu yang wajar.

11. ADAPTASI TERHADAP KEADAAN REGIONAL
1. Memastikan bahwa tindakan SPS sesuai dengan kondisi wilayah
negara asal produk dan tujuan ekspor, antara lain tingkat serangan
hama dan penyakit tertentu, keberadaan program pengendalian dan
pedoman yang sesuai.
2. Harus mengakui area bebas hama dan penyakit dan area dengan
tingkat serangan yang rendah, yang ditentukan atas dasar faktor
geografi, ekosistem, pengamatan wabah dan efektivitas sanitary
dan phytosanitary.
3. Negara pengeksopr yang menyatakan area bebas hama dan
penyakit atau tingkat serangan yang rendah harus memberikan
bukti-bukti yang diperlukan, dan memberikan akses yang wajar
kepada negara pengimpor untuk mengadakan pemeriksaan,
pengujian dan prosedur lain yang diperlukan.

12. TRANSPARANSI
1. Harus memberitahukan perubahan dalam tindakan SPS sebagai
berikut:
- penerbitan peraturan
- adanya tempat bertanya yang bertanggung jawab
- jika diminta, menyediakan dokumen yang diinginkan
- prosedur pemberitahuan :
. penyampaian proposal peraturan
. melalui Sekretariat
. mengidentifikasi bagian yang menyimpang
. tanpa diskriminasi memberikan waktu yang cukup
. Dalam bahasa Inggris, Perancis atau Spanyol
- Sekretariat akan mengirimkan salinan pemberitahuan kepada
negara anggota

13. SEKRETARIAT KOMITE SPS-WTO
NATIONAL NOTIFICATION :
PUSAT STANDARISASI DAN AKREDITASI
NATIONAL ENQUIRY POINT : BADAN KARANTINA PERTANIAN
NEGARA
ANGGOTA

14. PROSEDUR
PENGENDALIAN, INSPEKSI DAN PERSETUJUAN
1. Segera memeriksa dengan prosedur yang tepat dan hasilnya
segera diberitahukan
2. Permintaan informasi dibatasi mengenai hal yang diperlukan
3. Keraharasian informasi untuk perlindungan komersial
4. Persyaratan untuk pengendalian, inspeksi dan persetujuan
dibatasi berkaitan dengan hal yang wajar dan perlu.
5. Biaya yang dikenakan bagi prosedur atas produk yang diimpor
bersifat adil dibandingkan dengan biaya yang dikenakan atas
produk domestik yang serupa.
6. Tersedia prosedur untuk meninjau pengaduan atas pelaksanaan
7. Mempertimbangkan standar internasional dalam memberikan
persetujuan
8. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat mencegah negara anggota
untuk melakukan pemeriksaan sewajarnya di wilayahnya.

15. BANTUAN TEKNIS
1. Memperlancar bantuan teknis kepada negara lain secara
bilateral maupun organisasi internasional agar negara
tersebut dapat memenuhi tindakan SPS yang
dipersyaratkan.
2. Jika diperlukan investasi yang besar agar negara
pengekspor yang sedang berkembang dapat memenuhi
persyaratan SPS di negara pengimpor, maka negara
pengimpor tersebut harus mempertimbangkan untuk
memberikan bantuan teknis yang akan memperluas
peluang akses pasar produk yang bersangkutan.

16. PERLAKUAN KHUSUS DAN BERBEDA
1. Memperhatikan kebutuhan khusus negara yang sedang
berkembang, terutama negara-negara terbelakang.
2. Tindakan SPS dikenalkan secara bertahap dalam jangka waktu
yang lebih lama terhadap produk-produk dimana negara sedang
berkembang berkepentingan untuk mempertahankan peluang
ekspornya.
3. Komite SPS diberi hak atas permintaan untuk memberikan
kepada negara anggota tersebut mengecualian yang spesifik
dengan batas waktu tertentu dengan memperhatikan kebutuhan
keuangan, perdagangan dan pembangunannya.
4. Mendorong dan memudahkan partisipasi aktif dari negara
anggota yang sedang berkembang dalam organisasi iternasional
yang relevan.

17. KONSULTASI DAN PENYELESAIAN
SENGKETA
1. Dalam suatu sengketa yang menyangkut masalah ilmiah dan
teknis, maka diperlukan:
- suatu panel untuk mendapat nasihat dari para ahli
- panel tersebut atas permintaan atau inisitif sendiri
membentuk kelompok ahli teknis sebagai penasihat
- meminta nasihat dari organisasi internasional yang relevan
2. Tidak ada yang mengurangi hak anggota untuk meminta
pertolongan dari pejabat atau mekanisme penyelesaian sengketa
dari organisasi internaional yang lain atau yang ditetapkan melalui
persetujuan internasional.

18. ADMINISTRASI
Komite SPS :
1. bertindak sebagai forum konsultasi perjanjian SPS dan
harmonisasi
2. mendorong dan memudahkan konsultasi atau negosiasi
3. memelihara hubungan dekat dengan organisasi internasional di
bidang SPS.
4. mengembangkan prosedur harmonisasi internasional dan
penggunaan standar,pedoman atau rekomendasi internasional.
5. dapat memutuskan sesuatu sesuai keperluan.
6. dapat mengundang organisasi internasional yang relevan untuk
memeriksa hal- hal khusus.
7. meninjau pelaksanaan Perjanjian SPS 3 (tiga) tahun setelah
diberlakukan, jika diperlukan dapat mengajukan usul kepada
Dewan Perdagangan Barang (Council for Trade in Goods) untuk
mengubah isi Perjanjian SPS.

19. IMPLEMENTASI SANITARY DAN PHYTOSANITARY
DI INDONESIA
- Undang-undang Nomor 7/1994 Tentang Ratifikasi
Penerapan Tindakan Sanitary dan Phytosanitary
- Undang-undang Nomor 16/1992 Tentang Karantina
Hewan, Ikan Dan Tumbuhan
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000
Tentang Karantina Hewan
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002
Tentang Karantina Tumbuhan
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002
Tentang Karantina Ikan
- Beberapa Surat Keputusan Menteri.

20. TERIMA KASIH