Peluang dan Risiko Impor Ternak dan Produk Hewan Dari Zona Bebas PMK - Pusli...Tata Naipospos
Dokumen tersebut membahas tentang peluang dan risiko impor ternak dan produknya dari negara yang memiliki zona bebas penyakit mulut dan kuku. Dokumen menjelaskan tentang situasi penyakit mulut dan kuku di berbagai negara, termasuk risiko penularan antar negara melalui perdagangan ternak hidup dan produknya. Dokumen juga membahas upaya pengendalian penyakit mulut dan kuku secara global.
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023Tata Naipospos
Dokumen tersebut membahas tentang lumpy skin disease (LSD) dari perspektif global. LSD merupakan penyakit menular yang penting secara ekonomi yang menyerang sapi. Penyakit ini telah menyebar dari Afrika ke berbagai belahan dunia. Perubahan iklim diduga berperan dalam penyebaran internasional penyakit ini. Pengendalian LSD meliputi vaksinasi, pembatasan lalu lintas ternak, dan pemusnahan hewan terinfeksi.
Kompetensi Biosekuriti dan Kompartemen Bebas Penyakit di Balai Pembibitan Ter...Tata Naipospos
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya kompetensi biosekuriti dan kompartemen bebas penyakit di balai pembibitan ternak. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa biosekuriti dan kompartemen bebas penyakit diperlukan untuk mencegah penularan penyakit antar hewan dan meminimalkan kerugian ekonomi. Dokumen juga memberikan contoh praktik biosekuriti seperti isolasi hewan baru dan mengendalikan h
Epidemiologi, Dampak Ekonomi dan Peluang Pemberantasan LSD - IDHSI, 19 Maret ...Tata Naipospos
Webinar membahas Lumpy Skin Disease (LSD) yang menyerang sapi di Indonesia. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Provinsi Riau pada Februari 2022 dan sejak saat itu terus menyebar ke beberapa kabupaten di provinsi tersebut. LSD menyebabkan kerugian ekonomi besar akibat kematian ternak dan penurunan produktivitas. Upaya pemberantasan diperlukan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.
Peluang dan Risiko Impor Ternak dan Produk Hewan Dari Zona Bebas PMK - Pusli...Tata Naipospos
Dokumen tersebut membahas tentang peluang dan risiko impor ternak dan produknya dari negara yang memiliki zona bebas penyakit mulut dan kuku. Dokumen menjelaskan tentang situasi penyakit mulut dan kuku di berbagai negara, termasuk risiko penularan antar negara melalui perdagangan ternak hidup dan produknya. Dokumen juga membahas upaya pengendalian penyakit mulut dan kuku secara global.
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023Tata Naipospos
Dokumen tersebut membahas tentang lumpy skin disease (LSD) dari perspektif global. LSD merupakan penyakit menular yang penting secara ekonomi yang menyerang sapi. Penyakit ini telah menyebar dari Afrika ke berbagai belahan dunia. Perubahan iklim diduga berperan dalam penyebaran internasional penyakit ini. Pengendalian LSD meliputi vaksinasi, pembatasan lalu lintas ternak, dan pemusnahan hewan terinfeksi.
Kompetensi Biosekuriti dan Kompartemen Bebas Penyakit di Balai Pembibitan Ter...Tata Naipospos
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya kompetensi biosekuriti dan kompartemen bebas penyakit di balai pembibitan ternak. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa biosekuriti dan kompartemen bebas penyakit diperlukan untuk mencegah penularan penyakit antar hewan dan meminimalkan kerugian ekonomi. Dokumen juga memberikan contoh praktik biosekuriti seperti isolasi hewan baru dan mengendalikan h
Epidemiologi, Dampak Ekonomi dan Peluang Pemberantasan LSD - IDHSI, 19 Maret ...Tata Naipospos
Webinar membahas Lumpy Skin Disease (LSD) yang menyerang sapi di Indonesia. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Provinsi Riau pada Februari 2022 dan sejak saat itu terus menyebar ke beberapa kabupaten di provinsi tersebut. LSD menyebabkan kerugian ekonomi besar akibat kematian ternak dan penurunan produktivitas. Upaya pemberantasan diperlukan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.
Dokumen tersebut membahas tentang analisis risiko dalam epidemiologi veteriner dengan fokus pada penyakit hewan lintas batas. Dokumen menjelaskan konsep analisis risiko, komponen-komponen analisis risiko termasuk identifikasi bahaya dan penilaian risiko, serta contoh-contoh penerapannya dalam konteks impor hewan dan produk hewan.
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...Tata Naipospos
1. Kompartemen bebas PMK sangat sulit untuk diterapkan karena PMK sangat menular dan sulit dikendalikan serta dihapuskan.
2. Belum ada pedoman khusus atau contoh implementasi kompartemen bebas PMK di negara lain.
3. Negara endemik PMK cenderung menerapkan program pencapaian status bebas melalui pendekatan negara atau zona, bukan kompartemen.
Masuk dan Menyebarnya LSD dan PMK di Indonesia - PDHI Riau-KEMIN Indonesia - ...Tata Naipospos
Dokumen tersebut membahas tentang Lumpy Skin Disease (LSD) dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak di Indonesia, termasuk gejala, epidemiologi, penularan, pencegahan, dan tantangan pengendaliannya."
Mempertahankan Status Bebas PMK Indonesia Sesuai Ketentuan OIE - Pusvetma, Su...Tata Naipospos
1) Dokumen tersebut membahas pentingnya mempertahankan status bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sesuai ketentuan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE). 2) Untuk mempertahankan status bebas, Indonesia perlu memenuhi persyaratan surveilans, deteksi dini kasus, dan pengendalian impor yang ketat. 3) Dokumen ini juga menjelaskan manfaat mempertahankan status bebas PMK bagi ketahanan pangan dan perdagangan
Dokumen tersebut membahas tentang Lumpy Skin Disease (LSD) pada ternak, mulai dari pengenalan penyakit, patogenesis, epidemiologi, dampak ekonomi, dan strategi pengendalian LSD. LSD disebabkan oleh virus yang menginfeksi sapi dan kerbau, menyebabkan gejala klinis seperti nodul kulit dan menurunkan produktivitas ternak. Penyakit ini telah menyebar ke berbagai negara Asia dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi peternak
Peran Dokter Hewan Dalam Pengendalian Resistensi Antimikroba - Webinar Ditjen...Tata Naipospos
Dokumen tersebut membahas peran dokter hewan dalam mengendalikan resistensi antimikroba di sektor kesehatan hewan. Dokter hewan bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan antibiotik pada hewan dilakukan dengan tepat dan bijak untuk melestarikan efikasi antibiotik bagi hewan dan manusia. Dokter hewan perlu menerapkan prinsip penggunaan antibiotik yang bijak, seperti hanya menggunakan antibiotik berdasark
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...Tata Naipospos
[Ringkasan]
Audit dan re-audit kompartemen bebas ASF merupakan hal penting untuk menjaga status bebas penyakit. Prinsip-prinsip penting dalam menentukan kompartemen adalah pemisahan epidemiologi, standar operasional prosedur, dan kontrol pergerakan ternak. Surveilans internal dan eksternal dilakukan untuk mendeteksi dini kemungkinan infeksi ASF di dalam kompartemen.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan dan rekomendasi terkait pengendalian dan penanganan wabah African Swine Fever di Indonesia. Beberapa poin penting yang disarankan antara lain melakukan surveilans pasif, meningkatkan biosekuritas di peternakan babi, dan melakukan pemulihan produksi hanya setelah kandang dikosongkan selama 4-6 bulan beserta penggunaan babi sentinel.
Risiko Masuk dan Menyebarnya ASF- Asosiasi Epidemiologi Veteriner (AEVI), Bog...Tata Naipospos
Dokumen tersebut membahas mengenai risiko masuknya virus African Swine Fever ke Indonesia. Virus ini sangat menular dan dapat menyebabkan kematian hampir semua babi yang terinfeksi. Virus ini telah menyebar luas di berbagai negara termasuk China baru-baru ini. Dokumen ini juga menganalisis pola sebaran ternak babi di Indonesia dan potensi media pembawa virus masuk ke negara ini.
Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...Tata Naipospos
Dokumen ini membahas tentang penyakit-penyakit hewan yang wajib dilaporkan secara internasional dan nasional serta kewajiban melaporkan penyakit hewan menular di Indonesia."
Dokumen tersebut membahas tentang simulasi penyakit African Swine Fever di Indonesia, termasuk produksi babi, epidemiologi penyakit, gejala klinis, diagnosa, dan opsi pengendalian penyakit.
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. II - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...Tata Naipospos
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas kerangka analisis risiko menurut Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) yang terdiri atas empat komponen yaitu identifikasi bahaya, penilaian risiko, manajemen risiko, dan komunikasi risiko.
2. Proses analisis risiko impor meliputi identifikasi bahaya, penilaian risiko, manajemen risiko, evaluasi risiko, evaluasi opsi, implementasi, dan monitoring & evaluasi ulang
Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...Tata Naipospos
Dokumen tersebut membahas tentang situasi, epidemiologi, dan mitigasi penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada sapi. LSD disebabkan oleh virus yang menyebabkan demam, nodul kulit, dan penurunan produktivitas sapi. Penyakit ini menyebar dengan bantuan vektor seperti lalat dan caplak, serta perdagangan sapi yang tidak terkendali. Upaya pengendalian meliputi vaksinasi, pengendalian vektor dan lalu lintas sapi
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...Tata Naipospos
Dokumen tersebut membahas tentang komunikasi risiko pemasukan ternak dan produk hewan dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku. Terdapat beberapa poin penting yaitu penggunaan konsep zona dan kompartemen untuk memfasilitasi perdagangan dengan mengurangi risiko, analisis risiko untuk menilai risiko penyakit terkait impor, serta daftar komoditi yang dianggap aman untuk diperdagangkan.
Dokumen tersebut membahas tentang analisis risiko dalam epidemiologi veteriner dengan fokus pada penyakit hewan lintas batas. Dokumen menjelaskan konsep analisis risiko, komponen-komponen analisis risiko termasuk identifikasi bahaya dan penilaian risiko, serta contoh-contoh penerapannya dalam konteks impor hewan dan produk hewan.
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...Tata Naipospos
1. Kompartemen bebas PMK sangat sulit untuk diterapkan karena PMK sangat menular dan sulit dikendalikan serta dihapuskan.
2. Belum ada pedoman khusus atau contoh implementasi kompartemen bebas PMK di negara lain.
3. Negara endemik PMK cenderung menerapkan program pencapaian status bebas melalui pendekatan negara atau zona, bukan kompartemen.
Masuk dan Menyebarnya LSD dan PMK di Indonesia - PDHI Riau-KEMIN Indonesia - ...Tata Naipospos
Dokumen tersebut membahas tentang Lumpy Skin Disease (LSD) dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak di Indonesia, termasuk gejala, epidemiologi, penularan, pencegahan, dan tantangan pengendaliannya."
Mempertahankan Status Bebas PMK Indonesia Sesuai Ketentuan OIE - Pusvetma, Su...Tata Naipospos
1) Dokumen tersebut membahas pentingnya mempertahankan status bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sesuai ketentuan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE). 2) Untuk mempertahankan status bebas, Indonesia perlu memenuhi persyaratan surveilans, deteksi dini kasus, dan pengendalian impor yang ketat. 3) Dokumen ini juga menjelaskan manfaat mempertahankan status bebas PMK bagi ketahanan pangan dan perdagangan
Dokumen tersebut membahas tentang Lumpy Skin Disease (LSD) pada ternak, mulai dari pengenalan penyakit, patogenesis, epidemiologi, dampak ekonomi, dan strategi pengendalian LSD. LSD disebabkan oleh virus yang menginfeksi sapi dan kerbau, menyebabkan gejala klinis seperti nodul kulit dan menurunkan produktivitas ternak. Penyakit ini telah menyebar ke berbagai negara Asia dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi peternak
Peran Dokter Hewan Dalam Pengendalian Resistensi Antimikroba - Webinar Ditjen...Tata Naipospos
Dokumen tersebut membahas peran dokter hewan dalam mengendalikan resistensi antimikroba di sektor kesehatan hewan. Dokter hewan bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan antibiotik pada hewan dilakukan dengan tepat dan bijak untuk melestarikan efikasi antibiotik bagi hewan dan manusia. Dokter hewan perlu menerapkan prinsip penggunaan antibiotik yang bijak, seperti hanya menggunakan antibiotik berdasark
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...Tata Naipospos
[Ringkasan]
Audit dan re-audit kompartemen bebas ASF merupakan hal penting untuk menjaga status bebas penyakit. Prinsip-prinsip penting dalam menentukan kompartemen adalah pemisahan epidemiologi, standar operasional prosedur, dan kontrol pergerakan ternak. Surveilans internal dan eksternal dilakukan untuk mendeteksi dini kemungkinan infeksi ASF di dalam kompartemen.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan dan rekomendasi terkait pengendalian dan penanganan wabah African Swine Fever di Indonesia. Beberapa poin penting yang disarankan antara lain melakukan surveilans pasif, meningkatkan biosekuritas di peternakan babi, dan melakukan pemulihan produksi hanya setelah kandang dikosongkan selama 4-6 bulan beserta penggunaan babi sentinel.
Risiko Masuk dan Menyebarnya ASF- Asosiasi Epidemiologi Veteriner (AEVI), Bog...Tata Naipospos
Dokumen tersebut membahas mengenai risiko masuknya virus African Swine Fever ke Indonesia. Virus ini sangat menular dan dapat menyebabkan kematian hampir semua babi yang terinfeksi. Virus ini telah menyebar luas di berbagai negara termasuk China baru-baru ini. Dokumen ini juga menganalisis pola sebaran ternak babi di Indonesia dan potensi media pembawa virus masuk ke negara ini.
Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...Tata Naipospos
Dokumen ini membahas tentang penyakit-penyakit hewan yang wajib dilaporkan secara internasional dan nasional serta kewajiban melaporkan penyakit hewan menular di Indonesia."
Dokumen tersebut membahas tentang simulasi penyakit African Swine Fever di Indonesia, termasuk produksi babi, epidemiologi penyakit, gejala klinis, diagnosa, dan opsi pengendalian penyakit.
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. II - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...Tata Naipospos
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas kerangka analisis risiko menurut Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) yang terdiri atas empat komponen yaitu identifikasi bahaya, penilaian risiko, manajemen risiko, dan komunikasi risiko.
2. Proses analisis risiko impor meliputi identifikasi bahaya, penilaian risiko, manajemen risiko, evaluasi risiko, evaluasi opsi, implementasi, dan monitoring & evaluasi ulang
Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...Tata Naipospos
Dokumen tersebut membahas tentang situasi, epidemiologi, dan mitigasi penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada sapi. LSD disebabkan oleh virus yang menyebabkan demam, nodul kulit, dan penurunan produktivitas sapi. Penyakit ini menyebar dengan bantuan vektor seperti lalat dan caplak, serta perdagangan sapi yang tidak terkendali. Upaya pengendalian meliputi vaksinasi, pengendalian vektor dan lalu lintas sapi
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...Tata Naipospos
Dokumen tersebut membahas tentang komunikasi risiko pemasukan ternak dan produk hewan dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku. Terdapat beberapa poin penting yaitu penggunaan konsep zona dan kompartemen untuk memfasilitasi perdagangan dengan mengurangi risiko, analisis risiko untuk menilai risiko penyakit terkait impor, serta daftar komoditi yang dianggap aman untuk diperdagangkan.
Aquatic Animal Health Code dan ALOP - BKIPM-KKP, 29 Oktober 2021Tata Naipospos
Dokumen tersebut membahas tentang pertemuan koordinasi harmonisasi karantina dan kesehatan ikan di Jakarta pada 28 Oktober 2021. Dibahas tentang fakta kunci sektor perikanan, tren kesehatan hewan akuatik, standar kesehatan hewan akuatik OIE, dan daftar penyakit hewan akuatik OIE.
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...Tata Naipospos
Analisis Status dan Situasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di India – Bagian 1
Ringkasan:
Dokumen ini menyajikan ringkasan status penyakit mulut dan kuku di India, termasuk informasi geografis, demografi ternak, dan industri peternakan India. Dokumen ini juga menjelaskan status resmi India sebagai negara dengan program pengendalian PMK yang diakui OIE dan bagian dari Strategi Pengendalian PMK Global PCP-FMD.
Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...Tata Naipospos
Tiga kalimat:
Dokumen ini membahas tentang kewajiban negara anggota OIE untuk melakukan notifikasi penyakit hewan secara transparan dan tepat waktu sesuai dengan aturan OIE. Dokumen ini juga menjelaskan proses notifikasi penyakit, daftar penyakit wajib lapor, dan konsekuensi hukum bagi negara yang tidak melakukan notifikasi.
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. I - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Feb...Tata Naipospos
Dokumen tersebut membahas perspektif analisis risiko dalam perdagangan internasional, terutama mengenai kepentingan dan relevansinya bagi perdagangan internasional. Dibahas pula organisasi-organisasi internasional yang menentukan standar keamanan pangan, kesehatan hewan dan tumbuhan seperti Codex, IPPC dan OIE. Prinsip-prinsip utama Perjanjian SPS WTO seperti harmonisasi, ekuivalensi, analisis risiko, wilayah bebas penyak
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...Tata Naipospos
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Peningkatan permintaan produk hewan global hingga tahun 2100.
2. Peran Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) dalam menetapkan standar kesehatan hewan internasional.
3. Analisis risiko impor yang berdasarkan ilmu pengetahuan untuk menentukan kebijakan karantina hewan.
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...Tata Naipospos
Tiga persyaratan utama untuk mendapatkan status negara/zona bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menurut Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) adalah:
1. Tidak ada kasus PMK selama minimal 12 bulan terakhir
2. Dilaksanakannya surveilans rutin untuk mendeteksi gejala klinis PMK
3. Diterapkannya tindakan regulasi untuk mencegah dan mendeteksi dini PMK"
Kompartementalisasi adalah konsep pemisahan subpopulasi hewan berdasarkan manajemen biosekuriti dan status kesehatan hewan. Kompartemen harus memenuhi standar OIE terkait biosekuriti, surveilans, penelusuran, dan dokumentasi untuk mendapat pengakuan sebagai unit terpisah secara epidemiologi. Negara pengekspor dan pengimpor harus bekerja sama dalam proses pengakuan kompartemen untuk memfasilitasi perdagangan internasional.
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Tata Naipospos
Kesejahteraan hewan memainkan peran penting dalam perdagangan internasional dan status kinerja layanan veteriner suatu negara. Standar kesejahteraan hewan internasional dipromosikan untuk maksimalkan implementasinya di seluruh dunia.
Keputusan Menkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021CIkumparan
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan penggunaan tes antigen cepat (RDT-Ag) sebagai salah satu metode tes COVID-19 untuk pelacakan kontak, diagnosis, dan skrining di bawah kondisi tertentu. RDT-Ag dapat digunakan jika memenuhi kriteria seperti rekomendasi WHO atau FDA dengan sensitivitas dan spesifisitas tertentu. Penggunaan RDT-Ag harus memperhatikan kriteria pemilihan, penggunaan, alur pemerik
Kmk no. hk.01.07 menkes-446-2021 ttg rapid diagnostic test antigen dalam peme...indihimma
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen sebagai salah satu metode pemeriksaan COVID-19 untuk pelacakan kontak, diagnosis, dan skrining. Penggunaan RDT-Ag memperhatikan kriteria produk, penggunaan, alur pemeriksaan, fasilitas, petugas, keselamatan, dan limbah. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan RDT-Ag di Puskesmas untuk pelacakan kontak dan diagnosis.
Similar to Mempertahankan Indonesia Bebas PMK Sesuai Kaidah OIE TAHC - Ditkeswan, Denpasar, 23 November 2021 (20)
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Tata Naipospos
The document provides details regarding an upcoming PVS Evaluation Follow-Up mission in Indonesia from 2-13 October 2023 that will evaluate the country's Veterinary Services. The previous PVS Evaluation in 2007 assessed Indonesia at Level 2, and a 2011 Gap Analysis set a target of Level 3 within 5 years. The upcoming mission will evaluate progress towards this Level 3 target. It outlines the scope of the evaluation, procedures to be followed, and provides an overview of data and documents that will be reviewed. Ideal sampling sites across different categories are also listed.
The document discusses challenges that remained from the 2011 Gap Analysis, including legislation, management and coordination, staff development, surveillance capabilities, and disease control programs. It notes that reports
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Tata Naipospos
Virus influenza aviar tingkat patogenisitas tinggi (HPAI) dan rendah (LPAI) masih menyebar luas di Indonesia, terutama di sektor perunggasan skala kecil. Virus-virus baru seperti LPAI H9N2 pertama kali dideteksi pada 2017. Pasar unggas hidup (PUH) memainkan peran penting dalam penyebaran berulang virus melalui kontak erat antara unggas dari berbagai daerah. Dinamika evolusi virus H5N1 menunjukkan be
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Tata Naipospos
1. WOAH bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang resistensi antimikroba melalui survei, pengembangan strategi komunikasi, dan materi edukasi.
2. Survei mengenai pengetahuan, sikap, dan praktik peternak unggas menunjukkan perlu ditingkatkannya pemahaman tentang penggunaan antibiotik.
3. Upaya berkelanjutan dibutuhkan untuk mempromosikan penggunaan
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Tata Naipospos
PMK dan penyakit hewan lainnya seperti LSD dan PPR merupakan penyakit lintas batas yang berpotensi menyebar dengan cepat dan menimbulkan dampak sosial ekonomi yang signifikan. Strategi pengendalian utama untuk PMK adalah karantina, vaksinasi, surveilans epidemiologi, zonasi, depopulasi, dan biosekuriti. Vaksinasi massal digunakan untuk mengendalikan wabah PMK di Indonesia, namun vaksin yang tersedia belum d
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Tata Naipospos
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas survei Knowledge, Attitude, and Practices (KAP) mengenai penggunaan antimikroba pada peternakan unggas di Indonesia.
2. Survei ini dilaksanakan di dua kabupaten di Jawa Timur, yaitu Blitar dan Malang, dengan target 60 peternak unggas.
3. Tujuan survei ini adalah untuk menilai pengetahuan, sikap, dan praktik peternak mengenai pen
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Tata Naipospos
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya Veterinary Statutory Body (VSB) bagi peningkatan kualitas profesi kedokteran hewan di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan definisi profesi dokter hewan, peran pentingnya bagi masyarakat, serta unsur-unsur yang menentukan kualitas layanan kesehatan hewan seperti tenaga kerja kesehatan hewan dan kinerja layanan kesehatan hewan berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Hewan Dun
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Tata Naipospos
Dokumen tersebut membahas pengendalian lalu lintas ternak dan vaksinasi khususnya di daerah bebas penyakit mulut dan kuku. Dokumen menjelaskan tentang pola lalu lintas ternak, klasifikasi zona berdasarkan risiko penyakit, dan aturan lalu lintas berdasarkan situasi penyakit di suatu daerah.
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...Tata Naipospos
Tiga penyakit hewan penting yaitu African Swine Fever (ASF), Lumpy Skin Disease (LSD), dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) telah menyebar ke beberapa negara dan wilayah di Indonesia. Untuk mengendalikan penyebarannya diperlukan kerja sama antar instansi terkait melalui penguatan sistem surveilans, penerapan tindakan biosekuriti yang ketat, serta manajemen risiko dan komunikasi yang tepat.
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...Tata Naipospos
Optimalisasi peran karantina hewan sebagai otoritas veteriner di perbatasan dalam konteks pengendalian penyakit membahas pentingnya karantina hewan untuk mencegah penyebaran penyakit menular antar negara dan mengatur impor hewan dan produk hewannya. Dokumen ini juga membahas perlunya koordinasi yang baik antara berbagai otoritas terkait untuk menjalankan fungsi karantina hewan secara efektif.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Mempertahankan Indonesia Bebas PMK Sesuai Kaidah OIE TAHC - Ditkeswan, Denpasar, 23 November 2021
1. Mempertahankan Indonesia
bebas Penyakit Mulut dan Kuku
(PMK) sesuai kaidah OIE TAHC
Drh Tri Satya Putri Naipospos, MPhil, PhD
Rapat Koordinasi Surveilans dan Penyidikan
Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
Direktorat Kesehatan Hewan – 23 November 2021
2. Status bebas Penyakit Mulut
dan Kuku (PMK)
01
Surveilans epidemiologi PMK
03
Rekonfirmasi status bebas
PMK sesuai OIE TAHC
02
Kepentingan mempertahankan
status bebas PMK
04
O u t l i n e
4. Mandat OIE dalam Perjanjian SPS WTO
• Perjanjian Sanitary & Phytosanitary (SPS) Artikel 6:
“Anggota WTO harus mengakui konsep area bebas penyakit (disease-
free areas) dan area dengan prevalensi penyakit yang rendah.
Penentuan daerah tersebut harus berdasarkan faktor-faktor seperti
geografi, ekosistem, surveilans epidemiologi, dan efektivitas
pengendalian tindakan sanitary.”
• Area bebas penyakit dapat dicapai melalui prinsip:
• Berbasis ilmiah (science-based)
– Penilaian risiko (risk assessment)
– Standar internasional (international standard)
• Prosedur yang transparan
• Persetujuan seluruh Negara Anggota
4
5. Pengakuan OIE terhadap status bebas penyakit
• Sejak 1998, OIE memiliki mandat dari WTO untuk mengakui secara
resmi ‘area bebas penyakit’ untuk tujuan perdagangan.
• Prosedur pengakuan resmi (official recognition) untuk status kesehatan
hewan oleh OIE yang bersifat sukarela (voluntary) dan saat ini berlaku
untuk 6 (enam) penyakit yaitu:
• African horse sickness (AHS)
• Bovine spongiform encephalopathy (BSE)
• Classical swine fever (CSF)
• Contagious bovine pleuropneumonia (CBPP)
• Foot and mouth disease (FMD)
• Peste de petits ruminants (PPR)
5
6. Proses penetapan status resmi kesehatan hewan
FMD
1996
PMK adalah
penyakit pertama
di mana OIE
menetapkan
status resmi
(official status
recognition)
Rinderpest
2000
CBPP
2003
BSE
2004
AHS
2012
PPR
2014
Indonesia pertama
kali diakui OIE
sebagai negara
bebas PMK tanpa
vaksinasi
2011
CSF
2016
2000
Rinderpest bebas
secara global
2006
Status
risiko
BSE
6
7. Pengakuan OIE terhadap status PMK suatu negara
• Penyakit mulut dan kuku (Foot and mouth disease) adalah
penyakit yang masuk daftar penyakit OIE (OIE-listed diseases) dan
harus dilaporkan ke Office International des Epizooties (OIE),
seperti yang ditetapkan dalam OIE Terrestrial Animal Health Code
(OIE TAHC).
• Pengakuan status PMK dapat merujuk ke zona atau seluruh
wilayah negara.
• Hanya untuk PMK, pengakuan status negara atau zona ditetapkan
dengan atau tanpa vaksinasi (with or without vaccination).
7
8. Ketentuan OIE TAHC untuk status PMK
• Bebas historis
• Negara bebas tanpa vaksinasi [INDONESIA]
• Negara bebas dengan vaksinasi
• Zona bebas tanpa vaksinasi
• Zona bebas dengan vaksinasi
• Zona penahanan (containment)
• Kompartemen bebas dengan vaksinasi
• Komoditi aman (safe commodity)
8
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengajuan
status bebas penyakit menurut OIE TAHC
• Pemberian, penangguhan dan
pemulihan status resmi bebas
penyakit ditangani oleh OIE
secara obyektif dan transparan,
diatur oleh suatu standar
operasional prosedur (SOP).
Aplikasi pengakuan resmi status penyakit
oleh Negara Anggota OIE
⇓
Pemeriksaan aplikasi secara saintifik oleh
OIE Ad hoc Group
⇓
Rekomendasi dari “Scientific Commission
for Animal Diseases”
⇓
Penerimaan (atau penolakan) oleh Majelis
Dunia (World Assembly) Delegasi OIE
Rekonfirmasi tahunan
⇓
9
10. Chapter 8.8. OIE TAHC tentang PMK
Artikel 8.8.1. Ketentuan umum, termasuk definisi kasus (case definition)
Artikel 8.8.2. s/d 8.8.7. Artikel yang berkaitan dengan status penyakit:
• Negara/zona/kompartemen bebas PMK
• Negara/zona tertular PMK
• ‘Containment zone’ di negara atau zona bebas
• Pemulihan status bebas
Artikel 8.8.10. s/d 8.8.30. Rekomendasi untuk importasi komoditi hewan & produknya
Artikel 8.8.31. s/d 8.8.38. Prosedur inaktivasi virus
Artikel 8.8.39. Pengesahan program pengendalian resmi
Artikel 8.8.40. s/d 8.8.42. Surveilans dan interpretasi hasil uji diagnostik
10
11. Tujuan pengesahan status kesehatan hewan
• Melindungi kesehatan hewan dan manusia dalam perdagangan
internasional.
• Memfasilitasi perdagangan/ekspor.
• Menjamin kepada negara mitra dagang bahwa:
❑ Perspektif jangka panjang terdokumentasi dan memperbaharui bukti-
bukti tentang situasi bebas penyakit.
❑ Sistim Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswannas) memenuhi
persyaratan dasar tentang pengendalian penyakit dan aktivitas
perdagangan.
• Mendukung tujuan dari Strategi Global (PMK dan PPR).
Sumber: OIE (2019). Standard Operating Procedures for official recognition
of disease and for the endorsement of official control programmes.
11
12. Pengakuan OIE terhadap program pengendalian resmi
• Negara Anggota OIE juga dapat mengajukan permohonan untuk
persetujuan terhadap “program pengendalian resmi” (official control
program) untuk 4 (empat) penyakit:
• FMD
• CBPP
• PPR
• Bukan pengakuan status tetapi persetujuan terhadap rencana nasional
dari Negara Anggota untuk secara progresif menuju tujuan bebas PMK
(dengan atau tanpa vaksinasi) sesuai dengan persyaratan OIE TAHC.
• Negara tidak perlu sudah bebas PMK tetapi harus memberikan bukti
bahwa negara tersebut sudah memiliki rencana operasional nasional
untuk menuju bebas PMK.
• Rabies yang ditularkan oleh anjing
(dog-mediated rabies)
12
13. Tujuan pengesahan program pengendalian resmi
• Meningkatkan situasi PMK secara progresif di
Negara Anggota dan akhirnya mencapai pengakuan
resmi (official recognition) status bebas penyakit.
• Membantu Sistim Kesehatan Hewan Nasional
(Siskeswannas) Negara Anggota untuk mendapatkan
sejumlah dukungan dari pemerintahnya.
• Membantu untuk mendapatkan sejumlah dukungan
dari donor (untuk Negara Anggota yang sangat
terbatas sumber dayanya).
Sumber: OIE (2019). Standard Operating Procedures for official recognition
of disease and for the endorsement of official control programmes.
13
15. Rekonfirmasi tahunan pada Sidang Umum OIE
• Negara Anggota [INDONESIA] yang memiliki status kesehatan
hewan [bebas penyakit PMK tanpa vaksinasi] yang diakui secara
resmi wajib mengkonfirmasi setiap tahun bahwa status mereka
tidak berubah.
• Negara Anggota yang memiliki program pengendalian nasional
resmi yang disetujui untuk FMD, CBPP, PPR, dan rabies setiap tahun
harus memberitahu OIE mengenai kemajuan implementasinya.
• Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, status resmi dikonfirmasi
setiap tahun selama Sidang Umum (General Session) OIE, setelah
berkonsultasi dengan Negara-Negara Anggota OIE.
15
16. Persyaratan OIE Code untuk rekonfimasi tahunan
• Informasi yang relevan yang disampaikan oleh Negara Anggota yang
memiliki status penyakit PMK yang diakui secara resmi dan/atau
persetujuan program pengendalian resmi melalui rekonfirmasi tahunan
ditentukan dalam Terrestrial Code, sebagai berikut:
Status OIE Code Notes
Negara atau zona bebas PMK tanpa vaksinasi Article 8.8.2. NB
Negara atau zona bebas PMK dengan vaksinasi Article 8.8.3. NB
Persetujuan program pengendalian resmi PMK Article 8.8.39. NB
NB: Terrestrial Code mengharuskan Negara Anggota memberikan
dokumen yang mendukung rekonfirmasi tahunannya.
16
17. Mempertahankan status PMK: Ruang lingkup
• Mempertahankan kepatuhan terhadap
persyaratan OIE TAHC untuk PMK
(Artikel 1.6.2.; 1.11.1., dan 8.8.2.)
• Artikel 1.6.2.: Prosedur mempertahankan
pengakuan resmi status penyakit hewan dan
persetujuan program pengendalian resmi
oleh OIE.
• Artikel 1.11.1.: Aplikasi negara bebas infeksi
dengan virus PMK tanpa vaksinasi.
• Artikel 8.8.2.: Persyaratan negara atau zona
bebas PMK tanpa vaksinasi.
17
18. Mempertahankan status PMK: Rekonfirmasi tahunan
• Batas waktu aplikasi:
• Kanal aplikasi:
• Formulir tradisional: tersedia di website
OIE dan website ‘OIE Delegates’.
• Sistim on-line
Login dan password diberikan kredensial
kepada ‘Delegate’ untuk WAHIS.
30
November
18
19. Siklus pengajuan rekonfirmasi tahunan
Wajib
(mandatory)
November
setiap tahun
Tersedia
online
Dukungan
informasi,
seperti diminta
Dukungan dari
OIE RR dan SRR
OIE Status Dept.
Penilaian
• Pengajuan rekonfirmasi tahunan diterima
Sesuai dengan
Resolusi 15
Sidang Umum
OIE ke-83
19
21. Formulir rekonfirmasi tahunan PMK
PERTANYAAN YA TIDAK
1. Apakah ada kasus PMK dalam 12 bulan terakhir?
2. Apakah vaksinasi terhadap PMK telah dilakukan selama 12 bulan terakhir?
3. Apakah surveilans dijalankan sesuai dengan Artikel 8.8.40. sampai 8.8.42. untuk
mendeteksi tanda klinis PMK dan tidak menunjukkan bukti infeksi virus PMK?
4. Apakah tindakan-tindakan regulasi untuk pencegahan dan deteksi dini telah
diubah selama 12 bulan terakhir?
5. Apakah zona penahanan (containment zone) telah ditetapkan, dihilangkan atau
dimodifikasi selama 12 bulan terakhir?
6. Apakah ada perubahan dalam sistim untuk mencegah masuknya virus PMK ke
negara ini?
Sumber: A_annual_reconfirmation_FMD - OIE - World Organisation for Animal Health
21
22. Formulir rekonfirmasi tahunan PMK (lanjutan)
PERTANYAAN YA TIDAK
7. Jika hewan rentan, daging dan produknya diimpor, apakah daging diimpor
sesuai dengan persyaratan dalam Chapter 8.8? N/A (tidak ada
importasi)
8. Apakah hewan yang divaksinasi terhadap PMK telah diintroduksi sejak
penghentian vaksinasi, kecuali sesuai dengan Artikel 8.8.8. dan 8.8.9? N/A (tidak ada
importasi)
9. Apakah ada perubahan dalam situasi epidemiologi atau peristiwa yang
signifikan mengenai PMK yang terjadi selama 12 bulan terakhir?
Sumber: A_annual_reconfirmation_FMD - OIE - World Organisation for Animal Health
22
23. Dukungan informasi yang disampaikan
• Deskripsi singkat tentang sistim surveilans secara keseluruhan, termasuk
sistim deteksi dini (early detection system).
• Surveilans klinis:
• Tabel ringkasan menunjukkan selama 12 bulan terakhir, jumlah dugaan
wabah, jumlah sampel yang diuji untuk virus PMK, spesies, metoda
pengujian dan hasil (termasuk diferensial diagnosis).
• Detil tentang tindakan lanjut yang diambil terhadap semua hasil yang
mencurigakan (kasus suspek).
• Surveilans serologis dan virulogis, jika relevan.
• Informasi tentang sistim yang berjalan untuk mencegah masuknya virus
PMK; pengendalian lalu lintas hewan rentan dan produknya ke dalam negara
bebas PMK; dan tidak adanya introduksi hewan yang divaksinasi.
Sumber: Foot and mouth disease - OIE - World Organisation for Animal Health
23
24. Skrining & evaluasi Rekonfirmasi Tahunan
• Surveilans
• Tindakan-tindakan regulasi untuk pencegahan dan deteksi dini
• Sistim untuk mencegah masuknya virus PMK
• Pengendalian lalu lintas hewan rentan & produknya ke dalam negara
bebas PMK
• Tidak adanya introduksi hewan yang divaksinasi (untuk bebas tanpa
vaksinasi)
TAMBAHAN INFORMASI
yang diperlukan untuk mempertahankan status bebas
Sumber: a-annual-reconfirmation-fmd.docx (live.com)
24
25. Kewajiban Negara Anggota dalam
mempertahankan status bebas penyakit
• OIE menggunakan kriteria yang direvisi secara regular dengan
mempertimbangkan penelitian terbaru tentang penyakit dan
karakteristiknya.
• Negara Anggota dapat mempertahankan status resmi yang diakui
OIE, asalkan negara tersebut menghormati persyaratan yang telah
ditetapkan dalam OIE Code dan segera memberitahu setiap
kejadian sanitary yang signifikan yang dapat mengubah status itu.
• Jika suatu Negara Anggota gagal mematuhi kewajiban ini, status
dapat ditarik dari daftar resmi OIE untuk penyakit tertentu.
25
26. Penangguhan status bebas (Artikel 1.6.2.)
• Ketidakpatuhan terhadap persyaratan untuk mempertahankan status
bebas penyakit akan menghasilkan penangguhan (suspensi) status
tersebut.
• Dalam waktu 24 jam penangguhan, kecuali dinyatakan lain dalam bab
spesifik penyakit, suatu Negara Anggota dapat mengajukan
permohonan untuk pemulihan status yang diakui sebelumnya, setelah
mengikuti ketentuan dalam bab spesifik penyakit yang relevan.
• Jika status belum pulih dalam periode penangguhan yang ditentukan,
status dicabut dan Negara Anggota harus mengajukan kembali sesuai
dengan prosedur pengajuan resmi status bebas penyakit.
26
28. Penilaian OIE terhadap rekonfirmasi tahunan
❑ Skrining oleh OIE (Disease Status Department dan OIE RR).
❑ Penilaian oleh Scientific Commission for Animal Diseases
• Seleksi status resmi penyakit (official disease status) –
10% dari rekonfirmasi tahunan yang akan diteliti detil.
❑ Interaksi dengan Negara Anggota.
❑ Informasi tambahan.
28
30. Surveilans mempertahankan bebas
• Surveilans mengacu pada OIE TAHC Chapter 1.4. Animal Health
Surveillance selain persyaratan surveilans spesifik penyakit (Artikel
8.8.40. dan 8.8.41.).
• PMK wajib dilaporkan (notifiable) dan dasar hukum untuk
pemberlakuan di seluruh wilayah negara.
• Sistim peringatan dini untuk semua spesies yang relevan:
• Surveilans didisain untuk mencegah dan mendeteksi dini adanya
infeksi dan penularan penyakit.
• klinis, serologis, virologis atau kombinasi.
• Investigasi kasus suspek PMK • Kriteria untuk meningkatkan kecurigaan
• Pelaporan dan komunikasi yang tepat • Uji diagnostik laboratorium dan tindak lanjut
30
31. Surveilans bertarget di negara/zona bebas
• Tujuannya adalah untuk meningkatkan deteksi dini dan mencegah
penularan penyakit.
• Contohnya termasuk inspeksi atau pengujian terhadap:
• Hewan-hewan yang menunjukkan tanda-tanda klinis atau
kecurigaan/suspek PMK (non-vaksinasi).
• Hewan-hewan yang diimpor dan produknya.
• Hewan-hewan di perbatasan dengan negara atau zona yang tidak
bebas PMK secara resmi, subpopulasi berisiko tinggi.
• Kelompok hewan yang menunjukkan adanya peningkatan aborsi,
mortalitas pada anak sapi muda, penurunan hasil susu.
31
32. Investigasi kasus suspek PMK (Artikel 8.8.40. poin 5)
• Kasus suspek memerlukan tindak lanjut segera dan dilakukan
investigasi untuk mengkonfirmasi atau mengecualikan bahwa
penyebab kondisi tersebut adalah virus PMK.
• Sampel harus diambil dan dikirimkan ke laboratorium untuk uji
diagnostik, kecuali kasus suspek tersebut dapat dikonfirmasi atau
dikesampingkan oleh investigasi epidemiologi dan klinis.
• Detil tentang kejadian kasus suspek dan bagaimana kasus tersebut
diinvestigasi dan ditangani harus didokumentasikan.
• Dokumentasi harus mencakup hasil uji diagnostik dan tindakan-
tindakan pengendalian terhadap hewan-hewan yang menjadi sasaran
selama investigasi.
32
33. Penilaian tambahan rekonfirmasi tahunan
• Pelaporan kasus suspek yang ditemukan selama
1 tahun terakhir:
❑ penetapan kriteria dari kasus suspek.
❑ jumlah kasus suspek (jika ada)
❑ tindak lanjut pengujian dan/atau investigasi
untuk mengecualikan PMK dan mencapai
diagnosis deferensial akhir.
• Pelaksanaan kampanye kesadaran (awareness
campaign) atau pelatihan simulasi (simulation
exercises).
• Tipe surveilans yang dilakukan (klinis, virologis,
serologis atau kombinasi).
33
36. Skenario wabah untuk
perhitungan dampak ekonomi
2 tahun
1 tahun
2 bulan
1 bulan
2 minggu 6 bulan
Skenario 1
Skenario 2
Skenario 3
Endemik
Skenario
terbaik
Skenario paling
mungkin Skenario
terburuk
Waktu yang diperlukan untuk mengendalikan wabah
Waktu deteksi
Contoh hipotetis dari suatu wabah PMK di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
36
37. Dampak ekonomi jika wabah PMK terjadi
No. DAMPAK TIDAK LANGSUNG Skenario 1 Skenario 2 Skenario 3
1. Kerugian akibat kematian sapi dewasa 108.841.152 6.003.357.696 21.489.482.592
2. Kerugian akibat kematian sapi muda 113.728.300 6.272.918.400 22.830.560.550
3. Kerugian akibat keguguran 103.819.200 5.726.361.600 20.841.343.200
4. Kerugian akibat penurunan pertumbuhan anak sapi 224.338.000 12.373.824.000 45.035.073.000
Total kerugian langsung 550.726.652 30.376.461.696 110.556.459.342
No. DAMPAK TIDAK LANGSUNG
1 Biaya pemusnahan (culling cost) 137.017.200 2.519.155.200 9.168.575.400
2. Biaya kompensasi 3.809.440.320 210.117.519.360 764.731.890.720
3. Biaya vaksinasi 1.908.146.900 99.305.717.332 1.117.168.647.404
4. Rantai dingin & pelatihan petugas lapangan 325.000.000 550.000.000 850.000.000
5. Biaya surveilans 185.000.000 320.000.000 590.000.000
6. Biaya pembatasan lalu lintas ternak 2.073.822.500 70.750.835.000 471.994.840.000
7. Biaya manajemen pengendalian wabah 195.000.000 517.000.000 9.319.800.000
8. Biaya KIE 13.000.000 34.520.000 621.320.000
Total kerugian tidak langsung 8.646.426.920 384.115.546.892 2.374.445.073.524
Total kerugian langsung & tidak kangsung 9.197.153.572 414,492,008,588 2.485.001.532.866
38. Cost-Benefit Analysis (CBA) pengendalian wabah
PMK (5 tahun; discount rate = 7,4%)
Skenario Waktu
deteksi
Durasi
pengendalian
wabah
Jumlah sapi
terserang
(ekor)
Tindakan pengendalian Rasio
B/C
IRR
1 2 minggu 6 bulan 1.006 Pemusnahan 100% dan
vaksinasi semua sapi di
kabupaten tertular
4,27 46,2%
2 4 minggu 12 bulan 55.438 Pemusnahan 20% dan
vaksinasi semua sapi di
kabupaten tertular dan
kabupaten tetangga
1,43 14,8%
3 8 minggu 24 bulan 201.951 Vaksinasi semua sapi di
seluruh pulau Jawa selama
3 tahun
0.32 -18.1%
38
39. Rekomendasi CBA PMK
• Setiap upaya harus dilakukan untuk membatasi
wabah ke skenario 1 untuk mendapatkan rasio
B/C maksimum dari biaya pengendalian
terhadap dampak ekonomi.
• Skenario 2 cenderung lebih mungkin terjadi di
Indonesia karena terlambatnya deteksi, di mana
manfaat sedikit lebih besar dari biaya (B > C).
• Skenario 3 harus sedapat mungkin tidak terjadi
karena biaya lebih besar dari manfaat (C > B)
dan potensi kerugian tidak dapat dipulihkan
dalam jangka waktu lama (endemik).
39
40. • Pemungutan suara (voting) oleh Delegasi di
Majelis menghormati ‘one country, one vote’.
• Adopsi melalui resolusi.
42. Manfaat bagi Negara Anggota OIE [INDONESIA] dalam
mempertahankan status resmi bebas penyakit
Mempertahankan
kesadaran stakeholder
dan dukungan politik
untuk pencegahan &
peringatan dini
introduksi patogen
Menunjukkan
transparansi &
kepatuhan
berkelanjutan
terhadap standar
internasional OIE
Memperkuat
kredibilitas dari
status penyakit yang
diakui secara resmi
Menambah
jaminan bagi
mitra dagang &
meningkatkan
potensi ekonomi
42
43. Dengan memperoleh dan
mempertahankan status resmi
bebas penyakit, Negara Anggota
[INDONESIA] menunjukkan
transparansi dan membantu
mempromosikan kesehatan hewan
dan kesehatan masyarakat di
seluruh dunia, sehingga
mendapatkan kepercayaan dari
mitra dagang dan komunitas
international.
44. CREDITS: This presentation template was
created by Slidesgo, including icons by
Flaticon, and infographics & images by Freepik
Terima kasih
Ada pertanyaan?
tata.naipospos@gmail.com