SlideShare a Scribd company logo
Mempertahankan Indonesia
bebas Penyakit Mulut dan Kuku
(PMK) sesuai kaidah OIE TAHC
Drh Tri Satya Putri Naipospos, MPhil, PhD
Rapat Koordinasi Surveilans dan Penyidikan
Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
Direktorat Kesehatan Hewan – 23 November 2021
Status bebas Penyakit Mulut
dan Kuku (PMK)
01
Surveilans epidemiologi PMK
03
Rekonfirmasi status bebas
PMK sesuai OIE TAHC
02
Kepentingan mempertahankan
status bebas PMK
04
O u t l i n e
01
Status Bebas Penyakit
Mulut dan Kuku (PMK)
Mandat OIE dalam Perjanjian SPS WTO
• Perjanjian Sanitary & Phytosanitary (SPS) Artikel 6:
“Anggota WTO harus mengakui konsep area bebas penyakit (disease-
free areas) dan area dengan prevalensi penyakit yang rendah.
Penentuan daerah tersebut harus berdasarkan faktor-faktor seperti
geografi, ekosistem, surveilans epidemiologi, dan efektivitas
pengendalian tindakan sanitary.”
• Area bebas penyakit dapat dicapai melalui prinsip:
• Berbasis ilmiah (science-based)
– Penilaian risiko (risk assessment)
– Standar internasional (international standard)
• Prosedur yang transparan
• Persetujuan seluruh Negara Anggota
4
Pengakuan OIE terhadap status bebas penyakit
• Sejak 1998, OIE memiliki mandat dari WTO untuk mengakui secara
resmi ‘area bebas penyakit’ untuk tujuan perdagangan.
• Prosedur pengakuan resmi (official recognition) untuk status kesehatan
hewan oleh OIE yang bersifat sukarela (voluntary) dan saat ini berlaku
untuk 6 (enam) penyakit yaitu:
• African horse sickness (AHS)
• Bovine spongiform encephalopathy (BSE)
• Classical swine fever (CSF)
• Contagious bovine pleuropneumonia (CBPP)
• Foot and mouth disease (FMD)
• Peste de petits ruminants (PPR)
5
Proses penetapan status resmi kesehatan hewan
FMD
1996
PMK adalah
penyakit pertama
di mana OIE
menetapkan
status resmi
(official status
recognition)
Rinderpest
2000
CBPP
2003
BSE
2004
AHS
2012
PPR
2014
Indonesia pertama
kali diakui OIE
sebagai negara
bebas PMK tanpa
vaksinasi
2011
CSF
2016
2000
Rinderpest bebas
secara global
2006
Status
risiko
BSE
6
Pengakuan OIE terhadap status PMK suatu negara
• Penyakit mulut dan kuku (Foot and mouth disease) adalah
penyakit yang masuk daftar penyakit OIE (OIE-listed diseases) dan
harus dilaporkan ke Office International des Epizooties (OIE),
seperti yang ditetapkan dalam OIE Terrestrial Animal Health Code
(OIE TAHC).
• Pengakuan status PMK dapat merujuk ke zona atau seluruh
wilayah negara.
• Hanya untuk PMK, pengakuan status negara atau zona ditetapkan
dengan atau tanpa vaksinasi (with or without vaccination).
7
Ketentuan OIE TAHC untuk status PMK
• Bebas historis
• Negara bebas tanpa vaksinasi [INDONESIA]
• Negara bebas dengan vaksinasi
• Zona bebas tanpa vaksinasi
• Zona bebas dengan vaksinasi
• Zona penahanan (containment)
• Kompartemen bebas dengan vaksinasi
• Komoditi aman (safe commodity)
8
Standar Operasional Prosedur (SOP) pengajuan
status bebas penyakit menurut OIE TAHC
• Pemberian, penangguhan dan
pemulihan status resmi bebas
penyakit ditangani oleh OIE
secara obyektif dan transparan,
diatur oleh suatu standar
operasional prosedur (SOP).
Aplikasi pengakuan resmi status penyakit
oleh Negara Anggota OIE
⇓
Pemeriksaan aplikasi secara saintifik oleh
OIE Ad hoc Group
⇓
Rekomendasi dari “Scientific Commission
for Animal Diseases”
⇓
Penerimaan (atau penolakan) oleh Majelis
Dunia (World Assembly) Delegasi OIE
Rekonfirmasi tahunan
⇓
9
Chapter 8.8. OIE TAHC tentang PMK
Artikel 8.8.1. Ketentuan umum, termasuk definisi kasus (case definition)
Artikel 8.8.2. s/d 8.8.7. Artikel yang berkaitan dengan status penyakit:
• Negara/zona/kompartemen bebas PMK
• Negara/zona tertular PMK
• ‘Containment zone’ di negara atau zona bebas
• Pemulihan status bebas
Artikel 8.8.10. s/d 8.8.30. Rekomendasi untuk importasi komoditi hewan & produknya
Artikel 8.8.31. s/d 8.8.38. Prosedur inaktivasi virus
Artikel 8.8.39. Pengesahan program pengendalian resmi
Artikel 8.8.40. s/d 8.8.42. Surveilans dan interpretasi hasil uji diagnostik
10
Tujuan pengesahan status kesehatan hewan
• Melindungi kesehatan hewan dan manusia dalam perdagangan
internasional.
• Memfasilitasi perdagangan/ekspor.
• Menjamin kepada negara mitra dagang bahwa:
❑ Perspektif jangka panjang terdokumentasi dan memperbaharui bukti-
bukti tentang situasi bebas penyakit.
❑ Sistim Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswannas) memenuhi
persyaratan dasar tentang pengendalian penyakit dan aktivitas
perdagangan.
• Mendukung tujuan dari Strategi Global (PMK dan PPR).
Sumber: OIE (2019). Standard Operating Procedures for official recognition
of disease and for the endorsement of official control programmes.
11
Pengakuan OIE terhadap program pengendalian resmi
• Negara Anggota OIE juga dapat mengajukan permohonan untuk
persetujuan terhadap “program pengendalian resmi” (official control
program) untuk 4 (empat) penyakit:
• FMD
• CBPP
• PPR
• Bukan pengakuan status tetapi persetujuan terhadap rencana nasional
dari Negara Anggota untuk secara progresif menuju tujuan bebas PMK
(dengan atau tanpa vaksinasi) sesuai dengan persyaratan OIE TAHC.
• Negara tidak perlu sudah bebas PMK tetapi harus memberikan bukti
bahwa negara tersebut sudah memiliki rencana operasional nasional
untuk menuju bebas PMK.
• Rabies yang ditularkan oleh anjing
(dog-mediated rabies)
12
Tujuan pengesahan program pengendalian resmi
• Meningkatkan situasi PMK secara progresif di
Negara Anggota dan akhirnya mencapai pengakuan
resmi (official recognition) status bebas penyakit.
• Membantu Sistim Kesehatan Hewan Nasional
(Siskeswannas) Negara Anggota untuk mendapatkan
sejumlah dukungan dari pemerintahnya.
• Membantu untuk mendapatkan sejumlah dukungan
dari donor (untuk Negara Anggota yang sangat
terbatas sumber dayanya).
Sumber: OIE (2019). Standard Operating Procedures for official recognition
of disease and for the endorsement of official control programmes.
13
02
Rekonfirmasi Status Bebas
PMK sesuai OIE TAHC
Rekonfirmasi tahunan pada Sidang Umum OIE
• Negara Anggota [INDONESIA] yang memiliki status kesehatan
hewan [bebas penyakit PMK tanpa vaksinasi] yang diakui secara
resmi wajib mengkonfirmasi setiap tahun bahwa status mereka
tidak berubah.
• Negara Anggota yang memiliki program pengendalian nasional
resmi yang disetujui untuk FMD, CBPP, PPR, dan rabies setiap tahun
harus memberitahu OIE mengenai kemajuan implementasinya.
• Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, status resmi dikonfirmasi
setiap tahun selama Sidang Umum (General Session) OIE, setelah
berkonsultasi dengan Negara-Negara Anggota OIE.
15
Persyaratan OIE Code untuk rekonfimasi tahunan
• Informasi yang relevan yang disampaikan oleh Negara Anggota yang
memiliki status penyakit PMK yang diakui secara resmi dan/atau
persetujuan program pengendalian resmi melalui rekonfirmasi tahunan
ditentukan dalam Terrestrial Code, sebagai berikut:
Status OIE Code Notes
Negara atau zona bebas PMK tanpa vaksinasi Article 8.8.2. NB
Negara atau zona bebas PMK dengan vaksinasi Article 8.8.3. NB
Persetujuan program pengendalian resmi PMK Article 8.8.39. NB
NB: Terrestrial Code mengharuskan Negara Anggota memberikan
dokumen yang mendukung rekonfirmasi tahunannya.
16
Mempertahankan status PMK: Ruang lingkup
• Mempertahankan kepatuhan terhadap
persyaratan OIE TAHC untuk PMK
(Artikel 1.6.2.; 1.11.1., dan 8.8.2.)
• Artikel 1.6.2.: Prosedur mempertahankan
pengakuan resmi status penyakit hewan dan
persetujuan program pengendalian resmi
oleh OIE.
• Artikel 1.11.1.: Aplikasi negara bebas infeksi
dengan virus PMK tanpa vaksinasi.
• Artikel 8.8.2.: Persyaratan negara atau zona
bebas PMK tanpa vaksinasi.
17
Mempertahankan status PMK: Rekonfirmasi tahunan
• Batas waktu aplikasi:
• Kanal aplikasi:
• Formulir tradisional: tersedia di website
OIE dan website ‘OIE Delegates’.
• Sistim on-line
Login dan password diberikan kredensial
kepada ‘Delegate’ untuk WAHIS.
30
November
18
Siklus pengajuan rekonfirmasi tahunan
Wajib
(mandatory)
November
setiap tahun
Tersedia
online
Dukungan
informasi,
seperti diminta
Dukungan dari
OIE RR dan SRR
OIE Status Dept.
Penilaian
• Pengajuan rekonfirmasi tahunan diterima
Sesuai dengan
Resolusi 15
Sidang Umum
OIE ke-83
19
Formulir status bebas PMK
20
Formulir rekonfirmasi tahunan PMK
PERTANYAAN YA TIDAK
1. Apakah ada kasus PMK dalam 12 bulan terakhir?
2. Apakah vaksinasi terhadap PMK telah dilakukan selama 12 bulan terakhir?
3. Apakah surveilans dijalankan sesuai dengan Artikel 8.8.40. sampai 8.8.42. untuk
mendeteksi tanda klinis PMK dan tidak menunjukkan bukti infeksi virus PMK?
4. Apakah tindakan-tindakan regulasi untuk pencegahan dan deteksi dini telah
diubah selama 12 bulan terakhir?
5. Apakah zona penahanan (containment zone) telah ditetapkan, dihilangkan atau
dimodifikasi selama 12 bulan terakhir?
6. Apakah ada perubahan dalam sistim untuk mencegah masuknya virus PMK ke
negara ini?
Sumber: A_annual_reconfirmation_FMD - OIE - World Organisation for Animal Health
21
Formulir rekonfirmasi tahunan PMK (lanjutan)
PERTANYAAN YA TIDAK
7. Jika hewan rentan, daging dan produknya diimpor, apakah daging diimpor
sesuai dengan persyaratan dalam Chapter 8.8? N/A (tidak ada
importasi)
8. Apakah hewan yang divaksinasi terhadap PMK telah diintroduksi sejak
penghentian vaksinasi, kecuali sesuai dengan Artikel 8.8.8. dan 8.8.9? N/A (tidak ada
importasi)
9. Apakah ada perubahan dalam situasi epidemiologi atau peristiwa yang
signifikan mengenai PMK yang terjadi selama 12 bulan terakhir?
Sumber: A_annual_reconfirmation_FMD - OIE - World Organisation for Animal Health
22
Dukungan informasi yang disampaikan
• Deskripsi singkat tentang sistim surveilans secara keseluruhan, termasuk
sistim deteksi dini (early detection system).
• Surveilans klinis:
• Tabel ringkasan menunjukkan selama 12 bulan terakhir, jumlah dugaan
wabah, jumlah sampel yang diuji untuk virus PMK, spesies, metoda
pengujian dan hasil (termasuk diferensial diagnosis).
• Detil tentang tindakan lanjut yang diambil terhadap semua hasil yang
mencurigakan (kasus suspek).
• Surveilans serologis dan virulogis, jika relevan.
• Informasi tentang sistim yang berjalan untuk mencegah masuknya virus
PMK; pengendalian lalu lintas hewan rentan dan produknya ke dalam negara
bebas PMK; dan tidak adanya introduksi hewan yang divaksinasi.
Sumber: Foot and mouth disease - OIE - World Organisation for Animal Health
23
Skrining & evaluasi Rekonfirmasi Tahunan
• Surveilans
• Tindakan-tindakan regulasi untuk pencegahan dan deteksi dini
• Sistim untuk mencegah masuknya virus PMK
• Pengendalian lalu lintas hewan rentan & produknya ke dalam negara
bebas PMK
• Tidak adanya introduksi hewan yang divaksinasi (untuk bebas tanpa
vaksinasi)
TAMBAHAN INFORMASI
yang diperlukan untuk mempertahankan status bebas
Sumber: a-annual-reconfirmation-fmd.docx (live.com)
24
Kewajiban Negara Anggota dalam
mempertahankan status bebas penyakit
• OIE menggunakan kriteria yang direvisi secara regular dengan
mempertimbangkan penelitian terbaru tentang penyakit dan
karakteristiknya.
• Negara Anggota dapat mempertahankan status resmi yang diakui
OIE, asalkan negara tersebut menghormati persyaratan yang telah
ditetapkan dalam OIE Code dan segera memberitahu setiap
kejadian sanitary yang signifikan yang dapat mengubah status itu.
• Jika suatu Negara Anggota gagal mematuhi kewajiban ini, status
dapat ditarik dari daftar resmi OIE untuk penyakit tertentu.
25
Penangguhan status bebas (Artikel 1.6.2.)
• Ketidakpatuhan terhadap persyaratan untuk mempertahankan status
bebas penyakit akan menghasilkan penangguhan (suspensi) status
tersebut.
• Dalam waktu 24 jam penangguhan, kecuali dinyatakan lain dalam bab
spesifik penyakit, suatu Negara Anggota dapat mengajukan
permohonan untuk pemulihan status yang diakui sebelumnya, setelah
mengikuti ketentuan dalam bab spesifik penyakit yang relevan.
• Jika status belum pulih dalam periode penangguhan yang ditentukan,
status dicabut dan Negara Anggota harus mengajukan kembali sesuai
dengan prosedur pengajuan resmi status bebas penyakit.
26
Komunikasi OIE dengan Negara Anggota
PROSEDUR KHUSUS
REKONFIRMASI
TAHUNAN
27
Penilaian OIE terhadap rekonfirmasi tahunan
❑ Skrining oleh OIE (Disease Status Department dan OIE RR).
❑ Penilaian oleh Scientific Commission for Animal Diseases
• Seleksi status resmi penyakit (official disease status) –
10% dari rekonfirmasi tahunan yang akan diteliti detil.
❑ Interaksi dengan Negara Anggota.
❑ Informasi tambahan.
28
03
Surveilans
epidemiologi
PMK
Surveilans mempertahankan bebas
• Surveilans mengacu pada OIE TAHC Chapter 1.4. Animal Health
Surveillance selain persyaratan surveilans spesifik penyakit (Artikel
8.8.40. dan 8.8.41.).
• PMK wajib dilaporkan (notifiable) dan dasar hukum untuk
pemberlakuan di seluruh wilayah negara.
• Sistim peringatan dini untuk semua spesies yang relevan:
• Surveilans didisain untuk mencegah dan mendeteksi dini adanya
infeksi dan penularan penyakit.
• klinis, serologis, virologis atau kombinasi.
• Investigasi kasus suspek PMK • Kriteria untuk meningkatkan kecurigaan
• Pelaporan dan komunikasi yang tepat • Uji diagnostik laboratorium dan tindak lanjut
30
Surveilans bertarget di negara/zona bebas
• Tujuannya adalah untuk meningkatkan deteksi dini dan mencegah
penularan penyakit.
• Contohnya termasuk inspeksi atau pengujian terhadap:
• Hewan-hewan yang menunjukkan tanda-tanda klinis atau
kecurigaan/suspek PMK (non-vaksinasi).
• Hewan-hewan yang diimpor dan produknya.
• Hewan-hewan di perbatasan dengan negara atau zona yang tidak
bebas PMK secara resmi, subpopulasi berisiko tinggi.
• Kelompok hewan yang menunjukkan adanya peningkatan aborsi,
mortalitas pada anak sapi muda, penurunan hasil susu.
31
Investigasi kasus suspek PMK (Artikel 8.8.40. poin 5)
• Kasus suspek memerlukan tindak lanjut segera dan dilakukan
investigasi untuk mengkonfirmasi atau mengecualikan bahwa
penyebab kondisi tersebut adalah virus PMK.
• Sampel harus diambil dan dikirimkan ke laboratorium untuk uji
diagnostik, kecuali kasus suspek tersebut dapat dikonfirmasi atau
dikesampingkan oleh investigasi epidemiologi dan klinis.
• Detil tentang kejadian kasus suspek dan bagaimana kasus tersebut
diinvestigasi dan ditangani harus didokumentasikan.
• Dokumentasi harus mencakup hasil uji diagnostik dan tindakan-
tindakan pengendalian terhadap hewan-hewan yang menjadi sasaran
selama investigasi.
32
Penilaian tambahan rekonfirmasi tahunan
• Pelaporan kasus suspek yang ditemukan selama
1 tahun terakhir:
❑ penetapan kriteria dari kasus suspek.
❑ jumlah kasus suspek (jika ada)
❑ tindak lanjut pengujian dan/atau investigasi
untuk mengecualikan PMK dan mencapai
diagnosis deferensial akhir.
• Pelaksanaan kampanye kesadaran (awareness
campaign) atau pelatihan simulasi (simulation
exercises).
• Tipe surveilans yang dilakukan (klinis, virologis,
serologis atau kombinasi).
33
Contoh pelatihan simulasi (website OIE)
34
Kepentingan
mempertahankan
status bebas PMK
04
Skenario wabah untuk
perhitungan dampak ekonomi
2 tahun
1 tahun
2 bulan
1 bulan
2 minggu 6 bulan
Skenario 1
Skenario 2
Skenario 3
Endemik
Skenario
terbaik
Skenario paling
mungkin Skenario
terburuk
Waktu yang diperlukan untuk mengendalikan wabah
Waktu deteksi
Contoh hipotetis dari suatu wabah PMK di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
36
Dampak ekonomi jika wabah PMK terjadi
No. DAMPAK TIDAK LANGSUNG Skenario 1 Skenario 2 Skenario 3
1. Kerugian akibat kematian sapi dewasa 108.841.152 6.003.357.696 21.489.482.592
2. Kerugian akibat kematian sapi muda 113.728.300 6.272.918.400 22.830.560.550
3. Kerugian akibat keguguran 103.819.200 5.726.361.600 20.841.343.200
4. Kerugian akibat penurunan pertumbuhan anak sapi 224.338.000 12.373.824.000 45.035.073.000
Total kerugian langsung 550.726.652 30.376.461.696 110.556.459.342
No. DAMPAK TIDAK LANGSUNG
1 Biaya pemusnahan (culling cost) 137.017.200 2.519.155.200 9.168.575.400
2. Biaya kompensasi 3.809.440.320 210.117.519.360 764.731.890.720
3. Biaya vaksinasi 1.908.146.900 99.305.717.332 1.117.168.647.404
4. Rantai dingin & pelatihan petugas lapangan 325.000.000 550.000.000 850.000.000
5. Biaya surveilans 185.000.000 320.000.000 590.000.000
6. Biaya pembatasan lalu lintas ternak 2.073.822.500 70.750.835.000 471.994.840.000
7. Biaya manajemen pengendalian wabah 195.000.000 517.000.000 9.319.800.000
8. Biaya KIE 13.000.000 34.520.000 621.320.000
Total kerugian tidak langsung 8.646.426.920 384.115.546.892 2.374.445.073.524
Total kerugian langsung & tidak kangsung 9.197.153.572 414,492,008,588 2.485.001.532.866
Cost-Benefit Analysis (CBA) pengendalian wabah
PMK (5 tahun; discount rate = 7,4%)
Skenario Waktu
deteksi
Durasi
pengendalian
wabah
Jumlah sapi
terserang
(ekor)
Tindakan pengendalian Rasio
B/C
IRR
1 2 minggu 6 bulan 1.006 Pemusnahan 100% dan
vaksinasi semua sapi di
kabupaten tertular
4,27 46,2%
2 4 minggu 12 bulan 55.438 Pemusnahan 20% dan
vaksinasi semua sapi di
kabupaten tertular dan
kabupaten tetangga
1,43 14,8%
3 8 minggu 24 bulan 201.951 Vaksinasi semua sapi di
seluruh pulau Jawa selama
3 tahun
0.32 -18.1%
38
Rekomendasi CBA PMK
• Setiap upaya harus dilakukan untuk membatasi
wabah ke skenario 1 untuk mendapatkan rasio
B/C maksimum dari biaya pengendalian
terhadap dampak ekonomi.
• Skenario 2 cenderung lebih mungkin terjadi di
Indonesia karena terlambatnya deteksi, di mana
manfaat sedikit lebih besar dari biaya (B > C).
• Skenario 3 harus sedapat mungkin tidak terjadi
karena biaya lebih besar dari manfaat (C > B)
dan potensi kerugian tidak dapat dipulihkan
dalam jangka waktu lama (endemik).
39
• Pemungutan suara (voting) oleh Delegasi di
Majelis menghormati ‘one country, one vote’.
• Adopsi melalui resolusi.
41
Manfaat bagi Negara Anggota OIE [INDONESIA] dalam
mempertahankan status resmi bebas penyakit
Mempertahankan
kesadaran stakeholder
dan dukungan politik
untuk pencegahan &
peringatan dini
introduksi patogen
Menunjukkan
transparansi &
kepatuhan
berkelanjutan
terhadap standar
internasional OIE
Memperkuat
kredibilitas dari
status penyakit yang
diakui secara resmi
Menambah
jaminan bagi
mitra dagang &
meningkatkan
potensi ekonomi
42
Dengan memperoleh dan
mempertahankan status resmi
bebas penyakit, Negara Anggota
[INDONESIA] menunjukkan
transparansi dan membantu
mempromosikan kesehatan hewan
dan kesehatan masyarakat di
seluruh dunia, sehingga
mendapatkan kepercayaan dari
mitra dagang dan komunitas
international.
CREDITS: This presentation template was
created by Slidesgo, including icons by
Flaticon, and infographics & images by Freepik
Terima kasih
Ada pertanyaan?
tata.naipospos@gmail.com

More Related Content

What's hot

Analisis Risiko dalam Epidemiologi Veteriner.pdf
Analisis Risiko dalam Epidemiologi Veteriner.pdfAnalisis Risiko dalam Epidemiologi Veteriner.pdf
Analisis Risiko dalam Epidemiologi Veteriner.pdf
Rian Hari Suharto
 
Pentingnya Analisis Risiko Dalam Fungsi Karantina Hewan - Pusat KH dan Kehani...
Pentingnya Analisis Risiko Dalam Fungsi Karantina Hewan - Pusat KH dan Kehani...Pentingnya Analisis Risiko Dalam Fungsi Karantina Hewan - Pusat KH dan Kehani...
Pentingnya Analisis Risiko Dalam Fungsi Karantina Hewan - Pusat KH dan Kehani...
Tata Naipospos
 
Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021
Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021
Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021
Tata Naipospos
 
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
Tata Naipospos
 
Masuk dan Menyebarnya LSD dan PMK di Indonesia - PDHI Riau-KEMIN Indonesia - ...
Masuk dan Menyebarnya LSD dan PMK di Indonesia - PDHI Riau-KEMIN Indonesia - ...Masuk dan Menyebarnya LSD dan PMK di Indonesia - PDHI Riau-KEMIN Indonesia - ...
Masuk dan Menyebarnya LSD dan PMK di Indonesia - PDHI Riau-KEMIN Indonesia - ...
Tata Naipospos
 
Mempertahankan Status Bebas PMK Indonesia Sesuai Ketentuan OIE - Pusvetma, Su...
Mempertahankan Status Bebas PMK Indonesia Sesuai Ketentuan OIE - Pusvetma, Su...Mempertahankan Status Bebas PMK Indonesia Sesuai Ketentuan OIE - Pusvetma, Su...
Mempertahankan Status Bebas PMK Indonesia Sesuai Ketentuan OIE - Pusvetma, Su...
Tata Naipospos
 
Tantangan Peternakan dan Strategi Pengendalian Pasca Masuknya LSD - BVet Meda...
Tantangan Peternakan dan Strategi Pengendalian Pasca Masuknya LSD - BVet Meda...Tantangan Peternakan dan Strategi Pengendalian Pasca Masuknya LSD - BVet Meda...
Tantangan Peternakan dan Strategi Pengendalian Pasca Masuknya LSD - BVet Meda...
Tata Naipospos
 
Peran Dokter Hewan Dalam Pengendalian Resistensi Antimikroba - Webinar Ditjen...
Peran Dokter Hewan Dalam Pengendalian Resistensi Antimikroba - Webinar Ditjen...Peran Dokter Hewan Dalam Pengendalian Resistensi Antimikroba - Webinar Ditjen...
Peran Dokter Hewan Dalam Pengendalian Resistensi Antimikroba - Webinar Ditjen...
Tata Naipospos
 
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...
Tata Naipospos
 
Pengendalian dan Penanganan African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan - Presentas...
Pengendalian dan Penanganan African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan - Presentas...Pengendalian dan Penanganan African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan - Presentas...
Pengendalian dan Penanganan African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan - Presentas...
Tata Naipospos
 
Risiko Masuk dan Menyebarnya ASF- Asosiasi Epidemiologi Veteriner (AEVI), Bog...
Risiko Masuk dan Menyebarnya ASF- Asosiasi Epidemiologi Veteriner (AEVI), Bog...Risiko Masuk dan Menyebarnya ASF- Asosiasi Epidemiologi Veteriner (AEVI), Bog...
Risiko Masuk dan Menyebarnya ASF- Asosiasi Epidemiologi Veteriner (AEVI), Bog...
Tata Naipospos
 
Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...
Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...
Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...
Tata Naipospos
 
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Tata Naipospos
 
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Tata Naipospos
 
Opsi Pengendalian dan Manajemen Risiko African Swine Fever - Ditkeswan, Denpa...
Opsi Pengendalian dan Manajemen Risiko African Swine Fever - Ditkeswan, Denpa...Opsi Pengendalian dan Manajemen Risiko African Swine Fever - Ditkeswan, Denpa...
Opsi Pengendalian dan Manajemen Risiko African Swine Fever - Ditkeswan, Denpa...
Tata Naipospos
 
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. II - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. II - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. II - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. II - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...
Tata Naipospos
 
Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...
Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...
Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...
Tata Naipospos
 
Peran Aktif Karantina Hewan dalam Mengelola Risiko - Pusat KH dan Kehani, BAR...
Peran Aktif Karantina Hewan dalam Mengelola Risiko - Pusat KH dan Kehani, BAR...Peran Aktif Karantina Hewan dalam Mengelola Risiko - Pusat KH dan Kehani, BAR...
Peran Aktif Karantina Hewan dalam Mengelola Risiko - Pusat KH dan Kehani, BAR...
Tata Naipospos
 
Analisis Risiko African Swine Fever dan Probabilitas Produk Daging babi Ilega...
Analisis Risiko African Swine Fever dan Probabilitas Produk Daging babi Ilega...Analisis Risiko African Swine Fever dan Probabilitas Produk Daging babi Ilega...
Analisis Risiko African Swine Fever dan Probabilitas Produk Daging babi Ilega...
Tata Naipospos
 
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 2) - Ditjen PKH, Bogo...
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 2) - Ditjen PKH, Bogo...Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 2) - Ditjen PKH, Bogo...
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 2) - Ditjen PKH, Bogo...
Tata Naipospos
 

What's hot (20)

Analisis Risiko dalam Epidemiologi Veteriner.pdf
Analisis Risiko dalam Epidemiologi Veteriner.pdfAnalisis Risiko dalam Epidemiologi Veteriner.pdf
Analisis Risiko dalam Epidemiologi Veteriner.pdf
 
Pentingnya Analisis Risiko Dalam Fungsi Karantina Hewan - Pusat KH dan Kehani...
Pentingnya Analisis Risiko Dalam Fungsi Karantina Hewan - Pusat KH dan Kehani...Pentingnya Analisis Risiko Dalam Fungsi Karantina Hewan - Pusat KH dan Kehani...
Pentingnya Analisis Risiko Dalam Fungsi Karantina Hewan - Pusat KH dan Kehani...
 
Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021
Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021
Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021
 
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
 
Masuk dan Menyebarnya LSD dan PMK di Indonesia - PDHI Riau-KEMIN Indonesia - ...
Masuk dan Menyebarnya LSD dan PMK di Indonesia - PDHI Riau-KEMIN Indonesia - ...Masuk dan Menyebarnya LSD dan PMK di Indonesia - PDHI Riau-KEMIN Indonesia - ...
Masuk dan Menyebarnya LSD dan PMK di Indonesia - PDHI Riau-KEMIN Indonesia - ...
 
Mempertahankan Status Bebas PMK Indonesia Sesuai Ketentuan OIE - Pusvetma, Su...
Mempertahankan Status Bebas PMK Indonesia Sesuai Ketentuan OIE - Pusvetma, Su...Mempertahankan Status Bebas PMK Indonesia Sesuai Ketentuan OIE - Pusvetma, Su...
Mempertahankan Status Bebas PMK Indonesia Sesuai Ketentuan OIE - Pusvetma, Su...
 
Tantangan Peternakan dan Strategi Pengendalian Pasca Masuknya LSD - BVet Meda...
Tantangan Peternakan dan Strategi Pengendalian Pasca Masuknya LSD - BVet Meda...Tantangan Peternakan dan Strategi Pengendalian Pasca Masuknya LSD - BVet Meda...
Tantangan Peternakan dan Strategi Pengendalian Pasca Masuknya LSD - BVet Meda...
 
Peran Dokter Hewan Dalam Pengendalian Resistensi Antimikroba - Webinar Ditjen...
Peran Dokter Hewan Dalam Pengendalian Resistensi Antimikroba - Webinar Ditjen...Peran Dokter Hewan Dalam Pengendalian Resistensi Antimikroba - Webinar Ditjen...
Peran Dokter Hewan Dalam Pengendalian Resistensi Antimikroba - Webinar Ditjen...
 
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...
 
Pengendalian dan Penanganan African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan - Presentas...
Pengendalian dan Penanganan African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan - Presentas...Pengendalian dan Penanganan African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan - Presentas...
Pengendalian dan Penanganan African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan - Presentas...
 
Risiko Masuk dan Menyebarnya ASF- Asosiasi Epidemiologi Veteriner (AEVI), Bog...
Risiko Masuk dan Menyebarnya ASF- Asosiasi Epidemiologi Veteriner (AEVI), Bog...Risiko Masuk dan Menyebarnya ASF- Asosiasi Epidemiologi Veteriner (AEVI), Bog...
Risiko Masuk dan Menyebarnya ASF- Asosiasi Epidemiologi Veteriner (AEVI), Bog...
 
Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...
Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...
Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...
 
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
 
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
 
Opsi Pengendalian dan Manajemen Risiko African Swine Fever - Ditkeswan, Denpa...
Opsi Pengendalian dan Manajemen Risiko African Swine Fever - Ditkeswan, Denpa...Opsi Pengendalian dan Manajemen Risiko African Swine Fever - Ditkeswan, Denpa...
Opsi Pengendalian dan Manajemen Risiko African Swine Fever - Ditkeswan, Denpa...
 
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. II - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. II - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. II - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. II - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...
 
Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...
Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...
Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...
 
Peran Aktif Karantina Hewan dalam Mengelola Risiko - Pusat KH dan Kehani, BAR...
Peran Aktif Karantina Hewan dalam Mengelola Risiko - Pusat KH dan Kehani, BAR...Peran Aktif Karantina Hewan dalam Mengelola Risiko - Pusat KH dan Kehani, BAR...
Peran Aktif Karantina Hewan dalam Mengelola Risiko - Pusat KH dan Kehani, BAR...
 
Analisis Risiko African Swine Fever dan Probabilitas Produk Daging babi Ilega...
Analisis Risiko African Swine Fever dan Probabilitas Produk Daging babi Ilega...Analisis Risiko African Swine Fever dan Probabilitas Produk Daging babi Ilega...
Analisis Risiko African Swine Fever dan Probabilitas Produk Daging babi Ilega...
 
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 2) - Ditjen PKH, Bogo...
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 2) - Ditjen PKH, Bogo...Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 2) - Ditjen PKH, Bogo...
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 2) - Ditjen PKH, Bogo...
 

Similar to Mempertahankan Indonesia Bebas PMK Sesuai Kaidah OIE TAHC - Ditkeswan, Denpasar, 23 November 2021

Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Tata Naipospos
 
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tata Naipospos
 
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Tata Naipospos
 
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Tata Naipospos
 
Aquatic Animal Health Code dan ALOP - BKIPM-KKP, 29 Oktober 2021
Aquatic Animal Health Code dan ALOP - BKIPM-KKP, 29 Oktober 2021Aquatic Animal Health Code dan ALOP - BKIPM-KKP, 29 Oktober 2021
Aquatic Animal Health Code dan ALOP - BKIPM-KKP, 29 Oktober 2021
Tata Naipospos
 
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...
Tata Naipospos
 
Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...
Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...
Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...
Tata Naipospos
 
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Tata Naipospos
 
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. I - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Feb...
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. I - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Feb...Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. I - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Feb...
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. I - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Feb...
Tata Naipospos
 
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Tata Naipospos
 
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...
Tata Naipospos
 
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
Tata Naipospos
 
Pembahasan Undang-Undang No. 41-2014 Pasal 36C, 36D dan 36E - Ditkeswan - Jak...
Pembahasan Undang-Undang No. 41-2014 Pasal 36C, 36D dan 36E - Ditkeswan - Jak...Pembahasan Undang-Undang No. 41-2014 Pasal 36C, 36D dan 36E - Ditkeswan - Jak...
Pembahasan Undang-Undang No. 41-2014 Pasal 36C, 36D dan 36E - Ditkeswan - Jak...
Tata Naipospos
 
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
Tata Naipospos
 
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Tata Naipospos
 
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014
Tata Naipospos
 
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
Tata Naipospos
 
Antigen kmk446-2021.pdf
Antigen kmk446-2021.pdfAntigen kmk446-2021.pdf
Antigen kmk446-2021.pdf
sumberagung5
 
Keputusan Menkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021
Keputusan Menkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021Keputusan Menkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021
Keputusan Menkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021
CIkumparan
 
Kmk no. hk.01.07 menkes-446-2021 ttg rapid diagnostic test antigen dalam peme...
Kmk no. hk.01.07 menkes-446-2021 ttg rapid diagnostic test antigen dalam peme...Kmk no. hk.01.07 menkes-446-2021 ttg rapid diagnostic test antigen dalam peme...
Kmk no. hk.01.07 menkes-446-2021 ttg rapid diagnostic test antigen dalam peme...
indihimma
 

Similar to Mempertahankan Indonesia Bebas PMK Sesuai Kaidah OIE TAHC - Ditkeswan, Denpasar, 23 November 2021 (20)

Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
 
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
 
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
 
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
 
Aquatic Animal Health Code dan ALOP - BKIPM-KKP, 29 Oktober 2021
Aquatic Animal Health Code dan ALOP - BKIPM-KKP, 29 Oktober 2021Aquatic Animal Health Code dan ALOP - BKIPM-KKP, 29 Oktober 2021
Aquatic Animal Health Code dan ALOP - BKIPM-KKP, 29 Oktober 2021
 
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...
 
Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...
Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...
Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...
 
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
 
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. I - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Feb...
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. I - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Feb...Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. I - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Feb...
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. I - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Feb...
 
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
 
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...
 
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
 
Pembahasan Undang-Undang No. 41-2014 Pasal 36C, 36D dan 36E - Ditkeswan - Jak...
Pembahasan Undang-Undang No. 41-2014 Pasal 36C, 36D dan 36E - Ditkeswan - Jak...Pembahasan Undang-Undang No. 41-2014 Pasal 36C, 36D dan 36E - Ditkeswan - Jak...
Pembahasan Undang-Undang No. 41-2014 Pasal 36C, 36D dan 36E - Ditkeswan - Jak...
 
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
 
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
 
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014
 
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
 
Antigen kmk446-2021.pdf
Antigen kmk446-2021.pdfAntigen kmk446-2021.pdf
Antigen kmk446-2021.pdf
 
Keputusan Menkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021
Keputusan Menkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021Keputusan Menkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021
Keputusan Menkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021
 
Kmk no. hk.01.07 menkes-446-2021 ttg rapid diagnostic test antigen dalam peme...
Kmk no. hk.01.07 menkes-446-2021 ttg rapid diagnostic test antigen dalam peme...Kmk no. hk.01.07 menkes-446-2021 ttg rapid diagnostic test antigen dalam peme...
Kmk no. hk.01.07 menkes-446-2021 ttg rapid diagnostic test antigen dalam peme...
 

More from Tata Naipospos

Risk mapping Penyakit Hewan dan Zoonosis di Kenya Afrika - 30 Januari 2024.pdf
Risk mapping Penyakit Hewan dan Zoonosis di Kenya Afrika - 30 Januari 2024.pdfRisk mapping Penyakit Hewan dan Zoonosis di Kenya Afrika - 30 Januari 2024.pdf
Risk mapping Penyakit Hewan dan Zoonosis di Kenya Afrika - 30 Januari 2024.pdf
Tata Naipospos
 
Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...
Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...
Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...
Tata Naipospos
 
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Tata Naipospos
 
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Tata Naipospos
 
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Tata Naipospos
 
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Tata Naipospos
 
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Tata Naipospos
 
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Tata Naipospos
 
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Tata Naipospos
 
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Tata Naipospos
 
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Tata Naipospos
 
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Tata Naipospos
 
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Tata Naipospos
 
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Tata Naipospos
 
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Tata Naipospos
 
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Tata Naipospos
 
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Tata Naipospos
 
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Tata Naipospos
 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Tata Naipospos
 
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Tata Naipospos
 

More from Tata Naipospos (20)

Risk mapping Penyakit Hewan dan Zoonosis di Kenya Afrika - 30 Januari 2024.pdf
Risk mapping Penyakit Hewan dan Zoonosis di Kenya Afrika - 30 Januari 2024.pdfRisk mapping Penyakit Hewan dan Zoonosis di Kenya Afrika - 30 Januari 2024.pdf
Risk mapping Penyakit Hewan dan Zoonosis di Kenya Afrika - 30 Januari 2024.pdf
 
Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...
Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...
Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...
 
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
 
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
 
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
 
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
 
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
 
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
 
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
 
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
 
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
 
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
 
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
 
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
 
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
 
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
 
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
 
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
 
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
 

Recently uploaded

Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata anginMedia Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
margagurifma2023
 
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi KomunikasiMateri Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
AdePutraTunggali
 
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdfTokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Mutia Rini Siregar
 
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdfKisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
indraayurestuw
 
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdekaKKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
irvansupriadi44
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
junarpudin36
 
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptxRENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
mukminbdk
 
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdfSeminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
inganahsholihahpangs
 
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawanpelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
EvaMirzaSyafitri
 
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptxRPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
YongYongYong1
 
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdfPanduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
MildayantiMildayanti
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Kanaidi ken
 
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIANSINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
NanieIbrahim
 
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDFJUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
budimoko2
 
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdekaSOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
NiaTazmia2
 
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Fathan Emran
 
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remajamateri penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
DewiInekePuteri
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Sosdiklihparmassdm
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
NavaldiMalau
 

Recently uploaded (20)

Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata anginMedia Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
 
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi KomunikasiMateri Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
 
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdfTokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
 
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdfKisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
 
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdekaKKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
 
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptxRENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
 
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdfSeminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
 
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawanpelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
 
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptxRPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
 
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdfPanduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
 
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIANSINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
 
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDFJUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
 
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdekaSOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
 
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
 
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remajamateri penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
 

Mempertahankan Indonesia Bebas PMK Sesuai Kaidah OIE TAHC - Ditkeswan, Denpasar, 23 November 2021

  • 1. Mempertahankan Indonesia bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sesuai kaidah OIE TAHC Drh Tri Satya Putri Naipospos, MPhil, PhD Rapat Koordinasi Surveilans dan Penyidikan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Direktorat Kesehatan Hewan – 23 November 2021
  • 2. Status bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) 01 Surveilans epidemiologi PMK 03 Rekonfirmasi status bebas PMK sesuai OIE TAHC 02 Kepentingan mempertahankan status bebas PMK 04 O u t l i n e
  • 4. Mandat OIE dalam Perjanjian SPS WTO • Perjanjian Sanitary & Phytosanitary (SPS) Artikel 6: “Anggota WTO harus mengakui konsep area bebas penyakit (disease- free areas) dan area dengan prevalensi penyakit yang rendah. Penentuan daerah tersebut harus berdasarkan faktor-faktor seperti geografi, ekosistem, surveilans epidemiologi, dan efektivitas pengendalian tindakan sanitary.” • Area bebas penyakit dapat dicapai melalui prinsip: • Berbasis ilmiah (science-based) – Penilaian risiko (risk assessment) – Standar internasional (international standard) • Prosedur yang transparan • Persetujuan seluruh Negara Anggota 4
  • 5. Pengakuan OIE terhadap status bebas penyakit • Sejak 1998, OIE memiliki mandat dari WTO untuk mengakui secara resmi ‘area bebas penyakit’ untuk tujuan perdagangan. • Prosedur pengakuan resmi (official recognition) untuk status kesehatan hewan oleh OIE yang bersifat sukarela (voluntary) dan saat ini berlaku untuk 6 (enam) penyakit yaitu: • African horse sickness (AHS) • Bovine spongiform encephalopathy (BSE) • Classical swine fever (CSF) • Contagious bovine pleuropneumonia (CBPP) • Foot and mouth disease (FMD) • Peste de petits ruminants (PPR) 5
  • 6. Proses penetapan status resmi kesehatan hewan FMD 1996 PMK adalah penyakit pertama di mana OIE menetapkan status resmi (official status recognition) Rinderpest 2000 CBPP 2003 BSE 2004 AHS 2012 PPR 2014 Indonesia pertama kali diakui OIE sebagai negara bebas PMK tanpa vaksinasi 2011 CSF 2016 2000 Rinderpest bebas secara global 2006 Status risiko BSE 6
  • 7. Pengakuan OIE terhadap status PMK suatu negara • Penyakit mulut dan kuku (Foot and mouth disease) adalah penyakit yang masuk daftar penyakit OIE (OIE-listed diseases) dan harus dilaporkan ke Office International des Epizooties (OIE), seperti yang ditetapkan dalam OIE Terrestrial Animal Health Code (OIE TAHC). • Pengakuan status PMK dapat merujuk ke zona atau seluruh wilayah negara. • Hanya untuk PMK, pengakuan status negara atau zona ditetapkan dengan atau tanpa vaksinasi (with or without vaccination). 7
  • 8. Ketentuan OIE TAHC untuk status PMK • Bebas historis • Negara bebas tanpa vaksinasi [INDONESIA] • Negara bebas dengan vaksinasi • Zona bebas tanpa vaksinasi • Zona bebas dengan vaksinasi • Zona penahanan (containment) • Kompartemen bebas dengan vaksinasi • Komoditi aman (safe commodity) 8
  • 9. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengajuan status bebas penyakit menurut OIE TAHC • Pemberian, penangguhan dan pemulihan status resmi bebas penyakit ditangani oleh OIE secara obyektif dan transparan, diatur oleh suatu standar operasional prosedur (SOP). Aplikasi pengakuan resmi status penyakit oleh Negara Anggota OIE ⇓ Pemeriksaan aplikasi secara saintifik oleh OIE Ad hoc Group ⇓ Rekomendasi dari “Scientific Commission for Animal Diseases” ⇓ Penerimaan (atau penolakan) oleh Majelis Dunia (World Assembly) Delegasi OIE Rekonfirmasi tahunan ⇓ 9
  • 10. Chapter 8.8. OIE TAHC tentang PMK Artikel 8.8.1. Ketentuan umum, termasuk definisi kasus (case definition) Artikel 8.8.2. s/d 8.8.7. Artikel yang berkaitan dengan status penyakit: • Negara/zona/kompartemen bebas PMK • Negara/zona tertular PMK • ‘Containment zone’ di negara atau zona bebas • Pemulihan status bebas Artikel 8.8.10. s/d 8.8.30. Rekomendasi untuk importasi komoditi hewan & produknya Artikel 8.8.31. s/d 8.8.38. Prosedur inaktivasi virus Artikel 8.8.39. Pengesahan program pengendalian resmi Artikel 8.8.40. s/d 8.8.42. Surveilans dan interpretasi hasil uji diagnostik 10
  • 11. Tujuan pengesahan status kesehatan hewan • Melindungi kesehatan hewan dan manusia dalam perdagangan internasional. • Memfasilitasi perdagangan/ekspor. • Menjamin kepada negara mitra dagang bahwa: ❑ Perspektif jangka panjang terdokumentasi dan memperbaharui bukti- bukti tentang situasi bebas penyakit. ❑ Sistim Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswannas) memenuhi persyaratan dasar tentang pengendalian penyakit dan aktivitas perdagangan. • Mendukung tujuan dari Strategi Global (PMK dan PPR). Sumber: OIE (2019). Standard Operating Procedures for official recognition of disease and for the endorsement of official control programmes. 11
  • 12. Pengakuan OIE terhadap program pengendalian resmi • Negara Anggota OIE juga dapat mengajukan permohonan untuk persetujuan terhadap “program pengendalian resmi” (official control program) untuk 4 (empat) penyakit: • FMD • CBPP • PPR • Bukan pengakuan status tetapi persetujuan terhadap rencana nasional dari Negara Anggota untuk secara progresif menuju tujuan bebas PMK (dengan atau tanpa vaksinasi) sesuai dengan persyaratan OIE TAHC. • Negara tidak perlu sudah bebas PMK tetapi harus memberikan bukti bahwa negara tersebut sudah memiliki rencana operasional nasional untuk menuju bebas PMK. • Rabies yang ditularkan oleh anjing (dog-mediated rabies) 12
  • 13. Tujuan pengesahan program pengendalian resmi • Meningkatkan situasi PMK secara progresif di Negara Anggota dan akhirnya mencapai pengakuan resmi (official recognition) status bebas penyakit. • Membantu Sistim Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswannas) Negara Anggota untuk mendapatkan sejumlah dukungan dari pemerintahnya. • Membantu untuk mendapatkan sejumlah dukungan dari donor (untuk Negara Anggota yang sangat terbatas sumber dayanya). Sumber: OIE (2019). Standard Operating Procedures for official recognition of disease and for the endorsement of official control programmes. 13
  • 15. Rekonfirmasi tahunan pada Sidang Umum OIE • Negara Anggota [INDONESIA] yang memiliki status kesehatan hewan [bebas penyakit PMK tanpa vaksinasi] yang diakui secara resmi wajib mengkonfirmasi setiap tahun bahwa status mereka tidak berubah. • Negara Anggota yang memiliki program pengendalian nasional resmi yang disetujui untuk FMD, CBPP, PPR, dan rabies setiap tahun harus memberitahu OIE mengenai kemajuan implementasinya. • Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, status resmi dikonfirmasi setiap tahun selama Sidang Umum (General Session) OIE, setelah berkonsultasi dengan Negara-Negara Anggota OIE. 15
  • 16. Persyaratan OIE Code untuk rekonfimasi tahunan • Informasi yang relevan yang disampaikan oleh Negara Anggota yang memiliki status penyakit PMK yang diakui secara resmi dan/atau persetujuan program pengendalian resmi melalui rekonfirmasi tahunan ditentukan dalam Terrestrial Code, sebagai berikut: Status OIE Code Notes Negara atau zona bebas PMK tanpa vaksinasi Article 8.8.2. NB Negara atau zona bebas PMK dengan vaksinasi Article 8.8.3. NB Persetujuan program pengendalian resmi PMK Article 8.8.39. NB NB: Terrestrial Code mengharuskan Negara Anggota memberikan dokumen yang mendukung rekonfirmasi tahunannya. 16
  • 17. Mempertahankan status PMK: Ruang lingkup • Mempertahankan kepatuhan terhadap persyaratan OIE TAHC untuk PMK (Artikel 1.6.2.; 1.11.1., dan 8.8.2.) • Artikel 1.6.2.: Prosedur mempertahankan pengakuan resmi status penyakit hewan dan persetujuan program pengendalian resmi oleh OIE. • Artikel 1.11.1.: Aplikasi negara bebas infeksi dengan virus PMK tanpa vaksinasi. • Artikel 8.8.2.: Persyaratan negara atau zona bebas PMK tanpa vaksinasi. 17
  • 18. Mempertahankan status PMK: Rekonfirmasi tahunan • Batas waktu aplikasi: • Kanal aplikasi: • Formulir tradisional: tersedia di website OIE dan website ‘OIE Delegates’. • Sistim on-line Login dan password diberikan kredensial kepada ‘Delegate’ untuk WAHIS. 30 November 18
  • 19. Siklus pengajuan rekonfirmasi tahunan Wajib (mandatory) November setiap tahun Tersedia online Dukungan informasi, seperti diminta Dukungan dari OIE RR dan SRR OIE Status Dept. Penilaian • Pengajuan rekonfirmasi tahunan diterima Sesuai dengan Resolusi 15 Sidang Umum OIE ke-83 19
  • 21. Formulir rekonfirmasi tahunan PMK PERTANYAAN YA TIDAK 1. Apakah ada kasus PMK dalam 12 bulan terakhir? 2. Apakah vaksinasi terhadap PMK telah dilakukan selama 12 bulan terakhir? 3. Apakah surveilans dijalankan sesuai dengan Artikel 8.8.40. sampai 8.8.42. untuk mendeteksi tanda klinis PMK dan tidak menunjukkan bukti infeksi virus PMK? 4. Apakah tindakan-tindakan regulasi untuk pencegahan dan deteksi dini telah diubah selama 12 bulan terakhir? 5. Apakah zona penahanan (containment zone) telah ditetapkan, dihilangkan atau dimodifikasi selama 12 bulan terakhir? 6. Apakah ada perubahan dalam sistim untuk mencegah masuknya virus PMK ke negara ini? Sumber: A_annual_reconfirmation_FMD - OIE - World Organisation for Animal Health 21
  • 22. Formulir rekonfirmasi tahunan PMK (lanjutan) PERTANYAAN YA TIDAK 7. Jika hewan rentan, daging dan produknya diimpor, apakah daging diimpor sesuai dengan persyaratan dalam Chapter 8.8? N/A (tidak ada importasi) 8. Apakah hewan yang divaksinasi terhadap PMK telah diintroduksi sejak penghentian vaksinasi, kecuali sesuai dengan Artikel 8.8.8. dan 8.8.9? N/A (tidak ada importasi) 9. Apakah ada perubahan dalam situasi epidemiologi atau peristiwa yang signifikan mengenai PMK yang terjadi selama 12 bulan terakhir? Sumber: A_annual_reconfirmation_FMD - OIE - World Organisation for Animal Health 22
  • 23. Dukungan informasi yang disampaikan • Deskripsi singkat tentang sistim surveilans secara keseluruhan, termasuk sistim deteksi dini (early detection system). • Surveilans klinis: • Tabel ringkasan menunjukkan selama 12 bulan terakhir, jumlah dugaan wabah, jumlah sampel yang diuji untuk virus PMK, spesies, metoda pengujian dan hasil (termasuk diferensial diagnosis). • Detil tentang tindakan lanjut yang diambil terhadap semua hasil yang mencurigakan (kasus suspek). • Surveilans serologis dan virulogis, jika relevan. • Informasi tentang sistim yang berjalan untuk mencegah masuknya virus PMK; pengendalian lalu lintas hewan rentan dan produknya ke dalam negara bebas PMK; dan tidak adanya introduksi hewan yang divaksinasi. Sumber: Foot and mouth disease - OIE - World Organisation for Animal Health 23
  • 24. Skrining & evaluasi Rekonfirmasi Tahunan • Surveilans • Tindakan-tindakan regulasi untuk pencegahan dan deteksi dini • Sistim untuk mencegah masuknya virus PMK • Pengendalian lalu lintas hewan rentan & produknya ke dalam negara bebas PMK • Tidak adanya introduksi hewan yang divaksinasi (untuk bebas tanpa vaksinasi) TAMBAHAN INFORMASI yang diperlukan untuk mempertahankan status bebas Sumber: a-annual-reconfirmation-fmd.docx (live.com) 24
  • 25. Kewajiban Negara Anggota dalam mempertahankan status bebas penyakit • OIE menggunakan kriteria yang direvisi secara regular dengan mempertimbangkan penelitian terbaru tentang penyakit dan karakteristiknya. • Negara Anggota dapat mempertahankan status resmi yang diakui OIE, asalkan negara tersebut menghormati persyaratan yang telah ditetapkan dalam OIE Code dan segera memberitahu setiap kejadian sanitary yang signifikan yang dapat mengubah status itu. • Jika suatu Negara Anggota gagal mematuhi kewajiban ini, status dapat ditarik dari daftar resmi OIE untuk penyakit tertentu. 25
  • 26. Penangguhan status bebas (Artikel 1.6.2.) • Ketidakpatuhan terhadap persyaratan untuk mempertahankan status bebas penyakit akan menghasilkan penangguhan (suspensi) status tersebut. • Dalam waktu 24 jam penangguhan, kecuali dinyatakan lain dalam bab spesifik penyakit, suatu Negara Anggota dapat mengajukan permohonan untuk pemulihan status yang diakui sebelumnya, setelah mengikuti ketentuan dalam bab spesifik penyakit yang relevan. • Jika status belum pulih dalam periode penangguhan yang ditentukan, status dicabut dan Negara Anggota harus mengajukan kembali sesuai dengan prosedur pengajuan resmi status bebas penyakit. 26
  • 27. Komunikasi OIE dengan Negara Anggota PROSEDUR KHUSUS REKONFIRMASI TAHUNAN 27
  • 28. Penilaian OIE terhadap rekonfirmasi tahunan ❑ Skrining oleh OIE (Disease Status Department dan OIE RR). ❑ Penilaian oleh Scientific Commission for Animal Diseases • Seleksi status resmi penyakit (official disease status) – 10% dari rekonfirmasi tahunan yang akan diteliti detil. ❑ Interaksi dengan Negara Anggota. ❑ Informasi tambahan. 28
  • 30. Surveilans mempertahankan bebas • Surveilans mengacu pada OIE TAHC Chapter 1.4. Animal Health Surveillance selain persyaratan surveilans spesifik penyakit (Artikel 8.8.40. dan 8.8.41.). • PMK wajib dilaporkan (notifiable) dan dasar hukum untuk pemberlakuan di seluruh wilayah negara. • Sistim peringatan dini untuk semua spesies yang relevan: • Surveilans didisain untuk mencegah dan mendeteksi dini adanya infeksi dan penularan penyakit. • klinis, serologis, virologis atau kombinasi. • Investigasi kasus suspek PMK • Kriteria untuk meningkatkan kecurigaan • Pelaporan dan komunikasi yang tepat • Uji diagnostik laboratorium dan tindak lanjut 30
  • 31. Surveilans bertarget di negara/zona bebas • Tujuannya adalah untuk meningkatkan deteksi dini dan mencegah penularan penyakit. • Contohnya termasuk inspeksi atau pengujian terhadap: • Hewan-hewan yang menunjukkan tanda-tanda klinis atau kecurigaan/suspek PMK (non-vaksinasi). • Hewan-hewan yang diimpor dan produknya. • Hewan-hewan di perbatasan dengan negara atau zona yang tidak bebas PMK secara resmi, subpopulasi berisiko tinggi. • Kelompok hewan yang menunjukkan adanya peningkatan aborsi, mortalitas pada anak sapi muda, penurunan hasil susu. 31
  • 32. Investigasi kasus suspek PMK (Artikel 8.8.40. poin 5) • Kasus suspek memerlukan tindak lanjut segera dan dilakukan investigasi untuk mengkonfirmasi atau mengecualikan bahwa penyebab kondisi tersebut adalah virus PMK. • Sampel harus diambil dan dikirimkan ke laboratorium untuk uji diagnostik, kecuali kasus suspek tersebut dapat dikonfirmasi atau dikesampingkan oleh investigasi epidemiologi dan klinis. • Detil tentang kejadian kasus suspek dan bagaimana kasus tersebut diinvestigasi dan ditangani harus didokumentasikan. • Dokumentasi harus mencakup hasil uji diagnostik dan tindakan- tindakan pengendalian terhadap hewan-hewan yang menjadi sasaran selama investigasi. 32
  • 33. Penilaian tambahan rekonfirmasi tahunan • Pelaporan kasus suspek yang ditemukan selama 1 tahun terakhir: ❑ penetapan kriteria dari kasus suspek. ❑ jumlah kasus suspek (jika ada) ❑ tindak lanjut pengujian dan/atau investigasi untuk mengecualikan PMK dan mencapai diagnosis deferensial akhir. • Pelaksanaan kampanye kesadaran (awareness campaign) atau pelatihan simulasi (simulation exercises). • Tipe surveilans yang dilakukan (klinis, virologis, serologis atau kombinasi). 33
  • 34. Contoh pelatihan simulasi (website OIE) 34
  • 36. Skenario wabah untuk perhitungan dampak ekonomi 2 tahun 1 tahun 2 bulan 1 bulan 2 minggu 6 bulan Skenario 1 Skenario 2 Skenario 3 Endemik Skenario terbaik Skenario paling mungkin Skenario terburuk Waktu yang diperlukan untuk mengendalikan wabah Waktu deteksi Contoh hipotetis dari suatu wabah PMK di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 36
  • 37. Dampak ekonomi jika wabah PMK terjadi No. DAMPAK TIDAK LANGSUNG Skenario 1 Skenario 2 Skenario 3 1. Kerugian akibat kematian sapi dewasa 108.841.152 6.003.357.696 21.489.482.592 2. Kerugian akibat kematian sapi muda 113.728.300 6.272.918.400 22.830.560.550 3. Kerugian akibat keguguran 103.819.200 5.726.361.600 20.841.343.200 4. Kerugian akibat penurunan pertumbuhan anak sapi 224.338.000 12.373.824.000 45.035.073.000 Total kerugian langsung 550.726.652 30.376.461.696 110.556.459.342 No. DAMPAK TIDAK LANGSUNG 1 Biaya pemusnahan (culling cost) 137.017.200 2.519.155.200 9.168.575.400 2. Biaya kompensasi 3.809.440.320 210.117.519.360 764.731.890.720 3. Biaya vaksinasi 1.908.146.900 99.305.717.332 1.117.168.647.404 4. Rantai dingin & pelatihan petugas lapangan 325.000.000 550.000.000 850.000.000 5. Biaya surveilans 185.000.000 320.000.000 590.000.000 6. Biaya pembatasan lalu lintas ternak 2.073.822.500 70.750.835.000 471.994.840.000 7. Biaya manajemen pengendalian wabah 195.000.000 517.000.000 9.319.800.000 8. Biaya KIE 13.000.000 34.520.000 621.320.000 Total kerugian tidak langsung 8.646.426.920 384.115.546.892 2.374.445.073.524 Total kerugian langsung & tidak kangsung 9.197.153.572 414,492,008,588 2.485.001.532.866
  • 38. Cost-Benefit Analysis (CBA) pengendalian wabah PMK (5 tahun; discount rate = 7,4%) Skenario Waktu deteksi Durasi pengendalian wabah Jumlah sapi terserang (ekor) Tindakan pengendalian Rasio B/C IRR 1 2 minggu 6 bulan 1.006 Pemusnahan 100% dan vaksinasi semua sapi di kabupaten tertular 4,27 46,2% 2 4 minggu 12 bulan 55.438 Pemusnahan 20% dan vaksinasi semua sapi di kabupaten tertular dan kabupaten tetangga 1,43 14,8% 3 8 minggu 24 bulan 201.951 Vaksinasi semua sapi di seluruh pulau Jawa selama 3 tahun 0.32 -18.1% 38
  • 39. Rekomendasi CBA PMK • Setiap upaya harus dilakukan untuk membatasi wabah ke skenario 1 untuk mendapatkan rasio B/C maksimum dari biaya pengendalian terhadap dampak ekonomi. • Skenario 2 cenderung lebih mungkin terjadi di Indonesia karena terlambatnya deteksi, di mana manfaat sedikit lebih besar dari biaya (B > C). • Skenario 3 harus sedapat mungkin tidak terjadi karena biaya lebih besar dari manfaat (C > B) dan potensi kerugian tidak dapat dipulihkan dalam jangka waktu lama (endemik). 39
  • 40. • Pemungutan suara (voting) oleh Delegasi di Majelis menghormati ‘one country, one vote’. • Adopsi melalui resolusi.
  • 41. 41
  • 42. Manfaat bagi Negara Anggota OIE [INDONESIA] dalam mempertahankan status resmi bebas penyakit Mempertahankan kesadaran stakeholder dan dukungan politik untuk pencegahan & peringatan dini introduksi patogen Menunjukkan transparansi & kepatuhan berkelanjutan terhadap standar internasional OIE Memperkuat kredibilitas dari status penyakit yang diakui secara resmi Menambah jaminan bagi mitra dagang & meningkatkan potensi ekonomi 42
  • 43. Dengan memperoleh dan mempertahankan status resmi bebas penyakit, Negara Anggota [INDONESIA] menunjukkan transparansi dan membantu mempromosikan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat di seluruh dunia, sehingga mendapatkan kepercayaan dari mitra dagang dan komunitas international.
  • 44. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik Terima kasih Ada pertanyaan? tata.naipospos@gmail.com