Hukum internasional mengatur kegiatan entitas berskala internasional, termasuk hubungan antarnegara, organisasi internasional, dan individu. Jenis-jenis hukum internasional meliputi hukum internasional umum, regional, dan khusus, serta dibedakan menjadi hukum publik dan hukum perdata internasional. Hukum ini diatur oleh asas-asas yang mencakup teritorial, kebangsaan, dan kepentingan umum, serta melibatkan subjek seperti negara, organisasi internasional, dan individu dengan kewajiban dan hak tertentu.

2. HUKUM INTERNASIONAL
Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya,
Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara namun dalam perkembangan pola
hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga
mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan
individu.

3. Apa Itu Hukum Internasional ??
Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum
antarbangsa atau hukum antarnegara. Hukum bangsa-bangsa
dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan
hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman
dahulu. Hukum antarbangsa atau hukum antarnegara
menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur
hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau
negara.
Prof Dr. Mochtar Kusumaatmaja mengatakan bahwa Hukum
Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang
mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara
antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum
internasional lainnya.

4. Tujuan Hukum Internasional
• Menciptakan sistem hukum yang teratur daiam hubungan-hubungan
internasional dengan memperhatikan asas keadilan.
• Mengatur masalah bersama yang penting daiam hubungan subjek-
subjek hukum internasional

5. Asas-Asas Hukum Internasional
1. Asas Teritorial, Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi
semua orang dan semua barang yang berada dalam wilayahnya.
2. Asas Kebangsaan, menurut asas ini setiap warganegara dimanapun dia
berada, tetap mendapat perlakuan hukum dari nearanya. asas ini memiliki
kekuatan ekstrateritorial, artinya hukum negara tetap berlaku bagi seorang
warganegara walaupun ia berada di negara lain.
3. Asas Kepentingan Umum, menurut asas ini negara dapat menyesuaikan diri
dengan dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan
kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu
negara.

6. Dalam pelaksanaan hukum internasional sebagai bagian dari hubungan
internasional, dikenal ada beberapa asas, antara lain:
• Pacta sunt servanda, artinya setiap perjanjian yang telah dibuat harus
ditaati oleh pihak pihak yang mengadakannya.
• Egality rights, artinya pihak yang saling mengadakan hubungan itu
berkedudukan sama.
• Reciprositas, artinya tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat
dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif atau pun positif.
• Courtesy, artinya asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan
negara.
• Rebus sig stantibus, artinya asas yang dapat digunakan terhadap
perubahan yang mendasar/fundamental dalam keadaan yang bertalian
dengan perjanjian itu.

7. Klasifikasi Macam Macam Hukum Internasional
Menurut Sri Jutmini dan Winamo
1. Hukum internasional umum, yaitu peraturan yang dilaksanakan secara universal.
2. Hukum internasional regional, yaitu peraturan-peraturan yang tumbuh dengan adanya hubungan antamegara
dan terbatas pada lingkungan beriakunya. Hukum internasional regional tumbuh melalui hukum kebiasaan.
Peraturan-peraturan regional tidak berarti derajatnya lebih rendah daripada peraturan intemasional Peraturan-
peraturan regional hanya bersifat menambah (complementary) atau berhubungan (correlated). Apabila terjadi
konflik regional, maka pengadilan internasional harus menggunakan peraturan-peraturan regional yang diakui
sah bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian.
3. Hukum internasional khusus, yaitu peraturan-peraturan yang hanya berlaku pada negara-negara tertentu yang
tidak terbatas pada wilayah tertentu. Hukum internasional khusus tumbuh melalui perjanjian (konvensi)
internasional. Contoh : Konvensi Eropa tentang HAM

8. Hukum internasional terbagi menjadi dua
bagian, yaitu :
2. Hukum Perdata Internasional, adalah hukum
internasional yang mengatur hubungan hukum antara
warga negara di suatu negara dengan warga negara dari
negara lain (hukum antar bangsa)
1. Hukum Publik Internasional, adalah hukum internasional
yang mengatur negara yang satu dengan lainnya dalam
hubungan internasional (Hukum Antarnegara)

9. Menurut Grotius, Hukum Publik Internasional
(Hukum Internasional Publik) terdiri atas:
• Hukum Damai adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara-negara dalam keadaan
damai.
• Hukum Perang adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara-negara yang berperang dan
menentukan larangan-larangan mengenai cara berperang.
Beberapa hal yang harus dihormati pada saat perang, antara lain :
o Kota terbuka tidak boleh dibom.
o Tempat Palang Merah dan petugasnya harus mendapat perlindungan.
o Perang kuman (biologi) dan kimia dilarang.
o Tawanan yang luka harus mendapat perawatan.
o Tidak boleh membinasakan penduduk sipil.
o Larangan pengrusakan terhadap fasilitas umum dan tempat ibadah.

10. Subjek Hukum Internasional
1. Negara
Negara merupakan subjek Hukum Intemasional yang terdahulu.
Negara sebagai subjek hukum intemasional harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
• penduduk tetap
• wilayah tertentu
• pemerintahan
• merdeka dan berdaulat penuh (kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain).
Negara sebagai subjek hukum internasional mempunyai kewajiban sebagai berikut:
o Tidak menjaiankan kedaulatan dalam wilayah negara lain.
o Tidak mengijinkan warga negaranya melakukan perbuatan yang melanggar kebebasan atau supremasi teritotial negara lain.
o Setiap negara wajib menghalangi aktivitas teroris yang dilakukan di dalam wilayahnya terhadap negara lain.
o Tidak campur tangan urusan dalam negeri negara lain.

11. 2. Tahta Suci (Vatikan)
Vatikan merupakan peninggalan Paus sebagai Kepala Gereja
Roma yang memiliki kekuasaan duniawi.
Vatikan sebagai subjek Hukum Internasional sejak Perjanjian
antara Italia dengan Tahta Suci tanggal 11 Juli 1929.
3. Palang Merah Internasional
Palang Merah Internasional merupakan organisasi internasional yang
berkedudukan di Jeneva Swiss berdasarkan Konvensi Jeneva Tahun 1949
tentang Perlindungan Perang.
4. Organisasi Internasional
PBB, ILO, WHO, dan FAO ditetapkan sebagai subjek
Hukum Internasional berdasarkan Konvensi
Internasional.

12. 5. Individu
Perjanjian Perdamaian Versailles Tahun 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I
antara Jerman dengan Inggris dan Perancis telah menetapkan individu dapat
mengajukan perkara atau dituntut ke Mahkamah Internasional.
Perbuatan individu yang dapat dituntut ke Mahkamah Internasional, antara
lain:
1. Kejahatan terhadap perdamaian (mengobarkan perang).
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan (pelanggaran HAM beraf).
3. Kejahatan terhadap perang (melanggar Hukum Perang).
4. Kesepakatan jahat bertaraf internasional.
6. Pemberontak dan pihak dalam sengketa
Menurut Hukum Perang, pemberontak dan pihak dalam sengketa dapat
memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa, antara
lain :
1. Memiliki hak yang sama untuk menentukan nasibnya sendiri.
2. Hak secara bebas memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri.
3. Hak menguasai sumber kekayaan alam di wilayah yang didudukinya.

13. Sumber Sumber Hukum Internasional
Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :
• Sumber hukum materil, yaitu segala sesuatu yang membahas dasar
berlakunya hukum suatu negara.
• Sumber hukum formal, yaitu sumber darimana kita mendapatkan
atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional.
Menurut pasal 38 Piagam mahkamah Internasional, sumber hukum formal terdiri dari :
1. Perjanjian Internasional, (traktat/Treaty)
2. Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum dan diterima sebagai hukum
3. Asas-asas umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab
4. Yurisprudency, yaitu keputusan hakim hukum internasional yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
5. Doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum internasional.