-

1. SUMBER HUKUM
INTERNASIONAL
Kuliah V
Devica Rully M., SH. MH. LLM.

2. Sumber Hukum
Material:
 bahan-bahan/materi yang membentuk atau melahirkan
kaidah atau norma yang mempunyai kekuatan
mengikat
 menjadi acuan bagi terjadinya sebuah perbuatan
hukum
 sumber hukum untuk menentukan isi hukum
Formal:
 menentukan prosedur pembuatan hukum (siapa,
bagaimana), dan bagaimana hukum materiil ditegakkan
 tempat menemukan hukum
 unsur pembentuk hukum
 cara/proses dlm membentuk/menciptakan hukum
 dasar mengikat

3. Sumber HI (formal)
Menurut Pasal 38 (ayat 1) Statuta Mahkamah Internasional
(ICJ), walaupun tidak secara eksplisit dicantumkan,
menyatakan bahwa dalam mengadili perkara-perkara yang
diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional (ICJ) akan
mempergunakan:
1. Perjanjian-perjanjian internasional
2. Kebiasaan-kebiasaan internasional, merupakan
kebiasaan umum dan telah diterima sebagai hukum
3. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-
bangsa yang beradab
4. Keputusan Pengadilan dan Pendapat sarjana yang

4. Mochtar Kusumaatmadja
Dari Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional dapat disimpulkan
ada 2 kategori sumber HI dalam arti formal, yaitu:
Sumber hukum utama/primer :
1. perjanjian internasional;
2. hukum kebiasaan internasional;
3. prinsip-prinsip hukum umum;
Sumber hukum tambahan/subsidier :
1. keputusan pengadilan;
2. ajaran para sarjana terkemuka;

5. J.G. Starke
Sources of International Law:
1. Customary international law;
2. Treaty;
3. Decisions of judicial/ arbrital tribunal;
4. Juristic works;
5. Decisions or determinations of the organ of international
institutions;
Note: Kebiasaan, perjanjian-perjanjian, yurisprudensi, doktrin,
keputusan-keputusan dari organ-organ internasional.

6. 1. Perjanjian Internasional
Perjanjian yang diadakan antara anggota-anggota
masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk
menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu.
Perjanjian antara anggota masyarakat bangsa-
bangsa:
- Negara vs Negara
- Negara vs Organisasi Internasional
- Organisasi Internasional vs Organisasi
Internasional
- Negara vs Takhta Suci
Bukan perjanjian antara : Negara/Organisasi
Internasional vs Individu/perusahaan atau Individu vs
Individu.
Perjanjian internasional antar negara diatur dalam

7. Terms used in the UN Treaty Collection:
• Treaty;
• Agreement;
• Convention;
• Charter;
• Arrangement;
• Protocol;
• Declaration;
• Memorandum of Understanding;
• Modus Vivendi;
• Exchange of Note;

8. Bentuk-bentuk perjanjian internasional
 Treaty: biasanya untuk perjanjian-perjanjian
penting, baik perjanjian multilateral maupun
perjanjian bilateral.
 Protocol: biasanya untuk perjanjian yg melekat
pada perjanjianlain (tambahan).
 Arrangement & Memorandum of
Understanding: biasanya untuk perjanjian-
perjanjian yang bersifat teknis.
 Convention: biasanya untuk perjanjian-
perjanjian multilateral.
 Pact: biasanya untuk perjanjian-perjanjian
multilateral.
 Covenant, Charter, Statute: biasanya digunakan
sebagai anggaran dasar/hukum dasar dari suatu
Organisasi Internasional.

9. PenggolonganPerjanjian Internasional
1. Dilihat dari segi jumlah pihak yang membuat perjanjian:
a. Perjanjian internasional bilateral
b. Perjanjian internasional multilateral.
2. Dilihat dari segi kaidah hukum yang lahir dari perjanjian
internasional:
a. Treaty contract (khusus/tertutup)
b. Law making treaty (umum/terbuka)
3. Dilihat dari tahap/proses pembentukannya:
a. Perjanjian internasional dua tahap:
- tahap perundingan (negotiation)
- tahap penandatanganan (signature)
b. Perjanjian internasional tiga tahap:
- tahap perundingan (negotiation)
- tahap penandatanganan (signature)
- tahap pengesahan (ratification)

10. Bilateral Treaty
Treaty contract / Contractual treaties:
1. Lebih merupakan sumber “kewajiban”
daripada “sumber hukum”.
2. Tidak disusun untuk menciptakan prinsip-
prinsip hukum yang mengatur tingkah laku
para pihak.
3. “Kontrak” seperti halnya kontrak privat.
Contoh: Perjanjian ekstradisi, Perjanjian
Kerjasama Keamanan, Perjanjian Perbatasan.

11. Multilateral Treaty
Law Making Treaty:
1. Menciptakan “legal principles” yang dipakai untuk
mengatur tindakan para pihak terhadap pihak lainnya
dalam treaty.
2. Sumber hukum internasional langsung.
 Treaty of Rome 1957 (EEC)
 The UN Charter
 UNCLOS 1982

12. 12
Siapakah yang berhak membuat Perjanjian
Internasional dlm suatu negara?
Terdapat tiga tipe:
1. Kewenangan mutlak Eksekutif, terdapat pada
sistem monokrasi
2. Kewenangan Legislatif, kekuasaaan ada pada
lembaga legislatif yang memegang kekuasaan
pembuatan perjanjian, ex : -Turki, melalui
Konstitusi tahun 1924-1960 Pasal 26
3. Kewenangan kedua lembaga, eksekutif dan
legislatif. Umumnya diterapkan oleh sebagian
besar negara demokratis di dunia.
Contoh : -Perancis (primat legislatif)

13. 2. Customary Internasional Law
Kebiasaan-kebiasaan internasional: “International custom, as evidence
of a general practice acepted as law”
Memiliki syarat :
- Harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum (unsur
material)
- Kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum (unsur psikologis)
Unsur materiil:
a. harus ada suatu pola tindak yang berlangsung lama, yi berupa
serangkaian tindakan serupa mengenai hal dan keadaan yang
serupa pula.
b. Pola tindak diatas harus bersifat umum dan berkaitan dengan
hubungan internasional.
Unsur psikologis:
Dirasakan memenuhi kewajiban hukum “opinio juris sive necessitatis”
(keyakinan bersama bahwa pengulangan tindakan itu merupakan akibat
dari suatu kaidah yang memaksa).

14. ElemendariCUSTOM
“International Custom, as evidence of a general practice
accepted as law”
1. Opinio Juris
2. Duration
3. Uniformity and Consistency
4. Generality

15. Opinio juris sive necessitatis
1. A believe that a certain practice is obligatory as a
matter of law.
2. A conviction felt by states that a certain form of
conduct is required or permitted by international
law
The Asylum Case (1950)
North Sea Continental Shelf Cases (1969) “reservation
to a treaty”.
Duration:
1. Long duration
2. Short Duration cukup bila state practice telah
secara nyata dan meluas menjadi uniform

16. Uniformity and Consistency:
1. Uniformity: tindakan oleh negara-negara pada
praktiknya tidak jauh berbeda antara satu negara
dengan lainnya.
2. Consistency: terhadap kasus yang sama, praktik
olek negara-negara tidak terdapat kontradiksi dan
perbedaan.
Generality:
1. Dijalankan secara meluas dan umum di antara
mayoritas negara-negara;
2. Kebiasaan yang dijalankan oleh sebagian area
atau dijalankan oleh beberapa negara tertentu
tidak dapat dikatakan sebagai kebiasaan
internasional bagi seluruh negara di dunia;

17. Hubungan antara Kebiasaan Internasional dan
Perjanjian Internasional
1. Beberapa ketentuan hukum perang
dan landas kontinen dalam hukum
laut menunjukkan bahwa kebiasaan
ini dapat menimbulkan kaidah-
kaidah hukum kebiasaan
internasional yang kemudian
diteguhkan dalam konvensi-
konvensi internasional.
2. Perjanjian internasional yang
berulangkali diadakan mengenai hal
yang sama dapat menimbulkan
kebiasaan internasional, misalnya

18. ProsesTransisiCustomke Treaties
Kebiasaan internasional
(1) ↓
Hukum Kebiasaan Internasional (2)
(2) ↓
Perjanjian Internasional (1)
(3) ↓
Hukum Internasional

19. Alasan Transisi
 Aspek historis
 Aspek fungsional
 Aspek kepastian hukum

20. 3. Prinsip-prinsip Hukum Umum
Art. 38(1)(c) “The General Principles of law
recognized by civilized nations”.
1. asas hukum umum yang diakui oleh
bangsa-bangsa yang beradab;
2. tidak hanya hukum internasional saja,
tetapi asas hukum pada umumnya;
*General Principle didasarkan pada asas-asas dan lembaga-
lembaga hukum Barat (Romawi).

21. Pentingnya “Prinsip Hukum Umum”:
a.untuk mencegah non-liquet, memberikan jalan
bagi ICJ untuk menggunakan prinsip-prinsip
hukum yang digunakan oleh pengadilan
nasional;
b.kedudukan Mahkamah Internasional menjadi
lebih kuat;
c. bermanfaat bagi perkembangan hukum
internasional;

22. Sumber HI Tambahan
Art. 38(1)(d) ICJ Statute: Subject to the provisions of Article 59,
judicial decisions and the teachings of the most highly qualified
publicists of the various nations, as subsidiary means for the
determination of rules of law.
Sumber Hukum Internasional Tambahan:
1. Keputusan pengadilan
2. Pendapat para sarjana yang terkemuka dari bangsa-bangsa
di dunia

23.  Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana
tersebut tidak dapat menimbulkan kaidah hukum;
 Tidak ada preseden dalam sistem peradilan menurut
Makamah Internasional;
 Keputusan pengadilan di sini adalah dalam arti luas
(keputusan pengadilan mana pun);
 Keputusan pengadilan nasional mengenai persoalan
HI juga penting.
 Pendapat para sarjana berupa hasil penelitian dan
tulisan2 penting sebagai sumber HI tambahan.
 Pendapat para ahli hukum anggota panitia Hukum
Internasional (Int Law Commission) PBB.

24. Keputusan Badan-Badan Perlengkapan
Organisasi dan Lembaga Internasional.
Beberapa keputusan tersebut adalah:
- Resolusi Majelis Umum PBB
- Keputusan Majelis Umum PBB: mengenai Hak
Asasi Manusia, mengenai Hak untuk
menentukan nasib sendiri.

25. Tugas dan perKULIAHan
• Tugas:
Membuat paper (makalah) dengan tema (pilih salah satu):
1. Perkembangan Organisasi Internasional sebagai Subyek Hukum
Internasional
2.Analisis (salah satu) Sumber Hukum Internasional
*Catatan:
Judul harus spesifik, pembahasan sistematis, menyajikan teori disertai
contoh2nya,
lakukan analisis dengan opini pribadi disertai dasar-dasar teori/dasar
hukum.
DIKUMPULKAN SAAT UTS