1. PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN TAHUN 2018 III - 1
BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH
Prioritas belanja daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018 disusun
berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2018 serta berpedoman pada prinsip -
prinsip penganggaran, maka belanja daerah tahun 2018 disusun dengan pendekatan
anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian input yang direncanakan.
Belanja daerah tahun 2018 akan di pergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib,
urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu
dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten dan Kota.
Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban
daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem
jaminan sosial. Selain itu pada prinsipnya agenda pembangunan daerah merupakan
satu kesatuan dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan provinsi, oleh
Karena itu sinergitas dan konsistensi serta sinkronisasi kebijakan pembangunan
menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses
kebijakan pembangunan di daerah. Perwujudan visi misi dalam kebijakan
pembangunan diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan - tujuan yang telah
ditetapkan dan mampu menjabarkan agenda-agenda pembangunan, baik secara
lokal, regional maupun nasional. Sejalan dengan hal tersebut sinkronisasi kebijakan
diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing
yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang pro-growth, pro-
job, pro-poor dan pro-environment serta pengembangan program – program
percepatan pengurangan kemiskinan melalui: Program bantuan sosial berbasis
keluarga, Program pemberdayaan masyarakat, Program pemberdayaan usaha kecil
dan mikro, dan program pro rakyat. Oleh karena itu dalam rangka pencapaian
sasaran prioritas pembangunan nasional, dalam penyusunan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS), Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat mensinkronkan
kebijakan pemerintah daerah dengan prioritas pembangunan nasional.
2. PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN TAHUN 2018 III - 2
Prioritas program dan plafon anggaran APBD Tahun Anggaran 2018 diarahkan :
1. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi :
1). Belanja Pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS,
penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah dan biaya pemungutan pajak daerah;
2). Belanja bunga;
3). Belanja Hibah;
4). Bantuan sosial;
5). Belanja bagi hasil Kepada Pemerintah Desa;
6). Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Desa
7). Belanja tidak terduga.
2. Belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung
dengan program dan kegiatan, yang meliputi :
1). Belanja Pegawai;
2). Belanja Barang dan Jasa;
3). Belanja Modal.
Berdasarkan uraian di atas Prioritas Program Dan Plafon Anggaran Perangkat
Daerah Tahun 2018 adalah sebagaimana dalam daftar lampiran.
3. PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN TAHUN 2018 IV - 1
BAB IV
PLAFON ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
Plafon anggaran tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1.
Plafon Anggaran Tahun 2018
NO NAMA OPD
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA
LANGSUNG
TOTAL
BELANJA
1 2 3 4 5
1 Sekretariat Daerah 12.111.504.155 28.583.795.950 40.695.300.105
2 Sekretariat DPRD 2.040.283.838 7.898.974.325 9.939.258.163
3 Inspektorat Kabupaten 2.299.172.002 2.662.218.875 4.961.390.877
4 Bappeda 2.920.252.400 4.141.484.030 7.061.736.430
3 BPKPAD 5.312.276.930 3.498.926.730 8.811.203.660
5.2. PPKD 78.375.334.450 0 78.375.334.450
6 BKD 2.106.708.545 4.597.503.250 6.704.211.795
7 BPBD 1.887.507.187 3.203.629.186 5.091.136.373
8 Dinas Pendidikan 81.458.736.253 38.389.078.744 119.847.814.997
9 Dinas Kesehatan 26.538.619.733 50.057.028.619 76.595.648.352
10 Dinas PUPR 5.103.211.813 60.203.725.219 65.306.937.032
11 Dinas Perkim 4.596.395.893 23.286.373.830 27.882.769.723
12
Dinas Pertanian &
Tapang
5.960.478.183 6.307.042.400 12.267.520.583
13 Dinas Kop UMKM 2.519.532.311 3.630.218.900 6.149.751.211
14 Dinas Sosial 2.632.229.150 2.400.407.675 5.032.636.825
15 Dinas Kominfo 2.027.896.584 8.818.686.170 10.846.582.754
16 Dinas Duk Catpil 2.309.736.881 3.429.794.350 5.739.531.231
17 Dinas PM P2TSP 2.144.461.881 2.025.059.675 4.169.521.556
18 Dinas Pariwisata 2.121.741.273 5.065.957.750 7.187.699.023
19 Dinas PMDPPA 2.652.634.598 5.235.712.200 7.888.346.798
20 Satpol PP 2.352.670.188 7.387.548.075 9.740.218.263
21 Kecamatan Salak 1.960.568.364 902.933.150 2.863.501.514
22 Kecamatan Kerajaan 1.997.921.491 758.810.000 2.756.731.491
23 Kecamatan STTU Jehe 2.044.846.524 806.994.515 2.851.841.039
24 Kecamatan Siempat Rube 1.986.490.361 652.812.730 2.639.303.091
25 Kecamatan Tinada 2.106.162.693 653.702.290 2.759.864.983
26 Kecamatan STTU Julu 1.705.209.804 674.250.375 2.379.460.179
27 Kecamatan PGGS 1.772.243.797 663.763.375 2.436.007.172
28 Kecamatan Pagindar 1.340.915.836 641.656.425 1.982.572.261
TOTAL 271.755.485.810 276.578.088.813 548.333.574.623
