SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
J A I L O L O
Jl. Pengabdian No. 01 - Telp. (0922) …….
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 560/ /DPMPTSP/I/2019
T E N T A N G
PENETAPAN TIM PELAKASNA KEGIATAN LOUNCHING APLIKASI PELYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS ELEKTRONIK
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi pada Kegiatan Lounching Aplikasi
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Elektronik yang
bertanggung jawab pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat, dipandang perlu
membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Lounching Aplikasi Pelayanan
Perizinan dan Non perizinan Berbasis Elektronik;
b. bahwa Tim Pelaksana Kegiatan yang diangkat dalam Keputusan ini
dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan
tugas selaku Koordinator,Ketua ,Sekretaris dan Anggota pada
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi pada
Kegiatan Lounching Aplikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Berbasis Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang
Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan pada Program Peningkatan
Iklim Investasi dan Realisasi Investasi pada Kegiatan Lounching
Aplikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Elektronik
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah
Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota
Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja
daerah tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Halmahera Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat.
Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 01 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
2. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2019;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
KESATU : membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan Personalia
sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu,
mempunyai tugas :
a. Menyusun Rencana Pelaksanan Kegiatan;
b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Badan koordinasi
Penanaman Modal R.I
c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban
belanja anggaran kegiatan;
d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan;
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan
bertanggung jawab kepada Koordinator/ Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran;
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat, Pos Kegiatan Anggaran Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggran 2019;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir
sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 28 Januari 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Halmahera Barat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,
SAMSUDIN SENEN,SE
NIP. 19680120 200112 1 002
Tembusan, Disampaikan Kepada Yth. :
1. Bapak Bupati Halmahera Barat di Jailolo;
2. Kepala Inspektur Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
3. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 560/ /DPMPTSP/I/2019
TANGGAL : 28 JANUARI 2019
DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA PROGRAM PENINGKATAN
IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI PADA KEGIATAN LOUNCHING
APLIKASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS
ELEKTRONIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019
NO NAMA/NIP JABATAN
POKOK
JABATAN TIM
PELAKSANA
KEGITAN
HONOR
(RP)
KET
1 2 3 4 5 6
1 Samsudin Senen,SE.
Nip.
Kepala
DPMPTSP Kab.
Halmahera
Barat
Koordinator 1.000.000
2 H.Toto Sukamto.S.Sos.M.Si
Nip.
Kabid Penanam
Modal
Ketua 700.000
3 Bahtiar Dandu,SE
Nip.
Kebid Perizinan Sekretaris 600.000
4 Nokh Pengo,SE
Nip.
Kabid
Harmonisasi
dan Advokasi
Pelayanan
Anggota 500.000
5 Hikler Murari
Nip.
6 Erni Kadir,A.md
Nip.
Staf Anggota 500.000
7 Lewis
Nip.
Staf Anggota 500.000
8 Isak Malindir,SS
Nip.
Anggota 500.000
9 Rudy Danta,SE
Nip.
Kasi umum dan
Kepegawaian
Anggota 500.000
10 Mirawati
Nip.
Anggota 500.000
11 Hasan Djalil
Nip.
Anggota 500.000
Jailolo, 28 Januari 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Halmahera Barat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,
SAMSUDIN SENEN,SE
NIP. 19680120 200112 1 002
Tembusan, Disampaikan Kepada Yth. :
1. Bupati Halmahera Barat di Jailolo;
2. Inspektur Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
3. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

More Related Content

What's hot

Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010
Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010
Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010Ade Suerani
 
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010apotek agam farma
 
Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011
Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011
Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011apotek agam farma
 
8 ringkasan penjabaran apbd 2019
8 ringkasan penjabaran apbd 20198 ringkasan penjabaran apbd 2019
8 ringkasan penjabaran apbd 2019pandirambo900
 
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010Ade Suerani
 
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...Ade Suerani
 
FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009Ade Suerani
 
Per gub no 71 th.2013
Per gub no 71 th.2013Per gub no 71 th.2013
Per gub no 71 th.2013Rachmad Zen
 
Permendagri nomor 38 tahun 2018
Permendagri nomor 38 tahun 2018 Permendagri nomor 38 tahun 2018
Permendagri nomor 38 tahun 2018 pandianganedu
 
LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009Usman Yasin
 
LKPD Bengkulu Utara 2009
LKPD Bengkulu Utara 2009LKPD Bengkulu Utara 2009
LKPD Bengkulu Utara 2009Usman Yasin
 
Pergub 89 tahun 2012
Pergub 89 tahun 2012Pergub 89 tahun 2012
Pergub 89 tahun 2012Irene Susilo
 
LKPD Muko-Muko 2009
LKPD Muko-Muko 2009LKPD Muko-Muko 2009
LKPD Muko-Muko 2009Usman Yasin
 
LKPD Provinsi Bengkulu 2009
LKPD Provinsi Bengkulu 2009LKPD Provinsi Bengkulu 2009
LKPD Provinsi Bengkulu 2009Usman Yasin
 
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010Usman Yasin
 
LKPD Bengkulu Selatan 2009
LKPD Bengkulu Selatan 2009LKPD Bengkulu Selatan 2009
LKPD Bengkulu Selatan 2009Usman Yasin
 
LKPD Bengkulu Tengah 2009
LKPD Bengkulu Tengah 2009LKPD Bengkulu Tengah 2009
LKPD Bengkulu Tengah 2009Usman Yasin
 
Bahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oi
Bahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oiBahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oi
Bahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oihoyin rizmu
 

What's hot (20)

Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010
Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010
Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010
 
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010
 
Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011
Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011
Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011
 
06. pmk 168_bantuan_pemerintah
06. pmk 168_bantuan_pemerintah06. pmk 168_bantuan_pemerintah
06. pmk 168_bantuan_pemerintah
 
8 ringkasan penjabaran apbd 2019
8 ringkasan penjabaran apbd 20198 ringkasan penjabaran apbd 2019
8 ringkasan penjabaran apbd 2019
 
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010
 
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...
 
FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
 
Per gub no 71 th.2013
Per gub no 71 th.2013Per gub no 71 th.2013
Per gub no 71 th.2013
 
Permendagri nomor 38 tahun 2018
Permendagri nomor 38 tahun 2018 Permendagri nomor 38 tahun 2018
Permendagri nomor 38 tahun 2018
 
LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009
 
Uu 32 2003 Pjls+L
Uu 32 2003 Pjls+LUu 32 2003 Pjls+L
Uu 32 2003 Pjls+L
 
LKPD Bengkulu Utara 2009
LKPD Bengkulu Utara 2009LKPD Bengkulu Utara 2009
LKPD Bengkulu Utara 2009
 
Pergub 89 tahun 2012
Pergub 89 tahun 2012Pergub 89 tahun 2012
Pergub 89 tahun 2012
 
LKPD Muko-Muko 2009
LKPD Muko-Muko 2009LKPD Muko-Muko 2009
LKPD Muko-Muko 2009
 
LKPD Provinsi Bengkulu 2009
LKPD Provinsi Bengkulu 2009LKPD Provinsi Bengkulu 2009
LKPD Provinsi Bengkulu 2009
 
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
 
LKPD Bengkulu Selatan 2009
LKPD Bengkulu Selatan 2009LKPD Bengkulu Selatan 2009
LKPD Bengkulu Selatan 2009
 
LKPD Bengkulu Tengah 2009
LKPD Bengkulu Tengah 2009LKPD Bengkulu Tengah 2009
LKPD Bengkulu Tengah 2009
 
Bahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oi
Bahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oiBahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oi
Bahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oi
 

Similar to Sk tim pelakasana kegiatan laounching 2019

[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019Ayu U.
 
Undangan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah PP No.12 Tahun 2019
Undangan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah PP No.12 Tahun 2019Undangan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah PP No.12 Tahun 2019
Undangan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah PP No.12 Tahun 2019BIMTEKLINKPEMDA
 
Info bimtek terbaru tahun 2019
Info bimtek terbaru tahun 2019Info bimtek terbaru tahun 2019
Info bimtek terbaru tahun 2019Info Jadwal Bimtek
 
Permohonan pencairan kpmd 2018 full
Permohonan pencairan kpmd 2018 fullPermohonan pencairan kpmd 2018 full
Permohonan pencairan kpmd 2018 fullStrobillus Found
 
Permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATA...
Permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATA...Permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATA...
Permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATA...hersu12345
 
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018Tarmizi Achmad
 
Pokok Kebijakan Prioritas Dana Desa Tahun 2019.pptx
Pokok Kebijakan Prioritas Dana Desa  Tahun 2019.pptxPokok Kebijakan Prioritas Dana Desa  Tahun 2019.pptx
Pokok Kebijakan Prioritas Dana Desa Tahun 2019.pptxcleanthabella1
 
Sk badan pemberdayaan masyarakat kabupaten muna
Sk badan pemberdayaan masyarakat kabupaten munaSk badan pemberdayaan masyarakat kabupaten muna
Sk badan pemberdayaan masyarakat kabupaten munaOperator Warnet Vast Raha
 
3 bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
3 bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 20193 bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
3 bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019PELATIHANBIMTEK
 
PAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptx
PAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptxPAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptx
PAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptxKejariBanyuwangi
 
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017Strobillus Found
 
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015Dani Setiawan
 
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta no.2053 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta  no.2053 Tahun 2016Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta  no.2053 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta no.2053 Tahun 2016Dedi Alfaridi
 

Similar to Sk tim pelakasana kegiatan laounching 2019 (20)

PERSANG NOMOR 1 TAHUN 2019
PERSANG NOMOR 1 TAHUN 2019PERSANG NOMOR 1 TAHUN 2019
PERSANG NOMOR 1 TAHUN 2019
 
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
 
Sk. ku
Sk. kuSk. ku
Sk. ku
 
Wakorut
WakorutWakorut
Wakorut
 
Undangan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah PP No.12 Tahun 2019
Undangan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah PP No.12 Tahun 2019Undangan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah PP No.12 Tahun 2019
Undangan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah PP No.12 Tahun 2019
 
Info bimtek terbaru tahun 2019
Info bimtek terbaru tahun 2019Info bimtek terbaru tahun 2019
Info bimtek terbaru tahun 2019
 
Permohonan pencairan kpmd 2018 full
Permohonan pencairan kpmd 2018 fullPermohonan pencairan kpmd 2018 full
Permohonan pencairan kpmd 2018 full
 
Permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATA...
Permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATA...Permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATA...
Permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATA...
 
01 sk. apbkel
01 sk. apbkel01 sk. apbkel
01 sk. apbkel
 
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018
 
Bapermades prov jateng
Bapermades prov jatengBapermades prov jateng
Bapermades prov jateng
 
Proposal ree
Proposal reeProposal ree
Proposal ree
 
Pokok Kebijakan Prioritas Dana Desa Tahun 2019.pptx
Pokok Kebijakan Prioritas Dana Desa  Tahun 2019.pptxPokok Kebijakan Prioritas Dana Desa  Tahun 2019.pptx
Pokok Kebijakan Prioritas Dana Desa Tahun 2019.pptx
 
Sk badan pemberdayaan masyarakat kabupaten muna
Sk badan pemberdayaan masyarakat kabupaten munaSk badan pemberdayaan masyarakat kabupaten muna
Sk badan pemberdayaan masyarakat kabupaten muna
 
3 bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
3 bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 20193 bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
3 bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
 
PAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptx
PAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptxPAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptx
PAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptx
 
5 rka ppkd 2019
5 rka ppkd 20195 rka ppkd 2019
5 rka ppkd 2019
 
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
 
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
 
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta no.2053 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta  no.2053 Tahun 2016Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta  no.2053 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta no.2053 Tahun 2016
 

Recently uploaded

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 

Recently uploaded (8)

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 

Sk tim pelakasana kegiatan laounching 2019

  • 1. PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) J A I L O L O Jl. Pengabdian No. 01 - Telp. (0922) ……. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR : 560/ /DPMPTSP/I/2019 T E N T A N G PENETAPAN TIM PELAKASNA KEGIATAN LOUNCHING APLIKASI PELYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA BARAT, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi pada Kegiatan Lounching Aplikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Elektronik yang bertanggung jawab pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Lounching Aplikasi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Berbasis Elektronik; b. bahwa Tim Pelaksana Kegiatan yang diangkat dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas selaku Koordinator,Ketua ,Sekretaris dan Anggota pada Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi pada Kegiatan Lounching Aplikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan pada Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi pada Kegiatan Lounching Aplikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah tahun 2019; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
  • 2. Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019; 2. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019; M E M U T U S K A N : Menetapkan : KESATU : membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam keputusan ini. KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas : a. Menyusun Rencana Pelaksanan Kegiatan; b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Badan koordinasi Penanaman Modal R.I c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban belanja anggaran kegiatan; d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab kepada Koordinator/ Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran; KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Pos Kegiatan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggran 2019; KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Jailolo Pada tanggal : 28 Januari 2019 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, SAMSUDIN SENEN,SE NIP. 19680120 200112 1 002 Tembusan, Disampaikan Kepada Yth. : 1. Bapak Bupati Halmahera Barat di Jailolo; 2. Kepala Inspektur Kab. Halmahera Barat di Jailolo; 3. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo; 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
  • 3. LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR : 560/ /DPMPTSP/I/2019 TANGGAL : 28 JANUARI 2019 DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI PADA KEGIATAN LOUNCHING APLIKASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS ELEKTRONIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019 NO NAMA/NIP JABATAN POKOK JABATAN TIM PELAKSANA KEGITAN HONOR (RP) KET 1 2 3 4 5 6 1 Samsudin Senen,SE. Nip. Kepala DPMPTSP Kab. Halmahera Barat Koordinator 1.000.000 2 H.Toto Sukamto.S.Sos.M.Si Nip. Kabid Penanam Modal Ketua 700.000 3 Bahtiar Dandu,SE Nip. Kebid Perizinan Sekretaris 600.000 4 Nokh Pengo,SE Nip. Kabid Harmonisasi dan Advokasi Pelayanan Anggota 500.000 5 Hikler Murari Nip. 6 Erni Kadir,A.md Nip. Staf Anggota 500.000 7 Lewis Nip. Staf Anggota 500.000 8 Isak Malindir,SS Nip. Anggota 500.000 9 Rudy Danta,SE Nip. Kasi umum dan Kepegawaian Anggota 500.000 10 Mirawati Nip. Anggota 500.000 11 Hasan Djalil Nip. Anggota 500.000 Jailolo, 28 Januari 2019 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, SAMSUDIN SENEN,SE NIP. 19680120 200112 1 002 Tembusan, Disampaikan Kepada Yth. : 1. Bupati Halmahera Barat di Jailolo; 2. Inspektur Kab. Halmahera Barat di Jailolo; 3. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo; 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.