SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MANDESAN KECAMATAN SELOPURO
KABUPATEN BLITAR
KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANDESAN
KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 04 TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN
PERATURAN DESA MANDESAN
KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANDESAN
Menimbang: Bahwa Setelah Diadakan Pembahasan TerhadapPeraturan Desa Mandesan
Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa Telah Memenuhi Syarat Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten
Blitar 24 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan, Maka Perlu
Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Yang Sebagai Dasar Penetapannya
Perlu Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Yang Dituangkan Dalam
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
Mengingat: 1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa
7. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
9. Peraturan Desa Mandesan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Terhadap Peraturan Desa Mandesan Kecamatan Selopuro
Kabupaten Blitar Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa Tahun 2020 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Dengan
Penyempurnaan Sebagaimana Tersebut Dalam Berita Acara Rapat BPD
Yang Merupakan Bagian Tak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
KEDUA : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud
dictum pertama dan mengundangkan dalam Lembaran Desa.
KETIGA : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dictum, pertama di
pertanggungjawabkan oleh Kepala Desa
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : MANDESAN
Pada tanggal : 04 Desember 2019
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA
Khoirul Anam SPd.I
TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada
Yth. : 1. Bupati BLITAR
2. Camat SELOPURO
BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MANDESAN KECAMATAN SELOPURO
Pada Hari Ini Selasa Tanggal Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas
Badan Permusyawaratan Desa Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Telah
Mengadakan Rapat Yang Dihadiri Oleh Kepala Desa Dan Perangkat Desa Yang Membahas
Peraturan Desa Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2019.
Setelah melalui pembahasan masalah tersebut diatas diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Peraturan Desa Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Tentang
Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa Rp. 1.427.949.139
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 510.206.482
b. Bidang Pembangunan Rp. 734.889.400
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 99.072.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 83.009.600
e. Bidang Tak Terduga Rp. 0
Jumlah Belanja Rp. 1.427.927.482
Surplus/Defisit Rp. (21.657)
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. –
c. Pembiayaan Netto Rp.
Selisih Pembiayaan ( a – c ) Rp _
Badan Permusyawaratan Desa Menyetujui Peraturan Desa Tentang Rancangan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020 Untuk Selanjutnya Ditetapkan Menjadi Peraturan
Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020
Demikian Berita acara Rapat dibuat untuk digunakan seperlunya.
Mandesan, 04 Desember 2019
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA
Khoirul Anam SPd.I
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA : MANDESAN
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 04 Desember 2019
DAFTAR HADIR
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA MANDESAN KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR
Hari / Tanggal : Jam : 20.00 Wib - Selesai
Tempat : Balai Desa Mandesan
No Nama L/P Jabatan Tanda Tangan
1 Khorul Anam SPd.I L Ketua
1 2
2 Miftakhul Munif L Wakil Ketua
3 Drs. Zamruddin Shandy L Sekretaris
3 4
4 Ediyono ST L Anggota
5 Masyhuri Ahkam L Anggota
5 6
6 Drs. Djoko Setiyono L Anggota
7 Ahmad Hudan Buana ST. L Anggota
7 8
8 Azmi Sofyan L Anggota
9 Khalimatus Sholikhah S.P P Anggota
9 10
10

More Related Content

What's hot

PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHPERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHStrobillus Found
 
Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah Bumi
Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah BumiPeraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah Bumi
Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah BumiKang Margino
 
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesa
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesaPokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesa
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesaTV Desa
 
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018Strobillus Found
 
Permendagri no.113 th_2014
Permendagri no.113 th_2014Permendagri no.113 th_2014
Permendagri no.113 th_2014HENDRO
 
Pp nomor 17_tahun_2018
Pp nomor 17_tahun_2018Pp nomor 17_tahun_2018
Pp nomor 17_tahun_2018Irwan Thahir
 
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2019
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2019Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2019
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2019PuskoMedia Indonesia
 
PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUMDES
PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUMDESPENDAFTARAN BADAN HUKUM BUMDES
PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUMDESTeguh Kristyanto
 
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...PemerintahDesa4
 
Tinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMa
Tinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMaTinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMa
Tinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMaTV Desa
 
Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Jusa Erza
 
PP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
PP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik DesaPP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
PP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik DesaTV Desa
 
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPerdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPemdes Seboro Sadang
 
4. lampiran rkp
4. lampiran rkp4. lampiran rkp
4. lampiran rkpdermolo
 
Perdes 1 2010
Perdes 1 2010Perdes 1 2010
Perdes 1 2010Hati Ku
 

What's hot (20)

Sk kepala desa
Sk kepala desaSk kepala desa
Sk kepala desa
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHPERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 
Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah Bumi
Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah BumiPeraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah Bumi
Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah Bumi
 
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesa
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesaPokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesa
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesa
 
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
 
APBDES P.2 2020
APBDES P.2 2020APBDES P.2 2020
APBDES P.2 2020
 
Permendagri no.113 th_2014
Permendagri no.113 th_2014Permendagri no.113 th_2014
Permendagri no.113 th_2014
 
Pp nomor 17_tahun_2018
Pp nomor 17_tahun_2018Pp nomor 17_tahun_2018
Pp nomor 17_tahun_2018
 
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2019
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2019Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2019
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2019
 
PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUMDES
PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUMDESPENDAFTARAN BADAN HUKUM BUMDES
PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUMDES
 
Sk no. 14 tahun 2019 bumdes
Sk no. 14  tahun 2019 bumdesSk no. 14  tahun 2019 bumdes
Sk no. 14 tahun 2019 bumdes
 
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...
 
Tinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMa
Tinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMaTinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMa
Tinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMa
 
Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif
 
PP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
PP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik DesaPP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
PP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPerdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
 
4. lampiran rkp
4. lampiran rkp4. lampiran rkp
4. lampiran rkp
 
Perdes 1 2010
Perdes 1 2010Perdes 1 2010
Perdes 1 2010
 
PERSANG NOMOR 1 TAHUN 2019
PERSANG NOMOR 1 TAHUN 2019PERSANG NOMOR 1 TAHUN 2019
PERSANG NOMOR 1 TAHUN 2019
 

Similar to Perstujuan bpd

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESAPemdes Wonoyoso
 
SALINAN APERATURAN DESA BHUANA JAYA NO.16 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAP...
SALINAN APERATURAN  DESA BHUANA JAYA NO.16 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAP...SALINAN APERATURAN  DESA BHUANA JAYA NO.16 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAP...
SALINAN APERATURAN DESA BHUANA JAYA NO.16 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAP...Suwondo Chan
 
Peraturan kepala desa penetapan penerima blt covid 19
Peraturan kepala desa penetapan penerima blt covid 19Peraturan kepala desa penetapan penerima blt covid 19
Peraturan kepala desa penetapan penerima blt covid 19Isokuiki
 
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021AaEkoPrasetyo
 
Perdes_APBDes 2022 Revisi
Perdes_APBDes 2022 RevisiPerdes_APBDes 2022 Revisi
Perdes_APBDes 2022 RevisiSuwondo Chan
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Formasi Org
 
PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021NoerCholies1
 
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019Strobillus Found
 
Perdes apbdes ds.cibalung 2015
Perdes apbdes ds.cibalung 2015Perdes apbdes ds.cibalung 2015
Perdes apbdes ds.cibalung 2015zaepul rhmn
 
Perdes apb des cibalung 2015
Perdes apb des cibalung 2015Perdes apb des cibalung 2015
Perdes apb des cibalung 2015zaepul rhmn
 
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang No 2 Tahun 2022.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang No 2 Tahun 2022.pdfPeraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang No 2 Tahun 2022.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang No 2 Tahun 2022.pdfDerymirandasaputra1
 
38 SK Panitia 2022.doc
38 SK Panitia 2022.doc38 SK Panitia 2022.doc
38 SK Panitia 2022.docBaHrurFreeDom1
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA T...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENUNJUKAN  PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA T...KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENUNJUKAN  PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA T...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA T...Pemdes Wonoyoso
 
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdesSk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdesPemdes Seboro Sadang
 
PERDES NO 1 Tahun 2021
PERDES NO 1 Tahun 2021PERDES NO 1 Tahun 2021
PERDES NO 1 Tahun 2021NoerCholies1
 
PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022
PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022
PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
 

Similar to Perstujuan bpd (20)

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
 
SALINAN APERATURAN DESA BHUANA JAYA NO.16 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAP...
SALINAN APERATURAN  DESA BHUANA JAYA NO.16 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAP...SALINAN APERATURAN  DESA BHUANA JAYA NO.16 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAP...
SALINAN APERATURAN DESA BHUANA JAYA NO.16 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAP...
 
Peraturan kepala desa penetapan penerima blt covid 19
Peraturan kepala desa penetapan penerima blt covid 19Peraturan kepala desa penetapan penerima blt covid 19
Peraturan kepala desa penetapan penerima blt covid 19
 
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
 
Perdes_APBDes 2022 Revisi
Perdes_APBDes 2022 RevisiPerdes_APBDes 2022 Revisi
Perdes_APBDes 2022 Revisi
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
 
PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021
 
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
 
APBDes Dermaji 2016
APBDes Dermaji 2016APBDes Dermaji 2016
APBDes Dermaji 2016
 
Perdes apbdes ds.cibalung 2015
Perdes apbdes ds.cibalung 2015Perdes apbdes ds.cibalung 2015
Perdes apbdes ds.cibalung 2015
 
Perdes apb des cibalung 2015
Perdes apb des cibalung 2015Perdes apb des cibalung 2015
Perdes apb des cibalung 2015
 
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang No 2 Tahun 2022.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang No 2 Tahun 2022.pdfPeraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang No 2 Tahun 2022.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang No 2 Tahun 2022.pdf
 
38 SK Panitia 2022.doc
38 SK Panitia 2022.doc38 SK Panitia 2022.doc
38 SK Panitia 2022.doc
 
keuangan desa ( Firman Siagian )
keuangan desa ( Firman Siagian )keuangan desa ( Firman Siagian )
keuangan desa ( Firman Siagian )
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA T...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENUNJUKAN  PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA T...KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENUNJUKAN  PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA T...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA T...
 
12015886.ppt
12015886.ppt12015886.ppt
12015886.ppt
 
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdesSk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
 
PERDES NO 1 Tahun 2021
PERDES NO 1 Tahun 2021PERDES NO 1 Tahun 2021
PERDES NO 1 Tahun 2021
 
Perdes bumdes 2020
Perdes bumdes 2020Perdes bumdes 2020
Perdes bumdes 2020
 
PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022
PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022
PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022
 

More from Isokuiki

2021 ppkm draft ba. kesepakatan kades dan bpd
2021 ppkm draft ba. kesepakatan kades dan bpd2021 ppkm draft ba. kesepakatan kades dan bpd
2021 ppkm draft ba. kesepakatan kades dan bpdIsokuiki
 
234569.pdf
234569.pdf234569.pdf
234569.pdfIsokuiki
 
Undangan tim penggerak pkk desa mandesan
Undangan tim penggerak pkk desa mandesanUndangan tim penggerak pkk desa mandesan
Undangan tim penggerak pkk desa mandesanIsokuiki
 
Perbup no 24 tahun 2020 (salinan)
Perbup no 24 tahun 2020 (salinan)Perbup no 24 tahun 2020 (salinan)
Perbup no 24 tahun 2020 (salinan)Isokuiki
 
Lapor bulan lembag1 paud al hid pakel
Lapor bulan lembag1 paud al hid pakelLapor bulan lembag1 paud al hid pakel
Lapor bulan lembag1 paud al hid pakelIsokuiki
 
Lapor bulan lembag1 pkk jaya
Lapor bulan lembag1 pkk jayaLapor bulan lembag1 pkk jaya
Lapor bulan lembag1 pkk jayaIsokuiki
 

More from Isokuiki (7)

2021 ppkm draft ba. kesepakatan kades dan bpd
2021 ppkm draft ba. kesepakatan kades dan bpd2021 ppkm draft ba. kesepakatan kades dan bpd
2021 ppkm draft ba. kesepakatan kades dan bpd
 
234569.pdf
234569.pdf234569.pdf
234569.pdf
 
Undangan tim penggerak pkk desa mandesan
Undangan tim penggerak pkk desa mandesanUndangan tim penggerak pkk desa mandesan
Undangan tim penggerak pkk desa mandesan
 
Perbup no 24 tahun 2020 (salinan)
Perbup no 24 tahun 2020 (salinan)Perbup no 24 tahun 2020 (salinan)
Perbup no 24 tahun 2020 (salinan)
 
Lapor bulan lembag1 paud al hid pakel
Lapor bulan lembag1 paud al hid pakelLapor bulan lembag1 paud al hid pakel
Lapor bulan lembag1 paud al hid pakel
 
Lapor bulan lembag1 pkk jaya
Lapor bulan lembag1 pkk jayaLapor bulan lembag1 pkk jaya
Lapor bulan lembag1 pkk jaya
 
Modul 11
Modul 11Modul 11
Modul 11
 

Recently uploaded

Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...Shary Armonitha
 
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkksKISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkksdanzztzy405
 
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxzidanlbs25
 
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfGeologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfAuliaAulia63
 
Contoh Algoritma Asosiasi pada data mining
Contoh Algoritma Asosiasi pada data miningContoh Algoritma Asosiasi pada data mining
Contoh Algoritma Asosiasi pada data miningSamFChaerul
 
KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHANKONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHANDevonneDillaElFachri
 
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdf
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdfPerlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdf
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdfjeffrisovana999
 

Recently uploaded (8)

Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
 
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
 
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkksKISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
 
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
 
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfGeologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
 
Contoh Algoritma Asosiasi pada data mining
Contoh Algoritma Asosiasi pada data miningContoh Algoritma Asosiasi pada data mining
Contoh Algoritma Asosiasi pada data mining
 
KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHANKONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
 
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdf
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdfPerlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdf
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdf
 

Perstujuan bpd

  • 1. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA MANDESAN KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANDESAN KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR NOMOR : 04 TAHUN 2019 TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA MANDESAN KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANDESAN Menimbang: Bahwa Setelah Diadakan Pembahasan TerhadapPeraturan Desa Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Telah Memenuhi Syarat Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Blitar 24 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan, Maka Perlu Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Yang Sebagai Dasar Penetapannya Perlu Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Yang Dituangkan Dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa. Mengingat: 1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 6. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 7. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  • 2. 8. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 9. Peraturan Desa Mandesan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA : Menyetujui Terhadap Peraturan Desa Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Dengan Penyempurnaan Sebagaimana Tersebut Dalam Berita Acara Rapat BPD Yang Merupakan Bagian Tak Terpisahkan Dari Keputusan Ini. KEDUA : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dictum pertama dan mengundangkan dalam Lembaran Desa. KETIGA : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dictum, pertama di pertanggungjawabkan oleh Kepala Desa KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di : MANDESAN Pada tanggal : 04 Desember 2019 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA Khoirul Anam SPd.I TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 1. Bupati BLITAR 2. Camat SELOPURO
  • 3. BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MANDESAN KECAMATAN SELOPURO Pada Hari Ini Selasa Tanggal Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Badan Permusyawaratan Desa Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Telah Mengadakan Rapat Yang Dihadiri Oleh Kepala Desa Dan Perangkat Desa Yang Membahas Peraturan Desa Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2019. Setelah melalui pembahasan masalah tersebut diatas diperoleh kesimpulan sebagai berikut : MEMUTUSKAN Menetapkan : Peraturan Desa Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut: 1. Pendapatan Desa Rp. 1.427.949.139 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 510.206.482 b. Bidang Pembangunan Rp. 734.889.400 c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 99.072.000 d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 83.009.600 e. Bidang Tak Terduga Rp. 0 Jumlah Belanja Rp. 1.427.927.482 Surplus/Defisit Rp. (21.657) 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp. b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. – c. Pembiayaan Netto Rp. Selisih Pembiayaan ( a – c ) Rp _ Badan Permusyawaratan Desa Menyetujui Peraturan Desa Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020 Untuk Selanjutnya Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020 Demikian Berita acara Rapat dibuat untuk digunakan seperlunya. Mandesan, 04 Desember 2019 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA Khoirul Anam SPd.I LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA : MANDESAN NOMOR : TAHUN 2019 TANGGAL : 04 Desember 2019
  • 4. DAFTAR HADIR BERITA ACARA RAPAT BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA DESA MANDESAN KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR Hari / Tanggal : Jam : 20.00 Wib - Selesai Tempat : Balai Desa Mandesan No Nama L/P Jabatan Tanda Tangan 1 Khorul Anam SPd.I L Ketua 1 2 2 Miftakhul Munif L Wakil Ketua 3 Drs. Zamruddin Shandy L Sekretaris 3 4 4 Ediyono ST L Anggota 5 Masyhuri Ahkam L Anggota 5 6 6 Drs. Djoko Setiyono L Anggota 7 Ahmad Hudan Buana ST. L Anggota 7 8 8 Azmi Sofyan L Anggota 9 Khalimatus Sholikhah S.P P Anggota 9 10 10