Pendapatan Asli Daerah

1. MODUL 8
Ir. Sigit Wibowo, MM

2. ADPU 4333 2
Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah
dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak
daerah
Atau hak pemeritah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih

3. Mampu menjelaskan :
1.Potensi PAD
2.Perimbangan
keuangan pusat dan
daerah
3.Lain-lain
pendapatan dan
pinjaman daerah
ADD A FOOTER 3

4. POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH
A.SUMBER SUMBER PAD
PAD bertujuan memberikan kewenangan
kepada pemda untuk mendanai pelaksanaan
otonomi daerah sesuai dengan potensi
daerah sebaga perwujudan desentralisasi
sesuai pasal 1 ayat (7) UU No. 33 tahun
2004.
ADD A FOOTER 4

5. • Hasil pajak daerah
• Hasil retribusi daerah
• Hasil perusahaam milik daerah
• Hasil pengelolaan kekayaaan daerah yang
dipisahkan
• Lain-lain pendapata asli daerah yang sah
2. Dana Perimbangan, yaitu :
5
1. Dukungan sumber keuangan dari PAD, yaitu :
• Bagi hasil pajak
• Penerimaan dari sumber daya
alam
• DAU
• DAK
3.Penerima lain yang sah, yaitu :
• Bukan Pajak
• Pinjaman Daerah
• Sumber dari pemda lain, lembaga
perbankan, bukan bank dan dana
masyarakat lainnya

6. 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan
masyarakat
2. Penciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi
dalam proses pembangunan
Mardiasmo (2001)
6

7. B. ANALISIS POTENSI PAD

8. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Maecenas porttitor congue massa
ADD A FOOTER 8
Ada 3 bidang analisis yang saling terkait satu sama lain yaitu :
1.Analisis penerimaan.....analisis mengenai kemampuan pemda
dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan
biaya biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan
tersebut.
2.Analisis Pengeluaran.......analisis mengenai seberapa besar biaya-
biaya dari waktu pelayanan publik dan faktor faktor yang
menyebabkan biaya tersebut meningkat
3.Analisis Anggaran......analisis mengenai hubungan antara
pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang
diproeksikan untuk masa depan

9. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Maecenas porttitor congue massa
ADD A FOOTER 9
1. Rasio PAD / Total Pendapatan
Dilihat dari sisi pendapatan keuangan daerah yang berhasil adalah
kalau keuangan daerah mampu meningkatkan penerimaan daerah
secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan perekonomian
didaerah tersebut tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi
dan rasa keadilan dalam masyarakat serta dengan biaya untuk
mendapatkan penerimaan daerah secara efektif dan efisien

10. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Maecenas porttitor congue massa
ADD A FOOTER 10
a. Daya Pajak

11. 11
b. Efektivitas
Mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan
potensi pajak itu sendiri..menyangkut tahap administrasi
penerimaan pajak, menentukan wajib pajak dan membukukan
penerimaaan
c. Efisiensi
Mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk
menutup biaya pemungutan ajak yang bersangkutan, dengan
memperhitungkan biaya langsung kantor pajak, biaya luar agar
wajib pajak mematuhinya, itikad baik dll.

12. ADD A FOOTER 12
2. Penilaian PAD
Salah satu kelemahan dan masalah yang sampai sekarang masih terjadi
untuk meningkatkan kemandirian.
Harus tahu tentang potensi variabel yang daat dikendalikan (kebijakan dan
kelembagaan dan tidak dapat dikendalikan (variabel ekonomi).
Beberapa variabel yang utama
a. Kondisi suatu daerah
b. Kebijakan besar kecilnya ungutan
c. Kemamuan masyarakat untuk membayar
d. Peningkatan cakupan/ekstensifikasi dan intensifikasi enerimaan
(menambah obyek dan subyek, peningkatan besar penetapan,
kesenjangan data yang tersedia.
e. Perkembangan PDRB per kapita riil

13. ADD A FOOTER 13
3. Indikator Penilaian Pajak dan Retribusi
a. Hasil (yield....korelasi dengan berbagai
layanan, elastisitas terhadap inflasi
b. Keadilan (equality..jelas dan adil antar kelomok
c. Efisiensi Ekonomi.....mendorong pengguaan
sumber daya secara efisien
d. Kemamuan melaksanakan (ability to
implement, harus dapat dilaksankan, baik
aspek politik dan administratif.

14. PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
A. KONSEP
Dana Perimbangan salah satu sumber Penerimaan daerah
sesuai UU No. 33 Tahun 24 dan PP No. 55 Tahun 25 tentang
Dana Perimbangan.
14

15. •Dana Bagi hasil (DBH ),
dari Penerimaan Pajak
dan SDA
15
Sumber Dana Perimbangan, adalah <<<<
• Dana alokasi khusus (DAK )
•Dana alokasi
umum (DAU )

16. ADD A FOOTER 16
A. DANA BAGI HASIL
Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka
persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.[1]
Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara
pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.
Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip by origin.
Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip Based on Actual Revenue,
maksudnya adalah penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan
tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004).
Rincian ada di buku Halaman 8.13 ... 8.19

17. ADD A FOOTER 17
B. DANA ALOKASI UMUM
Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah
yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Formula dan faktor-faktor penentuan DAU secara nasional: Secara nasional, penyusunan besaran DAU nasional sebesar 26
persen dari PDN Neto yang ditetapkan dalam APBN pada hakikatnya mengacu kepada UU Nomor 33/2004 dengan penyesuaian
dan langkah-langkah kebijakan sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi.
Terkait dengan hal tersebut, rumusan formula perhitungan DAU tersebut dalam perkembangannya mengalami penyesuaian dan
langkah-langkah kebijakan, yaitu:
1. Periode 2001-2003, rumusan formula perhitungan DAU dalam APBN didasarkan kepada Pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 1999,
yaitu ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen dari penerimaan dalam negeri bersih (penerimaan dalam negeri setelah
dikurangi dengan dana bagi hasil dan DAK yang bersumber dari dana reboisasi).
2. Dalam tahun 2004-2005, rumusan formula perhitungan DAU dalam APBN berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan
DPR, yaitu ditetapkan sebesar 25,5% (dua puluh lima koma lima persen) dari penerimaan dalam negeri bersih.
3. Periode 2006–2012, rumusan formula perhitungan DAU dalam APBN didasarkan kepada UU Nomor 33 Tahun 2004, yaitu
ditetapkan 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Neto yang ditetapkan dalam APBN.
Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2004, PDN Neto adalah penerimaan negara yang berasal dari
pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah.

18. 18
Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
DAU bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya
diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
DAU dialokasikan kepada daerah dengan menggunakan formula DAU yang berdasarkan Alokasi Dasar dan Celah
Fiskal dengan proporsi pembagian DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing sebesar 10%
(sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen) dari besaran DAU secara nasional. Formula DAU per daerah
rumusnya adalah:
DAU = AD + CF
DAU artinya alokasi DAU per daerah
AD = alokasi DAU berdasar Alokasi Dasar
CF = alokasi DAU berdasar Celah Fiskal

19. HALAMAN 8.20 – 8.21
19
Tujuan DAU
• Mewujudkan kerangka otonomi pemerintahan di daerah
• Memeratakan kemamuan pelayanan publik diantara pemerintah daerah di Indonesia
Alokasi DAU sekurang kurangnya 26 persen dari pendapatan dalam negeri netto.
1. Alokasi 10 % untuk provinsi, 90 % kabupaten kota
Dasar penentuan
a. Celah Fiskal
b. Kebutuhan fiskal
c. Kaasitas fiskal
d. Alokasi Dasar.....gaji pegawai negeri, dan tunjangan lainnya

20. ADD A FOOTER 20
B. DANA ALOKASI KHUSUS
Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai
prioritas nasional
....
Membangun prasik bidang pendidikan, kesehatan, infrastrutur , kelautan, pertikanan, pertanian ,
prasarana pemda serta lingkungan hidup.
Besaran tergantung dari indeks yang berdasarkan kriteria :
a. Kriteria umum....prioritas kemampuan fiskal rendah, selisih antara PAD – belanja pegawai.
b. Kriteria Khusus....sesuai mapping pembangunan nasional
c. Kriteria teknis ......indikator-indikator teknis dari kementerian terkait. Dengan dana pendamping
sekurang-kurangnya 10 %
d. Perencanaan Teknis (Kasus Tahun 2007) buku halaman 8.23-8.24
e. Penghitungan alokasi ...ditentukan dari indek umum, khusus dan teknis.
f. Kelembagaan ......Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten
g. Pemantauan dan pengawasan ...menteri bappenas, keuangan dan pengawas fungsional
h. Pelaporan......Laporan per Triwulanan....menteri keuangan cq. Dirjen Perimbangan dan
perbendaharaan, Menteri Teknis dan Mendagri.

21. KEGIATAN BELAJAR
3
Lain Lain Pendapatan dan Pinjaman Daerah
Dana Hibah dan dana darurat bisa berupa dana, barang/jasa
termasuk tenaga ahli atau pelatihan.
1. Hibah Luar Negeri
2. Hibah Dalam negeri
Halaman 8.30 – 8.38
21